LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DANMUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG GORONTALO
ARTIKEL Oleh RATNA M. SAHI NIM. 921410013
Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasi
Pembimbing I
Pembimbing II
La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA NIP: 19770507 200501 1 001
Amir Lukum, S.Pd., MSA NIP: 19840501 201012 1 007
1
ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk CABANG GORONTALO
Ratna M. Sahi1, La Ode Rasuli2, Amir Lukum3 Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah, prosedur dan persyaratan serta hambatan di dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Lokasi penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Implementasi akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI baik tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hanya saja, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo akad pembiayaan mudharabah memiliki jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan dengan akad
pembiayaan
musyarakah,
hal
ini
dikarenakan
akad
pembiayaan
mudharabah memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan musyarakah, (2). Prosedur dan persyaratan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diawali dari proses negosiasi antara pihak bank dan calon nasabah dan dilanjutkan dengan proses kelengkapan dokumen serta penandatanganan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah, (3). Hambatan di dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu, terjadi pengurangan omset dan pendapatan yang diterima berkurang.
Kata kunci: Implementasi, Akad, Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah 1
Ratna M. Sahi, Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 2 La Ode Rasuli, S.Pd., SE., MSA, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. 3 Amir Lukum, S.Pd., MSA, Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo.
2
A.
LATAR BELAKANG Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh sebab itu,bank berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Wangsawidjaja, 2012: 1).Di Indonesia lembaga perbankan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan kepada al-Qur’an dan al-Hadits. Bank syariah di Indonesia masih relatif baru yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakatnya merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Namun, diskusi tentang bank syariah sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980 (Kasmir, 2010: 188). Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991 (Kasmir, 2010: 189). Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam pengoperasiannya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, dimana dijauhkan dari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Sehingga transaksi dalam ajaran Islam yang melibatkan dua orang antara pembeli dan penjual tidak boleh ada yang merasa dirugikan, keduanya harus dapat saling bekerja sama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disetujui bersama.Akad adalah ikatan kontrak dua pihak yang telah bersepakat. Hal ini berarti di dalam akad masingmasing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu (Muhammad, 2011: 85).Selain itu juga, salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 3
dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2011: 304). Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah, sama halnya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yang menawarkan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.Hal ini dapat dilihat pada data pembiayaan dibawah ini. Tabel 1: Data Pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Periode Oktober 2013 s/d Februari 2014 Jenis Pembiayaan
Jumlah Nasabah Oktober
November
Desember
Januari
Februari
Murabahah
854
878
903
927
958
Mudharabah
7
7
7
7
7
Musyarakah
146
146
163
162
163
Ijarah
18
18
18
18
13
Al-Qardh
201
172
136
131
125
Sumber: Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, 2014. Dari data pembiayaan di atas,terlihat bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki presentase lebih kecil dari pembiayaan jual beli, selain itu, diantara kedua pembiayaan bagi hasil tersebut, pembiayaan mudharabah-lah yang memiliki jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah. Padahal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada bagi hasil dan bunga. Nasabah lebih cenderung memilih pembiayaan musyarakah karena mereka lebih tertarik untuk sama-sama dalam menyertakan modalsesuai porsi yang disepakati diawal akad dan dalam pengelolaan kegiatan usaha dilakukan secara bersama-sama.Sedangkan pembiayaan mudharabah memiliki jumlah nasabah paling kecil karena pembiayaan ini memiliki risiko yang sangat besar dibandingkan pembiayaan musyarakah. Dalam pembiayaan mudharabah pihak bank memberikan modal sepenuhnya kepada nasabah, dan jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh pihak nasabah.
4
Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Gorontalo”.
B.
KAJIAN TEORITIS
Bank Syariah Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2012: 29).Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (intermediary) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (deficit units). Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) (Sudarsono, 2012: 65). Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuanketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu: produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (services). Akad Akad dalam bahasa arab al-aqd, jamaknya al-uqud, berarti ikatan atau mengikat (al-rabth). Secara etimologi, Al-‘Aqd berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (al-ittifaq). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 70). Menurut Syamsul Anwar dalam Muhlas (2010: 39), bahwa istilah perjanjian disebut akad dalam hukum Islam. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Akad terwujud karena adanya ijab dan kabul serta adanya kesesuaian dengan prinsip syariah. Ijab adalah pernyataan atau 5
penawaran pihak pertama mengenai perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah penerimaan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) ini diadakan untuk menunjukan adanya kesepakatan sukarela timbal balik terhadap akad yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan adanya kesesuaian dengan prinsip syariah, artinya seluruh klausul dalam akad yang diperjanjikan oleh para pihak sah apabila sesuai atau sejalan dengan prinsip hukum Islam. Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati dan Wasilah, 2011: 120). Firman Allah dalam surat 73 ayat 20, “Mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”. Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan PSAK No. 105 mendefinisikan Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana (Suwiknyo, 2010: 76). Pembiayaan Berdasarkan Akad Musyarakah Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90). PSAK No. 106 mendefinisikan Musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana (Suwiknyo, 2010: 103). Berdasarkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, mendifinisikan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 6
masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masingmasing. C.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan
secara
benar,
dibentuk
oleh
kata-kata
berdasarkan
teknik
pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2013: 25). Sedangkan Penelitian deskriptif menurut Arikunto (1998: 309) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menunjuk apa adanya pada saat peneliti dilakukan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Dalam hal ini, penelitian terfokus pada Analisis Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2002: 146). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan bagian Marketing Pembiayaan, Support Pembiayaan, dan Operasional
7
pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti: data pembiayaan Bank Muamalat Cabang Gorontalo, profil lokasi penelitian Bank Muamalat Cabang Gorontalo, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Bank Muamalat Cabang Gorontalo, prosedur dan persyaratan dalam pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dan format akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih ke teknik analisis data dengan metode analisis data menurut Spradley, dimana analisis yang digunakan tidak terlepas dari keseluruhan proses penelitian yang terdiri atas: pengamatan
deskriptif,
analisis
domein,
pengamatan
terfokus,
analisis
taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponensial, dan diakhiri dengan analisis tema.
D.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo produk pembiayaan yang menggunakan prinsip jual-beli yaitu pembiayaan murabahah, yang menggunakan prinsip sewa yaitu pembiayaan ijarah, sedangkan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan yang terakhir yaitu pembiayaan Al-Qardh. Pernyataan di atas diungkapkan oleh informan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Operasional Pembiayaan yang mengatakan: “Pembiayaan yang ada dibank muamalat itu ada pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan al-qard” Akad pembiayaan bagi hasil yang dipakai dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah terutama pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Hal ini senada dengan 8
apa yang disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Operasional Pembiayaan, berikut ini merupakan hasil wawancara: “Kalo untuk produk-produk pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil itu mudharabah dan musyarakah” Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib) (Sudarsono, 2008: 78). Hal ini sama seperti yang disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Operasional Pembiayaan, berikut ini hasil wawancaranya: “Kalau akad pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam hal ini sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) selaku pengelola dana, dimana kita sebagai pihak bank menyediakan modal sepenuhnya sedangkan nasabah dia hanya akan mengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha yang akan dijalankan nantinya” Selain itu pula, dalam akad pembiayaan mudharabah ini pengelolaan kegiatan usaha dipercayakan sepenuhnya kepada nasabah (mudharib) dan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo tidak ikut andil di dalam pengelolaan kegiatan usaha tersebut tetapi pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo hanya akan melakukan pengawasan. Pada akad pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, pembagian hasil usahanya dibagi antara kedua belah pihak yaitu pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dan pihak nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan rata-rata nisbah yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dengan akad pembiayaan mudharabah ini sebesar 14% dimana keuntungan usahanya dibagi sesuai kesepakatan diawal akad dan modal pada pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diserahkan dalam bentuk uang tunai dengan jangka waktu usaha yang ditetapkan 10-15 tahun, dan paling lama usaha dijalankan sampai 15 tahun. Hal ini disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Operasional Pembiayaan, berikut ini merupakan hasil wawancara:
9
“Kalau jangka waktu dikita ini terserah nasabah maunya berapa, cuman dia paling lama itu ditetapkan 10-15 tahun. Paling lama itu 15 tahun” Dalam aplikasinya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, pembiayaan mudharabah hanya diberikan pada koperasi. Hal ini disebabkan pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan musyarakah. Oleh sebab itu, pengembalian pembiayaan baik dengan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini dilakukan secara angsuran. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Operasional Pembiayaan, berikut ini merupakan hasil wawancara: “Untuk mudharabah hanya koperasi, sedangkan untuk musyarakah yaitu koperasi, pembelian rumah, dan untuk usaha baik usaha untuk pembiayaan rekening Koran” Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang lebih besar dan jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan pembiayaan musyarakah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Marketing Pembiayaan: Kalau musyarakah, ini melihat dari porsi modal. Kalau mudharabah, porsi modal terbesarnya itu pihak bank, bank sebagai penyedia modal kemudian nasabah sebagai pengelola dan disitu berarti mengapa mudharabah itu hanya sedikit yang mengambil dibank muamalat karena kita melihat, disitu karena bank sepenuhnya memberikan modal yang mengelola ini entah dia mau untung atau rugi yang mengelola tetap tiap bula dia mendapatkan keuntungan sehingga bank muamalat kurang dalam memberikan pembiayaan dalam hal mudharabah, berbeda dengan musyarakah, nasabah ikut andil dalam porsi modal, porsi modalnya minimal 30% nasabah dan 70% bank, dalam hal musyarakah modal kerja seandainya terjadi halhal yang tidak diinginkan otomatis kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal itu. Itulah mengapa musyarakah lebih banyak diminati dari pada mudharabah. Selain pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah juga termasuk dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2008: 10
76).Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Marketing pembiayaan: Akad pembiayaan musyarakah dikita dikenal dengan akad kerjasama usaha dimana masing-masing memberikan porsi dana dana didalam usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan usaha akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati didalam akad dan kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, nasabah sebagai mitra kerja ikut andil dalam porsi modal, porsi modalnya minimal 30% nasabah dan 70% bank dalam hal musyarakah modal kerja. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan otomatis kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan porsi modal tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah ini pula, porsi modal pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo lebih besar dari nasabah. Pernyataan di atas disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian marketing pembiayaan: “musyarakah, nasabah ikut andil dalam porsi modal, porsi modalnya minimal 30% nasabah dan 70% bank, dalam hal musyarakah modal kerja seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan otomatis kerugian ditanggung bersama berdasarkan porsi modal itu. Itulah mengapa musyarakah lebih banyak diminati dari pada mudharabah”. Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo pembiayaan musyarakah diberikan dalam bentuk uang tunai, dimana pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati dan pengembalian pembiayaan dengan akad pembiayaan musyarakah ini dilakukan secara angsuran perbulan sehingga bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing. Jangka waktu yang ditetapkan pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo dalam pembiayaan musyarakah ini sama seperti pada pembiayaan mudharabah yaitu sampai 15 tahun. Hal ini diungkapkan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Marketing Pembiayaan: Kalau jangka waktu dikita ini terserah nasabah maunya berapa, cuman dia paling lama itu ditetapkan 10-15 tahun. Paling lama itu 15 tahun. Bagi hasil yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo berdasarkan pembiayaan musyarakah, ditentukan pula pada nisbah
11
bagi hasil. Adapun nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah ini sebesar 14,50%-16%, sedangkan untuk musyarakah Mutanakisah dan PLH untuk rekening koran itu sebesar 15%-16%. Hal ini diungkapkan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Marketing Pembiayaan: “Diawal akad, musyarakah dia nisbah yang dikasih untuk nasabah sesuai kesepakatan bersama, entah dia mau sesuai modalnya itu apa dia mau 22% atau 23% hal ini sudah disepakati diawal akad”. Pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo terdiri atas: musyarakah mutanakisah, musyarakah Hunian Syariah, musyarakah Investasi dan musyarakah modal kerja. Musyarakah modal kerja seperti: penggunaan dana untuk modal usaha tapi disini bank ikut serta dalam porsi modal usahanya, untuk musyarakah investasi misalnya untuk pembelian ruko, toko masuk dalam musyarakah investasi, sedangkan untuk musyarakah hunian syariah yaitu kredit pembelian rumah (KPR) dan musyarakah mutanakisah itu masuk
pada
pembiayaan
hunian
syariah.
Seperti
yang
diungkapkan
olehkaryawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian Marketing Pembiayaan: “untuk musyarakah yaitu koperasi, pembelian rumah, dan untuk usaha baik usaha untuk pembiayaan rekening Koran”. Selain itu juga hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian operasional Pembiayaan: “Pembiayaan musyarakah terdiri dari:musyarakah mutanakisah, musyarakah Hunian Syariah, musyarakah Investasi dan musyarakah modal kerja. Musyarakah modal kerja seperti: penggunaan dana untuk modal usaha tapi disini bank ikut serta dalam porsi modal usahanya, untuk musyarakah investasi misalnya untuk pembelian ruko, toko masuk dalam musyarakah investasi, sedangkan untuk musyarakah hunian syariah yaitu kredit pembelian rumah (KPR) sedangkan mutanakisah itu masuk pada pembiayaan hunian syariah. Prosedur dan Persyaratan Akad Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo Prosedur
dan
persyaratan
penyaluran
dana
berdasarkan
Akad
Pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diawali dari proses negosiasi antara pihak bank dan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Proses negosiasi tersebut dilakukan pada saat nasabah yang akan melakukan pembiayaan datang ke Bank
12
Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo nasabah akan berdiskusi langsung dengan pihak bank, pada awalnya pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo akan bertanya terlebih dahulu kepada pihak nasabah tentang pembiayaan apa yang diinginkan oleh pihak nasabah, untuk memperjelas produk pembiayaan yang ada di bank, pihak bank akan menyampaikan kembali tentang pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo itu sendiri baik terkait proses pembiayaannya, nisbah bagi hasil, akad yang digunakan dan lain sebaginya, nantinya disesuaikan dengan akad yang akan digunakan oleh pihak bank. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian operasional Pembiayaan: “Pertama kita tanya dulu, nasabah ini mau pembiayaan apa? Ya kita menyesuaikan dengan akad yang digunakan, seperti yang saya bilang tadi, sebelum akad dikeluarkan nasabah harus melengkapi berkas-berkas dokumen-dokumen yang disediakan, dokumen awal itu seperti tadi, dia harus ada buku rekening dulu, dia harus ada KTP, berkas-berkas umum dulu itu seperti tadi, nanti untuk akadnya ini, setelah perlengkapan berkas itu kemudian keluar akad, nah misalnya akad mudharabah atau misalnya musyarakah KPR, KPR itu berarti pembelian rumah, nah kita liat lagi akad dari musyarakah pembelian rumah ini kelengkapan berkasnya apalagi yang harus dilengkapi, nah untuk musyarakah KPR ini juga kan dia harus ada dari pihak depeloper juga kan, surat penewaran rumah harus dilengkapi jadi ada dua proses sebelum akad dan sesudah akad. Jadi kalau sebut akad itu tadi buku tabungan, fotocopt KTP, fotocopy kartu keluarga itu harus disediakan dulu, fotocopy NPWP, nanti pada saat sudah jelas baru kita keluarkan akad terus kita minta lagi ada surat penawaran dari depeloper”. Sebelum akad ini dikeluarkan, nasabah harus melengkapi berkas-berkas berupa kelengkapan dokumen dan persyaratan di dalam akad yang akan disediakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Berikut ini hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo bagian operasional Pembiayaan: Jadi dalam berkas-berkas itu baik Mudharabah dan musyarakah itu ada kelengkapan dokumen pembiayaan yang harus dilengkapi nasabah. Pertama itu Kelengkapan Dokumen yang terdiri atas: Pont Aplikasi, Brand Sertificate, Brand Sertificate ini yang mengeluarkan pihak bank muamalat cabang, Data Karakter dan Surat Pernyataan Nasabah. Kemudian yang kedua, Dokumen Profil Nasabah. Dokumen Profil Nasabah ini harus termuat Foto Nasabah dan Foto Pasangan, KTP, NPWP, Kartu Keluarga bagi yang sudah menikah, 13
kemudian Akta Nikah atau Akta Cerai. Yang ketiga, Dokumen Umum Nasabah harus ada Surat Keterangan Kerja Nasabah, Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan, Fotocopy Mutasi Rekening 3 Bulan terakhir, Surat Pajak, Surat Keterangan Kerja. Kemudian yang ke empat Dokumen Umum Nasabah. Dokumen umum nasabah ini kalau dia nasabah ini perusahaan tapi kalau nasabah perorangan tidak perlu mengisi dokumen umum nasabah. Dokumen umum nasabah ini terdiri atas: Laporan Keuangan Perusahaan, Buku Catatan Transaksi Perusahaan, Mutasi Rekening dimana dokumen ini hampir sama dengan dokumen umum nasabah yang dijelaskan sebelumnya hanya saja dokumen ini lebih ke perusahaan. Terus yang kelima, ada Dokumen Legalitas terdiri dari Surat Penawaran RAB, Surat Izin Mendirikan Bangunan PBB, sama BCKE, dan yang terakhir itu Dokumen Tambahan, terserah itu ada dokumen tambahan permintaan dari bank tentang tambahan-tambahan lain.Persyaratan administrasi untuk pengajuan pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah sebagai berikut: Untuk indididu yaitu Surat Permohonan Pembiayaan, KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah (bila sudah menikah), NPWP, Slip Gaji, SK Pengangkatan, Rekening Bank, Jaminan dan KTP yang tertera pada Surat Penawaran RAB. Sedangkan untuk Institusi/Perusahaan yaitu Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan, Neraca dan Laba Rugi, Surat Pembiayaan, NPWP dan Rekening Bank”. Jika berkas-berkas di atas tersebut sudah diselesaikan maka akan dikeluarkan akad, dalam akad tersebut berisi perjanjian antara pihak bank dan pihak nasabah yang akan melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. Setelah kelengkapan dokumen dan persyaratan akad dipenuhi para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani akad tersebut untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad tersebut. Hambatan Di Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo Hambatan ataupun permasalahan yang sering ditemui oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu, pada pihak nasabah mengalami pengurangan omset dari yang sebelumnya, sehingga kemampuan membayarnya itu akan berkurang dan pendapatan yang akan diterima oleh pihak bank tidak akan tetap disebabkan pendapatan yang diterima nasabah itu menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak bank mencari tau tentang permasalahan itu dengan merevisi dan mengecek kembali.
14
Mengatasi resiko dari pembiayaan mudharabah itu sendiri baik itu resiko usaha maupun perorangan, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mengambil tindakan seperti, bagi nasabah yang usahanya mengalami kendala dan nasabah tersebut tidak mampu lagi melunasi hutangnya karena usaha yang dijalankan tersebut mengalami kendala maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dari nasabah tersebut sesuai kesepakatan diawal akad. Sehingga hal ini kurang efektif atau belum sesuai dengan cara penyelesaian pembiayaan yang bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah, selain itu pula Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo mengalami penurunan pendapatan. E.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
yang
dikemukakansebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1.
Implementasi akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI baik tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hanya saja, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo akad pembiayaan mudharabah memiliki jumlah nasabah yang sangat kecil dibandingkan dengan akad pembiayaan musyarakah, hal ini dikarenakan akad pembiayaan mudharabah memiliki tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan pembiayaan musyarakah
2.
Prosedur dan persyaratan penyaluran dana berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo diawali dari proses negosiasi antara pihak bank dan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan
proses kelengkapan
dokumen
dan
penandatanganan
akad
pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 3.
Hambatan didalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo yaitu, terjadi pengurangan omset.
15
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti untuk pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo, yaitu meningkatkan kembali sosialisasi mengenai produk perbankan syariah di Bank Muamalat
Indonesia
Cabang
Gorontalo
pengawasan terhadap usaha yang
itu
sendiri
dan
meningkatkan
dijalankan nasabah terutama pada
pembiayaan mudharabah yang memiliki tingkat resiko yang lebih besar dan mampu meningkatkan pembiayaan mudharabah dengan meminimalisir resiko yang akan terjadi.
DAFTAR PUSTAKA Anshori, Abdul Ghofur. 2007. Perbankan Syariah Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani Arifin, Zainul. 2002. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Cetakan Pertama. Jakarta: AlvaBet Arikunto, Suharsimi, 1998. Manajemen Penelitian. Cetakan Kedua, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta. Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Indriantoro, N., dan B. Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama, Yogyakarta: LPFE Yogyakarta Jonathan Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Yogyakarta. Andi Kasmir. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi enam, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada Muhammad. 2011. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Satori, D., dan A. Komariah. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. 2004. Akuntansi Perbankan Syariah. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Jakarta: LPFE Usakti Solihin, Ahmad Ifham. 2008. Ini Lho, Bank Syariah. Jakarta: Hamdalah Sudarsono, Heri. 2012. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi Keempat, Yogyakarta: Ekonisia Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta Susilo, Sri. Dkk. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Salemba Empat
16
