Made Arie Wahyuni, 2 Ni Luh Erni Gede Sulindawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja) 1Ni

1 Made

Putu Debby Widyantari Arie Wahyuni, 2Ni Luh Erni Gede Sulindawati Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: [email protected], [email protected] [email protected], Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderating. Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Teknik sampel yang digunakan adalah incidental sampling yaitu menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti secara proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kondisi keuangan sebagai variabel moderating memoderasi (memperkuat) hubungan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Kata kunci: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran, kepatuhan formal wajib pajak, kondisi keuangan, WPOP. Abstract This study aimed at knowing the effect of understanding of taxation regulation and taxpayer awareness to formal compliance of taxpayers with financial condition as a moderating variable. The subject of this research was personal taxpayers registered in KPP Pratama Singaraja. The type of data used in this study was quantitative data with primary and secondary data sources. The sample technique used was incidental sampling using individuals including the population research and coincidentally encountered by the researcher proportionally. The result showed that the understanding of taxation regulation and awareness of taxpayers partially had an effect on formal compliance of the taxpayers. The financial condition as a moderating variable moderated

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) (strengthened) the relationship of understanding of taxation regulation and taxpayer awareness to taxpayer formal compliance. Keywords: understanding of taxation regulation, awareness, formal compliance of taxpayers, financial condition, WPOP.

PENDAHULUAN Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pasti dan mencerminkan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai negara. Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak menggantungkan

No 1 2 3 4

sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan Setiawan, 2009). Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Jatmiko, 2006). Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain, yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari pajak (Muliari dan Setiawan, 2009).

Tabel 1 Peran Pajak terhadap Pendapatan Negara Jumlah (Triliyun) Presentase Tahun Pendapatan Pajak Pendapatan Anggaran Negara Negara:Pajak 2013 2014 2015 2016

1.438,9 1.550,6 1.761,6 1.822,5

Menurut Departemen Keuangan, besarnya peran pajak dalam membiayai pembangunan juga tercermin dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 20132016 penerimaan pajak terus meningkat tiap tahunnya, peningkatan pada tahun 2016 sebesar 74%.

921,4 985,1 1.294,3 1.360,2

63% 64% 73% 74%

Menyadari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self-assessment system dalam pemungutan pajak sejak tahun fiskal 1984 (Yulianty, 2015). Sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Kelebihan dari sistem selfassesment ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sistem self assesment dalam praktiknya sulit dijalankan sesuai harapan, bahkan sering disalahgunakan. Menurut Devano dan Rahayu (2006:113) pada umumnya masyarakat cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan self-assessment. Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan (Sholicah, dalam Santi 2012). Selain itu, apabila kesadaran akan kepatuhan perpajakan untuk mewujudkan rasa nasionalisme, cinta kepada bangsa dan negara dimana uang dari hasil pajak tersebut digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adanya kesadaran dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Boediono, dalam Santi 2012). Wajib pajak juga mempertimpangkan Kondisi keuangan wajib pajak akan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak seseorang. Bloomqist (2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan merupakan salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Kewajiban dan hak perpajakan dibagi menjadi dua kepatuhan, meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Dalam penelitian ini menggunakan kepatuhan formal wajib pajak . Mengingat bahwa perpajakan merupakan suatu bentuk interaksi pemerintah dengan masyarakat yang diatur oleh undang-undang, maka kepatuhan perpajakan merupakan tanggapan individu mengenai segala hal yang bersumber dari interaksi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan pajak merupakan suatu permasalahan. Theory of Reasoned Action (TRA)) Teori ini merupakan perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) tidak melakukannya. Ajzen dan Jogiyanto 2007) mengemukan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu a) Sikap Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku. b) Norma subjektif Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Definisi Pajak Menurut P.J.A Andiani dalam Waluyo (2011 : 2) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP, membayar dan menyetor pajak, melunasi utang pajak, menyampaikan SPT, menyelenggarakan pembukuan atau catatan (Supriyati dan Hidayati, 2008). Kepatuhan Formal Pajak Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak

dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2003), kepatuhan perpajakan adalah tingkat dimana wajib pajak mematuhi undangundang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum. Pada tahun 2008 dikeluarkan SE02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Karakteristik Wajib Pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut: (1) Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir; (2) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturutturut; (3) SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya; (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan\ sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan; (5) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) pengawas akuntan publik; dan (6) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Pemahaman Peraturan Perpajakan Hardiningsih dkk (2011) menyatakan Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih dkk (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Apabila wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak Jatmiko (2006) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak

dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undangundang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Seorang wajib pajak yang memiliki kesadaran yang kuat akan aturan perpajakan wajib pajak tidak akan pernah meloloskan diri dalam membayar pajak. Kondisi Keuangan Bloomqist (2003) mengidentifikasi bahwa tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan Bloomqist juga berpendapat bahwa wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk karena pengeluaran keluarganya lebih besar dari pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari hubungan antara persepsi tentang kualitas pelayanan pajak dan perilaku kepatuhan, mematuhi kewajiban pajak bergantung antara lain pada kondisi keuangan individu. Implikasinya bahwa beban keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang mungkin dapat memoderasi komitmen dari seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak penghasilan. Oleh karena itu, kondisi keuangan seseorang mungkin secara positif mempengaruhi kemauannya untuk memenuhi ketentuan pajaknya karena wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang yang rendah maupun tinggi akan cendrung meloloskan diri dari

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) pembayaran pajak terlepas dari hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Torgler (2003) berpendapat bahwa seseorang yang mengalami kesulitan keuangan akan merasa tertekan ketika mereka diharuskan membayar kewajibannya termasuk pajak. METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang selanjuttnya disajikan serta diinterpretasikan dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Populasi dan Sampel Menurut Sugiyono (2013:389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdirti atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian daitarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah para WPOP yang ada di Kota Singaraja. Berdasarkan data dari KPP Pratama Singaraja, hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 71.321 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka jumlah sampel dihitung dengan rumus tertentu. Selanjutnya jumlah sampel pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan maka jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel, tetapi untuk mengantisipasi tidak kembalinya kuesioner penelitian dan tidak lengkapnya pengisian kuesioner oleh responden maka ditetapkan jumlah sampel (kuesioner) yang akan disebar dalam penelitian ini adalah sebanyak 130

kuesioner dengan asumsi tingkat responden rate sebesar 70%. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik sampling tertentu yaitu incidental sampling. Teknik ini menggunakan individu-individu yang termasuk populasi penelitian dan kebetulan dijumpai oleh peneliti di Kota Singaraja secara proporsional (Sugiyono, 2009). Jenis dan Sumber Data Berikut jenis dan sumber data penikitian ini sebagai berikut: (1) Data Subyek yaitu data yang diperoleh peneliti melalui pembagian kuesioner dan wawancara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sinagaraja; (2) Data Fisik yaitu data yang diperoleh peneliti dari buku atau literature yang dapat mendukung penelitian ini; dan (3) Data Dokumenter yaitu data diperoleh peneliti dari jurnal atau artikel yang dapat mendukung penelitian ini. Berikut sumber data penelitian ini sebagai berikut: (1) Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil kuesioner dan wawancara peneliti terhadap objek penelitian; dan (2) Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki relevansi dengan penelitian yang digunakan. Teknik Pengumpulan Data Dalam memperoleh informasi dan data yang diolah untuk penelitian ini, beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: (a) Tinjauan Kepustakaan yaitu dengan mempelajari dan membaca literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian; (b) Wawancara yaitu dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai KPP Pratama Singaraja; (c) Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dari KPP Pratama Singaraja; dan (d) Angket (Kuesioner) Merupakan daftar pertanyaan yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut bersedia memberikan respon sesuai permintaan pengguna. Penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut: Variabel independen dan dependen yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) mengunakan kuisoner penelitian Yulianty

(2015), Kesadaran Wajib Pajak (X2) menggunakan kuisoner penelitian Marjan (2014) serta Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Y) menggunakan kuisioner penelitian Yulianty (2015), sedangkan untuk Variabel Moderasi yaitu Kondisi Keuangan (Z) menggunakan kuisioner penelitian Syamsudin (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN Tabel 2 Hasil Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)

Unstandardized Coefficients Model B 1 (Constant) 20,192 Pemahaman Peraturan 0,274 Perpajakan Kesadaran Wajib 0,537 Pajak Sumber: Data diolah, 2017

Pada tabel 2 menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak pajak. Hal ini dapat diketahui signifikan sebesar 0,004 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib Pajak . Hal ini berati Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja menganggap pemahaman peraturan perpajakan itu wajib pajak akan peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan formal wajib pajakannya. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal ini dapat diketahui signifikan 0.007 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan

Standardi zed Coefficien ts

Std. Error 3,953

Beta

T Sig. 5,108 0,000

0,092

0,298

2,969 0,004

0,193

0,280

2,781 0,007

penting Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktu apabila wajib pajak mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-uandang dan tata cara perpajakan, disana wajib pajak akan memahami pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, dengan semakin mengetahui dan memahami wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tahu dan paham pula terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Jadi semakin paham seorang bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan formal wajib Pajak. Hal ini berati Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja menganggap kesadaran itu berperan penting sesuai dengan indikator kesadaran pertama, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara. Kedua,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) wajib pajak menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang perpajakan akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Ketiga, wajib pajak menyadari bahwa dalam menghitung pajak yang terhutang,

wajib pajak membayar ,dan melaporkan pajak dengan benar. Semakin sadar seorang wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan maka seorang wajib pajak akan lebih mendukung pelaksanaan kewajiban kepatuhan formal perpajakan.

Tabel 3 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) MRA

Unstandardized Coefficients

1

Std. Model B Error (Constant) 24,015 3,869 PemahamanPera 0,300 0,096 turanPerpajakan ZX1 ,012 0,006 Sumber: Data Diolah, 2017

Pada tabel 3 menunjukan Hasil interaksi variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan formal wajib pajak ( X1*Z) diproleh nilai signifikan 0,046< dari

Standardi zed Coefficien ts Beta

T Sig. 6,207 0,000

0,326

3,134 0,002

0,210

2,021 0,046

0,05 sehingga. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan seorang wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan formal wajib pajak.

Tabel 4 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) MRA

Unstandardized Coefficients 1

Model (Constant)

Standardiz ed Coefficient s

B

Std. Error Beta

28,825

2,903

Kesadaran Wajib Pajak

0,550

0,216

ZX2

0,034

0,016

Sumber: Data diolah, 2017

t

Sig.

9,929

0,000

0,286

2,549

0,012

0,230

2,047

0,043

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Pada tabel 4 diatas menunjukan Interaksi variabel kesadaran wajib pajak dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan formal wajib pajak ( X2*Z) diproleh nilai signifikan 0,043< dari 0,05 sehingga. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan memoderasi (memperkuat) hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Semakin seseorang wajib pajak memiliki kesadaran dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan formal wajib pajak tersebut. Begitu pula dengan tingkat kondisi keuangan yang tinggi yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak cenderung akan patuh membayar pajak SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemahaman peraturan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikan sebesar 0,004< dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan formal wajib Pajak; (2) Kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikan0,007< dari 0,05, sehingga dapat dikatakan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak (3) Interaksi X1*Z nilai signifikan 0,046< dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel kondisi keuangan memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak ; dan (4) Interaksi X2*Z diproleh nilai signifikan 0,043< dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel kondisi keuangan memoderasi (memperkuat) hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak

Saran Adapun saran yang peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah (Dirjen Pajak) diharapkan meningkatkan sosialisasi dalam menyebarkan perturan perpajakan terbaru yang meliputi tata cara perhitungan dan pelaporan pajak terutang, tarif pajak yang berlaku, sanksi atau denda yang berlaku sehingga wajib pajak lebih mengetahui aturan yang berlaku dalam undang-uandang perpajakan, (2) Bagi Wajib Pajak dari hasil analisis diketahui bahwa variabel variabel pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak, maka disarankan sebaiknya wajib pajak lebih memperluas wawasan tentang peraturan perpajakan yang berlaku guna mempermudah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian sukarela menjadi wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara lebih aktif dalam mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru, dan (3) Bagi Peneliti Selanjutnya jika tertarik meneliti di bidang yang sama dapat menggunakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, hal ini dilakukan karena koefesien dalam koefesien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas

DAFTAR PUSTAKA Bloomqist, K. M. 2003. Income inequality and tax evasion. Jurnal A systhensis. Tax Notes International, Vol.31, No.4, Hal: 347 – 367. Devano, Sony dan Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1.Nopember.Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank. Hidayat, Widhi dan Argo Adhi Nugroho, 2010,Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol.12, No.2, Hal: 82-93. Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. 2016. Data Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak tahun 2012-2016 Marjan,

Restu Mutmainnah. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar

Muliari dan Setiawan, 2009. Pengaruh Persepsi, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Denpasar Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Udaya

Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan Edisi ke 3. Granit: Jakarta Santi,

Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran perpajakan, Sikap Rsional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponogoro. Semarang

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Supriyati dan Hidayati, 2008. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 7, No. 1, Hal: 41-50. Syamsudin, Marta. 2014. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Torgler, B. 2003. Tax Morale : Theory and Analysis of Tax Compliance. Unpublished doctoral dissertion, University of Zurich, Switzerland Republik Indonesia. 2007 UndangUndang KUP No. 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Jakarta KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Jakarta

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat: Jakarta , 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 7. Salemba Empat: Jakarta Yulianty, Eka. 2015. Pengaruh Pemahan Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan Formal. Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.