LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL KEDUDUKAN HAK PREFEREN TERHADAP PERAJANJIAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus PT. Mega Finance Kota Gorontalo) Oleh NOVITA MATANI 271411027
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
Mutia C.H Thalib SH.,M.,HUM Nip. 196907041998-2 2 001
Suwitno Y Imran SH.,MH Nip. 198306222009121004
Mengetahui Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Suwitno Y. Imran SH., MH NIP 198306222009121004
0
ABSTRAK
NOVITA MATANI, 271411027, KEDUDUKAN HAK PREFEREN TERHADAP PERJANJIAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI (Studi Kasus PT. Mega Finance Kota Gorontalo, Pembimbing I: Mutia CH. Thalib SH.,M.,Hum Pembimping II: Suwitno Y Imran, SH., MH. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan kedudukan hak preferen terhadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo. Dan untuk mengidentifikasi dan menganalisa akibat hukum bagi kedua pihak terhadap wanprestasi perjanjian fidusia tersebut dilihat dari kedudukan hak preferen. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, denagn maksud memberikan data yang selengkap mungkin mengenai Hak Preferen dalam Perjanjian Fidusia, hak dan kewajiban pemberi maupun penerima jaminan fidusia di PT. Mega Finance Kota Gorontalo. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu dengan wawancara sedangkan studi kepustakaan melaui literatur, arsip-arsip dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, Dalam perusahaan pembiyaan tersebut kreditor dalam hak prferen ternyata memiliki hak istimewa dimana hak yang pertama didaftarkan di kantor Pendaftran Jaminan Fidusia. Hak preferen (hak didahulukan) kreditor-kreditor lainya. Kedua, Akibat hukum bagi kreditor mengalami kerugian dan untuk debitor akan melakukan penanggung jawaban terhadap kerugian yang didapatkan kreditor. Apabila kreditor tidak bertanggung jawab, maka dari pihak kreditor akan melakukan eksekusi. Dengan adanya akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sudah bisa menjadi alat bukti untuk menuntut debitor. Kata Kunci : Hak Preferen, Akibat Hukum, Jaminan Fidusia
1
PENDAHULUAN Pembangunan dan perkembangan peekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diingikan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.1 Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Disamping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Bentuk jaminan yang digunakan
secara
luas
dalam
transaksi
pinjam-meminjam,
karena
proses
pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda ak bergerak. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. 1
Citra Umbara, Undang-undang perlindungan konsumen tentang perlindungan konsumen, cetakan X, 2007, hal 34
2
Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi objek jamina fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang in, objek jaminan fidusia diberikan penertian yang luas, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan ( preferen ) kepada jaminan fidusia terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan system pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda terebut. Didalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa: Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih meningkatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Maksud dari pasal diatas menerangkan secara sederhana tentang penertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.2 Dari data yang peneliti dapatkan dari kantor Mega Finance, kenyataan saat ini dalam masalah perusahaan pembiayaan/finance banyak masalah tentang suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, dimana seoarang konsumen yang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha untuk mengambil motor dari perusahaan dengan sistim kredit. Sebelum konsumen menandatangani surat perjanjian, pelaku usaha memperlihatkan isi perjanjian pembiayaan. Sebagaiman dalam
2
Undang-Undang KUHPerdata
3
isi perjanjian pembiayaan dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (4) empat Tentang Hak dan Kewajiban Atas Barang antara lain sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian 2. Memberikan data dan informasi yang tidak benar atau palsu 3. Mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perseroan 4. Menggadaikan atau menjaminkan kenderaan dimaksud kepada pihak ketiga dengan alasan apapun. Sehingga dalam masalah yang peneliti dapatkan dari kantor Mega Finance tersebut yaitu seorang konsumen yang sudah melakukan perjanjian dengan pihak pertama. Kemudian saat konsumen tidak bisa
membayar angsuran konsumen
menggadaikan hasil jaminan fidusia ini ke pihak ketiga yang tidak memiliki badan hukum, dan saat konsumen tidak bisa membayar angsuran lagi, pelaku usaha datang untuk membawa surat penarikan motor karena sudah melewati batas perjanjian yang sudah ditentukan. Kemudian konsumen mengatakan kepada pihak leasing ini bahwa motor sudah digadaikan kepada pihak ketiga. Jadi masalah yang akan peneliti bahas yaitu mengenai perjanjian, dimana masalah tersebut mengenai menggadaikan hasil jaminan kenderaan kepada pihak ketiga. Yang termasuk dalam perjanjian konsumen sebelum menandatangani surat perjanjanjan Sehingga jaminan fidusia yang dilakukan pihak konsumen sudah
melakukan
wanprestasi. Walaupun demikian mengingat sampai dengan sekarang belum ada upayaupaya atau hasil penyelesain dari kasus menggadaikan hasil fidusia ini. Pelaku usaha hanya bisa menerima kerugian besar yang didapatkan. Dan dari data yang peneliti dapatkan ternyata yang melakukan kasus menggadaikan hasil fidusia ini sekitar 220 konsumen. Disamping itu, masalah pembuktian merupakan factor yang penting dalam menyelesaikan suatu permasalahan pembiayaan, mengingat masih banyak masalah yang terjadi di lapangan khususnya di PT. Mega Finance. Berdasarkan dari uraian uraian diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana kedudukan hak preferen terhadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo,(2) Bagaimana akibat hukum bagi
4
Kreditor terhadap wanprestasi perjanjian fidusia tersebut dilihat dari kedudukan hak preferen. A. Metode Penulisan 1.
Peneliti
melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan
yuridis empiris.Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal kedudukan hak preferen terhadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan bagi Kreditor yang
melakukan wanprestasi
terhadap perjanjian fidusia tersebut dilihat dari kedudukan hak preferen. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data, yaitu: (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden yang dipilih sesuai dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur. Wawancara ini ditujukan kepada kepala meneger, asisten meneger, staf colection PT Mega Finance Kota Gorontalo, serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dan (2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan serta analisis data dengan menggunakan metode derskriptif. B. Hasil dan Pembahasan 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian PT. Mega Finance merupakan bagian dari para group. Berdiri pada tahun 1995 dengan nama Para Finance dan bernaung dibawah PT. Bank Mega Tbk. Awalnya Para Finance lebih banyak bergerak di bidang leasing (sewa guna usaha), anjak piutang, pembiayaan konsumen dengan sasarannya adalah konsumen koporasi dan jenis kenderaan roda empat (mobil). Oktober 2000 Para Finance mengalihkan fokusnya ke bidang pembiayaan konsumen dengan sasarannya adalah konsumen individu dan organisasi serta jenis produk kenderaan roda dua (motor) yang khusus diproduksi Jepang atau Italia yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki dan Vespa.
5
Pada Juni 2010, Chairul Tanjung (Chairman) mengeluarkan kebijakan untuk mengganti nama Para Finance menjadi Mega Finance. Hal ini dilakukan untuk membedakan divisi bidang usaha Para Group. Jadi yang bergerak di sector keuangan Para Group namanya akan menjadi Mega semua, seperti Bank Mega, Mega Life (asuransi) dan Mega Finance (Pembiayaan Kenderaan). Kantor pusat PT. Mega Finance berlokasi di Gedung Para Finance, Jln. Wijaya No. 1, No. 19 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PT. Mega Finance telah memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di kepaluan Indonesia. Visi perusahaan PT Mega Finance adalah Menjadi perusahaan pembiayaan nomor 1 di Indonesia pada tahun 2015, sedangkan Misinya adalah (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan kendaraan bermotor dgn kualitas terbaik. (2) Menjadi mitra usaha masyarakat otomotif yang terpercaya dengan membangun hubungan bisnis jangka panjang yg saling menguntungkan. (3) Menyediakan tempat berkarya & pengembangan diri bagi karyawan yang memiliki dedikasi, motivasi, & kualitas tinggi. 2. Kedudukan
Hak
Preferen
Terhadap
Perjanjian
Fidusia
Akibat
Wanprestasi pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo a. Proses pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo Dalam masalah yang peneliti teliti dalam PT. Mega Finance Kota Gorontalo yaitu kedudukan dari pihak PT. Mega Finance Kota Gorontalo dalam perjanjian fidusia akibat wanprestasi. Sebelum peneliti membahas tetntang kedudukan dari PT. Mega Finance Kota Gorontalo peneliti menemukan data dari lapangan tentang konsumen yang wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan dalm PT. Mega Finance yaitu debitor yang menggadaikan hasil fdusia pada pihak ketiga. Sedangkan pihak yang digadaikan tidak memilki badan hukum, artinya tidak memdaftrkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehinnga pihak leasing PT. Mega Finance Kota Gorontalo akan mengambil hak jaminan kredit yang masih dalam perjanjian kontrak. Karna dalam perjanjian kredit salah satu yang tidak diizinkan dalam perusahaan yaitu menggadaikan atau mengalihkan jaminan fidusia pada pihak ketiga. Kreditor PT. Mega Finance Kota
6
Gorontalo berhak untuk menarik jaminan fidusia karena PT. Mega Finance Kota Gorontalo yang pertama mendaftrkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dan saat kreditor melakukan eksekusi kreditor membawa surat penarikan yang dibuat oleh Notaris.3 Data yang peneliti dapat dari lapangan terhadap wanprestasi menggadaikan hasil fidusia kepihak ketiga yang sesudah dieksekusi dan yang belum di eksekusi. Dari 265465 konsumen yang melakukan wanprestasi yang melakukan menggadaikan hasil fidusia pada pihak ketiga sekitar 220 konsumen. No Tahun
1 2 3 4 5 6
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Belum Eksekusi
Sementara Eksekusi
Sesudah Eksekusi
4k 5k 3k
7k 13 k 27 k 10 k 17 k
6k 25 k 52 k 38 k 13 k
Jadi total wanprestasi pada PT Mega Finance Kota Gorontalo terhadap menggadaikan hasil fidusia yang belum tereksekusi sekitar 12 konsumen. Dan yang sementara di eksekusi 66 konsumen dan terahir uyang sesudah di eksekusi 134 konsumen. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsumen yang penelti teliti dilapangan masih banyak lagi yang melakukan pelanggaranpelanggaran dalam perjanjian fidusia. Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia melarang adanya tindakan fidusia ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Ketentuan ini dibuat dalam rangka untuk melindungi kepentingan pihak kreditur yang telah memberikan pinjaman kepada debitur dan obyek jaminannya tetap dikuasai oleh debitur. Ketentuan tersebut sangat logis karena atas obyek jaminan fidusia dimaksud Hak kepemilikannya telah (beralih) dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) sehingga tidak mungkin lagi dijaminkan kepada pihak lain. Apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud 3
Data dari PT Mega Finance Kota Gorontalo
7
dalam pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia (pasal 28). 1. Pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin penerima fidusia (kreditur). Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, di mana hutangnya belum lunas tapi kendaraannya telah digadaikan secara di bawah tangan kepada pihak ketiga. Terhadap perbuatan tersebut, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang mengadaikan atau mengalihakan obyek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Menurut bapak Mohamad Husin Selaku AMC (assisten meneger colection) bahwa tindakan diatas memang sesuai uandang-undang ada diterapakan, tetapi untuk saat untuk membawa masalah konsumen melakukan wanprestasi belum samapui dilakukan sampai ke pengadilan tetapi hanya dilakukan dengan secara musyawarah saja antara pihak kreditor, konsumen dan pihak ketiga.4 Sedangkan menurut peneliti bahwa dengan adanya akta dari Notaris yang didaftarkan kreditor pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia maka apabila debitor wanprestasi kreditor bisa lebih mudah untuk mengeksekusi konsumen yang melakukan wanprestasi. 2. Debitur mengubah dan atau mengganti isi dari benda yang menjadi obyek jaminan sehingga kualitasnya menjadi turun (jelek). Misalnya mengganti onderdil kendaraan bermotor dengan onderdil palsu atau onderdil bekas.5 Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak AMC (assisten maneger colection) tentang debitor mengubah atau mengganti isi dari benda jaminan pernah terjadi pada PT Mega Finance Kota Gorontalo. Pada saat kreditor 4
Hasil wawancara bersama bapak AMC PT. Mega Finance Kota Gorontalo www.kumham-jogja.info/.../183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam perjanjian kredit. di akses tanggal 28 april 2015. Jam 10:10 5
8
melakukan
penarikan benda jaminan pada debitor isi mesin dan onderdil
kenderaan ada yang sudah diganti dengan yang palsu dan ada juga yang sudah menghilangkan mesin yang terdapat pada benda jaminan tersebut.6 Menurut peneliti perbuatan debitur tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia telah beralih dari debitor kepada kreditur, sehingga debitur
hanya dianggap sebagai penyewa yang
mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara dan memakai obyek jaminan tersebut. b.
Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo. Mekanisme perjanjian penbiayaan konsumen dalam PT Mega Finance Kota
Gorontalo adalah sebagai berikut: 1.
Objek Fasilitas Pembiayaan Konsumen Dari hasil lapangan yang peneliti teliti dalam objek fasilitas pembiayaan
konsumen yaitu pemberi fasilitas sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan guna pembelian barang berupa kenderaan bermotor dengan spesifiksinya berupa jenis kendraan, jumlah kenderaan, merek/ tipe kenderaan, nomor rangka, nomor mesin, tahun, nomor BPKB, dan aksesoris. Selanjutnya harga pembelian barang tersebut dan uang muka yang diberikan oleh debitor. Dan terakhir untuk kepentingan pembelian barang
tersebut,
pemberi
fasilitas
membayaran
langsung
kepada
penjual/penyedia barang. 2.
Struktur Pembiayaan Konsumen Peneliti juga menemukan dari hasil penelitian dalam struktur
pembiayaan konsumen diberikan kepada penerima fasilitas oleh pemberi fasilitas dengan struktur pembiayaan konsumen yang disepakati berupa jumlah pokok pembiayaan, jumlah bunga, jumlah utang pembiayaan, jumlah periode angsuran, jumlah angsuran, sistem pembayaran, angsuran perbulan, pembyaran angsuran selanjutnya jatuh tempo pada tanggal sekian setiap 6
Hasil wawancara bersama bapak AMC PT Mega Finance Kota Gorontalo
9
bulan. (tanggal tersebut merupakan batas akhir pembayaran angsuran) dan terahir denda keterlambatan dihitung perhari jatuh tempo tanggal pembayaran angsuran. 3.
Biaya-Biaya Adapun biaya yang ditemukan peneliti dalam penelitian pada PT Mega
Finance Kota Gorontalo berupa biaya tagi yang dihitung perkwintasi, surat keterangan STNK dihitung persurat Dan terahir penyimpanan BPKB dihitung perhari (dihitung mulai 30 hari kalender sejak jatuh tempo angsuran terakhir atau pelunasan).7 c.
Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Mega Finance Pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo memiliki Hak dan Kewajiban
yang terdapat pada klausula perjanjian yaitu sebagai berikut; (1) Pemberi fasilitas bukanlah penjual barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat pemakaian oleh penerima fasilitas, (2) Penerima fasilitas wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya penerima fasilitas sendiri hingga setiap saat dari waktu ke waktu barang dapat digunakan sebagaimana semestinya, (3) Penerima fasilitas sepakat untuk sertiap waktu mengizinkan/ memperbolehkan pemberi fasilitas dan atau kuasanya untuk melihat dan atau memeriksa kondisi/keadaan barang dimanapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapaun bukan sebagai tibdakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin, (4) Penerima fasilitas dilarangan dengan mengalihkan
dengan cara apaun termasuk tetapi tidak
terbatas pada menggadaikan, maenjaminkan, menyewakan dan menjual barang, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas sebelumnnya, (5) Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban penerima fasilitas berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, penerima fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada pemberi fasilitas untuk menyerahkan dokumen barang, yaitu BPKP kepada 7
Data dari hasil PT Mega Finance Kota Gorontalo
10
pemberi fasilitas terhitung sjak diterbitkannya BPKB (bagi kenderaan baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiyaan ini (bagi kenderaan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian pembiayaan ini lunas.8 Sesuai dengan survei awal yang peneliti lakukan, perusahaan pembiayaan konsumen PT Mega Finance Kota Gorontalo memiliki banyak isi dari klausula perjanjian tetapi masih banyak juga yang lalai dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia. Kedudukan hak preferen tehadap perjanjian fidusia akibat wanprestasi Pemberian utang atau kredit oleh kreditur dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada debitor, sudah lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada jaman sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak menggunakan fasilitas utang ( pinjaman atau kredit ) dalam bentuk utang jangka pendek, jangka menengah maupun utang jangka panjang. Utang sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Untuk memperoleh pinjaman dari para kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi para kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila perlindungan hukum bagi kreditor dalam hal debitor cidera janji tidak melunasi utang tersebut pada waktunya dapat menggunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang ( pinjaman atau kredit ).9 3. Akibat Hukum Bagi Kreditor Terhadap Wanprestasi Perjanjian Fidusia Tersebut Dilihat Dari Kedudukan Hak Preferen Pada PT. Mega Finance Kota Gorontalo a.
Akibat Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Jaminan Fidusia Terhadap Terjadinya Wanprestasi Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama ibu Raflin Bouti selaku
ADH (admin head) pada PT Mega Finance Kota Gorontalo bahwa Kreditor bisa mendapatkan akibat hukum apabila dari pihak leasing juga melakukan wanprestasi. Salah satu contoh yaitu leasing melakukan kontrak perjanjian
8 9
Data dari PT Mega Finance Kota Gorontalo Ivida Dewi Amrih Suci. Hak Kreditor Separatis.LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. Mei 2011. Hal 1
11
dengan konsumen tetapi leasing tidak mendaftarkan jaminan fidusia ini ke kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga leasing sudah melakukan wanprestasi.dan akan mendapatkan akibat hukum yang berlaku. Kemudian juga apabila pihak leasing melakukan penarikan motor terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi tetapi tidak membawa surat penarikan dari notaris maka leasing juga bisa dikatakan wanprestasi. Dalam benda jaminan dari pihak leasing langsung difidusiakan, maksudnya ketika pihak leasing melakukan perjanjian dengan konsumen terhadap pengambilan kenderaan bermotor secara kredit maka dari pihak leasing akan melakukan pendaftran jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Jaminan
Fidusia. Sehingga
apabila konsumen melakukan
wanprestasi pihak leasing akan bekerja sama dengan pihak notaris untuk membuat surat penarikan. Dengan adanya akta Notaris pihak leasing tidak perlu pusing untuk melakukan penarikan apabila debitor wanprestasi. Sehingga dalam kasus menggadaikan hasil fidusia ini konsumen tidak lari dari kata eksekusi. Sebab dalam pengeksekusian kreditor atau pihak leasing Mega Finnance akan membawa surat penarikan yang telah dibuat oleh Notaris. Wanprestasi dapat menimbulkan beberapa akibat hukum bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum kreditor dengan adanya wanprestasi krditor mengalami kerugian dan bunga yang sangat besar. Sehingga debitor akan mendapakan akibat hukum dengan cara mempertanggung jawabkan kerugian yang didapakan olek kreditor. Dari pihak leasing akan melakukan dengan cara eksekusi. Salah satu alasan kreditor belum pernah melakukan penuuntutan ke pengadilan atas kerugian yang didapatkan yaitu pihak leasing tidak mau sibuk dan juga tidak mau rugi. Maksudnya rugi disini leasing adalah perusahaan besar pasti leasing juga butuh pengeluaran uang banyak untuk menuntut konsumen. Sehingga dari pihak leasing lebih baik berusaha sendiri tanpa adanya penuntutan. Atau dibiarkan dan akan mengalami kerugian yang sangat besar. Alasan PT. Mega Finance Kota Gorontalo bahwa saat penarikan kreditor membawa salah satu anggota polisi memang sudah wajib, karna apabila debitor melakukan wanprestasi dengan menggadaikan hasil fidusia akan di denda dan di penjarakan sesuai Undangundang yang berlaku pada perjanjian fidusia. 10 10
Hasil wawancara bersama ibu Raflin bouti selaku ADH PT Mega Finance Kota Gorontalo
12
Sedangkan menurut peneliti seharusnya kreditor tetap harus melaporkan kepengadilan. karna dengan bukti-bukti dalam klausula perjanjian sudah dicantumkan. Apabila pihak kreditor hanya membiarkan saja atas perlakuan debitor dengan cara wanprestasi dan apabila hanya bisa menanggung kerugian. Maka klausula-klausula perjanjian sudah tidak berfungsi lagi untuk perjanjian fidusia. Sehingga dalam perusahaan pembiyaan semakin banyak debitor yang melakukan wanprestasi. Adapun akibat hukum yang diderita PT Mega Finance Kota Gorontalo yaitu berupa bunga, denda, pajak dan biaya yang rumuskan sebagai berikut; (a) pemberi fasilitas memberikan bunga atas pokok pembiayaan kepada penerima fasilitas dan wajib dibayar kepada pemberi fasilitas dalam angsuran, (b) penerima faslitas wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dihitung perhari dari jumlah angsuran yang terutang sejak saat jatuh temponya sehingga terbayarkannya angsuran tersebut ditambah biaya tagi, (c) denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh pemberi fasilitas, (d) biaya penerbitan surat keterangan surat tanda nomor kenderaan bermotor (STNK) dikenakan untuk setiap keteranganpemberi fasilitas kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan atau pelunasan pajak barang, (e) biaya penyimpanan buku pemilik kenderaan bermotor (BPKB) dikenakan kepada penerima fasilitas atas penyimpan BPKB yang dihitung perhari sejak 30 hari kalender setelah lunasnya utang pembiayaan atau tanggal jatuh tempo angsuran terahir yang tidak terbayar lebih dari 30 hari kalender, (f) penerima fasilitas menangung setiap beban pajak atas barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan fasilitas pembiayaan ini.11 Dari penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap kreditor sangat banyak kerugian yang didapatkan. Klausula perjanjian sudah tidak berjalan sesuai isi yang dicantumkan dalam klausula-klausula perjanjian. Sedangkan pemberi fasilitas wajib untuk melakukan pelaporan pidana atas tindakan penerima fasilitas dalam mengalihkan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang baik seluruhnya ataupun sebagian kepada 11
Data dari PT Mega Finance Kota Gorontalo
13
pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kreditor serta ketidakbenaran atas data, informasi, dokumen, identitas diri, keterangan atau uraian yang disampaikan kreditor kepada debitor. b.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Kredit Dalam Praktek PT. Mega Finance Kota Gorontalo Secara keseluruhan maka, beberapa hal yang dapat menunjukkan adanya
perlindungan hukum terhadap kreditur (Penerima Fidusia) menurut UU No. 42 tahun 1999 antara lain sebagai berikut: 1.
Adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia, yang tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia;
2.
Adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang obyek jaminan fidusia (pasal 17);
3.
Adanya ketentuan bahwa Pemberi Fidusia tidak diperbolehkan untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan (pasal 23 Sub 2);
4. Adanya ketentuan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda jaminan, kalau kreditur hendak melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia; 5.
Adanya ketentuan pidana dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.12 Bedasarkan Hasil wawancara bersama Bapak Mohamad Husain selaku
AMC (assisten manager colection) PT. Mega Finance Kota Gorontalo bahwa dalam menangani debitor yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit jaminan fidusia. Kantor PT. Mega Finance ini berada dalam nauangan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Apabila perusahaan pembiayaan ini lalai dalam melakukan prestasi maka bisa saja pihak tertentu akan menutup peusahaan pembiayaan. Tapi untuk sekarang ini pihak PT. Mega Finance belum pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa dalam setiap melakukan bunga pada debitor yang melakukan perjanjian kredit pada perusahaan pembiayaan hanya mengambil keuntungan 0,5 % saja. Tidak bisa melebihi yang sudah ditetapkan oleh peraturan Kementrian Keuangan. Bisa saja pihak perusahaan akan dianggap 12
Ruli Akbar. Perlindungan hukum bagi kreditur pada perjanjian jaminan fidusia dalam praktek. Semarang 2005. Hal 44
14
wanprestasi karna sudah melanggar peraturan tersebut. Pada perjanjian kredit pada PT. Mega Finance pasti berbeda dengan isi perjanjian yang ada pada perusahaan leasing lainyya. Karena setiap perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Tetapi dalam Peraturan Kementrian Keuangan mengatur untuh seluruh perusahaan pembiayaan kredit jaminan fidusia.13 Sehinnga peniliti bisa menyimpulkan bahwa dalam perusahaan pembiayaan untuk melakukan perjanjian kredit kreditor memiki hak dan kewajiban masing-masing dalm melakukan kontrak bersama debitor. Perusahaan pembiayaan mengikuti aturan dari Kementrian Hukum keuangan uantuk melakukan perjanjian kredit. Isi dari kontrak perjanjian kredit bersama debitor sanat penting, karena pada saat debitor wanprestasi kreditor akan memperlihatkan isi kontrak yang sudah awalnya sudah melakukan kesepakatan bersama. C. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari artikel ini, maka peneliti menarik kesimpulana sebagai berikut; a. Kedudukan
Hak
Preferen
Terhadap
Perjanjian
Fidusia
Akibat
Wanprestasi Pelaksanaan kredit dalam perusahaan pembiayaan PT. Mega Finance Kota Gorontalo masih banyak yang melakukan pelanggaranpelanggaran perjanjian perusahaan pembiayaan dalam sistem kredit. Salah satunya kasus yang peneliti teliti tentang menggadaikan hasil fidusia kepihak ketiga. Dalam perusahaan pembiyaan tersebut kreditor dalam hak prferen ternyata memiliki hak istimewa dimana hak yang pertama didaftarkan di kantor Pendaftran Jaminan Fidusia. Hak preferen (hak didahulukan) kreditor-kreditor lainya. Dalam perusahan PT. Mega Finance Kota Gorontalo melakukan perjanjian Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris Dan didaftrakan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehinngga apabila debitor wanprestasi kreditor bisa mendapatkan Hak Preferen( hak didahulukan).
13
Hasil wawancara bersama Bpk. Mohamad Husaian selaku AMC PT. Mega Finance Kota Gorontalo
15
b. Akibat Hukum Bagi Kreditor Terhadap Perjanjian Fidusia ini Di lihat dari Kedudukan Hak Preferen. Dalam perusahaan pembiayaan PT. Mega Finance Kota Gorontalo apabila kreditor dan debitor melakukan wanprestasi maka akan mendapakan akibat hukum. Akibat hukum bagi kreditor mengalami kerugian dan untuk debitor akan melakukan penanggung jawaban terhadap kerugian yang didapatkan kreditor. Apabila kreditor tidak bertanggung jawab, maka dari pihak kreditor akan melakukan eksekusi. Dengan adanya akta jaminan fidusia yang dibuat notaris sudah bisa menjadi alat bukti untuk menuntut debitor. Walaupaun sampai sekarang dari pihak kreditor dari Mega Finance belum pernah melakukan penuntutan ke pengadilan, dengan alasan tidak ingin menambah rugi perusahaan. 2. Saran a. Sebaiknya dari pihak Mega Finance lebih mempertahankan isi perjanjian dengan debitor sebelum melakukan perjanjian secara kredit dengan jaminan fidusia. Agar debitor tidak melakukan wanprestasi yang bisa mengakibatkan kerugian. b. Kepada kreditor disarankan setelah melakukan perjanjian jaminan fidusia dengan debitor, agar segera langsung mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor Peadaftaran Jaminan Fidusia. Sehinngga kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap debitor yang melakukan wanprestasi.
DAFTAR PUSTAKA
A.
BUKU
Muliadi Ahmad . 2013. “ Hukum Lembaga Pembiayaan ”, @kademia Permata, Jakarta Salim. 2006. “ Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) ”, SINAR GRAFIKA, Jakarta Prodjodikoro Wirdjono . 2011. “Asas-Asas Hukum Perjanjian”, Mandar Maju, Bandung Miru Ahmadi. dkk, 2012. “Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456. Jakarta
16
Usman Rachman. 2008. Hukum Jamianan Perdataan, Sinar Grafika, Jakarta Badrulzaman Darus Mairum. 2011. Komplikasi Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung Suharnoko,2012. Hukum Perjanjian.Teori Analisa Kasus. Kencana Perenada Media Grub. Jakarta Miru Ahmadi. 2014. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Jakarta Suci Amrih Dewi Ivida. 2011. Hak Kreditor Separatis. LaksBang Pressindo. Yogyakarta Ridwan Syahrani. 2000. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Alumni. Bandung Handoko Setia Boedi Bondan. 2006. Pelaksanaa Leasing Kenderaan Bermotor Pada PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang. Semarang
B.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Umbara Citra. 2007.”Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Cetakan X, Bandung Undang-Undang Fidusia UU No.42 Tahun 1999 Undang-Undang KUHPerdata
C.
INTERNET
www.kumham-jogja.info/.../183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam kredit. di akses tanggal 28 april 2015. Jam 10:10
17
perjanjian
