LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA GORONTALO
Oleh:
RAFLIN DENGO 271 410 037 Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Pembimbing I
Pembimbing II
NIRWAN JUNUS, SH, MH NIP. 196906022000032001
DOLOT A. BAKUNG, SH, MH NIP. 198508272009121005
1
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA GORONTALO Raflin Dengo Pembimbing I: Nirwan Junus Pembimbing II: Dolot A. Bakung
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan serta mendeskripsikan kendala dalam penerpan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskrptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiri. Lokasi penelitiannya di Dinas Pendapatan aset Daerah Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan data primer yang bersumber dari petugas bagian bidang PBB serta data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan serta sanksi-sanksi yang berhubungan dengan skripsi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisi yang digunakan analisis kualitatif. Dimana data yang dianalisi melalui tiga tahap yaitu memprokduksi data dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa didalam penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo yang tidak melaksanakan perpajakannya maka ada konsekuensi hukumnya dan mengacu pada UU No 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan serta kendala diterapkan sanksi pidana dikarenakan wawasan wajib pajak yang melalaikan pembayarran pajak tersebut, masih kurangnya fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum, dan kurangnya wajib pajak yang tidak membayar. Kata kunci : penerapan sanksi, wajib pajak
1
A. Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan bermanfaat bagi rakyat itu sendiri. Pada dasarnya tujuan pembangunan dalam suatu Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, namun dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya.1 Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan sistem perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial. Salah satu bentuk pajak yang biasa dijadikan sebagai sumber dana pembangunan bagi negara adalah melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan ini diatur dalam undang-undang khusus. Pembentukan Undang-undang mengenai pajak bumi dan bangunan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang melandasinya antara lain karena landasan hukum pemungutan pajak kurang jelas. Faktor lain yang mendorong lahirnya Undang-undang pajak bumi dan bangunan yaitu perundang-undangan yang lama tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai.2 Pasal 24 Undang-Undang No 12 Tahun 1994 yaitu: “tidak mengembalikan dan menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak, SPOP tidak benar dan tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan-keterangan yang tidak benar , dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua ) kali pajak terhutang”. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu: “Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak. SPOP tidak benar atau tidak lengkadan atau melampirkan keterangan yang tidak benar,
1 2
memperlihatkan
surat/dokumen
palsu
atau
dipalsukan,
tidak
Aristanti widyaningsi, Hukum pajak dan perpajakan, 2011,278 hal 278-288 Drs, Darwin , Mbp pajak bumi dan bangunan edisi 2, 2009, hal 1
2
memperlihatkan/meminjamkan
surat/dokumen,
tidak
menyampaikan
3
data/keterangan ”. Terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai Pajak Bumi dan Bangunan maka Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bngunan memberikan ancaman sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Namun kenyataannya dari pengamatan peneliti masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dan perkara pidana dibidang pajak yang terjadi dan diketahui padahal dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1994 telah tegas diatur tentang tindak pidana di bidang
Pajak Bumi dan
Bangunan. Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dikenakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayarnya.4 Tabel 1. Pengelompokkan Dan Jumlah Wajib Pajak PBB di Provinsi Gorontalo N O 1
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI JUMLAH
TERDAF TAR
EFEK TIF
46.644 46.644
FILLER SPPT TAHUN 2010
NON FILLER
STOP FILLER
4
7.588
5.663
4
7.588
5.663
NIHIL
KURANG BAYAR
LEBIH BAYAR
46.412
28.458
753
39.141
28.458
753
Sumber dppkad Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari 46.644 wajib pajak pribadi yang terdaftar, wajib pajak yang efektif sejumlah 46.412 yang memasukkan SPPT tepat waktu atau wajib pajak patuh sekitar 62 % yaitu 28.458 wajib pajak. Sedangkan wajib pajak yang tidak memasukkan SPPT atau wajib pajak tidak patuh sekitar 37 % yaitu 17.810 wajib pajak. Tidak memasukkan 2 tahun terakhir atau non filler sekitar 7.588 wajib pajak dan yang tidak memasukkan SPPT atau Stopfiller sekitar 5.663 wajib pajak.Kondisi yang terjadi yaitu tidak patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka wajib pajak itu merupakan pelaku tindak pidana. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, penulis dapat 3 4
Prof.Dr mardismo,MBA.,Ak. Perpajakan edisi revisi 2011. Hal 329-331 Adrian sutedi, S.H.,M.H. Hukum pajak. Hal 116-117
3
merumuskan rumusan masalah yakni (1) bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di kota Gorontalo dan (2) apakah kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di kota Gorontalo. B. Metode Penulisan Penelitian tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo yaitu penelitian hukum empiris.Pada bahan pustaka merupakan data dasar dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder.
Dalam Mengumpulkan data, peneliti yang
menggunakan teknik observasi, wawancara dan kuisioner. Penelitan ini akan dilaksanakan pada di Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Populasi dalam pene;itian berjumlah 40. Pada penelitian ini analisis deskriptif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis untuk kemudian memberikan gambaran dan pemaparan terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak Bumi dan Bangunan.
C. Hasil dan Pembahasan 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pembentukan dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo dilatar belakangi oleh perubahan badan pengelola keuangan daerah yaitu kepala daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD,Neraca daerah, Laporan arus khas, catatan atas laporan keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggung jawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah diubah menjadi namanya dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan daerah. Dinas pendapatan, pengelola keuanagan daerah dan aset daerah Kota Gorontalo terbentuk berdasarkan peraturan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
4
organisasi dan tata kerja lembaga teknis Daerah Kota Gorontalo. Pembentukan dinas pendapatan, pengelola keuangan dan aset Daerah Kota Gorontalo sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang berlatar belakangi oleh perubahan pengelolaan daerah, yaitu kepala daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban keuanagan daerah yang terdiri dari laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus khas, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan perkataan lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan tentunya telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan bertentangan. Dengan kewajiban hukum wajib pajak. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan itu Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilainnya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada beberapa unsur biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga) dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Inilah unsur-unsur kerugian akibat melawan hukum karena melanggar dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan sanksisanksi yang dapat diberikan. Kita ketahui dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1994 Pasal 24 dan Pasal 25 yang menyatakan
5
bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak yang baru pertama kali melanggar. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka 10 tahun terlampaui. Jangka waktu itu dihitung saat terhutangnya pajak,berakhir masa pajak, berakhir bagian tahun pajak dan berakhir tahun pajak yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah Kota Gorontalo, sehinggga apabila pajak tersebut tidak dibayar oleh wajib pajak maka Daerah Kota Gorontalo sangat dirugikan karena terjadinya kekurangan penerimaan pendapatan daerah. Sebagaimana Dengan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan tersebut, maka wajib pajak itu merupakan pelaku tindak pidana. Selain itu ada juga yang dikenal dengan sanksi administrasi selain sanksi pidana yang ada dalan pajak adapun sanksi administrasi yang diterapkan juga, berikut penjelasan mengenai sanksi pidana : Ada 2 macam sanksi pidana yang perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak atau surat pemberitahuan pajak terhutang 1. Sanksi pidana yang terdiri dari a. Sanksi berupa denda Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sejumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada
6
sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. b. Sanksi berupa kurungan Sanksi pidana kerungan ini merupan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. hal ini karena bila dikenakan sanksi pidana kurungan tersebut jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kurungan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Sanksi kurungan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang salah yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang. 2. Sanksi sosial Pajak adalah iuran wajib dan bagi siapapun yang melanggar untuk tidak mau membayar pajak akan dikenakan sanksi. Selama ini yang sering dilakukan pemerintah adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam pajak Bumi dan Bangunan apabila terjadi pelanggaran atau lalai membayar pajak. Pada sanksi sosial ini pemerintah tidak menggunakan sanksi sosial karena pemerintah belum menerapkan sanksi sosial di Kota Gorontalo. Dari kesimpulan data dijelaskan bahwa tingkat pelanggaran sanksi pidana dalam pajak tersebut dapat dilihat bahwa tindakan wajib pajak masih banyak yang melakukan pelanggaran dari tahun ke tahun hal ini dijelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak harus ditindak jika dibiarkan mereka juga tidak akan perduli dikarenakan masih ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dipengaruhi wajib pajak yang menilai bahwa pajak dirasakan sebagai beban terhadap penghasilan mereka, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak masih kurang serta sosialisasi dari pihak kantor tentang pentingnya fungsi pajak segagai pembiayaan negara dan tugas pemerintah.
7
Berdasrkan itu tingkat pelanggaran sanksi pidana yang dilakukan oleh wajib pajak di tahun 2013 mengalami tingkat perubahan yang signifikan terjadi pelanggaran sanksi pidana yang diberikan adalah sanksi pidana kurungan. Jelas disini membuktikan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak patuh terhadap aturan pelaksanaan sanksi pajak. Kemudian tindakan wajib pajak dalam membayar pajak belum semuanya efektif dikarenakan masih ada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak tersebut. Menurut hasil wawancara dari ibu Charlota Djabu mengatakan bahwa Dengan
dilaksanakan ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 dan terlalu lemahnya sanksi denda yang dijatuhkan serta tidak dilaksanakan secara tegas sehingga wajib pajak tidak takut akan sanksinya, dengan itu diterapkan sanksi pidana kepada wajib pajak agar supaya wajib pajak tersebut menyadari pentingnya akan pembayaran pajak. Serta sanksi hukum yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, terutama tindakan penagihan terhadap wajib pajak harus dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif tindakan pelaksanaan penagihan harus dilakukan sampai tuntas dengan hasil akhir berupa pelunasan utang pajak beserta biaya penagihan, kemudian sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan norma perpajakan akan ditaati dan simpulan bahwa dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, pajak harus dibayar oleh wajib PBB setelah ada surat pemberitahuan pajak terhutang jika pada saat hutang pajak jatuh tempo dan ternyata pajak belum dibayar semua maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa administrasi ataupun pidana.5 3. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelanggar Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo Pengaruh kendala pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis dimana pajak PBB kurang dipahami oleh sebagian orang padahal kita tahu bahwa pajak sebenarnya mudah untuk kita dimengerti karena mengingat bumi dan 5
Wawancara kepala kantor ibu Dra.charlota djabu tanggal 14 februari 2015
8
bangunan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang/ badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaannya seluruhnya telah di alokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah di gunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutamaa untuk pembangunan di daerah.6 Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, Pasal 2 menjelaskan bahwa: 1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan baangunan. 2. Klasifikasi objek pajak sebagaimana di maksud dalam ayat (10 diatur oleh Menteri keuangan). Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang. Selain itu di dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan di jelaskan bahwa untuk setiap wajib pajak di berikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp 8.000.000,00. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang di berikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak yang lainnya tetaap di kenakan secara penuh tanpa di kurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo belum berjalan maksimal karena tidak adanya kepatuhan wajib pajak terhadap persoalan pajak di Kota Gorontalo, padahal pemerintah daerah melalui BPPKAD sudah pernah melakukan tindakan penagihan terhadap masyarakat di Kota Gorontalo. Apalagi di dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pasal 1 poin 8 menjelaskan bahwa “Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak adalah 6
Darwin MBP, 2013 Pajak bumi dan bangunan, Halaman 2
9
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunkana untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”7 Pelaksanaan sanksi ini terhadap wajib pajak di Kota Gorontalo masih masih menghadapi hambatan-hambatan yang cukup menyulitkan bagi penerapan sanksi tersebut. Berikut ini akan disajikam keterangan dari koordinasi bagian Pajak PBB. Menurut ibu Dra. Charlota Djabu sebagai kepala Dinas Pendapatan, Pengelola, Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo kendala yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi tersebut adalah; Melakukan penagihan pajak masih ada sebagian orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak maka mereka pun tidak takut akan resiko, dan didalam data tersebut menjelaskan dari tahun ketahun, mengalami kurangnya kesadaran dimana wajib pajak tersebut masih ada yang yang menunggak pembayaran pajak tersebut. Hal ini dikarenakan kendala dalam pelaksanaan sanksi yang sangat dipengaruhi oleh situasi umum sangatlah banyak dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, salah satu tolak ukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban membayar pajak dan melunasi tunggakan pajak. Kenyataannya wajib pajak masih banyak yang melakukan perbuatan terhadap hukum dalam pembayaran pajak, dimana seringkali mempersulit pemasukan pajak sebagai penerimaan daerah, pemerintah selalu memberikan penjelasan agar rakyat mempunyai kesadaran akan kewajibannya membayar pajak Bumi dan Bangunan. Namun bagaimanapun rakyat rakyat merasakan bahwa pajak tetap merupakan suatu beban sehingga sebagian besar rakyat tetap tidak akan sadar untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tertib dan disiplin. Adapun yang menjadi kendala lain pada wajib pajak
7
Mohammad rusmawardji, pajak dan retribusi daerah , 2006, Hal 110
10
a. Kurangnya data tentang objek pajak sehingga fiskus mengalami kesulitan dalam menentukan siapa wajib pajaknya dan berapa nilai riil pajaknya b.
Kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, masyarakat wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan beban masyarakat kecil hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah dan kurang adanya penyuluhan tentang pentingnya pajak khususnya PBB.
c. Masih terdapat wajib pajak yang tidak mengetahui bahwa tanah atau bangunan yang ia miliki adalah merupakan objek PBB. d. Kurangnya sosialisasi para wajib pajak sehingga tidak mengetahui pentingnya membayar pajak ..8 Sedangkan menurut bapak Yudin Dani,,selaku penagih PBB Kota Gorontalo kendala yang mempengaruhi sanksi tersebut adalah : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan norma akan ditaati, atau dengan perkataan lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya yaitu untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan, maka akan menimbulkan kerugian terhadap penerimaan daerah. Dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak yakni tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan tentunya bertentangan dengan kewajiban hukum wajib pajak hal ini disebabkan sebagai berikut: a. Karena wajib pajak kurang menyadari pentingnya membayar pajak dan kurang tepat waktu membayar pajak b. Karena aparat-aparat yang ada dilapangan yang berfungsi sebagai ujung tombak penagih pajak tidak secara serius melaksanakan kewajibannya.9
8 9
Wawancara kepala kantor ibu Dra charlota djabu tanggal 15 februari 2015 Wawancara yudin dani tanggal 22 februari 2015
11
Kesimpulan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden (Bapak Rudy Naue S,E) di dapatkan data bahwa salah satu kendala penerapan sanksi bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo adalah karena tidak tegasnya pihak BPPKAD melakukan penagihan pajak bumi dan bangunan terhadap masyarakat, yang kemudian mengakibatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap persoalan pajak mulai menghilang perlahan-lahan. Padahal pajak daerah merupakan sumber keuangan Negara yang di bebankan kepada perorangan untuk kepentingan Nasional dan keperluan daerah demi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Menurut analisis penulis, persoalan penerapan sanksi bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo tidak boleh di biarkan berlarut-larut yang pastinya akan berdampak negatif terhadap pembangunan di Kota Gorontalo mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang apabila di abaikan akan merugikan aset keuangan daerah. Penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa persoalan penerapan sanksi bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo harus di perkuat dengan payung hukum melalui sosialisasi deklarasi kebijakan dan tindakan yang tegas dari pihak BPPKAD kepada wajib pajak untuk kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang ada. D. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kota Gorontalo belum berjalan maksimal karena tidak ada kepatuhan wajib pajak terhadap aturan pajak Bumi dan Bangunan. Artinya berdasarkan itu adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain hal itu dijelaskan pada perda Undang-Undang nomor 9 Tahun 2011 pasal 33 poin 1. Adapun yang di jelaskan lagi di dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak Bumi dan Bangunan pasal 1 poin 8
12
menjelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun yang menjadi kendala-kendala dalam penerarapan sanksi pidana bagi pelanggar wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo. 1. Kurangnya kesadaran dimana wajib pajak tersebut masih ada yang melalaikan pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut 2. Masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum terutama dalam pajak Bumi dan Bangunan 3. Wajib pajak yang tidak patuh atau kurang pembinaaan untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan 2. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat merumuskan sebagai saran sebagi berikut : 1. Perlu disosialisasikan sikap sadar wajib pajak di masyarakat. Sosialisasi ini hendaknya dilaksanakan secara merata disetiap daerah agar menumbuhkan kesadarab wajib pajak. 2. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan pembangunan yang infrastruktur yang perlu di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan demikian masyarakat terhadap penerapan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pembangunan dan pembiayaan negara. 3. Perlu terus dilaksanakan upaya preventif dan ketegasan dalam upayarefresif penerapan sanksi pelanggaran di bidang Pajak Bumi dan Bangunan.
DAFTAR PUSTAKA Aristanti Widyaningsi, 2011. Hukum pajak dan perpajakan penerbit alfabeta Bandung Adrian Sutedi, 2011. Hukum pajak, Penerbit sinar grafika, Jakarta
13
Darwin MBP, 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran praktis (edisi 2) Jakarta Edi Slamet Irianto, 2012. Pengantar ilmu Pajak. Penerbit PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta Mukti fajar, dualisme penelitian hukum normatif dan empiris Mardiasmo, 2011. Perpajakan edisi 2011, Penerbit C.V andi offset (penerbit andi) yokyakarta Mohammad Djafar Saidi, 2007. Pembaharuan hukum pajak, penerbit alfabeta bandung Mohammad Djafar saidi,2010. Pembaharuan Hukum Pajak Edidi Revisi. PT Rajagrafindo persada. Jakarta Untung sukardji , 2008. Pemungutan pajak , penerbit . PT RajaGrafido persada, jakarta Muqadim, 1999. Perpajakan. Buku Kesatu, UI Press dan Ekonosia, Yogyakarta Untung Sukardji,2007. Pokok-pokok pertambahan pajak edisi revisi 2007, penerbit PT RajaGrafindo persada jakarta Ronny haritijo soemitro 2010. Dalam bukuny mukti fajar dualisme penelitian hukum normatif dan empiris, pustaka pelajar, yogyakarta Sumyar, 2004. Dasar-Dasar Hukum Pajak Santoso Brotodiharjo,2008 Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Adiatama, Bandung
Soejono Sukanto dan Sri mamuji, 2011, Penelitian Hukum, Raja Grafindo persada Jakarta. Bachrul aming, 2011, aspek hukum pengawasan pengelolaan keuangan daerah, Jakarta Rochmat soemitro, 1998, asas dan dasar pepajakan, ersco, Bandung Muhammad rusmawardi, 2006, pajak dan retribusi daerah dan perannya dalam pembangunan daerah, semarang
14
Soejono soekanto dan sri mamadji, 2004, penelitian hukum normatif, PT RajaGrafido persada, jakarta Waluyo dan B illias wirawan, 2000, perpajakan indonesia, salemba empat, jakarta Sumber data: Dinas pendapatan, pengelola, keuangan dan aset daerah Undang-Undang Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011 PERDA pajak bumi dan Bangunan Republik indonesia, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak Bumi dan bangunan
15
