LATAR BELAKANG KESEHATAN ADALAH HAK ASASI MANUSIA DAN INVESTASI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BANGSA
VISI KEMENTERIAN KESEHATAN MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN SALAH SATU STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA STRATEGIS DI DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)
SDM KESEHATAN SALAH SATU HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN PEMENUHANNYA (JUMLAH/JENIS/DISTRIBUSI)
PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN TEMPORER : PENUGASAN KHUSUS 45 Kab Prioritas DTPK Dan Kab DBK
RS Bergerak/lapangan : 13 RS Bergerak PENUGASAN SENIOR PPDS & DR SPES
SEMI PERMANENT : PENGANGKATAN DR SPES/DRG SPES/DR/DRG/BIDAN PTT Prioritas Daerah T/ST Di DTPK&DBK
PERMANEN : PENGADAAN CPNS (Pusat dan Daerah)
DASAR HUKUM PENGANGKATAN DR/DRG/BIDAN PTT
PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESEHATAN
DOKTER/DOKTER GIGI PTT : 1. Keppres No. 37 tahun 1991 2. Kepmenkes No. 683 Tahun 2011 BIDAN PTT : 1. Keppres No. 77 Tahun 2000 2. Kepmenkes No. 683 tahun 2011
1. Permenkes No. 1231 Tahun 2007 2. Kepmenkes No. 1235 Tahun 2007 3. Kepmenkes No. 1086 Tahun 2009
TANGGUNG JAWAB PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN MENJADI TANGGUNG JAWAB BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PUSAT (KEMKES)
Dilaksanakan secara bersama antara :
DAERAH (PEMDA)
Pemenuhan tenaga kesehatan dilaksanakan bersama antara :
1.
Biro Kepegawaian
2.
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
1.
Pemerintah Daerah Tk. I (Provinsi)
3.
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar
2.
Pemerintah Daerah Tk. II (Kabupaten/Kota)
LAMA PENUGASAN 1 TAHUN (DR/DRG KRITERIA T/ST) DAN 3 TAHUN (DR KRITERIA B DAN BIDAN). PENGELOLAAN ADMINISTRASI PTT DILAKUKAN SECARA ONLINE. PENERBITAN SK PENGANGKATAN BIDAN PTT DILAKUKAN OLEH ROPEG. DINKES KAB/KOTA HARUS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEAMANAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG BERTUGAS TERUTAMA KEPADA DR/DRG PTT. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARA PUSAT, PROVINSI DAN KAB/KOTA.
- Puskesmas dr/drg PTT - Desa bidan PTT - RSUP/RSUD dr PTT-BSB
- Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dr
Bukan merupakan UPT Dinkes Kab/Kota setempat tetapi melakukan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinkes Kab/Kota dimana RSUP/RSUD/KKP tersebut berada.
Perlu Koordinasi khususnya dalam pengusulan gaji
- Keterlambatan dan ketidaksesuaian format dalam penyampaian
-
-
usul kebutuhan dr/drg/bidan PTT . Kurangnya komitmen Dinkes Kab/Kota untuk melakukan Updating data keberadaan dr/drg/bidan PTT di dalam SIMPEG sehingga menyulitkan dalam penetapan alokasi kebutuhan Keterlambatan dalam pengusulan perpanjangan dr/drg/bidan PTT yang telah selesai masa penugasannya. Kurangnya koordinasi antara RSUP/RSUD/KKP dengan Dinkes setempat terutama untuk usul gaji. Bidan PTT ditempatkan di Puskesmas tidak sesuai dengan Kepmenkes 683 Th. 2011
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROPINSI DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua JUMLAH TOTAL
B 28 31 51 14 46 9 14 4 18 1 216
DOKTER UMUM T ST 25 24 62 487 41 99 44 97 73 33 28 219 45 48 10 68 3 230 12 98 9 137 40 273 392 1.813
JML 28 31 51 14 46 9 14 53 549 140 141 124 247 93 78 234 110 146 313 2.421
B 4 6 5 36 3 5 59
DOKTER GIGI T ST 13 4 5 121 4 6 4 24 30 17 4 77 5 19 4 20 2 67 2 19 1 20 5 28 79 422
BIDAN JML 4 6 5 36 3 5 17 126 10 28 47 81 24 24 69 21 21 33 560
B 1.944 4.681 272 3.084 750 408 191 3 2 864 1 3 1 12.204
T 405 3 1 150 328 25 188 657 37 581 533 743 179 360 139 253 94 7 4.683
ST 2 3 13 3 14 43 2 31 26 16 153
JML 2.349 4.684 273 3.236 1.078 433 382 673 37 586 1.411 787 181 394 166 269 94 7 17.040
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROVINSI DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D I Yogyakarta Jawa Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Papua Maluku Utara Banten Gorontalo Papua Barat Sulawesi Barat JUMLAH
B 17 3 2 6 12 3 5 48
DOKTER UMUM T ST 30 48 36 52 58 15 23 125 20 14 55 291 3 120 39 182 10 73 39 30 4 105 9 38 326 1.093
JML 17 3 2 6 78 88 85 148 37 346 123 221 83 5 69 109 47 1.467
B -
DOKTER GIGI T ST 3 4 3 9 17 7 2 35 11 1 5 47 2 28 4 18 3 8 4 10 12 3 8 57 187
JML 7 12 24 37 12 52 30 22 11 14 12 11 244
B 148 229 59 416 279 102 59 126 1.418
BIDAN T JML 91 239 229 59 27 443 20 20 382 382 159 438 498 498 29 131 76 135 424 424 70 70 6 6 217 217 111 237 175 175 74 74 32 32 2.391 3.809
RENSTRA 2010-2014 Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan
Target Pengangkatan Penugasan Khusus : 2010 : 1.200 2011 : 1.275 45 Kab. Prioritas DTPK dan DBK 2012 : 1.375 2013 : 1.500 2014 : 1.700
Tenaga yang diangkat sebagai penugasan khusus rata-rata sebagai tenaga sukarela yang sudah bekerja di puskesmas
Tidak sesuai dengan kebutuhan
- Tidak menambah jumlah nakes yang bertugas merubah status sehingga tetap kekurangan Nakes - Memindahkan beban anggaran dari daerah ke pusat.
1. Mapping kebutuhan belum sesuai dengan kebutuhan riil nakes. 2. Mekanisme pengangkatan di Kab/Kota tidak jelas. 3. Terlambatnya usul pengangkatan
4. Masa penugasan sesuai dengan tahun anggaran berjalan sehingga masa tugas berbeda-beda. 5. Belum adanya sanksi untuk yang undur diri.
1. Dilakukannya review pedoman pengangkatan penugasan khusus 2. Pengangkatan Penugasan Khusus akan disesuaikan dengan periode pengangkatan dr/drg/bidan PTT dengan lama penugasan 1 (satu) tahun dengan pertimbangan bahwa tenaga kesehatan yang akan bertugas di puskesmas DTPK dan DBK adalah dalam 1 (satu) tim (Tenaga medis dan Paramedis). 3. Untuk menunjang pelayanan kesehatan tenaga kesehatan yang diangkat dengan pendidikan minimal D-III.
PPSDMK
2 Biro Kepegawaian a. Menganalisa kebutuhan b. Menetapkan Formasi kebutuhan penugasan khusus (jenis, kualifikasi, jumlah & penempatan)
DAERAH (DINKES PROP/KAB/KOTA)
BUK Koordinasi mapping kebutuhan & ketersediaan nakes di wilayah tersebut
3
ROPEG
Koordinasi Sasaran Penempatan
usulan 1
4
formasi
Mengusulkan kebutuhan penugasan khusus secara berjenjang ke Biro Kepegawaian dengan melakukan : a. Perencanaan kebutuhan b. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan dan fasilitas lainnya sesuai standar yang berlaku c. Identifikasi Ketersediaan nakes
PUSKESMAS
PUSTU
• Apoteker hanya di PKM Perawatan • Tenaga Kesmas (S1) • Perawat (Ners) hanya di PKM Perawatan & PKM DTPK • Tenaga Promkes (D-IV) • Epidemiologis (D-IV) • Perawat (D-III) • Sanitarian (D-III) • Nutrisionis/Ahli gizi (D-III) • Perawat Gigi (D-III) • Asisten Apoteker (D-III) • Analis Kesehatan (D-III) • Bidan (D-III)
• Bidan (D-III) • Perawat (D-III)
NO
PROPINSI
1 Jawa Barat 2 Jawa Tengah 3 Jawa Timur 4
Sulawesi Utara
5 Sulawesi Tengah 6 Sulawesi Selatan 7 Sulawesi Tenggara 8 Nusa Tenggara Barat 9 Nusa Tenggara Timur 10 Maluku 11 Papua 12 Maluku Utara
13 Banten 14 Gorontalo 15 Sulawesi Barat 16 Papua Barat
TOTAL
PERAWAT 17 2 6 56 38 11 31 31 138 29 90 29 27 24 45 13 587
GIZI 1 2 3 2 2 3 6 7 28 9 8 9 5 5 3 93
KESLING 2 2 5 5 8 1 4 5 29 9 8 2 4 1 85
ANALIS KES. 2 1 5 2 3 7 20 4 2 46
BIDAN FARMASI KES. GIGI FISIOTERAPIS RADIOGRAFER 3 6 2 11
1 1 3 1 5 2 20 3 1 2 39
4 1 1 6
1 1
-
PEREKAM DAN JUMLAH INFOKES 26 7 24 64 53 16 49 58 236 47 116 41 29 29 54 19 868
- Dinkes Kab/Kota memetakan kebutuhan dr/drg/bidan
PTT dan Penugasan Khusus dan sarana yang ada sehingga didapat perencanaan yang tepat sasaran. - Wajib melakukan sinkronisasi data dr/drg/bidan PTT antara pengelola kepegawaian dan pengelola gaji. - Meningkatkan koordinasi antara Dinkes Kab/Kota dengan RSUP/RSUD/KKP. - Daerah untuk memikirkan pemenuhan tenaga kesehatan, mengingat di dalam RPP PTT untuk pengangkatan sebagai PTT adalah dari PAD atau APBN Non DAU.
• Pengadministrasian PTT wajib dilakukan secara online melalui SIMPEG. • Kabupaten/Kota wajib melakukan update data keberadaan tiap 3 bulan sekali (sesuai dengan kesepakatan pertemuan bulan April 2010). • Proses administrasi yang tidak dilaksanakan secara online tidak akan diproses.
1. REFORMASI BIROKRASI DI SELURUH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/PEMDA 2. MORATORIUM CPNS SEPTEMBER 2011 S/D DESEMBER 2012 a. DITETAPKANNYA UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMBAWA KONSEKUENSI ANTARA LAIN DILAKUKAN PENYERAHAN PEGAWAI DARI PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH SEJUMLAH LEBIH KURANG 2,2 JUTA PNS YANG BERADA DI DAERAH b. PEMEKARAN WILAYAH/DAERAH MULAI TAHUN 2005 SAMPAI SEKARANG c. KEBIJAKAN PELEBURAN/PENGGABUNGAN/PEMBUBARAN INSTANSI (KEMENTERIAN SOSIAL, KEMENTERIAN PENERANGAN) d. PENEMPATAN PNS YANG TIDAK SESUAI DENGAN KOMPETENSI 3. PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN a. MISMATCH ANTARA KOMPETENSI PNS DENGAN PRASYARATAN JABATAN LANJUT b....
LANJUTAN…..
b.
DISPARITAS ANTARA KEBUTUHAN PNS DENGAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA DI LAPANGAN
c.
DISTRIBUSI PNS TIDAK PROPORSIONAL DENGAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH
d.
KONTRIBUSI DAN KINERJA PNS BELUM MENCAPAI STANDAR
e.
KEMAUAN POLITIK (POLITICAL WILL) UNTUK MENYELESAIKAN TENAGA HONORER TAHAP KEDUA (KATEGORI I 67.385 DAN KATEGORI II 652.460)
f.
60% DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA BELANJA PEGAWAINYA DIATAS 50% DARI BANDING BELANJA PUBLIK
WAKTU DAN PENGECUALIAN MORATORIUM WAKTU: PENATAAN ORGANISASI DAN PNS DALAM KERANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BERLAKU 1 SEPTEMBER 2011 S/D 31 DESEMBER 2012.
PENGECUALIAN BAGI: A. PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA: 1. KEBUTUHAN PNS UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI: a. TENAGA PENDIDIK b. TENAGA DOKTER DAN PERAWAT PADA UPT KESEHATAN c. JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN MENDESAK 2. MEMILIKI LULUSAN IKATAN DINAS SESUAI PERATURAN PERUU YANG BERLAKU B. PADA PEMERINTAH DAERAH, YAITU: 1. TENAGA PENDIDIK 2. TENAGA DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN 3. JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN MENDESAK *
*
JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN MENDESAK DITETAPKAN OLEH TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL.
