MAKALAH PENDIDIKAN PACASILA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OTOMOMI Dosen Pembimbing : Drs. Tahajudin Sudibyo
di susun oleh : Nama
: Bobby Sevri Andyka
NIM
: 11.11.4726
Kelompok
:C
Prodi / Fak. : S1-TI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFOEMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
MAKALAH PENDIDIKAN PACASILA KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI OTOMOMI Dosen Pembimbing : Drs. Tahajudin Sudibyo
di susun oleh : Nama
: Bobby Sevri Andyka
NIM
: 11.11.4726
Kelompok
:C
Prodi / Fak. : S1-TI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFOEMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
Abstrak
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kekuasaan negara kesatuan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, walaupun dalam implementasinya, negara kesatuan bisa berbentuk sentralisasi,yang segala kebijaksanaan dilakukan secara terpusat ataupun berbentuk desentralisasi, yang segala kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara (pemerintahan) dipencarkan. Pelaksanaan otonomi di daerah yang ada di Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan apakah sudah berjalan maksimal dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya serta apakah dengan adanya otonomi daerah juga meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melihat itu semua perlu adanya pengkajian mengenai otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan daerah di Indonesia.
A. LATAR BELAKANG MASALAH Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah
dapat
melancarkan
reformasi
pelayanan
publik
dan
kebijakan
(pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial. Dengan demikian pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif, sekaligus partisipasi rakyat, merupakan dua kata kunci desentralisasi yang memungkinkan terjadinya proses pengurangan kemiskinan, termasuk agenda promosi kesejahteraan rakyat.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Pengertian desentralisas dan otonomi? 2. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan dibahas dalammakalah ini adalah bagaimana desentralisasi dan otonomidalam hubunganya dengan kesejahteraan?
C. PENDEKATAN 1. Pendekatan yuridis Penguatan pelaksanaan otonomi daerah oleh Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai dampak dari yang terjadi di Indonesia.
Otonomi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Otonomi daerah yang dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk menatur dan menguruskepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan.Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
2.Pendekatan sosiologis kebijakan
Otonomi
Daerah
merupakan
pengakuan
terhadap
keanekaragaman Daerah, baik itu suku bangsa, agama, nilai-nilai sosial dan budaya serta potensi lainnya yang terkandung di daerah. Pengakuan Pusat terhadap keberagaman Daerah merupakan suatu nilai penting bgi eksistensi Daerah. Dengan pengakuan tersebut Daerah akan merasa setara dan sejajar dengan suku bangsa lainnya, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan dimana pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional.
D. PEMBAHASAN 1. Pengertian Desentralisasi dan Otonomi Indonesia
adalah
negara
kesatuan
yang
berbentuk
republik.
Kekuasaannegara kesatuan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, walaupun dalam implementasinya, negara kesatuan bisa berbentuk sentralisasi, yang segala kebijaksanaan dilakukan secara terpusat ataupun
berbentuk
desentralisasi,
yang
segala
penyelenggaraan negara (pemerintahan) dipencarkan.
kebijaksanaan
dalam
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih mempertajam bahasan tentang definisi desentralisasi, di bawah ini beberapa definisi yang diungkapkan oleh beeberapa pendapat para ahli “doktrin” yaitu: a. Menurut Joniarto (2006,178), dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya dari pemerintah (Pusat)-nya. Kalau negara yang bersangkutan mempergunakan asasa desentralisasi di mana di daerahdaerah dibentuk pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan tertentu untuk diurus sebagai rumah tangganya sendiri. b. Menurut Philipus M. Hadjon, mengemukakan: “Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah
Pusat,
melainkan
dilakukan
juga
oleh
satuan-satuan
pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah diserahi dan
dibiarkan
pemerintahan”.
mengatur
dan
mengurus
sendiri
sebagian
urusan
c. Menurut Rondinelli (2005,150), desentralisasi merupakan sebagai transfer tanggng jawab dalam perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat dan agen-agennya kepada unit kementerian pemerintah pusat, unit yang ada di bawah level pemerintah, otoritas atau korporasi publik semi otonom, otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas, atau lembaga privat non pemerintah dan organisasi nirlaba. d. Menurut Shahid Javid Burki dkk, menggunakan istilah desentralisasi untuk menunjukan adanya proses perpindahan kekuasaan politik, fiskal dan administrasi kepada unit pemerintah sub nasional. Oleh karena itu yang terpenting adalah adanya pemerintah daerah yang terpilih melalui pemilihan lokal. Bagir Manan berpandangan bahwa desentralisasi dilihat dari hubungan pusat dan daerah yang mengacu pada UUD 1945, maka: pertama, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedua, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa. Ketiga, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Keempat, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial di daerah. Dengan demikian, ada beberapa tujuan dan manfaat dengan kebijakan desentralisasi,yaitu ; 1)Dari segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani; 2)Dari sudut politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatanpemerintahan; 3)Dari segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien; 4)Dari segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih aktif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang
bertanggungjawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di pusatpusat kekuasaan di seluruh daerah; 5) Dari sudut budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkah kepada kekhususan-kekhususan yang terdapat di daerah, sehingga keanekaragaman budaya dapat terpelihara dan sekaligus didayagunakan sebagai modal yang mendorong kemajuan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya; 6) Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, karena pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan di daerah, maka dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan lebih tepat dan dengan ongkos yang lebih murah.
2. Kesejahteraan Masyarakat Melalui Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Indonesia, desentralisasi dan otonomi daerah telah berjalan sejak 1999, setelah daerah menunggu dan menuntut otonomi dan keadilan selama beberapa
dekade.
Daerah
terus-menerus
sibuk
melakukan
penataan
kelembagaan secara internal, sekaligus bertempur dengan pusat yang mereka nilai tidak rela menjalankan otonomi daerah. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan. Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Desentralisasi mungkin memfasilitasi bentuk program technocraticyang lebih
efektif,
seperti
mempermudah
penargetan
daerah,
memperkuat
akuntabilitas birokrasi, dan peningkatan pengelolaan program pengurangan kemiskinan. Desentralisasi juga dapat menawarkan kerangka kerja legal dan bertindak sebagai sebuah alat pendekatan institusi terhadap pengurangan
kemiskinan., seperti halnya desentralisasi meningkatkan kekuasaan politik rakyat miskin melalui partisipasi yang meningkat. Agusman Effendi mengemukakan : Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak utama di dalam wilayah tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan, masing-masing memiliki karakter berupa potensi dan kendala. Perbedaan potensi dan kendala ini turut menentukan kegiatan ekonomi utama di masing-masing wilayah. Dengan demikian, masing-masing wilayah memiliki kegiatan ekonomi utama yang berbeda.
Otonomi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah Otonomi daerah yang dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk menatur dan menguruskepentingan
masyarakat
setempat
berdasarkan
masyarakat
sesuai
aspirasi
menurut
dengan
prakarsa
peraturan
sendiri
perundang-
undangan.Sedangkan prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 adalah : 1. Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. 2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertangung jawab. 3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah. 5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi wilayah administratif. 6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya
sebagai
Wilayah
Administratis
untuk
melaksanakan
pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah. 8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya
manusia
dengan
kewajiban
melaporkan
pelaksanaan
dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan dalam berorganisasi. Otonomi daerah tidak mencakup bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, dan agama. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Secara garis besar, pelaksanaan otonomi daerah
berdasar
pada
prinsip
demokrasi,
keadilan,
pemerataan,
dan
keanekaragaman. Banyak
faktor
pelaksanaan ontomoni
dan
variabel
daerah.
Tidak
yang
mempengaruhi
sedikit
pula
keberhasilan
para pakar
yang
mengidentifikasikan faktor-faktor dan variabel-variabel yang mempengaruhi kebehasilan pelaksanaan otonomi daerah itu. Disamping terdapat perbedaanperbedaan dalam mengidentifikasikan faktor-faktor dan variabel-variabel itu. Pada umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik ekologis, meskipun setiap pakar itu meletakkan tata urut nomornya sering berlainan. Dalam hal ini, ada beberapa pakar yang menidentifikasikan faktor-faktor dan atau variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain:
dan
sangat
menentukan
1) Sumber daya manusia dan kemampuan aparatur serta partisipasi masyarakat. 2) Keuangan yang stabil, terutama pendapatan asli daerah. 3) Peralatan yang lengkap. 4) Organisasi dan manajemen yang baik. keberhasilan
pelaksanaan
otonomi
daerah
adalah
keberhasilan
pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, bidang tugas administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah, ketergantungan keuangan, dan personil. UU Nomor 32 Tahun 2004 sesungguhnya telah memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.Daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan Daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat . Di dalam Pasal 195 ayat (1), (2), (3), (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: a. Ayat (1), berbunyi ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dearah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. b. Ayat (2), berbunyi “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama”. c. Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga”. d. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan (DPRD)”. Kerja sama antar daerah dapat terealisasi dengan setidaknya memperhatikan dua motovasi utama dalam perwujudannya, yaitu: (1) Pertama, sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di satu daerah dengan membawa akibat distruktif
terhadap daerah-daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan pada usaha untuk mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang berdekatan. (2) Kedua, sebagai usaha untuk memecahkan maslah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama, terlepas dari kenyataan apakah daerahdaerah itu secara geografis berdekatan atau tidak. Jadi motivasi yang pertama dientuk melalui kenyataan tidak seimbangnya kemampuan daerah yang satu terhadap yang lain, sehingga perlu langkah-langkah penyesuaian. Motivasi yang kedua dibentuk melalui kesadaran bahwa suatu tujuan tertentu yang hendak diwujudkan tidak mungkin tercapai secara berdaya guna dan hasil guna tanpa melalui kerja sama antar daerah.
Otonomi daerah seperti yang di atur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan dan mencapai kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. Salah satu cara pemecahan masalah pensejahteraan rakyat dan pemberdayaan daerah, tentu harus ada bentuk dan sistem wewenangnya.
D. KESIMPULAN Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh
Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi
daerah
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
indonesia apabila pembangunan daerah mengacu pada potensi sumberdaya daerah masing-masing.
E. SARAN Agar otonomi bisa berjalan dennga baik
hendaknya setiap daerah
sebaikanya memiliki peraturan untuk mengatur dan memanfaatkan suber daya guna meningkatankan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai kerjasama pembangunan antar
daerah sebagai
melaksanakan kerjasama antar daerah
landasan
norma dalam
DAFTAR PUSTAKA Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen Republik Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 Tentang keadialan sosail bagi seluruh rakyat Indonesia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dede Rosyada et al.,Demokrasi, Hak Asasi Manusia &Masyarakat Madani, cet. 2,( Jakarta: Tim Icce Uin Jakarta dan Prenada Media: 2005), hal. 150. Titik Tri Wulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, cet.1, Jakarta: Prestasi pustaka, 2006. Sutoro Eko, Menuju Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi,
[email protected] 80
