Diajukan Oleh : Nama
: INDAH SUKAWATI
NIM
: 11.11.4651
Kelompok
:C
Program Studi dan Jurusan : S1 Teknik Informatika
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Rendahnya HAM Abstrak Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Globalisasi telah menyebabkan kemiskinan dan semakin terpuruknya rakyat di negara Indonesia. Rakyat yang semakin terpuruk serta semakin tidak sejahtera ini adalah kaum buruh, petani miskin, kaum perempuan, kaum nelayan dan kaum lain yang terpinggirkan. Warga kecewa dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan hukum lebih memihak pejabat daripada rakyat jelata. Kejadian-kejadian seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dimana-mana, dan pengangguran. Sedangkan ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil secara perlahan menindas rakyat. Apabila tidak diatasi mulai dari sekarang dikhawatirkan akan merusak generasi mendatang yang akan berdampak buruk bagi anak cucu kita. Gotong Royong merupakan wadah persatuan dan kesatuan bangsa untuk mempersatukan warga negara dalam mencapai tujuan bersama tanpa membedakan adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa. Dengan adanya gotong royong sebuah masalah bisa diatasi bersama dan tidak merugikan satu sama lain. Dalam pengamalannya, prinsip kepemimpinan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemahaman, namun dipengaruhi oleh para pemimpin, dalam segi formal maupun informal yang menjadikan mereka panutan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan nilai-nilai moral Pancasila.
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Di era modern ini Negara Indonesia mengalami perubahan yang pesat, baik dalam masalah ekonomi, sosial budaya dan pendidikan. Pemerintah belum menyadari bahwa pendidikan untuk masyarakat sangatlah kurang sehingga mengakibatkan tingginya tindakan anarkis, kerusuhan, pengangguran, pelecehan seksual dan penegakan hukum yang tidak memihak rakyat miskin yang merugikan satu sama lain bahkan tidak memikirkan akibat dari perbuatan itu sendiri. Kecenderungan pemerintah yang lebih memihak para pejabat membuat masyarakat berpikir negatif atas kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.
Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia ? 2. Sebutkan fakta-fakta ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ? 3. Apa dampak dari ketidakadilan tersebut ! 4. Apa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan di Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ? 5. Apa yang menjadi prinsip utama dalam kepimpinan Pancasila ?
Pendekatan Dalam
pelaksanaan
Hak
Asasi
Manusia,
yang
dapat
terjadi
adalah
penyelenggaraan pelayanan dengan spirit yang tidak berbeda dengan apa yang ada saat ini. Kemungkinan yang akan terjadi adalah pelayanan pemerintah yang minimal karena penduduk yang memerlukan pelayanan pemerintah; bukan karena sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk menghargai dan menghormati hak penduduk, serta melayani dan memenuhi kebutuhan penduduk. Selain itu, landasan hukum bagi pembangunan dan jaminan sosial di bidang pendidikan adalah UUD 1945 Amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002, baik pada Pembukaan, maupun dalam beberapa pasalnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan Pasal 31 dalam ayat-ayatnya menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang; dan (3) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 34 dalam ayat-ayatnya menyatakan bahwa: (1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; dan (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000. Penegasan HAM terlihat semakin eksplisit sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 A yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, pada pasal 281 berbunyi: Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dassar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
BAB II HAK ASASI MANUSIA Pengantar Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak milik dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia pada hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kebebasan Dasar HAM Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak asasi dasar itulah yang disebut hak asasi mausia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari, dalam pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban menghormati hak asasi manusia, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dan hukum dan pemerintah, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
Bangsa Indonesia hingga kini, mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun antarwarga negara sendiri dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan pada kenyataannya, dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari berbagai kejadian yang berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah. Selain itu, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa. Masyarakat yang bersifat individualistis, dalam tuntutan pelaksanaannya hak-hak asasi manusia cenderung untuk berlebih-lebihan, sehingga mungkin juga merugikan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang bersifat monodualistis dalam pelaksanaannya hak-hak manusia cenderung lebih seimbang atau dengan kata lain bersifat kekeluargaan.
BAB III KETIDAKADILAN Fakta Ketidakadilan Dalam Kehidupan Globalisasi yang telah menyebabkan kemiskinan dan semakin terpuruknya rakyat di negara Indonesia. Rakyat yang semakin terpuruk serta semakin tidak sejahtera ini adalah kaum buruh, petani miskin, kaum perempuan, kaum nelayan dan kaum lain yang terpinggirkan. Fakta ketidakadilan yang menimpa kehidupan rakyat:
Kehidupan Petani dan Nelayan Revolusi Hijau yang disponsori dan dipaksakan oleh pemerintah Orde Baru, mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Tetapi para petani tidak mendapatkan manfaat yang signifikan dari program Revolusi Hijau. Program ini hanya dapat dinikmati sekelompok kecil elit desa yang menjadi pendukung setia pemerintah Orde Baru. Akibatnya, Revolusi Hijau hanya menimbulkan stratifikasi sosial yang lebih tajam, kepentingan petani pada umumnya tidak terjangkau. Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah mementukan komoditas apa yang harus ditanam, kapan waktu penanamannya, jenis pupuk dan pestisida yang harus digunakan, memperkenalkan teknologi yang harus digunakan petani, menetapkan harga komoditas di pasaran, menentukan institusi kredit, pasar dsb. Petani hanyalah obyek yang harus memenuhi keinginan pemerintah memenuhi keinginan pangan masyarakat perkotaan. (Endang Suhendar, 2003, hal. 329). Kondisi petani dan buruh tani terus menurun, bahkan banyak petani yang kehilangan tanahnya akibat pembangunan. Dengan mudah ditemukan institusiinstitusi sosial di pedesaan yang selama ini menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat pedesaan. Institusi kesejahteraan yang semula dilakukan lumbung desa menjadi koprasi unit desa yang lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah memperlancar produk pangan ke perkotaan. Semboyan-semboyan seperti “Tanah untuk Kaum Tani”, “pembagian tanah secara cuma-cuma untuk semua petani tak bertanah dan miskin” menghiasi
jalan-jalan di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal 12 s.d 12 Maret 1964. Pada waktu itu di Klaten memang sedang berlangsung sebuah konperensi nasional yang membahas soal agraria. (Ibid, hal. 153). Pendekatan pertumbuhan ekonomi tengah terjadi krisis ekonomi, orientasi pemerintah lebih pada mengatasi masalah-masalah makro, bukan mengurusi masalah yang dihadapi rakyatnya, termasuk petani. Bahkan beberapa tahun terakhir ini kondisi petani semakin memburuk karena meningkatnya biaya produksi pertanian di pasaran sangat rendah. Belum lagi kebijakan pemerintah yang membuka lebar impor produksi pangan yang menyebabkan petani menderita kerugian besar karena tidak mampu bersaing dengan produk asing. Memburuknya kehidupan kaum tani adalah ekuivalen dengan adanya monopoli atas sumber-sumber agraria. Memburuknya kehidupan kaum tani berpangkal pada turunnya produktivitas akibat menyempitnya areal pertanian. Proses penyempitan ini disebabkan oleh adanya monopoli di tangan segelintir orang yang terus menggerus hak penguasaan dan kepemilikan kaum tani atas tanah yang menjadi sumber keberlangsungan hidupnya. Situasi ini memaksa kaum tani untuk bekerja lebih keras, bahkan terpaksa menjual tenaganya kepada segelintir pemilik yang memonopoli lahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai saat ini sesungguhnya kaum tani masih hidup dalam belenggu penjajahan dan feodalisme. (Ibid, hal.62). Revolusi Hijau telah mempertinggi kebutuhan kaum tani akan uang diakibatkan oleh adanya paksaan untuk menggunakan bibit-bibit rekayasa genetik, pupuk dan obat-obatan yang harus dibeli dengan uang. Akibatnya banyak petani yang menjual tanahnya dengan cara langsung atau gadai atau pinjam pada rentenir bisa tetap berjalan. Selain itu, Revolusi Hijau memperpanjang deretan jumlah petani yang tidak bertanah atau berlahan sempit. Bahkan, peran petani perempuan tersingkir yang mengakibatkan petani perempuan terpaksa mengambil penghidupan dari sektor lain di luar sektor pertanian dan banyak perempuan yang terpaksa bekerja pada sektor yang membahayakan, seperti harus bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran dengan perlindungan dan jaminan yang sangat minim demi memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, menyekolahkan anak-anak. Secara sistematis juga telah menurunkan kemampuan hidup para petani, ini terwujud dengan turunnya pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja di sektor
pertanian yang mengakibatkan akses dan layanan sosial-pendidikan dan kesehatan juga turut mengalami penurunan. Rakyat tani harus sabar tetap miskan, taat dan sami’na wa atho’na demi pembangunan seperti adanya Raskin, bantuan kambing, penyerahan bibit tanaman sedangkan yang ada di lapangan seperti adanya Rasnguk (beras penguk), bantuan cempe, dan juga penyerahan bibit kunther yang tidak sehat. Selain itu telah ditemukan yang menonjol bahwa adanya penggelapan tanah desa, penyunatan bantuan bagi korban tsunami, macetnya pelistrikan desa, bantuan traktor dengan nyuap, pompa air yang tidak sampai, sertifikasi tanah yang gagal manipulasi dana nelayan. Di sisi lain banyak orang yang berpendapat bahwa nelayan miskin disebabkan oleh perilaku nelayan sendiri. Mereka sering disalahkan sebagai orang pemalas, bodoh, tukang mabok, mencuri, suka madon. Padahal justru sebaliknya, mereka itu pekerja keras, membanting tulang dengan harapan bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya, cukup untuk makan dan hidup sehat. Banyak resiko yang dihadapi nelayan ketika melaut, seperti cuaca buruk, gelombang tinggi di laut membuat beberapa nelayan tidak bisa melaut yang mengakibatkan nelayan tidak punya uang untuk memberi nafkah keluarganya. Setiap tahun masyarakat nelayan harap-harap cemas akan ber.hadapan dengan musim yang dapat membuat mereka sengsara. Diperburuk dengan naiknya harga BBM, sehingga jika dipaksakan untuk melaut, selain berbahaya karena ancaman ombak yang besar, kemungkinan mendapatkan keuntungan kecil akibat naiknya BBM. Kenaikan
BBM,
khususnya
solar
sangat
berpengaruh
terhadap
kelangsungan hidup nelayan, karena solar merupakan bahan pendukung untuk seluruh kapal. Banyak nelayan yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pasokan BBM dan terpaksa para nelayan membeli solar melalui tengkulak dengan harga yang tinggi. Kenaikan harga solar menyebabkan nelayan mengalami beban tambahan yang lebih tinggi dari harga biasanya. Ketika penjualan ikan berlangsung, hasil akhir dari penjualan tersebut masih dibagi dengan pemilik kapal, dipotong perbaikan kapal dan biaya perbekalan. Sisanya dibawa pulang dan jelas penghasilan yang diperoleh nelayan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan dan keluarganya. Adapun kelemahan yang ada pada diri nelayan itu sendiri ialah nelayan hanya buruh dan tidak mempunyai alat produksi seperti; perahu, perbekalan, alat
tangkap, dll yang menyebabkan nelayan tergantung kepada pemodal dan dipermainkan oleh pemodal, nelayan tidak terorganisasi, tidak kompak dalam berjuang serta terpecah belah. Yang menjadi sasaran yakni anak laki-laki dan anak perempuan para nelayan, sejak usia dini sudah terlibat dalam proses pekerjaan orang tuanya mulai dari ersiapan, pergi melaut, hingga menjual hasil tangkapan. Dalam hal ini akan berdampak kepada kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan.
Derita Kaum Perempuan Kaum perempuan di Indonesia merupakan kaum yang mengalami pengucilan di desa akan tetapi dieksploitasi di kota. Ketidakadilan atas dasar perbedaan jender sebagai bentuk kongkret feodalisme dan patriarki. Berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan yang diajukan perempuan senantiasa dibenturkan dengan tafsir yang sempit atas dalil agama. Saat ini perempuan terutama yang usia muda, menjadi tulang punggung aktivas industri, pedangangan uang dan perdangangan barang. Tenaga mereka lebih banyak digunakan karena upahnya lebih murah dibandingkan laki-laki. Kondisi yang seperti ini hanya bisa dipertahankan apabila keterbelakangan pendidikan terhadap perempuan tetap dipertahankan. Salah satu kasus yang kini paling banyak diderita perempuan adalah perdangangan perempuan dan buruh migran yang perlindungannya tidak terjamin. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia ternyata sangat berperan meningkatkan jumlah perempuan yang diperdagangkan. Tekanan akibat krisis ekonomi ini makin menambah besar masalah perdangangan perempuan. Kemiskinan juga merupakan akar dari segala kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan. Berbagai bentuk diskriminasi yang menyebabkan perempuan terpuruk dalam situasi tawar yang sangat rendah. Banyak perempuan yang menghidupi diri sendiri dan keluarganya sementara suami migrasi ke kota atau bahkan tidak bekerja. Kenyataan telah mendorong banyak aksi yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan. Selain itu, belum ada kemajuan yang signifikan karena usaha yang dilakukan belum banyak menyentuh akan permasalahan yang
sebenarnya. Emansipasi perempuan sebagai syarat untuk mendorong perubahan yang masih dalam kadar yang rendah.
Rendahnya Upah Rakyat Tidak bisa dipungkiri dan naif jika kita mengira bahwa pengusaha akan menaikkan upah kerja padahal pada hakikatnya akan menurunkan keuntungan pokok yang diperolehnya. Banyak masyarakat terutama kaum buruh yang menuntut pemerintah untuk melakukan kebijakan sebagai berikut: 1.
Cabut UU No.13 tahun 2003 dan diganti dengan undang-undang yang melindungi kepentingan kaum buruh.
2.
Hapus praktek outsourcing karena hal itu hanya memposisikan kaum buruh sebagai kaum tenaga kerja murah.
3.
Hapus sistem kontrak dan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karena cenderung mengeksploitasi tenaga kaum buruh.
4.
Naikkan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak.
5.
Tindak tegas pengusaha yang melanggar hak-hak normatif kaum buruh.
6.
Menuntut pemerintah melalui instansi terkait supaya bekerja secara optimal. (Ahmad Teguh, 2007, hal. 10)
Banyak masyarakat yang tertarik untuk bekerja di luar negeri. Mereka tergiur akan upah yang sangat tinggi padahal dalam kenyataanya mereka hanya diperbudak oleh para saudagar yang ada disana. Mereka tetap berangkat ke luar negeri walaupun hanya dengan persiapan yang minim dan pendidikan yang hanya lulusan SMP atau SMA. Mereka tidak berfikir kalau dengan persiapan yang minim, mereka bisa mensejahterakan hidupnya di negara tetangga, yang ada dalam pikiran mereka hanyalah “bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup” tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Sedangkan upah yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka, bahkan ada yang bertaruh nyawa hanya karena persoalan kecil. Demi mencari sesuap nasi, mereka rela bekerja apa saja walaupun harus menjadi budak mereka.
BAB IV DAMPAK KETIDAKADILAN Dampak Ketidakadilan Dalam sektor pertanian, produksi dikatakan mensejahterakan rakyat apabila produksi pangan meningkat sehingga mencukupi kebutuhan rakyat yang dalam pembagiannya secara merata. Dengan Revolusi Hijau para petani harus membayar semua asupan seperti bibit unggul, pupuk (kimia) buatan, pestisida, insektisida kecuali produki sendiri. Tanah pun petani harus menyewa serta tempat penggunaan air irigasi juga harus mereka bayar. Selain itu, petani juga didesak untuk mengeluarkan biaya pendidikan yang semakin berat. Padahal dengan meningkatkan investasi untuk pendidikan anak petani justru ikut mempercepat terdorongnya anak keluar dari pertanian menjadi tenaga murah di perkotaan. Atau mereka yang terserap oleh lapangan kerja di kota akan menjadi pengangguran atau masuk sektor kriminal. Meskipun secara materi mereka termasuk anak tidak mampu namun mereka memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi daripada mereka anak yang mampu. Tapi, pada kenyataannya tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah yang elit dikarenakan tidak bisa membayar dana sekolah. Sedangkan, anak yang mampu yang awalnya tidak diterima di sekolah elit kemudian menyuap kepala sekolah maupun pihak sekolah sehingga mereka bisa diterima di sekolah elit tersebut. Hal ini merupakan ketidakadilan bagi rakyat miskin terhadap pendidikan. Kemudian, banyak koruptor yang hanya diberi hukuman 6bulan penjara sedangkan warga yang hanya mencuri seekor ayam diberi hukuman 1-2bulan. Warga kecewa dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan hukum lebih memihak pejabat daripada rakyat jelata. Kejadian-kejadian seperti pembunuhan, pemerkosaan, korupsi dimana-mana, pengangguran, apabila tidak diatasi mulai dari sekarang dikhawatirkan akan merusak generasi mendatang yang akan berdampak buruk bagi anak cucu kita. Kurangnya pendidikan mengakibatkan jumlah pengangguran semakin tinggi dan banyak kalangan masyarakat terjun di jalanan untuk mencari uang demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contoh lain, banyak rumah warga digusur dikarenakan untuk membuka perusahaan tanpa memikirkan nasib mereka.
BAB V GOTONG ROYONG
GOTONG ROYONG Gotong Royong merupakan wadah persatuan dan kesatuan bangsa yang mendasar untuk mempersatukan warga negara dalam mencapai tujuan bersama. Gotong Royong memiliki lima dasar dalam penyelenggaraan. Pertama, dasar Magis-Religius yaitu kepercayaan dan keyakinan akan adanya kekuatan dan kekuasaan yang gaib yang tidak terlihat dan tidak teraba oleh manusia biasa yang digunakan sebagai asal mula melindungi, memelihara dan mengakhiri segala sesuatu yang nampak dan hidup di dunia. Dalam penyelenggaraan Gotong Royong selalu diawali, disertai dan diakhiri upacara adat yang menunjukkan kepercayaan yang Magis-Religius. (JK Tumakaka, 1996, hal.211212). Di masyarakat ada upacara adat yang berbeda-beda berdasarkan asal daerah masing-masing, seperti upacara penyambutan warga baru, tumpengan. Kedua, dasar lingkungan kesatuan. Gotong Royong selalu diselenggarakan di dalam lingkungan kesatuan itu, atau kesatuan demi kesatuan di dalam kesatuan yang lebih besar. Ketiga, dasar persamaan-persaudaraan-dan kekeluargaan. Di antara peserta Gotong Royong tidak ada seorang manusia yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lainnya. Karena manusia memiliki hak dan derajat yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama demi mencapai tujuan bersama. Keempat, musyawarah dan mufakat. Dalam penyelenggaraan Gotong Royong masyarakat dibagi hak dan kewajibannya dalam mengutarakan pendapat yang baik dan peserta yang lain menghargai orang yang sedang berpendapat. Musyawarah diselenggarakan untuk mencegah keributan, kekacauan dan dalam musyawarah menghasilkan keputusan yang mufakat atau disepakati bersama untuk kepentingan bersama. Kelima, dasar kesejahteraan. Gotong Royong selalu diselenggarakan untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama semua anggota masyarakat. (JK Tumakaka, 1996, hal. 212-215). Orang merasa hidupnya sejahtera apabila sudah merasa senang, tidak kurang sesuatu apa pun baik itu sandang, pangan, pendidikan, adanya keadilan dalam hidupnya, tidak ada gangguan dari lingkungan sekitarnya dan terlepas dari bahaya ancaman kemiskinan.
Dengan adanya Gotong Royong, suatu kebutuhan yang mutlak yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, yang tidak bisa dipenuhi sendiri dapat tercapai. Tanpa adanya Gotong Royong kemungkinan yang terjadi bisa merugikan masyarakat atau anggota masyarakat yang lain dan akan menghalangi anggota masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Karena kita termasuk makhluk sosial yang hidup. Suatu usaha bersama baru disebut Gotong Royong apabila usaha bersama itu benar-benar dilaksanakan kepentingan bersama, dan kepentingan bersama itu harus ditetapkan bersama pula. Maka jika tidak, usaha bersama untuk kepentingan bersama itu dirasakan sebagai usaha bersama yang dipaksakan dan dalam pelaksanaan usaha bersama itu di bawah suatu pimpinan. Apabila tidak dilaksanakan di bawah suatu pimpinan, maka pada hakikatnya tidak terdapat kegotongroyongan. Justru yang terjadi perbuatan anarki dan menjauhkan usaha bersama dari tujuannya. Sedangkan pimpinan bersama itu harus dimufakati bersama dan diawasi bersama oleh semua anggota masyarakat (Ibid, hal 220223).
BAB VI PRINSIP KEPEMIMPINAN PANCASILA Kepemimpinan yang berdasarkan Pancasila, yaitu kepemimipanan yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki kewibawaan dan daya yang mampu untuk membawa serta memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengamalannya, prinsip kepemimpinan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemahaman, namun dipengaruhi oleh para pemimpin, dalam segi formal maupun informal yang menjadikan mereka panutan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan nilai-nilai moral Pancasila. Seorang pemimpin harus memiliki sikap pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing masyarakat supaya lebih baik. Sedangkan prinsip utama dalam kepemimpinan Pancasila adalah sebagai berikut :
“Ing ngarso sung tulodo”, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu, pemimpin harus memiliki sikap dan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya.
“Ing madya mangun karso”, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.
“Tut Wuri Handayani”, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.
Dengan prinsip kepemimpinan tersebut diharapkan proses kemajuan masyarakat dapat berjalan dengan selaras dan manusiawi. Selain dari ketiga prinsip kepemimpinan diatas terdapat juga ditemui nilai luhur Pancasila yang bisa dijadikan untuk kemajuan masyarakat diantaranya; berwibawa, terpercaya, jujur, bijaksana, berani mawas diri, mengayomi, mampu melihat jauh ke depan, bersikap wajar, berani dan mampu mengatasi kesulitan, tegas dan bertanggung jawab atas putusan yang diambil, sederhana, berjiwa besar dan mempunyai sifat rasa ingin tahu.
Jiwa kepemimpinan yang seperti inilah yang akan mengurangi beban penderitaan rakyat. Dan jauh dari hal-hal negatif yang bisa merugikan banyak orang, seperti KKN, pendidikan yang kurang, dan kriminalitas. Sehingga akan menciptakan rasa percaya terhadap pemerintah. Dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat luas tentang kebijakan – kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah karena tidak akan merugikan rakyat sedikitpun dan tidak akan menyengsarakan rakyat sehingga rakyat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera.tidak hanya masyarakat luas yang merasakaan tetapi para generasi muda pun juga ikut menikmati hasil dari kepemimpinan pemerintah sehingga para generasi muda termemotifasi untuk menegakan kembali kepemimpinan dengan cara – cara yang mendasar. Yakni mulai dari diri sendiri, keluarga,dan sampai ke masyarakat.
KESIMPULAN dan SARAN
Kesimpulan Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan, hak milik, , hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk dilindungi dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia. Tapi, pada kenyataannya di era Globalisasi ini menyebabkan kemiskinan dan semakin terpuruknya rakyat di Indonesia. Warga kecewa dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan hukum lebih memihak pejabat daripada rakyat jelata. Tetapi ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil secara perlahan menindas rakyat. Maka dari itu perlu diadakan gotong royang untuk wadah untuk mempersatukan warga negara dalam mencapai tujuan bersama tanpa membedakan adat istiadat, suku, ras, agama, dan bahasa. Tidak hanya itu prinsip kepemimpinan dalam masyarakat juga penting dalam menjadikan mereka panutan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia harus dilandasi dengan nilai-nilai moral Pancasila.
Saran Pemerintah diharapkan untuk memperbaiki kinerja dalam memajukan kesejahteraan rakyat serta pemerintah harus menyadari bahwa pendidikan itu penting untuk masyarakat dalam memajukan kesejahteraannya agar tidak selalu dibodoh – bodohi dengan orang – orang negara lain.
DAFTAR PUSTAKA Endang Suhendar, 2003, “ Land Reform By Leverage: Perjuangan Petani Mewujudkan Kebijakan Agraria yang Berkeadilan”, dalam Menuju Keadilan Agraria. Tumakaka, JK, 1996, Membangun Sistem Masyarakat Pancasila, Jakarta: Yayasan Panti Ilmu.
