Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
153
EUTHANASIA DIKAJI DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Asbtract The purpose of this study was to determine and analyze how regulation ofeuthanasia in the legal system of health in Indonesia and how the view of humanrights against the practice of euthanasia. Research results and discussion are results obtained from the research is in Indonesia there are no special arrangements eutah anasia in positive law in Indonesia, both active and passive euthanasia well. And the view of Human Rights against thepractice of euthanasia is contrary to human rights in Indonesia, which sh ould beprotected under the ActConclusion The preparation of this paper is that there are no specialarrangements in the legal system in Indonesia, it can be used Laws approaching casesof euthanasia practices. And human rights in Indonesia, which must be protected, namely the right to life. The suggestion is for the medical personnel who may need toknow where and where not to do so as not to conflict with the code of conduct. Keywords : Euthanasia Law and Human Rights Perspective. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisisbagaimana pengaturan euthanasia dalam tatanan hukum kesehatan di Indonesia danbagaimana pandangan HAM terhadap praktek euthanasia. Hasil yang diperoleh dari pe elitian adalah di Indonesia belum ada pengaturan eutahanasia secara khusus dalam hukumpositif di Indonesia, baik euthanasia aktif maupun pasif baik. Dan pandangan Hak Asasi Manusia terhadap praktek euthanasia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang harus dilindungi dalam Undang-undang. Kesimpulan dari tulisan ini adalah karena belum ada pengaturan secarakhusus dalam tatanan hukum di Indonesia maka dapat digunakan Undang-undang yang mendekati kasus praktek euthanasia. Dan HAk Asasi Manusia di Indonesia yangharus dilindungi yaitu Hak untuk hidup. Sarannya adalah para tenaga medis haru smengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan agar tidak bertentangan dengan kode etik. Kata Kunci : Euthanasia Perspektif Hukum dan HAM.
154
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
A. PENDAHULUAN
kesehatan selalu berkaitan dengan
1.
beberapa aspek, yakni dari aspek
Latar Belakang Masalah Dewasa ini sistem pelayanan
medis, hukum, agama, etika dan hak
medis yang dilakukan oleh tenaga
asasi manusia. Ada
kesehatan
dalam
sebagai
penyembuh
bidang
masalah
kedokteran
atau
banyak diperbincangkan masyarakat
kesehatan
dan
hal
berbagai aspek yang selalu aktual
tersebut tidak lepas dari kemajuan
dibicarakan dari waktu ke waktu,
ilmu pengetahuan dan teknologi
sehingga
dibidang kesehatan, terutama yang
dalam masalah klasik di bidang
berhubungan
pengobatan
kedokteran
tidak
bisa
Provokatus dan Euthanasia. Dalam
luput dari alat-alat modern yang
lafal sumpah dokter yang disusun
sebelumnya tidak dikenal. Namun,
oleh Hippokrates (460-377 SM),
kenyataanya
kesehatan
kedua masalah ini sudah ditulis dan
mulai luntur di karenakan dalam
telah diingatkan. Sampai kini tetap
upaya
saja
penilaian
serba positif
dengan
dan diagnosis
yang
profesi
penyembuhan
yang
yang
dua
dapat
berkaitan dengan
digolongkan
yaitu
persoalan
ke
Abortus
yang
timbul
dilakukan tenaga kesehatan tidak
berkaitan dengan masalah ini tidak
semuanya sesuai yang diingkankan
dapat
oleh
dengan
pasien,
yaitu
kesembuhan.
diatasi baik
diselesaikan
atau dicapainya
Masalah yang serius akibat tindakan
kesepakat
kesehatan hal
disebabkan
oleh semua pihak. Di satu pihak
hukum
tindakan Abortus Provokatus dan
karena
ini
kesadaran
yang
dan
masyarakat yang semakin meningkat
Euthanasia
dan
dankeadaan
adanya tuntutan dari aspek
profesi
kesehatan
yangsemakin
professional.
dapat
diterima
pada beberapa memang
kasus
diperlukan
sementara di lain pihak tindakan ini
tidak
dapat
diterima,
Berbagai permasalahan yang
bertentangan dengan hukum, moral
serius tersebut diantaranya tentang
dan agama. Hal ini bukan hanya
permasalahan-permasalahan tindakan
bertentangan
medik karena mencakup masalah
kesehatan dan bertentangan dengan
dengan
hukum
155
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
kode
etik
seorang
dokter
atau
b. Bagaimana
tenaga kesehatan. Berbicara masalah euthanasia
akan
sangat
erat
2. Metode Penelitian Metode penelitian ini adalah penelitian
normatif
yaitu,
dengan
mengkaji
Euthanasia dalam
pandangan
penelitian
merupakan
pelanggaran
berbagai
HAM
HAM
terhadap Euthanasia ?
hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
pandangan
bahan
hukum
yang
karena menyangkut hak hidup dari
berkaitan dengan obyek penelitian,
pasien yang harus dilindungi. Hak
dan berfokus pada berbagai peraturan
hidup setiap orang harus dilindungi
perundang-undangan
oleh negara dan hukum di Indonesia
hukum
karena
digunakan
manusia
merupakan salah
lain.
dan
refrensi
Metode
dalam
yang
penelitian
ini
satu sila dalam Pancasila, bahkan
adalah penelitian hukum normatif,
ada
dengan menggunakan
pendekatan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hak
yaitu :1) Pendekatan
Konseptual
hidup
(conceptual
di
urutan
kedua
merupakan
mendasar
pada
setelah
hak
setiap
yang manusia.
dalam
pendekatan konseptual ini beranjak
Dalam Undang-undang Nomor 39
dari
Tahun 1999LN No.165
doktrin-doktrin
Tahun
approach),
pandangan-pandangan yang
berkembang
1999, TLN No.3886 tentang Hak
dalam
Asasi Manusia Pasal 9 ayat 1
Pendekatan
perundang-undangan
menyebutkan bahwa : “Setiap orang
(statute
approach),
berhak
hidup,
pendekatan perundang-undangan ini
dan
dilakukan dengan menelaah semua
untuk
mempertahankan
hidup
meningkatkan taraf kehidupannya”. Berdasarkan euthanasia
uraian
dapat
hukum dan 2)
dalam
peraturan perundang-undangan.
diatas
dirumuskan
masalah sebagaiberikut: a. Bagaimana
ilmu
dan
B. PEMBAHASAN 1.
Kajian Pustaka
pengaturan
Istilah euthanasia berasal dari
euthanasia dalam tatanan hukum
bahasa
Yunani,
yaitu
eu
dan
kesehatan di Indonesia?
thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
penderitaan
156
dan thanatos berarti
euthanasia dapat diterangkan sebagai
mati. Dengan demikian euthanasia
pembunuhan yang sistematis karena
dapat diartikan mati dengan baik
kehidupannya
tanpa
yang
kesengsaraan dan penderitaan. Inilah
menerjemahkan mati cepat tanpa
konsep dasar dari euthanasia yang
derita.
kini maknanya berkembang menjadi
penderitaan.
Ada
merupakan
suatu
Secara etimologis euthanasia
kematian atas dasar pilihan rasional
berarti kematian dengan baik tanpa
seseorang, sehingga banyak masalah
penderitaan, maka dari itu dalam
yang ditimbulkan dari euthanasia ini.
mengadakan
euthanasia
arti
Masalah tersebut semakin kompleks
sebenarnya
bukan
untuk
karena definisi dari kematian itu
menyebabkan
kematian,
namun
sendiri telah menjadi kabur.
untuk mengurangi atau meringankan penderitaan
orang
yang
sedang
menghadapi kematiannya. Dalam arti yang
demikian
tidaklah
itu
euthanasia
bertentangan
dengan
manusia
untuk
panggilan
mempertahankan
dan
memperkembangkan
hidupnya,
sehingga tidak menjadi persoalan dari segi kesusilaan. Artinya dari segi kesusilaan
Beberapa pengertian tentang terminologi euthanasia: a.
Menurut hasil seminar aborsi dan euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum
dan psikologi,
euthanasia diartikan: Dengan sengaja melakukan sesuatu
untuk
mengakhiri
hidup seorang pasien. Dengan
sengaja
tidak
dapat
melakukan sesuatu (palaten)
dipertanggungjawabkan bila orang
untuk memperpanjang hidup
yang bersangkutan menghendakinya.
pasien.
Akan
tetapi
dalam
Dilakukan
khusus
untuk
perkembangan istilah selanjutnya,
kepentingan pasien itu sendiri
euthanasia
atas permintaan atau tanpa
lebih
menunjukkan
perbuatan yang membunuh karena belas
kasihan,
pengertian
umum
maka
menurut
sekarang
ini,
permintaan pasien.
157
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
b.
Menurut kode etik kedokteran indonesia,
kata
euthanasia
e. Demi kepentingan pasien dan keluarganya.
dipergunakan dalam tiga arti:
Profesi tenaga medis sudah
Berpindahnya ke alam baka
sejak lama menentang euthanasia
dengan tenang dan aman
sebab profesi kedokteran adalah
tanpa
untuk
untuk menyembuhkan dan bukan
yangberiman dengan nama
untuk mematikan. Profesi medis
Allah dibibir.
adalah untuk merawat kehidupan dan
penderitaan,
Ketika
hidup
diringankan
berakhir, penderitaan
bukan untuk merusak kehidupan. Sumpah
Hipokrates
sisakit dengan memberinya
menolaknya,
obat penenang.
memberikan racun yang mematikan
Mengakhiri penderitaan dan
ataupun
“Saya
jelas-jelas tidak
memberikan
akan
saran
hidup seorang sakit dengan
mengenai hal ini kepada mereka
sengaja
yang
atas
pasien
permintaan
sendiri
dan
beberapa
ini
kemudian menjadi dasar sumpah
kategori
Indonesia. Mungkin saja sumpah ini
tersebut, dapat disimpulkan bahwa
bukan
unsur-unsur
membuatnya.
euthanasia
adalah
Hipokrates
sendiri
yang
Dalam pasal 9, bab II Kode
sebagai berikut : a. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat
Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien,
sesuatu. b. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian,
Sumpah
seluruh dokter di dunia, termasuk di
keluarganya. Dari
memintanya.”
atau
tidak
memperpanjang hidup pasien.
disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban
melindungi
hidup
c. Pasien menderita suatu penyakit
makhluk insani. Ini berarti bahwa
yang sulit untuk disembuhkan
menurut kode etik kedokteran, dokter
kembali.
tidak
d. Atas atau tanpa permintaan pasien atau keluarganya.
diperbolehkan
mengakhiri
hidup seorang yang sakit meskipun menurut
pengetahuan
dan
158
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
pengalaman tidak akan sembuh lagi.
menyembuhkan dan
Tetapi
penderitaan.
apabila
dipastikan
pasien
mengalami
sudah kematian
batang otak atau kehilangan fungsi
meringankan
Euthanasia
justru
bertentangan radikal dengan hakikat itu.
otaknya sama sekali, maka pasien
Namun, beberapa ahli hukum
tersebut secara keseluruhan telah
juga berpendapat bahwa tindakan
mati walaupun jantungnya masih
melakukan perawatan medis yang
berdenyut.
tidak ada gunanya secara yuridis
Penghentian
tindakan
terapeutik harus diputuskan oleh
dapat
dokter yang berpengalaman yang
penganiayaan. Ini berkaitan dengan
mengalami
secara
batas ilmu kedokteran yang dikuasai
keseluruhan dan sebaiknya hal itu
oleh seorang dokter. Tindakan di luar
dilakukan
batas ilmu kedokteran tersebut dapat
kasus-kasus
setelah
konsultasi
dengan
diadakan
sebagai
yang
dikatakan di luar kompetensi dokter
berpengalaman, selain harus pula
tersebut untuk melakukan perawatan
dipertimbangkan keinginan pasien,
medis. Apabila suatu tindakan dapat
kelurga pasien, dan kualitas hidup
dinilai tidak ada gunanya lagi, dokter
terbaik yang diharapkan. Dengan
tidak lagi berkompeten melakukan
demikian, dasar etik moral untuk
perawatan medis.
melakukan
euthanasia
memperpendek penderitaan
dokter
dianggap
atau
pasien
adalah
mengakhiri dan
bukan
Pengaturan Euthanasia Dalam Tatanan
Hukum
Kesehatan
di
Indonesia Istilah Euthanasia berasal
mengakhiri hidup pasien. Sampai
dari
saat ini, belum ada aturan hukum di
“Euthanatos”. Dari akar kata “Eu”
Indonesia yang mengatur tentang
yang artinya baik, tanpa penderitaan
euthanasia. Pasal-pasal KUHP justru
sedangkan “Tanathos” yang artinya
menegaskan bahwa euthanasia aktif
mati. Definisi euthanasia
maupun
sesungguhnya
pasif
tanpa
permintaan
bahasa
Yunani
sangat
yaitu
yang
bervariasi
dilarang. Demikian pula dengan
karena masing-masing ahli berupaya
euthanasia aktif dengan permintaan.
membuat definisi
Hakikat profesi kedokteran adalah
tetapi, secara
sendiri. Akan
umum
eutahanasia
159
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
didefinisikan
sebagai
mengakhiri dasar
tindakan
b. Euthanasia Aktif
hidup seseorang atas
kasihan
penyakit,
karena
menderita
cedera
atau
ketidakberdayaan
yang
dengansengaja
mempunyai harapan untuk sembuh.
aktifdari
seorang
Ditinjau
(dokter),
euthanasia
ada
pelaksanaanya, beberapa macam
euthanasia
pasif
dan
untukmengakhiri Dengan
a. Euthanasia Pasif
membuat adalah
medis
atau tindakan petugas
hidup
kata lain,
aktifsengaja
pasif
dilakukan
medis
bertujuan
euthanasia aktif sebagai berikut :
Euthanasia
adalah
secara
intervensi
dari
tidak
perbuatan
aktif
melalui
yaitu
dan
Euthanasia
pasien. euthanasia
dilakukan
untuk
pasien
yang
bersangkutanmeninggal dunia. Baik
menghentikan atau mencabut segala
dengan
tindakan pengobatan yang sedang
obatbertakaran tinggi (over dosis)
berlangsung untuk mempertahankan
atau
hidupnya. Menurut kamus hukum,
dosis atau cara lain yang dapat
euthanasia
mengakibatkan kematian.
pasif
adalah
pihak
dokter menghentikan segala obat yang kecuali
diberikan obat
kepada
untuk
cara
menyuntikan
memberikan
obat
dengan
Euthanasia aktif dibagi lagi
pasien,
menjadi euthanasia aktif langsung
mengurangi
(direct) dan euthanasia aktif tidak
atau menghilangkan rasa sakit atas
langsung
permintaan
Berdasarkan
aktif langsung adalah dilakukannya
maka
tindakanmedik secara terarah yang
pasien.
pengertian
diatas
(indirect).
dapatdisimpulkan bahwa euthanasia
diperhitungkan
pasif
ad
untuk
Euthanasia
mengakhiri
alah
tindakan
hidup pasien atau memperpendek
mempercepatkematian
pasien
hidup pasien. Jenis euthanasia ini
dengan cara menolak memberikan
biasa
pertolonganseperti
Contohnya,
menghentikan
disebut
atau mencabut segala pengobatan
memberikan
yangmenunjang hidup si pasien.
dapat
mercy seorang
dokter
suntikan zat
segera mematikan
Euthanasia
killing.
aktif
tidak
yang pasien.
langsung
160
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
adalah keadaan dimana dokter atau
atau
tenaga medis melakukan tindakan
aktif
medik tidak secara langsung untuk
dapatdiatur dalam Kitab Undang-
mengakhiri hiduppasien,
Undang Hukum Pidana, sebagai
mengetahui dapat
adanya
namun
resiko
memperpendek
yang
kelalaian.Baik
euthanasia
dan euthanasia
pasif
berikut :
atau
- Pasal 338 KUHP atau bahkan
pasien.
direncanakan terlebih dahuluseperti
Contohnya, mencabut oksigen atau
yang tercantum dalam pasal 340
alat
KUHP. Pasal 338 KUHP yang
mengakhiri
hidup
bantu
kehidupan
Berdasarkan
hukum
Indonesia, dalam euthanasia
positif
hal
belum
lainnya.
masalah
mengaturnya
berbunyi sengaja
merampas
nyawa
lain,diancam karena dengan
peraturan-peraturan yang mendekati
lamalima belas tahun.”
yang
- Pasal
acuan
sebagai
pertanggungjawabanatau
penyelesaian terbukti
digunakan
masalah
melakukan
apabila
pelanggaran
pidan a penjara paling
340
KUHP
sengaja
dan
dengan
terlebihdahulu
rencana
merampasnyawa
orang
perbuatan melawan hukum yang
karenapembunuhan
diperbuatoleh
rencana,
dokter
yang
berbunyi:“Barang siapa dengan
hukum. Dilihat dari sudut hukum,
seorang
orang
pembunuhan
secara khusus maka dapat digunakan
dapat
dengan
:“Barangsiapa
lain,
diancam dengan
dengan
pidana
meliputi aspek hukum, yaitu aspek
atau
hukum pidana, hukum perdata dan
hidup
hukum administrasi negara. Berikut
tertentu, paling lamadua puluh
adalah penjelasannya :
tahun.”Dalam
a.
Pengaturan
Tanggung
Jawab
lansung
pidanapenjara
mati
atau
selama hal aktif
dimanapermintaannya
Kitab Undang-undang
karena
suatu
waktu
euthanasia langsung
Dalam Hukum Pidana Menurut Hukum
seumur
hal
oleh misalnya
Pidana seseorang dapat dipidana
karena pasien sudahtidak sadar
atau dihukum jika menghilangkan
dalam
nyawa orang lain dengansengaja
dilakukan oleh keluarga pasien
jangka
waktu
lama,
161
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
maka pasal 338 atau bahkan
dirugikan
pasal
korban dapat memperoleh sejumlah
340
dapat
diancamkan
kepadadokter
yang
melakukannya. - Pasal 344 KUHP yang berbunyi :
(pasien )
maka
ganti
kerugian
guna
pembiayaankerugian
pihak
yang sepantasnya yang
dideritanya.
Hal
“Barang siapa merampas nyawa
hubungan
dengan adanyaresiko
orang lain atas permintaan orang
yang
diterima
itu
di
dapat dibalikan kepada orang lain,
kesungguhan
karena dengan terjadinya kesalahan
sendiri
nyatakan hati,
yang
dengan
diancam
penjara
jelas
dengan
paling
pidana
lama
dua
belastahun.”
yang
terjadi
dan
menimbulkan
tidakterlepas dari
tidak
korban,
kerugian
yang
ditimbulkan sehingga pada pihak
Ketentuan ini harus diingat oleh
harus
tersebut
yangmenimbulkan kerugian wajib
kalangan
dokter
sebab
memberikan ganti ru gi kepada
walaupunterdapat
banyak
alasan
korbannya.
yang kuat untuk membantu pasien, namunancaman harus
pidana
ini
dihadapinya.Pasal
inimengingatkan
melakukan
aktifyang
menurut
kebanyakan
dibawah
kepada
jangankan
dokter,
euthanasia pendapat
orang
merupakan
pembunuhan,menolong melakuk an
daya
perbuatan itu
tetap
atau
upaya
saja
sudahdapat
Pengaturan
antara
hubunganhukum
menurut
J.
Guwandi yan g dikutip oleh Y.A Triana
Ohoiwutunadalah sebagai
berikut: 1. Berdasarkan
perjanjian
(ius
contractu) Hubungan dokter
hukum
dengan
antara pasien
disiniterbentukdalam suatu perjanjian Tanggung
Jawab
Dalam Hukum Perdata Untuk
perjanjian
dokter dengan pasien, timbulnya
kearah
ancaman pidana. b.
Dalam
memutuskan
yaitu,
perjanjian
atau
terapeutik
secara
berdasarkan
kehendak
sukarela bebas.
pertanggungjawaban suatu tindakan
Gugatan
yang
diduga terjadi wanprestasi, yaitu
manasalah
satu
pihaknya
dapat dilakukan
kontak
apabila
162
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
pengingkaranatas
apa
yang
sebagaimana
diatur dalam
Pasal
diperjanjikan.Dasar gugatan adalah
1239 KUHPerdata dan yang kedua
melakukankesalahan
berdasarkan
atau
perbuatanmelanggar
salahmelakukan terhadap apa yang
hukum (onrechmatigedaad) sesuai
telahdiperjanjikan.
dengan
2. Berdasarkan hukum (ius delicto)
KUHPerdata.
Timbulnya hubun gan hukum antara
dokter
karenaadanya dibebankan
dengan
Pengaturan
pasien
kewajiban pada
c.
dokter
ketentuan
Pasal1365
Tanggung
Jawab
Dalam Hukum Administrasi
yang
Aspek
hukum
yang
menyatakan
administrasi
bahwa
tenaga
ditentukan dalam Undang-Undang
kesehatan yang
atau
praktik baik di institusi kesehatan
adanya
ketentuan
akan melakukan
peraturanperundang-undangan yang
maupun mandiri wajib
mengatur hubungan hukum antara
izin
subyek
ini
pemerintah. Hal ini sesuaidengan
atau
Undang-undang Nomor 36 Tahun
hukum,
2009 tentang Kesehatan Pasal23
hukum. Dalam
gugatan
dapat
dasarperbuatan dimana
hal
dilakukan melawan
terhadap
suatu
tindakan
yang
ayat 3
memiliki
dikeluarkan
oleh
yang berbunyi “Dalam
yangdilakukan oleh dokter yang
menyelenggarakan
mengandung
kesehatan, tenaga kesehatan wajib
kesalahan
dan
dari
an
pemerintah.”
merugikan pasien dapat dimintakan
memiliki
sejumlah ganti rugi sesuai dengan
Pada dasarnya untuk menjalankan
Pasal
pekerjaan sebagai dokter dikenal
1365
KUHPerdata.
hakikatnya, ada
dua
Pada bentuk
ada
dokter
Berdasarkan
pertanggungjawaban dibidang hukum pertama
perdata,
hubungan
izin
pelayan
hukum
beberapa
yaitu
Nomor
yang
Praktik
29
jenis surat
izin.
Undang-undang tahun
2004
Kedokteran,
tentang syarat
disebabkanoleh suatu kesepakatan
administrasi agar dokter berwenang
dan
ini
menjalankan praktiknya antara lain :
akanmenyebabkan
1. Memliki Surat Tanda Registrasi
apabila
dilanggar
kesepakatan
wanprestasi (contractual liability)
(STR)
dokter
atau
dokter
163
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
gigiyang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (Pasal 29). 2. Lulus
evaluasi
dan
harus
2. Jenis hukuman disiplin ringan seb agaimana dimaksud
pada
ayat (1) huruf a terdiri dari:
memiliki izin kerja di Indonesia
a. Teguran lisan.
untukdokter lulusan luar negeri
b. Teguran tertulis.
(Pasal 30).
c. Pernyataan tidak puas secara
3. Surat Izin Praktik (SIP), yaitu izin
yan g
dikeluarkan
pejabatkesehatan
tertulis.
oleh
3. Jenis hukuman disiplin
sedang
yang
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
berwenang di kabupaten atau
huruf b terdiri dari:
kota tempatpraktikn ya (Pasal 36
a. Penundaan kenaikan gaji berkala
sampai 38). Apabila yang
selama 1 (satu) tahun. terjadi
dilakukan
dokterdalam
kesalahan
oleh
perawatan
seorang yang
b. Penundaan
c. Penurun
pangkat
lebih
dankeluarganya,
(satu)tahun.
sebagaiamana
dilihat
dinyatakan
dalam
4. Jenis
rendah
hukuman
setingkat selama
disiplin
PeraturanPemerintah,
sebagaimana
yakni:Peraturan Pemerintah No. 53
ayat(1) huruf c terdiri dari:
Tahun
a. Penurunan
2010
tentangDisiplin
pangkat
selama 1 (satu) tahun.
menimbulkan kerugian bagi pasien dapat
kenaikan
dimaksud
pangkat
1
berat pada
setingkat
Pegawai Negeri Sipil LN. Tahun
lebih rendah selama 3 (tiga)
2010 No. 74 dan TLN No. 5135Bab
tahun.
III (Hukuman Disiplin) Pasal 7
b. Pemindahan
dalam
menyebutkan bahwa:
penurunan
1. Tingkat hukuman disiplin terdiri
setingkatlebih rendah.
rangka jabatan
dari:
c. Pembebasan dari jabatan.
a. Hukuman disiplin ringan.
d. Pemberhentian dengan hormat
b. Hukuman disiplin sedang.
tidak
atas
c. Hukuaman disiplin berat.
sebagai PNS.
permintaansendiri
164
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
e. Pemberhentian
tidak
dengan
- Pasal 4 menyebutkan bahwa:
hormat sebagai PNS.
“Hak
untuk
Pandangan Hak Asasi Manusia Terhadap Praktek Euthanasia
tidak
disiksa,
2.
hidup,
hak
hak
untuk
kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
Dalam
Undang-undang
Nomer 39 tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia LN No.165
Tahun 1999, TLN No.3886 pada Pasal
1
angka1
Ketentuan
Bab
umum
1tentang
menjelaskan
bahwayang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia
sebagai
mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan hukum,
lindungi oleh
pemerintah
orang
demi
negara,
dan
setiap
kehormatan
dan
pelindungan harkat dan martabat manusia.
Hak
asasi
manusia
merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Hak asasi manusia selaindilindungi oleh negara,
juga
dilindungi
dalam
Undang-undang No. 39 Tahun1999 LN No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886
tentang
Hak
Manusia,sebagai berikut:
Asasi
diperbudak, hak
untuk
diakui
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan
hukum, dan
hak
untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku
surut adalah
hak
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam
keadaanapapun
dan oleh siapapun.” - Pasal 9 menyebutkan bahwa: 1. Setiap hidup,
orang
berhak
untuk
mempertahankan
hidup
danmeningkatkan
taraf
kehidupannya. - Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.” Pada dasarnya, pasal diatas justru menghargai hakasasi
dan
mengedepankan
manusia
untuk
hidup,
bukan sebaliknya.Selain itu, hak asasi hidup
manusiatentang juga
Undang-undang 2005
LN.
hak
dilindungi Nomor No.
119
untuk dalam
12Tahun Tahun
165
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
2005,TLN.
No.4558
tentang
KonvenanInternasional
Tentang
Undang-undang 1999
No. 39
dan
Tahun
Undang-undang
Hak-hak Sipil dan Politik dalam
No.12Tahun 2005 juga dilindungi
Pasal
dalam
Undang-Undang
bahwa:“Setiap manusia berhak atas
Negara
RepublikIndonesia Tahun
hak untuk
1945, yakni:
6 ayat
1menyebutkan
hidup
yang
padadirinya.Hak dilindungi
melekat
ini
oleh
wajib
hukum.Tidak
seorangpundapatdirampas
hak
Dasar
- Pasal 28A menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta
berhak
mempertahankan
hidupn ya secara sewenang-wenang.”
hidup
- Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:
dan kehidupann ya.”
“Setiaporang berhak atas kebebasan
- Pasal 28I ayat 1 menyebutkan
dan
keamanan
pribadi.Tidakseorangpun ditangkap
atau
ditahan
sewenang-wenang. seorangpun
dapat
dapat
bahwa: “Hak
untuk
hidup,
hak
untuk
secara
tidak disiksa, hak kemerdek aan
Tidak
pikirandan
hati
nurani,
dirampas
beragama,
hak
untuk
tidak
kebebasannya kecuali berdasarkan
diperbudak,
alasan-alasan yang sah dan sesuai
sebagai pribadi dihadapan hukum,
dengan prosedur yang ditetapkan
dan hak untuk dituntut atasdasar
oleh hukum.”
hukum yang berlaku surut ad alah
Berdasarkan pasal diatas hak
hak
hak
untukdiakui
hak asasi manusia yang tidakdapat
asasi manusia, yaitu hak untuk
dikurangi
hidupmerupakan salah satu hak asasi
apapun.”Namun,
manusia yang paling mendasar dan
yang
melekat padasetiap
berkembang ketikamenyentuh hak
diri
manusia
dalam apabila
kemudian
dasar
dan bersifat abadi sebagaianugerh
menentukan diri sendiri
Tuhan
hakyang melekat
Indonesia,
Maha hak
manusiaselaindilindungi
Esa.Di asasi
manusia,
oleh
berhak
dalam
masalah
muncul
secara kodrati, berlaku universal
Yang
pasien,
keadaan
yaitu hak
menentukan
untuk adalah
dalam arti
dan
diri
seseorang apa
yang
166
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
akan/perlu/harus
dilakukan
dirinya(tubuhnya).
atas
Pasaldibawah
C. PENUTUP 1.
Simpulan
iniberkaitan langsung dengan hak
Belum
ada
pengaturan
untuk menentukan sendiri, diatur
tentang praktek euthanasia secara
dalam :
khusus, baik euthanasia aktifmaupun
1.
Undang-undang
Nomor
39
euthanasia pasif
secara khusus
Tahun 1999 LN No.165 Tahun
dalam hukum positif di
1999, TLNNo.
tentang mana yang boleh, mana
3886
tentang
Hak Asasi Manusia dalam Bab
yang
dilarang,
V Hak AtasKebebasan Pribadi
dan
sanksinya. Oleh karena itu
dalam Pasal 21 menyebutkan
apabila terjadi kasus euthanasia maka
bahwa:“Setiap
berhak
hukum yang diberlakukan masih
baik
sangat umum. Penggunaan pasal-
dan
pasal
atas
orang
keutuhan
rohani
pribadi,
maupunjasmani,
karena
itu
menjadi
itu
tidak
obyek
boleh
penelitian
tanpapersetujuan darinya”
dalam
diharuskan
KUHPidana
untuk
kasus euthanasia
tentu
dapat
digunakan
paling
tidak
dan
mendekati
Pasal diatas pada prinsipnya
yang
Indonesia
apabila
kasuseuthanasia.Praktek
ada euthanasia
mengemukakan hak-hak dasar dari
sangat bertentangan dengan Hak
manusiayang tidak boleh dilanggar
Asasi
termasuk hak-hak pribadinya yang
hak hidup seorang pasien yang
tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
ingin mendapatkankesembuhan d ari
Pasal
penyakitn ya
tersebut
menjelaskan
sesungguhnya
mengenai
konsep
Manusiakarena
melanggar
walaupun penyakit
yang dideritanya secara medistidak
dasar hak asasi manusia dimana
dapat
terfokus
seseorang dilindungi dalam Undang-
pada
hak
kebebasan
disembuhkan.
pribadi yang merupakan salah satu
undangNomor
hak yang paling mendasar bagi
tentang
setiap
Undang-undang
orang
karena menyangkut
Hak
39
Hak
Tahun
hidup
1999
Asasi
Manusia,
Nomor
12Tahun
juga hak untuk menentukan nasibnya
2005 tentang konvenan hak-hak
sendiri.
sipil dan politik dan dalam UUD
167
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
1945Namun, ada hak dasar yang
sedangkan hak
menjadi alasan mengapa praktek
hidupnya sendiri tidak diatur dalam
euthanasia
dapat dilakukan, yaitu
Undang-undang Nomor 39 Tahun
hak menentukan diri sendiri dan hak
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
kebebasan
pribadi.
Apabila
Pemerintah
(legislatif)
seseorang
menggunakan
hak
secepatnya
membuat
dan
perundang-undangan
menentukan
diri
sendiri
untuk menentukan
harus peraturan tentang
kebebasan pribadi untuk melakukan
euthanasia yang berbasiskan
euthanasia
maka
Asasi Manusia atau memasukan
bertentangan
dengan
akan sangat Hak
Asasi
Hak
rumusan euthanasia dalam Undang-
Manusia di Indonesia.
undang Nomor 36 Tahun 2009
2.
tentang Kesehatan.
Saran Sudah saatnya hukum positif
Indonesia
mengatur
praktek
euthanasia secara khusus karena hukum akan ketinggalanjauh dengan kondisi masyarakat segera
ada
jika
pengaturan
tidak tentang
praktek euthanasia, karena ilmu dan teknologi kedokteran berkembang terus-menerus Dan pemberian
dengan
pesatnya.
hak
euthanasia
pada dasarnya bertumpu pada hak untuk menentukan diri sendiri dan hak
kebebasan
tetapi
pribadi.
permasalahannya
hidup
sampai
sendiri
hak
kebebasan pribadi tersebut karena dapat bertentangan dan berbenturan dengan
hak
hidup
Buku Hendrik, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta. J. Guwandi, 2004, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sutarno, 2014, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia, Setara Press, Malang.
Akan
sejauh mana batasan-batasan hak menentukan
DAFTAR PUSTAKA
seseorang,
Internet http://satriabara.blogspot.com/2012/0 6/makalah-euthanasia.html.
Dr. I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, S.H., M.Hum. Euthanasia...
Sumber Hukum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999,dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558 tentang Konvenan Internasional Tentang Hakhak Sipil dan Politik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 tentang Praktik Kedokteran. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
168
