LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL “PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO DALAM MEMINIMALISIR KONVERSI SEMPADAN DANAU LIMBOTO MENJADI PERMUKIMAN BEBAS” Di ajukan oleh : M. SOFYAN MOPANGGA NIM: 271 411 167

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Johan Jassin, SH.,MH NIP :19540625 198102 1 001

Nirwan Junus, SH.,MH NIP : 1690602 200003 2 001

Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Y. Imran SH.,MH NIP : 19830622 200912 1 004

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 1

“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO DALAM MEMINIMALISIR KONVERSI SEMPADAN DANAU LIMBOTO MENJADI PERMUKIMAN BEBAS” M. Sofyan Mopangga Johan Jasin Nirwan Junus Fakultas Hukum

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor apa yang mendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi (alih fungsi) sempada Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir konversi (alih fungsi) sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, angket atau kuesioner dan observasi serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar faktor pendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo menjadi permukiman bebas disebabkan dari lemahnya pengawasan dan kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sedangkan faktor lainnya bersumber dari masyarakat dan unsur lingkungannya dan hal ini juga terjadi karena peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum terlaksana secara maksimal dalam meminimalisir konversi sempadan Danau Limboto menjadi permukima bebas.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Konversi

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 2

Danau Limboto yang merupakan salah satu icon kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo yang secara administrasi terletak di dua wilayah yaitu + 30% di wilayah Kota Gorontalo dan + 70% di wilayah Kabupaten Gorontalo yang mampu menjangkau sampai 7 Kecamatan, 6 Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, yaitu Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Telaga, Kecamatan Tilango, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Batudaa dan 1 Kecamatan di Kota Gorontalo, yaitu Kecamatan Kota Barat. Danau Limboto mempunyai fungsi yang sangat terkait dengan kebutuhan hidup masyarakat serta merupakan salah satu aset sumber daya alam yang dimiliki Gorontalo saat ini. Secara ekologis danau berfungsi sebagai wadah alam tempat habitat dari berbagai biota air, dan juga berfungsi sebagai pengendali banjir. Dari sisi ekonomis Danau Limboto dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian bagi para petani dan nelayan di sekitarnya, juga berfungsi sebagai sarana transportasi dan obyek wisata. Danau Limboto berdasarkan catatan pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, memiliki luas mencapai + 7000 ha dengan kedalaman mencapai + 30 meter pada tahun 1932. Namun dari tahun ke tahun luas dan kedalamannya ini semakin berkurang. Pada tahun 1955 kedalaman danau menyusut menjadi 16 meter. Dan dalam kurun waktu + 30 tahun, pada tahun 1961 luas Danau Limboto menurun menjadi 4.250 ha dengan kedalaman 10 meter. Hingga pada tahun 1990 sampai saat ini kedalaman Danau Limboto hanya tinggal mencapai rata-rata 2 meter saja dengan luas yang tersisa + 3000 ha. Sehingga dalam kurun waktu 54 tahun luas Danau Limboto berkurang 4.304 ha (62,60%). Jika dihitung pertahunnya tingkat penyusutan danau mencapai 65,89 ha Kondisi Danau Limboto saat ini berada pada situasi kritis dan sangat memprihatinkan. Selain telah mengalami penyusutan yang cukup drastis, luasan danau pun telah mengalami penyempitan karena tidak terkendalinya aktivitas manusia yang menggunakan sempadan danau sebagai areal permukiman dengan bebas. Selain dijadikan sebagai areal permukiman warga juga melakukan pengkaplingan

lahan

untuk

kepentingan

pribadi

yang

penggunaanya

diperuntukkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Hal ini menyebabkan *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 3

semakin berkurangnya luasan perairan danau yang menyebabkan menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampung air sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan di sekitar wilayah kawasan danau bahkan di luar kawasan Danau Limboto. Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo mencatat penggunaan danau beserta sempadannya sudah mencapai + 2.280 ha yang telah dikapling oleh warga dan dimanfaatkan untuk peruntukan pertanian (sawah dan ladang) + 966 ha, permukiman + 1272 ha, dan peruntukan lain seperti kolam ikan + 42 ha. Konversi (alih fungsi) sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas atas dasar kehendak dan kepentingan pribadi adalah hal yang keliru jika didasarkan pada pemahaman bahwa lahan tersebut dapat dikuasai begitu saja dengan mengabaikan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang ada. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma dasar (grundnorm/ basic norm/ fundamental norm) dengan jelas menegaskan dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Tindakan warga yang telah merubah fungsi sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas bertentangan dengan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang berbunyi : “Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau” Terlebih lagi masalah kompleks yang dihadapi sekarang adalah peran dari pemerintah yang belum nampak dalam meminimalisir tindakan masyarakat yang telah merubah fungsi (konversi) sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas seperti yang ada di Desa Hunggaluwa Kecamatan Limboto di Kabupaten Gorontalo pada saat ini. Padahal secara normatif Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grundnorm/ basic norm/ fundamental norm, telah memberikan legitimasi kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk bisa bertindak secara konstitusional *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 4

dalam menjalankan perannya sebagai pelaksana undang-undang. Berdasarkan asas tugas pembantuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dapat secara normatif menjalankan tugas yang diamantkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto. Sebab berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Undang-Undang Pemerintahan Derah), yang berbunyi : Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. Berdasarkan asas tugas pembantuan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo diberikan peran oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang diakomodir dalam bentuk wewenang dan tanggung jawab yang hampir sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam menghadapi persoalan konversi (alih fungsi) sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas seperti saat ini. Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah mengakomodir peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam produk hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto. Peran pemerintah Kabupaten Gorontalo di dalam Perda Pengelolaan Danau Limboto ini terdapat pada Pasal 11 yang berbunyi : Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota: a. pembuatan Peraturan Bupati dan Walikota tentang Pengelolaan Danau; b. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten dan Kota; c. menyelenggarakan pengelolaan danau di Kabupaten dan Kota; d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun; e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau di masing-masing Kabupaten dan Kota; f. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau; *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 5

g. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan danau dengan Pemerintah Provinsi. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bisa menjadikan pasal 11 ini menjadi dasar pelaksanaan perannya sebagai pelaksana undang-undang dalam meminimalisir konversi (alih fungsi) sempadan Danau Limboto yang telah berubah menjadi permukiman bebas seperti saat ini. Pengelolan Danau Limboto merupakan serangkaian upaya-upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, mencegah, memanfatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan masa yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan perannya secara maksimal terhadap pengelolaan Danau Limboto untuk meminimalisir konversi (alih fungsi) sempadan Danau Limboto menjadi permukiman bebas. Kondisi sempadan Danau Limboto yang ada di Desa Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah dipadati oleh permukiman memberikan gambaran bahwa memang Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum menunjukan palaksanaan peran secara maksimal. 1.

Metode Penulisan Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Lingkungan III

(Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo karena letak Danau Limboto yang berada 70 % berada di Kabupaten Gorontalo dan 30 % di Kota Gorontalo. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden atau narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil data yang dikualitatifkan dalam penelitian ini adalah hasil data olahan yang berasal dari *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 6

wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bagian Hukum yakni Ibu Sri Dewi R. Nani SH.,MH, Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bapak Erwan F. Tone ST, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo yaitu Bpak Wempy Wily Waroka ST, dan dari pihak Kelurahan Hunggaluwa yaitu Bapak Andi A. Masi, SS serta para responden terpilih sebanyak 30 responden dari Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo. Berdasarkan masalah yang diajukan adalah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas, maka penelitian ini bersifat empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dimana data primer merupakan hasil wawancara dengan narasumber serta dari teknik pengolahan data responden yang diolah menggunakan teknik kuantitatif yang disajikan melalui table persentase, dan data sekunder sebagai data pendukung data primer seperti dokumen-dukumen yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas data-data yang diperoleh yang selanjutnya dikaji, dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas. 2.

Hasil dan Pembahasan 2.1 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Konversi Bantaran Danau Limboto Oleh Warga Di Lingkunagn III (Bungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo 2.1.1 Faktor Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan adalah unsur yang memegang peran penting dalam mengatasi persoalan ini. Pemerintah Daerah sebagai penentu arah kebijakan telah *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 7

lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga megabaikan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penguasaan lahan dalam hal ini sempadan Danau Limboto yang dijadikan sebagai areal permukiman. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2015 dengan Bapak Wempy Wily Waroka, ST selaku Penata Muda III/a Pelaksana Teknik Kegiatan Prasarana Konservasi Sumber Daya Air di Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air konversi sempadan danau di Lingkungan III (Bionga) dan di Lingkungan V (Wolongiyo) di Kelurahan Hunggaluwa ini berawal dari kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai pemilik wilayah. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo kurang bertindak tegas terhadap para pengguna sempadan danau yang mengambil alih penguasaan bantaran danau untuk dijadikan permukiman. Pihak Balai mengetahui bahwa setelah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto diterbitkan maka tidak ada kebebasan untuk mendirikan rumah di ssempadan danau. Namun hal ini menjadi terabaikan dan tidak ditegaskan oleh pihak Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara komperhensif sehingga banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini. Balai Sungai mencatat dalam kurun waktu 25 tahun sejak pertambahan permukiman meningkat drastis tahun 1990 hingga saat ini di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulongiyo) rata-rata mencapai 4 % dari 285 kepala keluarga pada setiap lingkungan. Artinya dari tahun 1990 sampai saat ini kurang lebih ada pertambahan 11 kepala keluarga yang bisa menjadi indikator adanya pertambahan permukiman setiap tahunnya. Selain itu peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang dianggap bisa mengantisipasi dan meminimalisir alih fungsi (konversi) sempadan danau Limboto menjadi permukiman belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap pengelolaan Danau Limboto, salah satunya adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi terkait penetapan batas danau, garis sempadan danau, serta zona-zona terlarang di areal Danau Limboto yang tidak *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 8

boleh dijadikan areal permukiman dan aktivitas lainnya. Penetapan batas danau, garis sempadan danau, serta zona-zona terlarang sangatlah penting untuk ditekankan kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk tidak menggunakan sempadan Danau Limboto menjadi areal permukiman. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menilai memang benar ada kelalaian dari sisi pengawasan dan kurangnya ketegasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengingat berdasarkan isi dari Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto yang berbunyi : “Setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum dilarang mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi danau” Hal diperkuat dengan ketentuan Pasal 18 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang berbunyi : “Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat” Ukuran khusus terhadap sempadan danau dalam hal ini daratan yang terbentuk dengan radius 50-100 meter dari titik pasang air tertinggi kearah darat merupakan kawasan lindung yang harus dijaga dan disterilkan dari segala aktivitas warga untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau itu sendiri. Sehingga adalah hal yang benar untuk mengeluarkan larangan bagi setiap orang, kelompok orang, dan atau badan hukum untuk mendirikan atau merubah bangunan di daerah sempadan danau sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto, walaupun pada kenyataannya ketentuan ini belum bisa diterapkan dengan baik sehingga tidak heran kalau ada pertambahan kepala keluarga yang berimbas pada bertambahnya juga permukiman yang mencapai 4 % pertahunnya. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo juga kurang melakukan sosialisasi terkait hak, kewajiban dan peran masyarakat serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau dan pemanfaatan sempadan danau sehingga *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 9

yang muncul adalah masyarakat bukan lagi sebatas memanfaatkan bantaran danau malah mengambil alih untuk kepentingaan individu dan kelompok. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu akan sangat mempengaruhi pola pikir, tindakan serta kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sempadan danau. Secara teknis memang Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo tidak banyak memberikan peran terkait pengelolaan Danau Limboto, sehingga sebagian besar faktor pendorong terjadinya konversi (alih fungsi) bantaran danau limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wolongiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo adalah karena dari unsur kelalaian Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sendiri. 2.1.2 Faktor Masyarakat/Sumber Daya Manusia. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman dipicu karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gorontalo sendiri cukup tinggi dengan angka rata-rata 1,64% per tahun. Sedangkan Kota Gorontalo laju pertumbuhan penduduknya rata-rata 0,53% pertahunnya. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi satu kendala untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan lahan permukiman. Dari 30 responden terpilih di dua lingkungan yaitu di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulongiyo) Kelurahan Hunggaluwa, sebanyak 27 responden atau sebesar 90 % mengakui bahwa sulit untuk mencari lokasi yang bisa dijadikan tempat tinggal, sehingga lebih memilih bermukim di sempadan Danau Limboto yang kebanyakan merupakan rumah peninggalan orang tua terdahulu. Selain itu keseluruhan responden (30 orang) atau sebesar 100 % tergolong dalam kategori ekonomi lemah sehingga membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk mendaptkan lokasi di tempat lain. Diketahui bahwa sempadan Danau Limboto yang pada awalnya cuma dimanfaatkan pertanian namun secara berangsur-angsur telah berubah menjadi permukiman. Sebanyak 18 responden atau sebesar 60 % yang tidak mengetahui bahwa tempat yang mereka tinggali adalah sempadan Danau Limboto, dan 12 responden lainnya atau sebesar 40 % lainnya mengetahui kalau rumah mereka sekarang berada di sempadan Danau Limboto. Dsisi lain 19 responden atau sebesar 63,3333 % tidak mengetahui kalau sempadan Danau Limboto tidak boleh dijadikan sebagai lahan *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 10

tempat tinggal, sedangkan 11 responden lain atau sebesar 36,66667 % mengetahui bahwa sempadan Danau Limboto tidak boleh dijadikan sebagai areal permukiman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di dua lingkungan ini masih sangat kurang karena dari jumlah responden terpilih masih banyak yang tidak mengetahui secara pasti titik lokasi tempat mereka tinggal serta ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait sempadan Danau Limboto. Selain itu untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang akan berdampak pada nilai kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, peneliti mencatat keseluruhan dari responden (30 orang) atau sebesar 100 % tidak mengetahui sama sekali tentang keberadaan dan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto. Selain itu keseluruhan responden (30 orang) atau sebesar 100 % bahkan tidak mengetahui hak, kewajiba, dan peran mereka sebagai masyarakat terkait pengelolaan danau dan pemanfaatan semppadan Danau Limboto dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel Data Persentasi Hasil Kuesioner Kelurahan Hunggaluwa

Lingkungan III

Jum. Frekwensi yang Lingkungan diharapkan V (N)

No.

Instrumen Kuesioner

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

1. 2.

(-1-) (-2-)

15 13

0 2

15 14

0 1

30 27

0 3

3. 4. 5.

(-3-) (-4-) (-5-)

15 10 7

0 5 8

15 5 5

0 10 10

30 15 12

0 15 18

6.

(-6-)

8

7

3

12

11

19

7.

(-7-)

7

8

8

7

15

15

Jum. Persentase 2 Kesel Lingkungan uruha (P) n samp el (F) Ya Tdk 100 30 % 0% 30 90% 10% 100 30 % 0% 30 50% 50% 30 40% 60% 36,6 63,3 6667 3333 30 % % 33,6 33,6 6667 6667 30 % %

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 11

8.

(-8-)

5

10

4

11

9

21

30

9.

(-9-)

5

10

2

13

7

23

30

10.

(-10-)

2

13

2

13

4

26

30

11.

(-11-)

0

15

0

15

0

30

30

12. (-12-) 0 15 Sumber : Data Primer, 2015

0

15

0

30

30

30% 70% 23,3 76,6 3333 6667 % % 13,3 86,6 3333 6667 % % 100 0% % 100 0% %

N Rumus : P =

x 100 % F

Keterangan rumus : - P = Persentase - N= Jumlah frekwensi yang diharapkan (jumlah antara responden {ya}+{ya} dan {tidak}+{tidak}) - F = Keseluruhan sampel 30 kepala keluarga Keterangan Instrumen Kuesioner : (-1-). Tergolong ekonomi lemah; (-2-). Kesulitan mencari tempat tinggal; (-3-). Sudah lama menempati tempat tinggal saat ini; (-4-). Rumah peninggalan turun temurun; (-5-). Mengetahui tempat tinggal saat ini di sempadan Danau Limboto; (-6-). Mengetahui larangan bermukim di sempadan Danau Limboto; (-7-). Mengetahui ada peran aktif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap pengelolaan Danau Limboto; (-8-). Pernah mengikuti sosialisasi pengelolaan Danau Limboto dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo; (-9-). Pernah ditegaskan oleh pemerintah daerah setempat untuk tidak mendirikan rumah di sempadan Danau Limboto; (-10-).Pernah terlibat langsung dengan pemerintah setempat dalam kegiatan pengelolaan Danau Limboto; *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 12

(-11-).Mengetahui Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto; (-12-).Mengetahui hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam pemanfaatan sempadan Danau Limboto. Faktor kesadaran hukum merupakan hal yang paling penting dalam mengefektifkan sebuah peraturan hukum. Karena dari kesadaran hukumlah akan muncul ketaatan terhadap hukum, ketaatan terhadap produk hukum yang di keluarkan oleh pemerintah. Khususnya yang paling penting untuk meningkatkan suatu kemajuan terhadap daerah ini merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Bagaimana respon terhadap kesadaran hukum yang berdampak terhadap ketaatan produk hukum yang dikeluarkan oleh para pembuat peraturan. Peneliti melihat hal ini disebabkan kurangnya keinginan dari masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan didorong oleh keterdesakan akan kebutuhan lokasi permukiman. Selain itu peneliti juga melihat masyarakat yang tinggal di sempadan Danau Limboto yang ada di lokasi penelitian sudah terbiasa dengan kebiasaan dan pola hidup yang bergantung dengan lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Sebab lingkungan tempat mereka tinggal sekarang membantu terpenuhinya

kebutuhan

hidup

sehari-hari,

karena

telah

banyak

yang

menggunakan bantaran Danau Limboto untuk bertani dan beternak ikan. Minimnya ketersediaan lahan permukiman dilokasi lain bukan berarti menjadikan bantaran Danau Limboto sebagai alternatif untuk dijadikan sebagai lahan permukiman. Sehingga peneliti dapat menganalisa faktor pendorong terjadinya konversi sempadan Danau Limboto oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulungiyo) Kelurahan Hunggaluwa menjadi permukiman dikarenakan faktor kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. 2.1.3. Daya Dukung Lingkungan. Kondisi sempadan Danau Limboto yang sangat open accsess menjadi salah satu daya tarik yang mendorong masyarakat memilih bantaran Danau Limboto untuk dijadikan lahan permukiman. Didukung kondisi tanah yang subur menjadikan sempadan Danau Limboto menjadi incaran setiap orang untuk ditempati. Warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wolongiyo) Kelurahan Hunggaluwa sedikit banyak telah menggantunkan *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 13

kehidupan mereka dengan lingkungan sekitar mereka tinggal dengan bercocok tanam seperti membuka lahan persawahan dan pembudidayaan ikan. Lingkungan mereka tinggal telah membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka selama bertahun-tahun. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor mengapa mereka memilih sempadan danau untuk menjadi tempat tinggal mereka dan enggan untuk berpindah tempat. Namun tentu hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebab hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi : “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Hal ini menegaskan bahwa sesungguhnya Danau Limboto beserta sempadannya berada dibawah kekuasaan negara dan pemanfaatannya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi : Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk : a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkas tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai dari Negara seperti yang tertuang di dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah berati bahwa Negaralah sebagai penguasa dan pemilik tanah. Namun lebih tepat jika negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) yang bertanggungjawab secara utuh untuk semua penguasaan

bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang

terkandung didalamnya. Kata “dikuasai” bukanlah berarti “dimiliki” namun adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia, pada tingkatan yang tertinggi dalam mengatur segala hal yang ada kaitannya terkait peruntukan pemanfaatan bumi, air dan ruang *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 14

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Selain itu, tindakan warga yang seenaknya dalam menggunakan sempadan Danau Limboto untuk kepentingan pribadi dan kelompok ini sesungguhnya bertentangan dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 6 yang berbunyi: “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” Ketentuan diatas mengisyaratkan tidak dapat dibenarkan bahwa sebidang tanah dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi semata, apalagi jika hal tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya. Implikasi hukumnya adalah bahwa untuk kepentingan bersama, bangsa dan negara maka masyarakat tidak bisa memaksakan kepentingannya atau kelompok berkaitan dengan penggunaan tanah, meskipun tanah tersebut merupakan tanah adat atau tanah ulayat. Sehingga tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya agar bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat luas dan daerah setempat. Selain itu kaitannya dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu keharusan sempadan Danau Limboto untuk dijaga dari kerusakan dan kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Dalam Meminimalisir Konversi Bantaran Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas. Alasan dasar pemerintah harus campur tangan dalam persoalan ini adalah karena secara legalitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mempunyai wewenang dan tanggungjawab

terhadap

pengelolaan

Danau

Limboto.

Memang

secara

kewenangan hal ini menjadi urusan penuh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Sebab melihat lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatif dari Danau Limboto melewati lintas Kabupaten/Kota serta penggunaan sumber dayanya lebih efisin dilakukan oleh Provinsi Gorontalo seperti yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 13 ayat 3 : Berdasarkan

prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 15

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Namun sebagaimana telah dipahami, bahwa Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dibebani (oleh peraturan perundang-undangan) wewenang, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan urusan atau kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Wewenang, tugas, dan tanggungjawab tersebut dapat dibebankan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan asas tugas pembantuan yang timbul karena peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 20 ayat 1 huruf b: Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. Berdasarkan asas tugas pembantuan ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mendapatkan tugas membantu Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan Danau Limboto. Sehingga secara hukum Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk melaksanakan tugas ini. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomo 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto adalah produk hukum Pemerintah Provinsi yang didalamnya memuat wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terkait Pengelolaan Danau Limboto yang dimuat pada pasal 11 : Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota: a. pembuatan Peraturan Bupati dan Walikota tentang Pengelolaan Danau; b. menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten dan Kota; c. menyelenggarakan pengelolaan danau di Kabupaten dan Kota; *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 16

d. melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun; e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau di masing-masing Kabupaten dan Kota; f. melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau; g. melakukan koordinasi dan kerjasama pengelolaan danau dengan Pemerintah Provinsi. Diketahui bahwa pasal 11 ini memuat tugas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Danau Limboto oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang dianggap sangat penting untuk meminimalisir serta mengantisipasi pertambahan jumlah permukiman yang ada di sempadan Danau Limboto. Ada beberapa wewenng dan tanggungjawab penting didalamnya, yaitu menyelenggarakan pengelolaan danau yang

meliputi

upaya-upaya

untuk

mencegah,

memulihkan

kerusakan,

memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun, dan melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau serta melakukan kordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk bisa lebih mengefektifkan kinerja pemerintah di daerah. Masyarakatpun wajib untuk dilibatkan agar masyarakat merasa bagian dari upaya untuk melestarikan sumber daya alam secara berasama-sama sehingga timbul kesadaran untuk tidak membangun rumah di sempadan danau. 3.

Kesimpulan dan Saran 3.1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa : 3.1.1 Faktor-faktor pendorong terjadinya konversi bantaran Danau Limboto

menjadi permukiman bebas oleh warga di Lingkungan III (Boungo) dan Lingkungan V (Wulongiyo) Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagian besar bersumber dari kurangnya pengawasan dan fungsi kontrol dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, serta bersumber dari tingkat kebutuhan masyarakat/sumber daya manusia, dan karena faktor lingkungan. *M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 17

3.1.2 Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam meminimalisir konversi bantaran Danau Limboto menjadi permukiman bebas belum terlaksana secara maksimal berdasarkan hasil wawancara dan dari tabel data presentasi hasil kuesioner pada kolom tabel nomor instrumen (-7-), (-8-), (-9-), (-10-), yang menggambarkan kurangnya peran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 3.2 Saran Melihat kondisi bantaran Danau Limboto yang sudah beralih fungsi menjadi permukiman, peneliti memberikan saran diantaranya : 3.2.1 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai penentu arah kebijakan dan sebagai pelaksana amanat peraturan perundang-undangan sudah seharusnya lebih meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap perkembangan situasi

bantaran

Danau

Limboto

saat

ini

sehingga

dapat

mengontrol

perkembangan aktivitas warga yang salah dalam memanfaatkan bantaran Danau Limboto kearah yang salah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3.2.2 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih memahami dengan baik tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada sebagai langkah untuk bisa bertindak secara tegas terhadap pihak-pihak yang salah memanfaatkan bantara Danau Limboto kearah yang salah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta : KENCANA Fence M. Wantu. 2011. Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan), Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR H. Abdul Latief. 2006. Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Bleidsregel) pada Pemerintahan Daerah,Jogjakarta : UII Press

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 18

Hans Kelsen (Pure Theory) dalam Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa’at. 2006. TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM. Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung : Citra Aditya Bakti Inu Kencana Syafii. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta Josef Riwu Kaho. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. RajaGrafindo Perkasa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cetakan Ketiga Departemen Pendidikan Nassional. 2002. Jakarta : Balai Pustaka Kustiwan, I. 1997. Alih Fungsi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. Prisma XXVI Manuwoto. 1992. Sinkronisasi Kebijaksanaan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan : Suatu Upaya Pencegahan Alih Fungsi Lahan.Universitas Lampung Muhammad Yamin. 1982. Proklamasi dan Konstitusi. Jakarta : Ghalia Indonesia Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Nirwan Junus SH,MH (TESIS) ”Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo” Pipin Syarifin SH,MH, dkk. 2012. Ilmu perundang-undangan. Bandung : PustakaSsetia Siswanto Sunarno. 2009. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH di Indonesia. Jakarta : SINAR GRAFIKA Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press Soerjono Soekanto. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 19

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung : Alumni Sugiono, 2008. “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif”. Bandung : alfabeta Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Utrecht. 1986. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta : Ichtiar Baru Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Keputusa Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolan Kawasan Lindung Perda Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau Limboto Website : www.gorontalo-info.com/provinsi-gorontalo.html diakses pada tanggal 15 Januari 2015 : 11:04 http://www.gorontaloprov.go.id diakses pada tanggal 15 januari 2015:11:10 http://www.blogspot.com/2012/07/pengertian-konversi-lahan.html17:00,2015 http:// kbbi.web.id/mukim, diakses pada tanggal 26.01.2015:11.12 http://digilib.unimed.ac.id/2009/10/pengertian-permukiman-pdf-

diakses

pada

tanggal 26.01.2015:11.02

*M. Sofyan Mopangga, NIM : 271411167**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,MH***Nirwan Junus, SH.,MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Fakultas Hukum. Page 20