1
"
wC
00 00 c
CO
3
kesehatan diselenggarakan CO
§
u
00
0>
pembangunan a
o
bahwa
iS
*
.
I
b
.
melalui otonomi daerah dengan memperhatikan BUPATI KOLAKA
kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan bagi
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
kelompok rentan dan berkebutuhan khusus serta
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
kesetaraan pelayanan bagi daerah-daerah tertentu
NOMOR 2 TAHUN 2014
antara lain daerah tertinggal, perbatasan, pesisir dan
kepulauan yang memerlukan perhatian khusus;
TENTANG
SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN
c
.
KABUPATEN KOLAKA (SP2K3)
di
berarti bahwa setiap orang
kepulauan;
menginginkan dirinya T3
dalam keadaan sehat, yaitu keadaan sehat fisik,
d
mental dan sosial yang menyatu dalam kehidupan manusia,
dengan
demikian
pemerintah
berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat dan menjamin hak setiap warga negara
.
daerah
terpencil,
perbatasan,
pesisir
dan
kesehatan perlu dilakukan peningkatan dan mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana dan adanya sumberdaya manusia yang memadai dalam
2 l
pelayanan
bahwa dalam meningkatkan pemerataan layanan
melaksanakan pelayanan;
untuk hidup sehat;
pemerataan
berkebutuhan khusus serta masyarakat yang berada
bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang
umat
rangka
kesehatan bagi masyarakat kelompok rentan dan
BUPATI KOLAKA,
: a.
dalam
kesehatan, dipandang perlu meningkatkan pelayanan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
bahwa
bahwa
e
.
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
4
.
dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c, dan huruf
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
d, perlu
beberapa kali
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
: 1.
Indonesia
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang 5
.
Indonesia Nomor 1822);
Daerah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Tahun 2004 Nomor 126,
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Pemerintah
Pusat
dan
Indonesia
Tambahan Lembaran
oo
Tj"
a
o
o
6
(0
Tambahan
Keuangan
(Lembaran Negara Republik Z
47,
c3
Nomor
00
2003
Tambahan
Negara Nomor 4438);
Tahun
59,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan
.
.
Nomor
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
3
2008
£
.
*o
2
Tahun
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Kolaka Tentang Pelayanan Publik Bidang Kesehatan;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang
Tahun 2008 Nomor
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
Indonesia Tahun 2004 Nomor
116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7
.
139, Tambahan Lembaran
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009
nomor
112,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3
4
OS
on
4>
5
o
hJ
CN
Z
1
"
CU
-§
(2
2
*
-
ÿ 5 I §2P I
g
.
-
o
*
S
S
I
c3
On
2
a
49,
O
o
Nomor
CX
cO
e3
00
0>
c3
VO ON On
1996
G
3
Tambahan r-
en
m
vo
u-
a
O
o
4>
55
£ 2
a o
. "
'
B
t-H
£
o«
§
-
p£
§
00
2
c3
cd
CO
0)
0>
ÿa
.
Tahun
£>
6
ctf
C
o>
CO
GO
CU
Xi
(U
a
hJ
G
O
G
T3
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Tentang »
13.
Cj
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
cd
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
G
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
-S
Oh
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Tahun 2005 Nomor
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
dan
Penerapan
Standar -
2
CO
S I
§ a s JS
ÿ
S g
Lembaran
f
150, Tambahan
oo
m
£
g
GO
i-ÿ
I
o
oo
o
CN
.
'
U
1 1
Q«
"§
CU
CU
Ot t
c2
c3
u
a>
a
o
a
o
a
§
B
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang &
14
00
2
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang
Penyusunan
.
Pedoman
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
.e
Oh
5
Q
3
a>
*n
15.
0©
Tambahan Lembaran
cd
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20)
153,
Tahun 2009 nomor
co
Desentralisasi dan Tugas Perbantuan. (Lembaran a>
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 11.
H
10.
u
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
m
.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Indonesia Nomor 5059); 9
12.
4>
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
&H
.
8
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Pembentukan
tentang
Peraturan
perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Pelayanan
Publik.
Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215);
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
\©
5
(Lembaran
6
Negara
z
w H
Q«
D
tt
W
S a 3
«
C
s
<
J
o a
KOLAKA
Nomor 58,
T3
63
fl
dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
<
J
o
W
*
0k
S
H
n> a
BUPATI KOLAKA
Nomor 5291);
Pedoman
MEMUTUSKAN:
<
j w
ft*
KESEHATAN
S
ÿ r"»s
a 2
g 05 2
5T
PUBLIK
Pegawai Tidak Tetap;
w H
PERATURAN DAERAH
GC
:
HH
Menetapkan
tZ>
Pelaksanaan Pengangkatan Tenaga Medis sebagai
%
tentang
702/MENKES/SK/VIII/l 993-
P
Nomor
H
Kesehatan
£>
Menteri
£
Peraturan
3
£
4>
a
«
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
00
Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Negara
e
Dengan Persetujuan Bersama «
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Republik Indonesia Tahun 2012
17.
ca
Ok
O
16.
SISTEM PELAYANAN KABUPATEN
KOLAKA
(SP2K3) 18.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
tentang
5 3
tt
1575/MENKES/PER/XI/2005
BAB I
Organisasi
s
s
-«
*
OS
§
00
g
T3
§
6
*i
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
Dal am Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pelayanan Minimum SPM;
1
Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
2
Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
Peraturan
Menteri
.
Kesehatan
Nomor
512/MENKES/PER/TV/2007 tentang Izin Praktik dan
.
3
Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka.
4
Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka selanjutnya disingkat Pemerintah
.
.
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
Daerah 21.
«B
Pasal 1
2007 tentang OQ
20.
Permendagri Nomor 79 tahun
3
0«
19.
p
H
W
H
KETENTUAN UMUM
dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
949/MENKES/PER/VIII/2007
Tentang
adalah
perangkat
daerah
unsur
penyelenggara
pemerintahan Kabupaten Kolaka. 5
.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
Kriteria Pelayanan Sarana Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;
7
sebagai
8
7
.
.
Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spiritual
11. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau
secara sosial dan ekonomis.
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,
Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk
perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas
manusia.
untuk
12. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau
Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah
Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang
digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma
tidak
yang berlaku di masyarakat.
pelayanan
8
.
9
.
0>
6
kesehatan
mengandung
dan
obat
teknologi
yang
yang
digunakan
dimanfaatkan
untuk
mencegah,
mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
13. Teknologi Kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk
ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan
struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
penanganan permasalahan kesehatan manusia.
Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
14. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
penyakit,
dan
pemulihan
kesehatan
oleh
pemerintah
dan/atau
masyarakat.
15. Sarana
Kesehatan
adalah
tempat
menyelenggarakan upaya kesehatan.
10
yang
digunakan
untuk
dan/atau
3
CO
00
kegiatan 4>
3
suatu
1
.
I "
"
Promotif adalah 3
Kesehatan
U
21. Pelayanan
§
a
16. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang
-
*}
'
.
5
5, S
00
.
§
>,
es
U
s
&
§
CO
kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
ob
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif kepada Masyarakat di
§
a>
aJ
C
-
0)
(A
CO
O
I
§
t
4>
X)
00
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan a>
melaksanakan Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi
22. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan
suatu wilayah tertentu.
17. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan
terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
23. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien. 18. Puskesmas Non Perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan
kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pelayanan rawat jalan kepada pasien. 19. Puskesmas PONED adalah Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter,
bidan dan perawat terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat teijaga seoptimal mungkin.
sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna
melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu sesuai dengan
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan
tingkat kewenangan dan kemampuannya atau melakukan rujukan ke
kemampuannya.
a
a
ÿ3
§
g
00
s
>»
C
a
5i
T3
desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED dapat
.
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat
.i
baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, Bidan di
cO >>
24. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian
a
langsung terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir,
25. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang
Rum ah Sakit.
20. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan
membutuhkan kompetensi spesialistik dan dilakukan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya
26. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk
pada sarana kesehatan Pemerintah maupun swasta; mencakup Rumah
pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
Sakit
kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
Umum,
Pusat
Kesehatan
Masyarakat
(Puskesmas)
dan
27. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus
jaringannya.
diberikan segera untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
li 12
x> o
1
"O
.a
. *
I
"
.s
13
*
13
pt t
i
o
u
a
3
cs
cl
"
co
4>
!/>
S
ÿ3
-
C
0>
31. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan
oo
oleh Perawat, Perawat Gigi dan Bidan.
2 3
30. Pelayanan Paramedis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan
menyasar
seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi
ancaman,
dokter dan dokter gigi.
o>
29. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh
CO
atau tindakan memperdagangkan atau tindakan yang
3
kesehatan lainnya dengan inap.
p
untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menyasar seksual
u
observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan
CO
36. Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual atau percobaan CO
28. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk diagnosis,
penahanan,
tekanan
psikologis
atau
,
penyalahgunaan
kekuasaan, atau mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif
,
atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya.
37. Daerah Terpencil adalah Daerah yang sulit dijangkau karena berbagai
diagnosis dan terapi.
32. Standar pelayanan bidang kesehatan selanjutnya disingkat SPM adalah standar minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah dalam pelayanan
bidang kesehatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
sebab seperti keadaan geografi (kepulauan pegunungan, daratan, hutan ,
dan rawa), transportasi dan sosial budaya.
38. Daerah Perbatasan adalah daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan
undangan yang berlaku.
33. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
negara tetangga, baik perbatasan darat dan laut.
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
39. Daerah Pesisir adalah wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
atau tidak tergenang air.
40. Daerah Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau
teijangkau, dan terukur.
34. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan
rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah
yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya. <
-
ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 14
13
Bi f
3
*
masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
a g
2 e5
BAB II
3
disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh
®
35. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya
Pelayanan publik bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas :
b. penyediaan
akuntabilitas;
c
.
inovatif;
d
manfaat;
Belanja Daerah.
e
keseimbangan;
f
cepat, cermat dan akurat;
.
transparansi; c.
.
«
.
BAB IV < z
><
J
On
<«
G£
2
OA
H
o
*
A
9
fl
08
2
43
*
2
.
fl
08
en
4>
«
«
fl
fl
>.
4)
«
*
(30
8 .
J* O
§
>> «
§>
pelayanan
publik bidang kesehatan perorangan;
b.
pelayanan
publik bidang kesehatan masyarakat;
00
a.
oo
SO
Pasal 6
(1)
Pelayanan publik bidang kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud ÿ -"N
XI
cs
&
cS
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri dari: 13
i2
pelayanan
rawat inap;
c.
pelayanan
kebidanan; dan
. #v
& 3
ÿ«H
b.
§
rawat jalan; 2
pelayanan
5
a.
so
16 15
v«
¥ *
c
a. penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendapatan lainnya;
08
bp
T3
.
H
(1) Penyelenggara pelayanan publik kesehatan meliputi:
merencanakan,
ayat (1) terdiri dari:
BAB III
Pasal 4
jawab
(2) Pelayanan publik bidang kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada
bertanggung jawab.
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN
CO
2
memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan
.
bertanggung
kesehatan yang bermutu, merata, dan teijangkau oleh masyarakat; .
c
daerah
.«
meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan; dan
.
Pemerintah
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan publik bidang
meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
b
.a
(1)
Pelaksanaan pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan untuk : .
4
PS
Pasal 5
Pasal 3
a
» t
tidak diskriminatif.
.
"
t t
i
Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan
terhadap hak; dan
fl
penghormatan
08
h.
Bagian Kesatu oo fl
keadilan gender;
.
2
RUANG LINGKUP DAN PRIORITAS PELAYANAN
s
g
Qm
< Q
Ph
p
O
a
Z
J
M
O
.
03
.
a
<
b
jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lainnya. penyediaan jasa pelayanan kesehatan dikelola oleh swasta yang pembiayaannya tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
akomodasi penderita atau pasien;
c.
pemeriksaan
d.
perawatan
e.
pemberian
d. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut;
f.
pemeriksaan
e. pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana
g
ÿ -a
CL,
S
*2
c
13
u
.
a
a>
53
,
a
P*
-»
g §
*
03 COO +
CO
<5
persalinan atau tindakan medis persalinan;
a
3
I i I
kebidanan dan persalinan;
a*
00
1 -S
jo
ur
&
§
O
.
.a
.s
JD
X>
a
&
c3
obat dan bahan habis pakai;
o
e
*
§ I
.o
-
ibu dan bayi baru lahir;
+-»
(5)
d>
.
cd
diagnostik);
.
§ "g
penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio
(KB);
C3
c
&
pemeriksaan fisik;
03
b.
ÿ
pertolongan
a,
b.
a
konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
.
.O
pemeriksaan
6
a.
.a
a, meliputi:
oo
c, meliputi: 3
Pelayanan rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf
a
.3
§
S
00
C3
x>
CO
u
Pelayanan kebidanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf T3
(4)
. w*
kesehatan lainnya;
X>
pelayanan
J3 §
d.
laboratorium bila diperlukan; dan
rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit bila di perlukan;
Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat
f.
pelayanan
kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
(1) huruf d adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di
g.
pelayanan
Terapi Substitusi atau Layanan Program Terapi Rumatan
Puskesmas di luar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
Metadon (PTRM); dan pemberian obat-obatan;
pemeriksaan
penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radio
b.
pelayanan
kesehatan dasar pengembangan/pilihan;
kesehatan dasar wajib;
Pelayanan kesehatan dasar wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi;
diagnostik); obat-obatan, dan
f
rujukan ke rumah sakit;
a.
promosi kesehatan;
b
kesehatan lingkungan;
c
.
.
ill
pemberian
I 1 !
e.
.
(2)
pelayanan
1
d.
«
tindakan medis;
09
c
a.
4>
pemeriksaan fisik;
ayat (2) huruf b terdiri dari: GO
b.
dalam Pasal 5 JS
akomodasi penderita atau pasien;
.
Pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud
19 11
a
.
(1)
u J
meliputi:
*r>
b,
Pasal 7
?
Pelayanan rawat inap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf
Ok
h.
kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana; 18
17
(3)
b.
gizi masyarakat;
e.
pencegahan
dan penanggulangan penyakit; dan
Masyarakat (UKBM) diantaranya Desa Siaga dan Posyandu dalam
f.
pengobatan
dan penanganan kegawatdaruratan;
meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana
c.
pembinaan
dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang
kesehatan melalui jalinan kemitraan; Oh
ed
£
cd
go
cd
b.
pelayanan
kesehatan tradisional;
h.
pelayanan
kesehatan keija;
i
usaha kesehatan sekolah; dan
c
j.
pelayanan
d
pelaksanaan
dan peningkatan pembangunan yang berwawasan
kesehatan lingkungan;
laboratorium kesehatan medis dan masyarakat;
Pelayanan kesehatan dasar diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum,
.
.
e.
(3)
kontrol terhadap pencemaran air, tanah dan udara; kontrol terhadap vector pembawa penyakit; dan s
anitasi tempat-tempat umum;
Kesehatan Ibu, Anak dan KB sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi: a.
Promosi Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat
pelayanan
kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan ibu
menyusui; b.
media promosi kesehatan untuk komunikasi, informasi,
pelayanan
kesehatan bayi baru lahir, bayi, balita, anak pra sekolah
dan anak usia sekolah; c.
pelayanan
kesehatan remaja dan kesehatan reproduksi; dan
d.
pelayanan
kesehatan keluarga berencana. O
<s
19
"3
memenuhi syarat-syarat kesehatan;
g.
dan edukasi masyarakat;
3
sampah sementara untuk menjamin pemukiman masyarakat
kesehatan usia lanjut;
penyediaan
o
pelayanan
a.
*
e.
sarana sanitasi dasar yang memadai, meliputi sarana air
bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan tempat
elayanan kesehatan gigi dan mulut;
(2) huruf a, meliputi:
a
p
penyediaan
60
d.
Pasal 8
T3
a.
§
kesehatan mata;
cd
pelayanan
a
c.
Puskesmas dan jaringannya.
*
(2) huruf b, meliputi:
SP
kesehatan jiwa;
co
pelayanan
CuD
b.
§
keperawatan kesehatan masyarakat;
Kesehatan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat
pelayanan
.
X)
15) "5
(2)
a.
f. pelayanan kesehatan olah raga;
(1)
dan penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
perbaikan
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
(4)
pengembangan
d.
20
o
2
.
& ÿ
§
3
*
&
.
3
-S
00
§
S
CO
5
N
5b
,
§
BO a
a>
penyakit
a.
penyelenggaraan
selama 6 (enam) bulan;
b.
pencegahan
penyediaan
ÿe
§
cd
.O
,
d.
S3
.
penanggulangan
pemberian air susu ibu secara eksklusif kepada bayi baru lahir
sebagaimana
yang
imunisasi lengkap bagi bayi, anak dan ibu hamil;
dan penanggulangan penyakit menular, diantaranya
diare, demam berdarah dengue, tuberkulosis, malaria, rabies,
sarana dan fasilitas bagi ibu menyusui baik di tempat
keija maupun tempat sarana umum;
Infeksi Menular Seksual (IMS), HIV/AIDS , kusta, dan Infeksi
pemberian
Saluran Pernapasan Akut (ISPA);
imunisasi lengkap kepada bayi, balita, anak dan ibu c.
pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan bagi bayi, balita dan
dan penyebaran penyakit potensi wabah, diantaranya
dan
penyediaan
pemberian
penyelidikan
diare, demam berdarah dengue, malaria, rabies, polio dan campak;
d.
pencegahan
dan
penanggulangan
penyakit
tidak
menular,
diantaranya penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit
suplemen gizi bagi bayi, balita, anak, remaja, ibu hamil
degeneratif (kencing manis, kelebihan asam urat, kelebihan lemak, tumor, stroke dan osteoporosis).
dan ibu menyusui;
c
dan
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
b.
si stem kewaspadaan pangan dan gizi;
tenaga kesehatan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir serta
Upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam
a.
peningkatan
Pencegahan
ibu hamil.
(5)
CO
(6)
hamil; dan e.
a>
d.
co
f.
a>
c.
Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dilaksanakan oleh
.
perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan kesehatan; dan
persalinan dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan
pelaksanaan
00
>»
konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang dan
dengan kompetensi kebidanan; b.
komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya perbaikan pola
J2
pertolongan
*T3
Lahir dan Anak (KIBBLA), maka Pemerintah Daerah wajib menjamin: a.
.,-,
.
%
e
co
Dalam menunjang pelaksanaan peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi Baru
03
(4)
makanan tambahan bagi bayi, balita, ibu hamil yang
(7)
Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan sebagaimana yang
mengalami gangguan gizi;
dimaksud dalam
deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita;
a.
pelayanan
pencegahan
b.
penyediaan
c.
pemeriksaan
d
visum et repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik.
dan penanggulangan gangguan gizi masyarakat;
pengobatan penyakit;
sarana dan prasarana kegawatdaruratan; laboratorium; dan
CM <s
21
.
Pasal 7 ayat (2) huruf f, mencakup:
22
§
0>
dengan 00 G
§
T3
o
CO
kesehatan
a
prasarana
I i
M
3
00
c<3
CO
o
O
00
cd
J3
co
Q>
-Ss
§
§
a
a,
03
ÿ
§
ÿa
A
o>
ketersediaan perbekalan kesehatan; dan U
iT -S
_
8 1
5 "3
8 ÿ
.2
a
03
oo
V
C
GO
ketersediaan tenaga di unit-unit layanan kesehatan;
**
x>
3
.
x>
03
S
03
CX
£
00
>>
§
at
Sa
XJ
.
SP .8
CO
a
o>
CO
ji
&
*
Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir b meliputi: a.
penyediaan
ruang khusus bagi ibu menyusui dan bayi di fasilitas pelayanan kesehatan; penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan
111
b.
kesehatan;
Bagian Kedua c
.
Prioritas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Pasal 10
t3
dilaksanakan di kabupaten.
.
a>
sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan yang menjadi wajib
.
c/j
b
T3
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat ditetapkan
dan
penyandang cacat dan orang lanjut usia;
c
Dalam keadaan tertentu upaya kesehatan pengembangan atau pilihan
I
(2)
sarana
memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak,
yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan Kesehatan;
a>
.
Pelayanan kesehatan dasar pengembangan atau pilihan sebagaimana daerah melalui kajian dan 'evidence based, yang ditetapkan oleh Dinas
ketersediaan CO
(1)
a
T3
Pasal 9
layanan konseling dan pembebasan biaya Visum et Repertum bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
d.
penanganan
Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban
kekerasan seksual;
(1)
Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan
pelayanan publik bidang kesehatan pada: a.
pelayanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan
e.
f.
penanganan
khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.
kepulauan; b.
pelayanan
kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan
STANDAR PELAYANAN
©
s
M
24
23
§ §
*
£
js* 3
«
a
Standar Pelayanan Pasal 11
meliputi:
s
«
fl
«
f
3
Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) butir a
Bagian Kesatu <«
(2)
«
menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS;
W
CM
09
H
khusus, antara lain penyandang cacat, perempuari hamil dan
BAB V
.a &
*
n
kesehatan hams sesuai dengan Standar pelayanan bidang kesehatan yang
evaluasi kineija pelaksana. c«
C?
§
*
*
ÿa
*
X)
to
T3
<«
c3
&
a
13
CO
§
a
3
§
A
C3
(30
to
o
£
1>
Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
;s
i
.a 5
.
JO
I §
2
a>
Oh
"
CO
3
o
S
g
03
c
&0
diterbitkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini a
Pasal 12
(4)
03
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
.
S3
GOPh
m
§
. jaminan keamanan;
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bidang
ditetapkan.
(1)
Pemerintah Daerah dapat membuat Standar Pelayanan berdasarkan
I Js fi
*
A
c
w>s 05 &*«
«
fl
f5
C9
A
£ «
s
S
1
di
CO
yang
merupakan
pernyataan a
Pelayanan
.o
J3
JS
§
c3
CO
*
C»0 bO
a
«
c
sistem, mekanisme, dan prosedur;
d.
j angka waktu penyelesaian;
e
biaya/tarif; produk
T>
c
f.
Maklumat
dengan standar pelayanan;
persyaratan;
.
menetapkan
menyusun dan
kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai
dasar hukum;
b. .
(1) Setiap penyelenggara layanan kesehatan wajib SL
Komponen Standar Pelayanan sekurang-kurangnya meliputi; .
Pasal 13
Peraturan Bupati dan proses pembentukannya harus
dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat;
a
*
04
3
Maklumat Pelayanan
Standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui
(3)
Bagian Kedua
"
undangan;
(2)
m
kekhususan daerah yang belum diatur dalam peraturan perundang-
(2) Mekanisme penyusunan Maklumat Pelayanan harus dilakukan secara
transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat selaku unsur pengguna layanan; (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus
pelayanan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Peraturan
h
kompetensi pelaksana;
Bupati tentang Standar Pelayanan;
i.
pengawasan
internal;
j.
penanganan
pengaduan;
k.
jumlah pelaksana;
1.
jaminan pelayanan;
g
.
.
(4) Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas, melalui media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya.
so CM
25
26
BAB VI
(satu) orang apoteker, 1 (satu) orang tenaga kesehatan masyarakat
PENGADAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA
(SI), 1 (satu) orang perawat (Sl-Ners), 1 tenaga promosi
KESEHATAN
kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga epidemologis (D4), 6 bidan (D3), 10 orang perawat (D3), 1 orang sanitarian (D3), 1 orang ahli gizi
Bagian Kesatu
(D3), 1 orang perawat gigi (D3), 1 orang asisten apoteker, 1 orang
Tenaga Kesehatan
analis kesehatan (D3); Pasal 14
Tenaga penyelenggaraan upaya wajib Puskesmas DTPK : 2 (dua) Pemerintah
Daerah
menyelenggarakan,
bertanggung
membina,
jawab
dan
merencanakan,
mengawasi
mengatur,
pengadaan
orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang
dan
tenaga kesehatan masyarakat (SI), 1 (satu) orang perawat (Sl-
pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan
Ners), 1 (satu) tenaga promosi kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga
masyarakat.
epidemologis (D4), 4 (empat) bidan (D3), 8 (delapan) orang Pasal 15
(1)
Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan untuk
pemenuhan pelayanan dasar sekurang-kurangnya: a
.
Tenaga penyelenggaraan upaya wajib Puskesmas terdiri dari : 1
(satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) tenaga kesehatan masyarakat (SI), 1 tenaga promosi kesehatan (D4), 1 (satu) tenaga epidemologis (D4), 4 (empat) bidan (D3), 6 (enam) orang perawat (D3), 1 (satu) orang sanitarian (D3), 1 (satu)
orang ahli gizi (D3), 1 (satu) orang perawat gigi (D3), 1 (satu) orang asisten apoteker, 1 orang analis kesehatan (D3); b
.
Tenaga penyelenggaraan upaya wajib Puskesmas perawatan terdiri dari : 2 (dua) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1
perawat (D3), 1 (satu) orang sanitarian (D3), 1 (satu) orang ahli
gizi (D3), 1 (satu) orang perawat gigi (D3), 1 (satu) orang asisten apoteker, 1 (satu) orang analis kesehatan (D3);
Tenaga Manajemen Puskesmas, Puskesmas Perawatan, dan
Puskesmas DTPK terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Puskesmas (Dokter /Saijana Kesehatan lain yang terdidik dalam Publik
Health, 1 (satu) orang Tata Usaha (D3 Kesehatan), 1 (satu) orang
staf pencatatan dan pelaporan (D3 Kesehatan), 2 (dua) orang staf administrasi (SMA/SMK Ekonomi/Akuntansi D3), 1 (satu) orang juru mudi, 1 (satu) orang penjaga Puskesmas;
Tenaga Bidan di desa 1 (satu) orang dan Tenaga Perawat di
Puskesmas pembantu 1 (Satu) orang;
00
28 27
(2)
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan
pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada
tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a
.
b c
.
.
Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
ayat (3).
(5)
Pemerintah Daerah akan membuat Standar Operasional distribusi
Pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah;
sumber daya kesehatan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan
Pengusulan sebagai Pegawai Tidak Tetap/Penugasan Khusus
Daerah ini ditetapkan. 08
at
83
$ §
a>
c3
paramedis dan tenaga
CL,
a>
a
8P S
3
CO
T3
*
l
CU
. w*
a>
ÿ
Z
t>o
a,
00
00
c
i
4>
a,
i-t
CO
i
00
a)
>>
.-*
Sj> -a
w
a>
Setiap tenaga kesehatan baik tenaga medis, S
(1)
Ki
terpenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini
X)
Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus
09
Pasal 17
I I
(3)
P*
kepada Pemerintah;
kesehatan lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
ditetapkan.
Tidak Tetap yang bertugas pada Puskesmas dan jaringannya dapat
Bagian Kedua
00
diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan; 00
t
§ I
«
1 §
23 3
g
£ c3
Op
ÿ "
.a
*
s
.
v
a.
*
8
a>
s
5 T3
.
.a
f-l
d>
Cj
Oh
.s £
Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan menjadi kewenangan
-
tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. 00 i-r
00
9
«
0L,
Pasal 18
Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan
(1)
Tenaga kesehatan yang bekeija di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan harus diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk
sebagai instansi teknis pelaksana;
(3)
s
ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; (2)
penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
S
(1)
Tambahan
s
(2) Pasal 16
c3 JD
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
tunjangan dan mendapatkan prioritas untuk melanjutkan pendidikan ke
Dinas Kesehatan melakukan pendataan tenaga kesehatan dan
jenjang yang lebih tinggi melalui bantuan pendidikan dari Pemerintah
mengeluarkan rekomendasi untuk pengadaan dan pendayagunaannya
Daerah;
berdasarkan kebutuhan masyarakat;
(4)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah harus mengikuti rekomendasi dari Dinas Kesehatan dalam pengadaan dan
(2)
Tambahan penghasilan dan bantuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. n
O
29
30
Pasal 19
(1)
(6)
Setiap tenaga kesehatan baik tenaga medis, paramedis dan tenaga
wilayah tugasnya bila mana diketahui terdapat seorang atau beberapa
kesehatan lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai
orang ibu hamil dengan status kehamilan resiko tinggi yang akan melahirkan dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari, kecuali jika teijadi
Tidak Tetap yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya, wajib untuk
sesuatu hal yang mengharuskan tenaga Bidan meninggalkan wilayah
tinggal di tempat penugasan.
(2)
Khusus tenaga bidan, tidak diperkenankan sama sekali meninggalkan
tugasnya, maka Bidan tersebut wajib mencari Bidan pengganti untuk
Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana tempat tinggal yang
menangani Ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
layak dan memadai bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud
o fS
Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah
tempat tinggal, maka pemerintah dapat memberikan dalam bentuk
maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk
tunjangan kontrakan rumah yang dialokasikan dalam APBD yang
menyelamatkan nyawa pasien
(2)
Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan
Tunjangan kontrakan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam keadaan darurat dilarang menolak pasien dan/atau meminta
berlaku pada tenaga kesehatan yang tercatat bukan sebagai penduduk
uang muka terlebih dahulu. <S
A
Gk
di lokasi tempat bertugas
(5)
93
(1)
5
Bila mana di daerah penugasan belum tersedia sarana dan prasarana
besarannya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
(4)
"
Pasal 20 88
(3)
IX
padaayat(l).
Pasal 21
Tenaga medis yang secara sengaja meninggalkan lokasi tugas tanpa ÿS
Pemerintah Daerah dapat bekeija sama dengan penyelenggaran pelayanan
pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya
kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk memajukan peningkatan
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
I J
alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan sehingga
m
rs
32 31
(7)
Pasal 22
(1)
Siswa yang lalai mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur
Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa
dalam Peraturan Daerah ini.
yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan
Bagian Kedua
yang sedang dalam masa pendidikan dan/atau akan melanjutkan
Sarana dan Perbekalan Kesehatan
pendidikan di bidang kesehatan;
(2)
Bantuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
Pasal 23
(1)
meliputi: a.
pendidikan
b. pendidikan
desa yang belum iiiemiliki Unit Layanan Kesehatan; kedokteran umum dan kedokteran gigi;
kebidanan,
keperawatan,
kefarmasian,
(2)
kesehatan
(4)
pelaksanaan tugas tenaga kesehatan yang ditempatkan pada sarana
Mekanisme pembiayaan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
tersebut;
(3)
Setiap siswa penerima bantuan pendidikan bidang kesehatan wajib
Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana transportasi bagi unit layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan X>
1
j§
3
0)
£
4>
a>
eo
Q>
CO
Dh
00
§
kepulauan untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
Setiap siswa penerima bantuan pendidikan yang berhenti dalam proses 3
bertugas di desa asalnya wajib mengembalikan biaya pendidikan ke
(1)
kas daerah dengan sebanyak 3 (tiga) kali lebih besar dari biaya yang
Pemerintah Daerah waj ib untuk: a
.
menyediakan 1 (satu) Puskesmas non Perawatan di setiap kecamatan;
telah digunakannya selama mengikuti pendidikan; b
Pengembalian biaya ke kas daerah dilakukan paling lambat 5 (lima)
.
menyediakan 1 (satu) Puskesmas Perawatan di daerah terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan;
bulan terhitung sejak menyatakan berhenti atau menolak menjalankan (2)
tugas;
<s
"
Pasal 24
pendidikan tanpa alasan yang dibenarkan, dan atau menolak untuk
(6)
J2
I i
kembali bertugas di desa asalnya;
(5)
Sarana kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang
masyarakat, gizi, dan teknisi medis;
(3)
Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal Poskesdes di setiap
Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengembangkan Puskesmas menjadi Puskesmas PONED sesuai
standar yang ditetapkan oleh Pemerintah; 33
34
Pengaturan standar ketenagaan untuk Puskesmas non Perawatan dan ditetapkan
Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi 8
00
Perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
(1)
£ n
(3)
,
13
.
.
.H
G
O
CO u>
O
"
t3
.a
*
.
j§
id
I
+-
03
a,
3
s
s
00
§
CO
§
a
a
(30
c3 o
CO
CO
kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 0>
Pembiayaan a3
(2)
Pasal 25
0,
,
a
2
C3
8
S3
o a>
M
M
teralokasi secara adil dan proporsional;
melalui Peraturan Bupati.
$
.S
J3
<4H
J
13
4>
00
(L>
CQ
o3
O 4>
(A
73
*
j2
.
.
o
D
O
t*4 "
9
s>
X>
1
Xi
-
*55
M 3
-o §
i ÿ§.
g a
l
Q>
§
(30
>>
l
S
§
ca
S£ CO
c3
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih berkualitas.
Pemerintah Daerah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada *3
sarana kesehatan masyarakat sampai ke tingkat desa;
00 N
Pasal 28
ayat (1) tersedia secara merata dan teijangkau oleh masyarakat melalui (3)
§
0)
c3
*
8
00
guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan dalam
dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
(2)
c3
C
Pemerintah Daerah wajib menyusun daftar jenis obat esensial sesuai
cd
dilakukan agar dapat termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
(1)
(1)
Pemerintah Daerah
wajib mengalokasikan minimal 10% (sepuluh
Pengelolaan perbekalan kesehatan terutama obat esensial untuk daerah
persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja
terpencil,
pegawai sesuai amanat undang-undang;
perbatasan,
pendistribusiannya
pesisir
secara
dan
khusus
kepulauan
ditentukan
sekurang-kurangnya
untuk
(2)
kebutuhan 3 (tiga) bulan.
Sebanyak 40% (empat puluh persen) dari alokasi anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud
terpencil, perbatasan, pesisir dan kepulauan.
Pasal 26
Pasal 29
Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan dalam kondisi dan
pada ayat (1) diprioritaskan untuk daerah
(1)
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pembiayaan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin dan kelompok rentan;
situasi darurat.
Bagian Ketiga
Pembiayaan Kesehatan
(2)
Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) adalah Jaminan Kesehatan Daerah yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang
Pasal 27
tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas dan selanjutnya terintegrasi sebagai jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS); 35
36
8
.H
T3
O
c3
"
0
0H
"
*
£
3
T3
co
. *
&
k/1
o
T3
CO
&0
w
2
c
55
2
Q,
o
CO
O
Si
§
&
5
Ph
"
P*>
C
o
*
55
a>
2
O
.O
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Obat;
.
.
e o
ÿs
*
O
o
§
£
a
o
5}
03
»h
CL
S
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Laboratorium; a>
.
T3
g
I
3 CO
I
cd
M
u
cu
§ M
£u
13
2
c
dari petugas
(3)
dan Rumah Sakit Umum Daerah;
aborsi yang dilakukan oleh dokter ahli obstetri dan gynekologi peraturan
Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan panduan bagi petugas di setiap Unit Layanan Puskesmas
perundang-undangan yang
(4)
Prosedur Standar Operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati paling lambat 4 (empat) bulan
berlaku.
setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB VII
00
fS
"
Pasal 32
(1)
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi kesehatan yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan
menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan di tiap Unit
OS
Pasal 31
3
Ph
MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN
(2)
55
§ "55
konseling psikologis dan perawatan psikiateri
kebidanan berdasarkan
(1)
. *
cu
tM
a>
cd
O
S2
0d
.
Oh
inap maupun Persalinan;
visum et repertum;
kesehatan, psikolog dan psikiater; dan
c
t r
.
&
b
§
.
-
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Perawatan Baik Rawat H
a
CO
u
.
T3
h
pembiayaannya meliputi:
"
Pelayanan kesehatan gratis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
.
CO §
(2)
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Gawat Darurat; s
f
bagi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual;
a
e
Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan kesehatan gratis
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Gigi; O
(1)
.
T3
d
Pasal 30
(2)
Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
Layanan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
disajikan
Setiap unit layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
memiliki dan menerapkan prosedur standar opersional, tentang: a
.
b
.
.
dan
mudah
(4)
dalam
upaya
Informasi kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) upaya
Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sistem informasi dan keijasama lintas sector; oo en
37
diakses
pelayanan kesehatan agar dilakukan dengan efektif dan efisien;
Prosedur Standar Operasional Pelayanan Poli Klinik Pengobatan Prosedur Standar Operasional Pelayanan KIA;
terbuka
disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
Prosedur Standar Operasional Loket;
Umum; c
(3)
secara
38
sekurang-kurangnya meliputi:
Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan b diwujudkan dalam bentuk pengikutsertaan dalam
a.
profil
penyelenggara;
Tim Penyusun kebijakan, dan/atau memberikan masukan atau
b.
profil
pelaksana;
tanggapan secara lisan maupun tertulis kepada Penyelenggara
c.
prosedur
d
maklumat pelayanan;
.
e.
Standar Operasional Pelayanan;
pengelolaan
pelayanan publik kesehatan dan atasan langsung Penyelenggara pelayanan publik kesehatan;
pengaduan; dan
(2)
f. penilaian kineija.
Pengikutsertaan
dalam
pengawasan
dan
evaluasi
11
£>
t3
1
T3
§
3
U
Cfl
13
3
dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar S>
8
1
00
pengawasan
I
a.
cu
ÿa
.8
a>
& 2
D
a
&
a,
a
dan evaluasi penyelenggaraan Pelayan Publik;
i
pengawasan
8
c.
ÿ
Standar Pelayanan;
e
penyusunan
§
b.
terhadap pengenaan sanksi.
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
atau
unit
yang
menangani
pengaduan
dalam
penyelenggaraan pelayanan, dan/atau DPRD, Ombudsman, serta
keikutsertaan secara aktif dan kreatif meliputi:
kebijakanPelayanan Publik kesehatan;
pengawasan
pelayanan,
Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan
c.
secara resmi kepada Pemerintah Daerah, atau pimpinan penyelenggara
masyarakat yang setinggi-tingginya;
a.
terhadap penerapan kebijakan; dan
00
(3)
§ §
capaian derajat kesehatan
pengawasan o«
terorganisir dalam segala bentnk dan tahapan pembangunan kesehatan
b.
G
maupun
Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan
4>
Pelayanan;
Pasal 33
dalam rangka membantu percepatan
3 J3
£7
33 ayat (2) huruf c diwujudkan dalam bentuk:
PERAN SERTA MASYARAKAT
(2)
masyarakat
penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal BAB VIII
(1)
en
(1)
08
Pasal 34
Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem informasi elektronik dan non elektronik yang
<*5
0M
(5)
lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya; (4)
Penyelenggara, DPRD, Ombudsman atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya wajib memberikan tanggapan terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat paling 14 (empat belas) hari
dan
d. pemberian penghargaan.
keija sejak diterimanya laporan. o Tf
40 39
pengaduan
masyarakat
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
penghargaan
A
ca
.0
cu
JS
.
-
.
Wi
§
g5
a,
o
03
£
ci
cd
CO
§
ÿ
CO
*
-
O
13
00
r-
fo
15
«
SL ft
upaya kesehatan keija (UKK).
as
Oh
c
03
-7?
pos
CO
b.
(2)
Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada Posyandu menuju pada Posyandu Mandiri; Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional pengelolaan Posyandu yang dialokasikan pada anggaran pembangunan desa dan 13 3
desa dan kelurahan Siaga;
oo oo
1 I
T3
a>
>*
c
a>
s
-
(1)
s s =* s
a
kelurahan.
pelayanan terpadu (Posyandu); dan
00
fn
«
w
operasional khusus sesuai kebutuhan yang dialokasikan kepada SKPD terkait;
lahir;
program kesehatan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan
(1)
«
&H
Pasal 38
Pemerintah daerah dapat mendayagunakan Dukun beranak sebagai kader kesehatan ibu dan anak yang bermitra dengan bidan dalam melakukan perawatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru
UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh dana
(4) UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari
(2)
Mekanisme pelaksanaan kemitraan bidan dan Dukun beranak dan kader posyandu akan di atur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
desa dan kelurahan.
(5)
a
£
tzi
J
Pasal 37
Kesehatan 5
(3)
s
Upaya
UKBM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), antara lain:
.
cS
mengembangkan
masyarakat;
.
J3
wajib
anggaran
pembangunan desa dan kelurahan.
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) untuk meningkatkan peran serta
(2)
T3
Daerah
1
Pemerintah
Pemerintah Daerah dapat menyediakan biaya operasional pengelolaan Desa dan Kelurahan Siaga yang dialokasikan pada
Pasal 35
(1)
a>
Penyelenggara.
*
(3)
t
kineija
Q
penilaian
GO
dan
-o
evaluasi,
.s
pemantauan,
O
bentuk
Desa dan Kelurahan Siaga untuk
menjadi Desa dan Kelurahan Siaga Aktif; Q
dalam
i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d diwujudkan
c
memberikan pembinaan kepada 2
pemberian
(2)
S
dalam
Pemerintah Daerah wajib membentuk Desa dan Kelurahan Siaga;
masyarakat
(1)
ex
Pengikutsertaan
vc m
menangani
13
dalam
99
lainnya
«
Penyelenggara, DPRD, Ombudsman atau lembaga pengawasan dan pengaduan
(6)
Pasal 36
P*
(5)
Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan kader UKBM untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kader. 41
42
j
§
a
a,
c3
OX)
00
«
e
£
13
,
>>
a
a
CS
4>
co
-
!
15
J
l
. fH
T3
00
§
g
i
>>
eg
o,
c3
u
a>
>%
c
a>
s
XJ
C3
l
.
ÿi f
i
T3
1
I
a>
3
4>
-
O,
C
8
a>
a
>»
CO
ct t
s
i
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan .
13
*§
X>
.S I
ÿ 3
§
c
u
VI
c5
d
o
rn
*0
T3
to
-
i
"
*N r?
3 X)
§
e3
§
§
.
.
00
g
a
co
03
6
5b
r*
memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan
dan/atau terhadap setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang
D
.
1
e
C3
kesehatan, termasuk obat dan alat kesehatan;
Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat
persyaratan; dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat 00
f
00
berhubungan dengan sumber daya kesehatan;
.
Pembinaan secara teknis akan dilakukan oleh Dinas terkait yang
menimbulkan bahaya bagi kesehatan; .a
(2)
Pemerintah
Daerah
dalam
melakukan
pembinaan
.a §
membina penyelenggara layanan kesehatan.
b
Pemerintah Daerah wajib merespon dan menindaklanjuti rekomendasi
c.
atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, Ombudsman,
d. pembiayaan.
3
3
CO
<2 «
-
3
03
€tf
*3
s
P«
komunikasi, informasi, S
.
T3
5
.
a>
a
sebagaimana
"
dan atau kelompok masyarakat sebagai bahan koreksi perbaikan dalam
* ta
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
*
Pemerintah Daerah wajib menerima hasil pemantauan dari masyarakat
edukasi dan pemberdayaan masyarakat; pendayagunaan
tenaga kesehatan; dan
(2
«
Pasal 41 tt
dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya guna perbaikan
IS
i
t/>
(D
£
S
2
-j-
a
CO
<3
.
Pasal 39
(4)
memfasilitasi dan menyediakan fasilitas pelayanan publik bidang kesehatan;
d
(3)
I
.
00
5
O
r
.
Pembinaan
membidangi urusan kesehatan;
J2
"
sa
c
Bagian Kesatu
(2)
pelayanan
publik bidang kesehatan;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)
T3
.
-
i
S
c5
menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan DO
.
00
b
BAB IX
kualitas pelayanan publik kesehatan. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu dan
(1)
Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana
organisasi sosial kemasyarakatan atau badan usaha yang telah beijasa dalam 4>
Pasal 40
setiap kegiatan mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan.
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) diarahkan untuk: a
.
memenuhi kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan; 5
43
44
n
<
m
BAB X
Bagian Kedua
a
ce
xn
2;
08
H
£
CQ
p
W
H
KETENTUAN SANKSI
Pengawasan
vi
cs
£
08
l f
5b
*
Bagian Kesatu
Pasal 42
5
05
-
E
(1)
s
Sanksi Administrasi
Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap masyarakat -rf
sumber daya bidang kesehatan dan pelayanan publik bidang kesehatan;
OS
a*
Pasal 44
dan atau setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan (1)
Penyelenggara atau pelaksana pelayanan kesehatan yang melanggar
v.
(2)
Pengawasan langsung secara teknis akan dilakukan oleh Dinas terkait
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, pasal
yang menangani urusan kesehatan, serta dapat membangun koordinasi
13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (6), Pasal 31 ayat
dengan DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan lainnya
(2), dan pasal 43 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi
dalam pelayanan publik kesehatan.
administrasi;
(2)
Pasal 43
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
(1)
Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan unit
gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling
lama 1 (satu) tahun;
Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan wajib merespon pengaduan
masyarakat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pengaduan diterima;
(3)
secara lisan dan tertulis;
b. penurunan
pengaduan untuk masyarakat;
(2)
peringatan
c.
pengaduan masyarakat, dapat dilaporkan
kepada atasannya selaku
pembina, DPRD, Ombudsman, dan/atau lembaga pengawasan dan pengaduan lainnya.
pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
selaku Pegawai Negeri Sipil secara tidak dengan
hormat;
£ pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah; g. pencabutan
45
dari jabatan;
d. pemberhentian e.
Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan yang lalai dalam merespon
pembebasan
izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
46
x|
T3
"
1
.3
(N
o
T3
"
*
"
w>
in
u
I
d)
a
§
c
4>
c
00
§
u
O
u
_
IS
a,
CO
pada
fM
X|
"
B
.a
dimaksud s
ctf
*o
.
a
s?
sebagaimana CO
perbuatan
hal
Xi
.e
Dalam
ayat
(2) &
.s
+3
ÿ 5
1
.
T3
*
l
a ÿ §
(3)
ctf
Pasal 45
a
yang berlaku;
c5
Sanksi Pidana
c3
dalam Pasal 20 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan or)
Bagian Kedua
CO
2
O
3
"
-
-
a>
a>
*
go
A
XI
*
<
-
00
03
c
od
OJ
9
c3
CO
CO
-
I t3§
cJ
S
*
(4),
0)
(3)
J*
(2).
a
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3 8
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
cd >>
dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dikenakan denda paling banyak Rp.
s
pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana
E?
melahirkan di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud
03
mengakibatkan teijadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas o>
(1). Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program Pelayanan Ibu
Setiap siswa penerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi Progeram pemberian
yang secara sengaja lalai mengembalikan biaya pendidikan pada kas
Air Susu Ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)
daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5), ayat (6), dan
huruf b dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan
ayat (7), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan
perundang-undangan yang berlaku.
atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pemberian Imunisasi
R
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf d dikenakan
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
ÿÿt
t-*
«
48
"3
Oh
Pasal 47
Pasal 46 a
(1)
.
Setiap tenaga medis dan paramedis yang secara sengaja meninggalkan
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam
lokasi tugas tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan pasien kehilangan nyawa karena terlambat atau tidak mendapatkan pelayanan
Peraturan Daerah ini; b
.
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6) c
(2)
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan pada
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat, Pasal 21, dan Pasal 23 mulai berlaku pada tahun 2014;
dipidana penjara atau denda sesuai dengan Ketentuan Perundang Undang yang berlaku;
Semua Peraturan Daerah yang terkait, dinyatakan tetap berlaku
.
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mulai berlaku pada tahun 2014.
fasilitas tersebut yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 48
47
1
<
CO
<
J
w p*
PENJELASAN
BAB XII
GO
ATAS
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 48
o cs
H
N
as
S
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal dinndangkan.
g O
o z
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
KABUPATEN KOLAKA (SP2K3) . .
Kolaka. I
.
S
Ditetapkan di Kolaka Pada tanggal, 6Mei 2014
UMUM
Kesehatan bagi setiap orang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Deklarasi universal HAM PBB menyebutkan bahwa setiap
h h.ahmaÿSafei
orang berhak mendapatkan suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan. Setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan biopsikososial yang oleh World Health Organization (WHO)
Diundangkan di Kolaka pada tanggal, 6 Mei 2014
ÿ SEKRETARIS DAE
merumuskan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu keadaan yang tidak
hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat fisik, akan tetapi juga RAIfeÿ
kesempurnaan mental maupun sosial. Artinya orang yang tidak berpenyakit
Vy-x/.
pun belum tentu dikatakan sehat, ia harus dalam keadaan sempurna baik 73
Cl f
O
KABUPATEN
*
LEMBARAN DAERAH
.»<*
§
fisik, mental, maupun sosial.
4/Drs. POITU MURTOPO, M.Si KOLAKA
TAHUN
2014
NOMOR 2
Untuk mencapai kondisi sehat dengan keadaan sempurna fisik, mental, maupun sosial, maka layanan kesehatan sebagai sarana untuk mewujudkan
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2014
keadaan sehat tersebut perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena adanya
O
*r>
50
49
<
<
W
2
w Oh
PENJELASAN
KETENTUAN PENUTUP
ATAS
%
H
BAB XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Pasal 48
o n
p
H
<
H
<s
S
02 O
o z
NOMOR 2 TAHUN 2014 o
5
£
H
w H
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
TENTANG
«!
Z
H
w 2
i f
c«
J
3 £§
£>
o
CO
0H
£ «< £
><
J w 0L,
2
c»
t
w H
0L,
*
N
C«
<
P*
P «
*
KABUPATEN KOLAKA (SP2K3)
SE
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
w H
SISTEM PELAYANAN PUBLIK KESEHATAN 4
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kolaka. .
2
I
UMUM
b£
<s
Kesehatan bagi setiap orang pada hakikatnya merupakan bagian dari hak «
Oh
®
.£*
asasi manusia, Deklarasi universal HAM PBB menyebutkan bahwa setiap ÿa
.
a
3
"
e
T3
2
J2
.o
*
I3 -S00
.3
a>
a
§
00
9*
=*
a
en
c
&
6
orang berhak mendapatkan suatu standar kehidupan yang memadai untuk 03
VJ
3
"
3
"
T3
.
*3
I
*
O
cd
C E
>>
S
S
00
1
3
s
kesehatan. Setiap orang menginginkan dirinya dalam keadaan sehat, yaitu keadaan biopsikososial yang oleh World Health Organization (WHO) Diundangkan di Kolaka
merumuskan dengan cakupan yang lebih luas, yaitu keadaan yang tidak
pÿlt|g|ÿ 6Mei 2014
hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat fisik, akan tetapi juga
SFkrttFTÿ ÿDAERAH,
kesempurnaan mental maupun sosial. Artinya orang yang tidak berpenyakit
pun belum tentu dikatakan sehat, ia harus dalam keadaan sempurna baik fisik, mental, maupun sosial.
fÿ -PelT,pVIURTOPO, M.Si
§
§ g &
<*>
8
NOMOR 2
§ I a
TAHUN 2014
.°
fiBMffMAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Untuk mencapai kondisi sehat dengan keadaan sempurna fisik, mental,
maupun sosial, maka layanan kesehatan sebagai sarana untuk mewujudkan -a
KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2014
a
KABUPATEN
-
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
keadaan sehat tersebut perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena adanya
o
v>
50 49
keberagaman kebutuhan, kondisi dan kemampuan masyarakat baik laki-laki, Pasal 1 a>
Cukup jelas
menerima manfaat dari pelayanan kesehatan maka pemerintah perlu
membuat regulasi untuk menjamin kesetaraan dalam pelayanan kesehatan, termasuk jika diperlukan tindakan afirmatif.
Tidak hanya kesadaran
M
"
perempuan maupun anak-anak dalam berpartisipasi, mengakses dan
Pasal 2
Huruf a
masyarakat yang perlu digiatkan untuk berperilaku hidup sehat, namun perlu
Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah bahwa
adanya kebijakan yang sifatnya memaksa para pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara
layanan kesehatan untuk mendorong pembangunan kesehatan yang lebih
terbuka, baik berkaitan dengan ruang lingkup pelayanan,
yang menyatakan bahwa kesehatan adalah hak fundamental
setiap individu karena itu pemerintah bertanggung jawab agar hak hidup
pelayanan,
maupun
pembiayaan
dan
jenis
i
WHO, 1948
prosedur
.a
baik. Hal ini didasari oleh amanah Organisasi Kesehatan Sedunia
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Huruf b .
3
S3
ÿa
§
III
penanganan
dan
tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari
Kebijakan yang mengatur secara teknis di daerah, hingga kini Pemerintah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Kabupaten Kolaka belum memiliki Perda tentang sistem pelayanan publik kesehatan kabupaten. Untuk mendekatkan penerima layanan dengan
penyedia layanan dalam hal ini unit-unit layanan kesehatan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, maka perlu diatur melalui Perda untuk
dijadikan norma atau
CO ÿa
kesehatan.
dalam
X>
baik
.8
dipertanggungj awabkan,
d>
2009 serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang
DO
pelayanan kesehatan harus dapat
£3
dalam penyelenggaraan
T3
Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun
§
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa 00
sehat penduduknya terpenuhi. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang
aturan hukum yang akan mengatur Pelayanan
Kesehatan di Kabupaten Kolaka.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "asas inovatif " adalah bahwa dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah beserta jajarannya hingga ke tingkat pemerintah desa dapat melakukan
terobosan-terobOsan
untuk
mendorong
pembangunan kesehatan yang lebih baik di wilayahnya III.
PASAL DEMI PASAL
51
masing-masing. 52
I
"
.s
T3
-a
ÿ °
ÿ d> >. ÿ
§
>
&
S
Q>
O
s
O,
g
.
T3
.a
x>
:§
13
§
« 9*4
-C
& ÿa
Q«
£
00 00 c
a>
a>
J3
cl T3
C
cj
£
cd
§
cd
"
o
00
a
£
g
c3
.
a>
o
t-t
S
CO
a
e
03
yang
kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan
sebesar-besarnya untuk
«s
manfaat
kesehatan harus memperhatikan dan menghormati hak dan
dilakukan
"
nilai
yang
£ -3
memiliki
pelayanan kesehatan
ÿ
penyelenggaraan
kewajiban" adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan
a
Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa setiap
lis £ a § $ I
Yang dimaksud "asas penghormatan terhadap hak dan
Huruf d
-
3
C
hukum.
kepentingan masyarakat. Huruf e Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa dalam
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
Yang dimaksud dengan "asas tidak diskriminatif' adalah
harus
dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan individu
bahwa
dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material
dilakukan semata-mata memperhatikan kondisi kesehatan
dan spiritual.
masyarakat tanpa ada perlakuan yang berbeda antara pasien
peserta
Huruf f
dalam
penyelenggaraan
Jamkesmas,
Askeskin,
adalah bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan Pasal 3 4V«K
J3
15
Cukup jelas.
tindakan yang cepat dalam penanganan pasien, teliti dalam melakukan diagnosa dan hasilnya akurat serta dapat
Pasal 4 13
a
Cukup jelas.
dipertanggungjawabkan. Pasal 5
J 5
"
Huruf g
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan "asas keadilan gender" adalah bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus
Pasal 6 *
dilakukan secara adil dan merata sesuai kebutuhan baik laki-
o
3
Cukup jelas
laki, perempuan, maupun anak tanpa terkecuali Pasal 7
Huruf h
53
dan
kesehatan lainnya dengan pasien umum.
Yang dimaksud dengan "asas cepat, cermat dan akurat"
kepada masyarakat, petugas kesehatan harus melakukan
pelayanan
54
peserta
kesehatan
jaminan
Pasal 9
Cukup jelas
*
00
I
s
l
13
r
a
*
§
43
M
oo
§
i
00
§
a
a3
cd
Oi
W5
U
Pelayanan kesehatan dasar pengembangan dan pilihan adalah ruang a>
kH
ÿS
Z>
-
*rJ
2
S
Pasal 8
2
-S
g> 3
lingkup layanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Ayat (1)
§ §
Cd
13
J3
od
Q
cd
1
>%
S
s
M
C3
o r
o
.
T3
a>
Cukup jelas
s
kebutuhan dan kekhususan daerah dengan melihat sejauh mana 9
«
§ § § ÿ
r52
£
ÿ§
"
.g
&>
S
§ &
3
3 £3
Ayat (2)
CO
8
pelayanan tersebut dibutuhkan masyarakat. Dalam hal layanan
g
50
g
layanan dasar pengembangan dan ui
.a
§
T3
1
CO
r2
Ayat (3)
c3
cd
3
& ÿ
kesehatan dasar wajib, maka
§ jg
>>
ÿa
Cukup jelas
C5j
tersebut, tingkat kebutuhannya sama dan atau melebihi layanan
pilihan menjadi wajib dilaksanakan di daerah.
Cukup jelas Ayat (4)
Pasal 10
Huruf b
Ayat (1)
I § *
--H
T3
t
I
6
00 e
cd
4)
CO
4=!
J2
i
&
-H
cd
§
bo
O
B
'
*
5 5 £«* S
l3
s
W
*T3
t_i «
.i
A
Cd
T3
8
s
-
*
.
8
§
4>
S
.O
ÿ G> 2S
Ayat (5)
mereka. Namun demikian, masih ada daerah-daerah yang
B
air susu ibu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga medis.
wilayah dan warga masyarakat tanpa ada perbedaan di antara a>
kesehatan ibu yang tidak memungkinkan untuk memberikan
£
dunia. Indikasi medis dalam ketentuan ini adalah kondisi
Pelayanan kesehatan ingin diwujudkan merata di semua _
yang menghalangi, ibu terpisah dari bayi, atau ibu meninggal
Oh
susu ibu ekslusif wajib dilakukan kecuali ada indikasi medis
13
Pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian air
membutuhkan perhatian khusus dan warga yang tidak dapat
memperoleh akses dengan baik terhadap pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan kesehatan di pulau, pesisir dan daerah
terpencil serta masyarakat berkebutuhan khusus. Hal ini
Cukup jelas
menjadi pertimbangan untuk memberikan prioritas pelayanan
Ayat (6)
tersebut kepada mereka, baik dalam hal tenaga kesehatan,
Cukup jelas
sarana dan perbekalan kesehatan serta pembiayaannya.
Ayat (7)
Ayat (2) Q>
P<
ÿn
O
Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3) 55 56
Pasal 14
Cukupjelas
Cukupjelas Pasal 11 Pasal 15
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasai 12
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Standar pelayanan berdasarkan kekhususan daerah adalah standar pelayanan yang oleh daerah sangat dibutuhkan dan dapat diukur capaiannya. Oleh karena SPM memiliki batasan
Pasal 17
Cukupjelas.
waktu yang mungkin akan berubah setiap saat dan atau setidak-tidaknya setiap tahun, maka teknis pengaturannya akan dibuat dalam peraturan yang lain tanpa perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah ini. Ayat (2)
Pasal 18
Cukupjelas. Pasal 19
Ayat (1)
Cukupjelas
Cukupjelas.
Ayat (3)
Ayat (2)
Cukupjelas
Cukupjelas.
Ayat (4)
Ayat (3)
Cukupjelas
Cukupjelas. Ayat (4)
Pasal 13
Cukupjelas.
Cukupjelas.
Ayat (5) Cukupjelas. 00
57
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan kehamilan resiko tinggi adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya dan
Pasal 25
Ayat (1)
is
jd 13
CQ
ÿa
13
t/i
o
Cukup jelas.
komplikasi yang lebih besar, baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, ataupun
nifas
bila
dibandingkan
dengan
(N
melahirkan
Ayat (2) o m
resiko tinggi ditentukan oleh petugas kesehatan (dokter atau
Oh
Cukupjelas.
kehamilan, persalinan, dan nifas normal. Kriteria kehamilan
Ayat (3) 13
ÿe
&
§
cd
CO
cd
+-»
Qn
ft >
pesisir CO
ÿe
perbatasan,
I
1
T3
Ayat (7)
5
a>
CO
s
V
a>
Dh
Perbekalan kesehatan untuk obat esensial di daerah terpencil,
bidan).
dan
kepulauan
ditentukan
cd
g
(3
3
»
a
C
W
pendistribusiannya secara khusus sekurang-kurangnya untuk
Cukupjelas.
kebutuhan 3 (tiga) bulan dengan alasan bahwa daerah-daerah tersebut sulit teijangkau karena kondisi alam dan fasilitas
Pasal 20
transportasi yang kurang memadai.
Cukup jelas. Pasal 21
Pasal 26
Cukupjelas
Cukupjelas
cu O h Pasal 27
Pasal 22
Cukupjelas.
Cukup jelas.
Pasal 28
8
Cukupjelas.
Pasal 23
Pasal 29
Cukupjelas.
Ayat (1) Pasal 24
Cukupjelas.
Cukupjelas. 59
60
73
T3
2
£
51
O X>
ts
§
c
«
3
s
Vi
u,
00
s
03
Ketentuan tentang aborsi mengacu pada ketentuan dalam H
O
O
On
(N
ÿ
bi>
1)
c
S
£
o
Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan penjelasannya.
Ayat (1)
Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu layanan kesehatan
Ayat (2)
Kartu Minut Sehat adalah kartu jaminan kesehatan gratis yang
dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
diperuntukkan bagi penduduk miskin dan kelompok rentan
setiap unit layanan Rumah Sakit dan Puskesmas dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan
Ayat (3)
dalam mengakses layanan kesehatan oleh penerima layanan.
Cukupjelas.
Standar Operasional Prosedur di setiap unit layanan harus
dipasang di tempat-tempat yang mudah diakses agar mudah
Ayat (4)
dilihat sehingga penerima layanan dapat mengetahui prosedur
Cukupjelas.
layanan di unit layanan kesehatan yang bersangkutan. Ketersediaan prosedur akan memudahkan kontrol bagi
Ayat (1)
Pelayanan kesehatan gratis bagi korban kekerasan fisik dan
Pemerintah
kekerasan seksual wajib disediakan pembiayaannya oleh
kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Di lain
Pemerintah Daerah dengan maksud bahwa mereka yang
pihak,
mengalami
yang
mengetahui prosedur di unit layanan kesehatan yang
menanggung resiko, bukan hanya fisik tetapi juga psikis
bersangkutan agar pelayanan yang diterima dapat diukur
sehingga butuh bantuan para pihak, khususnya Pemerintah
tingkat
Daerah untuk meringankan beban korban.
Prosedur (SOP) pelayanan yang telah di tetapkan.
kekerasan - tersebut
adalah
korban
Daerah
masyarakat
kepuasannya
dalam
sebagai
<s VO
62
61
penerima
berdasarkan
Ayat (2) Huruf c
penyelenggaraan
pelayanan
layanan
Standar
dapat
Operasional
/-s
Ayat (2)
Ayat (2)
*
O,
. ."i
P,
.a
u
.3
ed
jS
OS
U
y-\
n
Cukup jelas.
Cukupjelas.
Ayat (3)
Ayat (3)
*
u
o>
Cukupjelas.
Cukupjelas.
/-s
Ayat (4)
Ayat (4)
1 15
u
cx
3
Cukupjelas.
Cukup jelas. Pasal 32
/-\
Ayat (5)
Cukupjelas.
JH3
"
u
o« 3
Cukupjelas. SO
y""v
Ayat (6)
Pasal 33
*
(3
vi
5>
* *~~
ÿa
u
5
o, 3
Cukupjelas.
Cukup jelas. Pasal 35
Pasal 34
y-v
Ayat (1)
Ayat (1)
Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan kesehatan di
Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dilakukan dalam
merupakan
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Melaui
dicantumkan
Musrenbang,
kelurahan
masyarakat dapat mengusulkan program-
bagian dalam
untuk
dari
program
dokumen
memastikan
kesehatan
perencanaan bahwa
desa
Pemerintah
yang dan Desa
program pembangunan bidang kesehatan dan melakukan
memiliki dasar hukum untuk merencanakan pembiayaan
kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program
program pembangunan kesehatan yang.bersumber dari kas
tersebut. Kontrol dan pengawasan dilakukan masyarakat
desa atau kelurahan.
untuk memastikan program pembangunan kesehatan di
wilayahnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) a
&
o
Cukupjelas. 3
63
64
M
X>
i
T3
ÿ *T3
"
J§5
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas. Pasal 40
Pasal 37
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 38
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas 4>
Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan biang kampung
(dukun beranak) sebagai kader kesehatan ibu dan anak yang bermitra dengan bidan dengan maksud untuk membantu bidan dalam melakukan perawatan ibu dan anak saat pra dan pasca
Pasal 42
Cukup jelas.
melahirkan. Dukun kampung tidak dibenarkan untuk
memberikan pertolongan pada saat ibu melahirkan. Kemitraan
4>
Cukup jelas. 3
bidan dengan dukun beranak dilakukan dengan dasar bahwa
Pasal 43
profesi dukun beranak pada faktanya masih ada dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka masih tinggi. Namun dalam hal-hal tertentu, dukun beranak tidak mampu
untuk
melakukan
pertolongan
dalam
kondisi NO
so
66
65
C«
Pasal 39
Cukup jelas.
0>
4>
Ayat (5)
DO
*
J
.->
CJ
I
Cukup jelas.
Cukup jelas.
c
Ayat (2)
Ayat (4)
a
c3
c
dan anak.
a
&
§
CO
jj
11
o>
00
kegawatdaruratan yang dapat mengakibatkan kematian ibu
Pasal 44
Sanksi administrasi yang dikenakan bagi yang melanggar ketentuan
T>
J
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah orang
Pasal 47
Cukup jelas
(individu) dan atau sekelompok orang (organisasi/lembaga) penyedia layanan kesehatan. Orang (individu) adalah tenaga kesehatan yang
.
c«
Cukup jelas 53
bekerja baik di layanan kesehatan pemerintah maupun swasta dan
Pasal 48
sekelompok orang (organisasi/lembaga) adalah badan hukum
penyedia fasilitas pelayanan kesehatan
baik perorangan maupun
Pasal 49
J
Cukup jelas
kelompok Pasal 45
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang
NOMOR 2 TAHUN 2014
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor
29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pasal 46
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, dan peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan. 00 VO
67
68
