LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA Oleh IFRIANTO S. RAHMAN NIM. 271411048
Telah diperiksa dan disetujui oleh : PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Weny A. Dungga, SH., MH NIP. 196805222001121001
Nirwan Junus, SH., MH NIP. 196906022000032001
Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Hukum
SUWITNO .Y. IMRAN SH.,MH NIP 198306222009121004
1
EFEKTIFITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN GORONTALO UTARA
Ifrianto S. Rahman Pembimbing I: Weny A. Dungga Pembimbing II: Nirwan Junus
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan tentang bagaimana efektifitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap efektifitas pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan oleh Peneliti bersifat yuridis empiris, dan objek penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap mekanisme pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara belum terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil jawaban para responden berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator yaitu 1) kesederhanaan 2) kejelasan dan kepastian 3) keterbukaan 4) keadilan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara menandakan bahwa tingkat pelayanannya belum maksimal, namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan
1
Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah- masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala ekstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pemakai jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik- baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan suatu indikator yang penting bagi keberhasilan pelayanan publik dimana semakin besar manfaat yang dirasakan publik, semakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan oleh aparat sebaliknya tingkat kepuasan yang rendah mengindikasikan buruknya sistem pelayanan aparat publik.1 Namun dalam perjalanannya masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Telah banyak cerita atau pengalaman dan sebagian atau bahkan hampir semua masyarakat sebagai pengguna dari pelayanan publik yang mengeluhkan terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh instansi Pemerintahan. Sampai akhir tahun 2010, masyarakat masih belum memiliki kepastian dalam hal biaya dan waktu dalam memperoleh pelayanan publik, terutama yang diberikan oleh birokrasi pemerintah dan kepolisian. Mekanisme pasar yang didorong melalui Kebijakan kompetitif, lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsif dan inovatif. Sebaliknya mekanisme administrasi masih mengidap penyakit birokrasi, seperti lamban, berbelit-belit dan kurang berkualitas. Secara empirik
1
Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara hal. 63-64 Lijan Poltak Sinambela, 2006,
2
kualitas pelayanan publik yang terjadi selama ini masih rendah dengan bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.2 Rendahnya kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara juga dapat di lihat dari kualitas pelayanan kependudukan, masih terdapat banyak keluhan dari masyarakat mengenai kualitas layanan instansi tersebut seperti pembuatan KTP, KK, Akta dan Surat kependudukan lainnya masih sulit dan memerlukan waktu lama di bandingkan dengan waktu normal penyelesainnya bisa lebih dari sehari. Begitu juga pembuatan KK dan Akta yang waktu normal pembuatannya tiga hari, tapi realisasinya lebih dari tiga hari. Oleh karena itu kan banyak masyarakat yang mengeluh jengkel atas layanan publik yang mereka peroleh. Penurunan kinerja pegawai dapat dilihat dari data Kepemilikan KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang belum di cetak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Selama dua Tahun terakhir di bawah ini: Tabel 1 Kepemilikan KTP, KK dan Akta Kelahiran 2013 dan 2014 Tahun KTP Kartu Akta Keluarga Kelahiran 2013 52.06 % 49.28% 64,65% 2014 56,02% 43.70% 79.15% Sumber: DISDUKCapil Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dan 2014 Dari Tabel di atas terlihat bahwa tingkat kepemilikan KTP, KK, dan Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Selama dua Tahun terakhir ada peningkatan, tapi pada Kepemilikan KK pada tahun 2013 ialah 49,28% namun pada tahun 2014 menurun menjadi 43,70%. Tentunya jumlah tersebut masih tinggi dalam kepemilikan KK yang belum di cetak. Dari fenomena di atas dapat di lihat bahwa kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara masih rendah.
2
Deddy Pandji Santoso, Bandung. hal. 6
Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat, (Makalah),
3
Dari uraian di atas, penulis dapat merumuskan rumusan masalah yakni (1) Bagaimana mekanisme pelayanan administrasi kependudukan
pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara dan (2) Apa faktor yang menghambat pelayanan adminsitrasi kependudukan
pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. A. Metode Penulisan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis empris. Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan sasaran penelitian yaitu perangkat pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. Teknik Penarikan Sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Random Sampling yaitu teknik ini di lakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi anggota sampel. Adapun cara untuk mengumpulkan data tersebut, peneliti menggunakan analisis deskritif kualitatif. B. Hasil dan Pembahasan. 1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Gorontalo. Ibu kotanya adalah Kwandang. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara merupakan perjuangan dari seluruh masyarakat yang awalnya terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu; Kecamatan Kwandang, Atinggola, 4
Anggrek, Sumalata dan Tolinggula. Perjuangan masyarakat Kabupaten Gorontalo tersebut di motori oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipelopori oleh Tokoh Muda Bapak Thoriq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I salah seorang putra terbaik dari Kecamatan Sumalata.3 Kabupaten Gorontalo Utara di pimpin oleh Penjabat Bupati Bapak Hamdan Datunsolang (2007-2008). Setelah pelaksanaan Pemilihan Langsung Bupati Tahun 2008, yang terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati adalah Bapak Drs. H. Rusli Habibie dan H. Indra Yasin, SH, MH (Periode 2008-2013). Namun, pada Tahun 2012 Bapak Drs. Rusli Habibie terpilih menjadi Gubernur Propinsi Gorontalo, sehingga digantikan oleh Bapak H. Indra Yasin untuk melanjutkan periode kepemimpinan Rusli Habibie, yaitu 2012-2013. Kemudian setelah pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013, yang terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati adalah pasangan H. Indra Yasin, SH, MH dan Drs. H. Roni Imran (Periode 2013-2018).4 2. Pembahasan Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini adalah pelayanan Administrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara. Yang menjadi batasan dalam penelitian ini yaitu berupa pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP). a. Mekanisme pelayanan administrasi kependudukan
pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara merupakan
urusan wajib bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten secara teknis sesuai dengan Undang-Undang 24 Tentang Administrasi Kependudukan dimana instansi yang memiliki kewenangan
3
Profil Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2014 Ibid
4
5
dalam hal penertiban dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.5 Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
Gorontalo
Utara
mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewengan otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daeran Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03);memiliki tugas pokok membantu sebagian tugas Bupati dalam Penyelenggaraan sebagaian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.6 1. Mekanisme pelayanan Kartu Keluarga Kartu keluarga adalah kartu yang memuat nama – nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga di berikan atau keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di tanda tangani oleh kepala keluarga, RT, RW, dan pejabat yang
5
Drs. H. Kardiat Tomayahu, M.Pd, Kadis, “Wawancara” Tanggal 25 Februari 2015 Ibid.
6
6
mengeluarkan. Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga ( KK ) di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai berikut :7
3)
4) a) b) c) d) e) 5)
1) KK baru bagi penduduk WNI meliputi : a) Surat Pengantar dari RT/RW Desa (Formulir F1-06) b) Data Anggota Keluarga (Formulir F1-01) c) Foto Kopy atau menunjukan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan; d) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang Pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau e) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. f) Bagi yang membuat KK baru, karena baru menikah menyertakan KK lama suami-istri. 2) KK Baru bagi Orang Asing Tinggal Tetap meliputi : a) Foto Kopy Paspor; b) Foto Kopy KITAP; c) SKTT; d) STMD/SKLD dari Kepolisian; e) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD). KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK, bagi penduduk yang mengalami kelahiran a) KK lama; dan b) Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran. KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI meliputi : KK lama anggota keluarga yang akan menumpang; KK yang akan ditumpangi; Ijasah bagi yang telah sekolah; Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang Pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a) KK lama atau KK yang ditumpangi;
7
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo
7
b) Paspor; c) Izin Tinggal Tetap; dan d) Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. 6) KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap, meliputi : a) KK lama; b) Surat Keterangan Kematian; atau c) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk yang Pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7) KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap, meliputi : a) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepala Desa/Lurah; b) KK yang rusak; c) Foto Kopy atau menunjukan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau d) Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing. Setelah persyaratan tersebut di atas terpenuhi, maka mekanisme pelayanan adalah;8 1) Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga di Desa a) Penduduk datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT/RW, mengisi dan menandatangani formulir permohonan Kartu Keluarga (KK); b) Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c) Petugas registrasi melakukan vefikasi dan validasi data penduduk; d) Kepala Desa menandatangani formulir permohonan KK; dan e) Setelah formulir permohonan KK ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan ke Penduduk untuk diteruskan ke kantor Kecamatan. 2) Prosedur dan Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: a) Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga (KK). 3) Tempat Pelaksanaan Pelayanan a) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b) Mobile ke Kecamatan, Desa hingga ke Dusun se-Kabupaten Gorontalo Utara 4) Pejabat Pengelola Pelayanan : a) Petugas Loket 2 (dua) orang b) Operator SIAK c) Verifikator : 1) Kepala Seksi Identitas Penduduk 8
Ibid
8
2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data d) Supervisor : 1) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan e) Administrator/Pejabat Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5) Waktu Penyelesaian : 1 (hari) selesai. 6) Jam Pelayanan : Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 16.00 Wita Jum’at : Jam 08.00 s/d 15.30 Wita 7) Tarif Retribusi; Gratis 2.
Mekanisme Pelayanan KTP Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti
diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Persyaratan untuk pengurusan pengambilan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) sebagai berikut :9 1) KTP Baru, bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI), meliputi : a) Telah berusia 17 (tujuh belas ) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b) Surat Pengantar RW/RT dan Kepala Desa/Lurah; c) Foto Kopy KK; d) Foto Kopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; e) KTP Lama; f) Foto Kopy Akta Kelahiran; dan g) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena Pindah. 2) KTP Baru bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi : a) Telah berusian 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b) Foto Kopy KK; c) Foto Kopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; d) Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran; 9
Ibid
9
e) Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan f) Surat Keterangan Catatan Kepolisian; 3) KTP karena hilang atau rusak bagi Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi : a) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak; b) Foto Kopy KK; dan c) Pasport dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. 4) KTP karena Pindah Datang bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi : a) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan b) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah. 5) KTP karena perpanjangan bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi : a) Foto Kopy KK; b) KTP Lama dan foto kopy Paspor; c) Foto Kopy Izin Tinggal Tetap; dan d) Foto Kopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap. 6) KTP karena perubahan data bagi WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap, meliputi : a) Foto Kopy KK; b) KTP lama; dan c) Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. 7) Prosedur dan Tata Cara Pelayanan di Desa a. Penduduk datang sendiri ke kantor Desa dengan membawa persyaratan; b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga Negara Indonesia; c. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; d. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data dan menyerahkan kepada Kepala Desa untuk ditandatangani; dan e. Setelah ditandatangani formulir diberikan kembali kepada penduduk untuk dilaporkan ke kecamatan. 8) Prosedur dan Tata Cara Penerbitan KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: a. Penduduk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas yang ditandantangani oleh Kepala Desa mengetahui Camat; b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; c. Petugas registrasi melakukan perekaman database kependudukan; d. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk. 9) Tempat Pelaksanaan Pelayanan a) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b) Mobile ke Kecamatan, Desa hingga ke Dusun se Kabupaten Gorontalo Utara 10) Pejabat Pengelola Pelayanan : 10
11)
12) 13)
14)
a. Petugas Loket 2 (dua) orang b. Operator SIAK c. Verifikator : 1). Kepala Seksi Identitas Penduduk 2). Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data d. Supervisor : e) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk f) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan g) Administrator/Pejabat Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jam Pelayanan : Senin s/d Kamis : Jam 08.00 s/d 16.00 Wita Jum’at : Jam 08.00 s/d 15.30 Wita Tarif Retribusi : Gratis Sarana Pengaduan : a) Kotak Saran; b) Tatap Muka Dengan Pejabat Supervisor/Administrator Pejabat Pengambil Keputusan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara di
hampir setiap harinya melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Adapun jumlah pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat selama Tahun 2014 sebagai berikut : 1) Data Pelayanan Kartu Keluarga (KK) Tabel 7 Data Kepemilikan Kartu Keluarga KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA (KK) KELUARGA KODE
KECAMATAN
SUDAH CETAK KK
BELUM CETAK KK
n(Klrg)
n(Klrg)
(%)
(%)
n(Klrg)
(%)
750501
ATINGGOLA
1.898
5,58
1.463
4,30
3.361
9,88
750502
KWANDANG
5.341
15,71
3.042
8,95
8.384
24,65
750503
ANGGREK
2.888
8,49
1.939
5,70
4.827
14,19
750504
SUMALATA
1.361
4,00
1.600
4,70
2.961
8,71
11
750505
TOLINGGULA
1.085
3,19
1.774
5,22
2.859
8,41
750506
GENTUMA RAYA
1.356
3,99
1.300
3,82
2.656
7,81
750507
TOMILITO
1.644
4,83
1.002
2,95
2.646
7,78
750508
PONELO
758
2,23
344
1,01
1.102
3,24
750509
MONANO
1.264
3,72
590
1,73
1.854
5,45
750510
BIAU
645
1,90
754
2,22
1.399
4,11
750511
SUMALATA TIMUR
905
2,66
1.053
3,10
1.958
5,76
7505
KAB. GORONTALO UTARA
19.145
56,30
14.861
43,70
34.007
100,00
Sumber Data: DISDUKCapil Kab. Gorontalo Utara Tahun 2014 Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 34.007 kepala keluarga, yang sudah memiliki Kartu kelurga sudah mencapai 56,30%, sedangkan yang belum memiliki kartu keluarga mencapai 43,70%. Jumlah kepala keluarga yang belum memiliki kartu keluarga tersebut masih menunjukan angka yang relatif besar. 2). Data kepemilikan KTP Tabel 8 Data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) KEPEMILIKAN KTP PENDUDUK WAJIB KTP KODE
KECAMATAN
SUDAH CETAK KTP LAK-LAKI
BELUM CETAK KTP
PEREMPUAN
LAK-LAKI
PEREMPUAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
(%)
(Jiwa)
4.253
4,94
4.054
4,71
(%)
750501
ATINGGOLA
1.734
2,02
1.613
1,88
2.519
2,93
2.441
2,84
8.307
9,66
750502
KWANDANG
5.976
6,95
5.932
6,90
4.724
5,49
4.777
5,55 10.700 12,44 10.709 12,45 21.409
24,89
750503
ANGGREK
2.645
3,07
2.180
2,53
3.655
4,25
3.681
4,28
6.300
7,32
5.861
6,81 12.161
14,14
750504
SUMALATA
1.218
1,42
1.150
1,34
2.664
3,10
2.511
2,92
3.882
4,51
3.661
4,26
7.543
8,77
750505
TOLINGGULA
1.364
1,59
1.291
1,50
2.363
2,75
2.316
2,69
3.727
4,33
3.607
4,19
7.334
8,53
750506
GENTUMA RAYA
1.639
1,91
1.653
1,92
1.761
2,05
1.650
1,92
3.400
3,95
3.303
3,84
6.703
7,79
750507
TOMILITO
1.815
2,11
1.662
1,93
1.578
1,83
1.602
1,86
3.393
3,94
3.264
3,79
6.657
7,74
12
750508
PONELO
653
0,76
626
0,73
697
0,81
737
0,86
1.350
1,57
1.363
1,58
2.713
3,15
750509
MONANO
902
1,05
889
1,03
1.450
1,69
1.402
1,63
2.352
2,73
2.291
2,66
4.643
5,40
750510
BIAU
709
0,82
693
0,81
1.122
1,30
1.034
1,20
1.831
2,13
1.727
2,01
3.558
4,14
750511
SUMALATA TIMUR
695
0,81
643
0,75 1.843
2,85 4.992
5,80
7505
KAB. GORONTALO 19.350 22,49 18.332 21,31 24.376 28,34 23.962 27,86 43.726 50,83 42.294 49,17 86.020 100,00 UTARA
2,14 1.811
2,11 2.538
2,95 2.454
Sumber Data: DISDUKCapil Kab. Gorontalo Utara Tahun 2014 Berdasarkan data pada tabel tersebut, bahwa penduduk yang wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjumlah 86.020 jiwa. Yang sudah memiliki KTP berjumlah 37.682 jiwa atau 43.80%, sedangkan yang belum memiliki KTP mencapai 48.338 jiwa atau 56.20%. Dengan demikian, bahwa jumlah penduduk yang wajib KTP yang belum memiliki KTP masih relatif besar jumlahnya. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka sebagai pelayanan publik yang mendapat kepercayaan dari masyarakat, mereka harus senantiasa mengacu pada kepuasan total para pelanggan yang merupakan tujuan pokok dalm pemberian pelayanan. Karena itu perbaikan kualitas hendaknya secara terus menerus/berkesinambungan mengenai persepsi masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo Utara akan tergambar dalam uraian dengan mengacu pada beberapa indikator, yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan, keadilan yang merata, ketetapan waktu, Kecakapan (kemampuan). b. Faktor yang menghambat pelayanan adminsitrasi kependudukan
pada
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang kemudian menjadi penghambat atau pun pendukung jalannya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara ; 1. Sumber Daya Aparatur. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sangat dibutuhkan aparatur – aparatur pemerintah yang memiliki
13
kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai pelayanan publik. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan keilmuan atau wawasan maupun dari segi kemampuan yang dimiliki, aparat yang mempunyai kreativitas dalam pelaksanaan tugas senantiasa mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan fungsi pelayanan dan menempatkan disiplin serta tanggung jawab sebagai prinsip utama. Untuk itu, apabila aparat yang kurang memiliki sumber daya manusia, aparat yang dimaksud maka kemungkinan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. 2. Kesadaran Masyarakat. Sesuai pengamatan di lapangan, ada beberapa masyarakat yang kurang memahami dan menyadari dengan pengurusan yang seharusnya sudah wajib di miliki. olehnya itu, ketika akan melakukan pengurusan seperti KK, KTP, dan Akte Kelahiran, keinginan mereka itu segera selesai dengan cepat tetapi mereka kadang memperhatikan apa yang seharusnya menjadi persyaratan. 3. Sarana dan Prasarana. Dari hasil wawancara dengan kepala desa sarana dan prasarana yang ada di kantor sudah cukup memadai dan sangat menungjang jalannya pelayanan walaupun sarana dan prasaranya sederhana. C. Kesmpulan dan Saran 1. Kesimpulan Pendapat
masyarakat
terhadap
mekanisme
pelayanan
adminsitrasi
kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil jawaban para responden berdasarkan hasil penelitian dilihat dari indikator yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keterbukaan,
keadilan
yang
merata,
(kemampuan).
14
ketetapan
waktu,
Kecakapan
Adapun mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan adminsitrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil penlitian adalah sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat. 2.Saran Dengan melihat persepsi apartur pemerintah daerah dalam tugas, pokok dan fungsi pelayanan ditinjau dari sikap dan norma-norma, sopan santun dalam pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan tersebut, diharapkan pemerintah sebagai pelaku utama atau pengendali jalannya sistem pemerintahan agar bisa lebih meningkatkan pelayanan khususnya layanan dibidang administrasi kependudukan dan lebih dekat serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan kualitas, kemudahan, ketapatan waktu, ekonomis, serta keamanan dalam memberikan pelayanan agar
pemerintah
lebih
memperhatikan,
menjaga dan merawat sarana prasarana yang telah ada. Kurangnya kesadaran masyarakat akan prosedur yang seyognya dilengkapi dalam memperoleh suatu pelayanan menjadi suatu factor penghambat dalam prosedur pelayanan, maka dari itu masyarakat harus lebih memahami dan memperhatikan prosedur dalam memperoleh pelayanan. Jadi pemerintah lebih bekerja keras untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan.
DAFTAR PUSTAKA Pandji Santoso, Deddy, t.t., Efektivitas Pelayanan Publik Jalan Di Tempat, (Makalah), Bandung. Sinambela, Lijan Poltak, et.al. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
15
