1
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
Artikel yang berjudul Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo
ARTIKEL Oleh SULTAN JACK IBRAHIM NIM 921 411 083 Telah diperiksa dan disetujui
2
ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA GORONTALO SULTAN JACK IBRAHIM1, SAHMIN NAHOLO2, HARTATI TULI3
Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Sultan Jack Ibrahim. 9214 11 083. 2015. Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo. Skripsi. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Bimbingan Bapak Sahmin Naholo, SE, MM dan Ibu Hartati Tuli, SE., Ak., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up dan sesudah penerapan metode gross up. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa daftar gaji dan laporan laba rugi. Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp. 621.805.630. Sedangkan besarnya beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp. 614.250.374. Hasil tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 7.555.256 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 1.2 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode gross up sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode gross up. Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perencanaan Pajak, Metode Gross Up
1
Sultan Jack Ibrahim. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 2 Sahmin Naholo, S.E., MM. Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo 3 Hartati Tuli, S.E., Ak., M.Si. Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo
3
PENDAHULUAN Bagi Negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak khususnya pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain (Hidayat dan Edi, 2006). Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat dilakukan dengan melalui manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (tax planning) (Suandy, 2011). Dalam hal perencanaan pajak PPh pasal 21 ada beberapa alternatif yang dapat diterapkan pada Perusahaan untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan salah satunya yaitu metode gross up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak dimana tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terutang. Jika karyawan diberikan tunjangan pajak maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan
yang
diterimanya.
Walaupun
penghasilan
karyawan
yang
bersangkutan terlihat lebih besar akibat penambahan tunjangan pajak namun disisi lain pihak perusahaan diuntungkan karena PPh pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu dengan penggunaan metode gross up karyawan akan merasa puas karena PPh pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan dengan demikian karyawan akan merasa lebih diperhatikan sehingga meningkatnya motivasi karyawan (Pohan, 2013). Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Meiliya (2012) yang berjudul analisis penerapan metode Gross up Method pada PT PG. Rajawali Unit PG. Kreber Baru Malang yang menemukan hasil bahwa dengan penerapan metode gross up memberikan efisiensi terhadap besarnya pajak penghasilan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Meiliya yaitu pada lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dilakukan pada Perusahaan Daerah Air
4
Minum (PDAM) Kota Gorontalo. Selain itu penelitian ini hanya membandingkan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan (Gross Method) yang diterapkan perusahaan dengan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode gross up. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo perlu melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan metode gross up agar beban pajaknya dapat dihemat seminimal mungkin. Oleh karena itu peneliti mengambil judul
“Analisis Penerapan
Penghitungan Pajak Penghasilan
Pasal 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo” METODE PENELITIAN Tempat Dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada PDAM Kota Gorontalo Jln. Raden Saleh No 19 Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Maret-April tahun 2015. Teknik Pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Yang berupa data daftar gaji dan laporan laba rugi tahun 2013 pada PDAM Kota Gorontalo.
Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif tanpa menggunakan analisis statistik. 1) Evaluasi terhadap penghitungan PPh pasal 21 yang diterapkan oleh PDAM Kota Gorontalo. Penghitungannya adalah sebagai berikut: PPh Pasal 21 = Penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pension dan iuranTHT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh Sumber : Mardiasmo (2011)
5
2) Membuat perencanaan pajak dengan metode gross up dalam penghitungan PPh pasal 21. Rumus yang digunakan adalah: Lapisan 1
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95
Lapisan 2
PKP diatas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000 Pajak = {(PKP X 15%) – 5 juta} / 0,85
Lapisan 3
PKP diatas Rp.250.000.000 s/d Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 25%) – 30 juta} / 0,75
Lapisan 4
PKP diatas Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 35%) – 55 juta} / 0,70 Sumber : Pohan (2013)
3) Menghitung besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah: P0 - P1 T= P0 Sumber: Gloritho (2009)
Keterangan: T P0
= Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak = Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode gross up
P1
= Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode gross up
HASIL PENELITIAN Perhitungan PPh Pasal 21 atas Kebijakan Perusahaan Dalam penghitungan PPh pasal 21 PDAM Kota Gorontalo menggunakan penghitungan PPh pasal 21 ditanggung karyawan. Adapun untuk menghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:
6
PPh Pasal 21 = Penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17 UU PPh = (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan iuranTHT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif pasal 17 UU PP
Di bawah ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 dari salasatu karyawan PDAM Kota Gorontalo Nama : B (K/2) Gaji Setahun
Rp. 40.286.940
Tunjangan-tunjangan: Tunjangan Suami/Istri
Rp. 3.507.245
Tunjangan Anak
Rp. 3.507.245
Tunjangan Beras
Rp. 3.600.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 24.698.600
Jumlah Tunjangan
Rp. 34.413.090
Penghasilan Bruto
Rp. 74.700.030
Pengurangan : Biaya Jabatan
Rp. 3.735.002
Iuran Pensiun
Rp.
150.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
47.178
Jumlah Pengurangan
Rp. 3.932.180
Penghasilan Netto
Rp 70.767.851
Penghasilan Tidak kena pajak: K/2
Rp 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 40.392.851
PPh Pasal 21 terutang setahun 5% x 40.392.850 = 2.019.643 Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 di atas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan atau dipotong dari gaji karyawan sebesar 2.019.643 per tahun. Karena PPh pasal 21 yang terhutang dipotong dari gaji karyawan maka PPh pasal 21 tersebut tidak boleh dikurangkan dengan
7
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari perusahaan karena sudah dikenakan pada B sebagai wajib pajak PPh pasal 21. Dengan demikian, gaji yang dibawa pulang atau take home pay karyawan B adalah sebesar Rp. 72.680.387 (Rp. 74.700.030 – Rp. 2.019.643). Berikut merupakan rekapitulasi penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap dengan metode gross up pada PDAM Kota Gorontalo.
Tabel 1: Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap PDAM Kota Gorontalo 2013 No
Nama
Penghasilan Bruto/Tahun (Rp.)
1 64,079,305 A 2 74,700,030 B 3 56,833,890 C 4 67,378,180 D 5 54,465,150 E 6 55,158,965 F 7 52,073,075 G 8 63,062,805 H 9 49,094,750 I 10 45,188,750 J 11 36,180,650 K 12 46,795,600 M 13 35,305,775 N 14 45,977,180 O 15 38,435,925 P 16 76,964,645 Q 17 45,000,970 R 18 61,773,345 S 19 45,942,100 T 20 64,527,945 U 21 54,488,040 V 22 49,495,305 W 23 38,766,990 X 24 62,827,255 Y 25 52,992,660 Z 1,337,509,285 JUMLAH Sumber: Data olahan 2015
PKP/ Tahun (Rp.) 37,233,454 40,392,851 23,425,310 33,546,777 23,285,879 25,974,017 19,046,881 33,537,665 18,213,013 18,552,313 9,929,732 13,997,340 7,117,646 11,216,435 12,047,243 44,574,527 12,244,908 34,307,678 19,203,109 28,736,858 21,148,948 22,475,400 12,361,755 27,230,234 25,913,867 575,713,835
PPh Pasal 21 Tahun (Rp.) 1,861,673 2,019,643 1,171,265 1,677,339 1,164,294 1,298,701 952,344 1,676,883 910,651 927,616 496,487 699,867 355,882 560,822 602,362 2,228,726 612,245 1,715,384 960,155 1,436,843 1,057,447 1,123,770 618,088 1,361,512 1,295,693 28,785,692
Take Home Pay/ Tahun (Rp.) 62,217,632 72,680,387 55,662,625 65,700,841 53,300,856 53,860,264 51,120,731 61,385,922 48,184,099 44,261,134 35,684,163 46,095,733 34,949,893 45,416,358 37,833,563 74,735,919 44,388,725 60,057,961 44,981,945 63,091,102 53,430,593 48,371,535 38,148,902 61,465,743 51,696,967 1,308,723,593
Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto per tahun karyawan adalah sebesar Rp. 1.337.509.285, sedangkan PPh pasal 21 yang terutang yang disetor PDAM Kota Gorontalo tiap tahunnya adalah
8
sebesar Rp. 28.785.692 Dimana PPh pasal 21 yang terutang tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp. 1.308.723.593.
Strategi Perencanaan Pajak Dengan Metode Gross Up Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 Salah satu strategi perencanaan pajak adalah metode gross up. Metode gross up merupakan pemberian tunjangan pajak yang diberikan sama besar dengan PPh pasal 21 yang terutang sehingga penghasilan karyawan tersebut akan bertambah akibat penambahan tunjangan pajak tersebut. Untuk menghitung besarnya tunjangan pajak tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Lapisan 1
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95
Lapisan 2
PKP di atas Rp.50.000.000 s/d Rp.250.000.000 Pajak = {(PKP X 15%) – 5 juta} / 0,85
Lapisan 3
PKP di atas Rp.250.000.000 s/dRp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 25%) – 30 juta} / 0,75
Lapisan 4
PKP di atas Rp.500.000.000 Pajak = {(PKP X 35%) – 55 juta} / 0,70
Di bawah ini adalah penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up dari salah satu karyawan PDAM Kota Gorontalo. Tahap - 1 Nama : B (K/2) Gaji Setahun
Rp. 40.286.940
Tunjangan-tunjangan : Tunjangan Suami/Istri
Rp. 3.507.245
Tunjangan Anak
Rp. 3.507.245
Tunjangan Beras
Rp. 3.600.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 24.698.600
9
Jumlah Tunjangan
Rp. 34.413.090
Penghasilan Bruto
Rp. 74.700.030
Pengurangan : Biaya Jabatan
Rp. 3.735.002
Iuran Pensiun
Rp.
150.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
41.178
Jumlah Pengurangan
Rp. 3.932.180
Penghasilan Netto
Rp 70.767.851
Penghasilan Tidak kena pajak: K/2
Rp 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 40.392.851
Karena Penghasilan Kena Pajak ada dilapisan tarif yang ke 1, maka rumus gross up yang dipakai adalah sebagai berikut: Lapisan 1
PKP Rp.0 s/d Rp.50.000.000 Pajak = {PKP X 5%} / 0,95
PKP x 5% Tunjangan Pajak : = 0.95
40.392.851 x 5% = 0.95
= 2.125.940 Tahap - 2 Nama : B (K/2) Gaji Setahun
Rp. 40.286.940
Tunjangan Pajak
Rp. 2.125.940
10
Tunjangan-tunjangan : Tunjangan Suami/Istri
Rp. 3.507.245
Tunjangan Anak
Rp. 3.507.245
Tunjangan Beras
Rp. 3.600.000
Tunjangan Lain-lain
Rp. 24.698.600
Jumlah Tunjangan
Rp. 34.413.090
Penghasilan Bruto
Rp. 76.825.970
Pengurangan : Biaya Jabatan
Rp. 3.735.002
Iuran Pensiun
Rp.
150.000
Jaminan Hari Tua
Rp.
47.178
Jumlah Pengurangan
Rp. 3.932.180
Penghasilan Netto
Rp 72.893.790
Penghasilan Tidak kena pajak: K/2
Rp 30.375.000
Penghasilan Kena Pajak
Rp 42.518.790
PPh Pasal 21 setahun = 5% x 42.518.790 = 2.125.940
Berdasarkan penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up di atas dapat dilihat bahwa PPh pasal 21 yang terutang sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yaitu sebesar Rp. 2.125.940. Dengan penggunaan metode gross up tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dengan Demikian, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay karyawan B adalah sebesar Rp. 74.700.030 (Rp. 76.825.970 - Rp. 2.125.940).
Tabel 2: Rekapitulasi Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Metode Gross Up PDAM Kota Gorontalo 2013 No
Nama
1 2
A B
Penghasilan Bruto/Tahun (Rp.) 66,038,960 76,825,970
PPh Pasal 21 Tahun (Rp.)
1,959,655 2,125,940
Tunjangan Pajak (Rp.)
1,959,655 2,125,940
PPh 21yang masih harus dipotong -
Take Home Pay/ Tahun (Rp.)
64,079,305 74,700,030
11
3 C 58,066,801 4 D 69,143,800 5 E 55,690,723 6 F 56,526,019 7 G 53,075,542 8 H 64,827,945 9 I 50,053,330 10 J 46,165,188 11 K 36,703,267 12 M 47,532,302 13 N 35,680,388 14 O 46,567,519 15 P 39,069,990 16 Q 79,310,673 17 R 45,645,439 18 S 63,579,012 19 T 46,952,790 20 U 66,040,411 21 V 55,601,143 22 W 50,678,221 23 X 39,417,609 24 Y 64,260,425 25 Z 54,356,548 JUMLAH 1,367,810,013 Sumber: Data olahan 2015
1,232,911 1,765,620 1,225,573 1,367,054 1,002,467 1,765,140 958,580 976,438 522,617 736,702 374,613 590,339 634,065 2,346,028 644,469 1,805,667 1,010,690 1,512,466 1,113,103 1,182,916 650,619 1,433,170 1,363,888 30,300,728
1,232,911 1,765,620 1,225,573 1,367,054 1,002,467 1,765,140 958,580 976,438 522,617 736,702 374,613 590,339 634,065 2,346,028 644,469 1,805,667 1,010,690 1,512,466 1,113,103 1,182,916 650,619 1,433,170 1,363,888 30,300,728
-
56,833,890 67,378,180 54,465,150 55,158,965 52,073,075 63,062,805 49,094,750 45,188,750 36,180,650 46,795,600 35,305,775 45,977,180 38,435,925 76,964,645 45,000,970 61,773,345 45,942,100 64,527,945 54,488,040 49,495,305 38,766,990 62,827,255 52,992,660 1,337,509,285
Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa penghasilan bruto setahun karyawan tetap adalah sebesar Rp.1.367.810.013. Sedangkan PPh pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp. 30.300.728 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus metode gross up. Dengan penggunaan metode gross up maka tidak ada PPh pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga take home pay karyawan per tahun adalah sebesar Rp.1.337.509.285
Perbandingan PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up. Tabel 3: Perhitungan PPh Pasal 21 Pada laporan Laba rugi Keterangan Pendapatan Usaha
Sebelum penerapan metode gross up 25.642.299.902.00
Sesudah penerapan metode gross up 25.642.299.902.00
12
(5.480.228.723.01) Biaya Langsung usaha Biaya Umum dan (17.978.354.502.73) Administrasi Tunjangan PPh Pasal 21 353.342.951.96 Pendapatan Lain-lain (49.837.107.87) Biaya Lain-lain 2.487.222.520.35 Laba Usaha Sebelum Pajak 621.805.630.09 PPh Badan Terhutang Sumber: Data olahan 2015
(5.480.228.723.01) (17.978.354.502.73) (30.300.728) 353.342.951.96 (49.837.107.87) 2.456.921.792.35 614.230.448.09
Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa beban pajak perusahaan sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp. 621.805.630.09 (Rp. 2.487.222.520.35 x 25%) dan beban pajak perusahaan sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp. 614.230.448.09 (Rp 2.456.921.792.35 x 25%). Beban pajak sebelum penerapan metode gross up
Rp. 621.805.630.09
Beban pajak sesudah penerapan metode gross up
Rp. 614.230.448.09
Selisih
Rp.
7.575.182
Besarnya efisiensi beban pajak, rumus yang digunakan adalah:
P0 - P1 T= P0
Keterangan: T
= Besarnya % kenaikan (penurunan) perencanaan pajak
P0
= Besarnya pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak dengan metode gross up
P1
= Besarnya pajak penghasilan sesudah perencanaan pajak dengan metode gross up 621.805.630.09 - 614.230.448.09 T= 621.805.630.09 T = 1.2 %
13
Berdasarkan rumus yang digunakan di atas, terdapat selisih sebesar Rp. 7.575.182 atau dengan kata lain terdapat efisiensi beban pajak sebesar 1.2 %. Dengan penerapan metode gross up penghasilan yang dikenakan pajak menurun dan beban pajak yang terutang juga menurun. Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sehingga diperoleh kesimpulan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Tabel 4: Perbandingan Antara Sebelum dan Sesudah Penerapan Metode Gross Up Keterangan
Sebelum penerapan metode gross up Rp. 1,337,509,285
Penghasilan Karyawan PPh Pasal 21 Rp. 28,785,692 (Penerimaan Negara) Take Home Pay Rp. 1,308,723,593 Laba Sebelum Pajak Rp. 2.487.222.520 Beban Pajak Rp. 621.805.630 Sumber: Data olahan 2015
Sesudah penerapan metode gross up Rp. 1,367,810,013
Rp. 30.300.728
Rp.
30,300,728
Rp. 1.515.036
Rp. 1,337,509,285 Rp. 2.456.921.792 Rp. 614.230.448
Rp. 28.785.692 Rp. 30.300.728 Rp. 7.575.182
Selisih
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan nilai yang positif yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan negara. Bagi karyawan sangat diuntungkan karena dengan penerapan metode gross up memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar. Tidak ada lagi PPh pasal 21 yang terutang yang harus dipotong dari penghasilan tiap bulannya karena sudah diberikan perusahaan dalam bentuk tunjangan pajak. Disamping itu, tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan take home pay yang lebih besar. Bagi perusahaan dari segi komersial dengan menerapkan PPh pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya penghasilan karyawan akibat dari pemberian tunjangan pajak tersebut sehingga terlihat seperti suatu pemborosan. Namun secara fiskal akan sangat diuntungkan karena PPh pasal 21 tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan dari penghasilan
14
kena pajak sehingga laba sebelum pajaknya menjadi lebih kecil yaitu turun dan selanjutnya beban pajakpun akan menjadi lebih kecil. Bahkan penurunan beban pajak perusahaan lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga terjadi efisiensi atau penghematan beban pajak lebih besar Selanjutnya bagi negara juga tidak dirugikan karena dengan penerapan metode gross up pajak yang disetor perusahaan menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang diteliti oleh Meiliya (2012), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT. PG. Rajawali Unit PG. Krebet Baru Malang)”. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang siqnifikan dalam penetapan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak penghasilan badan berdasarkan metode gross Up. Dengan metode gross up penghematan yang dapat diperoleh perusahaan dalam menurunkan jumlah PPh Perusahaan adalah sebesar Rp. 24.177.730.368 dari yang sebelum menerapkan metode gross up yakni sebesar Rp. 24.874.401.367.
SIMPULAN Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpukan bahwa besarnya beban pajak perusahaan PDAM Kota Gorontalo sebelum penerapan metode gross up adalah sebesar Rp. 621.805.630. Sedangkan besarnya beban pajak sesudah penerapan metode gross up sebesar Rp. 614.230.448. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 7.575.182 atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sebesar 1.2 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode gross up sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode gross up.
SARAN Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan dan masukan dan
15
penelitian yang akan datang, antara lain: Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross up dalam penghitungan PPh pasal 21. Dengan metode gross up akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, PPh pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang akan diberikan perusahaan namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar. Bagi karyawan, dengan penggunaan metode gross up karyawan tidak perlu menanggung PPh pasal 21-nya dan menerima penghasilannya tanpa dipotong pajak sehingga menghasilkan take home pay yang lebih besar.
DAFTAR PUSTAKA Agnius, Erian. 2011. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap PPh Pasal 21 dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan). Skipsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Damanik, Laloya., Hamzah, Arifin. 2010. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.Ika Utama Trasfer Express. Jurnal Perpajakan. Universitas Sumatra Utara. Medan. Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. Pelaporan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Gloritho. 2009. Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT XYZ Unruk Meminimalkan Beban Pajak Dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan. Skripsi. 2008. Hidayat, Nur., dan Edi Jaenudin. 2006. Penyajian Laporan Keuangan Dalam Kerangka Tax Planning (Studi Kasus Pada PT X Di Bandung). Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi. Imam, 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi). Skipsi. 2013
16
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Meiliya, Imroatus Sholikhah. 2012. Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai upaya Perencanaan Pajak (Studi Pada PT. PG. Rajawali Unit PG. Jurna Perpajakan. Malang ORTax, Tax Centre FISIP Universitas Indonesia, 2012. Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-undang Perpajakan Cetakan III . PT. Integral Data Prima. Jakarta. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ. 2009. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan PelaporanPajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 162/PMK.0.11. 2012. Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor: Per-31/PJ. 2012. Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pohan, Chairil Anwar. 2013. Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Jakarta: Bumi Aksara Rahayuda, I Ketut., I Gst Wayan Murjana Yasa., Ni Nyoman Yuliarini. 2004. Metode Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan:Teori dan Kasus, Edisi4. Jakarta: Salemba Empat. Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak penghasilan. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2000. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
