Aplikasi Pancasila
STMIK “AMIKOM” Yogyakarta
Nama
: TYASTONO TAUFIQ
Nomor Mahasiswa
: 11.11.4629
Kelompok
:C
Jurusan
: S1 – TI
Nama Dosen
: Drs. Tahajudin Sudibyo
Abstrak Laporan ini saya susun sebagai tugas akhir yang merupakan bagian dari mata kuliah Pancasila. Mata kuliah tersebut adalah salah satu mata kuliah wajib semester pertama kuliah saya di STMIK “AMIKOM” Yogyakarta. Rumusan masalah adalah sebagai berikut : Apa pengertian Pancasila ? Apa kedudukan dan fungsi Pancasila ? Bagaimana bentuk susunan kesatuan sila-sila Pancasila ? Bagaimana pengamalan Pancasila ? Apa masalah-masalah dalam pengamalan Pancasila ? Secara historis Pancasila dirumuskan dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia yang terdapat usulan-usulan pribadi yaitu: 1. Lima dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut. 2. Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan. Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar Negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: 1. Rumusan Pertama: Piagam Jakarta (Jakarta Charter)-tanggal 22 Juni 1945
2. Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-undang Dasar-tanggal 18 Agustus 1945 3. Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat-tanggal 27 Desember 1949 4. Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementaratanggal 15 Agustus 1950 5. Rumusan Kelima: Rumusan Kedua yang dijiwai Rumusan Pertama (merujuk Derit Presiden 5 Juli 1959) Secara Yuridis Pancasila merupakan sumber tertib hokum di Indonesia atau yang biasa disebut sumber dari segala suber hukum yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ketataegaraan dan kemasyarakatan. Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasil tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945. Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia yang dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu. Perumusan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sejak jaman dahulu. Sehingga nilainilai dalam Pancasila baik disadari atau tidak telah melekat dalam kehidupan sehari-hari bangsa itu sendiri. Apabila dalam pengamalanya masih terdapat banyak masalah-masalah yang terjadi, itu merupakan sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi kita dapat memperbaikinya bersama-sama.
Latar Belakang Masalah Saya adalah seseorang yang sangat menyukai teknologi khususnya software dan saya ingin sukses berkarir di dunia teknologi. Untuk mewujudkan keinginan saya tersebut saya harus memiliki kemampuan yang baik di bidang teknologi. Karena itu saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kualitas di bidang teknologi adalah STMIK “AMIKOM” Yogyakarta. STMIK “AMIKOM” Yogyakarta merupakan universitas swasta terbaik di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan untuk dapat belajar di sana. Setelah cukup lama menganggur akhirnya kuliah saya pun dimulai. Mata kuliah pertama yang harus saya jalani adalah sesuatu yang kurang ada hubungannya dengan tujuan saya yaitu Pancasila. Tetapi bagaimanapun juga saya akan tetap melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk menjalani mata kuliah tersebut. Pertama saya sebisa mungkin untuk hadir pada mata kuliah tersebut. Kedua saya akan berusaha sebisa mungkin untuk memahami apa yang disampaikan oleh Dosen. Dan ketiga saya akan mengerjakan tugas-tugas sebaik mungkin. Salah satu tugas dalam mata kuliah tersebut adalah tugas akhir. Dalam tugas akhir itu saya ditugaskan untuk membuat sebuah laporan. Dalam laporan tersebut saya memilih untuk meneliti tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya meneliti hal tersebut karena saya menganggap itu adalah hal termudah yang dapat saya teliti dan saya berharap dapat menyelesaikannya dan mengumpulkannya tepat waktu.
Rumusan Masalah Apa pengertian Pancasila ? Apa kedudukan dan fungsi Pancasila ? Bagaimana bentuk susunan kesatuan sila-sila Pancasila ? Bagaimana pengamalan Pancasila ? Apa masalah-masalah dalam pengamalan Pancasila ?
Pendekatan A. Historis Pada tanggal 8 Desember 1941
Jepang menyerang Peral Harbour
(Hawai) pangkalan AL Amerika Serikat. Peristiwa tersebut merupakan awal terjadinya perang pasifik atau perang asia timur raya. Dalam waktu relative singkat Jepang dapat menguasai Indocina, Muangthai, Birma, Malaya, Filipna dan Indonesia. Dalam penyerbuan Jepang ke Indonesia ternyata Belanda tidak ada kemampuan untuk menghadapi Jepang. Sejak saat itu Indonesia sepenuhnya berada di bawah kekuasaan tentara Jepang. Dalam melaksanakan penjajahannya di Indonesia pemerintah militer Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 yaitu PUlau Jawa dan Madura, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian. Bagi rakyat Indonesia kedatangan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda merupakan kesempatan meningkatkan perjuangannya mcncapai Indonesia Merdeka. Namun ternyata Jepang tidak kalah bengisnya dengan Belanda. Berbagai larangan digariskan Jepang termasuk larangan
menyanyikan lagu Indonesia raya dan
mengibarkan bendera merah putih. Mereka membawa propaganda semboyan Nippon cahaya asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Disamping praktik praktik jepang lainnya
yang
menindas rakyat. Namun demikian suasana tersebut tidak berlangsung lama karena hamper di semua front Sekutu dapat mendesak Jepang. Menyadari kedudukan mereka terdesak, Jepang mengubah siasat dan merangkul rakyat Indonesia
dengan manjanjikan kemerdekaan
Indonesia. Untuk melaksanaan janji politik tersebut tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk sebuah badan diberi nama Dokuritsu Zyubi Tyoasakai / Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI dilantik oleh susunsan sebagai berikut : Ketua : Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat Ketua Muda : Ichibangase (Jepang) Anggota : 60 orang (Indonesia), 7 orang (Jepoang)
Sunseikan dengan
BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang : Sidang pertama 29 Juni 1945 – 1 Juni 1945 Sidang Kedua 10 Juli 1945-17 Juli 1945 Tanggal 29 Mei 1945 Mr Muhammad Yamin mengajukan usul asas dan dasar Negara Indonesia merdeka yaitu : 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat
Tanggal 31 Mei 1945 Prof Mr Soepomo mengemukakan lima dasar Negara yaitu : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan Lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan Rakyat
Tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan pendapatnya mengenai dasar Negara Indonesia dan juga mengusulkan mengenai nama dasar Negara yakni pancasila : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Perikamanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa Selanjutnya untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat individual dibentuk sebuah panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan yang disebut Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dialamnya terdapat perumusan Pancasila yang berbunyi sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
Tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI secara bulat menerima hasil karya Panitia Sembilan menjadi rancangan mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka. Tanggal 9 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Zumbi Iinkai. Ir Soekarno, Drs Moh Hatta dan Dr Radjiman Widyodiningrat
diundang Marshal Terautji, Panglioma
Angkatan Perang jepang seluruh Asia tenggara untuk
menerima
petunjuk-petunjuk
tertinggi
ke Saigon Vietnam
kemerdekaan
tentang
penyelenggaraan kemerdekaan bagi Indonesia. Tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat mengatuhkan bom atom di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Akibat penyerahan Jepang kepada sekutu berarti janji-janji Jepang kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan tidak berarti lagi. Bagi bangsa Indonesia dengan tidak terlaksananya rencana terakhir jepang tersebut merupakan kehendak dan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Akhirnya pada jam 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno didampingi Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamaasi 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak dari perjuangan bangsa Indonesia berabadabad untuk mewujudkan cita-citanya. Untuk merealisasikan tujuan proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 berlangsunglah sidang-sidang PPKI. Sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 telah dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai berikut :
1. Pengesahan Undang-Undang Dasar. Perubahan terjadi yakni sila pertama
dari dasar negara yang semula
pembukaan,
tercantum dalam
yakni Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dipilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presdien Republik Indonesia. 3. Menetapkan
berdirinya
Komite
Nasional
sebagai
Badan
Musyawarah Darurat.
Sidang PPKI yang kedua tanggal 19 Agustus 1945 telah mengambil 2 keputusan yaitu : 1. Pembagian dapartemen-departemen
atau kementrian-kementrian
perintahan yang berjumlah 12 departemen. 2. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 propvinsi. Sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dibicarkan soal-soal pembentukanKOmite Nasional, Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat. Setelah meneyelesaikan sidan ketiga tersebut, maka PPKI secara tidak langsung bubar dan para anggotanya dilebur menjadi anggota inti dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang jumlah kurang lebih 150 orang. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa sebenarnya yang menjadi The Framers of The Constitution adalah BPUPKI dan PPKI.
B. Yuridis Dalam praktik ketatanegaraan suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka konstiusi itu bukan saja belaku dalam arti hukum, tetapi juga secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan perkataan lain konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Padaanggal18 Agustus 1945 secara resmi UUD 1945
diterima oleh bangsa Indonesia dan berlaku efektif di tanah air kita sekarang UUD 1945 terdiri dari : 1. Pembukaan 2. Batang Tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 atura tambahan Khususnya Pembukaan UUD 1945 telah disinggung bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran. Didalam pokok-pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran Pancasila. Pokok-pokok pikiran ini merupakan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis oleh kerena pembukaan itu berintikan Pancasila aka Pancasila merupakan pedoman, sumber dan dasar dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan. Dengan kata lain segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber kepda hukum yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Pancasila. Dengan demikian secara lengkap sistem hukum Indonesia kita susun secara hirarki dapat diperoleh tingkatan sebagai berikut : 1. Pancasila 2. UUD 1945 3. Ketetapan MPR 4. Undang-undang 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden Dari hiriarkhi tersebut dalam sistem hukum Indonesia tingkkatan UUD 1945 kebawah merupakan seumber hukum formal dalam hukum. Semua sumber hkum formal itu bersumber pada satu titik puncak yaitu Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum (Echtsidee). Semua parturan yang dibuat dan dilaksanakan haruslah bersumber kepda Pancasila karena setiap perturan itu hanya akan diterima oleh rakyat kalau peraturan-peraturan itu sesuai dengan jiwa rakyat yaitu Pancasila. Dari gambaran tersebut dapad diterik suatu kesimpulan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber tetib hukum di Indonesia atau yang biasa
disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang meniwai seluruh aspek kehiduoan ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Hal ini kemudian lei ditergaskan lagi dengan keluarga ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum MPR mengenai symber dari tertib hukum Republik Indonesia. Sumber dair tertib hukum suatu negara atau yang biasa disebut sumber dari segala sumber hukum adalah pandangan hidup, kesadarna dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia ialah didalamnya terkandung cita-cita moral, cita-cita hukuk watak serta jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila.
Pembahasan
A. Pengertian Pancasila Istilah Pancasila yang sekrang telah menjadi nama resmi Dasar Falsafah Negara duhulunya mempunyai proses perkembangan baik ditunjau dari segi maupun sejarahnya, dari segi penulisan maupun penggunaannya. Secara etimologis atau ligatnya Pancasila Pancasila bersal dari bahasa India yakni bahasa Sansekekerta bahasa kasta Brahmana
sedangkan bahasa rakyat jelata ialah Prakerta. Menurut
Muhammad Yamin, didalam bahasa Sansekserta perkataan pancasila ada 2 macam arti yaitu Panca artinya lima, syila dengan huruf i biasa (huruf i pendek) artinya batu sendi, alas atau dasar, syiila dengan huruf i panjang artinya peraturan tingkah laku yang penting/baik/senonoh. Dengan uraian tersebut maka perkataan Panca-syila dengan huruf i satu berarti berbatu sendi yang lima, berdasar yang lima atau lima dasar. Sedangkan Panca syiila dengan huruf i dua berarti lima aturan tingkah laku yang penting. Secara historis istilah Pancasila mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha, Pancasila berarti lima aturan atau five moral Principles yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa agama Budha, yang dalam aslinya yaitu bahasa Pali Panca-sila yang berisi larangan atau lima pantangan adalah sebagai berikut : 1. Janganlah mencabut nyawa tiap yang hidup 2. Janganlah mengambi barang yang tidak diberikan 3. Janganlah berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan 4. Janganlah berkata palsu 5. Janganlah meminum minuman ang menghilangkan pikiran Jadi pertama kali istilah Pancasila digunakan untuk memberi nama rumusan lima dasar moral dalam agama Budha. Perkembangan selanjutnya istilah pancasla masuk dalam khaszanah kesusasteraan jawa Kuno pada zaman Majaphit dibawah Raja Hayam Wuruk dan Patiha
Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat
dalam buku
Keropak
Negarakertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh pujangga istana bernama Empu Prapanca selesai pada tahun 1364, yakni di dalam Sharga53 bait ke2. Selain terdapat dalam buku Negara Kertagama yang masih dalam zaman Majaphir istilah Pancasila juga terdapat dala buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila disamping mempunyai arti berbatu sendi yang lima juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Panca Krama) yaitu : 1. Tidak boleh melakukan kekerasan 2. Tidak boleh mencuri 3. Tidak boleh berjiwa dengki 4. Tidak boleh berbohong 5. Tidak boleh meminum minuman keras Sesudah Majapahit runtuh dan Islam tersebar seluruh Indonesia, sisa-sisa dari pengaruh ajaran dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai Lima Larangan (pantangan, wewaler, dan pamali) dan isinya agak lain, yang disebut dengan singkatan Ma-Lima yaitu lima larangan, yang dimulai dengan awalan Ma. Lima larangan tersebut adalah Mateni artinya membunuh. Maling artinya mencuri Madon artinya berzina Madat artinya menghisap candu Main artinya berjudi Secara terminologis atau berdasarkan istilahnya yang digunakan di Indonesia, dimulai sejak sidang Badan Penyeledik Usaha-usaha Kemerdekaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juji 1945. Istilah Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada lima dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkannya. Sedangkan istilah tersebut menurut Bung Karno sendiri adalah dibisikan oleh temannya yang ahli. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokkan harinya tanggal 18 Agustus disahkan UndangUndang Dasar 1945 yang sebelumnya masih merupakangan Rancangan
Hukum Dasar serta dalam pembukaannya memuat lima dasar Negara Republik Indonesia yang diberinama Pancasila. Sejak saat itulah istilah Pancasila secara resmi atau formal masuk ke dalam bahasa Indonesia walaupun didalam pembukaan UUD 1945 itu tidak disebutkan nama Pancasila. Pancasila dalam pembukaan in sebagai dasar negara. Oleh karena itu istilah pancasila artinya Lima asar yag dimaksud adalah satu dasar negara yang terdiri atas lima unsur yang menjadi satu kesatuan dasar filsafat negara Republik Indonesia yang isinya sebagai mana tertera dalam alinea
keempat bagian akhir pembukaan UUD 1945.
Pancasila dalam bahasa Indonesia dan secara yuridis yang dimaksudnya adalah : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyaratan Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Demikianlah sedikit tentang istilah Pancasila yang semula berasal dari bahasa Sansekerta
yang berati lima aturan tingkah laku yang
penting dan selanjutnya masuk dalam bahasa Jawa Kuno yang berarti lima pantangan yang kesemuanya itu dipergunakan dalam agama Budha. Akhirnya
Pancasila menjadi bahasa Indonesia yang dipakai
sebagai istilah untuk nama Dasar filsafat Negara Republik Indonesia sampai saat ini.Dengan uraian tadi
jelaslah bahwa Pancasila yang
dinyatakan sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa adalah merupakan hasil kesepakatan bersama menjelang Proklamasi Kemerdekaan, bukan berasal dari buku sotasoma dan juga bukan dari buku Negara Kertagama. Karena jelas materinya berbeda dan juga makns
yang dimaksudkannya juga berbeda. Sehingga jika
dinyatakan sudah ada pernyataan sejak jaman Majapahit adalah tidak benar.Walaupun materinya ada dalam kehidupan
bangsa Indonesia
sejak dulu, tetatpi rumusannya baru kemudian. Istilah Pancasila
penulisannya yang mengalami proses perkembangan.Menurut ejaan aslinya yang ditulis dengan huruf latin pertama-tama ditulis dengan Panca-Syila. Kemudian disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia lama menjadi Panca Sila, dan karena istilah Pantja –Sila dipakai nama dasar Filsafat Negara yang isinya merupakan satu kesatuan, maka menurut Notonagoro (1905-1981) seorang ahli pikir Pancasila secara kefilsafatan penulisannya tidak dipisahkan tetapi harus dirangkai menjadi satu yaitu Pantjasila kemudian disempurnakan dengan ejaan bahasa Indonesia sekarang ditulis dengan Pancasila.
B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila Dilihat dari keduudukannya, Panasila mempunyai keduduka yang tinggi yakni sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia. Dilihat dari fungsinya Pancasila mempunyai fungsi utama sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Namun bila diperinci beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila adalah sebagai berikut : 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Ini berarti semua tingkah laku dan tindak perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Dengan demikian jiwa keagamaan, jiwa yang berperikemanusiaan, jiwa kebangsaan, jiwa kerakyatan dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial segala tingkah laku
selalu terpancar dalam
dan tindak perbuatan serta hidup bangsa
Indonesia. 2. Pancasila sebagai Dasar Negara Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur Pemerintahan Negara. Pengertian sebagai Dasar Negara sesuai bunyi pembukaan UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan : ... maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam
suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada .... 3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Ideologi Negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara tujuan segala sesuatu dalam berhubungan dengan hidup kenegeraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya dibatasi dalam gerak pelaksanaannya dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila. Dengan menyatakan cita-cita yang dicapai ini maka dasarnya adalah sila kelima ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya sebagai kesatuan. C. Bentuk Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Pancasila dengan kelima silanya itu haruslah diartikansebagai suau susunan yang bulat dan utuh. Karena Pancasila itu memang dikehendakidemikian sesuai dengan fungsinya sebagai dasar filsafat negara harus merupakan suatu kesatuan kseluruhan. Boleh terdiri atas bagian-bagian, tetapi bagian-bagian itu tidak saling bertentangan. Dan semuanya harus bersama-sama menyusun satu hal yang baru. Tiap-tiap bagian merupakan bagian bagian yang mutlak, apabila dihilangkan satu bagian saja hilanglah juga halnya Pancasila itu. Sebalinya terlepas dari halnya itu, bagian yang terlepas itu menjadi kehilangan dudukan dan fungsinya. 1. Susunan Kesatuan Pancasila yang Bersifat Organis Pancasila merupakan kesatuan keseluruhan, kesatuannya adalah kesatuan yang bersifat organis. Tidak satu silapun boleh ditiadakan, dihapus atau dilupaka. Lima unsur dari Pancasila, sebagai hal-hal yang berdiri sendiri di luar Pancasila mugnkin berbeda satu dengan yang lainnya. Dan memang dikatakan sering ada perbedaan, yang teristimewa sering disebut-sebut adalah Ketuhanan yang MahaEsa dan Kerakyatan (Demokrasi) justru dalam Pancasila sebenarnya
tidak
demikian
halnya
dan
malahan
merupakan
kesatuan
keseluruhan.
2. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhi dan Berbentuk Piramida Piramida digunakan untuk menggambarkan hubungan hirakhi silasila dari Pancasila dalam urutan-urutan yang luas (kuantitas). Kalo dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu tingkat dalam luasnya dan isi sifatnya, tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit
luasnya tetapi leih banyak isi sifatnya
merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa adlah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila-sila persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga : Persatuan Indonesia adalah diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuha Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Meliputi dan menjiwai sila-sila kerakyatan yang dipimpinan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia. Meliputi dan menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi dan dijiwai sila-sila
Ketuhanan Yang
Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan. D. Pengalaman Pancasila Pancasila adalah bersifat abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam setiap aspek penyelanggaraan negara dan dalam wujud norma-norma baik normanorma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu permasalahan pokok dalam pengamala pancasila adalah bagaimana wujud
pengalaman itu, yaitu bagaimna nilai-nilai Pancasila
yang
abtsrak universal tersebut dijabarkan dalam dalam bentuk norma-norma yang jelas kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara. Petunjuk pengalaman Pancasila tertuang pada Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila sebagai lampiran TapNO II/MPR/1978. Dibawah ini disarikan isi dari naskah tersebut ke dalam 45 butir P-4 sebagai berikut : Sila Kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Sila Ketiga : Persatuan Indonesia 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila Keempat : Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
E. Analisis Masalah dalam Pengamalan Pancasila\ Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari meliputi pengamalan pancasila dalam bidang-bidang ketatanegaraan, pelaksanaan pembangunan maupun dalam kehidupan kemasyarakatan. Analisis dilakukan agar dapat memberikan suatu penilaian kritis dan memberikan suatu solusi yang postif. Masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurang kurang dihayatinya nilai-nilai Pancasila, perbedaan pendapat diantara anggota masyarkat, penyelewengan atau mungkin kesengajaan
sebagai upaya uintuk menimbulkan kerawanan dalam
kehidupan masyarakat. Masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat itu amat kompleks dan tidak terbatas oleh karena itu analisis dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas
tentang
pengamalan pancasila dalam berbagai bidang kehidupan dan pada akhirnya mampu memberikan arah bagi pengalaman pancasila secara konsisten. 1. Analisis masalah-masalah kemasyarakatan a. Masalah lapangan kerja dan pengangguran b. Masalah sikap mental yang kurang disiplin c. Masalah narkotika dan kenakalan remaja d. Masalah kejahatan termasuk kejahatan intelektual e. Masalah main hakim sendiri f. Masalah penyalahgunaan kekuasaan g. Masalah korupsi dna kolusi h. Masalah pilkades 2. Analisis masalah-masalah dalam pelaksanaan pembangunan a. Masalah-masalah kepengurusan tanah untuk kepentingan pembanguna bersama misalnya pembangunan pelebaran jalan, pengembangan potensi ekonomi dan lain sebagainya\ b. Masalah lapangan kerja dan kebijaksanaan kemacetan lalu lintas misalnya sudah tidak sesuai kendaraan tradisional seperti becak, andong di kota-kota besar namun penghapusan
becak, andong menyangkut lapangan kerja
rakyat kecil
secara luas, maka perlu dipecahkan secara bijaksana c. Masalah pelaksanaan HAM dalam kaitannya dengan pembangunan dan dalam hal ini harus dipahami bahwa kita memiliki filsafat Pancasila sehingga pemahaman HAM bukanlah dari kacamata paham liberalis individualis. d. Masalah wawasan kebangsaan 3. Analisis masalah-masalah ketatanegaraan a. Masalah penambahan dan pengurangan anggota MPR fraksi ABRI b. Masalah ketetetapan MPR NO. IV/MPR/1983 tentang referendum Masalah-masalah tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil contohcontoh permasalahan yang perlu dipecahkan.
Kesimpulan Pancasila merupakan Dasar Negara Indonesia yang dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu. Perumusan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai dan budaya bangsa Indonesia sejak jaman dahulu. Sehingga nilainilai dalam Pancasila baik disadari atau tidak telah melekat dalam kehidupan sehari-hari bangsa itu sendiri. Apabila dalam pengamalanya masih terdapat banyak masalah-masalah yang terjadi, itu merupakan sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Akan tetapi kita dapat memperbaikinya bersama-sama.
Referensi Bakry, Noor MS. 1997. Pancasila Yuridis Kenegaraan. Liberty:Yogyakarta. Kaelan. 1996. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Paradigma: Yogyakarta. Thaib, Dahlan. 1994. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
