Pelatihan Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia Fave Hotel Bogor, 30 April 2017
Manajemen Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Budi Setiawan 08128095084
[email protected]
JUMLAH PRODI KESEHATAN Tahun 2016
Bidang Ilmu
Jumlah Prodi
Kedokteran Kedokteran Gigi
440 111
Keperawatan Kebidanan
1020 741
Farmasi Kesehatan Masyarakat
290 313
Gizi
123
Keterapian fisik dan keteknisan medis
425
Jumlah Lampt-kes, 2017
3462
JUMLAH PENDIDIKAN TINGGI GIZI MENURUT STRATA DAN JENIS
SYARAT PROGRAM STUDI AGAR BERDAYA SAING
1. Program studi memiliki struktur organisasi yang kuat melalui kepemimpinan yang memberi teladan, mempunyai integritas, dan membangun suasana akademis dan non-akademis yang kondusif. 2. Program studi memiliki Tata kelola yang akuntabel dengan tersedianya kejelasan sistem, mekanisme dan kelengkapan aturan dalam berbagai aspek pengelolaan
3. Progra studi Memiliki Sistem Penjaminan Mutu sebab Mutu baik menentukan keberlanjutan prodi
Tantangan Pendidikan Tinggi di Indonesia (Disparitas Kualitas) Ketersediaan Keterbatasan Kapasitas/ Daya Tampung PT
Keterjangkauan • •
Sebaran PT Biaya Kuliah + Akomodasi
Terbatasnya Sumberdaya Pendidikan Berkualitas
PT Bermutu Baik terkonsentrasi di P. Jawa
APK < 30%
Kesetaraan Belum dapat menjamin pemenuhan semua permintaan pendidikan tinggi bermutu
Kualitas
Belum setara dalam memberikan layanan pendidikan bermutu
Keterjaminan
4.497 Perguruan Tinggi (Forlap DIKTI, Nov 2016), melaksanakan 24.473 prodi jumlah Mahasiswa ~ 7 juta, jumlah Dosen ~258.861 (S3: 29.945) Sumber: Dirjen Belmawa, Nopember 2016
Potret Akreditasi Program Studi Agustus 2016
Sumber: BAN-PT & Forlap Dikti, Agustus 2016
A Belum Terakreditasi 5.476 22%
Terakreditasi 18.867 78%
24.343 Prodi
PRODI TERAKREDITASI WILAYAH
LUAR JAWA JAWA TOTAL
2.199
B
8.525
C
8.143
A
B
C
PRODI TERAKREDITASI
342 1.857 2.199
3.719 4.806 8.525
4.638 3.505 8.143
8.699 10.168 18.867
PRODI BELUM DIAKREDITASI
TOTAL PRODI
2.629 2.847 5.476
11.328 13.015 24.343
Kompleksitas Sistem Pendidikan Tinggi (Belmawa, 2016)
Incoming Students
Academic Community
Intelektual, Ilmuwan, atau Profesional yang beriman bertaqwa, berakhlaq mulia, berbudaya, kreatif, Berkarakter tangguh
Graduates
Teaching-Learning Process
Quality Assurance
Leadership
Tujuan Dikti
Karya Penelitian untuk Kemaslahatan bangsa, negara, dan manusia
Management
Funding
Organization Staff
Pengabdian Kepada Masyarakat
Physical Facilities
Resources
Laboratories
Library
Curriculum
7
Perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional (UU Sisdiknas) ▪ Dikti mulai menerapkan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi secara bertahap. ▪ Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi di Indonesia. ▪ Setiap Perguruan Tinggi pada waktu itu harus melaksanakan secara mandiri upaya untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya karena pada tahun 2003 tersebut UU Sisdiknas mulai memperkenalkan OTONOMI PERGURUAN TINGGI atau Kemandirian Perguruan Tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat 6 UU Sisdiknas).
PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian diubah dengan PP No.32/2013 dan Perubahan kedua menjadi PP No.13/2015 ▪ Di dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. ▪ Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa Perguruan Tinggi tersebut menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. ▪ SNP dapat disebut pula sebagai standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi.
UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi(UU Dikti) • Mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksankan sejak tahun 2008 dengan nama baru yaitu SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar: 1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi baik pada aras Perguruan Tinggi maupun aras Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi • Ketiga aspek ini harus dijalankan bersama-sama oleh Program Studi maupun Perguruan Tinggi. • Di beberapa PT yang lebih dipentingkan adalah SPME atau Akreditasinya; SPMI dan pangkalan datanya kerap dilupakan. • Padahal dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. • SPMI itu mendorong supaya SPME-nya baik sehingga nantinya penjaminan mutu itu tidak sekadar administratif. • Akreditasi bukan sekadar pemeringkatan, tetapi merupakan upaya pemenuhan standar Perguruan Tinggi.
Permendikbud 2014 sebagai implementasi pasal 51-53 UU PT 1) Permendikbud no.87/2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 2) Permendikbud no. 50/2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3) Permendikbud no. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan (telah dicabut dengan Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015)
Permenristekdikti No.44/2015 ▪ Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua Perguruan Tinggi berkewajiban menjalankan SPM Dikti tersebut. ▪ Sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi perguruan tinggi; serta sesuai dengan Permenristekdikti terbaru.
Kesinambungan dan Harmonisasi Regulasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
Harmonisasi & sinkronisasi
PP No.4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Harmonisasi & sinkronisasi
UU No.20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran UU No.36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No.38/2014 tentang Keperawatan lex specialis bidang kesehatan
Draft Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
Draft Standar Nasional Pendidikan bidang Kesehatan lex specialis bidang kesehatan
Permenristekdikti No.62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No.32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Lembaga Akreditasi : Independen, Akuntabel, Terpercaya
SPME
Intervensi yang sistematik & terencana untuk perbaikan berkelanjutan
Lulusan
umpan balik Implementasi Budaya Mutu
Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi (termasuk program studi)
aktualisasi jati diri : perlindungan diri dan perbaikan diri
Produk Ilmiah
Tantangan Global
Pembelajaran Sepanjang Hayat
SPMI
Implementasi Budaya Mutu
Pendidikan tinggi selayaknya tidak hanya menghasilkan lulusan yang secara ekonomi produktif, tetapi harus juga dapat menghasilkan lulusan yang dapat berpikir secara kritis dan menjadi warga negara yang mempunyai empati dan berpengetahuan (Nussbaum, 2010)
Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (dalam lingkup pendidikan tinggi gizi) LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)
INSTRUMEN AKREDITASI PT dan stakeholders
STANDAR PENDIDIKAN & KOMPETENSI
AKREDITASI (MUTU INSTITUSI)
• SN-Dikti • SPMI • PD-Dikti
STATUS AKREDITASI
Implementasi Budaya Mutu
BLUE PRINT KOMPETENSI (soal)
(MUTU INDIVIDU) UJI KOMPETENSI
PENGGUNA
KUALITAS LULUSAN
Uji Kompetensi Nasional (Exit Exam) DEMAND Sumber: Dirjen Belmawa, Nopember 2016
(Global dan Nasional)
Inti Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pasal 52 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi
P
Penetapan Standar Dikti
P
P P
E
Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.
Inti Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)/Akreditasi Pasal 45 ayat (2) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
Tahapan Akreditasi sebagai berikut: a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi; b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
E valuasi Data dan Informasi
E
P enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
P
P
P emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
SPME/Akreditasi
SPMI P
E
P
P
P P
P
E
M MUTU PENDIDIKAN TINGGI
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)
Penetapan Standar Dikti; Pelaksanaan Standar Dikti; Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti; Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan Peningkatan Standar Dikti.
Evaluasi Data dan Informasi Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) Standar Nasional Pendidikan
+
Standar Nasional Penelitian
Standar Kompetensi Lulusan
Standar Hasil Penelitian
SN Dikti
Standar Isi Pbelajaran
Standar Isi Penelitian
Permenristek dikti No.44 Tahun 2015
Standar Proses Pembelajaran
Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Penilaian Penelitian
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Peneliti
Standar Dikti
Standar Sarana dan Prasarana Pbelajaran Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Dikti Ditetapkan Perguruan Tinggi
Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Bidang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Akademik
Standar Sarpras Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
+
Standar Nasional PKM
Standar Hasil PKM Standar Isi PKM Standar Proses PKM Standar Penilaian PKM Standar Pelaksana PKM Standar Sarpras PKM Standar Pengelolaan PKM Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
Standar Bidang Standar Pengabdian
danKepada Masyarakat Non-Akademik
Standar….
Standar….
Standar ….
Standar ….
Dst
Dst
Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)
SN Dikti (Standar Minimal)
Ditetapkan Perguruan Tinggi Ditetapkan Menteri
Kelembagaan dan Proses SPM Dikti
Kemristek dikti Ditjen Belmawa Direktorat Penjaminan Mutu
KKNI dan AQRF
Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
59
Data dan Informasi Status dan Peringkat Terakreditasi
33
Tugas memenuhi Standar Dikti
Permen ristekdikti SN Dikti
BSNPT
2 1 1 1 1 Tugas 1 menyusun
Rancangan
Pergurua Pergurua nPerguruan nTinggi Tinggi Tinggi
2
SN Dikti
Permenristekdikti
SN Dikti
44
SPMI
Status dan Peringkat Terkreditasi
66
98
BAN-PT 87 Lembaga Lembaga Lembaga Akreditas Akreditas Akreditas i iMandiri iMandiri Mandiri
Permo honan Akredita si
Luaran
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
75
SPME
P
Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Sikap Mental Penyelenggaraan SPMI
Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus memrioritaskan mutu. Stakeholders-in Semua pikiran dan tindakan pengelola PT harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal). The next process is our stakeholder Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan. Speak with data Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa. Upstream management Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
Kaizen atau continuous quality improvement dalam membangun budaya mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi
Harmonisasi Peran dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam Membangun Budaya Mutu (dalam lingkup pendidikan tinggi gizi) QI
(Quality Implementor)
• PROFESI/PRAKTISI • MASYARAKAT PENGGUNA
•PERGURUAN TINGGI •PROGRAM STUDI
QA (Quality Assurance Body)
Panitia Nasional Uji Kompetensi atau Lembaga sertifikasi profesi (untuk mahasiswa & lulusan)
• BAN-PT (untuk PT) • LAM PTKes (untuk Prodi)
QR (Quality Regulator)
KEMRISTEKDIKTI
SISTEM PENDIDIKAN
STAKEHOLDERS
KEMKES dan K/L Terkait
SISTEM PELAYANAN
Penguatan Budaya Mutu …dimulai dari individu dan lingkungan terdekat, dimplementasikan secara kolektif Integritas dan Komitmen
Academic Leadership
Aktualisasi Continous Quality Improvement dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi
Penguatan akuntablitas sosial Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai standar global
BUDAYA MUTU
Stakeholders Engagement
Penguatan SPMI berbasis umpan balik SPME (evidence-based)
Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi
Budaya Mutu
Peran Pemerintah : Externally driven Peran Perguruan Tinggi : Internally driven
Budaya Mutu: o Pola pikir o Pola sikap o Pola perilaku berdasarkan PPEPP Standar Dikti
“Semua stakeholders memiliki peran yang sinergis untuk membangun budaya mutu dalam sistem pendidikan tinggi dan sistem pelayanan kesehatan. Integritas, komitmen, dan kolaborasi adalah kunci dari sinergi tersebut.” www.ristekdikti.go.id
Pengertian dan Sifat SPMI SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di PT oleh PT, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan SPMI bersifat: mandiri (internally driven) tanpa campur tangan atau instruksi dari Pemerintah; berkelanjutan (continuously)
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal 1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh setiap Perguruan Tinggi, baik di aras Program Studi maupun Perguruan Tinggi. 2. Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi. 3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. 4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP. 5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis. 39
Pengertian Penjaminan Mutu (1) ▪ Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) ▪ Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi yang: 1) Ditetapkan oleh Pemerintah (government); 2) Disepakati bersama di dalam perguruan tinggi yang dituangkan dalam visi (vision) ; 3) Dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
Pengertian Penjaminan Mutu (2) Penjaminan mutu adalah proses perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders internal (mahasiswa, dosen dan karyawan) dan eksternal (masyarakat, dunia usaha, asosiasi profesi, pemerintah) dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan.
Konsep SPMI Perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila perguruan tinggi tersebut mampu: 1) menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya 2) menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar mutu dan standar mutu turunan 3) menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar mutu dalam butir 2 di atas untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan
Tujuan SPMI SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI, pada gilirannya akan diakreditasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh Lam-PTKes dan/atau lembaga mandiri lainnya (nasional, regional dan internasional) yang diakui Pemerintah.
Strategi SPMI ▪ Ditjen Dikti menerbitkan (1) Buku SPM-PT yang berisi SPMI, SPME, dan PDPT, dilengkapi dengan praktik baik/contoh SPMI di beberapa perguruan tinggi di Indonesia (2) Buku Percepatan Pelembagaan SPMI; ▪ Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI; ▪ Perguruan tinggi merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI; ▪ Perguruan tinggi melakukan benchmarking penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.
Naskah/Buku/Dokumen SPMI (1)
Kebijakan Mutu (Policy): Naskah/buku/dokumen yang berisi definisi, konsep, tujuan, strategi, berbagai standar mutu dan/atau standar mutu turunan, prioritas, dst. Pedoman Mutu (Manual): Naskah/dokumen/buku yang berisi panduan untuk menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan standar; pedoman atau petunjuk/instruksi kerja bagi pemangku kepentingan internal yang harus menjalankan mekanisme tersebut, dst
Naskah/Buku/Dokumen SPMI (2) Standar Mutu (standard): Naskah/dokumen/buku yang berisi minimum 8 (delapan) standar mutu khusus bagi pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP. No.19 tahun 2005 tentang SNP, turunan/substandar dari kedelapan standar mutu tsb; penambahan jumlah standar mutu selain kedelapan standar mutu, dst.
Dokumen/Formulir Mutu Naskah/dokumen/buku yang berisi berbagai formulir yang berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu.
Formulir yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu, dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan
Jumlah Standar Mutu (1)
PP No. 19 Tahun 2005 menetapkan Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan 8 (delapan) standar mutu yang wajib dalam SPMI, yaitu: Std Isi, Std Proses, Std Pendidik & Tenaga Kependidikan, Std Kompetensi Lulusan, Std Penilaian, Std Pengelolaan, Std Pembiayaan, dan Std Sarana & Prasarana
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014
Standar Nasional Pendidikan
Standar Nasional Penelitian
Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
1. Standar Kompetensi Lulusan
1. Standar Hasil Penelitian
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi pembelajaran
2. Standar Isi penelitian
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses pembelajaran
3. Standar Proses Penelitian
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan tenaga kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaam Penelitian.
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
48
Jumlah Standar Mutu (2)
Setiap perguruan tinggi dapat/boleh menambah jumlah standar minimum dengan cara: 1) Menambah jumlah standar secara horizontal. Misal standar penelitian ilmiah, kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi 2) Menambah jumlah standar secara vertikal yang dielaborasi lebih rinci menjadi beberapa standar turunan. Misal standar sarana dan prasarana dijabarkan menjadi standar kebersihan dan standar pemeliharaan
PENGORGANISASIAN (TATA LAKSANA) SPMI (1) PT dapat mengimplementasikan SPMI melalui salah satu dari 3 (tiga) model yang lazim berikut ini: ▪ Pengorganisasian implementasi SPMI melalui Unit Khusus SPMI ▪ Pengorganisasian implementasi SPMI secara Embedded / melekat pada Manajemen PT
▪ Pengorganisasian implementasi SPMI melalui Unit Khusus SPMI dan Embedded (gabungan)
PENGORGANISASIAN (TATA LAKSANA) SPMI (2): UNIT KHUSUS SPMI Kekuatan: ▪ Lebih independen dan akuntabel ▪ Lebih berwibawa/disegani ▪ Lebih efektif
Kelemahan: ▪ Perlu SDM khusus ▪ Perlu sarana dan prasarana ▪ Perlu alokasi dana cukup besar ▪ Memperbesar struktur organisasi PT dan dapat memperpanjang rantai birokrasi ▪ Secara psikologis dapat menimbulkan rasa kurang nyaman di kalangan SDM pada PT
PENGORGANISASIAN (TATA LAKSANA) SPMI (3): Embedded Kekuatan: ▪ Tidak perlu SDM ataupun sarana dan prasarana khusus sehingga relatif tidak perlu dana besar ▪ Fleksibel, secara psikologis membuat nyaman kalangan SDM Kelemahan: ▪ Kurang obyektif dan akuntabel ▪ Sulit mengkoordinasi pejabat struktural dari berbagai unit ▪ Pejabat kurang fokus melaksanakan SPMI ▪ Kurang berwibawa
PENGORGANISASIAN (TATA LAKSANA) SPMI (4): Gabungan
Model gabungan dapat terjadi melalui salah satu mekanisme berikut: ▪ Awalnya membentuk Unit Khusus SPMI, lalu kemudian selewat beberapa waktu unit dihapus berganti menjadi cara embedded.
▪ Pada aras PT dibentuk Unit Khusus SPMI, pada aras unit pelaksana dilakukan dengan cara embedded.
Manajemen Kendali Mutu Dalam SPMI (2) Quality first Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memrioritaskan mutu Stakeholder-in Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
The next process is our stakeholders Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
Manajemen Kendali Mutu Dalam SPMI (3)
Speak with data Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa
Upstream management Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.
IMPLEMENTASI SPMI A. Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal (SIPMI) B. Input dan Proses dalam SPMI
C. Output dalam SPMI D. Audit Mutu Internal (AMI) E. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) F. Peningkatan Mutu
A. Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal (SIPMI) ▪ Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal meliputi semua jenjang studi, mulai dari Sekolah Vokasi (semula D3) sampai dengan jenjang Strata 3. ▪ Setiap siklus, yang dilaksanakan setahun sekali, ▪ Data tersebut diperoleh berdasar pada Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) yang harus diisi oleh semua prodi sebelum siklus AMI berlangsung.
B. Input dan Proses dalam SPMI 1) 2) 3) 4) 5)
Penetapan Standar Bantuan Teknis (Bantek) Pelaksanaan SPMI Pemantauan Evaluasi Diri
1)Penetapan Standar ▪ SPMI diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PT secara berkelanjutan ▪ Perlu standar yang ditetapkan oleh PT. ▪ Standar mutu atau standar merupakan hal-hal berikut ini: 1)Pernyataan berisi kriteria untuk menetapkan dan atau mengevaluasi mutu program studi, dosen, lulusan, atau hasil layanan akademik yang lain. 2)Pernyataan berisi jabaran/ rincian karakteristik dari kompetensi lulusan, kualifikasi dosen, atau hal lain yang menyangkut kualitas layanan akademik. 3)Pernyataan berisi perintah untuk melakukan kegiatan yang dirumuskan atau dicita-citakan.
Penetapan Standar... ▪ Standar dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, dan hasil studi pelacakan (jika diperlukan). ▪ Secara struktural pelaksanaan penetapan standar merupakan tanggung jawab Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM), sedangkan pelaksanaan teknis dalam perencanaan dan penyusunan standar menjadi tanggung jawab Ketua Tim Penyusun.
2)Bantuan Teknis (Bantek) ▪ Salah satu program kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Jaminan Mutu untuk memperlancar pelaksanaan program adalah bantuan teknis (bantek). ▪ Pada umumnya bantek dilaksanakan untuk memperlancar program yang baru saja diimplementasikan atau berdasarkan permintaan dari program studi ataupun fakultas. ▪ Bantek yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah pengisian Instrumen Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) ▪ Tim Bantek terdiri atas sekelompok tenaga pendidik di lingkungan PT yang jumlahnya dua sampai tiga orang dan memiliki kompentesi untuk membantu fakultas atau program studi, melaksanakan tugas atas dasar Surat Tugas dari Ketua KJM dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua KJM.
3)Pelaksanaan SPMI Tahapan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal: a) Sosialisasi SPMI. b) Bantuan teknis untuk prodi. c) Sosialisasi AMI dan Instrumen Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) kepada prodi dan auditor. d) Pengisian EDPS oleh ketua prodi dibantu tim bantek. e) Pelaksanaan AMI: satu prodi diaudit oleh 3 auditor f) Tindakan koreksi/ tindakan perbaikan untuk peningkatan mutu prodi. g) Rapat tinjauan manajemen tingkat prodi fakultas untuk membicarakan tentang peningkatan mutu program studi. h) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tingkat universitas.
4)Pemantauan... ▪ Pemantauan merupakan usaha sistematis untuk memastikan apakah proses dilaksanakan berdasarkan rencana dan apakah hasil sesuai dengan target. ▪ Pemantauan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan pelaksanaan keseluruhan SPMI. ▪ Tanggung jawab dan wewenang terkait dengan pemantauan adalah: 1) Melakukan pemantauan dan/atau pengukuran terhadap kinerja proses yang menjadi tanggung jawabnya, 2) Melakukan pemantauan dan/atau pengukuran terhadap kinerja proses unit kerja yang ada di bawah kendalinya, dan 3) Melakukan analisis dan tindakan perbaikan terhadap kinerja yang tidak sesuai rencana.
4)Pemantauan ▪ Pemantauan Pelaksanaan SPMI merupakan usaha sistematis untuk memastikan proses SPMI yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan hasilnya sesuai dengan target sebagai berikut: 1) Pemantauan pengisian Evaluasi Diri Program Studi (EDPS), 2) Pemantauan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI), dan 3) Pemantauan pelaksanaan RTM.
5)Evaluasi Diri ▪ Evaluasi diri dapat dilaksanakan oleh unit pelaksanaan akademik di tingkat program studi maupun tingkat fakultas. ▪ Evaluasi diri tingkat program studi dilaksanakan setiap satu tahun, sedangkan untuk tingkat fakultas setiap dua tahun sekali. ▪ Kantor Jaminan Mutu selalu mengembangkan dan memonitor sistem penjaminan mutu akademik dengan cara mengembangkan instrumen Berupa Evaluasi Diri Program Studi (EDPS) dan evaluasi diri fakultas (EDF).
C. Output dalam SPMI ▪ Dalam mewujudkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Informasi Komunikasi dan Seni (IPTEKS), penyelenggaraan pendidikan pada suatu institusi pendidikan tinggi sering kali dihadapkan pada permasalahan tentang kualitas pendidikan. ▪ Terkandung suatu pertanyaan bagaimana memberikan kepuasan kepada komponen internal maupun eksternal. ▪ Komponen internal yang dimaksud meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan organisasi institusi. ▪ Komponen eksternal adalah pengguna lulusan. ▪ Permasalahan lain yang juga seringkali muncul adalah relevansi antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pasar. ▪ Relevansi yang rendah akan berdampak pada rendahnya serapan lulusan.
C. Output dalam SPMI... ▪ Untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang sering kali muncul maka perlu dilihat kembali potensi lulusan yang tersebar di dunia kerja maupun yang belum sehingga persoalan inti dapat segera dipecahkan.
▪ Informasi akurat dapat dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan tracer study. ▪ Melalui tracer study dapat diidentifikasi, diketahui, dan dipenuhi hal-hal berikut ini.
a. Identifikasi profil kompetensi dan ketrampilan lulusan. b. Relevansi pelaksanaan kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. c. Tingkat kesesuaian kompetensi prodi dan jenis aktifitas dalam pekerjaan. d. Sinyal dunia kerja dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna lulusan. e. Kriteria akreditasi/ sertifikasi (BAN PT, AUN, ISO 9001:2008).
f. Persyaratan grant untuk institusi (PHKI, I-MHERE).
D. Audit Mutu Internal ▪ Audit Mutu Internal (AMI) adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam SPMI ▪ Pada AMI, hasil evaluasi diri prodi/fakultas diuji secara sistematik dan mandiri untuk menetapkan bahwa implementasi kegiatan sesuai dengan rencana/dokumen/standar dan dilakukan secara efektif dengan tujuan peningkatan mutu yang berkelanjutan. ▪ AMI mencakupan audit yang lebih komprehensif, tidak hanya bidang akademik, tetapi juga meliputi berbagai bidang, di antaranya sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pengelolaan, sistem informasi, dan keuangan. ▪ Meskipun demikian, fokus utamanya adalah tetap bidang akademik sesuai dengan kegiatan utama perguruan tinggi.
D. Audit Mutu Internal... ▪ Pihak-pihak utama dari implementasi AMI adalah: 1) Manajemen: pimpinan puncak organisasi yang meminta dilakukan audit terhadap unit di bawah kendalinya. Pada pelaksanaannya Manajemen menunjuk seorang MP-AMI sebagai koordinator pelaksana kegiatan AMI.
2) Teraudit: komponen pimpinan beserta seluruh sivitas akademika unit yang diaudit 3) Tim Auditor: kelompok, minimal 2 orang, dengan kompetensi melakukan audit yang ditunjuk dengan SK penugasan dari manajemen untuk melakukan pengecekan secara sistematik terhadap unit teraudit.
▪
Ketiga pihak ini saling terkait erat dan saling memengaruhi kelancaran implementasi AMI sehingga koordinasi yang baik dan sistematik sangat diperlukan.
E. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ▪ RTM merupakan rapat yang dilakukan dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan audit dan meninjau kembali sistem mutu institusi. ▪ RTM dilakukan untuk memastikan kelanjutan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem mutu. ▪ RTM dipimpin langsung oleh pimpinan institusi dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen. ▪ Tinjauan ini harus mencakup penilaian kesempatan untuk peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. ▪ RTM dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
E. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)... ▪ Setiap kegiatan RTM harus direkam yang mencakup hal-hal berikut. 1) Hasil/temuan audit 2) Umpan balik pelanggan (keluhan pelanggan, survei kepuasan pelanggan) 3) Kinerja layanan/kinerja dosen dan kesesuaian hasil layanan 4) Analisa kesesuaian kompetensi, atau kesesuaian layanan lainnya 5) Status tindak lanjut Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) 6) Tindak lanjut dari RTM sebelumnya, 7) Perubahan sistem mutu 8) Usulan peningkatan sistem mutu
F. Peningkatan Mutu ▪ Penerapan penjaminan mutu meliputi segala aspek di dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi. ▪ Persyaratan utama dalam penerapan penjaminan mutu ialah adanya komitmen yang dimulai dari komitmen pimpinan dan diikuti komitmen semua sivitas akademika. ▪ Penerapan penjaminan mutu dengan sendirinya akan diwarnai dengan keadaan alamiah adanya variasi kekhasan tiap-tiap fakultas atau unit kerja yang ada. ▪ Semua perbedaan dalam implemantasi sesungguhnya mempunyai satu muara yaitu adanya peningkatan mutu secara berkelanjutan yang akan sangat dipengaruhi kondisi lokal setiap unit kerja serta kebijakan dalam menentukan skala prioritas. ▪ Mutu yang sesungguhnya pada akhirnya akan ditentukan oleh masyarakat sebagai stakeholders eksternal. ▪ PT dapat mencapai tahap pengakuan nasional, regional, dan internasional yang semakin tumbuh ditandai dengan meningkatnya kuantitas serta kualitas kerja sama, serta semakin meningkatnya animo calon mahasiswa baru dalam berbagai jenjang pendidikan yang ditawarkan.
F. Peningkatan Mutu... ▪ Pemenuhan standar mutu sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan setiap unit. ▪ Pemenuhan standar mutu internal juga dapat dilakukan dengan mengadopsi standar eksternal, misal dari Lampt-kes, BAN PT, AUN dll yang dikemas dalam standar internal dalam bentuk instrumen evaluasi diri, baik untuk fakultas maupun program studi. ▪ Pemenuhan standar mutu erat kaitannya dengan pengembangan standar, pengembangan instrumen evaluasi diri, pengembangan sistem Audit Mutu Internal, sertifikasi dan akreditasi, pengembangan pangkalan data, dan benchmarking.
Contoh Instrumen Monevin
Contoh instrumen monevin
Contoh Rencana Tindak Lanjut Hasil Monitoring
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN SPMI (1) ▪ Ketiadaan / lemahnya komitmen dari otoritas PT. ▪ Ketiadaan / lemahnya dasar hukum untuk menjamin legalitas dan efektivitas pelaksanaan SPMI.
▪ Kepemimpinan yang lemah dari Pemimpin. ▪ Keterbatasan jumlah dan kapabilitas SDM pada PT yang paham tentang SPMI secara utuh dan benar.
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN SPMI (2) ▪ Ketidak-pedulian dari para pemangku kepentingan internal tentang pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk memperoleh dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap PT ybs. ▪ Budaya penolakan yang kuat terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu, dari pejabat struktural, dosen maupun tenaga kependidikan. ▪ Sikap dan pendapat bahwa tanggungjawab untuk menjamin, meningkatkan, dan membudayakan mutu hanya terletak pada Pimpinan atau para pejabat struktural, dan bukan pada setiap individu yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN SPMI (3) ▪ Kelemahan dalam sosialisasi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk juga kesalahan strategi. ▪ Kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual dalam SPMI, termasuk kelemahan dalam perumusan indikator keberhasilan yang terukur. ▪ Ketidak-siapan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi.
Budi Setiawan 08128095084
[email protected]
