LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL
PROFESIONALISME PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA, STUDI KASUS DI DESA TIMBULON, KECAMATAN PALELEH BARAT, KABUPATEN BUOL
Oleh:
ASRIN A. BUHANG NIM. 271410032
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Johan Jasin, SH., M.Hum NIP. 195406251981021001
Zamroni Abdussamad, SH., MH NIP. 197007122003121002
1
PROFESIONALISME PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DESA, STUDI KASUS DI DESA TIMBULON, KECAMATAN PALELEH BARAT, KABUPATEN BUOL Asrin A. Buhang Pembimbing I: Johan Jasin Pembimbing II: Zamroni Abdussamad Abstrak Peneilitian ini bertujuan untuk menkaji dan mengukur sejauh mana profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Timbulon dan mendeskripsikan faktorfaktor yang menyebabkan tidak profesionalismenya kedua lembaga tersebut, serta menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Desa Timbulon. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, data primer bersumber dari informan dalam hal ini Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh-Tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan dan undang-undang yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumbulan data yaitu dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan undangundang, pendekatan kwalitatif, dan pendekatan kasus. Profesionalisme Pemerintah Desa dan BPD dapat dilihat dari aspek kemampuan dan keahlian aparatur Desa dan anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengukur profesionalisme pelaksanaan pemerintahan desa melalui kemampuan menciptakan (kreatifitas), kemampuan mengembangkan (inovatif), dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan (responsifitas). Hasil penelitian ini dapat disimpukan bahwa Pemerintah Desa dan BPD di Desa Timbulon belum profesional sehingga mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum efektif, efisien, tertib kepentingan umum, transparansi, dan partisipatif. Faktor-faktor penyebab belum profesionalnya pelaksanaan Pemerintahan Desa Timbulon yaitu faktor sumber daya manusia, faktor pembinaan dan pengawasan, faktor sarana dan fasilitas kerja, faktor regulasi dan pengaturan, transparansi penggunaan anggaran. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya ketergantungan, minimnya jaminan kesejahteraan aparatur Desa dan anggota BPD, minimnya sarana dan fasilitas, kurangnya pengawasan dan pembinaan baik pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Selain itu, upaya yang dilakukan belum maksimal sehingga menyebabkan adanya ketidak jelasan terhadap masa depan daripada desa tersebut. Kata kunci : Profesionalisme, Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintahan Desa. 2
A. Latar Belakang Pembagian daerah dalam Pasal 18 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 (pasca amanedemen) menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah adalah untuk membantu pemerintah pusat yang berkenaan dengan urusan pemerintah pusat di daerah melalui asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi serta memberikan kewenangan yang seluasluasnya kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah yang mengacu pada asas desentralisasi. Desa pada prinsipnya adalah sub-negara yang di dalamnya memiliki batas wilayah, asal-usul desa (sejarah), kesatuan masyarakat hukum, kebudayaan, serta hirarki pemerintahan yang mengatur urusan desa secara mandiri dan otonom yang terkait dengan urusan pemerintahan desa. Sebagaimana dinyatakan oleh HAW. Wdjaja bahawa : “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.1 Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6 Ayat 1, dibagi menjadi dua yaitu Desa dan Desa Adat. Kedua jenis desa tersebut, pada hakikatnya adalah sama, yang membedakan adalah penyebutnya disetiap daerah dan atas dasar hak asal-usul. Kewenangan desa baik kewenangan atas hak asal-usul maupun kewenangan kewenangan yang diberikan undang-undang diserahkan masing-masing desa untuk mengurusnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, dibentuklah pemerintahan desa sebagai bagian atau subsistem pemerintahan negara untuk mengurus segala kepentingan masyarakat desa melalui kewewangan yang diberikan oleh undang-
1
HAW Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta. PT. Raja Grafindi Persada. hlm. 3
1
undang dan berdasarkan pada otonomi asli, sebagaimana dinyatakan HAW. Widjaja bahwa : “Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya....Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat.”2 Profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, merupakan salah asas yang dianut dari prinsip penyelenggaraan negara sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemeritahan yang bersih (cleant-goverment), bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana menjadi tuntutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Profesionalisme diantut agar Permerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih mengutamakan keahlian untuk menjalankan tugastugas bersama yaitu untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Penulis mengamati situasi dan kondisi pemerintahan yang ada di Desa Timbulon saat ini berjalan, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seharusnya Pemerintah Desa dan BPD lebih profesonal dalam menjalankan tugas masing-masing secara efissien, inofatif, kretatif, rensponsif dan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku . Tetapi, kenyataan yang terjadi pada praktek Pemerintahan Desa di Desa Timbulon berbeda dengan harapan atau adanya penyimpangan (inconsistent) terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian masalah di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yakni (1) Bagaimana Profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Timbulon dan (2) Apa saja yang menjadi faktor penyebab tidak profesionalnya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa Timbulon dan serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menindak lanjutinya.
2
Ibid,
2
A. Metode Penulisan Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data yang diperoleh dari lapangan), dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni studi pustaka, wawancara, domumentasi dan observasi. Pengolahan data dengan cara peneliti terlebih dahulu melakukan penyortiran atau pemisahan terhadap data-data atau bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan berdasarkan jenis dan sifat data yang telah dikumpulkan agar tersusun secara benar dan sistematis. Selanjutnya, setelah proses penyortiran selesai baru masuk pada proses pengklasifikasian atau pengkategorian dengan cara melakukan penilaian terhadap data atau seumber hukum tersebut sehingga dapat diketahui data primer, data sekunder dan data tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. B. Hasil dan Pembahasamn 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Timbulon merupakan salah satu desa dari 7 (tujuh) desa yang berada di Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. Secara administratif, Desa Timbulon terdiri dari 5 (lima) Dusun, 4 (empat) RW, dan 10 (sepuluh) RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -
Bagian Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
-
Bagian Timur berbatasan dengan Desa Oyak
-
Bagian Selatan berbatasan dengan Pegunungan
-
Bagian Barat berbatasan dengan Desa Lunguto
Wilayah Desa Timbulon sebagian besar merupakan lahan pemukiman dengan luas 180 Ha, tanah perkebunan 85 Ha, tanah pekuburan 1 Ha, tanah pekarangan 128.2 Ha, tanah ladang 162 Ha, tanah persawahan 64 Ha, tanah rawa 5.2 Ha, tanah untuk pembangunan fasilitas umum (berupa perkantoran, sekolah, lapangan olahraga, pasar, dan jalan) 19.9 Ha, kawasan wisata 1,3 Ha, kawasan pesisir pantai 10 Ha, dan kawasan hutan ( berupa mangrove, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan rakyat) 183.3 Ha. 3
Berdasarkan data pemerintah Desa Timbulon, jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan bulan Oktober Tahun 2014 berjumlah 1651 Jiwa dengan jumlah kepalah keluarga sebanyak 386 KK. Komposisi penduduk berdasarkan pada jenis kelamin yaitu penduduk dengan jenis kelamin lakilaki sebanyak 819 Jiwa sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 832 Jiwa. Lebih rinci diuruaikan dalam tabel berikut dibawah ini : Tabel : 6 Jumlah Penduduk Desa Timbulon Jumlah Penduduk Laki-Laki Perempuan 1. Pokobo 64 73 2. Bulano 310 326 3. Milat 320 313 4. Tidolom 65 63 5. Botu Dining 60 57 Jumlah Total 819 832 Sumber data : Pemerintah Desa Timbulon Tahun 2014 No.
Nama Dusun
Jumlah Perdusunun 134 636 633 128 117 1651
Jumlah KK 38 137 143 37 31 386
2. Profesionalisme Pemerintah Desa dan BPD di Desa Timbulon Profesionalisme dalam Pemerintahan Desa merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dengan tujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional, transparan, akutabel dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sebagaimana yang menjadi tujuan di ciptakannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintahan yang profesional
adalah pemerintahan yang menjunjung
tinggi nilai-nilai dan asas profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Profesionalitas merupakan sebuah tindakan yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keahlian yang dimaksud dalam pemerintahan desa yaitu kemampuan dalam menjalankan tugastugas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas yang tersebut unusur-unsur pemerintahan harus memiliki kemampuan mengelolah sesuatu yang bernilai rendah menjadi bermutu tinggi (inovasitif), kemampuan menciptakan sesuatu 4
yang baru (kreatifitas), dan kemampuan dalam merespon dinamika lingkungan baik nasional maupun global (responsifitas). Dalam melaksanakan kewenangan desa, pemerintahan Desa Timbulon dijalankan dua lembaga yang merupakan unsur utama dalam pemerintahan desa yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). a. Profesionalisme Pelaksanaan Fungsi Pemerintah Desa Timbulon Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang sudah dicabut setelah diberlakukannya undang-undang Desa yang baru, tugas dan fungsi Pemerintah Desa telah diatur secara jelas. Dalam menjalankan Pemerintahan desa, tugas pokok Pemerintah Desa menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa yakni “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa diberikan kewenangan sebagai sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa 3: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), kepala Desa berwenang : a. Memimpin penyelenggarakan Pemerintahan Desa; b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. Menetapkan Peraturan Desa; e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina kehidupan masyarakat Desa; g. Membinan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta menginterasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa: k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 3
Pasal 26 Ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n. Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menguruaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Timbulon sebagai berikut : 1.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan penelitian, dapat dijelaskan bahwa aparat desa khususnya
pelaksana urusan lengkap sedangkan pelaksanan teknis tidak ada, sebagaimana diruaikan dalam bagan/struktur organisasi pemerintah desa. Dalam proses pencapaian misi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional berjalan tidak tertib, aparat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarga, daripada kepentingan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga inisiatif dari aparat untuk mencari dan memperluas pengetahuan terkait pemerintahan desa. Dampak adalah melahirkan aparat desa yang hanya menerima perintah atasan dan tidak ada kreatifiatas. 2.
Pelaksanaan pembangunan Desa Realisasi pembangunan yang dicita-citakan tidak berjalan secara
efektif dan efisien. Selain itu pembangunan desa hanya bergantung pada ADD, dan Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daera Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Tidak ada upaya untuk memanfaatkan kekayaan desa agar desa memiliki keuangan yang merupakan Pendapatan Asli Desa (PAD), dengan demikian pemerintah desa selamanya bergantung pada daerah atau pusat, sehingga terciptanya desa Timbulon yang mandiri. 3.
Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa Menurut analisi penulis dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan tugas
pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa Timbulon dalam rangka meningkatkan produktifitas masyarakat guna mewujudkan jati diri dan harkat, martabat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan, jika mengamati pendapat-pendapat masyarakat yang 6
merasa ada tindakan ketidak adilan dan tidakan yang melanggar sumpah/janji jabatan serta adanya indikasi nepotisme dalam tubuh Pemerintahan Desa Timbulon. Maka dengan demikian, secara otomasi dapat dikatakan, profesionalisme masih sangat jauh dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Timbulon. b. Profesionalisme Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD Timbulon Realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang terjadi pada BPD Timbulon tidak berbeda jauh dengan yang terjadi dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Desa, perbedaannya Pemerintah Desa masih menjalankan tugasnya walaupun banyak permasalahan yang terjadi, sedangkan BPD hanya berdasarkan momentum. Dikatakan momentum, dikarenakan BPD Timbulon melaksanakan tugas ketika ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa dan ketika ada kegiatan-kegiatan kunjungan dari daerah ke Desa. Sebagaimana diungkapkan langsung oleh Bapak Nasir Tiban bahwa : “....saya sendiri selaku Ketua BPD sudah tidak pernah lagi melaksanakan tugas, baik pembahasan peraturan desa maupun pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa...anggota BPD yang lain juga sudah tak aktif,,, masalahnya sejak pembahasan anggaran Tahun 2014 triwulan satu yang mau digunakan untuk renovasi kantor Balai Desa,,,Kepala Desa marah kalau saya katakan fungsinya BPD untuk mengawasi pemerintah Desa...ada penyalah gunaan wewenang dipemerintahan desa...sekretaris desa menggunakan dana alokasi desa untuk membeli Samsung Galax Tab seharga Rp. 4 Juta dan hanya digunakan sendiri,,,menurut bendahara desa, itu sudah diproses dikabupaten tapi sampai dengan sekarang tidak tau bagimana...selama ini juga saya hanya menandatangani DPA karena melihat gaji aparat desa, karena kalau saya tidak menandatangani secara otomatis gaji aparat tidak akan keluar”4 Menyimak penjelasan Ketua BPD, bahwasanya ada penggunaan anggaran yang tidak transparansi. Terutama penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk membeli barang berupa Handphone Samsung Galaxi Tab. Bendahara ADD Desa Timbulon mengungkapkan hal yang sama seperti yang diungkapkan Ketua BPD, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hamsa Tanaiyo bahwa : “...benar apa yang dikatakan Ketua BPD, ada penggunaan ADD untuk membeli HP Samsung Galaxi Tab, alasan Sekretaris Desa ketika ditanya 4
Nasir Tiban. Wawancara Sebagai Ketua BPD. Tanggal 30 Desemberi 2014
7
mengenai Hp tersebut adalah untuk membantu pelaksanaan tugas...barubaru ini inspektorat datang mengaudit masalah penyalahgunaan wewenang. Mengkin sekretaris desa membayar ganti rugi...padahal anggara itu untuk keperluan belanja peralatan kantor...”5 Berdasarkan pendapat di atas, maka jelas bahwa BPD Timbulon tidak aktif menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan diantra kedua lembaga tersebut tidak tercipta keharmonisan sesama penyelenggara Pemerintahan Desa yang disebabkan adanya pandangan bahwa Pemerintah Desa tidak transparansi dalam mengelolah Keuangan Desa dan adanya penyalahgunaan wewenang. Selain hal tersebut, penyebab BPD tidak aktif melaksanakan tugas adalah tidak tersedianya kantor BPD. 3. Faktor-faktor Penyebab Tidak Profesionalnya Pemerintah Desa dan BPD dalam Menjalankan Pemerintahan Desa di Desa Timbulon Faktor-faktor penyebab tidak profesionalnya Pemerintah Desa dan BPD Timbulon dalam menjalankan pemerintahan desa, setelah dilakukan penelitian dan pengamatan secara langsung dilapangan dan memperhatikan keteranganketerangan serta penjelasan dari narasumber dan informan, peneliti menemukan tujuh hal yang menjadi penyebab. Adapun faktor-faktor penyebabnya, yaitu Pertama : faktor sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tingkat pendidikan Pemerintah Desa dan BPD, Kepemimpinan, Keahlian, Motifasi dan Disiplin ; Kedua : faktor Sarana dan Fasilitas; Ketiga : Pembinaan dan Pengawasan ; Keempat :faktor Regulasi dan Pengaturan; Kelima : faktor Transparansi;. Semua faktor-faktor yang diuraikan di atas saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk memperjelas mengapa faktor-faktor tersebut yang menjadi penyebab tidak profesionalnya pelaksanaan pemerintahan desa, peneliti akan membahas dan mendeskripsikanya satu-persatu. 1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Faktor penyebab tidak profesionalnya Pemerintah Desa dan BPD, berdasarkan hasil penelitian, peneliti menguraikan kondisi sumber daya yang menjalankan Pemerintahan Desa Timbulon. 5
Hamsa Tanaiyo, Wawancara, Sebagai Bendahara ADD Desa Timbulon. 30 Desember 2014
8
a.
Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan BPD masih rendah
b.
Kepemimpinan Kepala Desa tidak responsif
c.
Tingkat Keahlian yang minim
d.
Motivasi yang masih kurang
2. Faktor Pembinaan dan Pengawasan Selain peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, sebelumnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah diberikan kewajiban melakukan pembinaan, bimbingan, pelatiha dan terhadap terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Pelaksanaan
pembinaan,
bimbingan,
dan
pelatihan
terhadap
pelaksana
pemerintahan desa Timbulon tidak dirasakan secara merata baik aparat Pemerintah Desa maupun anggota BPD 3. Sarana dan Fasilitas Kerja Faktor sarana dan fasilitas kerja merupakan wujud kemanan, kenyamanan dan keselamatan kerja. Suatu pekerjaan akan berjalan dengan lancara jika didukung dengan fasilitas yang memadai danb menunjang. Dengan kondisi fasilitas yang ada maka dapat digambarkan bahwa sarana dan fasilitas kantor merupakan salah satu faktor penyebab ketidak profesionalan Pemerintah Desa dan BPD. 4. Faktor Regulasi dan Pengaturan Berdasarkan pernyataan Ketua BPD dan Kepala Desa, dapat dideskripsikan bahwa dikarenakan ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa dan BPD yang disebabkan padanagan BPD bahwa ada ketidak transparansian dalam pengelolaan keuangan berdampak pada pengaturan ditingkatan Desa, sehingga dalam penyelelenggaraan tidak memiliki kepastian hukum yang berdasarkan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. Dengan demikian pengaturan Desa menyebabkan ketidak profesionalan Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa. 5. Faktor Transparansi Penggunaan Keuangan Desa 9
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbulon berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten. Anggaran tersebut diperoleh melaui prosedur pengajuan berdasarkan Rencana Kerja Pembangaunan Desa yang diajukan setiap tiga bulan (triwulan). Berdasarkan hal peneliatian tercipta konflik ditubuh Pemerintahan Desa Timbulon, dan kalau sudah konflik maka tidak ada keharmonisan sebagai dua lembaga yang merupakan mitra yang saling mengontrol (Chack and balance). Sehingga dapat dikatakan penyebab tidak profesionalime kedua lembaga tersebut adalah transparansi penggunaan anggaran keuangan desa. yang mengakibatkan fungsi kontrol, fungsi legislasi dan fungsi penampung aspirasi tidak berjalan. 4. Upaya-upaya
yang
dilakukan
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa Timbulon Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan
desa
Timbulon
sebagaimana
telah
dideskripsikan
paada
pembahasan sebelumnya. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Timbulon sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Desa Timbulon : “...Saya selaku Kepala Desa masih mengkaji lebih mendalam permasalahan yang terjadi antara BPD dengan Pemerintah Desa...informasi yang saya dapat sekrang BPD tidak melaksanakan tugasnya dan tidak mau bekerja sama dengan Pemerintah Desa karena masalah anggaran tahun 2014 yang sudah digunakan untuk program peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan keamanan, dan masih banyak. Laporannya sudah ada sama bendahara desa... upaya yang saya lakukan untuk mengatasi masalah anggaran 2014, baru-baru ini saya sudah undang BPD untuk musyawarah sekaligus memberikan keterangan penggunaan anggaran yang dipermasalahkan BPD... masalah ADD yang digunakan Sekretaris Desa sudah di proses di Kabupaten dan anggaran sebanyak 4.000.000 sesuai harga HP yang dibeli sudah diganti sama sekdes dengan uang pribadi... masalah aparat desa yang sudah tidak aktiv saya sudah ganti baru-baru ini setelah penerimaan gaji triwulan 1 ini....masalah sarana kita bersyukur dengan bantuan dari pemerintah Kabupaten walaupun tidak sesuai dengan yang kita ajukan...”6 Sedangkan upaya yang dilakukan BPD sebagaimana di ungkapkan ketua BPD Desa Timbulon sebagai berikut :
6
Muhammad Thamrin Kilat, Op. Cit.
10
“upaya yang dilakukan BPD yaitu kita minta petunjuk dari Bupati mengenai penggunaan anggaran keuangan Desa, Bupati sudah sampaikan semua urusan yang berhubungan dengan desa harus disepakati melalui musyawarah, tapi karena Kepala Desa tidak mau bahkan marah kalau kita bilang masalah penggunaan keuangan dimusyawarakan... kalau sekarang ini tidak ada upaya yang kita lakukan, alasannya karena Kepala Desa seluruh Indonesia sesuai Undang-Undang Desa yang baru, untuk wilayah Kabupaten Buol kemungkinan bulan desember tahun ini sudah di ganti tinggal menunggu peraturan daerah... jadi kedepan saya hanya bisa berharap semoga dengan diberlakukannya undang-undang yang baru sebua jadi berubah... kepala desa juga sudah di ganti dengan yang baru...”7 C. Kesimpulan dan Saran 1. Kesmimpulan a. Profesionaliseme Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa Timbulon belum sesuai dan masih jauh dengan apa yang menjadi tujuan diadopsinya asas profesionalitas kedalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Goverment) sebagai mana yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib penyelenggaraan kepentingan dan keterbukaan, partisipatif belum bisa tercapai. Hal terseubut dikarenakan dalam Pemerintahan Desa Timbulon masih adanya praktek mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan umum, sifat egoisme, sistem chack and balance antara dua lembaga, keharmonisan dan kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa dengan masyarakat, dan kesadaran untuk menjalankan tugas yang dibebankan oleh undang-undang. b. Setelah mencermati faktor-faktor penyebab belum profesionalisme Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Timbulon serta upaya-upaya yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pemerintahan Desa Timbulon belum tertib kepentingan umum, belum 7
Nasir Tiban, Op. cit.
11
tertib penyelenggaran pemerintahan, belum efektif dan efisien dan belum transparansi. Hal tersebut dikarenakan : a.
Budaya ketergantungan (pasif atau menunggu) Aparatur Desa dan BPD yang telalu tinggi terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga belum mampu bersifat aktif untuk merespon segala tuntutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b.
Minimnya
jaminan
kesejahteraan
Aparatur
Desa
dan
BPD
menyebabkan Aparatur Desa mecari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga berdapak pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum tertib umum dan belum tertib penyelenggaraan pemerintahan. c.
Minimnya sarana dan fasilitas beserta rendahnya sumber daya Aparatur Desa dan BPD menyebabkan pelaksanaan tugas belum berjalan secara efektif dan efisien.
d.
Kurangnuya pengawasan dan pembinaan menyebabkan adanya indikator penyalahgunaan dan belum adanya keterbukaan dalam pengelolahan Keuangan Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penampung dan penyalur aspirasi belum terlaksana secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan baik Pemerintah Desa maupun BPD
Timbulon belum maksimal dan belum sesuai dengan duduk permasalahan yang terjadi. Kurangnya kesepahaman dan kesamaan konsep mengakibatkan belum adanya penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan dan tuntunan dalam undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian aspek-aspek yang terkandung dalam nilai-nilai profesionalisme, baik aspek responsif, inovatif, maupun kreatif secara jelas belum terpenuhi.
2. Saran
12
1.
Pelaksanaan pemerintahan desa harus mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undangundang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2.
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disarankan : a. Untuk lebih kreatif melakukan pembinaan dan pelatihan terpadu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa dan BPD, mulai dari penyusunan RPJMDes, RKP, Peraturan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pembinan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masayrakat. b. Untuk lebih responsif terhadap permasalahan, permasalahan yang ada di desa. c. Menyediakan peraturan daerah terkait mekanisme peneyelesaian permasalahan dalam tugas dan fungsi antara lembaga. d. Lebih memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; e. Memperketat persyaratan untuk menjadi anggota BPD dan Kepala Desa; f. Melakukan pengawasan secara langsung pelasanaan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).
3.
Pemerintah Desa : mempelajari lebih mendalam dan memperbanyak wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan disarankan untuk lebih kreatif, inovatif, dan responsif. Selanjutnya dalam mengangkat aparatur desa harus dilakukan dengan menseleksinya terlebih dahulu dan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.
BPD : disarankan untuk lebih mendalami lagi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, sehingga ketika ada permasalahan atau indikasi penyalaggunaan wewenang atau keuangan Desa dapat diketahui langkah dan tidanakan apa yang harus dilakukan.
5.
Langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Desa dan BPD untuk menyelesaikan atau mencegah permasalahan-permasalahan yang ada di Desa yaitu : 13
a. menjalin hubungan yang lebih harmonis antara lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintahan lain, antara lembaga pemerintahan dengan masyarakat Desa; b. mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sehingga melahirkan peraturan bersama yang sesuai dengan harapan masyarakat; c. meminta saran atau pandangan dari ahli dalam bidang hukum maupun pemerintahan; 6.
Masyarakat : Kiranya lebih kritis dalam mengamati dan menanggapi setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama terkait masalah penggunaan keuangan desa dan harus lebih teliti melakukan pemeilihan calon Kepala Desa, dan Anggota BPD.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-3, Balai Pustaka Fajar, Mukti
dan Machmd, Yulianto . 2010. Dualisme Penelitian Hukum,
Normatif & Empirik, Yogyakatra : Pustaka Pelajar Kansil, C.S.T. dkk. 2009. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Jala Permata Aksara Mahmud, Peter.M. 2005. Penelitian Hukum, Kencana : Perdana Media Group Novrizal B. Mohammad. 2010. Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta : Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia Mustafa, Delly . 2013.Birokrasi Pemerintahan, Bandung : Alfabeta Sedarmayanti. 2012. Good Governance, “Kepemerintahan Yang Baik” Bagian Pertama, Edisi Refisi, Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Oranisasi Efektif dan Efisien melalui Restruksi dan Pemberdayaan, Bandung : CV. Mandar Maju 14
Shidrata. 2006. Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung : Refika
Syakrani dan Syahriani. 2009. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance, Yogyakarta. Pustaka Pelajar Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada Widjaja, HAW. 2013. Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada B. Jurnal Widyawati
Boediningsih,
Hukum
Tata
Negara,
Bentuk
Dan
Sistem
Pemerintahan” Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Sukriono,
Didik.
Jurnal,
Politik Hukum Pemerintahan Desa Di Indnesia.
Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan Malang Sulistiya, Arief Dwi. 2008. Tesis, Ilmu Administrasi Negara. Profesionalisme Aparatur Pemerintah, (Studi Responsifitas, Inovasi Aparatur di Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Prodi: Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro Semarang Santoso, Trisno . 2004. 2004. Tesis Ilmu Administrasi Publik. Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Daerah Pada Era Otonomi Daerah, Studi Kasus Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Jepara. Prodi: Magister Ilmu
Administrasi, Universitas Diponegoro Semarang. Winaya I. Ketut, at. el. Jurnal. Profesionalisme Aparatur Birokrasi, Studi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang C. Undang-Undang
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 15
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Bada Permusyawaratan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Surat Keputusan Kepala Desa Timbulon Nomor 141/01.14/KADES/2014 Tentang Penetapan Pesonil Aparat Desa, RT/RW, LPM, Hansip, Pegawai Syar’i, Guru Ngaji, dan Susunan Pemerintah Desa Timbulon
D. Lain-lain Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, Tahun Anggaran 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol Tahun 2011 – 2015
16
