Maret Desa Terima Rp Garuda Gandeng Kanguru Buka Keran Air Minum Indonesia 14

LIPUTAN KHUSUS Garuda Gandeng Kanguru Buka Keran Air Minum Indonesia 14

INFO BARU 1 Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum 2011 Prioritaskan Program Pro Rakyat 18

Edisi 03/Tahun IX/Maret 2011

Merajut Asa MDGs

Bersama CSR

1.500 Desa Terima Rp. 375 Milyar Dana BLM RIS-PNPM

daftar isi MARET 2011

Berita Utama 4 Merajut Asa MDGs Bersama CSR

http://ciptakarya.pu.go.id

8 CSR, Tak Cukup Peraturan dan Pengalaman

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

11 CSR: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Liputan Khusus 14 Garuda Gandeng Kanguru Buka Keran Air Minum Indonesia

Info Baru

4

18 Konsultasi Regional

Kementerian Pekerjaan Umum 2011 Prioritaskan Program Pro Rakyat

22 Persiapan SEA Games XXVI

18

PU Hijaukan Kawasan Jakabaring Palembang

25 Menunggu RUU Rumah Susun Memihak MBR

Inovasi 28 Galaknya Singapura pada

Sampah, Bak Singa Sayangi Anaknya

Gema PNPM 30 1.500 Desa Terima Rp. 375

Milyar Dana BLM RIS-PNPM

32 Program Pemberdayaan

Masyarakat Sumbang 70% Pengurangan Kemiskinan

28 RALAT !

Pada Edisi Februari 2011 Rubrik Inovasi Halaman 18, terdapat perbaikan pada latar berita yang seharusnya menjadi: “ Tahukah Anda? Kaum hawa ternyata membutuhkan waktu rata-rata minimal 4,2 menit dan maksimal 7,1 menit untuk buang air kecil, sedangkan kaum adam hanya membutuhkan waktu minimal rata-rata 2,6 menit dan maksimal 4,3 menit”. Tim Redaksi memohon maaf atas ketidaknyamanan pembaca atas kesalahan tersebut. Terimakasih.

editorial CSR Bukan Semata Charity

Foto Cover : Anak-anak Desa Kumbasa,

Kec. Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah harus mengambil air dari sungai meskipun sudah tersedia air bersih dari program PAMSIMAS.

Suatu ketika sebuah perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosialnya atau lebih dikenal sebagai CSR (Corporate Social Responsibility) di suatu desa. Setelah masyarakat berembug, maka diputuskan dibangun sebuah sistem penyediaan air minum untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat seharihari seperti mencuci, mandi, masak, maupun minum. Namun setelah berjalan beberapa bulan, pompa air sebagai salah satu komponen sistem tersebut tak berfungsi. Masyarakat marah, dan meminta perusahaan tersebut menggantinya. Setelah pompa diganti, ternyata pipa transmisinya pun bocor dan air tak sampai ke rumah warga. Protes lagi! Alih-alih ingin membantu masyarakat, perusahaan itu pun semakin banyak merogoh koceknya. Dari kejadian itu pasti ada yang salah. Mungkin bukan perusahaan dan masyarakatnya yang patut dipersalahkan. Tapi proses sebelum dilaksanakan fisik yang barangkali tak memberdayakan masyarakat, yaitu mengajak mereka dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan. Maka, memandirikan masyarakat dengan CSR jadi hal penting selanjutnya di tengah banyak kritikan tentang CSR yang hanya bersifat charity. Jangan heran jika ada yang mengkhawatirkan, banyaknya pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan tidak mendapat dukungan kelembagaan masyarakat yang mantap. Dananya memang diterima masyarakat untuk menentukan apa yang dibangun, namun apakah selama perencanaan dan pelaksanaan, hingga pemeliharaan, masyarakat bisa diandalkan? Menyebut kemandirian masyarakat, maka tidak salah jika Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menjadi contoh. Sejak tahun 1999, Ditjen Cipta Karya memiliki pengalaman berharga membangun karakter masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri) seperti, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Langkah Cipta Karya menggandeng Corporate Forum for Community Development (CFCD) sudah tepat. Dengan kombinasi keduanya diharapkan mampu melaksanakan CSR yang lebih berkualitas. Sebut saja Ditjen Cipta Karya memiliki sedikitnya tiga hal antara lain; pertama, dapat memberikan fasilitasi dalam penyusunan keterpaduan program yang komprehensif (saling mengisi dalam pembangunan infrastruktur). Kedua, dapat memberikan fasilitasi untuk pedoman dan standar perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman, dan ketiga, memiliki pengalaman dalam melakukan pem bangunan yang berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang mana hal ini merupakan pen dekatan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. CSR menjadi Berita Utama dalam Edisi Maret 2011. Selain itu Redaksi juga menampilkan liputan khusus tentang kerjasama negeri kanguru dan Indonesia dalam membuka keran air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Info Baru menampilkan informasi kegiatan Konsultasi Regional 2011, penghijauan kawasan Stadion Jakabaring Palembang, serta informasi menarik lainnya. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Rusunawa Jepara, Jawa Tengah Kami sebagai staf pengelola UPT rumah susun di wilayah Jepara mohon solusi atas berbagai problem yang terjadi. Di wilayah kami, Rusunawa sangat diminati masyarakat, tetapi kami sering mendapat komplain dari penghuni karena masalah yang terjadi seperti kebo coran pada lantai rusun, sehingga mengenai lantai bawahnya. Kami sudah melakukan pembenahan tetapi hanya bertahan 6 bulan untuk atasi kebocoran. Mohon solusi dari Satker Pengembangaan Kawasan Permukiman Strategis (PKPS) Ditjen Cipta Karya terhadap masalah ini. Terimakasih. Hadi Subiyanto

Yth. Bapak Hadi Subiyanto Menanggapi masalah tersebut di atas, kami akan mengirimkan tim secepatnya untuk melakukan evaluasi bersama-sama dengan UPT Rusunawa Jepara. Terimakasih. (Satker PKP Strategis Dijen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum). (Tanggapan Bapak Hadi Subiyanto: Terima kasih atas tanggapan yang sangat sigap dan cepat dari Ditjen Cipta Karya. Tim sudah turun ke lapangan untuk meninjau kerusakan bangunan Rusunawa Jepara. Semoga hasil invetigasi dan evaluasi mengenai problem Rusunawa di Jepara segera diatasi dan ditindaklanjuti demi keamanan dan kenyamanan penghuni Rusunawa di Jepara)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 3

Berita Utama

Merajut Asa MDGs Bersama CSR

4 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

MDGs sudah dekat. Millennium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium adalah komitmen bersama internasional dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu komitmen di bidang Cipta Karya ialah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya. Target itu harus dicapai pada 2015 atau hanya empat tahun waktu yang dimiliki Indonesia untuk merealisasikannya.

C

Capaian MDGs bidang Cipta Karya pada akhir 2009 untuk akses penduduk terhadap air mi num yang aman mencapai 47,7% dimana target 2015 sebesar 68,87%. Sedangkan di sektor sanitasi sudah mencapai angka 51,1% dari target tahun 2015 sebesar 62,4%. Menurut Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya, dana APBN yang tersedia untuk pembiayaan seluruh pembangunan bidang Cipta Karya Tahun 2010 – 2014 hanya sebesar Rp. 50 Triliun. Sebagai contoh, dana yang diperlukan untuk sektor air minum untuk mencapai target MDGs diperlukan dana sebesar Rp 46 Trilyun, sedangkan dana APBN yang tersedia

sampai dengan tahun 2014 hanya sebesar Rp. 12 Triliun. Sementara itu, untuk sektor sanitasi, kebutuhan dana yang diperlukan sampai tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 62 Triliun, padahal dana APBN yang tersedia se besar Rp. 14 Triliun. Oleh sebab itu diperlukan alternatif sumber pendanaan selain APBN dan APBD. Upa yanya antara lain melalui hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), dana-dana masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha/pihak swasta, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR) . Alternatif sumber pendanaan ini didasari

Perahu melintasi Sungai Martapura, Banjarmasin. Penerapan CSR perlu kendaraan yang tepat untuk mengangkut potensi dana CSR.

BERITAUTAMA

SANIMAS Kampung Cucung, RT 01/RW 1 Desa Janti Kecamatan Waru, Sidoarjo

adanya peraturan yang semakin jelas dan memperkuat pelaksanaan alternatif investasi. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presi den Nomor 13 tahun 2010 perubahan atas Perpres Nomor 67 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Corporate Forum for Community Development (CFCD). Dunia internasional juga semakin menegaskan pentingnya CSR bagi Perusahaan dan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat yaitu dengan diberlakukannya ISO 26000 : 2010 International Guidance Standard on Social Responsibility. Kemitraan Multipihak Pola kemitraan multipihak mulai dirintis lagi oleh Ditjen Cipta Karya untuk merajut asa tercapainya target MDGs. Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono, kegiatan ini didasari fakta seringnya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak masih berjalan sendirisendiri (miskin koordinasi). Sementara itu banyak potensi yang belum termanfaatkan, diantaranya melalui CSR dan Masyarakat. “Banyak perusahaan yang tertarik untuk berpartisipasi dalam Program Kemitraan Mul ti-Pihak di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, namun tidak tahu harus memulai darimana, masuk lewat mana dan menghubungi siapa,” kata Budi. Kemitraan multipihak mulai diinisiasi Dit

jen Cipta Karya bersama Indonesia Business Link (IBL) Danone Aqua, dan Action Contre Le Faim (ACF). Ditjen Cipta Karya berperan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga terkait di tingkat daerah dan pusat. IBL juga memfasilitasi program-program baru di bidang sosial dan lingkungan dengan menghimpun mitra di kalangan perusahaan yang menjalankan CSR. Sementara Danone Aqua merupakan sa lah satu perusahaan yang turut berperan serta dalam pencapaian target MDGs di bidang air minum dan penyehatan lingkungan dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat melalui CSR. Program kemitraan tahap I AQUA dengan Action Contre La Faim (ACF) – “1 L untuk 10 L” di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur telah menyediakan air bersih untuk 12.000 penduduk di beberapa desa di Kecamatan Boking dan Amanatun Utara. Action Contre Le Faim (ACF) merupakan lembaga kemanusiaan bersifat non-profit yang bermitra dengan AQUA. Kemitraan multipihak memiliki prinsipprinsip antara lain; berbasis masyarakat (dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pe ngelolaan), Kemitraan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM, dan Masya rakat), partisipatif, transparansi, tanggap ke butuhan, tepat mutu, keberlanjutan sarana, keberpihakan pada masyarakat miskin, kese taraan gender, dan dapat dipertanggungja wabkan.

Pada tahun 2010, kerjasama multipihak antara Ditjen Cipta Karya dengan PT. Tirta Investama (Aqua Danone) terwujud di sektor air minum. Sampai saat ini, kemitraan multipihak tersebut masih berjalan yang mencakup kegiatan fisik berupa pembangunan sarana air minum dan kegiatan non-fisik berupa pelatihan dan bimbingan kelembagaan. Kemitraan ini melibatkan empat pihak, yaitu Ditjen Cipta Karya, Kabupaten Serang, PT. Tirta Investama (Aqua Danone) dan Kelompok Swadaya Masyarakat Rekonvasi Bumi. Ditjen Cipta Karya dan Aqua Danone sementara ini baru mengimplementasikan programnya di dua kabupaten, yaitu Serang dan Sukabumi. Di Kabupaten Serang, kemitraan ini membangun prasarana dan sarana air minum berkapasitas 8 liter/detik untuk melaya ni kebutuhan air minum sekitar 6.862 jiwa di Desa Cipayung dan Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang. Sementara di Kabupaten Sukabumi sedang dibangun prasarana yang sama bagi sekitar 6.500 jiwa di Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug dengan dibantu Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII). Peran pemerintah daerah yang direpre sentasikan oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum setempat bertugas sebagai koordinator di tingkat lokal, penyedia dana pen dukung, dan penyedia lokasi kegiatan. Se dangkan peran LSM melakukan pengem bangan kapasitas komunitas (masyarakat) sepanjang kegiatan berlangsung. Cipta Karya dan CFCD Kasubdit Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto menjelaskan, Ditjen Cipta Karya telah melakukan studi Identifikasi Rencana Investasi Bidang Cipta Karya Melalui Kemitraan Multipihak di empat wilayah yang potensial, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah), terutama kegiatan bidang Cipta Karya yang dapat dibiayai melalui kerjasama multipihak, termasuk dunia usaha melalui program CSR. “Kerjasama multipihak melalui CSR tersebut diharapkan dapat membantu Pemerin tah Daerah terutama dalam penyediaan in frastruktur yang belum dapat didanai baik melalui APBD ataupun APBN,” ujar Dwityo. Sementara itu Pemerintah melakukan sin kronisasi program agar tidak terjadi tumpang Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 5

Tidak hanya di atas kertas, diharapkan MoU ini akan berlanjut dengan bentuk kerjasama multipihak antara perusahaan dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang akan dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA). tindih, sebagaimana dituangkan dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota, termasuk dalam kegiatan penyediaan infrastruktur yang telah tertuang dalam RPIJM. Pada 8 Maret 2011 yang lalu di Banjarma-

sin, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Ditjen Cipta Karya, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan CFCD mengenai Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui Kerjasama Kemitraan Multipihak yang ditandatangani oleh Dirjen Cipta Karya dan Is-

Pendekatan Kepada Perusahaan Penyelenggara CSR

Identifikasi Perusahaan yang menyelenggarakan Program CSR

Long-list perusahaan yang menyelenggarakan program CSR

Penilaian berdasarkan tingkat relevansi bisnis perusahaan

Komitmen awal berupa nota kesepahaman

Komunikasi tingkat lanjut dengan perusahaan calon mitra

Indikasi Kriteria Pembiayaan CSR Dalam Rangka Pembiayaan RPIJM Ke-Cipta Karyaan-an

No. A

Sektor/Komponen Pengembangan Air Minum

Jenis Kegiatan

Konservasi Sumber Air Baku Sistem Air Minum Individual Sistem Air Minum Kawasan Kumuh/Perdesaan Kampanye/Sosialisasi/Penyadaran Masyarakat

B

Komponen Air Limbah

Komponen Drainase

D

Daerah konservasi lokal & regional serta derah rawan kekeringan Kawasan perdesaan Kawasan kumuh/Perdesaan Kawasan kumuh/Perdesaan

Penyehatan Lingkungan Komponen Persampahan

C

Lokasi Target

Sosialisasi, Pelatihan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam pelaksanaan 3R. Pengadaan Sarana Pengelolan Sampah dan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Sosialisasi dan Kampanye dalam Pengelolaan Air Limbah skala rumah tangga dan lingkungan. Pembangunan Sistem Individual, Komunal dan Kawasan.


Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Drainase Terpadu (Ecodrain). Reboisasi dan penghijauan kawasan resapan air. Drainase kawasan mandiri


Penataan Ruang Terbuka Hijau Revitalisasi Kawasan Bersejarah Revitalisasi Kawasan Tradisional Kehandalan Bangunan

Kawasan Perkotaan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan Kawasan Perdesaan dan Perkotaan Kawasan Perkotaan

Pengembangan Kawasan Agropolitan Pembangunan Kawasan Kumuh Pembangunan Kawasan Konflik/Wilayah Perbatasan

Kawasan perdesaan Kawasan perdesaan dan perkotaan Kawasan perdesaan dan perkotaan

Kawasan Perkotaan

Kawasan Perkotaan/Perdesaan

Perkotaan dan Perdesaan Perkotaan dan perdesaan

Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pengembangan Permukiman


kandar Sembiring selaku Sekretaris Jenderal CFCD. Penandatangan MoU ini diharapkan menjadi awal dari tindakan untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur dalam Bidang Cipta Karya melalui kerjasama CSR. Dwityo melanjutkan, kemitraan multipihak bersama CFCD maupun IBL akan saling menguntungkan karena masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kemampuannya sendiri. Dalam hal ini sedikitnya Ditjen Cipta Karya memiliki tiga hal antara lain; pertama, dapat memberikan fasilitasi dalam penyusunan keterpaduan program yang komprehensif (saling mengisi dalam pembangunan infrastruktur). Kedua, dapat memberikan fasilitasi untuk pedoman dan standar perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan in frastruktur permukiman, dan ketiga, memiliki pengalaman dalam melakukan pembangunan yang berdasarkan pendekatan pember dayaan masyarakat, yang mana hal ini meru pakan pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Lebih jauh, kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara CFCD dan Ditjen Cipta Karya tersebut antara lain menyebut bahwa Ditjen Cipta Karya bertanggung jawab menyediakan dokumen RPIJM sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya di kabupaten/ko ta, menyediakan buku panduan teknis me ngenai pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya, melakukan koordinasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi/kabupaten/kota dalam keterpaduan penyusunan program bidang Cipta Karya, serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan

BERITAUTAMA Penandatangan MoU Kemitraan Mulitipihak Ditjen Cipta Karya dan CFCD

program sesuai tugas pokok dan fungsi Dit jen Cipta Karya. Sementara tugas CFCD menyediakan informasi mengenai profil perusahaan anggota CFCD dan program kemitraan multipihak termasuk CSR yang dilakukan oleh anggota nya, melakukan koordinasi diantara anggota CFCD untuk melakukan pembangunan pra sarana dan sarana bidang cipta karya melalui dana CSR, dan memastikan adanya anggota CFCD untuk melaksanakan CSR bidang Cipta Karya. Tidak hanya di atas kertas, diharapkan MoU ini akan berlanjut dengan bentuk kerja sama multipihak antara perusahaan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan dituangkan dalam Memorandum of Ag reement (MoA). Ditjen Cipta Karya juga akan memfasilitasi Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan bidang Cipta Karya dan berpotensi untuk dikerjasamakan melalui kemitraan multipihak untuk kemudian diteruskan melalui CFCD kepada perusahaan-perusahaan yang berminat bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya. Pada gilirannya kita bisa berharap banyak melalui program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian salah satu target MDGs. Corporate Forum for Community Development (CFCD) dideklarasikan pada 24 Septem ber 2002. Hingga kini telah memiliki 18 Chapter provinsi dan 2 Sub Chapter, yaitu Chapter Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Teng

ah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sub Chapter Jawa Barat (Bekasi dan Bogor), Papua, Gorontalo, dan terakhir baru dibentuk adalah Chapter CFCD Kalimantan Selatan. Potensi dunia usaha yang ada di Kalimantan Selatan antara lain; PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PTPN XIII (Persero), PT Inhutani (Persero), Astra Group, Hunamas Group, PT Indocement Tunggal Prakasa, PT Interex Sacra Raya, PT Kusuma Raya Utama, PT Mandiri Intiperkasa, PT Multi Harapan Utama, PT Multi Karya Develindo, PT Nusaminera Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Sumber Mitra Jaya, PT Sydney Metal Industry, PT Jorong Barutama Greston/ITM Tbk, PT Kendilo Coal Industry, PT PLN, PT Telkom Indonesia, PT Pertamina, PT Tanito Harum, PT Medco E&P Indonesia, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Tri Usaha Bhakti, PT Smart Tbk, PT Total E&P Indonesia, PT Asia Grain International Tbk, Lembaga Perbankan, BUMD, dan lain-lain. Sekretaris Jenderal CFCD, Iskandar Sem-

biring, saat ditemui usai pembentukan CFCD Chapter Kalimantan Selatan menuturkan, pi haknya siap mengerahkan anggotanya yang saat ini sudah ada di 18 Chapter untuk be kerjasama memanfaatkan kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya. Ia mengakui selama ini pelaksanaan CSR yang dilakukan anggota nya masih banyak kendala, terutama masa lah teknis dan kelembagaan masyarakat. Ia memberikan acungan jempol terhadap program PNPM Mandiri seperti P2KP, PAMSIMAS, dll dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat. “Salah satu perusahaan anggota kami pernah membangun prasarana dan sarana air bersih di suatu desa. Namun karena kesala han teknis dan gagal memberdayakan ma syarakatnya, perusahaan ini didemo masya rakat untuk segera memperbaikinya. Ada juga yang membangun jalan akses menuju kebun, tapi malah pencurian kayu semakin marak dengan makin mulusnya jalan itu,” ka tanya. (bcr)

Peluang Kemitraan CSR Nama Perusahaan

No.

Peluang

SUMUT

KALTIM

KALSEL

1

Tinggi

BNI

Interex Sacra Raya Berau Coal Pertamina RUV

Arutmin Indonesia

2

Sedang

Lafarge Cement Indonesia

Mahakam Sumber Jaya

Jorong Barutama Greston

3

Rendah

Inalum

Lanna Harita Indonesia

Telkom

London Sumatera Indonesia

ITM Tbk.

BLS Indocement Tunggal Prakasa Adaro Indonesia

4

Sembrani Persada

Rendah Sekali

PLN

Contoh Kegiatan CSR

No.

Kabupaten/Kota

Perusahaan

Kegiatan CSR

1

Kab. Tanah Bumbu

PT. Arutmin Satui

Pembuatan sumur air bersih

2

Kab. Padang Panjang

PT. Adaro Indonesia

Penyediaan perpipaan air bersih

3

Kab. Samosir

PT Toba Pulp Lestari, Tbk

Melakukan 3R

4

Kota Banjarmasin

PT. BNI

Pengadaan Tong Sampah

5

Kab. Tabalong

PT. Adaro Indonesia

Pembangunan jalan perkebunan

6

Kab. Kutai

PT. TOTAL

Jaringan pipa distribusi dan sambungan rumah

7

Kabupaten Berau

PT. Berau Coal

Pengolahan Limbah jadi kompos, pembuatan gorong-gorong

Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 7

Berita Utama

Peraturan dan Pengalaman

T: Apa upaya pemerintah untuk menu tup defisit dana pengembangan air minum dalam rangka mencapai tar get MDGs 2015? J: Seperti yang sering kami sampaikan, kondisi Indonesia dari sisi pelayanan infrastruktur permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan, dan lainnya masih tertinggal. Seperti yang sering saya paparkan angkanya, se dangkan kemampuan kita maksimal hanya 25% per tahunnya. Dengan demikian sejak tahun 2005 kita me ngeluarkan kebijakan kita, misalnya di bidang air minum, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk mempercepat pelayanan. Salah satu caranya adalah membentuk ke lembagaan yang mantap dan men cari alternatif pembiayaan yang lebih variatif, seperti APBD, hibah (grant),


CSR, Tak Cukup

Area perburuan Ditjen Cipta Karya mulai meluas. Pencarian alternatif pendanaan kini mulai membidik kemitraan multipihak, salah satunya pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki semua perusahaan di Indonesia maupun dunia. Untuk masuk wilayah ini, Ditjen Cipta karya dinilai cukup siap dengan perangkat yang ada, seperti peraturan perundangan, jaringan, pedoman teknis, dan tentu saja pengalaman di banyak program pemberdayaan masyarakat. Tapi apakah cukup faktor itu sebagai bekal? Untuk mengetahui kesiapan ini, berikut petikan wawancara Redaksi dengan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi Yuwono.

pinjaman lunak (soft loan), Kerjasama Pe merintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP), dana-dana masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha/pihak swasta, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR). T: Mengapa CSR perlu didorong lebih kuat? J: Pelayanan prasarana dan sa rana bidang Cipta Karya se bagian besar menyasar ma syarakat miskin, seperti akses air minum yang aman, sa nitasi (air limbah), persampa han, akses jalan lingkungan di perdesaan maupun di kawasan pinggiran perkota an, dll. Di tengah ke terbatasan ang garan peme r i n t a h ,

keterlibatan pihak donor, baik domestik yang salah satunya melalui CSR, maupun luar negeri akan sangat membantu me ngentaskan masyarakat miskin dari keter tinggalan. Sejak dua tahun lalu sampai sekarang, kita mendapatkan hibah dari Pe merintah Australia melalui In donesia Infrastructure Initi ative (INDII) yang berbasis kinerja PDAM. Dengan bantuan itu, masyarakat penerima Sambungan Rumah (SR) dimudahkan dengan mengangsur biaya penyambungan se lama setahun, bahkan lebih. Prinsipnya, hibah itu tidak mem b a n t u

BERITAUTAMA

Pemda atau PDAM, tapi membantu ma syarakat miskin untuk me ngakses air minum perpipaan yang aman. Jika negara lain saja bisa melakukannya, mengapa tidak dengan perusahaan yang berdiri di atas tanah air yang sekelilingnya masih banyak warga miskin dengan ketertinggalan infrastruktur per mukiman. T: Bagaimana mekanisme pengga langan CSR dari perusahaan – perusahaan potensial? J: Yang penting kita bisa meng galang mereka dengan sharing informasi mengenai program ma sing-masing. Kemudian kita sin kronkan program kami (Ditjen Cipta Karya, red) dengan program CSR perusahaan yang terkait Cipta Karya. Dengan memanfaatkan kele bihan masing-masing, itu baru namanya kerjasama. Perusahaan memiliki dana nya, kami memiliki kelembagaan dan pe doman teknis pembangunan yang me reka ingin laksanakan. Selain itu kami juga memiliki pengalaman di ribuan desa pe nerima program pemberdayaan masya rakat. Kita juga tidak bisa menepis masya rakat sebagai unsur keberhasilan program CSR. Saya khawatir, banyaknya pelaksanaan program CSR yang perusahaan lakukan tidak mendapat dukungan kelembagaan masyarakat yang mantap. Dananya me mang diterima masyarakat untuk menen tukan apa yang dibangun, namun apakah selama perencanaan dan pelaksanaan, hingga pemeliharaan, masyarakat bisa di andalkan? Di sini Cipta Karya memiliki pengalaman berharga membangun karakter masyarakat, dibantu para fasilitator, me lalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri) seperti, Pro gram Penanggulangan Kemiskinan Per kotaan (P2KP), Program Pembangunan In frastruktur Perdesaan (PPIP), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), dan Pembangunan Infra struktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Kami juga telah melakukan studi Iden tifikasi Rencana Investasi Bidang Cipta Kar

Masyarakat Suku Bajo di Torsiaje, Kab. Pahuwito, Gorontalo kini mendambakan diteruskannya perbaikan jalan kayu beserta atap permanen. Kegiatan ini sebelumnya dilakukan oleh Satker Pengembangan Permukiman Provinsi Gorontalo pada tahun 2008, namun sepertiga dari panjang jalan di perumahan di atas air belum beratap sehingga cepat rusak.

ya melalui Kemitraan Multipihak di empat wilayah yang potensial, yaitu Provinsi Ka limantan Selatan, Kalimantan Timur, Su matera Utara dan Sumatera Selatan. Stu di ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPIJM (Rencana Program Inves tasi Jangka Menengah), terutama kegiatan bidang Cipta Karya yang dapat dibiayai melalui kerjasama multipihak, termasuk dunia usaha melalui program CSR. T: Apa saja kegiatan dalam RPIJM yang po tensial untuk dikerjasamakan melalui CSR? J: Semua sektor bidang Cipta Karya poten sial untuk dikerjasamakan melalui CSR. Kami menugaskan satu subdirektorat, ya itu Subdit Kerjasama Luar Negeri untuk memfasilitasi kemitraan dengan perusa haan dalam menggali potensi dana CSR. Saya yakin telah banyak perusahaan yang melakukan program CSR, namun belum terkoordinasi dengan baik, khususnya un tuk pembangunan infrastruktur permu kiman. Sebagai contoh, ada satu perusahaan di Kalimantan Selatan yang telah mengi rimkan data rincian kegiatan CSR-nya ke

pada kami. Mereka telah bekerjasama dengan beberapa kabupaten di Kali mantan Selatan selama beberapa ta hun. Untuk tahun 2010 telah mengalo kasikan dana CSR-nya sebesar Rp 10,6 miliar, di mana terdapat alokasi untuk sektor Cipta karya sekitar Rp. 2,5 miliar. Untuk itu kami sangat percaya, melalui kemitraan multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusa haan dan masyarakat bahwa pemba ngunan infrastruktur permukiman dapat lebih terintegrasi dan akan terjadi ak selerasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. T: Bagaimana Bapak melihat kegiatan CSR selama ini dalam pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah operasional suatu perusahaan? J: Saya yakin ada yang berhasil baik, dan banyak yang belum maksimal. Tidak hanya oleh perusahaan, kegiatan kami pun dalam memenuhi target MDGs ini masih penuh liku (baca=kendala). Kendala itu misalnya kurang meratanya cakupan dan kualitas pelayanan air mi num di perdesaan, lemahnya kapasitas SDM dan lemahnya fungsi lembaga/

Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 9

BERITAUTAMA

“Kami telah menetapkan pola pendekatan pembangunan permukiman, dimana untuk kegiatan yang bersifat cost recovery, seperti air minum, harus dilakukan secara mandiri atau dengan pendekatan pengusahaan”. Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono dinas di daerah. Tugas dan kewenangan dalam pelayanan air minum juga belum banyak dipahami, masih perlu perubahan mindset tentang penye lenggaraannya. Selain itu partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta mi nimnya akses mencapai wilayah remo te area. Kami telah menetapkan pola pende katan pembangunan permukiman, di mana untuk kegiatan yang bersifat cost recovery, seperti air minum, harus di lakukan secara mandiri atau dengan pendekatan pengusahaan. Namun un tuk kegiatan yang non cost recovery, se perti jalan poros desa, dilakukan kerjasama dengan Pemda dan merupakan kegiatan stimulan yang berdasarkan RPIJM bidang Cipta Karya. Kegiatan ini harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan untuk mendorong pe ran masyarakat dalam pembangunan nya. T: Apa harapan Bapak dengan MoU ini yang ditandatangani?


J: Yang terdekat tentu saja duduk bersama untuk menyusun program. Kebetulan da lam kalender pemerintah, Maret hingga Oktober adalah bulan menyusun prog ram 2012. April akan ada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Musrenbang, dan se terusnya oleh Presiden RI diusulkan ke DPR. Mekanisme tersebut harus mampu dimanfaatkan oleh Cipta Karya maupun CFCD dengan duduk bersama mengidentifikasi program yang diusulkan oleh pe merintah daerah. Jika kita sudah meme takan program sejak awal, kita selanjutnya bisa membagi tugas, hingga tiap kom ponen harus ada, seperti komponen pem berdayaan masyarakat harus ada yang menggawangi. Kita juga memiliki standar-standar tek nis yang bisa dimanfaatkan. Jangan sam pai dana terbuang percuma karena mem bangun infrastruktur yang tidak mengin- dahkan standar teknis yang berlaku. T: Jika nanti kemitraan dengan CFCD ini bisa dimaksimalkan, apakah Bapak op timis bisa mengejar ketertinggalan tadi?

J: Tentu saja tidak cukup dengan CFCD. Prinsipnya, pencarian alternatif pem biayaan ini kan agar memicu Pemda juga sharing dananya, selain tentu saja ada APBN. Selain CFCD, kami juga se dang dan akan merintis kerjasama serupa dengan lembaga lain, seperti Indonesia Business Link (IBL), dan Ya yasan Peduli Air. Bahkan Yayasan Pe duli Air ini menyasar corporate dari luar negeri. Saya suatu ketika pernah sangat ka get ketika bertemu dengan pihak PT. Kalbe Farma, Tbk. Mereka memiliki dana besar untuk CSR, namun karena bergerak di bidang kesehatan maka mereka memilih Kementerian Kese hatan saja dalam kerjasamanya. Sa yang sekali, karena pandangan yang sempit ini akan membatasi jangkuan mereka dalam memberikan program CSR. Setelah saya jelaskan tentang program Cipta Karya, mereka tertarik dengan program Sanitasi Berbasis Ma syarakat (SANIMAS). T: Apa hambatan sekaligus solusinya dalam membangun kemitraan bersi nergi antara pemerintah dan perusa haan? J: Hambatannya pasti ada, antara lain; pertama, kurangnya sosialisasi komu nikasi dan regulasi yang menarik mi nat sektor swasta dalam berpartisipasi membangun prasarana dan sarana per mukiman, sementara potensinya sa ngat besar. Kedua, waktu pengangga ran kegiatan antara perusahaan dan Ditjen Cipta Karya berbeda sehingga kemungkinan dapat terjadi ketidak pa duan dalam pemrograman. Ketiga, per lunya pemahaman akan tanggung jawab antar stakeholder (pemerintah, perusahaan, dan LSM) dalam kerjasa ma kemitraan. Untuk mengurangi hambatan itu di perlukan komunikasi yang efektif an tara pemerintah dengan perusahaan serta sinkronisasi kegiatan melalui sua tu forum (seperti yang sekarang akan dilakukan bersama CFCD) yang dapat memfasilitasi kepentingan semua pi hak. (bcr)

Berita Utama

BERITAUTAMA

CSR: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Bidang Cipta Karya Dwityo A. Soeranto *)

T

Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berusaha memenuhi target MDGs yang me rupakan komitmen bersama internasional dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu komitmennya ialah menambah pelayanan akses air minum dan sanitasi untuk 50% penduduk yang belum mendapatkannya, dan bidang Cipta Karya lainnya seperti pengembangan permukiman, pengelolaan sampah, drainase

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 ditargetkan akan mencapai 6.4% bahkan dapat melampaui 7%. Target ini dapat tercapai dengan adanya peningkatan produktivitas di segala bidang, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam pencapaian target ini. Akan tetapi, target pertumbuhan itu masih dimungkinkan tidak tercapai akibat terkendala pembangunan infrastruktur. Lebih jauh lagi, kendala itu juga akan mempengaruhi target pemenuhan capaian Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015.

hingga manajemen sumber daya manusia. Capaian MDGs bidang Cipta Karya pada akhir 2009 untuk akses penduduk terhadap air minum yang aman mencapai 47,7% dimana target 2015 sebesar 68,87%. Sedangkan di sektor sanitasi sudah mencapai angka 51.1% dari target tahun 2015 sebesar 62.4%. Untuk mencapai sasaran MDGs tersebut diperlukan pendanaan atau investasi yang tidak sedikit. Selain itu diperlukan komitmen serta upaya bersama, baik fisik maupun non fisik dari berbagai stakeholder, baik di Pusat

maupun daerah yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan bahkan LSM. Menurut Rencana Strategis Dit jen Cipta Karya, dana APBN yang tersedia untuk pembiayaan seluruh pembangunan bidang Cipta Karya Tahun 2010 – 2014 hanya sebesar Rp. 50 Trilyun. Sebagai contoh, dana yang diperlukan untuk sektor air minum untuk mencapai target Renstra Cipta Karya sampai tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 46 Trilyun, atau untuk mencapai target MDGs diperlukan dana sebeBuletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 11

sar Rp 46 Trilyun, sedangkan dana APBN yang tersedia hanya sebesar Rp. 12 Triliun, sampai dengan tahun 2014. Sementara itu, untuk sektor sanitasi, kebutuhan dana yang diperlukan sampai tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 62 Triliun, padahal dana APBN yang tersedia sebesar Rp. 14 Triliun. Oleh sebab itu diperlukan alternatif sumber pendanaan selain APBN dan APBD. Upayanya antara lain melalui hibah (grant), pinjaman lunak (soft loan), dana-dana masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha/pihak swasta, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang terlihat pada Gambar 1. Alternatif sumber pendanaan ini didasari dengan adanya peraturan yang semakin jelas dan memperkuat pelaksanaan alternatif investasi. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 perubahan atas Perpres Nomor 67 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan Corporate Forum for Community Development (CFCD). Dunia internasional juga semakin menegaskan pentingnya CSR bagi Perusahaan dan Pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat yaitu dengan diberlakukannya ISO 26000 : 2010 International Guidance Standard on Social Responsibility. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Cip ta Karya telah melakukan kerjasama kemit raan multipihak di sektor air minum atas inisiasi dari PT. Tirta Investama (Aqua Danone). Sampai saat ini, kemitraan multipihak tersebut masih berjalan yang mencakup kegiatan fisik berupa pembangunan sarana air minum dan kegiatan non-fisik berupa pelatihan dan bimbingan kelembagaan. Kemitraan ini melibatkan empat pihak, yaitu Ditjen Cipta Karya, Kabupaten Serang, PT. Tirta Investama (Aqua Danone) dan Kelompok Swadaya Masyarakat. Selain itu, Ditjen Cipta Karya telah melakukan studi “Identifikasi Rencana Investasi Bidang Cipta Karya Melalui Kemitraan Multipihak”, di empat wilayah yang potensial yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Ti mur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kegiatan yang tercantum dalam dokumen RPIJM (Rencana Program Investasi Jangka Menengah), terutama kegiatan bidang Cipta Karya yang dapat dibiayai melalui kerjasama multipihak, termasuk dunia usaha melalui program CSR.


1. 2.

PP No. 2/2006 Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/ atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri PP No. 38/2007 Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

Masyarakat (13%)

1. 2. 3.

Perpres No. 67/2005 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres No. 13/2010 Perubahan atas Perpres No. 67/2005 MOU Dirjen Cipta Karya dengan CFCD

1. 2.

Pinjaman Luar Negeri (5%)

APBN (35%) & APBD (25%)

KPS (9%) & CSR (6%)

PMK No. 168 & 169/PMK.07/2008 Hibah Daerah & Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Permen PU No. 18/PRT/M/2006 Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Bidang Cipta Karya

Hibah Luar Negeri (5%)

Perbankan Dalam Negeri (5%)

Perpres No.29/2009 Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Gambar 1. Pola dan Alternatif pembiayaan pembangunan Bidang Cipta Karya

Jalan lingkungan di perumahan nelayan Kota Pontianak

BERITAUTAMA Kerjasama multipihak melalui CSR tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan infrastruktur yang belum dapat didanai baik melalui APBD ataupun APBN. Sementara itu Peme rintah melakukan sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih, sebagaimana dituangkan dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kab./Kota, termasuk dalam kegiatan penyediaan infrastruktur yang telah tertuang dalam RPIJM. Pada tanggal 8 Maret 2011 yang lalu di Banjarmasin, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Ditjen Cipta Karya, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan CFCD mengenai Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya Melalui Kerjasama Kemitraan Multipihak. Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi awal dari tindakan untuk merealisasikan pembangu nan infrastruktur dalam Bidang Cipta Karya melalui kerjasama CSR. Kerjasama ini akan saling menguntung-

Seorang warga Mamuju sedang mencuci di lokasi SANIMAS.

Kerjasama ini akan saling menguntungkan karena masingmasing pihak memiliki kelebihan dan kemampuannya sendiri.

kan karena masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kemampuannya sendiri. Da lam hal ini sedikitnya Ditjen Cipta Karya memiliki tiga hal antara lain; pertama, dapat memberikan fasilitasi dalam penyusunan keterpaduan program yang komprehensif (saling mengisi dalam pembangunan infrastruktur). Kedua, dapat memberikan fasilitasi untuk pedoman dan standar perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan in frastruktur permukiman, dan ketiga, memiliki pengalaman dalam melakukan pembangu nan yang berdasarkan pendekatan pem berdayaan masyarakat, yang mana hal ini merupakan pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan CSR. Lebih jauh, kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara CFCD dan Ditjen Cipta Karya tersebut antara lain menyebut bahwa Ditjen Cipta Karya bertanggung jawab menyediakan dokumen RPIJM sebagai pedoman strategi pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya di kabupaten/kota, menyediakan buku panduan teknis mengenai pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya, melakukan koordinasi, baik di tingkat pusat maupun Provinsi/Kabupaten/kota dalam keterpaduan penyusunan program bidang Cipta Karya, serta melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi Dit

jen Cipta Karya. Sementara tugas CFCD menyediakan informasi mengenai profil perusahaan anggota CFCD dan program kemitraan multipihak termasuk CSR yang dilakukan oleh anggo tanya, melakukan koordinasi diantara anggota CFCD untuk melakukan pembangunan prasarana dan sarana bidang Cipta Karya melalui dana CSR, dan memastikan adanya anggota CFCD untuk melaksanakan CSR bidang Cipta Karya. Tidak hanya di atas kertas, diharapkan MoU ini akan berlanjut dengan bentuk kerja sama multipihak antara perusahaan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan dituangkan dalam Memorandum of Ag reement (MoA). Ditjen Cipta Karya juga akan memfasilitasi kabupaten/kota yang memiliki kegiatan bidang Cipta Karya dan berpotensi untuk dikerjasamakan melalui kemitraan multipihak untuk kemudian diteruskan melalui CFCD kepada perusahaan-perusahaan yang berminat bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya. Pada gilirannya kita bisa berha rap banyak melalui program CSR yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian salah satu target MDGs. *) Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 13

Liputan Khusus

Foto Kiri : Bupati Klaten Sunarna didampingi Benjamin Power dari AusAID dan warga Klaten penerima hibah air minum. Foto Kanan : Bupati Karawang Dadang S. Muchtar secara simbolis membuka keran air dari program hibah air minum dari AusID.

Garuda Gandeng Kanguru

Buka Keran Air Minum Indonesia Juhdi (48), warga Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang tidak bisa membuat sumur di rumahnya karena sulit. Air di daerahnya juga terasa hambar dan cenderung asin karena lokasinya yang dekat pantai. Kondisi daerah yang datar dan sulit mendapatkan air bersih merupakan kendala utama untuk hidup sehat sejak dulu.


U

Untuk keperluan mandi, buang air dan mencuci, ia dan anggota keluarganya menggunakan air sungai. Masalah penyakit kulit sudah biasa terjadi di daerahnya. Namun untuk memasak, ia membeli air galon yang rata-rata ia habiskan untuk 2-3 hari setiap galonnya. Untuk keperluan air galon sebulannya ia anggarkan Rp 120.000. Namun belakangan ini ia bisa berhemat. Dana untuk membeli air galon bisa digunakan untuk membeli pa kaian anaknya. Dengan menggunakan air PDAM, ia bisa menghemat sekitar Rp 60.000 karena rata-rata dalam sebulan ia membayar rekening PDAM sekitar Rp 35.000 untuk memasak, minum, mandi, dan mencuci. Mengalirnya air PDAM ke rumah Juhdi adalah berkah dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia mela lui AusAID tahun 2010 kemarin. Kerjasama

LIPUTANKHUSUS

tersebut berasaskan output based grant, artinya PDAM harus membangun dahulu sejumlah target sambungan dengan sumber dana sendiri. Hasilnya diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, baru dana hibah diberikan melalui Kementerian Ke uangan. Program yang diimplementasikan oleh Prakarsa Infrastruktur Indonesia atau Indonesia Infrastructure Initiative (INDII) dan didanai oleh AusAID ini bernama Program Water Hibah. Dana hibah tersebut fokus kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki kriteria antara lain mereka yang memiliki kapasitas listrik terpasang da ri PLN 900 – 1300 Watt.

Serah Terima dan Peresmian Daerah yang pertama kali menyelesaikan

program ini adalah Kabupaten Karawang, Jawa Barat dari 35 kabupaten di Indonesia yang menerima dana hibah untuk memasang koneksi pipa air minum bagi masyarakatnya atau sambungan rumah (SR). Sebanyak 3.000 MBR yang tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Karawang saat ini bisa menikmati akses pelayanan air minum. Mereka tersebar di 20 desa di lima kecamatan Kabupaten Ka rawang, yaitu Kec. Cimalaya, Banyusari, Jatisari, Tirtajaya dan Jayakerta. Total dana hibah untuk Kabupaten Karawang sebesar Rp. 8 miliar dan modal APBD. Pembangunan SR ini menggunakan sistem output based, dimana dana hibah akan diberikan setelah selesai di bangun dan dimanfaatkan. Penyerahan bantuan dan peresmian dilakukan oleh Perwakilan Pemerintah Australia (AusAID) selaku pemberi donor Helen

McFarlane didampingi Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Dan ny Sutjiono, Bupati Karawang Dadang S. Muchtar dan Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang Open Supriyadi di Karawang, Oktober 2010. Helen McFarlane mengatakan, dana hi bah ini merupakan bagian dari komitmen sebesar A$25 juta dari Pemerintah Australia untuk Indonesia guna meningkatkan akses air minum perpipaan untuk masyarakat miskin di perkotaan dan memperluas koneksi pembuangan air limbah rumah tangga. Dengan dana tersebut sebanyak 60.000 SR air minum dan 10.000 sambungan pembuangan air limbah akan dibangun. Sementara itu, Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono berharap, de ngan terpasangnya sambungan air minum Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 15

ini, masyarakat Karawang dapat mengubah perilaku dalam hal kebersihan dan sanitasi. “Tidak ada lagi alasan untuk buang air besar sembarangan karena akses air sudah ada. Selain itu, anak-anak harus belajar cuci tangan pakai sabun untuk kesehatan. Semua itu merupakan efek dan tujuan program pelayanan air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya. Ia juga menghimbau kepada PDAM Kabu paten Karawang agar meningkatkan pelaya nan air minum untuk kalangan menengah ke atas. Peningkatan pelayanan ini untuk mencapai target MDGs 2015 sebanyak 68% layanan dan juga meningkatkan produktivitas PDAM. Dimana, pelayanan itu dapat da pat dilakukan PDAM dengan mengikuti program penjaminan utang dan juga Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Sementara itu, Direktur Utama PDAM Ka bupaten Karawang, Open Supriyadi, meng aku sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Ia berharap untuk tahun depan bantuan dapat diberikan lagi. “Dengan tambahan 3000 SR ini total sambungan PDAM di Kab Karawang menjadi 47 ribu SR. Dengan jumlah penduduk Karawang sekitar 2 juta lebih bantuan akan sangat diharapkan,” katanya. Setelah Karawang, AusAID juga secara resmi menyerahkan bantuan sekaligus me resmikan program tersebut di Kabupaten Serang. Sedikitnya 2.000 KK MBR kini telah mendapatkan akses air minum. Kali ini penyerahan dilakukan oleh Direktur Infrastruktur dan Tata Kelola Ekonomi Pemerintahan AusAid, Benjamin Power, kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Lalu A. Rais, Februari 2011 lalu di Desa Gemborudik, Kecamatan Cikande. Menurut Power, program ini memberikan dana hibah kepada pemerintah daerah yang sepakat untuk berinvestasi melalui PDAM untuk memperluas layanan air minum kepada MBR. Dana hibah itu akan dibayarkan secara progresif jika sambungan baru yang telah terpasang sudah diverifikasi dan berfungsi baik. AusAID menyediakan AU$ 20 juta untuk program ini dalam periode 2010-2011 yang dikelola oleh INDII. Sementara Sekda Lalu A. Rais menjelaskan kriteria MBR yang mendapatkan hibah AusAID adalah mereka yang memiliki kapasitas listrik terpasang dari PLN 900 – 1300 Watt. “Pemilihan MBR penerima melalui proses pendataan yang intensif. Diharapkan dengan


Foto Atas : Bupati Karawang Dadang S. Muchtar secara simbolis menerima hibah air minum dari AusAID Foto Bawah : Benjamin Power menyerahkan bantuan secara simbolik kepada Direktur PDAM Kab. Klaten Ibu Ambar, disaksikan para tujuh direktur PDAM penerima hibah air minum, dan Bupati Klaten.

bantuan ini, masyarakat Serang dapat meru bah kebiasaannya menggunakan air sungai dan menggantinya dengan air yang terlindu ngi dari PDAM,” tegas Lalu. Secara keseluruhan menurut Direktur Uta ma PDAM Tirta Al Bantani Serang, A. Rohendi, ada 6 kecamatan yang mendapatkan hibah air minum ini antara lain Cikande, Kibin, Ci ruas, Kramatwatu, Padarincang, dan Kragilan. Kecamatan Cikande mendapatkan paling ba nyak sambungan, yaitu sebanyak 1.055 SR. Sebulan setelahnya, atau bertepatan de ngan perayaan Hari Air Dunia, 22 Maret 2011, sedikitnya 13 ribu rumah di enam kabupaten di Jateng, sedang dan akan dapat mengakses air minum Hemat Bersih dan Mudah Didapat

(Hebat). Sedangkan 800 rumah di Kota Surakarta telah dapat mengakses sanitasi. Itu terjadi setelah untuk kali kesekian Pemerintah Australia kembali meresmikan dan menye rahkan program hibah air minum dan air lim bah di tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah di Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Klaten, Ja wa Tengah. Penyerahan itu disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya Susmono, perwakilan dari Kementerian Keuangan, unsur DPRD, warga masyarakat dan enam direktur utama kabupaten penerima hibah. Mereka antara lain Dirut PDAM Klaten, Boyolali, Pekalongan, Wonosobo, Cilacap, dan Wonogiri, dan Kota Solo. Seorang perwakilan warga, Sularno,

LIPUTANKHUSUS “Semua bantuan dari kami untuk mendukung target Indonesia dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) 2015,” Direktur Infrastruktur dan Tata Kelola Ekonomi Pemerintahan AusAid, Benjamin Power. merasa gembira bisa menikmati air bersih murah dan mudah. Sebelumnya ia dan war ga Desa Sajen harus berjalan 500 meter untuk menimba air dari sumur yang sebetulnya kualitas airnya turun akibat gempa 5 tahun lalu. Menurut Susmono, Australia adalah salah satu negara yang mendukung pencapaian target pemenuhan akses air minum yang aman di Indonesia. Bantuan itu melalui AusAID yang sampai saat ini telah mengucurkan hibah lebih dari 20 juta dolar Australia, khusus untuk subsidi sambungan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Bantuan ini adalah kompensasi atas ki nerja PDAM (output based) dalam memberikan akses kepada MBR dengan nilai penggantian sebesar Rp 2 – 3 juta per sambungan rumah. Dengan bantuan ini harapannya biaya SR semakin murah sehingga mampu mempercepat peningkatan SR bagi MBR,” ujarnya. Direktur bidang Infrastruktur AusAID, Ben jamin Power menyatakan, bantuan hibah dalam pembangunan akses air minum dan sanitasi tersebut akan menjangkau sekitar 420 ribu penduduk di hampir 80 ribu kepala keluarga tidak mampu. Mereka tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Pemda Kabupaten Klaten merupakan salah satu Pemda yang mendapatkan hibah air minum yang besar, yaitu Rp 8 miliar untuk subsidi pemasangan 3.000 SR bagi MBR. Menurut Dirut PDAM Klaten, Ambarsari, pada akhir Maret 2011 ini direncanakan pemasangan sambungan rumah sudah mencapai 100%. Selainnya sudah mencapai 100%, seperti PDAM Kabupaten Boyolali 1.150 SR, PDAM Wonogiri 950 SR, PDAM Wonosobo 2.500 SR, PDAM Cilacap 1.300 SR, PDAM Pekalongan 500 SR, dan PDAM Kota Surakarta 465 SR (air limbah). Sebagai pamungkas, Susmono mengha rapkan, pemasangan sambungan rumah ha rus mengacu kaidah-kaidah teknis dan target yang telah ditentukan agar tidak terjadi pe nolakan penagihan. “Mengacu pada pedo man pelaksanaan hibah yang telah diterbitkan, penggantian atau pembayaran atas sambung an rumah MBR yang terpasang hanya berlaku

bagi SR baru yang sasarannya sudah ditentukan berdasarkan baseline survey oleh konsultan, serta telah berfungsi baik sesuai ketentuan teknis yang berlaku,” pungkas Susmono. Bantuan Pemerintah Australia tersebut sangat membantu untuk meningkatkan ke sehatan dan kesejahteraan masyarakat me lalui ketersediaan air bersih. Terutama bagi masyarakat di daerah yang kesulitan men dapatkan pasokan air bersih. Bupati menga takan, masyarakat di beberapa wilayah yang sering mengalami permasalahan dengan ketersediaan air bersih, dalam waktu tidak lama akan dapat teratasi. Hal tersebut, kata Bupati, menyusul adanya bantuan pembiayaan dari Pemerintah Australia yang diperuntukan bagi proyek instalasi atau penyambungan air bersih khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Klaten. Pada kesempatan tersebut, Bupati Sunar na, yang juga mewakili pemerintah, khususnya di Provinsi Jateng menyatakan, bahwa keseriusan Australia dalam memberikan da na hibah sangat terlihat. Hal tersebut, lanjut Bupati, dibuktikan dengan pemasangan sambungan air minum sebanyak 12.000 rumah MBR di enam kabupaten dan 800 saluran pembuangan air limbah bagi masyarakat di Kota Surakarta. “Kami sangat mendukung program Pe merintah Australia, yang telah membantu dalam memberikan pelayanan sambungan air bersih di enam kabupaten dan sanitasi di Kota Surakarta,” kata Bupati. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Klaten, Ambar Muryati, mengatakan, pihak nya pada awalnya menargetkan 3.000 sam bungan air minum hingga 2011. Namun, sambungan air minum yang sudah terpasang dan sudah dinikmati MBR hingga Februari 2011 sebanyak 2.172 sambungan rumah. “Program ini, bersifat ‘Output Based Grant’, artinya kita harus membangun dahulu sejumlah target sambungan dengan sumber dana sendiri. Ha silnya diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, baru dana hibah diberikan melalui Kementerian Keuangan,” kata Ambar. Ia menjelaskan, yang digolongan seba gai MBR adalah mereka yang memiliki tipe rumah kurang dari 60 meter persegi dan lis-

trik tidak lebih 900 watt. Biaya pemasangan sambungan bagi mereka hanya Rp85 ribu atau 40 persen lebih murah dari harga normal. Selain itu, MBR mendapatkan keringa nan harga sambungan, juga cukup membayar uang muka Rp50 ribu dan sisanya dibayar dengan cara diangsur selama tiga tahun (Rp25 ribu per bulan).

Mendukung MDGs Secara umum Australia telah berkomitmen dengan bantuan sebesar A$300 juta untuk inisiatif air dan sanitasi di kawasan Asia Pasifik. Sebanyak A$60,5 juta akan digunakan untuk pendanaan proyek di Indonesia sampai dengan akhir Juni 2011. Bantuan inisiatif mencakup; pertama, perluasan pelayanan air bersih dan sanitasi, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pe rempuan, dan anak-anak sekolah. Kedua, menjadikan layanan air dan sanitasi lebih berkelanjutan dengan mendukung sektor reformasi dan peningkatan kapasitas untuk memperbaiki manfaat air dan sanitasi. Ketiga, memperbaiki taraf kesehatan serta kualitas kehidupan bagi golongan kurang mampu dan rentan melalui peningkatan pemahaman praktik hidup bersih. Komponen utama dari inisiatif di Indonesia antara lain; pertama, A$25 juta untuk program hibah insentif rintisan pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi sambungan pelayanan air minum dan sistem pembuangan air limbah masyarakat kurang mampu. Kedua, A$22,5 juta untuk program dengan Bank Dunia untuk memperluas jari ngan air minum dan sanitasi di perdesaan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan, mempromosikan kebersihan yang lebih ba ik dan memperbaiki perencanaan dan pe ngelolaan air minum dan sanitasi. Bantuan Australia yang satu ini akan memberikan manfaat kepada 550 ribu jiwa melalui perbaikan pelayanan air minum dan 800 ribu jiwa untuk akses sanitasi. Ketiga, A$10 juta un tuk membantu menyiapkan standar peren canaan sanitasi yang tinggi di delapan kota, termasuk Batam, Bogor, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar, dan Palembang, serta peningkatan kapasitas teknis untuk mendu kung sumber daya manusia dan organisasi dalam melaksanakan pembangunan jaringan sanitasi. “Semua bantuan dari kami untuk mendukung target Indonesia dalam mencapai Millennium Development Goals (MDGs) (bcr/dvt) 2015,” kata Power. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 17

Info Baru 1

S

Wamen PU Hermanto Dardak didampingi Gubernur Bali Made Mangku Pastika secara simbolis membuka Konsultasi Regional PU Wilayah Timur di Bali, 17 Maret 2011.

Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum 2011

Prioritaskan Program Pro Rakyat

Bulan Maret ini, Kampus Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Pattimura Jaksel tampak ramai dari biasanya. Ternyata, seluruh pejabat Kemen PU dari seluruh Indonesia berbondongbondong datang di Jakarta untuk suatu hajatan besar PU bernama Konsultasi Regional (Konreg) 2011. Konsultasi yang dilaksanakan setahun sekali di Jakarta ini khusus untuk peserta Wilayah Indonesia Barat, sementara untuk Wilayah Timur diselenggarakan setelahnya di Bali.


Selama dua hari, para pesohor PU sibuk mensikronisasikan program dan kegiatan Bidang Pekerjaan Umum antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk tahun 2012. Suasana serius, tegang dan hiruk-pikuk nampak menghiasi seluruh ruang rapat yang ada di seantero Kampus PU. Konreg 2011 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Kemanfaatan Infrastruk tur Pekerjaan Umum dan Permukiman untuk Pertumbuhan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”. Konreg diawali dengan pemaparan umum oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto didampingi seluruh eselon I mengenai target dan sasaran 2011 di Ruang Pendopo Kampus PU. Menurut Djoko, sesuai dengan tema konreg, terdapat dua fokus sasaran; pertama, tersosialisasikannya kebijakan penyelenggaraan pembangunan Bidang PU dan Penataan Ruang tahun 2012; dan kedua, terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyiapan program pembangunan antar sektor dan wilayah.

INFOBARU 1

Para peserta Konreg PU Wilayah Timur di Wisma Werdhapura Bali

Ia menambahkan, sejalan dengan penajaman RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian PU tahun 2010-2014 dengan visi: Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, saat ini tengah direvisi dengan menyempurnakan struktur sasaran, outcome, kegiatan dan output berdasarkan ketentuan baru di dalam reformasi perencanaan danm penganggaran yang dicanangkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Di dalam Renstra yang disempurnakan tersebut, telah ditetapkan berbagai sasaran strategis dan outcome setiap unit eselon I, target output kegiatan dan pendanaan un tuk setiap unit eselon II dan Balai untuk penyusunan anggaran tahun mendatang 2012-2014. “Oleh karena itu, Renstra Kementerian PU dan perubahannya tersebut agar menjadi acuan bersama dengan daerah dalam me nyusun rencana program dan kegiatan 2012 yang akan diusulkan ke Bappenas dan Ke menterian Keuangan,” katanya. Ia juga menyinggung soal Hasil Rapat Presiden di Bogor Februari lalu. Djoko meng instruksikan agar program dan kegiatan ta hun 2012 harus mengacu pada arahan direktif Presiden, yang meliputi beberapa kebijakan khusus Pemerintah yang belum dipertajam dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga memerlukan penyesuaian dan inisiatif baru untuk melengkapi target yang telah ditetapkan.

Program Pro Rakyat Tanggung Jawab Dit jen Cipta Karya Kebijakan Presiden RI untuk 6 Program Pro-

Rakyat dalam rangka penurunan kemiski nan (inisiatif baru) tersebut terdiri dari: Pro gram Rumah Sangat Murah (Rusunawa dan PSD-nya), Kendaraan Angkutan Murah di Perdesaan, Program Air Bersih untuk Rakyat (MDG’s dan 100% akses aman di tahun 2025), Listrik Murah dan Efisien, Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan (Perumahan, Air Minum dan Sanitasi); dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Terpinggirkan di Perkotaan (Perumahan, Air Minum dan Sanitasi). Dari enam program tersebut, dua diantaranya berada di ranah Ditjen Cipta Karya yaitu program air minum untuk rakyat dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Terpinggirkan di Perkotaan. Sebagai konsekuensi dari inisiatif tersebut, pemerintahpun telah menyiapkan usu lan kenaikan anggaran untuk Kemen PU Dit jen Cipta Karya dari Rp 13,1 triliun menjadi Rp 17,2 triliun tahun 2011 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Cipta Karya Budi Yu wono dalam presentasi di Konreg. Menurut Budi, kenaikan anggaran ini ha rus juga diikuti dengan koordinasi dan juga sikap hati-hati dalam pelaksanaannya. Ia berharap Dinas Provinsi dapat terus mendorong komitmen daerah yaitu pemerintah kabupaten maupun kota dalam pelaksana an anggaran (Penajaman RPIJM, DDUB, MoU untuk Rusunawa dan TPA Regional) dan perkuatan kelembagaan. Ditjen Cipta Karya selaku fasilitator siap memberikan bantuan untuk para Satker-satker dan dinas-dinas di daerah. “Saya telah mengambil kebijakan untuk melakukan bantuan konsolidasi dan juga

persiapan-persiapan berikut semua satker nya mengingat berbagai program perencanaan yang harus dipercepat,” katanya. Ia juga menyinggung soal rendahnya progress keuangan sampai dengan bulan Maret ini, dimana per tanggal 9 Maret kema rin baru mencapai 1,09% dengan deviasi – 3,55% dari target semula. Menurutnya, hal ini disebabkan karena keterlambatan proses pelelangan dan belum terpenuhinya readiness criteria (kesiapan lokasi dan juga DED). Ia berharap sampai dengan semester pertama ini progress penyerapan keuangan dapat dikendalikan dengan baik. “Keterlambatan ini terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Saya harap proses pelelangan bisa segera dilakukan untuk per cepatan penyerapan anggaran,” tambah Bu di. Tantangan dan hambatan Ditjen Cipta Karya dalam empat tahun mendatang sa ngatlah komplek. Beberapa isu strategis di antaranya, untuk bidang air minum yaitu, masih rendahnya pemanfaatan dana perbankan oleh PDAM, sebagian besar kinerja PDAM masih sakit, dan kurang efektifnya pemanfaatan DAK. Untuk sektor Bangkim seperti, belum terhuninya beberapa Rusu nawa dan kurangnya komitmen Pemda terhadap MoU dalam penyediaan lahan dan PSD. Sementara di sektor PLP, masih kurang perhatiaannya PEMDA pada sektor sanitasi, hal ini terlihat belum disisihkannya alokasi anggaran dalam hal itu. Selain itu masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaranan sanitasi. Di bidang PBL, PIP2B belum dapat dio perasionalkan pada 2012, masih perlu duku ngan peralatan dan penyelesaian pemba ngunan, RTBL belum menjadi pedoman serta masih sedikit Pemda yang menyelesaikan Perda Bangunan Gedung. Untuk menghadapi hal tersebut, Ditjen Cipta telah memiliki strategi pembangunan Cipta Karya 2010-2014. Beberapa diantara nya adalah untuk meningkatkan pembangu nan PS permukiman yang dikaitkan dengan upaya perwujudan fungsi-fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Wilayah, dan Strategis Nasional (PKN, PKW, PKSN) serta per wujudan keterkaitan dengan wilayah di belakangnya (perdesaan). Ditjen Cipta Karya juga terus memperluas jangkauan dari program pemberdayaannya seperti PPIP, PAMSIMAS dan juga PISEW. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 19

Selain itu juga mengembangkan prasarana dan sarana permukiman yang menggunakan prinsip-prinsip green infrastructure, green building serta mengantisipasi perubahan iklim (climate change) untuk mewujudkan kawasan permukiman yang ramah lingkungan, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Masalah komitmen Pemda juga menjadi perhatian Ditjen Cipta Karya khususnya dalam hal pentingnya penajaman RPIJM, DDUB, MOU untuk Rusunawa dan TPA Regional. Dengan adanya konreg ini, proses peren canaan dan pemrograman yang berbasis Tata Ruang bersama Pemerintah Daerah, diharapkan pada tahun mendatang tidak ada lagi bangunan infrastruktur PU yang tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diselesaikan karena terkendala masalah sosial dan pengadaan tanah, tidak didukung secara berkelanjutan oleh daerah, serta bertentangan dengan upaya kelestarian lingkungan.

RKP 2012 Dalam konsultasi regional 2011 ini juga akan dihasilkan rumusan Rencana Kerja Peme


Foto Atas : Seorang anak sekolah melintas di depan Rusunawa Ganda Maghfiroh, Kelayan,Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto Bawah : Masyarakat Kupang menikmati air bersih dari keran umum.

INFOBARU 1

Akses air minum dan sanitasi yang aman menjadi target MDGs yang harus dicapai 2015

Ditjen Cipta Karya juga terus memperluas jangkauan dari program pemberdayaannya seperti PPIP, PAMSIMAS dan juga PISEW. rintah (RKP) bidang Pekerjaan Umum tahun 2012. Dengan adanya inisiatif baru sebagai dampak dari arahan direktif di atas, RKP 2012 akan ada penyesuaian anggaran. Di bidang Cipta Karya tercatat alokasi anggaran 2012 terkoreksi hingga Rp 17,2 triliun dari baseline

Rp 10,7 triliun. Usulan RKP Ditjen Cipta Karya 2012 tersebut disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono dalam sesi pleno Konsultasi Regional Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Ti mur Tahun 2011 di Denpasar (17/3). Acara

tersebut dibuka oleh Wakil Menteri PU Hermanto Dardak dan dihadiri oleh Gubernur Bali, Mangku Made Pastika, para Kepala Dinas Provinsi, unsur Bappeda dan para Satker di wilayah timur Indonesia. “Peningkatan anggaran dalam usulan 2012 ini untuk meningkatkan dukungan terhadap enam koridor ekonomi dan pembangunan infrastruktur permukiman sebagai kebikajan khusus pemerintah yang dituangkan dalam prioritas program dalam RPJMN dan Renstra Pekerjaan Umum,” ujar Budi. Penyesuaian dan inisiatif baru yang pa ling berpengaruh terhadap program Ditjen Cipta Karya antara lain; percepatan pencapaian target MDGs pada tahun 2015 dan tidak ada krisis air bersih di tahun 2025, program rumah murah dan sangat murah, dan program peningkatan kehidupan masyarakat pinggir perkotaan. Sektor yang diusulkan mengalami kenai kan akibat arahan direktif Presiden RI anta ra lain infrastruktur kawasan permukiman perkotaan menjadi 170 kawasan (dari baseline 80 kawasan), Rusunawa beserta infrastruktur pendukungnya menjadi 48 twin block (dari baseline 45 TB). Sementara di bidang air minum untuk kawasan RSH/Rusuna dan kawasan kumuh dan optimalisasi Ibu Kota Kecamatan (IKK) menjadi 100 kawasan, SPAM perdesaan menjadi 659 desa (baseline 500 desa), SPAM khusus menjadi 82 kawasan (baseline 30 kawasan), dan SPAM regional menjadi 3 SPAM. Budi Yuwono mengingatkan, usulan ter sebut jangan menjadi beban para pelaksana tugas pembangunan. Menurutnya sekarang yang lebih penting adalah upaya peningkatan manfaat infrastruktur yang harus didukung dengan fungsionalisasi sistem, kelembagaan dan mengupayakan alternatif pola-pola pembiayaan. “Inisiatif baru memang sudah di depan mata, namun rounding up jangan dilupakan,” ungkapnya. Budi mengatakan, upaya yang segera dilakukan adalah memfungsikan sistem yang dibangun melalui penyelesaian proses rounding up seperti fungsionalisasi bagian hilir SPAM terbangun yang belum didukung air baku, misalnya di Kabupaten Sinjai, Takalar, dan Bone. Kemudian optimalisasi SPAM di IKK Baula, Samaturu dan Meluhu di Propinsi Sulawesi Tenggara, serta penyelesaian PS TPA agar dapat dioperasionalkan seperti TPA Buleleng, TPA Gianyar di Bali dan TPA Kupang, Nusa Tenggara (dvt/bcr) Timur. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 21

Info Baru 2

Foto Atas : Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono, menanam pohon sebagai simbolis penghijauan kawasan Stadion Jakabaring Palembang. Foto Bawah : Sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin

Persiapan SEA Games XXVI

PU Hijaukan Kawasan Jakabaring Palembang Perhelatan olahraga akbar negara-negara Asia Tenggara (Southeast Asia Games) atau biasa disingkat SEA Games akan kembali digelar pada 11-25 November 2011. Pada gelaran yang ke-26 ini, Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah pesta olahraga dua tahunan. Event ini akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang dan melibatkan 11 negara.


S

Sebagai wujud komitmen Kementerian PU, khususnya Ditjen Cipta Karya untuk mendu kung suksesnya penyelenggaraan SEA Ga mes 2011, dalam waktu dekat akan segera dimulai pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Gelora Sriwijaya, dengan biaya sekitar Rp 27 miliar, drainase pimer sepanjang 1,2 km dengan dana Rp 35 miliar serta pe ngadaan dan pemasangan pipa beserta ase soris dan kelengkapannya senilai sebesar 8,8 milyar rupiah. “Kami berharap seluruh infrastruktur Pe

INFOBARU 2

Gambar Rancang Kompleks Jakabaring Sport City yang dipersiapkan untuk SEA Games 2011

kerjaan Umum tersebut, benar-benar akan memberi manfaat demi suksesnya penyelenggaraan SEA Games 2011 serta bagi masya rakat pada umumnya dalam rangka menggairahkan keolahragaan di tanah air” kata Di rektur Penataan Bangunan dan Lingkungan, Guratno Hartono dalam sambutannya pada acara Penanaman Pohon Pertama menandai dimulainya Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Jakabaring Sport City akhir Maret lalu. Tak kurang dari 30 ribu pohon dan 45

ribu m2 rumput akan segera ditanam di ka wasan seluas 16 Ha tersebut. Disamping pe nanaman pohon pelindung dan pengarah, akan dibangun pula tiang-tiang pengarah pada pintu masuk yang menggambarkan bentuk perahu Sriwijaya (dilengkapi ukiran dan warna khas Sumatera Selatan). Tak lu put, Plaza sekitar pintu masuk utama ke sta dion dan di bagian belakang stadion, yang dilengkapi dengan tata cahaya lampu pe nerangan yang kesemuanya dirancang untuk meningkatkan daya tarik dan pesona Gelora

Sriwijaya, sebagai kawasan olah raga berskala Internasional. Sementara itu, Gubernur Sumatera Sela tan, H. Alex Noerdin berharap Kawasan Ge lora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang seluas kurang lebih 300 hektar, akan menjadi ka wasan hijau yang dirancang dengan matang dan terletak di suatu kota besar. “Nantinya, setiap kota (di Indonesia) bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Pa lembang dalam Penataan Ruang Terbuka Hi jau” demikian ungkap Alex. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 23

INFOBARU 2

Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin (kiri) didampingi Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Guratno Hartono (tengah) mendengarkan prsesentasi kegiatan penghijauan.

Hal lain yang juga sangat diharapkannya adalah terkoneksinya air bersih siap minum di setiap venues yang saat ini juga tengah gen car dipacu penyelesaian pembangunannya. Semua fasilitas diharapkan akan siap pada akhir bulan Juni tahun ini, sehingga berbagai uji coba pemanfaatannya dapat dilaksanakan hingga bulan November, bertepatan dengan mulai digelarnya ajang oleh raga akbar di ka wasan Asia Tenggara tersebut.

Semua fasilitas diharapkan akan siap pada akhir bulan Juni tahun ini, sehingga berbagai uji coba pemanfaatannya dapat dilaksanakan hingga bulan November, bertepatan dengan mulai digelarnya ajang oleh raga akbar di kawasan Asia Tenggara tersebut.

Sejarah Jakabaring Stadion Gelora Sriwijaya (juga disebut Stadion Jakabaring) adalah stadion multifungsi ter besar ketiga di Indonesia setelah Stadion Bung Karno Jakarta dan Stadion Palaran, Sa marinda. Terletak di Palembang, Indonesia, stadion ini juga diakui sebagai salah satu stadion terbaik yang bertaraf internasional. Stadion yang mulai dibangun pada tanggal 23 Januari 2001 ini awalnya ditujukan untuk menyelenggarakan PON XVI ketika kota Pa lembang ditunjuk sebagai penyelenggara pada tanggal 2 September 2004. Dengan luas lahan sekitar 40 hektar, stadion ini dapat memuat hingga 36.000 - 40.000 orang dengan 4 tribun (A, B, C dan D) bertingkat mengelilingi lapangan. Tribun

utama di sisi barat dan timur (A dan B) di lindungi atap yang ditopang 2 pelengkung (arch) baja berukuran raksasa. Bentuk atap stadion merupakan simbol kejayaan kema harajaan Sriwijaya di bidang maritim yang dilambangkan oleh bentuk perahu dengan layar terkembang. Kebanyakan, stadion ini difungsikan untuk tempat penyelenggaraan pertandingan-pertandingan sepak bola. Stadion ini diberi nama berdasarkan ke maharajaan maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan berhasil mempersatukan wilayah barat Nusantara pada abad 7 sampai dengan abad 12. Jakabaring adalah sebuah singkatan dari warga pendatang yang mem


bentuk satu komunitas di kawasan Seberang Ulu antara 8 Ulu Bungaran dan Silaberanti. Nama Jakabaring sendiri tidak bisa di lepaskan dari sosok Sersan Mayor Inf Tjik Umar, anggota TNI yang pernah bertugas di Kodam II Sriwijaya. Tjik Umar lah turut andil dalam penentuan nama Jakabaring. Dia adalah warga Lampung yang membangun rumah di dalam hutan belukar berawa-rawa dibelakang Markas Poltabes Palembang se karang. Hari jadi tebentuknya kawasan Ja kabaring ditetapkan tanggal 26 April 1972. Harapan Tjik Umar bahwa daerah ini akan berkembang sekarang hampir menjadi ke nyataan. (dvt/berbagai sumber)

Info Baru 3

INFOBARU 3

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi Direktur Bina Program Antonius Budiono dan para Satker meninjau Rusunawa Ganda Maghfiroh Kelayan Banjarmasin.

Menunggu RUU Rumah Susun Memihak

MBR

Andreas Budi Wirawan*), Gandhi Rahma Puspasari**), Ana Wahyu Hakim***)

P

Pembangunan perumahan akan terus me ningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang kian bertambah yang tentu akan berpengaruh pada penggunaan lahan/ tanah dalam pemanfaatan pembangunannya. Jumlah keluarga yang belum memiliki rumah (backlog) masih cukup besar. Berdasarkan data sensus BPS tahun 2000 sebanyak 4,3 juta unit dan tahun 2003 sekitar 6 (enam) juta unit, tahun 2008 kekurangan kebutuhan jumlah rumah yang harus dipenuhi adalah 8.000.000 (delapan juta) unit rumah. Pertumbuhan ru mah bagi keluarga baru mencapai 800.000 unit pertahun. Pertimbangan lain adalah kemampuan ekonomi masyarakat masih sa ngat terbatas, sekitar 70% rumah tangga perkotaan masuk dalam kategori berpenda

Substansi Pengaturan dalam RUU RUSUN mewacanakan keberpihakan terhadap MBR, pengaturan asas pemisahan horizontal, sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun, penguasaan/kepemilikan, hak jaminan, tanah, orang asing, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), perhimpunan pemilik dan penghuni rusun, pendanaan dan sistem pembiayaan rusun, peran masyarakat, persyaratan bangunan rusun, peningkatan kualitas rusun dan kelembagaan berupa badan pengelola rusun. patan rendah dengan pendapatan kurang dari Rp.1,5 juta perbulan. Padatnya daerah perkotaan dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk dae rah perkotaan itu sendiri, migrasi dari dae rah perdesaan ke daerah perkotaan, dan reklasifikasi desa perdesaan menjadi desa perkotaan. Perkembangan kota yang pesat dan meluas, terdesak oleh kebutuhan ma syarakat menjadi terkesan kurang terencana yang berakibat ketidaknyamanan, kurangnya daerah hijau dan ruang terbuka serta ter kadang menunjukkan adanya perbedaan atau kesenjangan. Pembangunan perumahan merupakan permasalahan yang cukup kompleks, tidak hanya menyangkut aspek fisik membangun

rumah, tetapi terkait sektor lain, seperti per tanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun kehi dupan masyarakat yang harmonis. Materi Pengaturan RUU tentang Rumah Susun merupakan ini siatif DPR RI. Materi pengaturan dalam RUU tersebut tetap mengutamakan dan berpihak kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sebagai salah satu pemegang Ama nat Presiden, wakil Pemerintah pada pem bahasan RUU tentang Rusun dengan Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Kementerian Perumahan Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 25

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (kiri) didampingi Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Iskandar dalam rapat Panja RUU Rusun.

Rakyat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga melibatkan instansi la innya seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Nega ra dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ke uangan, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perum Perumnas, Real Estate Indonesia dan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun melakukan pembahasan untuk memperkuat substansi draf Rancangan Un dang-undang tentang Rumah Susun. Ruang lingkup RUU tentang Rumah Susun mengatur penyelenggaraan rumah susun mencakup kegiatan pembinaan, perencana an, pembangunan, penguasaan dan peman faatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan berupa badan pengelola, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembia yaan, serta peran masyarakat yang dilaksa nakan secara sistematis, terpadu, berkelan jutan, dan bertanggung jawab. Rumah Susun terdiri atas unit-unit rusun (sarusun) Aspek-aspek penguatan substansi adalah, pertama bahwa rusun sebagai bangunan gedung dapat dimiliki atau disewa. Kedua, rusun secara status kepemilikan pada asas pemisahan horizontal terbagi atas unit-unit rumah susun yang dapat dimiliki atau disewa


yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bahkan dapat dijadikan bukti jaminan. Ketiga, rusun dibangun pada sebidang tanah dengan sta tus kepemilikannya dapat berupa tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan, selain ketiga hak atas tanah tersebut rumah susun dapat dibangun dengan melakukan pemanfaatan barang milik negara/ daerah berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf (sesuai de ngan ikrar wakaf). Penguasaan sarusun dibedakan pada je nis rumah susun yang mencakup antara la in; pertama, rumah susun umum dapat di lakukan dengan cara dimiliki atau disewa; kedua, pada rumah susun khusus dapat di lakukan dengan cara pinjam pakai atau sewa; ketiga, pada rumah susun negara dapat di lakukan dengan cara pinjam-pakai, sewa, atau sewa-beli; keempat, pada rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimi liki atau disewa. Mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, Pasal 19 ayat (2) menyebutkan “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pe merintah diadakan pendaftaran tanah yang dilakukan antar lain dengan pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang kuat”. RUU RUSUN memberikan wacana bahwa sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan, diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sarusun. Selain itu, merujuk Undang-undang No mor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Ge dung yang mengamanatkan tentang surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang disebut dengan SBKBG (Surat Bukti Kepe milikan Bangunan Gedung). Pembahasan RUU RUSUN memberi wacana bahwa sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa ta nah atau tanah wakaf dengan cara sewa, di terbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Sarusun. Persyaratan Rusun sebagai Bangunan Ge dung Sebelum tahap pembangunan rumah susun terlebih dahulu dilakukan perencanaan yang mencakup penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun (meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial), juga penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rusun.

INFOBARU 3 atau penghuni rumah susun diatur suatu perhimpunan dengan nama PPPSRS (Perhim punan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) dimana, yang dimaksud anggota per himpunan adalah mereka yang menghuni atau menempati satuan rumah susun baik atas dasar pemilikan maupun hubungan hu kum lainnya.

Anggota Pokja RUU Rusun dari Ditjen Cipta Karya.

Langkah berikutnya dalam perencanaan adalah pertimbangan terhadap aspek ke padatan bangunan, jumlah dan kepadatan penduduk, rencana rinci tata ruang, layanan PSU, layanan moda transportasi, alternatif pe ngembangan konsep pemanfaatan rumah susun, layanan informasi dan komunikasi, serta konsep hunian berimbang dan analisis potensi kebutuhan rumah susun. Pada pembangunan rumah susun yang telah mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung memberi wacana bahwa pembangunan ru mah susun mencakup tiga pemenuhan per syaratan. Pertama, persyaratan administratif yang meliputi status hak atas tanah, izin mendirikan bangunan. Kedua, persyaratan teknis yang meliputi tata bangunan (persya ratan peruntukan lokasi dan intensitas, dan arsitektur), dan keandalan bangunan (per syaratan keselamatan, kesehatan, kenyama nan, kemudahan). Ketiga, persyaratan ekologis yang mencakup keserasian dan keseim bangan fungsi lingkungan, antara lingku ngan buatan, alam maupun dengan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Pemenuhan lain dalam pembangunan ru mah susun adalah Ijin Laik Fungsi (ILF) berupa sertifikat dari pemerintah daerah setelah me nyelesaikan pembangunan rumah susun yang wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam lingkungan rumah susun. Pengelolaan Rusun Maksud dari pengelolaan rumah susun yaitu

kegiatan operasional yang berupa, peme liharaan dan perbaikan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang di laksanakan oleh pengelola yang berbentuk badan hukum. Peningkatan Kualitas Rusun Substansi peningkatan kualitas terhadap ru mah susun dilakukan pada bangunan rumah susun yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, selain itu juga terhadap rumah susun yang dapat menimbulkan bahaya da lam pemanfaatan dan/atau lingkungannya. Peningkatan Kualitas rumah susun tersebut dilakukan dengan pembangunan kembali rumah susun melalui serangkaian proses pembongkaran, penataan, dan pembangunan yang juga berkaitan dengan umur teknis bangunan, kelayakan struktur, kelayakan un tuk dihuni serta perlunya diperhatikan ter hadap siapa yang bertanggung jawab dan pendanaannya dengan tetap melindungi kepentingan pemilik serta memperhatikan faktor-faktor sosial, budaya dan ekonomi yang manusiawi dan berkeadilan. Kelembagaan Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan rumah menjadi tanggung jawab pe merintah, oleh karena itu pemerintah diberi wewenang untuk membentuk badan/lem baga sebagai penyelenggara ketersediaan perumahan. Dalam RUU tentang Rusun diatur badan/lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan penyediaan dan pelayanan Rusun Umum. Dalam konteks kelompok pemilik dan/

Rapat PANJA Beberapa alasan terhadap Revisi Undangundang tentang Rusun adalah: pertama, sebagai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “semua ketentuan perundang-un dangan yang berkaitan secara langsung de ngan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini”, sehingga memberikan salah satu konsekuensi bahwa pengelolaan terhadap perumahan menjadi tugas dari pemerintah daerah. Kedua, RUU tentang Rusun disusun dalam rangka menjawab ke pemilikan sarusun oleh orang asing. Ketiga, bahwa RUU tentang Rusun sebagai salah satu bentuk pelaksanaan terhadap Undangundang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Keempat, RUU tentang Rusun ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang dan tanah ter masuk penataan kawasan permukiman ku muh dan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lengkap, se rasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Saat ini masih berlangsung pembahasan antara Pemerintah dengan PANJA Komisi V DPR RI dengan perkembangan pembahasan telah mencapai penyisiran pada DIM (Daf tar Inventarisasi Masalah) terakhir, yaitu Ke lembagaan. Materi pengaturan yang telah disepakati pada Rapat PANJA RUU tentang Rusun akan dibahas oleh Tim Perumus dan Tim Sinkro nisasi untuk disempurnakan. RUU tentang Rusun diharapkan dapat diselesaikan pada masa persidangan kedua tahun 2011, untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR RI dan ditetapkan oleh Presiden sebagai Un dang-undang tentang Rumah Susun. *) Staf Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen. Cipta Karya **) ***) Staf Bagian Hukum dan Perundang- undangan Setditjen. Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 27

Infovasi 1

Galaknya Singapura pada Sampah,

Bak Singa Sayangi Anaknya

B

Begitulah salah satu cuplikan fabel (cerita binatang), hal ini pula berlaku tentang pe nanganan sampah. Semua orang sepakat, kebersihan sebagian daripada iman, kebersihan pangkal kesehatan, tetapi ketika membahas tentang rencana penempatan TPSS (Tempat Penampungan Sampah Sementara) atau kontainer untuk menyimpan sampah sementara, semua menolak. Lain kucing, lain pula tikusnya. Apalagi Singa. Segalak - galaknya Singa, tidak ada yang memakan anaknya sendiri, tetapi Singa disini adalah sebuah negara maju yang

Ahmad Asnawi*)

Ada suatu cerita, Kucing paling suka berburu Tikus. Merasa terancam akhirnya para tikus mengadakan rapat akbar. Hasil rapat terdapatlah kesimpulan. Kesimpulan pertama, bahwa kucing harus dipasang kalung yang bisa berbunyi, sehingga setiap langkah kucing pasti terdengar. Pimpinan rapat berteriak, apakah kalian setuju? Setujuu !!! Jawab Tikus serentak. Kesimpulan kedua, lanjut pimpinan rapat, siapa yang akan memasangkan kalung tersebut? Semua terdiam, bahkan nyaris tak terdengar. Dan yang lebih parah lagi, satu persatu meninggalkan rapat akbar. Rapat bubar tanpa ada kesepakatan bulat, malah menjadi gepeng.

terkenal dengan icon singa, yakni Singapura. Pengalaman penulis selama 12 jam berada di Singapura punya nilai tambah sendiri. Begitu tiba di Pelabuhan setelah menyeberang dari Batam, terasa sekali perbedaan, kebersihan di setiap tempat. Kalau tidak mau disebut sulit menemukan tempat sampah apalagi sampahnya yang berserakan. Perlahan tapi pasti penulis mengamati sudut - sudut pelabuhan, ternyata tempat sampah diletakkan sedemikian rupa se hingga tempatnya bersih dan rapi bahkan jauh dari kesan seperti bak sampah dari apa

www.flickr.com

Merlion Square, Pusat kota sekaligus Landmark Singapura


yang penulis sering lihat di Indonesia. Setiap tempat sampah dilengkapi dengan plastik besar untuk memindahkan sampah, sehing ga tempat sampah dilapisi plastik dulu, dan tempat sampah selalu bersih. Ada pula yang menggunakan trolley (kereta dorong) untuk memindahkan sampah dari tempat sampah ke TPSS. Penulis melanjutkan perjalanan dengan menggunakan travel. Sepanjang perjalanan yang dilalui terlihat tertib, baik pengemudi maupun pejalan kaki. Sungai bersih dari sampah, mungkin ini yang membedakan

www.khamtran.com

INOVASI 1

Mustafa Center, salah satu sudut kota di Singapura. Warga Singapura sangat peduli terhadap kebersihan kotanya sehingga kebersihan kota atau tempat umum terjaga dengan baik.

dengan negara berkembang. Kalau kita membangun gedung dan rumah dan taman membelakangi sungai, sehingga sungai ko tor dan tidak terawat, apalagi airnya bersih. Berbeda dengan Singapura, mereka akrab dengan sungai. Bangunan, rumah dan hala man menghadap ke sungai. Ketika penulis berhenti pada tempat bersejarah atau tempat hiburan, selalu ber temu dangan tempat sampah yang unik dan menarik. Jauh dari kesan kotor. Bahkan ada yang terdiri dari 4 tempat dalam satu unit yakni sampah plastik, kertas, kaleng dan campuran. Ada hal yang lebih menarik ke tika penulis sedang berada di Orchard road, penulis mewawancarai petugas kebersihan yang menggunakan armada kebersihan be rupa sepeda, sampah dipindahkan ke dalam sepeda sampah, kemudian dipasang kembali plastik yang besar, pada tong sampah. Alasan mereka menggunakan sepeda diantaranya hemat perawatan dan bebas polusi udara. Sepeda sampah dimodifikasi dari sepeda ba lap dan kereta dorong sehingga beban tidak terlalu berat. Ada lagi penulis mengamati sebuah TPSS, jauh dari TPSS yang sering penulis jumpai, berukuran 6 x 10 m2, tepat di riverside. Dibatasi dengan plat besi tipis, dikelilingi

tanaman hias. Tidak ada atap, isinya terdiri dari tempat sampah (bin) ukuran 1 m3 meng gunakan roda. Sampah diangkut tiap hari jam 8 malam ke kontainer. Begitu juga dengan akses troly tong sampah menuju TPSS ter sebut dibuat sedemikian rupa supaya lebih cepat memindahkan sampah dari TPSS ke kontainer. Ada juga kawasan bisnis atau hotel, kontainer ditempatkan pada tempat yang kering, kemudian diletakkan seperti garasi, ditutup menggunakan rollingdoor. Sampah diangkut setiap dua hari satu kali. Penulis juga memperhatikan salah satu kebiasaan warga Singapura, yakni mereka merokok bukan di tempat - tempat khusus, tetapi mereka merokok di dekat tempat sampah. Mereka berjalan, ketika bertemu dengan tempat sampah, berhenti untuk membuang puntung rokok atau hanya abu rokok. Bahkan sengaja duduk dekat tempat sampah untuk merokok. Luar biasa !!. Padahal warga Singapura dulu dicitrakan jorok, ma las, tidak disiplin, dan suka meludah di sem barang tempat. Namun kepemimpinan Lee Kuan Yew yang konsisten bisa mengubah citra umum itu ( Asrori S.Karni; 2008,Hal : 159 dari Laskar Pelangi: The Phenomenon). Ada suatu kisah nyata, tentang penga laman salah seorang peneliti mau membe

rikan pengetahuan dan perilaku yang baik. Mereka pergi ke suatu tempat salah satu suku pedalaman. Dengan membawa semangat yang tinggi dan keyakinan yang besar bahwa mereka akan berhasil memperkenalkan pa kaian, sehingga dengan harapan suku pe dalaman tersebut dapat menggunakan pa kaian layaknya seperti kita. Pakaian memang mereka gunakan, tetapi hanya bertahan beberapa hari. Seminggu kemudian pene liti datang lagi, suku pedalaman kembali ke habitatnya. Mereka bukan menggunakan pakaian, tetapi melepasnya kembali seperti sediakala. Setelah diselidiki ternyata, mere ka melepas pakaian karena, keringat, panas, selama 3 hari pakaian tidak diganti, gatal, ak hirnya dibuka. Analisa peneliti, mereka hanya dikenalkan pakaian dan cara menggunakan, lupa memberitahu cara kapan harus ganti pakaian, dan cara cuci serta menjemurnya sampai pakaian siap digunakan kembali. Begitu juga dengan perilaku membuang sampah, hendaknya bukan hanya penge tahuan tetapi sarana dan prasarana yang menunjang harus tersedia. Lingkungan ber sih, tempat sampah tersedia, berikan peng hargaan bagi yang membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu modal untuk iklim yang lebih baik. Akhirnya dari pengalaman tersebut penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sehat itu investasi, tempat sampah bersih, mudah di gunakan dan dibersihkan, serta fasilitas pub lik harus bersih, unik dan menarik. Kekurangan penulis hanya melihat de ngan waktu yang terbatas tanpa bisa mere kam data, hanya melalui wawancara lang sung dan kamera seadanya. Saran penulis, hendaknya pemerintah, baik pusat maupun daerah dan instansi yang terkait dengan program sampah memfasilitasi serta menye diakan waktu dan anggaran khusus untuk melaksanakan studi banding ke negara maju (Singapura), ajak orang yang berminat dan kompeten dibidangnya, lengkap dengan guidenya dan biro perjalanan yang berpe ngalaman. Belajar melihat dan merekam data selama dua hari, akan berbeda dengan belajar teori selama tahun. Apalagi kalau be lajar untuk diterapkan. Penulis hanya 12 jam, refreshing by doing niat awal penulis. Semoga pengalaman kecil ini ada manfaatnya bagi negeri ini. *) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Ke bersihan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 29

Gema PNPM 1 30 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

1.500 Desa Terima Rp. 375 Milyar Dana BLM RIS-PNPM Deddy Jubaedi *) Ditjen Cipta Karya kembali meluncurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) program Rural Infrastructure Support (RIS-PNPM Mandiri) Tahun 2011 sebesar Rp. 375 Milyar untuk 1.500 desa sasaran. Dana tersebut merupakan dana hibah dari pemerintah pusat kepada masyarakat desa sasaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

D

Direktur Pengembangan Permukiman Direk torat Jenderal Cipta Karya, mengungkapkan, sudah lama masyarakat memelihara para digma lama dalam pembangunan. Pemba ngunan bersifat top-down dan tidak melibat kan masyarakat sejak awal telah memberikan anggapan yang salah bahwa fasilitas pem bangunan itu adalah sebagai hadiah da ri pemerintah, sehingga tidak tumbuhnya sense of belonging terhadap fasilitas pem bangunan tersebut. Ia mengungkapkan itu dalam sambutan yang dibacakan oleh Ka subdit Peningkatan Permukiman Wilayah

II, Hendarko Rudy Susanto, pada acara so sialisasi program RIS-PNPM di Provinsi Jambi pada tanggal 22 Maret 201. ”Kondisi seperti ini akan membentuk mental masyarakat yang kurang perhatian terhadap usaha pengembangan prasarana di lingkungannya, apalagi berpikir tentang orientasi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan merupakan solusi yang efektif sebagai upaya untuk mendorong implementasi pembangu nan berkelanjutan dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam penye

Wakil Gubernur Jambi Fachroeri Umar dan PMU RIS PNPM Mandiri Hendarko Rudi S, dalam Sosialisasi RIS PNPM di Jambi.

GEMAPNPM 1

Masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Muaro Bungo, Prov. Jambi mendambakan jalan akses ke perkebunan mereka dibangun oleh RIS PNPM.

lenggaraan program melalui proses pem berdayaan dan pembangunan partisipatif,” ucapnya. Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 di mana pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan upaya perbaikan terhadap kualitas sumberdaya ma nusia serta adanya program-program pem bangunan perdesaan yang menyentuh masya rakat miskin. Program-program pembangunan di perdesaan yang dimaksud adalah program yang mampu mengurangi kesenjangan pen dapatan, kesenjangan pembangunan antar daerah, dan kesenjangan gender yang akan terus dilaksanakan untuk memperkuat di mensi keadilan. Kementerian PU melalui Direktorat Jende ral Cipta Karya menjalankan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut dengan me laksanakan program-program berbasis pem berdayaan seperti RIS-PNPM Mandiri. Pro gram ini diharapkan dapat mencapai output antara lain; pertama, peningkatan pelayanan dan infrastruktur desa melalui penyaluran BLM; kedua, perbaikan kualitas sumberdaya manusia berupa penguatan kapasitas perencanaan dan pengembangan masyarakat ser ta peningkatan kapasitas para pelaku pro gram dan peningkatan kinerja program itu sendiri. RIS-PNPM dilaksanakan dengan tujuan

untuk mewujudkan peningkatan akses ke pada masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan in frastruktur dasar perdesaan berbasis pem berdayaan masyarakat dalam tata kelola pe merintahan yang baik. RIS-PNPM dimulai pada tahun 2009, dan sampai dengan tahun 2011 ini, RIS-PNPM telah menggulirkan dana sebesar Rp. 1,23 Triliun dengan sasaran desa-desa yang ber ada di 215 kecamatan yang tersebar di 37 Kabupaten/kota di propinsi Riau, Jambi, Su matera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 2011 ini, penanganan ditujukan kepada 1.500 desa sasaran yang telah mendapatkan pro gram di tahun 2010 untuk melanjutkan pe nyelesaian PJM yang telah disusun oleh ma syarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar menyampaikan bahwa perma salahan kemiskinan merupakan salah satu tantangan bagi pembangunan nasional, yang juga menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, penanggula ngan kemiskinan diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, kabu paten bahkan swasta dan masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa upaya nyata juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pe nanggulangan kemiskinan yaitu dengan menggulirkan Program Satu Milyar Satu Ke

camatan (Samisake). Program ini ditujukan untuk membangun peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat miskin melalui bedah rumah. Tentu saja, ada kriterianya antara lain adalah rumah yang masih berlantai tanah, berdinding bambu dan beratap daun. Program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah melalui sinkronisasi dan harmo nisasi program di tingkat daerah juga meru pakan langkah yang bagus untuk menggali sumber daya yang ada di perdesaan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Untuk itu, hal yang penting dalam pelaksanaan program-program ini adalah menggunakan tenaga-tenaga setempat dan material setempat. Dengan demikian, disam ping masyarakat mendapatkan infrastruktur yang layak, juga bisa mendapatkan tamba han penghasilan melalui upah kerja dan pe ngadaan materialnya. Hendarko Rudy Susanto pada kesempa tan ini juga menyampaikan bahwa RISPNPM bukanlah sekedar program fisik saja tapi benar-benar dirancang untuk memba ngun desa dan masyarakatnya, dimana pe nyelenggaraannya berlandaskan pada pende katan partisipatif untuk mewujudkan keman dirian masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. Perlu dipahami bersama bah wa kemandirian dan pembangunan berke lanjutan akan terwujud apabila masyarakat telah memiliki rasa peduli yang tinggi de ngan didukung oleh kebijakan implementasi program pemerintah daerah yang pro-poor, serta kelompok peduli lainnya yang berori entasi pada tanggungjawab sosial dan pem bangunan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah dan para pe merhati pembangunan perdesaan merupa kan unsur penting dalam menyelenggarakan program ini. Mereka diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat, mendukung dan mendampingi masyarakat agar pelak sanaan RIS-PNPM dapat dilaksanakan se suai sendi-sendi dan mekanisme program yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelak sanaan program ini bukan keberhasilan da ri pemerintah pusat saja, tetapi merupakan hasil pemikiran dan kerja keras kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan masyara kat Indonesia yang aman damai, adil demok ratis dan sejahtera. *) Tim Sekretariat RIS PNPM Mandiri, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 31

Gema PNPM 2

Program Pemberdayaan Masyarakat Sumbang 70% Pengurangan Kemiskinan Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program pemberdayaan masyarakat menyumbang 70% dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan sampai tahun 2014, Indonesia mentargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 8%. Dan, rata-rata tiap tahun Indonesia mampu mengurangi kemiskinan 0,6%. Kendati angka tersebut tertinggi di dunia, namun untuk mengejar target 8% pada 2014, maka penurunannya seharusnya 1% per tahun. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai program pemberdayaan perlu dievaluasi.


M

Jalan setapak di permukiman nelayan Kendari, Sulawesi Tenggara

Meskipun BPS tidak spesifik menyebut PNPM Mandiri, namun program pemberdayaan masyarakat yang memayungi program-pro gram berbasis masyarakat di seluruh kemen terian dan lembaga pemerintah tersebut layak disorot. Hal itu dinyatakan Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, dalam sebuah peluncuran studi yang dilakukan World Bank belum lama ini. Acara tersebut dibuka oleh Direktur Jen deral (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Peker jaan Umum (PU) Budi Yuwono, dan mengha dirkan narasumber antara lain Sujana Royat (Deputi Menko Kesra bidang Penanggulangan Kemiskinan), Franz Dress-Gross (Sector Mana ger, Sustainable Development, The World Bank), Judy Baker (Lead Economist), Peter Glick dan Vivi Alatas (Senior Econnomist World Bank), serta pembicara lainnya dengan dipandu oleh Staf Khusus Menteri PU Danang Parikesit. Budi Yuwono mengungkapkan, PNPM Man-

GEMAPNPM 2

Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Royat, Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono, dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Danang Parikesit, dalam launching Studi dan Evaluasi PNPM Mandiri oleh Bank Dunia.

diri Perkotaan yang sebelumnya bernama Program Penanggulangan Kemiskinan Perko taan (P2KP) sampai saat ini telah membentuk 13.146 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), 701 ribu kader masyarakat/relawan, serta lebih dari 480 ribu Kelompok Swadaya masyarakat (KSM) dengan jumlah anggota mencapai 3,9 juta jiwa. Sejak pertama kali digulirkan tahun 1999, PNPM Mandiri Perkotaan telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seba nyak Rp 5 triliun, terdiri dari ABPN Rp 4,5 triliun dan APBD melalui Dana untuk Urusan Bersama (DUB) Rp 500 miliar. Penerima manfaat P2KP mencakup 22,3 juta warga miskin, yang terdiri dari penerima manfaat kegiatan infrastruktur sebanyak 15,9 juta jiwa, kegiatan ekonomi sebanyak 2,1 juta jiwa, dan 4,3 juta jiwa me nerima manfaat kegiatan sosial. “Studi dan evaluasi PNPM Perkotaan telah dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari Ke menterian PU, Bappenas, dan lain-lain. Ke giatan studi dan evaluasi tersebut rata-rata menilai positif terhadap program PNPM Man diri Perkotaan beserta rekomendasi untuk meningkatkan penanganan kemiskinan,” ujar Budi. Temuan positif tersebut antara lain : pertama-tama, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dari perencanaan hingga pe laksanaan kegiatan. Kedua, peningkatan ka pa-sitas kelembagaan dalam swakelola pem bangunan melalui BKM/LKM, termasuk

tumbuhnya demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, tumbuhnya sense of responsibility dan sense of ownership yang di buktikan melalui kontribusi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman. Ke empat, berdasarkan temuan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor independen, dan temuan tim pengendali, PNPM menunjukkan hasil wajar tanpa pengecualian terhadap laporan PNPM Mandiri Perkotaan. Meskipun demikian, Budi Yuwono menilai beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain, pertama, masih rendahnya kapasitas institusi masyarakat dalam pengelolaan dana bergulir. Kedua, belum optimalnya pendampingan terhadap kelompok-kelompok swadaya masya rakat sebagai wadah perbaikan kesehatan masyarakat. Ketiga, masih rendahnya komit men Pemerintah Daerah untuk menyediakan DUB, hingga sekarang baru sekitar 40% Pem da yang menyediakan DUB. Keempat, masih perlu dirimuskan konsep keberlanjutan BKM pasca pelaksanaan PNPM Perkotaan. BKM yang sudah dibentuk sejak lama harus men dapatkan revitalisasi agar semangatnya tetap segar. Sementara itu, Judy Baker memaparkan, studi Bank Dunia tentang kemiskinan di In donesia dan evaluasi PNPM pada April nanti akan memasuki mid-term report, Mei – Juni penelitian ke lapangan, Juli merumuskan te

muan awal, September penyusunan draft ak hir, dan pada Oktober akan dilakukan review. Terkait studi yang akan dilakukan Bank Dunia, Budi Yuwono mengharapkan hasil yang menyangkut beberapa hal antara lain; pertama, memastikan bahwa PNPM perkota an diterima oleh masyarakat miskin, baik da lam akses pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana bantuan. Kedua, mencari sinergi program PNPM Perkotaan dengan program klaster 1 maupun 3 yang dikoordinir masyarakat setempat melalui penguatan ka pasitas BKM. Ketiga, memperkuat good go vernance antara masyarakat dan pemerintah daerah. Keempat, optimalisasi pembangunan berkelanjutan oleh masyarakat melalui pe nyem purnaan konsep program neighborhood development. Kelima, merumuskan strategi PNPM Perkotaan yang tepat dan efektif un tuk kelompok sasaran hampir miskin. Dan ke enam, meningkatkan peran pemda dalam pe ngelolaan PNPM Perkotaan. “Kami menyadari, keberhasilan dari PNPM Mandiri Perkotaan ini bisa diindikasikan de ngan terwujudnya masyarakat mandiri, yaitu masyarakat yang mampu mengatasi persoa lan di lingkungannya, tanpa bergantung dari pihak lain, dan dilakukan secara berkelan jutan. Untuk memfasilitasi itu, tidak cukup dengan PNPM Mandiri perkotaan saja, tapi harus ada dukungan dari program lin dan ber sinergi untuk mengentaskan kemiskinan di (bcr) perkotaan,” ujar Budi. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun IX/Maret 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA Cipta Karya Jaring 80 PDAM Untuk Program Jaminan Perbankan

Sejak digulirkan tahun 2009, Perpres No.29/2009 tentang penjaminan subsidi bunga perbankan na sional untuk PDAM belum menunjukkan tajinya. Untuk mendorong hal tersebut, Kemen PU me lalui Ditjen Cipta Karya kembali menjaring 80 PDAM yang berminat untuk mengikuti program investasi melalui acara “Workshop Peningkatan Investasi Penyediaan Air Minum” di Jakarta 15-16, 2011. Ditjen Cipta Karya selaku fasilitator siap membantu PDAM dalam penyusunan proposal pinjaman ke perbankan. “Kami siap membantu menyusun studi kela yakan PDAM untuk pinjaman perbankan. Untuk

masalah dana penjaminan tidak ada masalah, sudah ada tiga bank yang bersedia memberikan dana investasi sekitar Rp 3 triliun lebih,” kata Direktur Pengembangan Air Minum Danny Sutjiono saat membuka acara tersebut. Workshop yang dilaksanakan selama dua hari tersebut mengundang 80 PDAM sehat, para Bappeda terkait, perwakilan dari perbankan, PERPAMSI dan juga Kementerian terkait. (dvt)

Walikota Surabaya Janjikan Dua Bulan Kondisi Bozem Bersih Pemerintah Kota Surabaya bertekad akan menyelesaikan masalah Bozem secepatnya. Area Bozem seluas 80 hektar saat ini dipenuhi tumbuhan enceng gondok dan dinilai memperburuk keindahan kota. Agar problem itu tuntas, Walikota Surabaya Tri Resma memberikan waktu dua bulan kepada aparatnya untuk menyelesaikannya. “Karena alat kami terbatas, maka butuh waktu untuk membersihkan Bozem ini. Dan saya pikir waktu dua bulan cukup untuk menuntaskan masalah ini,” tegas Walikota Surabaya, Tri Risma didampingi Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Kemen terian PU usai memimpin kerjabakti masyarakatnya membersihan Bo zem kemarin di Surabaya (6/3). Sementara itu, Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya, M. Syukrul Amien menjelaskan, masalah Bosem sudah ditangani Kementerian PU sejak tahun 2007. Sebelumnya ditangani oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA). Kemudian dialihkan ke Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat PPLP. Se jak 2007 hingga kini dana Pusat yang dikucurkan untuk menangani proyek ini (Bozem) mencapai sekitar 150 miliar. (dvt)


Imam Prasodjo: Pembangunan Permukiman Harus Berdasar Culture Capital Menurut Pakar Sosiolog Imam Prasodjo, pembangunan permukiman di Indonesia harus mengembangkan konsep Culture Capital dan so cial capital. Culture Capital yang dimaksud adalah pembangunan per mukiman dengan bernuansakan arsitektur lokal, sementara social capital adalah pembangunan yang memperhatikan interaksi sosial sesama manusia. “Negara kita kaya akan suku-suku dan keanekaragaman. Berda sarkan hal tersebut, Kementerian PU selaku agen pemerintah harus mempelopori pembangunan permukiman berdasarkan culture capital yang mempunyai charakter building,” katanya saat diundang oleh Dit. Pengembangan Permukiman dalam acara coffee morning di Jakarta, Rabu (9/3). (dvt)

Selamat Dan Sukses Atas Terselanggar anya

KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PEKERJA AN UMUM 2011 Jak arta, 10-11 Maret 2011 dan Bali, 17-18 Maret 2011 “Meningk atk an Kemanfa atan Infr astruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman untuk Pertumbuhan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi serta Kesejahter aan Masyar ak at”

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933

Maret Desa Terima Rp Garuda Gandeng Kanguru Buka Keran Air Minum Indonesia 14

Recommend Documents