MAKALAH PANCASILA “Keadilan Dan HAM Dalam Bermasyarakat Dan Bernegara” Dosen : Drs. Tahajudin S.
Disusun Oleh: Nama
: Ibnu Fajar Priambodo.
Nim
: 11.11.4818.
Kelompok
: C.
Jurusan
: S1TI.
Program Studi
: Pancasila
SEKOLAH TINGGI TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011
Abstrak Dalam hal yang kita bahas saat ini kita berbicara tentang keadilan dan HAM di indonesia,kita akan menelusuri terhadap HAM dan keadilan di indonesia. Kita akan membahas lebih luas tentang ruang lingkup dalam HAM dan Keadilan. Harapan dan tujuan dari pembuatan makalah ini,saya akan membahas lebih rinci tentang hal yang menyangkut masalah dalam Keadilan Dan HAM. Setiap manusia hakekatnya memiliki haknya masing masing dalam menjalani hidup ini. Kita sesama manusia harus bisa saling menghormati dalam setiap tindakan-tindakan yang kita ambil dalam setiap kita menjalankan kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat. Kita bisa mengerti akan hukum dan keadilan itu sendiri dalam hal ini. Sebagaimana mestinya dalam bermasyarakat. Setiap bab ini kita akan membahas secara rinci tentang keadilan dan HAM tersebut kita akan mengerti apasaja yang kita haruskan dan apa yang kita lakukan dalam makalah ini.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Saat ini telah berkurang arti dari pancasila yang dahulu di puja-puja sebagai ideologi kita. Di semua negara-negara salut akan Indonesia yang memiliki ideologi sendiri untuk membangun dan membimbing rakyatnya untuk memperoleh masadepan yang sangat di inginkan oleh sang penggali pancasila Pada tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno mengucapkan pidatonya di depan sidang rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Ada pula sebagian pihak yang sudah hampir tidak mempedulikan lagi semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Pancasila. Namun, di lain pihak muncul orang-orang yang tidak sepihak atau menolak akan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kita lihat kehidupan para wakil rakyat kita,kini mereka sangat jauh dari kata “pancasila”. Contoh kecil saja seperti para koruptor-koruptor yang berada dalam gedunggedung pemerintahan kita sekarang,bukan hanya Nazzarudin dan Gayus yang menjadi musuh dalam selimut di negri kita sendiri,tapi masih banyak Nazzarudin dan Gayus yang lain yang masih aman dalam mengambil uang – uang rakyat di negri kita tercinta ini.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut : 1. Apakah Pengertian Keadilan Itu ? 2. Bagaimanakah Keadilan ditinjau menurut agama ? (Islam). 3. Contoh – contoh ke tidakadilan yang terjadi di sekitar kita (Indonesia). 4. Unsur – unsur keadilan dalam hukum dan HAM. 5. Sistem keadilan menurut hukum dan HAM.
C. Tujuan dan Kegunaan Makalah 1. Tujuan Penulisan Makalah a. Mengetahui sejauh mana kaitan antara Pancasila dan Keadilan dalam masyarakat. b. Mengetahui arti penting adanya Keadilan di Indonesia 2. Kegunaan Penulisan Makalah a. Bagi Penulis Penulisan makalah ini disusun sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Pancasila b. Bagi Pihak Lain Makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi pustaka tentang Pancasila,keadilan hukum
–
hukum
yang
menyangkut
masalah
di
Indonesia.
D. Pembatasan Masalah Agar pembahasan makalah tidak terlalu luas serta lebih terfokus pada masalah dan tujuan pembuatan makalah ini, maka dengan ini penulis hanya membatasi pada ruang lingkup Tentang Keadilan yang terdapat pada sila ke 5 dalam pancasila.
BAB II METODE PENULISAN A. Objek Penulisan Objek penulisan makalah ini adalah mengenai sila ke 5 Pancasila yang berhubungan kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam bidang politik maupun hukum di Indonesia. Dalam makalah ini juga dibahas mengenai contoh – contoh yang meliputi keadilan bagi rakyat yang terjadi di Indonesia.
B. Dasar Pemilihan Objek Penulis sebagai penyusun makalah ini, memilih objek keadilan yang terdapat dalam sila ke 5 Pancasila yang ada dalam kehidupan masyarakat. karena kedua hal ini merupakan sistematika yang menyangkut satu sama lain di Indonesia yang masing – masing memiliki pengaruh yang kuat bagi warga negara Indonesia dan apabila terjadi ketidakserasian antar kedua komponen tersebut maka akan terjadi suatu yang sulit untuk diselesaikan. Yang sering terjadi di Indonesia dan juga sering di bicarakan dalam pemerintahan Indonesia.
C. Metode Pengumpulan Data Dalam penyusunannya, penulis menggunakan metode : 1. Metode deskriptif, pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. (Atherton dan Klemack : 1982). 2. Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui kepustakaan berdasarkan data – data serta keterangan yang terdapat dalam buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah – masalah yang diteliti dalam perumusan masalah itu sendiri.
BAB III PENDEKATAN A. Yuridis (Hukum) Landasan yuridis perkuliahan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Demikian juga berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, mengeluarkan Surat Keputusan No. 38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu – Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersifat rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu – rambu mata kuliah MPK Pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan rambu – rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai – nilai budaya demi persatuan bangsa.
B. Sosiologis (Pandangan Masyarakat) Masyarakat Indonesia memandang politik masih belum terlalu mengetahui tentang konsep keadilan dan setiap individu dari mereka memiliki Hak Asasi Manusia yang dimilikinya. Mreka berfikir secara Tradisional yaitu pendekatan dalam kata Keadilan yang masih baku. Keadilan itu sendiri memiliki berbagai makna dan tujuan yang tergantung dalam bidangnya masing-masing. Seperti saat ini yang kita bahas mengenai Keadilan dan konsep HAM yang seharusnya kita dapat sebagai individu dalam masyarakat.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum.Persatuan dalam keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola dan terus menerus.
Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman. Setiap lapisan masyarakat memiliki konsewp dasar yang berbeda dan mreka harus di satukan dalam masyarakat yang berbeda-beda dalam tiap klompoknya.Setiap daerah memiliku konsep hukum sendiri-sendiri yang disebut sebagai otonomi daerah dalam setiap lapisan-lapisan masyarakat.
C. Historis (Sejaarah) Perangkat metodis utama yang digunakan adalah metode interpretasi historis. Hasil penelitian yang didapat antara lain:
1. Latar belakang keadilan Pancasila ternyata dalam perjalanan situasi sekarang ini dirasa kurang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruhrakyat Indonesia.
2. Makna terdalam tentang hakikat keadilan adalah pada pencarian hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Karena dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.
3. Landasan filosofis tentang keadilan adalah Pancasila dengan ciri utama keadilan sebagai dasar ontologis yaitu pada hakikat manusia yang monopluralis, sehingga dengan landasan ini akan dicapai makna keadilan kemanusiaan, keadilan sosial, dan keadilan dalam negara, agar dapat terwujud negara hukum di Indonsia.
BAB IV PEMBAHASAN A. Pengertian Keadilan dan HAM 1. Pengertian HAM adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia seusai dengan kodratnya (Kaelan : 2002). Menurut John Locke HAM adalah hak – hal yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati (Mansyur Effendi : 1994), sedangkan Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip oleh Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak – hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia dalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang deni kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
2. Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut : a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi karena HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. b. HAM berlaku untuk semua orang yang berarti HAM merupakan hak semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal – usul sosial dan bangsa. c. HAM tidak bisa dilanggar karena tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih : 2003)
3.
Pemikiran Keadilan dan HAM
1)
Hak Asasi Manusia oleh PBB Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam
hak – hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration Of Human Rights atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk : 1. Hidup 2. Kemerdekaan dan keamanan badan 3. Diakui kepribadiannya 4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. 5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara 6. Mendapatkan asylum 7. Mendapatkan suatu kebangsaan 8. Mendapatkan hak milik atas benda 9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan 10. Bebas memeluk agama 11. Mengeluarkan pendapat 12. Berapat dan berkumpul 13. Mendapat jaminan sosial 14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang 16. Mendapatkan pendidikan 17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat 18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan
Majelis umum memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan – kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya. 2)
Hak Asasi Manusia di Indonesia Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila.
Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis – garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas – bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia yaitu, antara lain : a)
Undang - Undang Dasar 1945
b)
Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
c)
Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di Indonesia, hak - hak asasi manusia itu dapat dibedakan sebagai berikut :
Hak-hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
Hak-hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
Hak-hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).
Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan ( social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Selain itu dalam perkembangannya, terdapat empat hak kebebasan (the four freedom) yang berisi tentang hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan yang dalam pengertiannya yaitu setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan
untuk
melakukan
serangan
terhadap
Negara
lain
(Mansyur
Effendi,1994). Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:
Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat
Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945
B. Pengertian Keadilan Dalam Sila ke-5 Dasar pemikiran kenapa mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dijadikan sila ke-5 dari Pancasila, kemungkinan besar adalah pengaruh keprihatinan para pejuang kemerdekaan melihat kondisi sosial ataupun kemiskinan bangsa Indonesia dimasa penjajahan Belanda apalagi dimasa penjajahan Jepang (tahun 1942 – 1945). Penyebab utama terjadinya kemiskinan mayoritas bangsa Indonesia dikarenakan tidak adanya keadilan sosial antara kalangan sosial para penjajah baik kalangan penjajah Belanda dan Jepang pada saat itu dengan kalangan sosial pribumi bangsa Indonesia bahkan yang pada saat itu disebut sebagai inlander (yang artinya penduduk setempat) dengan konotasi merendahkan. Bahkan strata sosial pada masa penjajahan Belanda kurang lebih dibagi menjadi empat strata sosial yang membedakan taraf hidup ataupun kesejahteraan hidupnya, yaitu:
a. Strata sosial pertama: bangsa Belanda sebagai penjajah yang punya taraf hidup paling sejahtera dan terhormat.
b. Strata sosial kedua: para bangsawan lokal yang dipakai Belanda untuk perpanjangan tangannnya dalam menjalankan penjajahan yang pada hakekatnya sebagai pelaksana pemerintahan kolonial sebagai birokrat. Oleh karena itu para bangsawan lokal pada umumnya mendapatkan pendidikan yang memadai pada masa penjajahan dimaksudkan agar bisa menjalankan peranan sebagai birokrat ataupun administrasi pemerintahan dengan baik.
c. Strata sosial ketiga: bangsa China yang dipergunakan Belanda sebagai petugas penarik pajak dan diarahkan sebagai pedagang yang bekas-bekasnya saat ini masih ada yaitu adanya “pecinan” disetiap kota di Indonesia sampai pada level kota kecamatan.
d. Strata sosial keempat atau paling bawah: rakyat jelata yang pada umumnya adalah para petani, buruh, pekerja perkebunan, dan nelayan yang paling menderita kehidupannya sebagai strata sosial yang paling bawah dalam kesejahteraannya yang paling diperas kehidupannya.
Dari pembagian strata sosial pada masa penjajahan Belanda tersebut diatas sasaran utama sila ke 5 dari Pancsila – Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah untuk mengangkat derajat rakyat jelata yaitu kalangan petani, buruh, pekerja perkebunan, nelayan dan pedagang kecil agar pada masa kemerdekaan tidak mengalami ketimpangan sosial dibandingkan dengan strata sosal yang lainnya. Agar mempunyai kesejahteraan sosial yang memadai dan tidak terlalu timpang dengan strata sosial yang lainnya.
Apakah idealisme sila ke 5 dari Pancasila - Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setelah 63 tahun merdeka telah bisa dilaksanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesi yang merdeka dan berdaulat maupun oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan? Menurut pendapat penulis sila ke 5 dari Pancasila – Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, setelah 63 tahun merdeka adalah sila yang paling “neglected” atau paling diabaikan oleh penyelengara Negara Kesatuan Republik Indonesia dari saat kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai dengan saat ini. Ini ditandai dengan saat ini adanya kurang lebih 50 juta rakyat Indonesia (menurut data Bank Dunia) berada dibawah garis kemiskinan atau kurang lebih 23 % dari bangsa Indonesia. C. Contoh Permasalahan Keadilan Dan HAM a. Kasus yang sudah diajukan ke sidang pengadilan:
1. Peristiwa TanjungPriok1984 74 Penyerangan terhadap massa yangberunjuk rasaPengadilan HAM ad hocJakarta tahun 2003-2004. 2. Penculikan Aktivis19981984-199823 Pnghilangan secara paksa oleh Militerterhadap para aktivis pro-demokrasiPengadilan Militer untukanggota tim mawar. 3. Kasus 27 Juli 1996 1.678 Penyerbuan kantor PDI Pengadilan Koneksitas 2002 4. PenembakanMahasiswa Trisakti1998 31 Penembakan aparat terhadapmahasiswa yang sedang berunjuk rasaPengadilan Militer bagi pelakulapangan. 5. Kerusuhan Timor-Timur Pasca JajakPendapat1999 97 Agresi Militer Pengadilan HAM ad HocJakarta tahun 2002-2003. 6. Peristiwa Abepura,Papua2000 63 Penyisiran membabi buta terhadappelaku yang diduga menyerangMapolsek AbepuraPengadilan HAM di Makasar
b. Kasus yang belum tersentuh proses hukum:
1. Pembantaianmassal 19651965-19701.5 jt Lorban sebagian besar adalah anggota PKI atau ormas yang berafiliasidengan PKI, sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah. 2. Kasus-kasus diPapua1966 Ribuan Operasi instensif dilakukan TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagiberkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam antaraperusahaan tambang internasional, aparat pemerintah menghadapipenduduk lokal. c. Kasus – kasus Lainnya a) Pelanggaran HAM oleh TNI, terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, dimana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras. b) Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku, penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. c) Pelanggaran atas nama agama Sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity). Mereka melakukan “pelecehan yang tidak suci” kepada sesamanya manusia. d) Pelanggaran oleh mantan Gubernur Tim – Tim
Adanya diskriminasi dalam pemutusan hukuman bagi mantan Gubernur Tim – Tim, Abilio Jose Osorio Soares atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. e) Kontroversi G30S Di antara kasus – kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI. d. Kasus korupsi di Indonesia: Pada 17 Oktober 2006, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai menayangkan foto dan menyebarkan data para buronan tindak pidana korupsi yang putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Data dan foto 14 belas koruptor tersebut direncanakan ditayangkan di televisi dan media massa dengan frekuensi seminggu sekali. Mereka adalah: 1. Sudjiono Timan - Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) 2. Eko Edi Putranto - Direksi Bank Harapan Sentosa (BHS) 3. Samadikun Hartono - Presdir Bank Modern 4. Lesmana Basuki - Kasus BLBI 5. Sherny Kojongian - Direksi BHS 6. Hendro Bambang Sumantri - Kasus BLBI 7. Eddy Djunaedi - Kasus BLBI 8. Ede Utoyo - Kasus BLBI 9. Toni Suherman - Kasus BLBI 10. Bambang Sutrisno - Wadirut Bank Surya 11. Andrian Kiki Ariawan - Direksi Bank Surya 12. Harry Mattalata alias Hariram Ramchmand Melwani - Kasus BLBI 13. Nader Taher - Dirut PT Siak Zamrud Pusako 14. Dharmono K Lawi - Kasus BLBI
PENUTUP A. Kesimpulan Keadilan dalam setiap individu manusia merupakan hal yang paling di harapkan dari mereka semua,masyarakat sangat ingin keadilan yang nyata dalam proses pemerintahan. Seperti saat ini masih banyak kasus-kasus korupsi yang melanda di Indonesia. Masyarakat ingi memperoleh keadilan dalam kehidupan mereka. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antar individu atau antar institusi. HAM tiap orang tidak dapat dirampas atau diambil oleh siapapun. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang – undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang – Undang pengadilan HAM.
B. Saran Seharusnya setiap manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing secara adil dan terbuka. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat mreka sebagai wakil-wakil rakyat seharusnya memberi suatu contoh dalam masyarakat untuk menjadi lebih baik dalam kehidupannya,bukan seharusnya mereka yang menjdi koruptor malah memperbudak dengan politik mreka yang tertutup. Mreka seharusnya sadar bahwwa mreka diatas karena kita sebagai rakyat yang memilihnya. Untuk mengembangkan nilai – nilai Pancasila dan memadukannya dengan Hak Asasi Manusia, diperlukan usaha yang cukup keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya.
REFERENSI Pendidikan kewarganegaraan: perjuangan menghidupi jati diri bangsa, Oleh Minto Rahayu Dr. H. Kaelan. M. S, 2010 : Buku Pendidikan Pancasila, Yogyakarta, Paradigma Offset http://id.wikipedia.org.com http://SEJARAH HAK ASASI MANUSIA « Emperordeva’s Weblog.htm http://scribd.com/Contoh-Kasus-Pelanggaran-HAM-di-Indonesia.htm Bastian Indra.Ph.D.,M.B.A.,Akt, Sistem Akutansi Sektor Publik, 2006 Thaib Dahlan SH, Msi, PANCASILA Turidisi Ketatanegaraan, 1991
