HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA

HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA 12 0 2 ABH Modul Pelatihan 7 0 ksi) 3 e Untuk Anak t orJalanan u yo n k a -l ho e pr (mo

modul pelatihan.indd i

29-Jul-12 1:06:41 PM

HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA

Modul Pelatihan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan Penyusun Pulthoni Siti Aminah Uli Parulian Sihombing Kontributor Penulisan 12 0 Adzkar Arsini 2 ) Alghifari Al Aqsa 7 0 ksi Kusnadi 3 e

ut kor o y n aKerjasama l oCenter (ILRC) – Australian Aid h The Indonesian Legal Resource e o pr (m

Penerbit : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Jl. Tebet Timur I No. 4 Jakarta, Indonesia Telp. 021-93821173, Fax. 021-8356641 Email : [email protected] Website : www.mitrahukum.org Isi di luar tanggung jawab percetakan Delca Printing - Canting Press (0818611925)

modul pelatihan.indd ii

29-Jul-12 1:07:08 PM

KATA PENGANTAR 12 0 2 (ILRC) 7 The Indonesian Legal Resource Center bekerjasama dengan i) 0 s Australia Aid mengembangkan modul 3 pelatihan k Anak yang Berkonflik dene t r gan Hukum (ABH). Terdapat tiga o yaitu (1) Modul Pelatihan ABH unoumodul k y tuk Anak Jalanan; (2) Modul Pelatihan a on ABH untuk Pedamping Anak Jalanan; l dan (3) Modul Pelatihan h Hukum untuk Mahasiswa. Ketiga pelatihan e Sekolah pr (untuk mo menjembatani antara dunia pendidikan tinggi tersebut adalah upaya

hukum, yang diwakili oleh mahasiswa yang tergabung dalam LKBH Kampus, dengan permasalahan ketidakadilan sosial di masyarakat seperti permasalahan anak. Tujuan pembuatan modul ini adalah untuk memudahkan fasilitator dalam memandu pelatihan tersebut. Selain itu, fasilitator diharapkan dapat mempersiapkan dan memahami substansi materi dari pelatihan tersebut, sehingga para peserta maupun nara sumber dapat memahami maksud dan tujuan pelatihan ini. Substansi materi yang terdapat di dalam modul ini merupakan gabungan antara materi teori dan praktek. Materi teori lebih menekankan pada pengetahuan tentang hak-hak anak, khususnya hak anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan materi praktek lebih menekankan studi kasus-kasus pelanggaran hak anak dan bagaimana anak-anak mencari pertolongan pertama ketika menghadapi masalah dengan hukum. Para peserta pelatihan sendiri diharapkan dapat mengetahui dan memahami hak-hak anak, khususnya hak-hak ABH dan bagaimana membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum untuk anak.

modul pelatihan.indd iii

29-Jul-12 1:07:17 PM

iv

HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA Modul Pelatihan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan

Kemudian metodologi dalam menyampaikan pengetahuan/studi kasus atas pelanggaran hak anak disajikan secara variatif dan inovatif untuk menarik anak-anak dalam mempelajari hak-haknya. Modul ini merupakan dokumen hidup (living document), baik metodologi dan materi pelatihannya, sehingga terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika hak anak di Indonesia

Jakarta, Maret 2012 The Indonesian Legal Resource Center, Uli Parulian2 Sihombing 1 Direktur0 Eksekutif ILRC

2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo

modul pelatihan.indd iv

29-Jul-12 1:07:18 PM

DAFTAR ISI

v

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

12 0 2 ) PENGANTAR PELATIHAN 7 0 ksi 3 MODUL PELATIHAN t ore u o k(ABH) untuk Anak Jalanan Anak Yang Berkonflik denganyHukum a -l hon ORIENTASI PELATIHAN e pr (mo MODUL I : Memahami Fungsi Hukum DAFTAR ISI

MODUL II

: Pengertian, Tugas dan Kewajiban Paralegal

iii v 1 5 9 13 19

MODUL III : Pengertian dan Hak Anak

25

MODUL IV : Pelanggaran Hak Anak

31

MODUL V

: Mengenal Sistem Peradilan Pidana

53

MODUL VI : Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

75

MODUL VII : Perda Tribum

87

MODUL VIII : Lembaga-Lembaga Yang Menangani Anak Jalanan

101

MODUL IX : Pengorganisasian Kelompok Sebaya

113

MODUL X

modul pelatihan.indd v

: Menyusun Kronologi Peristiwa

115

29-Jul-12 1:07:18 PM

vi


RENCANA TINDAK LANJUT

117

EVALUASI

118

PROFIL ILRC

123

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo

modul pelatihan.indd vi

29-Jul-12 1:07:18 PM

PENGANTAR PELATIHAN

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Anak yang berhadapan dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Dalam perspektif Convention The Rights of The Child (CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (Children in Need of Special Protection/CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai Children in Especially Difficult Circumstances’ (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga yaitu berada pada lingkup otoritas institusi negara, sehingga membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Analisis Situasi yang dilakukan oleh UNICEF dan Universitas Indonesia tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia pada tahun 2003 dan 2006 menunjukkan rata-rata 5,000 anak di Indonesia dihadapkan ke pengadilan setiap tahunnya. Dan 90% dari mereka berakhir di penjara atau rumah tahanan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2009 melansir

modul pelatihan.indd 1

29-Jul-12 1:07:18 PM

2


jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berjumlah 5.952 anak. Dan hanya sekitar 430 anak saja yang tertangani kebutuhan dasar dan pelayanan sosial yang berperspektif perlindungan anak. Minimnya bantuan hukum yang diberikan menyebabkan anak-anak tidak terpenuhi haknya atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). Situasi ini disebabkan Pertama, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak, khususnya hak anak yang berhadapan dengan hukum pada orangtua/keluarga/ wali, Aparat Penegak Hukum dan anak sendiri; Kedua, kurangnya pemberi bantuan hukum untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum; dan Ketiga, Tidak adanya jaringan antara LSM anak dengan organisasi yang memberikan bantuan hukum. Anak jalanan, menjadi kelompok yang paling rentan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat sedikitnya ada 4.023 di Jakarta. Mereka rentan menjadi korban kekerasan baik oleh orang dewasa maupun oleh Satpol PP dalam penertiban umum. Demikianhalnya, mer2 01 eka berpotensial untuk berhadapan dengan hukum. 2 Keterbatasannya akan me7 hukum. nyebabkan mereka lebih sulit mendapatkan bantuan i)

30 eks t Untuk mengatasi permasalahn u tersebut r maka diperlukan interodiatas, o k vensi, salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan anak jalanan teny n a l o tang hukum dan hak-hak anak. - Modulh pelatihan paralegal Anak yang Berkonflik o re m dengan Hukum (ABH)puntuk (Anak Jalanan ini, disusun sebagai panduan bagi fasilitator.

Fasilitator Fasilitator pelatihan ABH diharapkan memiliki kriteria : 1. Menguasai issue HAM khususnya hak anak 2. Memiliki pengalaman bekerja dengan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. 3. Memiliki kemampuan untuk bertanya dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak 4. Menghargai proses, menghormati perbedaan kemampuan setiap anak yang hadir 5. Rendah hati dan mau mendengar 6. Memiliki rasa humor (sense of humor) Sebelum memfasilitasi pelatihan, sebaiknya fasilitator membaca dan memahami terlebih dahulu modul pelatihan ini. Modul menjelaskan secara rinci tujuan, topik, metodologi, waktu, material yang dibutuhkan.


29-Jul-12 1:07:18 PM

PENGANTAR PELATIHAN

3

Tujuan : Memberikan target yang akan dicapai dari setiap sesi. Dengan memahami target yang diharapkan, fasilitator dapat mengelola setiap sessi pelatihan. Topik : Memberikan tema bahasan yang akan disampaikan dalam setiap sesi. Pembahasan satu topik bisa memanfaatkan lebih dari dari satu sesi, tergantung tingkat bahasan yang diperlukan. Metode : Memberikan referensi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh fasilitator. Relasi timbal balik antara tujuan, isi dan metode, perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas penyampaian materi. Waktu : Waktu yang dibutuhkan tiap sesi, memberikan gambaran jam serta alokasi waktu untuk penyelenggaraan setiap sesi. 2

1 0 Alat/Bahan : Memberikan2referensi bahan yang diperlu7kelancaran kan. Guna menunjang 0 si) penyelenggaraan sesi, 3 k e material bahantyang r diperlukan sebaiknya dipersiapkan u o o sebelumy sesi dimulai. k n a l o e- oh untuk melakukan perubahan, penukaran sesi, Fasilitator dimungkinkan r p pelatihan maupun modifikasi (m sesuai dengan kondisi peserta dan dinamika pelatihan.

Peserta Penyelenggara mengidentifikasi peserta yang akan diundang untuk hadir pada pelatihan. Jumlah peserta yang memadai berkisar antara 15-20 orang untuk tiap kali pelatihan. Pembatasan peserta ini dimaksudkan agar tersedia keleluasaan bagi peserta untuk berinteraksi dan menyerap materi. Peserta pelatihan diharapkan memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Anak berusia 12 – 18 tahun 2. Sebagian besar waktunya dihabiskan di jalan 3. Dapat membaca dan menulis


29-Jul-12 1:07:18 PM

4




29-Jul-12 1:07:18 PM

MODUL PELATIHAN

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (ABH) UNTUK ANAK JALANAN

TUJUAN UMUM

Membangun kesadaran anak jalanan atas hak bantuan2hukum

1 0 2 ) TUJUAN KHUSUS 7 i 0 HAM sanak a. Memberikan pengetahuan hukum 3 dan jalanan khususnya hak k e t r anak yang berkonflik dengan hukum ouanakkojalanan ketika berhadapan dengan huy b. Memberikan ketrampilan pada -la hon kum e o pr antar c. Membangun dialog (m anak jalanan di wilayah Jabodetabek. No.

MATERI

TUJUAN

TOPIK

MATERI ORIENTASI PELATIHAN 1


ORIENTASI 1. Seluruh komponen pelatihan PELATIHAN dapat saling mengenal satu sama lain 2. Menciptakan suasana keakraban dan saling percaya di antara peserta, fasilitator, narasumber dan panitia 3. Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran. 4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan

1. Perkenalan 2. Membangun iklim belajar 3. Harapan dan kekhawatiran

120’

29-Jul-12 1:07:18 PM

6


No.

MATERI

TUJUAN

TOPIK

MATERI UNTUK MEMBANGUN PERSFEKTIF 2.1

2.2

2.3

2.4

MODUL I 1. Peserta memahami pengertian MEMAHAMI dasar tentang hukum FUNGSI 2. Peserta memahami bentuk, HUKUM ciri dan tujuan hukum 3. Peserta dapat mengidentifikasikan hukum yang adil dan hukum yang tidak adil MODUL II 1. Peserta mengenal pengertian paralegal PENGERTIAN TU2. Peserta mengetahui tugas dan GAS DAN kewajiban paralegal KEWAJIBAN PARALEGAL MODUL III 1. Pengertian Anak PENGER2. Hak Anak TIAN DAN 3. Kewajiban negara HAK ANAK

MODUL IV PELANGGARAN HAK ANAK

1. Pengertian Hukum 2. Ciri-Ciri hukum yang adil Pengertian paralegal

120’

1. Tugas paralegal 2. Kewajiban paralegal

60’

12 0 2 1. Pengertian Anak 7 i) 0 s 3 ek 2. Hak Anak t u kor o y n amemahami l o anak- 1. Pelanggaran 1. Peserta h e o r yang Hak Anak panak m Membutuhkan ( Perlindungan Khusus (CNSP) 2. Peserta dapat mengindentifikasikan pelanggaran hak anak jalanan

120’

60’

2. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus

MATERI PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN 3.1


MODUL V 1. Peserta mengenal tuSISTEM gas, fungsi dan kePERAwajiban Aparat Penegak DILAN Hukum (Polisi,Jaksa, PIDANA Bapas,Pengacara, Hakim dan Sipir) 2. Peserta mengenal secara umum proses peradilan pidana

a. Tugas&fungsi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Bapas, Pengacara, Hakim dan Sipir) b. Hukum Acara Pidana Anak

120’

29-Jul-12 1:07:19 PM

MODUL PELATIHAN Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan

No. 3.2

3.3

3.4

4.1

4.2


MATERI

TUJUAN

TOPIK

1. Peserta memahami a. Pengertian anak yang berhadapan pengertian anak yang berhadapan dengan dengan hukum hukum b. Batasan usia per2. Peserta mengetahui haktanggungjawaban hak anak yang berhapidana dapan dengan hukum c. Hak-Hak Tersangka Peserta mengidentifika- d. Hak-Hak Korban e. Hak-Hak Saksi sikan pelanggaran hak ABH dalam peradilan f. Hak Bantuan Hupidana kum MODUL VII 1. Peserta mengetahui po- 1. Sejarah Perda Tribun PERDA TRIBUM sisi Perda dalam hirarki 2. Perda Tribum yang peraturan di Indonesia terkait dengan anak jalanan 2. Peserta mengetahui isi perda ketertiban umum 3. Pelaksanaan Tribun 1. Satpol PP 1. Peserta mengetahui MODUL VIII 2. Dinsos LEMBAGA-LEM fungsi dan tugas dari 3. Rumah Singgah aparat pemerintah dan BAGA PENAN4. LSM lembaga terkait penaGANAN ANAK nganan anak jalanan JALANAN MATERI KETRAMPILAN 1. Peserta memiliki ketra- 1. Membentuk kelomMODUL IX PENGORGAmpilan untuk mengpok sebaya NISASIAN koordinir kelompok 2. Membangun kekuaKELOMPOK sebaya dalam pendiditan kelompok sebaya SEBAYA kan hukum komunitas 3. Membangun solidar2. Peserta memiliki itas (positif ) diantara ketrampilan untuk kelompok sebaya melakukan analisa sosial kelompok sebaya MODUL X 1. Peserta dapat menyusun 1. Urutan peristiwa MENYUSUN urutan kejadian yang 2. Menggunakan 5 W KRONOLOGI menimpa dirinya +1H PERISTIWA 2. Peserta mengetahui manfaat dari kronologi peristiwa yang dibuat MODUL VI HAK ABH


7

120’

120’

120’

120’

120’

29-Jul-12 1:07:19 PM

8


No.

MATERI

TUJUAN

TOPIK

V


Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan

Rencana dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan hak anak yang berkonflik dengan hukum yang bisa dilakukan pasca-pelatihan

60’

VI

EVALUASI

1. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta tehnis penyelenggaraan pelatihan 2. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa 3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang disampaikan selama prose pelatihan

1. Materi 2. Narasumber 3. Metode Penyampaian 4. Teknis penyelenggaraan pelatihan

60’



29-Jul-12 1:07:19 PM

ORIENTASI PELATIHAN 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo

Pengantar Orientasi pelatihan bertujuan agar para peserta pelatihan dapat mengetahui alur pelatihan, tujuan dan harapan yang ingin dicapai, proses pelatihan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua peserta pelatihan bisa berpartisipasi untuk mencapai tujuan dan harapan. Orientasi pelatihan umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan peserta terhadap pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal tehnis selama pelatihan berlangsung. Kesepakatan- yang disusun bersama menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatif yang akan digunakan dalam proses pelatihan.


29-Jul-12 1:07:19 PM

10 HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA Modul Pelatihan Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Untuk Anak Jalanan

Tujuan : 1. Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain termasuk hal-hal yang harus ditoleransi antara satu peserta dengan peserta lain 2. Terciptanya suasana akraban, penuh persahabatan dan saling percaya diantara partisipan peserta, fasilitator, narasumber dan panitia 3. Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran 4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan 5. Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung dengan baik. Topik : 1. Perkenalan 2. Membangun iklim belajar 3. Harapan dan kekhawatiran7

12 0 2 ) 0 ksi 3 t ore Metode : u Permainan yo n k Presentasi -la ho e o Curah prPendapat (m Waktu : 120 Menit. Alat/Bahan : Spidol Kertas Metaplan Jadwal Pelatihan Kertas Plano Amplop ukuran besar Lembar Evaluasi Harian

PROSES FASILITASI Langkah 1 Perkenalan a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sessi yang akan berlangsung. b. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan dan nama makanan yang paling disukai dalam metaplan.


29-Jul-12 1:07:19 PM

ORIENTASI PELATIHAN

11

c. Minta seluruh peserta untuk berdiri dan memperkenalkan diri. Tanyakan mengapa mereka menyukai jenis makanan tertentu. Peserta berikutnya harus memperkenalkan peserta sebelumnya. - ”Nama saya Toni, saya suka pisang !’ - ”Nama saya Evi, saya suka Alpukat, teman saya bernama Toni suka Pisang - ”Nama saya Herman, saya suka ayam goreng, teman saya Toni suka pisang, Evi suka Alpukat e. Minta peserta untuk memberikan komentar atas permainan tersebut. Langkah 2 Membangun Iklim Belajar a. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Sepakati jadwal acara yaitu jam berapa dimulai ? jam berapa istirahat dan jam berapa akan 12 berakhir ? 0 2 ajaklah b. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, 7 i) peserta untuk menyu0 s sun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan : 3 ek t r u kwaktu - Apa yang boleh dilakukan o belajar ? oselama y - Apa yang tidak bolehadilakukan l hon selama waktu belajar ? e c. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang pelao prkomponen (m pelatihan bisa mengingat dan diingatkan setiap tihan agar seluruh saat. d. Untuk melaksanakan kesepakatan, bagilah peserta menjadi tiga kelompok yang bisa diberi nama Rukun Tetangga (RT) atau nama sesuai dengan kesepakatan, dan minta anggota kelompok untuk memilih Ketua RT-nya. e. Berikan tugas kepada Ketua RT yaitu : - Review; bertugas menceritakan kembali pelajaran hari sebelumnya - Ice breaker; bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana - Evaluasi; bertugas mengevaluasi proses pelatihan (fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan narasumber), RT yang bertugas wajib mengingatkan peserta untuk mengisi alat evaluasi iklim belajar. - Time Keeper; bertugas mengingatkan waktu dan mengingatkan peserta f. Untuk mengakomodasi pertanyaan atau hal-hal yang bekaitan dengan materi pelatihan yang tidak dapat disampaikan dalam sessi materi karena keterbatasan waktu, malu dll, tempelkan sebuah AMPLOP TERBUKA yang ditempel di area pelatihan. Pertanyaan/klarifikasi atas pertanyaan yang masuk dijelaskan kembali pada keesokan harinya sebelum sessi pertama di mulai.


29-Jul-12 1:07:19 PM


g. Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, dan minta kepada peserta untuk memberi tanggapan atau keputusan dengan menempelkan post-it di setiap kolom setelah proses pembelajaran selesai.

BAGUS

BIASA

KURANG BAGUS

MATERI CARA MENYAMPAIKAN FASILITATOR PANITIA PESERTA KONSUMSI PENGINAPAN

12 0 2 ) Langkah 3 Harapan dan Kekhawatiran 7 i 0 s 3 k a. Fasilitator membagikan dua kertas metaplan daneminta agar peserta menulisr melalui pembelajaran baik utdiperoleh kan harapan masing-masing, yango ingin o k aspek pengetahuan, ketrampilan kekwatiran yang mungaymaupun l on sikap dan h e kin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada peserta unr mo p tuk menulis nama masing-masing ( b. Kumpulkan dan bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan apakah harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya. c. Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja peserta yang telah diisi akan disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran sebagai salah satu bahan acuan evaluasi. d. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan.


29-Jul-12 1:07:19 PM

MODUL I

MEMAHAMI FUNGSI HUKUM 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Hukum pada hakekatnya adalah dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah hidup manusia. Hukum positif dalam arti hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh organ negara untuk mengatur warga negaranya, termasuk undang-undang yang terkait dengan anak. Pada sessi ini peserta diajak memahami pengertian hukum, bentuk hokum, unsur-unsur hukum dan tujuan hukumm, khususnya hukum yang mengatur tentang hak anak di Indonesia. Tujuan : 1. Peserta memahami pengertian dasar tentang hukum 2. Peserta memahami bentuk, ciri dan tujuan hukum 3. Peserta dapat mengidentifikasikan hukum yang adil dan hukum yang tidak adil


29-Jul-12 1:07:19 PM


Topik : a. Pengertian hukum b. Bentuk, Ciri dan Fungsi Hukum Metode Curah Pendapat

Waktu 60 menit Alat/Bahan Spidol Kertas Plano 12 0 Bahan Bacaan: Pengertian, Fungsi 2dan Tujuan Hukum

7 i) 0 3 eks t u kor Langkah Pertama o y n tujuan dari materi pengertian hu1. Fasilitator membuka sesi danla menjelaskan o h e kum. o pr m 2. Sebelum memasuki materi( utama, mintalah masing-masing peserta untuk PROSES FASILITASI

mengindentifikasikan diri mereka. Apakah mereka setuju dan nyaman dengan penyebutan ”anak jalanan”. Adakah istilah lain untuk mengindentifikasi diri mereka selain ”anak jalanan”. 3. Berikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dan saling berdialog satu sama lain.

Langkah Kedua 1. Bagikan kertas plano dan spidol kepada setiap RT. Mintalah setiap RT untuk mengindentifikasikan masalah-masalah yang sering mereka hadapi, dalam bentuk gambar. 2. Mintalah perwakilan setiap RT untuk mempresentasikan dan menjelaskan gambarnya 3. Fasilitator mengindentifikasikan masalah yang disampaikan oleh setiap RT dan mendialogkannya lebih mendalam untuk setiap masalah yang timbul. 4. Tempelkan gambar setiap RT dan hasil identifikasi masalah di area pelatihan


29-Jul-12 1:07:20 PM

MODUL I Memahami Fungsi Hukum

15

Langkah Ketiga 1. Fasilitator memberikan pertanyaan kunci, ” Apa yang mereka maksud dengan hukum ”? 2. Berikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapatnya. Catat dan klarifikasikan hal-hal penting yang disampaikan oleh peserta. 3. Jelaskan dalam bahasa yang mudah dipahami tentang apa itu hukum ? mengapa perlu hukum ? Fungsi dan tujuan hukum ? apa dan bagaimana hukum yang baik ?



29-Jul-12 1:07:20 PM


Bahan Bacaan Modul I

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN TUJUAN HUKUM

12 0 2 ) sangat beragam, terPada umumnya, pengertian hukum dapat diartikan 7 0tujuannya. si Pengertian hukum gantung pada cara pandang, asal kalangan dan 3 k t ore diantaranya sebagai berikut : u k penguasa; perangkat peraturan yokeputusan 1. Hukum diartikan sebagai produk n a l o - h yang ditetapkan penguasaeseperti o UUD dan lain-lain. r p m ( 2. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang

Pengertian Hukum

3.

4.

5.

6.

dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan jurisprudence (yurisprudensi). Hukum diartikan sebagai petugas/pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat tradisionil. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak/perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Seperti perkataan: “setiap orang yang kos, hukumnya harus membayar uang kos”. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya/hukumnya. Hukum diartikan sebagai sistem norma/kaidah; kaidah/norma adalah aturan yang hidup ditengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) uang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar. Hukum diartikan sebagai tata hukum; berbeda dengan penjelasan angka 1, dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang


29-Jul-12 1:07:20 PM

MODUL I Memahami Fungsi Hukum

17

berlaku (hukum positif ) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis. 7. Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baikburuk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum. 8. Hukum diartikan sebagai ilmu; hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan. 9. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi das-sollen dan das-sein. Sebagai dassollen, hukum menguraikan tentang hukum yang dicita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. 12 Sedangkan sisi das-sein 0 2 ) mrupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara das-sollen dan 7 i das-sein harus sewarna. Antara teori dan praktik harus sejalan. Jika das-sein 0 ks 3 e menyimpang dari das-sollen, maka terjadi penyimpangan pelaksanaan ut kakan or o hukum. aygejala l onsosial; hukum merupakan suatu gejala yang 10.Hukum diartikan sebagai h e o gejala sosial, hukum bertujuan untuk menberada di masyarakat. pr (mSebagai gusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib. Walaupun tidak mungkin diadakan suatu definisi yang lengkap tentang apakah hukum itu, namun Drs. E. Utrecht, S.H. memberikan panduan pengertian hukum yaitu “Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”. Unsur-Unsur Hukum Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.


29-Jul-12 1:07:20 PM


3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Hukum dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Hukum dalam bentuk tertulis, umumnya dibuat oleh negara, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Fungsi dan Tujuan Hukum Fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat dapat terdiri dari: 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dikarenakan hukum memiliki sifat dan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan 2 dengan ancasiapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat1ditaati 0 man sanksi bagi pelanggarnya. 2 ) 7 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat 0 ksi dan memaksa dari 3 e menggerakkan pembanhukum dapat digunakan atau didayagunakan t oruntuk u gunan. Di sini hukum dijadikan k membawa masyarakat ke arah yoalatnuntuk a yang lebih maju. -l ho e o r m 4. Sebagai penentuan p alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh ( melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara. 5. Sebagai alat penyelesaian sengketa. 6. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.


29-Jul-12 1:07:20 PM

MODUL II

PENGERTIAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PARALEGAL 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo

Pengantar Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukanlah pengacara bukan juga petugas pengadilan, melainkan anggota komunitas yang memiliki pengetahuan hukum dan kemampuan yang lebih baik dari pada masyarakat di sekitarnya. Keberadaan paralegal di tengah masyarakat marginal, khususnya anak jalanan akan sangat membantu dalam melakukan pendidikan hukum dan hak asasi manusia, membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan, melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani oleh pengacara. Pada sessi ini peserta diajak untuk memahami pengertian paralegal, tugas dan kewajibannya terhadap komunitas di sekitarnya.


29-Jul-12 1:07:20 PM


Tujuan : 1. Peserta mengenal pengertian paralegal 2. Peserta mengetahui tugas dan kewajiban paralegal. Topik : a. Pengertian Paralegal b. Tugas dan kewajiban paralegal Metode Curah Pendapat

Waktu 60 menit

12 0 2 ) 7 Alat/Bahan 0 ksi 3 Alat Tulis t ore u Gambar setiap RT o k y: Pengertian, a Bahan Bacaan -l hon Tugas dan Kewajiban Paralegal e pr (mo PROSES FASILITASI 1. Fasilitator meminta peserta untuk melihat kembali gambar yang telah dibuat oleh setiap RT. 2. Fasilitator meminta penjelasan kepada peserta, apa yang mereka lakukan ketika terjadi masalah ?, dan apa yang dilakukan pendamping ketika terjadi masalah ? 3. Fasililitator mencatat hal-hal penting dari presentasi peserta 4. Fasilitator menjelaskan pengertian paralegal, tugas dan kewajiban paralegal kepada peserta. 5. Tanyakan kepada peserta, apakah terdapat tugas dan kewajiban paralegal yang telah dilakukan oleh pendamping ? dan Apakah anak-anak dapat menjadi paralegal ? 6. Simpulkan dari hasil curah pendapat dan tulis dalam kertas plano untuk ditempel di sekitar area pelatihan.


29-Jul-12 1:07:20 PM

MODUL II Pengertian, Tugas dan Kewajiban Paralegal

21

Bahan Bacaan Modul II

PENGERTIAN, TUGAS, DAN KEWAJIBAN PARALEGAL oleh : Siti Aminah


Pengertian Paralegal Istilah paralegal ditemukan berdasarkan kesamaan istilah yang dikenal di dunia kedokteran yaitu paramedis yakni seseorang yang bukan dokter tetapi mengetahui tentang hal ikhwal kedokteran. Begitu juga dengan paralegal yaitu seorang yang bukan sarjana hukum tetapi mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar tentang hukum dan hak asasi manusia, memiliki ketrampilan yang memadai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan mendayagunakan pengetahuan dan pengetahuannya itu untuk memfasilitasi ikhtiar perwujudan hakhak asasi masyarakat miskin/komunitasnya (Andik Hardijanto,1998:1) Konsep paralegal berbeda secara tegas di dunia hukum barat di negara-negara maju dan di dunia ketiga. Di dunia hukum barat, seorang paralegal adalah pembantu atau assisten pengacara atau advokat yang memiliki kualitas


29-Jul-12 1:07:21 PM


pendidikan tertentu. Mereka bekerja sesuai dengan perintah advokat/pengacara dimana ia bekerja dan karena itu ia dibayar oleh si pengacara/advokat. Sementara yang berkembang di dunia ketiga, paralegal bekerja untuk komunitasnya dan oleh karena itu bertanggungjawab atas dan terhadap komunitasnya. Paralegal muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk mewujudkan hak-hak masyarakat miskin. Hak-hak seperti hak atas upah yang layak, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, hak atas kebebasan berpendapat, dan sebagainya, semua dimiliki oleh masyarakat miskin. Akan tetapi hak-hak tersebut hanya mungkin dapat diwujudkan jika asumsi-asumsi sosialnya terpenuhi, yaitu : Pertama, warga masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dalam konteks posisi mereka dalam masyarakat. Kedua, bahwa warga masyarakat mempunyai kekuatan dan kecakapan untuk memperjuangkan perwujudan hak-hak tersebut. Hak atas upah yang layak, misalkan hanya mungkin diwujudkan jika kaum buruh memahami hak-haknya dan mempunyai kecakapan untuk memperjuangkan hakhaknya tersebut. 12

0 2 7 ) Ikhtiar untuk memfasilitasi untuk memenuhi asumsi-asumsi sosial yang 0 miskin sitidak 3 k diperlukan bagi perwujudan hak-hak masyarakat pernah kalau tie t r dak dikatakan jarang dilakukan kalangan o hukum, seperti advokat, konou profesi k y sultan hukum, atau notaris. (Abdul Hakim Garuda Nusantara,1991,2). -la hon e o pada satu sisi bergerak di dalam hubunRuang lingkup kegiatan paralegal pr (m gan-hubungan hukum sebagai fungsi yang menjembatani komunitas yang mengalami ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi manusia dengan sistem hukum yang berlaku, sementara pada sisi lain bergerak di dalam hubungan-hubungan sosial dalam fungsi-fungsi mediasi, advokasi dan pedampingan masyarakat.

Eksistensi paralegal tidak dikukuhkan oleh sebuah legitimasi formal akan tetapi melalui legitimasi sosial. Paralegal beroperasi secara proaktif, namun kondisional. Pada dasarnya sasaran kegiatan paralegal dapat dibagi dua yakni; pertama, yang berkaitan dengan perubahan kualitatif kelompok mitra/komunitas masyarakat miskin, baik dalam arti kondisi subyektif maupun obyektifnya; kedua, yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian konflik (Mulyana W Kusuma,1991: xiii).

Tugas dan Kewajiban Paralegal 1. Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat 2. Mendidik dan melakukan penyadaran 3. Melakukan Analisis Sosial (Ansos) persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas


29-Jul-12 1:07:21 PM

MODUL II Pengertian, Tugas dan Kewajiban Paralegal

23

4. Membimbing, melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihanperselisihan yang timbul di antara anggota masyarakat 5. Memberikan bantuan hukum yaitu memberikan jalan pemecahan masalah yang paling awal dan secepatnya dalam hal terjadi keadaan darurat 6. Jaringan Kerja (Net Working) 7. Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya 8. Melakukan proses dokumentasi, termasuk mencatat secara kronologis peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di komunitasnya 9. Mengkonsep surat-surat 10.Membantu pengacara dengan melakukan penyelidikan-penyelidikan awal, mewawancarai korban/klien, mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan ringkasan fakta kasus dan membantu mengonsep pembelaan yang sederhana sekalipun. Orang yang dapat menjadi paralegal yaitu pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan kelompok-kelompok 12 masyarakat yang di 0 rugikan seperti kelompok masyarakat adat, pemimpin 2 ) serikat buruh, guru, mi7 i bekerja untuk masyarasionaris, mahasiswa, para sukarelawan mahasiswa 0 ksyang 3 kat, pekerja pengembangan masyarakat epara aktivis organisasi-organisasi t odan r u politik. Mereka umumnya telahomendapatkan pendidikan hukum dan HAM. k

ay on l h e pr (mo


29-Jul-12 1:07:21 PM




29-Jul-12 1:07:21 PM

MODUL III

PENGERTIAN DAN HAK ANAK

Pengantar


Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Penetapan usia sangat penting karena akan memberikan implikasi hukum bagi upaya perlindungan anak. Yaitu menyangkut ruang lingkup perlindungan dan subyek hukum yang akan mendapatkan jaminan penikmatan semua hak-hak yang telah di atur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Sessi ini untuk memberikan pemahaman mengenai pengertian anak dan hak-hak anak. Tujuan : 1. Peserta mengetahui definisi Anak 2. Peserta mengetahui hak anak Topik 1. Pengertian Anak 2. Hak Anak


29-Jul-12 1:07:21 PM


Metode Pemutaran film Rotan Permainan Curah Pendapat Waktu 120 menit Alat/Bahan AAlat Tulis Film Rotan karya Garin Nugroho

PROSES FASILITASI Langkah Pertama 2 ini 1. Fasilitator membuka sessi dan menjelaskan tujuan dari1sesi 0 2 ) 2. Minta peserta untuk menyaksikan film 7 0 k si 3. Setelah selesai, minta peserta untuk memberikan tanggapannya tentang film 3 e t tersebut r u

o ko y -la hon e Langkah Kedua r mo p 1. Ajak peserta untuk berbaris(dan mintalah masing-masing mengingat tanggal 2. 3. 4. 5.

lahirnya. Minta peserta, dan panitia untuk baris berurutan berdasarkan tanggal lahirnya, tanpa bicara satu sama lain. Setelah selesai, mintalah peserta menyebutkan yang termuda sampai yang tertua dalam barisan tersebut. Tanyakan, apakah rentang usia dalam barisan tersebut bisa disebut dengan anak ? dan apakah mereka dilindungi oleh hukum ? Berikan penjelasan tentang pengertian anak, dan mengapa batasan usia menjadi sangat penting dalam perlindungan hak-hak anak.


29-Jul-12 1:07:21 PM

MODUL III Pengertian dan Hak Anak

27

Bahan Bacaan Modul III

PENGERTIAN ANAK DAN PENTINGNYA KONSISTENSI PENGERTIAN ANAK DALAM HUKUM

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u A. Situasi Kehidupan Anak yo n k a obelum memiliki aturan mengenai penetapan Sedikitnya di 25 -lnegara h e o usia wajib berpendidikan, di 33 negara belum mengatur mengenai usia minimal pr (m anak diperbolehkan bekerja, di 44 negara anak perempuan dapat menikah lebih oleh : Adzkar Arsini

awal daripada anak laki-laki dan di 125 negara anak-anak usia 7 – 15 tahun berhadapan dengan pengadilan. Selain itu, terdapat negara mewajibkan anak sampai usia 14 atau 15 untuk bersekolah sampai usia, namun aturan yang lain memungkinkan anak-anak bekerja pada usia dini, menikah pada usia 12 atau harus mempertanggungjawabkan tindak pidananya pada usia 7 tahun (Angela Melchiorre, 2004).

Penetapan usia anak sangat penting karena akan berimplikasi pada upaya perlindungan hak anak. Yaitu ruang lingkup perlindungan dan subyek hukum yang akan mendapatkan jaminan penikmatan semua hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yakni setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Tujuan perlindungan anak adalah untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi penelantaran, dan kekerasan seperti dinyatakan dalam KHA, konvensi hak asasi manusia lainnya, dan hukum nasional. Kegagalan memberikan upaya perlindungan kepada anak-anak dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).


29-Jul-12 1:07:21 PM


B. Pengertian Anak Pengertian anak tercantum pada Pasal 1 KHA yaitu “setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Menurut penafsiran Komite Hak Anak, definisi ini memiliki konsekuensi bahwa setiap manusia yang belum berusia 18 tahun adalah pemegang semua hak yang dijamin dalam KHA. Dengan demikian, setiap anak berhak mendapatkan upaya-upaya perlindungan khusus dan sesuai dengan kapasitas mereka yang tengah berkembang. Elemen terakhir dari penggalan definisi anak, yakni, “apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal,”. Secara substantif melemahkan pelaksanaan bagian pasal lain dan memberikan pembenaran perbedaan penafsiran dan praktik. Hal ini secara tidak langsung merupakan pengakuan bahwa sebenarnya penetapan batas usia anak mayoritas di semua negara tidak sama (Angela Melchiorre, 2 2004). Deng1 0 an kata lain, KHA menyerahkan kepada Negara untuk memutuskan siapa yang 7 2memberikan dimaksud dengan seorang anak karena memang0KHA izin Negara i) s 3 k untuk menentukan batas usia dewasa yang lebih awal. e Pada umumnya dewasa ut khukum or memiliki kapasitas bertindipahami sebagai batas usia seseorangosecara y n dak untuk melakukan perbuatan lahukum o (Catherine Beaulieu, 2008).

e- oh r Dalam kaitan ini, p beberapa (m undang-undang yang berlaku di Indonesia memberikan batas usia yang berbeda-beda sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Judul Undang-Undang KUH Pidana KUH Perdata UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak


Batasan Usia Anak Belum berusia 16 tahun (Pasal 45) Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 330). Syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya (Pasal 6 ayat (2)); Usia menikah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki (Pasal 7 ayat (1)); Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Belum berusia 21 tahun dan belum menikah (Pasal 1 angka (2)).

29-Jul-12 1:07:21 PM

MODUL III Pengertian dan Hak Anak

29

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1). UU No. 39 Tahun 1999 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tentang HAM (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 angka (5)). UU No. 23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delatentang Perlindungan Anak pan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka (1)). UU No. 21 Tahun 2007 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delatentang Pemberantasan pan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam Tindak Pidana Perdagangan kandungan (Pasal 1 angka (5)). Orang

Disharmoni peraturan perundangan-undangan 2 mengenai penetapan 01 Penetapan batas usia anak batas usia berpotensi terjadinya pelanggaran hak2anak. 7 tanggung berkaitan dengan permasalahan dilekatkannya i) jawab atas setiap per0 s 3 k buatan hukum yang dilakukannya. t e

u kor o ay Usia C. Pentingnya Konsisten l on Anak h e o yang sesuai dengan standar internasional dituKonsistensi anak prusia(m jukan agar negara dapat melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi

seksual. Konsistensi ini akan mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal-hal yang perlu untuk mendapatkan peninjauan menyangkut (Catherine Beaulieu, 2008): 1. Usia izin seksual Usia izin seksual merujuk pada waktu seseorang dianggap secara hukum mampu untuk melakukan dan memberi izin atas aktivitas seksual dengan orang lain. Di Negara-negara yang menetapkan izin seksualnya rendah, anak-anak yang telah mencapai usia izin seksual tersebut sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, khususnya jika tidak ada aturan hukum yang mendefinisikan dan melarang berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu dalam mengkaji ulang peraturan perundang-undangan, Negara harus mempertimbangkan perbedaan antara: (a) Aktivitas seksual yang terjadi dalam konteks perkembangan seksual anak sehingga izin seksual sangat penting; dan (b) Aktivitas seksual yang sifatnya sangat eksploitatif.


29-Jul-12 1:07:21 PM


2. Usia Perkawinan Di beberapa Negara penetapan usia seseorang diperbolehkan menikah sangat rendah, bahkan kadang-kadang penetapan usia perkawinan berbeda dengan usia izin melakukan aktivitas seksual. Seringkali undang-undang mengenai penetapan kapasitas seseorang, khususnya perempuan untuk menikah dikesampingkan oleh hukum adat dan tradisi. Oleh karena itu, definisi tentang penetapan usia seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk menikah harus disesuaikan dengan standar internasional. 3. Usia Tanggung Jawab Tindak Pidana Anak-anak di seluruh dunia sering diperlakukan sebagai penjahat karena keterlibatan mereka dalam aktivitas yang melanggar undang-undang. Permasalahan ini menjadi lebih buruk ketika usia tanggung jawan pidana terlalu rendah, dimana anak-anak belum mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. 4. Usia Minimal untuk Bekerja

2

1 Anak-anak juga bisa dieksploitasi secara seksual dan komersial melalui peng0 2 hambaan rumah tangga atau kerja ijon. Seorang anak 7 bisai)diikat kontrak untuk 0 bekerja sebagai pekerja rumah tangga anak, tetapi 3 juga ksdapat dipergunakan une t tuk tujuan-tujuan seksual. u or yo n k a -l ho e pr (mo


29-Jul-12 1:07:21 PM

MODUL IV

PELANGGARAN HAK ANAK 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Pada setiap peristiwa pelanggaran HAM, korban pertama selalu anakanak. Anak-anak menghadapi risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Anak akan mengalami penderitaan dengan derajat lebih dalam akibat didiskriminasi daripada orang dewasa baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, serta setiap klasifikasi yang dilekatkan padanya. Anak seringkali diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Anak dianggap sebagai milik dan sebagai simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena berkebutuhan khusus anak, mereka dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Sesi ini akan memperkenalkan peserta dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan pelanggaran hak-hak anak Tujuan :

1. Peserta memahami anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (CNSP) 2. Peserta dapat mengindentifikasikan pelanggaran hak anak jalanan


29-Jul-12 1:07:21 PM


Topik a. Anak Jalanan sebagai salah satu anak yang membutuhkan perlindungan khusus b. Tanggungjawab negara terhadap anak Metode Film Hak Anak http://learninglab.etwinning.net Curah Pendapat Waktu 120 menit Alat/Bahan Alat Tulis, Gambar masing-masing RT Film hak-hak anak

12 0 PROSES FASILITASI 2 ) 7 0 ksi Langkah Pertama 3 tmaksud redan tujuan materi hak-hak 1. Fasilitator membuka dan menjelaskan u o yo n k anak a l hmelihat o kembali gambar yang telah dibuat -untuk 2. Fasilitator meminta peserta e o oleh masing-masing p RTr (m

3. Peserta diminta untuk mengidentifikasikan hak-hak anak yang telah dilanggar dalam gambar RT tersebut 4. Berikan kesempatan kepada setiap peserta untuk mengemukakan pendapatnya 5. Catat dan klarifikasikan setiap penyataan pelanggaran hak anak yang disampaikan peserta Langkah Kedua 1. Peserta diminta menonton video/iklan tentang hak-hak anak, yaitu : - Hak untuk bermain - Hak atas pendidikan - Perdagangan Anak - Menghargai pendapat anak 2. Minta peserta untuk menanggapi film/iklan yang baru ditonton dan minta untuk mengidentifikasikan masalah yang ada. 3. Fasilitator menjelaskan tentang hak-hak anak yang harus dilindungi negara


29-Jul-12 1:07:22 PM

MODUL IV Pelanggaran Hak Anak

33

Bahan Bacaan Modul IV

MENGENAL PRINSIP, NORMA PELAKSANAAN KONVENSI HAK ANAK (KHA)

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t Manusia re (HAM) A. Hak Anak adalah Hak Asasi u o yo n k a Pada prinsipnya,-lanak-anak o merupakan subyek hak asasi manusia sebh e o agaimana dinyatakan prdalam mDeklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Hak Ekonomi,(Hak Sosial dan Hak Budaya, dan Kovenan tentang Hak oleh : Adzkar Arsini

Sipil dan Politik tahun 1966. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa masyarakat inetrnasional perlu mengembangkan instrumen hukum HAM yang khusus mengatur hak anak, padahal mereka adalah pembawa hak asasi manusia. Bukan anak adalah juga manusia? Tentu saja anak-anak adalah manusia dan harus diperlakukan seperti itu sesuai dengan semua instrumen hukum HAM. Pada abad 20, pengakuan atas anak-anak yang membutuhkan dukungan dan perlindungan khusus berkembang. Penciptaan hak khusus didasarkan pada kenyataan bahwa karena statusnya sebagai seorang anak, anak-anak sangat rentan terancam integritas dan martabatnya, sehingga membutuhkan perlindungan khusus.

Setiap terjadi peristiwa pelanggaran HAM, korban pertama selalu anakanak. Anak-anak menghadapi risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Anak akan mengalami penderitaan dengan derajat lebih dalam akibat didiskriminasi daripada orang dewasa baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, serta setiap klasifikasi yang dilekatkan padanya. Anak seringkali diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Anak dianggap sebagai milik dan sebagai simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena berkebutuhan khusus


29-Jul-12 1:07:22 PM


anak, mereka dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut maka mengkaitkan HAM kepada anak-anak berarti membebaskan anak dari ketiadaan HAM dan membuat mereka berdaulat. Menurut J.Eekelar anak-anak membutuhkan HAM dengan kualifikasi khusus sesuai dengan karakteristik anak karena alasan sebagai berikut: 1. Anak merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus; 2. Anak merupakan kelompok masyarakat yang berbeda kebutuhan dan hakhak dengan orang dewasa; 3. Anak memiliki hak yang spesifik sebagai bagian dari HAM Dalam perspektif hak anak, menurut Johanna Eriksson (2001) anakanak membutuhkan pengaturan dan perhatian khusus dalam rangka melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak yang melekat padanya, karena alasan sebagai berikut : 1. Anak-anak memiliki status yang setara dengan orang 12dewasa (equal status 0 with adults) sebagai anggota ras manusia, mereka milik orang tua; 2 bukan ) i 2. Kelangsungan hidup, tumbuh kembang,0 dan7 partisipasi aktif anak merus 3 k pakan proses yang penting (crucial)tbagi setiap e masyarakat dan membuat r u o hal tersebut menjadi masuk akal yountukk berinvestasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak;la on e- benar-benar 3. Anak-anak pada awalnya sangat tergantung, mereka dapat oh r p m ( tumbuh menuju kemandiriannya hanya dengan bantuan orang dewasa; 4. Masa kanak-kanak adalah masa paling formatif dalam kehidupannya. Keadaan perkembangan anak-anak membuat mereka rentan khususnya ter hadap kondisi-kondisi yang mungkin mempengaruhi hidup mereka, misal konflik bersenjata, kekerasan, kekurangan pangan, polusi lingkungan, dll; 5. Masa remaja adalah periode yang kritis dalam kehidupan anak, perilaku negatif atau positif akan ditiru selama periode ini yang akan berdampak pada kehidupan masa dewasanya kelak; 6. Anak-anak berperan tidak pada bagian proses politik formal sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan sistem hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus untuk menjamin bahwa hak anak-anak dan kepentingan anak-anak seharusnya diwakili secara tepat dalam semua pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Tumbuhnya kesadaran bahwa tidak semua manusia memiliki akses yang sama terhadap HAM dan fakta bahwa anak adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus maka masyarakat internasional memandang perlu perjanjian khusus HAM bagi anak-anak. Pemberian hak anak tertentu berarti pada saat yang sama


29-Jul-12 1:07:22 PM


35

untuk mengakui kerentanan mereka, kebutuhan khusus mereka, dan karena kebutuhan untuk memberdayakan mereka, dan untuk mengakui status mereka sebagai manusia otonom, sebagai subyek hak. Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (active holder of rights) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (not merely a passive object of the rights). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai hak anak (Jean Tomkin, 2009).

2

1 bagi pengakuan hak anak Meskipun KHA merupakan sumber utama 0 2 namun dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, KHA bukan satu-satu7 ) i nya. Komite Hak Anak memberikan catatan 30 ebahwa ks KHA merefleksikan suatu t perspektif holistik terhadap perkembangan u kormasa kanak-kanak berdasarkan prino sip tidak dapat dibagi (indivisibility), y n tidak terpisahkan (inalienable), dan saling a l osemua hak asasi manusia. Keseluruhan perjanbergantung (interdependent) - dari h e o jian internasional p dirbidang mhak asasi manusia dapat diterapkan pada anak-anak. (

KHA menekankan bahwa anak adalah subyek dari hak, hal itu tidak memberi mereka status yang sama seperti orang dewasa. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara hak-hak yang melekat pada anak dan hak-hak yang melekat pada orang dewasa sebagai berikut (http://labspace.open.ac.uk): 1. Tedapat hak yang berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Banyak hak asasi yang diakui dalam hukum internasional, yang juga ditur dalam KHA, sehingga secara eksplisit hak-hak yang dijamin dalam instrument yang lain juga berlaku untuk anak-anak seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, administrasi peradilan, dan non-diskriminasi; 2. Beberapa hak asasi tidak termasuk ruang lingkup hak-hak anak, sisalnya, anak tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih, memiliki otonomi untuk membuat keputusan secara independen dari mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mereka, hak untuk menikah. Konvensi dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk anak-anak. Meskipun arah dan bimbingan orangtua harus sesuai dengan kapasitas anak yang tengah berkembang. Konvensi juga tidak memberi anak hak untuk menentukan nasib sendiri karena hak ini


29-Jul-12 1:07:22 PM


disediakan untuk orang dewasa; 3. Terdapat hak tambahan yang berhubungan dengan kebutuhan mereka akan perlindungan khusus karena masa kanak-kanak dan kerentanan mereka. Hak ini termasuk hak untuk bermain, kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama, perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi dan perawatan alternatif melalui adopsi ketika keluarga tidak dapat menyediakan itu.

B. Mengenal KHA Hak Anak adalah hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap anak, dan hak-hak ini berfungsi sebagai dasar bangunan dari budaya penghormatan terhadap HAM. Terdapat 41 pasal substantif dalam KHA yang mengakui hak asasi anak dengan menekankan bahwa hak tersebut harus dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, semua tindakan dan kebijakan harus dilandasi pertimbangan kepentingan terbaik anak, anak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan semua tindakan ditujukan bagi pemajuan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. 2

01

Secara substantif KHA mencakup seluruh kategorisasi 2 ) HAM yang se7 i hak politik di satu cara tradisional diklasifikasikan dalam rumpun0 hak sipil sdan 3 k sisi, dan hak ekonomi, hak sosial dan haktbudaya redi sisi lain. Seluruh hak yang u o o dank saling terkait, seluruh hak sama dijamin dalam KHA tidak dapat y dibagi a penting dan mendasar untuk perkembangan -l hon kehidupan anak yang bermartabat e o (Marta Santos Pais, 1999).r

p

(m

Terdapat klasifikasi umum dari keseluruhan hak-hak yang terkandung dalam KHA dikenal sebagai 3 (tiga) ‘P’, yakni (Nancy Kanyago, 2007): 1. Penyediaan (Provision) : Hak anak harus diberikan melalui layanan sosial dan layanan dasar lainnya, dari perawatan kesehatan dan pendidikan, serta manfaat jaminan sosial untuk mencapai standar hidup yang memadai; 2. Perlindungan (Protection) : Hak anak untuk dilindungi dari segala macam tindak kekerasan, termasuk penganiayaan, penelantaran, bentuk eksploitasi seksual komersial dan lainnya, penyiksaan dan penahanan yang sewenangwenang; 3. Partisipasi (Participation) : Hak anak untuk menyatakan pandangannya (berpartisipasi) dalam seluruh keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Keseluruhan hak yang tercakup dalam ketiga klasifikasi tersebut saling terkait dan saling memperkuat seluruh hak yang dijamin dalam KHA. Tabel berikut merupakan pengelompokan pasal-pasal substantif KHA yaitu :


29-Jul-12 1:07:22 PM


Pengelompokan

Hal yang diatur

Langkah-langkah Implementasi hak implementasi Pemajuan hak dan diseminasi informasi umum Penghormatan standar yang lebih tinggi Definisi Definisi Anak Prinsip-Prinsip Non diskriminasi Umum Kepentingan terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, & tumbuh kembang Penghormatan atas pandangan anak Hak-hak sipil Nama dan kewarganegaraan dan kebebasan Pemeliharaan identitas Kebebasan berekspresi Akses terhadap informasi yang sesuai Kebebasan berpikir, hati nurani dan agama Kebebasan berserikat & berkumpul secara damai Perlindungan atas privasi Larangan penyiksaan dan hukuman mati Lingkungan Bimbingan orang tua dan kemampuan anak yang keluarga dan pe- tengah berkembang rawatan alterTanggung jawab orang tua - P.18 ayat (1) & (2) natif Pemisahan dari orang tua Reunifikasi Keluarga Pemulihan perawtan bagi anak - P. 27ayat (4) Anak-anak kehilangan lingkungan keluarga Adopsi Perlindungan dari perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri Pencegahan penyalahgunaan dan penelantaran Tinjauan penempatan anak oleh penguasa yang berwenang secara periodik Kesehatan dasar Anak dengan disabilitas (cacat) & kesejahteraan Kesehatan dan pelayanan kesehatan



37

Pasal yang Mengatur Pasal 4 Pasal 42 Pasal 41 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 6 Pasal 12 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 13 Pasal 17 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 37 (a) Pasal 5 Pasal 18 Pasal 9 Pasal 10 pasal 27 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 11

Pasal 19&39 Pasal 25 Pasal 23 Pasal 24

29-Jul-12 1:07:22 PM


Kesehatan dasar & kesejahteraan Pendidikan

Anak dalam situasi darurat Anak yang berhadapan dengan hukum Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan jasmani dan psikologis dan reintegrasi sosial

Jaminan sosial & fasilitas & layanan perawatan anak - Pasal 18 Ayat (3), Pasal 26 Standar kehidupan anak Pendidikan, termasuk pelatihan kejuruan Tujuan pendidikan Waktu luang, rekreasi, dan aktivitas budaya Pengungsi anak Anak dalam konflik bersenjata Administrasi peradilan pidana anak Anak yang dicabut kebebasannya - huruf b, c, d Penghukuman anak - Pasal 37 huruf a Pemulihan fisik & psikologis dan reintegrasi sosial Perlindungan dari eksploitasi ekonomi, termasuk pekerja anak Perlindungan dari penyalahgunaan obat Perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual Perlindungan dari perdagangan manusia dan penculikan Perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya Perlindungan anak-anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat


Pasal 26 dan Pasal 18 (3) Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 31 Pasal 22 Pasal 38 Pasal 40 Pasal 37b,c,d Pasal 37 (a) Pasal 39 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 30

Sumber; CRC/C/5 dan CRC/C/58

C. Prinsip-Prinsip Umum KHA Komite KHA telah mengidentifikasi 4 pasal yang harus dianggap sebagai prinsip umum dan diperhitungkan dalam pelaksanaan semua pasal lainnya dari Konvensi. Yaitu : 1. Prinsip non diskriminasi Kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari setiap Instrumen hak asasi manusia internasional. Kewajiban ini juga mensyaratkan bahwa Negara-negara Pihak secara aktif mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan


29-Jul-12 1:07:22 PM


39

tindakan khusus. 2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak Pasal ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta yang fokusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, institusi peradilan, penguasa administratif atau badan legislatif harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, prinsip ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua tingkat baik Pemerintah, legislatif, dan peradilan. Ini artinya, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara sistematis untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan. 3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Hak untuk hidup melekat pada setiap anak dan 12kewajiban Negara untuk 0 2 )hidup dan perkembangan menjamin semaksimal mungkin kelangsungan 7 i anak. Dalam konteks ini, Komite Hak Anak bahwa Negara 0 ksmengharapkan 3 e harus menafsirkan pembangunantdalamrarti luas sebagai konsep holistik seo ouperkembangan hingga dapat mengakomodasi anak secara fisik, mental, spirik y n a tual, moral, psikologis o -ldan sosial.

e oh r p 4. Prinsip penghormatan (mterhadap pandangan anak

Hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan-pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Prinsip ini menyoroti peran anak sebagai warga Negara yang aktif dalam perlindungan, promosi dan pemantauan terhadap upaya pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini membutuhkan prasyarat harus tersedia mekanisme fasilitatif yang sesuai kapasitas anak-anak yang tengah berkembang. Dengan demikian, partisipasi anak ini sangat penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik karena setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan akan berdampak pada kehidupan setiap anak baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.


29-Jul-12 1:07:23 PM


Bahan Bacaan Modul IV

PENGERTIAN PERLINDUNGAN ANAK, RUANG LINGKUP DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMBERIKAN PERLINDUNGAN

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u k yo Perlindungan A. Definisi dan Ruang Lingkup Anak n a l o oh istilah perlindungan anak berarti perMenurut Dan O’Donnell re m(2004), p ( dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak lindungan dari kekerasan, pelecehan oleh : Adzkar Arsini

ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain lain seperti memastikan anakanak menerima apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang. Definisi yang sama dinyatakan oleh Save the Children Alliance (2007) bahwa perlindungan anak merupakan langkah-langkah dan pengembangan struktur untuk mencegah dan menanggapi penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan yang dapat mempengaruhi kehidupan anak-anak sebagaimana telah diatur dalam KHA, dan instrumen Hukum HAM yang lain, serta hukum nasional suatu Negara. Perlindungan dari kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi harus memperhatikan keterlibatan pelaku. Berikut bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan pelaku kekerasan terhadap anak (Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005):


29-Jul-12 1:07:23 PM


41

1. Membahayakan diri sendiri, misalnya sengaja memotong atau melukai diri sendiri, pikiran bunuh diri; mencoba bunuh diri dan melakukan bunuh diri; 2. Penyalahgunaan oleh sebaya, misalnya bullying baik fisik atau psikologis; kekerasan fisik dan seksual; 3. Penyalahgunaan oleh orang dewasa, misalnya kekerasan rumah tangga (fisik, psikologis, seksual); hukuman fisik di sekolah-sekolah dan organisasi; pelecehan seksual dan eksploitasi. 4. Penyalahgunaan oleh masyarakat, misalnya: lingkungan, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang secara aktif mendorong atau secara diam-diam memaafkan kekerasan terhadap anak, misalnya kampanye politik yang mendorong ‘pembersihan’ anak jalanan; pandangan agama dan budaya yang mendorong hukuman fisik dan pelecehan anak-anak sebagai praktik pengasuhan anak; praktik-praktik berbasis tradisi yang berbahaya seperti pemotongan genital perempuan, prevalensi tinggi kekerasan dalam media; sikap budaya yang memaafkan kekerasan terhadap perempuan di rumah atau ide-ide perempuan dan anak-anak sebagai milik orang tua bukan sebagai 2 manusia yang memiliki 1 hak-hak yang sama. 20 ) 7 Diagram berikut menggambarkan pelaku-pelaku yang terlibat dalam i sanak. 30 k pelecehan terhadap anak atau kekerasan terhadap e

ut kor o ay on l h e pr (mo

Sumber: Elanor Jackson & Marie Wernham, 2005

Pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk perlindungan anak memiliki 3 perhatian utama; yakni untuk memajukan dan melindungi martabat, integritas fisik, dan harga diri anak sebagai manusia. Anak berhak mendapatkan perlindungan penuh terhadap segala jenis kekerasan baik dalam hubungan pribadi maupun kerugian dari aspek masyarakat yang lebih luas seperti pekerjaan


29-Jul-12 1:07:23 PM


berbahaya, media dan disiplin sekolah (Carolyne Willow, 2010). Adapun ataran-aturan dalam KHA yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan anak antara lain: 1. Hak anak untuk mempertahankan hidup dan mencapai pertumbuhan yang optimal (Pasal 6); 2. Larangan hukuman mati dan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas (Pasal 37); 3. Hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan (Pasal 37); 4. Hak anak mendapatkan perlindungan dari segala jenis kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi (Pasal 19); 5. Hak atas perlindungan dari eksplotasi seksual dan penyalahgunaan seksual (Pasal 34); 6. Hak atas perlindungan dari penculikan dan perdagangan orang (Pasal 35); 7. Hak atas perlindungan dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan 12 kesehatan anak (Pasal 24 ayat (3)); 0 2dan)integritas anak yang 8. Kewajiban Negara untuk memastikan pemulihan 7 i 0 ksmemberikan menjadi korban kekerasan, dengan mengutamakan kesehatan, 3 e t harga diri, dan martabat anak (Pasal u 39); r

o ko y D. Kewajiban Negara, Masyarakat -la hondan Orang Tua e r mo (1979) mengartikulasikan pentingnya Pandangan Uri p Bronfenbrenner ( hubungan antara anak dengan keluarga dan masyarakat, dan menciptakan pe-

rubahan melalui upaya intervensi terhadap lingkungan tempat di mana anak menjalani kehidupan, sementara itu, di satu sisi secara bersamaan mendukung individu anak. Fokus dari pendekatan ekoligis ni adalah orang-orang dewasa di lingkungan tempat di mana anak menjalani kehidupan kesehariannya. Artinya pendekatan ekologis ini mengakui bahwa dukungansosial merupakan komponen penting dari praktek intervensi sosial, termasuk perlindungan terhadap anak (Robyn Miller, 2006). Secara garis besar, sistem jaring hirarki Urie Bronfenbrenner meliputi: Pertama, sistem mikro (microsystem), terdiri dari orang-orang dan ruang sosial yang mana seorang anak menjalin relasi dengan orang-orang yang terdekat seperti keluarga, teman, rumah, dan sekolah. Kedua, sistem meso (mesosystem) yang terdiri dari relasi yang lebih bervariasi yang menghubungkan relasi antar sistem mikro yang satu dengan sistem mikro yang lain. Ketiga, sistem ekso (exosystem), terdiri dari struktur berketetanggaan dan komunitas, termasuk semua jenis relasi kekuasaan lokal yang berdampak pada kehidupan anak. Keempat, sistem makro (macrosystem), terdiri dari pertemuan kekuatan budaya, politik, dan ekonomi


29-Jul-12 1:07:24 PM


43

yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman anak di tingkat lokal (Caroline Arnold, et.al, 2000). Intervensi untuk mendukung anak seharusnya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak yang spesifik tetapi harus menanggapi konteks lingkungan mereka. Pendekatan konseptual memungkinkan pertimbangan simultan dari berbagai tingkat upaya melakukan intervensi sosial, yakni : 1. Langsung dengan anak; 2. Pada tingkatan keluarga; 3. Pada tingkat lembaga sosial masyarakat yang lebih luas (termasuk pengembangan kebijakan dan program dan alokasi sumberdaya publik); 4. Pada tingkat nilai budaya. Model lingkungan ekologis sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat divisualisasikan di bawah ini.


Sumber: Wilhelmina B. Dacanay, et.al, 2006


29-Jul-12 1:07:24 PM


Berdasarkan pendekatan model ekologis tersebut maka orang tua, komunitas atau masyarakat, dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak. Pada prinsipnya perlindungan anak dilandasi prinsip kemitraan dan berbagi tanggung jawab diantara berbagai profesi layanan kemanusiaan, termasuk sekolah dan pusat-pusat layanan anak lainnya. Namun demikian perlindungan dan layanan terbaik bagi anak berada dalam keluarga sendiri. Apabila orang tua, wali atau amal tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya (kerugian) maka tanggung jawab tersebut beralih menjadi tanggung jawab masyarakat. Intervensi negara melalui pengembangan hukum perlindungan anak diperlukan apabila masyarakat juga gagal memberikan perlindungan kepada anak (Department of Education and Early Childhood Development and Department of Human Services, 2010). Di bawah naungan KHA, anak-anak tidak lagi dilihat menjadi sebagai harta, harta benda atau pelengkap dari orang tua mereka, atau dibawah otoritas orang dewasa. Anak-anak menyandang ‘status pribadi’ 12yang menggambar0 kan anak sebagai manusia yang memiliki hak dan martabat. 2 ) Menurut konvensi 7 anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari 0 semua jenis si kekerasan, penyalah3 k gunaan, dan eksploitasi mungkin terjadi t dalam keluarga mereka (Ann Farrell, e r u o tanpa tahun). o k

ay

n

o kesatuan alamiah yang paling baik unKHA mengakui keluarga -l sebagai h e o tuk melindungi anak-anak menyediakan kondisi bagi perkembangan anak. prdan(m Anak juga berhak mendapatkan perawatan, keamanan, pengasuhan yang menjamin penghormatan pribadi anak. Pasal 3 KHA menyatakan bahwa pertimbangan orang tua harus menghormati kepentingan terbaik anak. Setiap anak berhak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya (Pasal 7). KHA membebankan tanggung jawab kesejahteraan kepada kedua orang tua dan negara, dan negara berkewajiban untuk mengakui tanggung jawab orang tua untuk membesarkan anak (Pasal 5). Untuk itu Negara berkewajiban mengambil tindakan positif guna mendukungan orang tua dalam melaksanakan tugas ini (Pasal 18). Orang tua juga memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan anak dapat menikmati standar hidup yang layak, tetapi jika orang tidak mampu menyediakan dan merawat anak mereka, negara memiliki tanggung jawab untuk membantu atau turut campur (Pasal 27). Orang tua harus memberikan arahan yang tepat dan bimbingan bagi anak, dengan cara yang sesuai dengan kapasitas perkembangan anak, yaitu, apabila anak mulai tumbuh dewasa harus diakui memiliki hak untuk menyuarakan hal-hal yang bersifat pribadi (Pasal 14). Dalam hal ini, Ann Farrell menguti pandangan D.G. Gill (1991) yang mengemukakan pendapat bahwa KHA acara simbolis menegaskan hak-hak


29-Jul-12 1:07:24 PM


45

orang tua untuk menghormati anak-anaknya, di sisi yang lain anak-anak juga harus menjaga hubungannya dengan orang tua dalam konteks pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan etika dan hukum, perlindungan anak adalah urusan semua orang di setiap tingkat masyarakat di setiap fungsi. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua untuk melindungi dapat diambil alih masyarakat apabila orang tua gagal memberikan perlindungan terhadap anak, (Deborah Daro and Kenneth A. Dodge, 2009). Bahkan apabila orang tua melakukan penelantaran, penyalahgunaan, ekspoitasi, atau salah memperlakukan anak, situasi ini dapat dijadikan alasan anak dipindahkan untuk mendapatkan perawatan alternatif baik sementara maupun tetap. Dalam kasus seperti ini masyarakat dan otoritas lokal tidak boleh diabaikan sebagai sumber daya untuk memberikan perlindungan dasar bagi anak-anak (Wilhelmina B. Dacanay, et.al, 2006). Terkait dengan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap anak, aturan Pasal 4 KHA menetapkan kewajiban Negara secara keseluruhan 12dalam KHA melalui cara untuk melaksanakan semua hak anak yang dijamin 0 2 )dan tindakan lain Dengan mengambil semua langkah legislatif, administratif, 7 0 kmelalui si upaya legislasi, adminisdemikian perlindungan anak, harus diperkuat 3 t Rachel trasi dan tindakan lainnya. Menurut reHodgkin & Peter Newell, (2007), u o kdalam pasal tersebut, meliputi: tindakan-tindakan sebagaimana yodiatur n a l o 1. Memastikan bahwae-semua h peraturan perundang-undangan (legislative polio r p sesuai cy) secara penuh (mdengan prinsip-prinsip dan ketentuan KHA ; 2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak ; 3. Pengalokasian dan analisis anggaran public berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Kemudian, Komite Hak Anak memberikan pedoman yang rinci bagi Negara pihak untuk mengambil langkah-langkah dasar yang diperlukan sehingga pemajuan dan perlindungan hak anak lebih efektif, yaitu (Carolyne Willow, 2010) : 1. Memberlakukan KHA ke dalam hukum domestik; 2. Mengembangkan dan melaksanakan rencana atau strategi nasional; 3. Terdapat alokasi sumber daya yang layak dan mengembangkan gugus tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan KHA; 4. Penilaian dan analisis secara rutin mengenai dampak dari suatu produk legislatif, kebijakan, dan anggaran untuk memenuhi hak-hak anak; 5. Pemantuan terhadap jumlah sumber daya yang dibelanjakan untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak baik di level lokal, nasional, maupun internasional;


29-Jul-12 1:07:25 PM


Berdasarkan pendekatan berbasis hak langkah-langkah tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 kewajiban mendasar Negara terkait dengan perlindungan anak, yaitu: menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya. Ketiga kewajiban tersebut meskipun saling berkait namun memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Ketiga kewajiban Negara tersebut, meliputi (Mahesh Patel, 2002): 1. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur tangan dalam penikmatan hak asasi manusia (HAM); 2. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Kewajiban untuk melindungi secara khusus, dimaknai negara harus melindungi kelompok tertentu yang rentan (anak, masyarakat adat, buruh) atau terdiskriminasi (perempuan, non-WN). 3. Kewajiban untuk memenuhi, terbagi menjadi 2 (dua) cara, yakni: a) Dengan cara memudahkan (facilitate), mengharuskan negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, 2 hukum, dan 1sepenuhnya 0 semua tindakan lain yang memadai guna memenuhi atas hak2 7 hak asasi manusia; 0 ksi)Negara untuk secara b) Dengan cara menyediakan (provide), 3 mensyaratkan t layanan rebagi perwujudan atas haku langsung menyediakan bantuan dan o o k hak asasi manusia. ay n

-l ho e Uraian dari ketiga kewajiban pr Negara mo untuk menghargai, melindungi, dan me( menuhi hak asasi manusia dalam konteks pendekatan berbasis hak dapat dilihat pada tabel berikut ini.


29-Jul-12 1:07:25 PM


Penerimaan Negara Pihak bahwa mereka harus mengambil tindakan atas suatu hak atau persoalan yang spesifik

Tanggung jawab:

Kapasitas Kewajiban Negara

Hak belum sepenuhnya terealisasi dan Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi realisasinya sepenuhnya

Negara menerima tanggungjawabnya untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang

Negara menerima tanggung jawabnya untuk secara langsung menyedia-kan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.

Kewajiban untuk menyediakan mensyaratkan Negara untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.

Kewajiban untuk memudahkan mensyaratkan Negara untuk menerapkan tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain untuk memajukan dan mencapai realisasi hak asasi anak.

MemenuhiMENYEDIAKAN

MemenuhiMEMUDAHKAN


Negara menerima tanggung jawabnya untuk mengambil tindakan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.

Kewajiban untuk Melindungi mensyaratkan Negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam peni-kmatan hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati mensyaratkan negara untuk menghindari turut mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.

Negara menerima tanggung jawabnya untuk menghindari turut mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak

Melindungi

Menghormati

Hak sudah terealisasi (ternikmati) dan harus dihormati dan dilindungi oleh Negara

MODUL IV Pelanggaran Hak Anak 47

29-Jul-12 1:07:25 PM


Adanya kecukupan akan kemampuan, motivasi, kekuatan kemauan, pengetahuan, pengalaman, waktu, komitmen, dll

Sumber daya: Manusia:

Negara Pihak memiliki kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atas suatu hak atau persoalan yang spesifik

Kewenangan:

Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk menghindari mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penik-matan hak asasi anak.

Negara memiliki kewenangan untuk menghindari untuk mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak. Negara memiliki kewenangan untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.

Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan


Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.

Negara memiliki kewenangan untuk memudahkan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak.

memajukan hak asasi anak.

Negara memiliki kewenangan untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.

Negara memiliki staf yang cukup terlatih, memiliki motivasi dan bertanggung jawab untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.


29-Jul-12 1:07:25 PM

Ekonomi: Tanah, sumber daya alam, alat-alat produksi (peralatan, perlengkapan), teknologi, pendapatan, kredit

Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk memastikannya menghindari mencampuri secara langsung maupun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak. Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak.

tindakan lain yang memajukan hak asasi anak.


12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Negara telah mengalokasikan sumber daya ekonomi yang cukup untuk memudah-kan pemenuhan atas hak melalui penerapan tindakan legislatif, administratif, anggaran, peradilan, dan tindakan lain yang memajukan hak asasi anak

Negara menyediakan sumber daya ekonomi yang cukup untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.

MODUL IV Pelanggaran Hak Anak 49

29-Jul-12 1:07:25 PM


Lembaga-lembaga Negara dan struktur administrasi yang ada membatasi Negara untuk turut campur secara langsung mau-pun tidak langsung dalam penikmatan hak asasi anak.

Sumber: Mahesh Patel, 2002

Organisasional: Adanya lembagalembaga, struktur administratif, dst. Lembaga-lembaga Negara dan struktur administrasi ada untuk mencegah pihak ketiga turut mencampuri dalam penikmatan hak asasi anak Lembaga-lembaga Negara dan struktur administrasi ada untuk memudahkan pemenuhan atas hak dengan menerapkan tindakan legislatif, administratif, angga-ran, peradilan dan tindakan lain untuk memajukan hak asasi anak.

Negara memiliki lembaga-lembaga dan struktur administrasi yang mencukupi untuk secara langsung menyediakan bantuan dan layanan bagi perwujudan hak asasi anak.



29-Jul-12 1:07:25 PM


51

Tiga kewajiban Negara untuk melindungi anak dalam konteks perlindungan anak apabila dikerangkai dengan sistem ketatanegaraan berdasarkan paham trias politica dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Menghormati

Melindungi

Legislatif

Tidak melegislasi UU yang bertentangan dengan norma-norma hak asasi anak yang dijamin dalam KHA

Legislasi Membuat UU yang mempidanakan pelanggaran hak -hak anak yang dijamin dalam KHA

Eksekutif

Tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh normanorma hak asasi anak yang dijamin dalam KHA

Penegakan Hukum Melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku yang melanggar hak asasi anak.

Yudikatif

Kebebasan

Keadilan Memutuskan perkara secara ‘adil’ dengan mempertimbangkan normanorma dan standar internasional hak asasi anak


Memenuhi Perencanaan dan pelaksanaan Mengambil langkahlangkah legislatif, administratif, kebijakan, anggaran, hukum dan semua tindakan yang memadai guna perwujudan sepenuhnya hak asasi anak Kesejahteraan

Sumber: Harry Wibowo, 2005 Pada titik ini negara menjadi pengemban kewajiban utama (primary duty bearers) untuk memastikan implementasi hak-hak yang dijamin dalam KHA. Pada lapis kedua, terdapat masyarakat, keluarga, dan orang tua yang memiliki kewajiban (responsibilities) untuk mengakui dan mengimplementasikan hak anak. KHA mengakui orang tua dan keluarga yang lebih luas sebagai perawat, pelindung, dan pembimbing utama (primary caregivers, protectors, and guides) bagi anak-anak. Negara wajib memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada orang tua dan keluarga sehingga dapat melaksanakan perannya tersebut (Johanna Eriksson, 2001).


29-Jul-12 1:07:26 PM




29-Jul-12 1:07:26 PM

MODUL V

SISTEM PERADILAN PIDANA 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dalam SPP pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat sistem peradilan pidana anak yang memiliki kekhususan untuk melindungi hak-hak anak dari dampak buruk SPP. Sessi ini akan memperkenalkan SPP dan lembaga-lembaga yang bekerja dalam SPP Anak.


29-Jul-12 1:07:26 PM


Tujuan : 1. Peserta mengenal tugas, fungsi dan kewajiban Aparat Penegak Hukum (Polisi,Jaksa, Bapas,Pengacara, Hakim dan Sipir) 2. Peserta mengenal secara umum proses peradilan pidana Topik : a. Tugas dan fungsi Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Bapas, Pengacara, Hakim dan Sipir) b. Hukum Acara Pidana Anak Metode Diskusi Kelompok Role Play Curah Pendapat

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore Alat/Bahan u k ydioMedan 1. Kasus Raju n a l o 2. Kasus e-JudiodihBandara r 3. p Bahan(m bacaan ”Mengenal Sistem Peradilan Waktu 120 menit

Anak” 4. Kertas Plano 5. Spidol

Pidana

PROSES FASILITASI 1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan tujuan dari sesi ini 2. Bagilah peserta menjadi dua kelompok, kelompok 1 untuk kasus Raju dan kelompok 2 untuk kasus judi anak 3. Minta peserta untuk melakukan diskusi kelompok, dan berikan tugas : - Mengidentifikasikan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus dan tuliskan dalam metaplan - Presentasikan kasus dalam bentuk drama 4. Setelah presentasi selesai, ajak peserta mengidentifikasikan lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana anak.


29-Jul-12 1:07:26 PM

MODUL V Mengenal Sistem Peradilan Pidana

55

Bahan Bacaan Study Kasus Modul V

Berawal dari Permintaan Berobat ke Dokter, Kasus Raju pun Merebak Rabu, 1 Maret 2006 19:01 WIB | 330 Views Oleh Diah Novianti

12 0 2 ) 7 0 persidangan si terhadap Muhammad Jakarta (ANTARA News) - Kasus 3 k e t orpenahanan Azwar alias Raju, yang berlanjutudengan terhadap bocah laki-laki o k yang menurut Kartu Keluarga npada 9 Desember 1997 itu, tampaknya meaylahir l o narik perhatian nasional. e oh r p Tidak kurang Anggota (m DPR, Komisi Nasional Perlindungan Anak

(KPA), Komisi Yudisial (KY), hingga Yeni Abdurrahman Wahid yang kini menjadi Penasehat Presiden turun langsung ke Desa Paluh Manis, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang berjarak dua jam perjalanan dari Medan. Permintaan penghentian persidangan terhadap Raju dan dugaan terjadinya pelanggaran prosedur pengadilan anak yang dilakukan hakim tunggal yang mengadili perkara itu, Tiurmaida H. Pardede, dilontarkan berbagai pihak sejak kasus Raju mencuat di media massa lantaran penahanan yang harus dijalani Raju di dalam sel tahanan dewasa berdasarkan penetapan penahanan yang dikeluarkan hakim sejak 19 Januari 2006. Padahal, semuanya itu berawal dari sekadar permintaan untuk berobat ke dokter dari Keluarga Armansyah yang ditolak oleh Keluarga Raju. Ibu Armansyah, Ani Sembiring, menuturkan, kejadian itu berawal pada 31 Agustus 2005 saat anaknya berkelahi dengan Raju sepulang sekolah. Meski lebih tua enam tahun dari Raju, kondisi fisik Armansyah tidak jauh berbeda dari Raju. Armansyah hanya sedikit lebih tinggi dari Raju, namun tubuhnya lebih kurus.


29-Jul-12 1:07:26 PM


Menurut Ani, perkelahian Armansyah dan Raju berpokok pada persoalan Iswandi, adik Armansyah yang berada satu kelas dengan Raju di kelas 3 SD Negeri 056633 Gang Mangga, Langkat, Sumatera Utara. “Iswandi sudah sepuluh hari tidak mau masuk sekolah. Ketika saya tanya kenapa, dia jawab takut sama Raju, karena setiap hari kepalanya ditokok oleh Raju,” katanya. Ditokok adalah istilah bahasa di Langkat, Sumatera Utara, yang artinya sama dengan dijitak. Ani kemudian mengantar Iswandi ke sekolah, dan menemui guru Iswandi yang benama Jamal guna melaporkan keluhan anaknya mengenai perbuatan Raju. Raju pun dipanggil oleh Jamal. Meski pada awalnya membantah keterangan Iswandi, namun Raju pun akhirnya mengakui perbuatannya. Raju pun mendapat hadiah tamparan dari Jamal. Usai sekolah, Raju dalam perjalanan pulang mencari Iswandi. Namun, ia hanya melihat sang kakak Iswandi yang duduk di kelas enam, Armansyah. 2 Perkelahian pun terjadi di antara kedua anak 0 itu.1 Menurut Ani, Raju 2Armansyah mencekik leher Armansyah, dan menjatuhkan badan ke tanah. 7 i) 0 s 3 Armansyah k menggunakan lututRaju kemudian menginjak-injak perut e t r nya. ou ko y n akibat perkelahian itu. Raju menKeduanya sama-sama menderita la holuka e derita luka robek di bibirrdan luka o cakaran di wajah. Sedangkan, Armansyah p menderita (m dalam catatan dokter (visum) luka memar di iga kiri dan pinggul kiri. Armansyah pulang ke rumah sambil menangis dan mengeluh sakit di leher maupun pinggulnya. Setelah Armansyah menceritakan apa yang terjadi, Ani pun mengajak Armansyah ke rumah Raju. Saedah, ibu Raju, menyanggupi mengobati Armansyah ke tukang urut, serta mantri yang memberikan obat. Namun, setelah diurut dan mendapat obat dari mantri, pada malam harinya Armansyah tidak bisa tidur lantaran merasakan sakit yang hebat di dalam perutnya. “Dia tidak bisa tidur. Nangis semalaman sampai guling-gulingan di lantai rumah, karena merasa sakit dari dalam perutnya,” tutur Ani. Karena ketakutan melihat Armansyah merasa kesakitan, Ani keesokan harinya kembali membawa Armansyah ke mantri terdekat. Namun, mantri itu menyarankan, agar Armansyah dibawa ke dokter, karena rasa sakit yang dikeluhkan pasiennya datang dari dalam perut.


29-Jul-12 1:07:26 PM


57

Akhirnya, Ani kembali mendatangi Saedah untuk meminta biaya pengobatan Armansyah ke dokter. “Saya tidak punya uang untuk membawa Armansyah ke dokter. Apalagi, mantri juga menyerah menangani Armansyah, dan menganjurkan untuk ke dokter, karena rasa sakit itu datangnya dari dalam perut,” ujar Ani. Kondisi ekonomi keluarga Armansyah secara umum terlihat lebih menyedihkan dibanding keluarga Raju. Keluarga Raju cukup berada, memiliki usaha rumah makan dan tempat tingal bangunan permanen di pinggir jalan besar. Sedangkan, Sahli, ayah Armansyah, mencukupi kebutuhan keluarganya dari mengolah nira. Rumah keluarga Sahli terletak sekitar 500 meter dari jalan besar, seluas 5 x 8 meter untuk menampung enam anggota keluarga, berdinding anyaman bambu dan berlantai pasir. Menurut Ani, permintaan membawa Armansyah ke dokter ditolak oleh Saedah maupun Sugianto, ayah Raju. 12 anak saya ke dokter. “Keduanya bilang, tidak sanggup lagi membiayai 0 2 ) memohon-mohon, karena Mereka bilang terserah kau lah. Padahal, saya sudah 7 i saya khawatir sekali dengan kondisi Armansyah,” 30 ksujarnya.

t ore u yo n k a Lapor polisi -l ho e o biaya untuk mengobati anak sulungnya itu ke Oleh karena rpermintaan p m ( dokter ditolak oleh keluarga Raju, maka Ani berinisiatif untuk melaporkan Raju

ke polisi atas tuduhan penganiyaan. Namun, Ani mengaku, sebelum melapor ke polisi terlebih dahulu berkonsultasi kepada kepala desanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kepala desa memang tidak menyarankan saya untuk melapor ke polisi. Tetapi, saya pikir, karena tidak ada cara lain lagi, maka saya melaporkan Raju kepada polisi. Saya hanya meminta, agar anak saya dibawa berobat ke dokter, bukan meminta uang,” katanya. Pada tahap penyidikan, Ani maupun Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Langkat, AKBP Anang S. Hidayat, mengatakan bahwa telah dua kali mencoba menempuh perdamaian dengan pihak keluarga Raju, yakni pada 10 Oktober 2005 dan 27 Oktober 2005. Dengan difasilitasi kepala desa setempat, Syamsir Siregar, dan pihak kepolisian, kedua keluarga tersebut dipertemukan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. “Namun, pihak keluarga Raju tidak mau berdamai. Justru, mereka mengatakan, agar laporan itu segera diselesaikan dan dilimpahkan kepada jaksa. Sugianto, ayah Raju, bahkan mengatakan biar pengadilan yang


29-Jul-12 1:07:26 PM


menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar,” kata Kapolres Langkat. Pada pemeriksaan di tingkat kepolisian, Raju didampingi oleh Saedah, yang juga ikut menandatangi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 3 November 2005, seperti yang ditunjukkan oleh Anang. Bahkan, menurut dia, polisi juga telah meminta pendapat dari Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) untuk meneliti, apakah Raju layak untuk diajukan ke persidangan. Anang pun memperlihatkan surat dari BAPAS, yang ditandatangi oleh Karmin Silalahi sebagai peneliti kemasyarakatan anak, pada intinya menyatakan Raju layak untuk disidangkan. “Jadi, tidak benar kami melanjutkan kasus Raju tanpa pertimbangan BAPAS. Begitu juga dengan pemeriksaan terhadap Raju yang diberitakan tanpa didampingi siapa pun, karena ibunya selalu mendampinginya,” jelas Anang. Simpang siur kasus Raju bertambah runyam setelah muncul berbagai versi tanggal lahir bocah itu. Sampai saat ini, setidaknya ada tiga versi tanggal kelahiran Raju. 12 Mei 1997, seDalam BAP, Raju yang didampingi ibunya menyebut 0 2 bulan.Sedangkan, hingga saat kejadian perkara Raju berumur 8 tahun tiga Raju 7 ) i dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada3 40 Februari ks2004 tercatat lahir pada e t 9 Desember 1997, sehingga saat kejadian u perkara or ia baru berumur 7 tahun 8 o k bulan. y n o oleh kesaksian bidan Hamsiah yang -ladiperkuat Tanggal kelahiran ituepun h o prmelalui menolong kelahiran Raju (msurat pernyataan tertanggal 25 Februari 2005. Setelah ramai pemberitaan tentang pengadilan Raju yang dinilai di bawah umur, pihak polisi dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya mencari bukti baru dari pihak sekolah. Berdasarkan buku raport Muhammad Azwar alias, yang dikeluarkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 056633 Gang Mangga, Kabupaten Langkat, dinyatakan bahwa anak itu lahir pada 5 Desember 1996. Bukti baru itu diajukan JPU pada persidangan kesembilan 15 Februari 2006. Berkas perkara Raju pun dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat pada 21 November 2005. Sidang pertama Persidangan pertama Raju di Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, pada 26 Desember 2005. Raju maupun orangtuanya tidak menghadiri persidangan tersebut. Begitu pula pada persidangan kedua dan ketiga, sehingga JPU AP Frianto Naibaho mengatakan Raju dan keluarganya telah dipanggil, namun tidak datang tanpa alasan yang jelas.


29-Jul-12 1:07:26 PM


59

Saedah mengatakan, surat panggilan pengadilan datang dua hari setelah Raju dan keluarganya berada di Banda Aceh untuk menghadiri acara keluarga, sehingga ketidakhadiran Raju di persidangan bukanlah suatu kesengajaan. Baru pada sidang keempat 12 Januari 2005, Raju bisa disidangkan untuk pertama kalinya. Menurut hakim Tiurmaida, yang sering disapa dengan nama Tiur, pada persidangan itu ia berupaya untuk mendamaikan kedua keluarga. Namun, Tiur mengatakan, keluarga Raju menolak. Bahkan, ia mengutip kalimat Saedah: “Ini namanya pemerasan, karena dia minta ganti rugi untuk biaya berobat.” Pada persidangan itu, Tiur mengatakan, keluarga Raju juga tidak kooperatif dan menunjukkan sikap yang kurang menghargai persidangan, bahkan membuat gaduh di ruang sidang. Pada persidangan berikutnya, 19 Januari 2006, Tiur menetapkan penahanan terhadap Raju dengan alasan tidak hadir di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan keluarga Raju 2dianggap tidak beritikad baik, bahkan mempersulit proses persidangan. 01 2 tidak 7 Tiur juga berpendapat, keluarga terdakwa memperhatikan kepent0 kdari si)pihak 3 ingan dan tidak mempertimbangkan keadilan keluarga korban, Are t r mansyah. ou ko y a tahun Hakim berumur l31 onitu juga berpendapat, ulah Raju bukanlah h e kenakalan anak biasa, r karenaomelihat luka korban berdasarkan hasil visum yang dinyatakan cukuppserius.(m Namun, Tiur mengatakan, penahanan itu tidak pernah dijalani Raju sepenuhnya. Bahkan, ia menyatakan, pada sidang selanjutnya pada 26 Januari 2006 sempat bertanya kepada Raju mengenai keberadaannya selama satu minggu sejak penetapan penahanan 19 Januari 2006, dan dijawab oleh bocah itu: “Di rumah.” Teman satu kelas Raju, Fajar, yang memberi kesaksian di pengadilan juga menyatakan bahwa Raju bersekolah selama masa penahanannya. Keterangan tersebut diakui oleh Saedah. Menurut dia, Raju hanya berada selama setengah hari di sel tahanan bersama tahanan dewasa, sejak dibawa dari pengadilan ke Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Menurut Saedah, Raju bisa dikeluarkan dari ruang tahanan atas kebijakan Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Sudjono Evi, yang tidak setuju dengan adanya anak kecil di dalam sel tahanan dewasa. Sudjono dalam suratnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Depkumham) Sumatera Utara tertang-


29-Jul-12 1:07:26 PM


gal 22 Februari 2006 menyatakan, Raju tidak pernah berada dalam tahanan, karena masih di bawah umur, dan tidak ada ruang khusus tahanan untuk anakanak, meskipun beberapa kali dimintakan secara lisan melalui telepon oleh pihak pengadilan dan kejaksaan. Ketua PN Langkat, Syamsul Basri, membantah bahwa dirinya berkalikali meminta, agar Raju ditahan. “Saya hanya satu kali menelpon Ka Rutan untuk menanyakan keberadaan anak itu, dan dijawab di luar sel. Saya bilang, ya sudah,” ujarnya. Perdamaian akhirnya tercapai pada 28 Januari 2006, setelah ada penetapan penahanan terhadap Raju. Keluarga Raju menyerahkan Rp1 juta kepada keluarga Armansyah. Setelah perdamaian itu, Tiur kemudian mengeluarkan surat penangguhan penahanan pada 15 Februari 2006. Pada persidangan kesembilan 15 Februari 2006, persidangan Raju mengalami kegaduhan. Kuasa hukum Raju, Jonathan Panggabean, bersikukuh meminta hakim menghentikan persidangan lantaran alasan salah penerapan huk1ke2 pengadilan, yakni umnya, karena Raju masih di bawah umur saat diajukan 0 2 ) tujuh tahun delapan bulan. 7 0 3 Tahun si 1997 tentang pengaMenurut Undang-Undang (UU) Nomor 3 k t onakal re yang diajukan ke persidandilan anak, antara lain termaktub bahwau“anak k 18 tahun”. yo gan harus berumur minimal delapan tahun hingga n a l o Pada saat itu juga, JPU bukti baru berupa data kelahiran e- mengajukan oh r p m baru yang diperoleh dari sekolah ( Raju, yakni pada 5 Desember 1996, sehingga Raju telah berumur sembilan tahun saat diajukan ke pengadilan. Setelah permintaan penghentian sidang ditolak oleh hakim, Jonathan membawa Raju keluar dari persidangan sebelum persidangan ditutup. Hakim memerintahkan JPU untuk membawa kembali Raju ke ruang sidang, sehingga terjadi saling tarik menarik antara Jonathan dan JPU. Setelah terdakwa di bawa kembali ke ruang sidang, JPU dan penasehat hukum membuat kegaduhan di luar sidang, yang didukung oleh keluarga dan massa yang dibawa oleh keluarga Raju. Saat kegaduhan itu, menurut Tiur, Jonathan mengeluarkan kata-kata “pengadilan sesat, hakim sesat, pengadilan lontong, hakim lontong”. Bahkan, Tiur mengatakan, Jonathan sempat melontarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepadanya. Meski tidak mendengar sendiri, Tiur mengatakan, ucapan Jonathan itu terdengar jelas oleh JPU, beberapa petugas pengadilan dan wartawan yang meliput persidangan. Tiur kemudian melaporkan ulah Jonathan tersebut kepada Polres Lang-


29-Jul-12 1:07:27 PM


61

kat atas tuduhan penghinaan terhadap institusi pengadilan dan hakim secara pribadi. Kapolres Langkat, AKBP Anang Hidayat mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti laporan Tiur, dan telah memeriksa beberapa saksi yang membenarkan ucapan Jonathan tersebut. Thomson Purba, wartawan yang meliput persidangan adalah salah satu yang memberi kesaksian di kepolisian. Selain ucapan Jonathan, Thomson juga memberi kesaksian tentang asal muasal foto Raju yang sedang berada di sel tahanan bersama orang dewasa yang kini telah beredar di media massa. Menurut Thomson, adalah Jonathan yang membuat sendiri foto tersebut. “Jonathan yang menarik Raju ke dalam sel tahanan di pengadilan, menutup pintunya, lalu memotretnya dari luar,” katanya. Padahal, menurut Thomson maupun Tiur, Raju tidak pernah berada di dalam sel tahanan selama menunggu persidangan di pengadilan. Foto yang beredar di media massa itu memang menunjukkan lokasi 2Pangkalan 1 pemotretan di sel tahanan pengadilan, bukan di Rutan Brandan. 0 2 7 tentang Anang Hidayat belum mau berkomentar 0 si) keterangan Thomson 3 k tersebut. t ore u “Memang ada dugaanoseperti y n k itu, tapi masih dalam penyelidikan a kami,”ujarnya. -l ho e o memanggil Jonathan untuk diminta keterangan Ia mengatakan, r sudah p m ( sebagai tersangka, namun pengacara yang juga aktivis Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara itu menolak datang. Hal itu diakui oleh Jonathan. Ia beranggapan, polisi sebenarnya tidak perlu menanggapi laporan Tiur. “Seharusnya, kalaupun itu termasuk penghinaan pengadilan, yang berwenang memeriksa saya itu Dewan Kehormatan IKADIN. Hakim telah melakukan kriminalisasi profesi advokat,” ujarnya. IKADIN yang dimaksudnya adalah Ikatan Advokat Indonesia. Ia membantah telah mengeluarkan kata-kata tidak pantas yang ditujukan kepada hakim. Jonathan juga membantah telah membuat sendiri foto Raju di dalam sel tahanan pengadilan. Walhasil, kasus Raju kini semakin berkembang lebih dari sekedar perdebatan penahanan dan persidangan anak di bawah umur yang menarik perhatian banyak pihak dari seantero negeri. Padahal, semuanya hanya berawal dari permintaan untuk berobat ke dokter yang ditolak. (*)


29-Jul-12 1:07:27 PM


Bahan Bacaan Study Kasus Modul V

Bermain koin, 10 Anak Jadi Tersangka Perjudian Tangerang (Espos) Sebanyak 10 anak ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian oleh aparat Polres Tangerang. Saat kejadian pada 29 Mei lalu, para bocah tersebut bermain tebak-tebakan uang logam di areal Bandara SoekarnoHatta. Oleh polisi, mereka disangka berjudi sehingga langsung ditangkap. Polisi pun melanjutkan kasus ini dengan menyerahkan berkas dan tersangka ke pihak kejaksaan. 2 1 0 Dikutip dari Metrotvnews.com, Jumat (26/6), 2isak) tangis mewarnai kei Negeri Tangerang. datangan 10 tersangka kasus judi anak-anak itu0di 7Kejaksaan s 3 k Penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta t menyerahkan ini ke pihak re dananak-anak u o kejaksaan bersamaan berita acara pemeriksaan (BAP) barang bukti.Para tero k y sangka yang berumur antara 11lhingga a o15ntahun itu selama ini menghuni Leme baga Pemasyarakatan AnakrPria Tangerang. oh p m ( Sarifudin, salah satu tersangka, mengaku, saat ditangkap ia sedang bekerja menyemir sepatu seperti biasanya. Permainan uang logam dimaksudkan untuk mengisi waktu luang. ”Saya bersama sembilan teman ketika itu sedang main judi koin Rp 500 di parkiran terminal I Bandara (Soekarno-Hatta). Datang polisi bandara dan kami semua langsung ditangkap,” kata Irfan. Penangguhan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Jakarta yang mendampingi anakanak ini berencana segera mengajukan penangguhan penahanan. Jaminan keluarga, kata kuasa hukum Christin Tambunan, akan mendampingi mereka saat sidang. Dengan penyerahan ini pihak kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu kasusnya sebelum dibawa ke persidangan.Salah satu ayah tersangka, Basar, menilai apa yang diperlakukan polisi bandara tidak memiliki hati nurani hingga berakibat kedua anak disidang. ”Mereka kan masih anak kecil belum mengerti dengan apa yang dilakukan, dan tidak ada unsur judi. Mereka hanya bermain untuk senang-senang saja kok,” ujarnya


29-Jul-12 1:07:27 PM


63

Bahan Bacaan Modul V

MENGENAL SISTEM PERADILAN PIDANA Oleh : Kusnadi

A. Pendahuluan

2 kedudukan peradilan Indonesia adalah Negara hukum. Tempat1dan 0 2 masih dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, tetap diandalkan: 7 ) i 0valve”katas 1.) sebagai “katup Penekan” atau “pressure s segala pelanggaran hukum, 3ketertiban e t ketertiban masyarakat dan pelanggaran r umum; u o o k 2.) Peradilan masih tetap diharapkan sebagai “the last resort” yakni sey n berperan a l o bagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan - h e o r m masih diandalkanpsebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan ke( adilan. Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas pemasyarakatan anak merupakan satu kesatuan yang merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam sistem yang disebut dg sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System), yang bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah hukum. Dalam pasal 40 UU No. 3 tahun 1997 ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam Hukum Acara Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain. Pengadilan anak pada prinsipnya memiliki tujuan: 1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa) 2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan 3. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana 4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum


29-Jul-12 1:07:27 PM


5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan pancasila dan UUD 19451 Untuk mencapai tujuan ini, hukum Acara pidana menetapkan 10 asas, yaitu : 1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan 2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang. 3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena 12kekeliruan menge0 nai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib2diberi ganti kerugian dan 7pejabati)penegak hukum yang rehabilitasi sejak tingkat penyidikan, dan para 0 3menyebabkan ks asas hukum tersebut dengan sengaja atau karena kelalaiannya e t u dikenakan or hukuman administrasi. dilanggar, dituntut, dipidana danoatau k y n acepat, 5. Peradilan dilakukan dengan l o sederhana, dan biaya ringan serta beh e o bas, jujur, dan tidakpr memihak, diterapkan secara konsekuen dalam semua (m tingkat peradilan. 6. Setiap orang yang tersangkut perkara, wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. 7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum yang didakwakan kepadanya, serta wajib diberi tahu haknya, termasuk hak untuk meghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. 8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka unutuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam Undang-Undang. 10. Pengawasan pelaksanaaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.2

1 2


Ibid., hal. 77 Ibid., hal. 77-78

29-Jul-12 1:07:27 PM


65

B. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak Kompetensi absolut Pengadilan Anak ada pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pengadilan anak itu adalah bagian dari badan peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi untuk memeriksa perkara anak nakal dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan tertinggi. Sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian kenakalan anak. Maksudnya, pengadilan yang berwenang mengadili perkara anak tersebut adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kejadian tindak pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak menganut asas-asas peradilan pidana khusus yang membedakan dengan peradilan orang dewasa, yaitu: a. Pembatasan Umur. Anak yang diajukan ke pengadilan anak adalah yang berusia minimum 12 tahun dan maksimum 18 tahun dan belum pernah kawin.3 12diperiksa disidang pengab. Ruang lingkup masalah dibatasi; masalah yang 0 2 nakal dilan anak, hanya menyangkut perkara7anak i) saja. 0 s c. Ditangani pejabat khusus; penyidik anak, penuntut umum anak dan ha3 ek t kim anak. u kor o d. Peran pembimbing kemasyarakatan y n adan l o e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan; hakim, penuntut umum dan peh e o r nasehat umum p tidak (mmemakai toga. f. Keharusan Splitsing; anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik berstatus sipil maupun militer. g. Acara pemeriksaan tertutup. h. Diperiksa oleh hakim tunggal i. Masa penahanan lebih singkat. j. Hukuman lebih ringan4. k. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (harusya dalam peradilan ada prinsip ini karena anak dianggap korban dari lingkungan)

c. Pilar-Pilar Peradilan Anak Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan penegakan hukum pidana, melibatkan lembaga-lembaga yang masing-masing memiliki fungsi sendirisendiri, namun bekerjanya saling mempengaruhi satu sama lain. Lembaga yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyara3 4


Lihat putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 Maidan Gultom, Op.cit., hal. 88

29-Jul-12 1:07:27 PM


katan. Lembaga-lembaga ini bekerja berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Kesalahan yang dilakukan oleh satu lembaga, akan mempengaruhi kerja lembaga yang lainnya. Jika digambarkan, alur peradilan pidana KEPOLISIAN (PENYIDIK)

KEJAKSAAN (PENUNTUT)

PENGADILAN (HAKIM)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Polisi Aparat kepolisian atau anggota kepolisian yang selanjutnya disebutdengan anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri5. 12 di bidang pemeFungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan0 negara 2 ) hukum, perlindunliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 7 i Polisi dalam pen0 ksTugas gan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 3 t ore egakan peradilan pidana adalah : u o k • Melakukan penyelidikan ay on mencari dan menemukan sesuatu -l tindakan h Penyelidikan adalah serangkaian e o pryang(m keadaan atau peristiwa berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana. Fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan pasal 5 KUHAP adalah: a. Menerima laporan atau pengaduan6. b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; b. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; c. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; d. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; e. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 5 Lihat UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 6 Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pengaduan adalah pemberitahuaan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (pasal. 1 ayat 24 dan 25 KUHAP)


29-Jul-12 1:07:27 PM


f. g. h. i. j. k. l.

67

dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan Wewenang Kepolisian dalam bidang proses pidana adalah untuk: 1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang menahan tersangka anak paling lama 10 (sepuluh) hari, dan bisa diperpanjang atas persetujuan penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) 12hari. 0 2. melarang setiap orang meninggalkan atau tempat kejadian 2 memasuki 7 ) i perkara untuk kepentingan penyidikan; 30 ekepada ks penyidik dalam rangka pe3. membawa dan menghadapkan orang t u kor nyidikan; o y yang aorang 4. menyuruh berhenti l on dicurigai dan menanyakan serta memerh e iksa tanda pengenal o r mdiri; p ( 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 8. mengadakan penghentian penyidikan; 9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan 12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab7.

7


Lihat pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

29-Jul-12 1:07:29 PM


Disamping itu kepolisian memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk melakukan pengalihan terhadap kasus anak yang melanggar hukum, akan tetapi kewenangan ini masih dipergunakan secara terbatas karena belum adanya penguasaan pengetahuan yang merata tentang konsep diversi8 dan perlindungan anak, serta belum ada petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang pelaksanaan diversi atau penanganan kasus anak. Diversi cenderung diberikan terhadap kasus-kasus anak yang dianggap tidak terlalu serius atau anakanak yang memilki pendamping dari LSM. Dan saat ini ketentuan mengenai diversi sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Ketiadaan pedoman diversi juga membuka peluang diskriminasi maupun penyalahgunaan wewenang untuk menghentikan proses penyidikan. Hal ini semakin buruk dengan tidak adanya pencatatan yang akurat terhadap kasus anak. Diversi yang dilakukan oleh polisi tidak dicatat guna menghindari kesulitan pada pihak kepolisian dalam hal pertanggung jawaban9. Penanganan anak di kepolisian ditangani oleh Unit khusus yang disebut dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Biasanya 12 UPPA tersebut 0 hanya berada ditingkat Kepolisian Resort (Polres) sampai 2 Mabes Polri.

7 i) 0 3 eks t 2. Jaksa u kor o y n oleh undang-undang untuk bertinJaksa adalah pejabat yang diberi a wewenang o -l melaksanakan dak sebagai penuntut umumeserta putusan pengadilan yang telah h o r p (tetap.Sedangkan memperoleh kekuatan hukum yang dimaksud dengan penunm tut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Adapun tugas dan wewenang Jaksa di bidang pidana menurut pasal 10 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan adalah: • melakukan penuntutan; untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selama 10 (sepuluh) hari dan bilamana perlu untuk diperpanjangan

8 Diversi merupakan program atau cara penyelesaian perkara dengan mengalihkannnya dari Sistem Peradilan Pidana formal. Tujuannya untuk: menghindari penahanan, menghindari cap/label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi si pelaku pada saat telah berada di luar, agar si pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana. Diversi juga bertujuan agar bagaimana sedapat mungkin pelaku kejahatan atau pelanggaran terhindar dari pidana penjara karena sebenarnya sistem peradilan pidana pun memiliki keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun secara sumber daya manusia. Sumber: McCharthy, Belinda., McCarthy, Bernard., &Matthew C Leone. (2001). Community Based Corrections (4thEd). 9 M. Kemal Darmawan, Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Jakarta: UNICEF dan Pusat Kajian Kriminolog UI, 2006-2007


29-Jul-12 1:07:29 PM


• • • •

69

atas persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, Penuntut umum dapat menahannya untuk paling lama 15 (limabelas) hari. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam hal penuntutan perkara anak, Kejaksaan harus menunjuk jaksa khusus sebagai penuntut umum untuk perkara anak. Surat dakwaan harus sesederhana mungkin, agar tidak menyulitkan anak untuk memahami dan mengi2 adalah meneliti berita kuti persidangan. Sedangkan tugas penuntut umum1anak 0 acara yang diajukan oleh penyidik, sehingga jika dan dengan persetujuan 2 perlu 7 ) i hakim anak, tidak usah diajukan ke Pengadilan. Atas izin Hakim, dapat diminta 0 ks 3 bantuan dari para ahli, atau membentuk t otim retersendiri untuk menangani anak. u Dalam sidang anak, ada penuntut umum mengesampingk yokemungkinan n a kan perkara. Terdapat dua openyampingan perkara, yaitu: penyampingan -l alasan h e o perkara berdasarkan oportunitas karena alasan demi kepentingan hukum; prasas(m dan penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan umum. Ada tiga alasan tidak melakukan penuntutan, yaitu : demi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan demi kepentingan pelaku/tersangka10. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: • peningkatan kesadaran hukum masyarakat; • pengamanan kebijakan penegakan hukum; • pengawasan peredaran barang cetakan; • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Hakim Menurut pasal 1 ayat 8 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh un10


Maidin Gultom, Op.cit., hal. 112

29-Jul-12 1:07:29 PM


dang-undang untuk mengadili. Pengertian Mengadili berdasarkan pasal 1 ayat 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim berwenang untuk menahan terdakwa anak paling lama 15 (lima belas) hari dan bilamana dibutuhkan, Ketua pengadilan negeri bisa memperpanjangan penahanan paling lama 30 (tigapuluh) hari. Sedangkan pemeriksaan ditingkat banding, hakim banding berwenang mehanan paling lama 15 (lima belas) hari, dan bilamana dianggap perlu, ketua Pengadilan Tinggi bisa memperpanjang penahanan paling lama 30 (tigapuluh) hari. Dan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim Agung berwenang menahan paling lama 25 (duapuluh lima) hari, dan bisa diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari11. Hakim Anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Hakim Anak harus mempunyai kualifikasi: a) telah 2 berpengalaman seb01 dan b) mempunagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan2umum; 7 anak yai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah i) 12. 0 s 3perkara kanak adalah wajib mengKewajiban Hakim dalam mengadili e t r o dan rasa keadilan yang hidup gali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai ou hukum k y dalam masyarakat, serta wajib mempertimbangkan rekomendasi hasil penelitian la hon e kemasyarakatan dari BalairPemasyarakatan. Disamping itu dalam mempertimo p m ( bangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula kondisi psikososial anak dan memberikan putusan yang terbaik untuk anak. Walaupun peran hakim sangat sedikit dalam prinsip keadilan restoratif13, sebab sejatinya keadilan restoratif tidak mengenal pengadilan anak. Adapun beberapa kebijakan penegak hukum yang terkait dengan keadilan restoratif diantaranya : • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup. • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak. • Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak • Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 11 Lihat pasal 47 – 48 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 12 Lihat pasal 10 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 13 Keadilan Restoratif adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama, dan adat istiadat lokal,serta berbagai pertimbangan lainnya.


29-Jul-12 1:07:29 PM


• • • • •

•

•

71

1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas DepKumHAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007 Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi&/korban TP TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 Nov 2006 dan TR/395/ VI/2008 9 Juni 2008, tentang pelaksaan diversi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau2saksi 1 RI Nomor : 12/PRSKesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN0 SOSIAL 2DAN) HAK ASASI MANUSIA 2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM 7 i 02009, sDEPARTEMEN RI Nomor : M.HH.04.HM.03.023Th PENDIDIk t ore KAN NASIONAL RI Nomoru11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA o KEPOLISIAN k yDAN RI Nomor : 06/XII/2009, NEGARA RI Nomor : B/43/ n a l o XII/2009 tentang Perlindungan e oh dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapr (, m pan dengan Hukum tanggal 15 Desember 2009 Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/ XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

4. Balai Pemasyarakatan Balai pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pembimbingan kepada klien, meliputi : a. klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan cuti menjelang bebas. b. Klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan pembebasan bersyarat. c. Anak sipil, anak Negara dan Narapidana Anak. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Klien


29-Jul-12 1:07:29 PM


a. b. c. d. e. f. g.

yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari : Terpidana Bersyarat; Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya; Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Dalam kaitannya dengan pelaku kejahatan yang masih dibawah umur (anak nakal), sistem peradilan di Indonesia telah mempunyai 12 mekanisme guna 0 melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 2 ) kepada anak, yakni 7 melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang 0 Pengadilan si Anak. Perlakuan 3 k terhadap pelaku kejahatan yang masih dibawah e (anak yang berhadapan t orumur u dengan hukum/anak nakal), baik dalam k peradilannya, proses penyidikanyocaraproses n a nya, proses penuntutannya maupun penempatannya di Lemabaga Pemal ho e syarakatan dilaksanakan secara guna mencegah dampak negatif dari o r mkhusus, p 14 ( jalannya proses penegakan hukum . Untuk itu dalam pasal 59 UU Nomor 3 tahun 1997 dinyatakan bahwa hakim dalam memberikan keputusannya “wajib” mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka putusan dinyatakan “batal demi hukum”15. Sedangkan yang dimaksud dengan laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah sebuah laporan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai riwayat hidup klien yang menyangkut latar belakang sosial, ekonomi, kejiwaan, sebab-sebab mengapa klien melakukan perbuatan melanggar hukum dan lain-lain. Laporan ini dibuat oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusannya. Sehingga diharapkan putusan hakim tersebut dapat lebih efektif bagi pelaksanaan pembimbingannya. Disamping itu, menurut Didin Sudirman, fungsi laporan Penelitian Kemasyara14 Didin Sudirman, peranan pemasyarakatan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana di Indonesia”, dalam Modul Pelatihan Bagi Petugas Pemasyarakatan, Jakarta: ditjen Pemasyarakatan, 2008 15 Lihat penjelasan pasal 59 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak


29-Jul-12 1:07:29 PM


73

katan dapat dipergunakan pula untuk membantu memperlancar tugas-tugas penyidik dan penuntut umum agar tindakan-tindakan yang akan dikenakan kepada pelanggar hukum yang masih berusia muda tersebut lebih tepat karena didukung oleh data yang objektif dan komprehensif. Dalam kaitan ini peranan petugas Balai Pemasyarakatan lebih bersifat memberikan bantuan kepada penegak hukum lainnya, dengan satu tujuan agar fungsi manifest dari penegakan hukum tidak menjadi fungsi dominan tapi dapat di eliminir sedemikian rupa sehingga tujuan hukum dapat dicapai.

BAHAN BACAAN Hadi Supeno, Kriminalitas Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,22010 1 0 Maidan Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap 2 )Anak dalam Sistem Pera7 i ka Aditama, 2008 dilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refi 0 ks 3 e Pemasyarakatan ImplemenAmalia Abidin dkk., Modul Pelatihan t bagi rPetugas u o tasi Sistem Pemasyarakatan Minimum Rules for Treatment of k yodannStandard a Prisoners, Jakarta: Ditjen 2008 o -l Pemasyarakatan, h e o r m Pikiran Penguatan Pemasyarakatan dalam Sistem Gatot Goei dkk.,p Pokok-Pokok ( Peradilan Pidana Terpadu melalui Revisi KUHAP, Jakarta: CDS - Ditjenpas, 2011 Gutmen Nainggolan,“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”, Tesis Program Pasca Sarjana Undip, Semarang : 1998 Patra M. Zen dkk., Panduan Bantuan Hukum di Indonesia pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


29-Jul-12 1:07:30 PM




29-Jul-12 1:07:30 PM

MODUL VI

HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo

Pengantar Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau lebih umum disebut dengan penjara, merupakan tempat yang menakutkan karena akan merampas kemerdekaan seorang anak. Penjara merupakan alternatif paling terakhir, karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan Anak yang tinggal di penjara atau lembaga tidak bisa hidup normal seperti anak pada umumnya. Tidak ada kasih sayang orang tua, kehilangan kesempatan pendidikan, dan tidak bisa bermain dan bercengkrama dengan teman sebaya dengan bebas. Kondisi ini akan menganggu proses tumbuh kembang anak. Sessi ini akan membahas hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.


29-Jul-12 1:07:30 PM


Tujuan : 1. Peserta mengetahui hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum 2. Peserta mengidentifikasikan pelanggaran hak ABH dalam peradilan pidana Topik : a. Pengertian hukum b. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum c. Batasan usia pertanggungjawaban pidana d. Hak-Hak Tersangka, Korban dan Saksi e. Hak Bantuan Hukum Metode Diskusi Kelompok Ceramah Narasumber

12 0 2 ) 7 Waktu 0 ksi 3 120 menit t ore u yo n k a Alat/Bahan -l ho e o Kasus Raju dan Kasus Judi Anak 1. Bahan r Bacaan p m ( 2. UU Perlindungan Anak 3. UU Pengadilan Anak 4. Alat tulis

PROSES FASILITASI 1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan tujuan sessi ini 2. Bagikan UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak, bahas sebentar bab tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum 3. Minta kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan hak-hak yang dilanggar dalam kasus Raju dan Kasus Judi Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU Pengadilan Anak 4. Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Fasilitator mencatat dan megklarifikasikan hal-hal yang tidak jelas. 5. Beri kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapat. 6. Narasumber memberikan ceramah singkat


29-Jul-12 1:07:30 PM

MODUL VI Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

77

Bahan Bacaan Modul VI

HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh : Kusnadi

12 0 2 ) anak-anak yang sehat, Cita ideal masyarakat secara umum menginginkan 7 i tumbuh kembang mere0 hidup sdan cerdas, ceria, serta terjamin kelangsungan 3 k t osesuatu ka. Namun, realitas sosial menunjukkan re yang berbeda bahkan kadangu k diharapkan. Proses tumbuh kembang kadang berlawanan dengan cita yoidealnyang a l o anak banyak dipengaruhi olehh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekoe-yang o r nomi maupun kultural, menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak. p (m A. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang rentan terlibat atau dilibatkan dalam kenakalan atau suatu perbuatan melanggar hukum yang disebut dengan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Di Indonesia, ABH melibatkan anak dalam proses hukum, melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan UU No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak16. Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI perbulan Maret 2011, jumlahnya mencapai kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi17. Jumlah anak 16 Hadi Supeno, Kriminalitas Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010. hal.70 17 Informasi ini disampaikan oleh bidang statistik dan dokumentasi anak didik Direktorat Bina registrasi dan Statistik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum


29-Jul-12 1:07:30 PM


yang berhadapan dengan hukum banyak terjadi pada wilayah dengan jumlah penduduk padat seperti Jawa dan Sumatera, berdasarkan data tersebut tertinggi terjadi 5 wilayah provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, Sumatera Utara, D.K.I Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Ditjen Pemasyarakatan juga mencatat tentang jumlah narapidana. Menurut Ditjen Pemasyarakatan, selama kurun waktu tahun 2008 terdapat 4.301 narapidana dan tahanan anak, dengan rincian narapidana anak (2.282 anak) dan tahanan anak (2.019 anak), sudah dapat dipastikan secara umum didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, namun demikian ada hal yang menarik bahwa terdapat tahanan anak perempuan sebanyak (181 orang) dan narapidana anak perempuan sebanyak 121 orang. Pada akhir tahun 2009, jumlah anak yang berada di Lapas anak saja mencapai 5.789 anak, terdiri atas 2.172 orang tahanan dan 3.466 orang anak didik pemasyarakatan18. Meskipun jumlah anak berhadapan dengan hukum selalu meningkat, namun sampai saat ini jumlah lapas khusus anak belum semua pemerintah daerah memiliki lapas bagi anak.

12 0 2 Hukum B. Pengertian Anak yang Berhadapan dengan 7 i) 0 jelas sdan Saat ini belum ada literatur Regulasi3 yang konkrit secara tekk e t r stual yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah Anak yang Berhau ko o y npakar hukum mendefinisikan bahwa dapan dengan Hukum. Namun a beberapa l o anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau h e o r diakui sebagai telah melanggar p (mUndang-Undang Hukum Pidana. Anak yang

berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari bentuk kenakalan anak atau disebut juga dengan “juvenile delinquency” yang diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela19. Menurut pasal 1 ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 menentukan bahwa anak nakal adalah: a]. Anak yang melakukan tindak pidana; b]. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Dari dua pengertian anak nakal tersebut, yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal dalam pengertian huruf a, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. KUHP dan HAM per-Maret 2011 18 Ditjen Pemasyarakatan Depkumham, “Pemaparan Evaluasi Pokja Perlindungan Anak”, Bogor: Bappenas-Unicef, 2009 19 Dikutip oleh Maidan Gultom dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008. Hal. 56


29-Jul-12 1:07:30 PM


79

tidak mengenal pengertian huruf b, karena KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut pasal 1 Rancangan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dalam persfektif Convention The Right of The Child, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (children in need of special protection). Hal ini dilatar belakangi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkembangan mental dan fisik anak belum optimal dengan demikian kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa pelaku tindak pidana. Sedang batas usia pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Februari 2011 adalah sekurang-kurangnya 12 tahun 12 dan belum mencapai 0 umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Walaupun 2 ) batas usia anak tersebut 7 mesti diseleksi dan diperkuat dengan kriteria 0 jenis sipelanggaran yang dilakukan 3 k anak. Seperti pelanggaran atas penggunaan t oreobat-obatan dan narkotika (psikou tropika) harus didekriminalisasi. k dan tindak pidana terhadap harta yo Pencurian n benda serta penganiayaanla ringanotidak dilakukan dengan proses formal, cukup h e anak diberikan teguran diberitahu kesalahannya. Jika belum dianggap cuko r dan p m ( up, anak-anak dapat dapat diberikan hukuman untuk mengembalikan kerugian korban. kejahatan-kejahatan serius seperti kejahatan seksual, penganiayaan berat dan pembunuhanlah yang kiranya dapat diproses secara informal (kekeluargaan, menghindari stigma dan trauma pada anak, sekaligus sebagai proses belajar anak memahami kesalahan yang telah dilakukan) dalam ketentuan hukum formal dengan kepentingan terbaik anak. Perhatian secara khusus atau affirmative action juga harus diberikan kepada anak-anak perempuan, anak-anak kelompok minoritas dan kelas sosial bawah, sebab mereka adalah kelompok anak-anak yang lebih rentan mengalamai berbagai diskriminasi dan kekerasan tambahan (multiple victimization). Hak Tersangka Anak Hal yang tak terelakkan bagi keterlibatan anak sebagai pelaku adalah terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemenjaraan yang mengakibatkan trauma dan berpengaruh buruk terhadap masa depan anak. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, KHA menyebutkan bahwa : ”Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak” dan dalam


29-Jul-12 1:07:30 PM


hal ini implementasinya telah dipertegas dan di dukung oleh Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa untuk Pemidanaan anak agar dihindarkan dari penjara anak (Kompas, November 2007). Dalam pasal 64 UU ayat (2) dan ayat (3) No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: ”bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dilaksanakan melalui: • Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; • Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; • Penyediaan sarana dan prasarana khusus; • Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; • Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; • Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan • Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. 2

1 0 2 yang Ayat (3) mengatakan: “Perlindungan khusus bagi anak menjadi korban 7 ) i tindak pidana dilaksanakan melalui: 0 ks 3 • Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun t re di luar lembaga; u o • Upaya perlindungan dari pemberitaan yo n kidentitas melalui media massa dan a untuk menghindari labelisasi; -l ho e • Pemberian jaminanpkeselamatan r mo bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, ( mental, maupun sosial, dan • Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat (3) menjamin bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dan jika seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk : • Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa • Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku • Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, dan • Berhak dirahasiakan. Sedangkan hak-hak Anak yang menjadi tersangka berdasarkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah:


29-Jul-12 1:07:30 PM


• • • • • • • • •

81

Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada sidang anak Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan selama masa tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila jangka waktu penahanan sudah habis Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih pensehat hukum sejak ditangkap atau ditahan dan pada setiap tingkat pemeriksaan Hak untuk berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang pada saat ditangkap atau ditahan Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan selama proses pemeriksaan Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta 2memperoleh pendidikan 201 dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya0 .

2

7 1999 Sedangkan menurut UU No. 39 0 tahun si) tentang Hak Asasi Manu3 k sia, hak-hak Anak yang menjadi Tersangka e : t oradalah u • Hak perlindungan hukum yo n k a • Hak untuk tidak dijadikan o penganiayaan, penyiksaan atau penjatu-l hsasaran e o han hukuman pryangmtidak manusiawi dimana hukuman mati atau hukuman seumur hidup( tidak dapat dijatuhkan kepada anak • Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum • Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir • Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa • Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya • Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak dan sidang tertutup untuk umum21. Adapun hak-hak anak yang menjadi tersangka dalam KUHAP yang dijadikan ketentuan hukum pelengkap dari UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan adalah : 20 21


Lihat pasal 6, 7, 8, 45,46-51, 57, dan 60 UU No. 3 tahun 1997 Pengadilan Anak Lihat pasal 58 dan 66 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

29-Jul-12 1:07:30 PM


• • • • • • •

Hak untuk mendapat pemeriksaan dengan segera Perkara anak tersebut segera dilanjutkan ke Pengadilan Segera di adili oleh Pengadilan Mempersiapkan pembelaan Diberitahukan perihal apa yang didakwakan kepadanya Memberikan keterangan secara bebas Mendapatkan bantuan juru bahasa bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia22

C. Hak Saksi Anak Bilamana seorang anak dijadikan saksi dalam suatu perkara tindak pidana, dimana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti mengenai suatu keterangan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri sehingga dengan keterangannya dapat mengungkap tabir peristiwa tindak pidana. 12No. 8 tahun 1981 Sedangkan Keterangan Anak menurut pasal 1 0 UU 2 diberikan tentang Hukum Acara Pidana adalah Keterangan7yang oleh seorang ) i anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat 30 eterang ks suatu perkara pidana t guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam u kor o Undang-Undang. maka anak yang y menjadi saksi dalam proses peradilan pidana a l on Perlindungan hukum terhadap anak haruslah memperoleh perlindungan - hukum h e o terhadap berbagai kebebasan dan hak merupakan upaya perlindungan pr (mhukum asasi anak (fundamental rights and, freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Dengan demikian anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Meskipun sampai saat ini belum ada payung hukum khusus yang menaungi hak-hak anak yang menjadi saksi. Sedangkan bila mengacu pada pasal 5 UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terkait dengan hak-hak saksi dan korban secara umum dan harus mendapat penilaian khusus dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah : 1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 22


Lihat pasal 50, 51 dan 52 KUHAP

29-Jul-12 1:07:31 PM


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

83

dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; mendapat identitas baru; mendapatkan tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gutmen Nainggolan23 perlakuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang men2 penyidikan (polisi), jadi saksi dalam proses peradilan pidana, baik pada1tingkat 0 tingkat penuntutan (jaksa) dan pelaksanaan proses 2 )persidangan di pengadilan 7 i sebagaimana mestinya. (hakim) masih belum memberikan perlindungan 0 kshukum 3 Kondisi-kondisi yang mempengaruhi epenegak hukum (baik polisi, jaksa t aparat r u o clan hakim) dalam memberikanoperlindungan hukum terhadap anak yang menk y pidana n a jadi saksi dalam proses peradilan adalah: Peraturan perundang-undangan l ho e (baca KUHAP) sebagai o bagi aparat penegak hukum dalarn melakukan r landasan p m ( proses peradilan pidana, kurang memberikan perhatian (perlindungan) terhadap saksi termasuk anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana. Di samping itu adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap saksi. Dari segi organisasi atau lembaga penegak hukum antara lain ditemukan: a. Persepsi aparat penegak hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana berkaitan erat dengan dunia objektif yang mengitarinya di samping interpretasi subjektifnya sebagai individu. b. Tujuan organisasi atau lembaga yang ditekankan oleh birokrasi aparat penegak hukum dalam upaya penyelesaian kasus. Akibatnya setiap peraturan prosedural yang menyangkut perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana yang dianggap memperlambat dan menghalangi proses cenderung diabaikan. Selain itu juga pada tingkat 23 Gutmen Nainggolan dalam Thesisnya “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Proses Peradilan Pidana”, Program Pasca Sarjana Undip, semarang : 1998


29-Jul-12 1:07:31 PM


penyidik (polisi) selalu menunggu dan berpedoman pada arahan dan perintah atasan. c. Pengalaman dalam kelompok (organisasi) yang tampil dalam wujud kesetiaan pada kebiasaan yang dipraktekkan sesama aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Misalnya, mengutamakan pada aturan main yang dibentuk secara intern clan selalu bertindak menurut apa yang dirasakan cocok dalam hubungan dengan penilaian kinerja yang biasa dipakai24. Sedangkan dari segi Fasilitas dalam pelaksanaan proses peradilan pidana yang merupakan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas-tugas aparat penegak hukum masih memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga dengan penyediaan fasilitas yang bisa melindungi hak-hak anak sebagai saksi maupun korban bisa menunjang kinerja aparat penegak hukum. Prinsip-Prinsip Keadilan ABH Sebagaimana disampaikan dalam uraian diatas bahwa perlindungan 12 anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari 0 implementasi nilai-nilai 2 hak asasi manusia. Setelah melalui rangkaian elaborasi dari sekian instrumen 7 i) 0 s berhadapan dengan internasional tentang prinsip dasar perlindungan anak 3 ekyang t hukum, menurut hasil kajian Pokja Juvenile Justice Reform in Indonesia Baporkeadilan ou13 prinsip k penas dan KPAI 2009 disimpulkanyada bagi anak yaitu : n a l o - korban. 1. Pelaku kenakalan anakeadalah Walaupun mungkin terbukti anak h o r p (m anak melanggar hukum positif, atas kelakuanmelakukan tindak kenakalan, nya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, bahkan karena kenakalannya menimbulkan kerugian pihak lain bahkan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun apapun alasannya, anak adalah korban. korban dari perlakuan salah orang tuanya, korban dari sistem atau pendidikan guru-gurunya, dia korban dari kebijakan pemerintah lokal dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, sehingga dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran hukum. 2. Setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama. 3. Tidak mengganggu tumbuh kembang anak. 4. Setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segalabentuk diskriminasi. 5. Setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar 24


Ibid.

29-Jul-12 1:07:31 PM


6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13.

85

pendapatnya. Setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi. Setiap anakberhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang. Setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum. Program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak. Perenggutan kebebasan dalam bentuk apapun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat. Perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak didaerah konflik sosial, anak didaerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi,2dan anak yang terinfeksi 1 HIV/AIDS. 0 2 ) langkah. Stigmatisasi dan Pendekatan peka gender harus diambil7disetiap 0 si dalam sistem peradilan hakerentanan khas yang dialami anak perempuan 3 k t onyata re yang banyak berkaitan dengan rus diakui sebagai sebuah problem u k anak perempuan. yosebagai status dan peran gendernya n a l o - h futuristis dengan meniadakan penjara anak. Mengembangkanepersfektif

r mo p Prinsip-prinsip (keadilan

bagi yang berhadapan dengan hukum mesti ditegakan oleh seluruh lapisan penegak hukum, sebab proses pidana dalam sistem Peradilan Formil yang dialami anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan. Saat ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan bagi anak, maka berkembang pemikiran baru mengenai Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui proses hukum dalam sistem peradilan formil dilakukan oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM (Rutan, LAPAS, BAPAS), yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan sistem ini penyelesaian (proses hukum) masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilibatkan juga korban, masyarakat serta orang tua pelaku dan orang tua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.


29-Jul-12 1:07:31 PM


DAFTAR BAHAN BACAAN Hadi Supeno, Kriminalitas Anak Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010 Maidan Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008 Amalia Abidin dkk., Modul Pelatihan bagi Petugas Pemasyarakatan Implementasi Sistem Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, Jakarta: Ditjen Pemasyarakatan, 2008 12 0 2Anak) sebagai Saksi dalam Gutmen Nainggolan,“Perlindungan Hukum terhadap 7 0 Sarjana si Undip, semarang : Proses Peradilan Pidana”, Tesis Program3Pasca k t ore 1998 u k di Indonesia pedoman Anda MeyoHukum Patra M. Zen dkk., Panduan Bantuan n a l o mahami dan Menyelesaikan h Hukum, Jakarta: YLBHI dan PSHK, e- Masalah r p (mo 2009 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana


29-Jul-12 1:07:31 PM

MODUL VII

MENGENAL PERDA TIBUM (PERATURAN DAERAH KETERTIBAN UMUM)


Pengantar Kebersihan, penataan, ketertiban umum dan ketentraman dijadikan parameter keberhasilan sebuah kota ataupun daerah, terlebih di era otonomi daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk membuat Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum. Satpol PP menjadi lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan menegakan pelaksanaan Perda. Salah satu korban pemberlakuan Perda Tibum adalah anak jalanan. Proses pelaksanaan Perda Tibum maupun isi perda sendiri melanggar hak anak. Sessi ini akan mengajak peserta untuk mengenal Perda Ketertiban Umum (Tibum) khususnya di DKI Jakarta


29-Jul-12 1:07:31 PM


Tujuan : 1. Peserta mengetahui posisi Perda dalam hirarki peraturan di Indonesia 2. Peserta mengetahui isi perda ketertiban umum Topik : a. Isi Perda Tibum yang terkait dengan anak jalanan b. Pelaksanaan Tibum Metode Diskusi Kelompok Presentasi Ceramah singkat narasumber Waktu 120 menit

12 0 2 ) Alat/Bahan 7 0 dankKasus si Judi Anak 1. Bahan Bacaan Kasus 3 Raju tAnakore 2. UU Perlindungan u k yo Anak 3. UU Pengadilan n a l o - h 4. Alatetulis r p (mo

PROSES FASILITASI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Fasilitator membuka acara dan menjelaskan tujuan sessi mengenal Perda Tibum Mintalah 2-3 orang peserta untuk menceritakan pengalamannya berhadapan dengan Satpol PP Identifikasikan pengalaman mereka, dan tanyakan “mengapa negara menangkap mereka ?” Bagikan Perda Tibum DKI Jakarta Mintalah kepada setiap kelompok untuk berdiskusi dan mencari pasal-pasal dalam Perda Tribum yang berkaitan langsung/tidak langsung dengan anak jalanan Mintalah perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Persilahkan narasumber untuk menambahkan dan/atau mengklarifikasikan hasil diskusi kelompok tentang Perda Tibum


29-Jul-12 1:07:31 PM

MODUL VII Perda Tibum

89

Bahan Bacaan Modul VII

PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM Oleh : Alghifari Al Aqsha

A. POSISI PERATURAN DAERAH DALAM TATA URUTAN 2 PERATURAN PERUNDANGAN 01

2

Kebersihan, penataan, ketertiban umum 7 idan ) ketentraman dijadikan 0 s parameter keberhasilan sebuah kota ataupun 3 ekdaerah, terlebih di era otonomi t daerah. Setiap daerah berlomba-lomba u kuntuk or membuat Peraturan Daerah meno 25 genai ketertiban umum . Peraturan ay onDaerah mengenai ketertiban umum (Perda l Tibum) kemudian menjadi dan ditolak oleh masyarakat karena jusohnegara.Berdasarkan re mkontroversi tru melanggar hakpasasi(warga Pasal 7 perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004, posisi Peraturan Daerah Provinsi berada di bawah Peraturan Presiden dan di atas Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lengkapnya tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. d. Peraturan Pemerintah e. Peraturan Presiden f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk 25 Contoh Perda Kota Cimahi No. 4 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum dan Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan Perda Tibum yang paling menonjol terdapat di DKI Jakarta, yaitu Perda No. 8 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Perda 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum di DKI Jakarta


29-Jul-12 1:07:31 PM


oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam revisi UU No. 10 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan Daerah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah kabupaten/kota, dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat26. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Perda Tibum) merupakan salah satu bentuk Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh DPRD bersama dengan Gubernur. Berbeda dengan materi undang-undang, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi27. Adapun yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan Perda adalah Kepala Daerah, dibantu oleh Satuan Khusus Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi mandat atau wewenang untuk menegakkan Perda. Pasal 12 Berdasarkan 0 148 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan 2 ) 7 Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah i untuk membantu 0 dan s 3 k Kepala Daerah dan menegakkan Peraturan Daerah penyelenggaran keterte t r iban umum dan ketentraman masyarakat. o penyidikan dan penuntuou Sedangkan k y tan terhadap pelanggaran Perda a dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut -l hon 28. sesuai dengan peraturan perundang-undangan e o r

p

(m

B. PERDA KETERTIBAN UMUM DKI JAKARTA DAN PERMASALAHANNYA

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 mengenai Ketertiban Umum diajukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada 10 September 2007. Perda ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2008. Perda tersebut merupakan perubahan dari Perda yang lama, yaitu Perda No. 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum. Latar belakang pembentukan Perda Tibum yaitu dalam rangka mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya. Ketertiban umum itu sendiri menurut menurut Pasal 1 angka 5 Perda Tibum adalah suatu 26 Republik Indonesia, UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 ayat (2) 27 Ibid., Pasal 12. 28 Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 149 ayat (2).


29-Jul-12 1:07:32 PM


91

keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur. D.1. SUBSTANSI PERDA TIBUM Perda Tibum menjadi kontroversi karena sebagian besar isinya berupa larangan dan pembatasan atas berbagai aktivitas keseharian warga kota yang disertai ancaman pidana kurungan dan denda. Secara substansial Perda No. 8 Tahun 2007 tidak jauh berbeda dengan Perda No. 11 Tahun 1988 yang nyata-nyata tidak mampu diterapkan dengan maksimal oleh Pemda dan justru menjadi dasar untuk penyingkiran kelompok miskin. Kurang lebih terdapat 96 larangan dalam Perda Tibum yang dapat dikenakan sanksi denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Larangan tersebut mengancam berbagai kalangan masyarakat, antara lain sebagai berikut: 1. Pedagang Kaki Lima 2 1berdagang Dalam Pasal 25 ayat (2) dikatakan dilarang di trotoar, halte 0 2 dan tempat umum sebagai pedagang kaki lima. Adapun sanksinya adalah 7 ) i 0 kurungan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 3atau ks 10 s/d 60 hari. Selain itu e t juga terdapat larangan menggunakan r tidak sesuai fungsinya dengan u kotrotoar o ancaman yang sama. y

la on

2. Pembeli e- oh r p pedagang (m yang dikenakan larangan, pembeli yang membeli Tidak hanya barang di pedagang kaki lima diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000,- atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 25 ayat 3) 3. Pengemis dan Pengamen (termasuk Anak Jalanan) Para pengamen, pengemis, dan pedagang asongan dilarang dan diancam dengan denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (Pasal 40 ayat b). Termasuk sebagian besar diantaranya adalah anak-anak jalanan. 4. Pejalan Kaki Setiap pejalan kaki haruslah berjalan di tempat yang ditentukan dan wajib menyebrang di jembatan penyebrangan/zebra cross. Ancamannya denda Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari. Perda ini tidak dapat mengakomodasi dalam hal Pemda lalai dalam menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki. Sebagaimana kita ketahui sarana bagi pejalan kaki seperti jembatan penyebrangan dan zebracross sangat minim. 5. Dermawan Setiap orang dilarang membeli/memberi kepada pengemis, diancam denda


29-Jul-12 1:07:32 PM


Rp.100.000 s/d Rp 2.000.000 atau kurungan 10 s/d 60 hari (40 ayat c).Hal ini tentunya mendapat kecaman dari banyak pihak, terutama masyarakat yang meyakini bahwa member sedekah adalah bagian dari kepercayaannya. 6. Pembuat dan Pengemudi Becak Pembuat becak dalam Perda Tibum diancam pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,dan paling banyak Rp. 30.000.000,- . Selain itu orang pengemudi becak diancam pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 30 hari atau denda paling sedikit Rp. 250.000,- dan paling banyak Rp. 5.000.000,-. 7. Pembuat dan Pengemudi Bemo/Bajai Pembuat dan pengemudi bemo/bajai dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 62 ayat 1). 8. Pencari Hak Atas Perumahan 12di lahan terlantar, Banyak warga miskin yang terpaksa membangun rumah 0 2 tol, lahan hijau, bantaran kali, kolong jembatan, kolong dan tempat yang 7 ) i dilarang lainnya karena tidak dipenuhi hak oleh pemer30ataseperumahannya ks t intah. Mereka pun kemudian diancam dengan r pidana penjara minimal 30 ou ko fungsi jalur hijau, taman hari maksimal 180 hari karena y menyalahgunakan n d) atau dilarang membangun dan oayat dan tempat-tepat umum (Pasal -la 12 h e r jalan bertempat tinggal di p bawah molayang, di bawah tol, jalur hijau, taman dan ( tempat umum (pasal 20 d). Selain itu terhadap mereka juga terdapat ancaman dan larangan membuang air di sungai, menerobos jembatan atau pagar atau tempat-tempat umum (Pasal 21 huruf c dan Pasal 12 huruf f ). 9. Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional Pelaku usaha pengobatan tradisional yang banyak dipercaya oleh masyarakat juga dikenakan ancaman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- dan paling banyak Rp. 30.000.000,- (Pasal 47 ayat 1). Dikecualikan bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin Gubernur. 10. Pemulung Pemulung diancam dengan Pasal 36 ayat (1) dengan ancaman pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. 11. Perempuan yang dilacurkan (Pedila)29 29 Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) merupakan istilah pengganti Pekerja Seks Komersil.


29-Jul-12 1:07:32 PM


93

Para pedila juga diancam dengan pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. 12. Pendatang Atau Penduduk Rentan Administrasi Para pendatang ataupun penduduk yang rentan administrasi kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan, dll) yang tidak memiliki identitas/KTP DKI diancam dengan pidana kurungan minimal 20 hari, maksimal 90 hari atau denda minimal Rp.500.000, maksimal Rp30.000.000. (Pasal 56) Selain kelompok masyarakat di atas, terdapat kelompok lain yang mendapatkan larangan seperti penumpang kendaraan umum, tukang parkir, pak ogah, tukang tambal ban di pinggir jalan, peminta sumbangan atau bantuan sosial, pengunjuk rasa, dan warga kota lainnya. Perda Tibum memiliki sisi positif dengan adanya larangan mengangkut bahan berbahaya atau beracun, larangan bagi pelaku usaha yang merusak lingkungan, larangan melakukan perbuatan yang membahayakan lalu lintas, larangan melakukan kegiatan penggalian dan pengurukan tanpa izin, dan berbagai 12 yang menjadi subjek larangan lainnya. Namun secara keseluruhan, mayoritas 0 2 ) larangan adalah warga kota yang miskin dan7marjinal.

0 ksi 3 t D.2. PERMASALAHAN PERDA TIBUM re u o k sebagai berikut: yo Perda Tibum memiliki permasalahan n a l o h e- oAsas-Asas 1. Perda Tibum Melanggar Pembentukan Peraturan Perundangr p m ( Perda Tibum melanggar beberapa asas pembentuUndangan. Pembentukan

kan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yaitu: - Azas Dapat Dilaksanakan : Perda Tibum tidak memperhitungkan efektivitas pemberlakuannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Akhirnya Perda Tibum hanya dijalankan sebatas untuk tindakan penggusuran terhadap PKL dan pemukiman penduduk, serta penangkapan anak jalanan, pengemis, pengamen, dan PSK. Sementara peraturan lain tidak dilaksanakan. - Azas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan : Perda Tibum gagal memberikan manfaat ketertiban bagi masyarakat dan menjadi sebaliknya, warga menjadi semakin miskin dan terpinggirkan. - Azas Keterbukaan : Walaupun Perda Tibum telah digodok selama 4 tahun sebelum pengesahan. Perancangan dan pembahasan sangat minim masukan dari masyarakat. Mayarakat luas justru menentang pembuatan Perda Tibum, namun Gubernur dan DPRD bersikukuh melanjutkan pembahasan hingga pengesahan. Materi Perda Tibum melanggar beberapa asas materi Peraturan Perun-


29-Jul-12 1:07:32 PM


dang-undangan yang baik, yaitu: - Azas Pengayoman : Setiap materi peraturan perundang-undangan seharusnya berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun Perda Tibum berfungsi sebaliknya, masyarakat justru menjadi tidak tentram dan kesenjangan sosial semakin terbuka. - Azas Kemanusiaan : Perda Tibum tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Banyak terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam pasal Perda Tibum. - Asas Keadilan : Perda Tibum tidak mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara dan justru menunjukkan adanya diskriminasi dan kriminalisasi bagi penduduk miskin yang terpaksa karena keadaan melanggar Perda. - Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Perda Tibum jelas sekali membedakan latar belakang dan status sosial warga. Warga miskin lah yang mayoritas menjadi subjek penegakan 2 Perda Tibum. 1 - Asas Ketertiban dan kepastian hukum. Yang 0 dimaksud dengan “asas 2setiap ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa 7 i) Materi Muatan Per0 s aturan Perundang-undangan harus dapat ketertiban dalam 3 menimbulkan k e t r masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. u o

yo n k a oWarga Negara. 2. Perda Tibum Melanggar Hak -l Asasi h e o pr (mmemiliki kewajiban untuk Negara c.q. pemerintah

menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) Hak Asasi Manusia warga negaranya. Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun dengan pemberlakuan Perda Tibum, pemerintah daerah justru melanggar hak asasi warga negaranya. Adapun hak asasi warga negara yang terlanggar karena pemberlakuan Perda Tibum adalah sebagai berikut: a. Hak Atas Perumahan Perda melanggar hak atas perumahan dengan adanya ketentuan mengenai larangan untuk bertempat tinggal di ruang terbuka, di pinggir rel, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman, dan tempat umum. Larangan tersebut menjadi salah satu dasar Pemda untuk menggusur masyarakat yang terpaksa membangun rumah ditempat yang dilarang karena hak atas perumahannya tidak dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2008-2009 saja, Urban Poor Consortium (UPC) mencatat setidaknya terdapat 30 jumlah kasus penggusuran


29-Jul-12 1:07:32 PM


95

dengan jumlah 6109 rumah dan 24.436 jiwa30. Sedangkan LBH Jakarta mencatat pada tahun 2008 terdapat 21 kasus pengaduan mengenai hak atas perumahan dengan jumlah korban yang terkena dampak berkisar 5104 jiwa31. LBH Jakarta meneliti bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2011 untuk pra dan ketika penggusuran, baik rumah ataupun tempat usaha adalah sebesar Rp. 45.836.400.000,0032. Jadi, DKI Jakarta punya banyak dana untuk menegakkan Perda dan melakukan penggusuran. Larangan dalam Perda dan penggusuran tersebut di atas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. b. Hak Atas Pekerjaan Perda Tibum akan melanggar hak atas pekerjaan warga kota, yaitu pengamen, pedagang asongan, PKL, pelaku usaha pengobatan tradisional, pemulung, pengemudi dan pembuat becak, pengemudi dan pembuat 12 bemo, tukang ojek, 0 dll. Dengan ditegakkannya Perda, maka akan banyak pengangguran, 2muncul 7 ) i hilangnya nafkah, dan tentunya akan0berakibat s pula hilangnya penikmatan 3 k terhadap hak-hak yang lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, e t or u hak atas lingkungan, hak atas k dll. Larangan tersebut melanggar Pasal yoRIpangan, n a 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan l ho e Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 38 ayat o r mHak-Hak p ( (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1) DUHAM, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dimana pada intinya setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas upah dan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Komnas HAM mengambil posisi bahwa sepanjang Negara belum dapat mewujudkan secara penuh hak atas pekerjaan, maka negara tidak dapat melakukan pelarangan pekerjaan bagi mereka yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Pekerjaan adalah bagian dari upaya untuk dapat terus hidup (survival) bagi individu33. c. Hak Untuk Berpindah Tempat Perda Tibum mengatur mengenai ancaman bagi orang yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Selain mengancam penduduk yang rentan administrasi 30 Urban Poor Consortium, Data Penggusuran Pemukiman Miskin Tahun 2008-2009. 31 Laporan Akhir Tahun 2008 Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, hal. 42. 32 Litbang LBH Jakarta, Clustering APBD DKI Jakarta 2011. 33 Yosep Prasetyo, Roichatul Aswidah, dan Asep Mulyana. Kajian Komnas HAM terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Cet I. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009, Hal 56.


29-Jul-12 1:07:32 PM


kependudukan (orang terlantar, gelandangan, anak jalanan,dll), Perda juga mengancam para pendatang untuk mendatangi DKI dimana hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak warga negara untuk berpindah tempat sesuai dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dimana Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. d. Hak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Keyakinan/Kepercayaannya Pasal 40 ayat c Perda Tibum melarang pemberian sumbangan/sedekah/infak tersebut kepada pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan di jalan. Hal ini tentunya sangat janggal dan controversial karena memberikan sumbangan/sedekah/infak merupakan bagian dari kepercayaan, bahkan kewajiban dari berbagai kelompok agama tidak perduli dimana pun tempatnya. Hal tersebut melanggar Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dimana setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 12itu.

0

2 ) e. Hak Untuk Berekspresi dan Menyatakan Pendapat 7 0 di luar sigedung dan/atau mePasal 51 mengharuskan kegiatan keramaian 3 k t ore kepentingan umum wajib manfaatkan jalur jalan yang dapat u mengganggu o pejabat k yang ditunjuk. Dalam hal kemendapat izin dari Gubernur y atau n a l o merdekaan menyatakan pendapat hsebenarnya telah terdapat UU No. 9 Tae- oMenyampaikan r hun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum. p (m Perda justru berpotensi menghalangi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU N. 9 Tahun 1998 dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 3. Menyingkirkan Masyarakat Miskin. Adapun yang dominan menjadi subjek penegakan Perda Tibum tidak lain adalah masyarakat miskin yang karena kondisi ekonomi dan sosial terpaksa menjadi pengamen, pedagang asongan, PSK, pengemudi becak, pengemudi bajai, pak ogah, pemulung, serta terpaksa membangun rumah seadanya di tempat yang dilarang. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI 1945 dimana fakir miskin dan anak-anak merupakan kewajiban negara untuk memelihara. 4. Mengkriminalisasi Masyarakat. Masyarakat yang melanggar Perda Tibum diberikan sanksi pidana denda Rp. 100.000 s/d Rp. 50.000.000 dan/atau kurungan atau penjara 10 sampai 180 hari. Bahkan orang yang memberikan derma/sumbangan/santunan pun dapat dikenakan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana Perda Tibum tidak mengin-


29-Jul-12 1:07:32 PM


97

dahkan prinsip-prinsip kriminalisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Muladi sebagai berikut, yaitu kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan “over kriminalisasi”, tidak boleh bersifat ad hoc, harus mengandung unsur korban, harus memperhitungkan unsur biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium, harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan (enforceable), harus mendapat dukungan publik, mengandung subsosialiteit (mengandung bahaya bagi masyarakat sekalipun kecil), harus memperhatikan peringatan bahwa setiap kriminalisasi mengekang kebebasan rakyat dan memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu34. 5. Menyebarkan Budaya Individualis. Hal ini terlihat dengan adanya larangan dan ancaman pidana bagi warga kota yang membeli barang kepada PKL atau pedagang asongan dan memberikan sumbangan/sedekah bagi pengemis, pengamen, dan peminta sumbangan. Perda Tibum setidaknya menimbulkan paradigma di masyarakat bahwa pengamen, pengemis, PKL, pedagang asongan, peminta sumbangan merupakan penyakit 2 Budaya filantropi, masyarakat yang harus dihindari dan tidak boleh 1dibantu. 0 2 )menghilang sejalan dengan saling membantu dan bergotong royong pun akan 7 munculnya budaya individualis. 0 si

3 ek t u kor 6. Logika Berfikir Yang Keliru o Adanya Perda Tibum bentuk ketidakpahaman pemerintah aymerupakan l ondan solusinya. h terhadap kondisi sosial masyarakat Negara yang gagal memberie o r p m kan pekerjaan yang layak ( kepada warga negaranya justru menghalangi warga

negaranya untuk bekerja secara mandiri. Negara yang gagal memberikan hak atas perumahan kepada warga negaranya justru menggusur warga negaranya yang terpaksa membangun rumah secara mandiri di tempat yang dilarang. Negara yang gagal memberikan pemahaman mengenai ketertiban kepada warga negaranya justru berfikir sanksi pidana adalah solusinya. Kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya justru diperparah dengan menyingkirkan yang tidak sejahtera. D.3. KAJIAN KOMNASHAM TERHADAP PERDA TIBUM DKI JAKARTA Karena banyaknya protes masyarakat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas HAM pun mengadakan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut35: 34 Muladi,“Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP” Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Centre, 2002. hal. 251-257. 35 Op.cit., hal. 63-67.


29-Jul-12 1:07:32 PM


• Perda Tibum cacat secara prosedur karena penyusunan Perda tidak melewati proses harmonisasi yang melibatkan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) • Terdapat sejumlah pasal dalam Perda Tibum yangbertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui Indonesia dan juga kalangan internasional. • Perda Tibum tidak memasukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. • Perda Tibum tidak memenuhi prinsip-prinsip keperluan yang dipersyaratkan dalam pembatasan hak sebagaimana telah diatur dalam standar internasional disepakati yang dapat melanggarhakatas perumahan, hak atas pekerjaan, dan hak atas kebebasan untuk bergerak. • Perda Tibum banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. 2 1politik, • Perda Tibum berpotensi membahayakan hak-hak sipili, ekonomi, so0 2 ) oleh negara sial, dan budaya warga negara yang seharusnya7dijamin sebagai i 0 s pemangku kewajiban bagi pemenuhannya. 3 k

t ore u Selain itu, Komnas HAM mengeluarkan k rekomendasi kepada Menteri yo pemberlakuan n a Dalam Negeri agar segera membatalkan Perda No. 8 Tahun 2007 l ho e tentang Ketertiban Umum o peraturan daerah yang bertentangan r danmseluruh p ( dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan HAM agar segera melaksanakan pendidikan dan penyuluhan mengenai hak-hak asasi manusia kepada jajaran aparat pemerintahan daerah, terutama jajaran aparat biro hukum Pemda agar tak ada lagi sebuah produk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta Satpol PP sebagai aparat yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat.

C. ANAK JALANAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN TERHADAP PEMBERLAKUAN PERDA TIBUM Anak jalanan merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pemberlakuan Perda Tibum. Mereka banyak bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki 3 in 1, dan juru parkir liar yang keseluruhannya dilarang di dalam Perda Tibum dan diancam dengan sanksi pidana kurungan, penjara, maupun denda. Ancaman terhadap anak jalanan terakumulasi dengan fakta bahwa mayoritas anak jalanan tinggal di tempat yang dilarang ditempati oleh Perda dan anak jalanan juga merupakan kelompok yang rentan


29-Jul-12 1:07:33 PM


99

administrasi kependudukan karena tidak memiliki akta kelahiran sehingga ketika dewasa tidak mendapatkan KTP. Fakta yang sangat mengerikan dimana jumlah anak jalanan sangatlah besar di Indonesia. Berdasarkan data Kemensos, saat ini terdapat 230 ribu anak jalanan di Indonesia36. Pada tahun 2007, Kementrian Sosial mencatat anak jalanan di Indonesia berjumlah 104.497 jiwa, dimana di DKI Jakarta terdapat 4478 jiwa. Tahun 2011, di DKI Jakarta tercatat jumlah anjal mencapai 7.315 orang dibanding tahun 2010 yang mencapai 5.650 orang atau tahun 2009 sebanyak 3.724 orang37. Jumlah anak jalanan tersebut justru memiliki kecenderungan semakin meningkat. Bayangkan jika Perda Tibum ditegakkan, tentunya 7.315 orang anak jalanan di DKI setiap saat dapat ditangkap dan mendapatkan sanksi pidana kurungan ataupun penjara, terlebih lagi DKI Jakarta berencana akan menjadi kota yang bebas anak jalanan pada akhir 2011. Dalam penegakan Perda Tibum tersebut, Satpol PP sebagai penegak Perda Tibum menjadi ancaman serius bagi anak jalanan karena Satpol PP sering melakukan penangkapan dan penahanan 2 1 sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penempatan 0 di panti dengan kondisi dan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan 7 2hingga i) menyebabkan kematian.

30 eks t uUMUM D. SOLUSI KETERTIBAN or DAN KOTA LAYAK ANAK o k ay telah Terhadap Perda -Tibum l ondilakukan uji materi ke Mahkamah Agung, h e odan tidak diperiksa substanstinya karena masalah namun permohonan rditolak p m ( mekanisme permohonan . Perda Tibum harus dibatalkan karena bukan solusi 38

untuk menciptakan ketertiban umum, melainkan dapat melanggar hak asasi warga negara dan menjadi alat pemiskinan secara struktural. Solusi untuk menciptakan ketertiban umum adalah dengan melakukan kampanye, penyadaran, pembinaan dan pemberdayaan. Tentunya solusi utama adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah patut berkaca kepada Pemkot Solo yang berhasil melakukan penataan tanpa harus menggunakan Perda Ketertiban Umum dan melanggar hak asasi masyarakat. Pemerintah Daerah harus memberi perhatian khusus terhadap permasalahan anak jalanan dengan memperkuat program pembinaan anak jalanan, mengembalikan mereka ke sekolah dengan menyediakan fasilitas pendidikan khusus maupun memberikan insentif pendidikan kepada seluruh anak jalanan 36 http://www.tribunnews.com/2011/08/25/jumlah-anak-jalanan-230-ribu-di-indonesia 37 http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1768486/jumlah-anak-jalanan-di-jakartaterus-meningkat 38 Lihat permohonan Keberatan atas Pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum kepada Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Tim Advokasi Masyarakat Anti Perda Pelanggaran HAM


29-Jul-12 1:07:33 PM


tidak hanya sebatas pendidikan gratis, menyediakan fasilitas bermain ataupun berkesenian, serta pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga yang concern terhadap anak jalanan yang cukup banyak jumlahnya. Dengan demikian kota akan menjadi tempat yang layak untuk anak. *****



29-Jul-12 1:07:33 PM

MODUL VIII

LEMBAGA-LEMBAGA YANG MENANGANI ANAK JALANAN 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Dalam kesehariannya anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, maupun menjadi korban dari pemberlakuan Perda Tribum. Anak jalanan sering ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, serta diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena itu penting bagi anak jalanan untuk mengetahui lembaga-lembaga terkait anak jalanan, sehingga dapat berguna ketika melakukan advokasi. Tujuan : Peserta mengetahui fungsi dan tugas dari aparat pemerintah dan lembaga terkait penanganan anak jalanan Topik : 1. Satpol PP 2. Dinsos


3. Rumah Singgah 4. LSM

29-Jul-12 1:07:33 PM


Metode Curah Pendapat Ceramah singkat Waktu 60 menit Alat/Bahan Bahan bacaan : Mengenal Lembaga Terkait Anak Jalanan Alat Tulis

PROSES FASILITASI 1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan tujuan materi mengenal lemba12 ga-lembaga terkait anak jalanan 0 2 )terlibat dalam penan2. Buka kembali hasil identifikasi lembaga-lembaga yang 7 0 ksi ganan kasus Raju dan Kasus Judi. 3 t lembaga-lembaga re 3. Ajak peserta untuk mengidentifikasikan yang terkait denu o o k gan anak jalanan y n a l o lembaga-lembaga yang berhasil di4. Jelaskan secara singkat tugas dan fungsi h e o identifikasikan, dan bagaimana pr (m anak jalanan mengakses lembaga tersebut.


29-Jul-12 1:07:33 PM

MODUL VIII 103 Lembaga-Lembaga Yang Menangani Anak Jalanan

Bahan Bacaan Modul VIII

MENGENAL LEMBAGA TERKAIT ANAK JALANAN Oleh : Alghifari Al Aqsa

Dalam kesehariannya anak jalanan sangat rentan menjadi korban kejahatan, menjadi pelaku kejahatan, maupun menjadi1korban 2 dari pemberlakuan 0 Perda Tribum. Anak jalanan sering ditangkap2dan ditahan sewenang-wenang, 7 itu serta diperlakukan tidak manusiawi. Oleh karena i) penting bagi anak jalanan 0 s 3 k untuk mengetahui lembaga-lembaga t terkait reanak jalanan, sehingga dapat beru o guna ketika melakukan advokasi. o k

ay pr (mo Sejarah Satpol PP

n

l ho PRAJA 1. SATUAN POLISI e-PAMONG

Sejarah Satpol PP dapat diteliti semenjak jaman penjajahan, yaitu pada 1620, setahun setelah VOC menduduki Batavia, Gubernur Jendral VOC membentuk BAILLUW, yaitu semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kota39. Selain itu tugas utama BAILLUW adalah menjaga ketertiban dan ketentraman warga kota. Organisasi kepolisian kolonial kemudian dikembangkan menjadi: pertama Polisi Pangreh Praja (Bestuurpolitie), yang ditempatkan menjadi bagian dari pemerintahan pribumi yang didukung oleh kepala-kepala desa, para penjaga malam dan agen-agen polisi yang diperbantukan pada pejabatpejabat pamongpraja. Kedua, Polisi Umum (Algemeene Politie) yang merupakan kesatuan khusus dan berfungsi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian. Ketiga Polisi Bersenjata (Gewapende Politie)40. Kelahiran organisasi kepolisian ini tidak lain adalah demi langgengnya kekuasaan penjajah Belanda. 39 Tim Imparsial, Quo Vadis Satpol PP di Era Reformasi, (Jakarta: Imparsial, 2009), hal. 3. 40 Ali Subur dkk, Pergulatan Profesionalisme dan Watak Pretorian (Catatan Kontras terhadap Kepolisian), (Jakarta: Kontras, 2001), hal. 4.


29-Jul-12 1:07:33 PM


Pada zaman Pasca Kemerdekaan dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1946, wewenang Kepolisian Pangreh Praja sebagai penanggungjawab kepolisian berkurang. Kekuasaan tertentu diserahkan kepada Kepolisian. Kemudian pada Oktober 1948 Satpol PP didirikan di Yogyakarta dengan dasar Surat Perintah Kepala Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta No 1/1948 tanggal 30 Oktober 1948 tentang Detasemen Polisi. Setelah itu, Satpol PP resmi dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UR32/2/21/1950. Adapun nama Satpol PP ketika itu adalah Detasemen Polisi Pamong Praja. Kedudukan, Fungsi, dan Kewenanganan Satpol PP Eksistensi Satpol PP diatur dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satpol PP berada dibawah kepala daerah dan Menteri Dalam Negeri. 2 Polisi Pamong 1Satuan Berdasarkan Pasal 5 PP No. 6 Tahun 2010 tentang 0 2 ) Praja, Satpol PP menyelenggarakan fungsi: 7 i 0 ksPerda, a. Penyusunan program dan pelaksanaan 3 penegakan penyelenggaraan e t r ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan mau ko o y n syarakat; -la hoPerda b. Pelaksanaan kebijakanepenegakan dan peraturan kepala daerah; o r p penyelenggaraan c. Pelaksanaan kebijakan ketertiban umum dan ketentera(m man masyarakat di daerah; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP, wewenang Satpol PP adalah sebagai berikut: a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah; b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;


29-Jul-12 1:07:34 PM


c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan kepala daerah; dan e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki 6 tugas khusus dan memiliki prosedur operasional, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patrol, dan operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan peraturan daerah. 2 UU No. 22 Tahun Otonomi daerah yang sangat luas dengan 1adanya 0 1999 yang telah direvisi oleh UU No. 32 Tahun22004 tentang Pemerintah Dae7 yang rah memiliki dampak Satpol PP memiliki0peranan si) sangat besar dalam roda 3 k pemerintahan daerah. Daerah berpacu t untuk remelaksanakan pembangunan kareu o na urusan pusat menurut Pasal yo10nayatk (3) hanya meliputi politik luar negeri, a pertahanan, keamanan,-yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, serta l ho e o kewenangan lain yang UU. Satpol PP akhirnya dijadikan instrument pr ditentukan (m perda, pengawal pembangunan, dan seakan-akan garis depan untuk penegakan Pemda merasa memiliki kepolisian sendiri dan menafikan eksistensi kepolisian. Tuntutan Pembubaran Satpol PP Banyak pihak yang pro dan kontra mengenai pembubaran Satpol PP karena sebagian orang merasakan perlunya keberadaan Satpol PP untuk ketentraman dan ketertiban. Adapun pihak yang sepakat dengan pembubaran Satpol PP memiliki alasan antara lain sebagai berikut: 1) Kekerasan Korban kekerasan Satpol PP sebagian besar berasal dari warga miskin. Tindak kekerasan Satpol PP sering terjadi di setiap penggusuran atau operasi penertiban. Menurut pendataan Jakarta Centre for Street Children (2008), di tahun 2007 angka kekerasan yang dilakukan Satpol PP di Jakarta sebesar 66,1%. Korban mengalami kekerasan secara fisik, mulai dari ditangkap dan ditahan sewenang-wenang, ditendang, diseret, disundut rokok, dijambak, digunduli, dicekik, diinjak, dipukul, mendapatkan kekerasan seksual, dipaksa telanjang, bahkan sampai ada yang meninggal dunia.


29-Jul-12 1:07:34 PM


2) Penggusuran Satpol PP merupakan aparat yang tampil terdepan dan merupakan aktor utama dalam penggusuran. Jumlah penggusuran, khususnya di Jakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data dari Aliansi Rakyat Miskin menyebutkan pada tahun 2007 saja korban penggusuran mencapai 12.288 orang miskin selama bulan September. Pada bulan Oktober mencapai 3.879 orang miskin. Sedangkan pada November mencapai 5.928 orang miskin. Penggusuran tersebut tentunya melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perumahan dan pekerjaan yang layak sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. 3) Pemborosan Anggaran Untuk memperlancar kegiatannya Satpol PP menghabiskan tidak sedikit dana APBN dan APBD. Misalnya di DKI Jakarta anggaran pada 2005-2006 mencapai Rp. 144,9 milyar. Pada 2007 mengalami peningkatan tajam mencapai 12 pendidikan dasar Rp 303,2. Jauh lebih besar dari alokasi anggaran untuk0dinas 2 lagi yang hanya sebesar Rp 188 milyar. Bahkan lebih7jauh jika dibandingkan ) i s 200 milyar, atau seludengan anggaran Puskesmas seluruh DKI yang 30hanya k41Rp e t ruh rumah sakit di DKI yang hanya Rpu 122,4 milyar r .

o ko y 4) Impunitas dan Tidak Adanya la Pengawasan on h e Jika berkaca kepada o negara lain yang memiliki kewenangan r organisasi (m lembaga pengawas, baik internal maupun melakukan upaya paksa p selalu terdapat

eksternal. Misalnya, Kejaksaan terdapat Jaksa Pengawas dan Komisi Kejaksaan, di Kepolisian terdapat Propam dan KOMPOLNAS, Mahkamah Agung memiliki Hakim Pengawas dan Komisi Yudisial. Namun berbeda dengan Satpol PP yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa tetapi tidak memiliki lembaga yang bertugas mengawasi bahkan seringkali terhadap Satpol PP tidak bisa dilakukan proses pidana ketika ada tindakan pidana dalam melaksanakan tugas. Pasca Tragedi Koja, Satpol PP DKI Jakarta memiliki Provost tersendiri, namun tidak jelas bagaimana kinerja Provost tersebut. 5) Rekruitmen Tidak Jelas dan Pendidikan yang Militeristik Mayoritas perekrutan Satpol PP tidaklah jelas, seharusnya terdapat seleksi anggota sama seperti seleksi PNS. Seringkali preman pengangguran yang kemudian menjadi personil Satpol PP dan mayoritas status hubungan kerja Satpol PP adalah Pekerja Tidak Tetap (PTT). Ketika diterima sebagai personil, anggota Satpol PP dididik dengan metode pelatihan yang militeristik layaknya militer. 41 Yani Sucipto dari Seknas Fitra dalam “Anggaran Trantib Dalam Perspektif Pro Poor Budget” 2007


29-Jul-12 1:07:34 PM


Hal tersebut menjadikan watak Satpol PP sangat militeristik dan gagal melakukan komunikasi atau pendekatan persuasif terhadap warga kota. 6) Satpol PP Sebagai Alat Kekuasaan. Keberadaan Satpol PP yang sering menggusur warga miskin tak pelak menjadikan Satpol PP sebagai musuh warga miskin walaupun anggota Satpol PP sebagian besar merupakan bagian dari warga miskin. Satpol PP bahkan seringkali menjadi alat kekuasaan penguasa dengan menggunakan modus penegakkan peraturan daerah dan menciptakan ketentraman dan ketertiban untuk menggolkan kepentingan-kepentingan penguasa atau pengusaha, terutama kepentingan bisnis. 7) Bertentangan Dengan Konstitusi Eksistensi Satpol PP dan Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 yang menjadi dasar kedudukan Satpol PP dianggap bertentangan dengan konstitusi karena telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam hal ketentraman dan ketertiban umum. Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan Ke2yang 1 polisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara menjaga keamanan 0 2 dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, melayani masyara7 mengayomi, i) 0 42 s kat, serta menegakkan hukum . Di sisi3lain, berdasarkan Pasal 148 ayat (1) UU k e t r No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk u ko o membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketern ay o l tiban umum dan ketentraman masyarakat. e oh r p m tumpang tindih wewenang dibuktikan dengan Selain ketentuan(tersebut, fakta bahwa Satpol PP seringkali melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan tidak melalui penyidik PPNS yang memang dibawah koordinasi kepolisian. Satpol PP pun memiliki perlengkapan yang sangat mirip dengan kepolisian. 8) Mitos Ketertiban Umum Adanya mindset yang meyakini bahwa Ketertiban Umum dapat dilakukan oleh Satpol PP dengan segala represifitasnya merupakan mitos yang telah tertanam semenjak zaman penjajahan Belanda. Pedagang Kaki Lima tidak akan pernah hilang selagi lapangan pekerjaan tidak ada walaupun puluhan kali ditangkap, “penghuni liar” tidak akan pernah hilang selagi hak atas perumahan tidak dipenuhi. Pemerintah seharusnya berkaca kepada Solo yang berhasil menata perumahan liar dan PKL-PKL nya dimana peran serta masyarakatlah yang akan menciptakan ketertiban umum bukan tindakan represif Satpol PP. Adapun tawaran solusi dalam pembubaran Satpol PP yaitu pegawai Satpol PP dialihkan ke dinas lain atau dibentuk dinas baru dengan fungsi yang 42


Dipertegas oleh Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NRI.

29-Jul-12 1:07:34 PM


baru yang lebih mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan mengenai ketertiban umum harus dilakukan pemberdayaan masyarakat. Jika terdapat suatu tindak pidana dan upaya paksa maka serahkan kepada kepolisian ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tetap berkoordinasi dengan kepolisian. 2. DINAS SOSIAL (DINSOS) Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD). Adapun tugas dari Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan sosial di daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki dinas sosial, namun tidak semua daerah memiliki dinas sosial yang berdiri sendiri. Banyak daerah dinas sosial digabungkan dengan beberapa bidang, seperti daerah Jambi yang menggabungkan dengan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jika kita mengacu pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, urusan sosial tersebut antara lain sebagai berikut:43 - Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan sosial, 12 pelaksanaan usa0 ha kesejahteraan sosial, pencegahan timbulnya penyandang masalah sosial; 2 ) 7 i - Pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial 0 ks 3 dan partisipasi masyarakat di bidangtkesejahteraan e sosial; r u o - Pelayanan, pembinaan dan pengendalian k rekomendasi, standarisasi dan/ yo dinbidang a atau perizinan lembaga dan usaha kesejahteraan sosial; l ho e - Pelayanan, pembinaan pengendalian perizinan pengasuhan anak serta o pr dan (manak; rekomendasi pengangkatan - Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; - Pelayanan dan perlindungan korban tindak kekerasan, orang terlantar, korban bencana dan musibah lainnya; - Pelayanan kepada perintis, pahlawan kemerdekaan dan keluarganya, serta pelestarian dan pengembangan nilai kepatriotan. Penyelenggaraan rehabilitasi, resosialisasi, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial antara lain dilakukan dengan adanya layanan panti sosial yang terdiri dari perawatan dan asrama, kesehatan dan gizi, pembinaan dan mental, pendidikan, kesejahteraan sosial, bimlat keterampilan, penampungan sementara, identifikasi dan sosialisasi. Sebagian panti sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak jalanan, meliputi pembinaan fisik dan kesehatan mental, sosial, kepribadian, pendidikan, serta pelatihan keterampilan dan kemandirian. Namun sarana panti sosial yang tidak memadai dan pola pendekatan yang keliru terhadap anak jalanan sering43


http://dinsosdki.net/dinassub.php?tgl=2009-06-05&cat=2&id=19

29-Jul-12 1:07:34 PM


kali tidak menyelesaikan permasalahan dan anak jalanan tetap kembali ke jalan. Terlebih lagi sebelum dimasukkan ke panti sosial, anak jalanan ditangkap paksa, dikejar-kejar, dipukuli, dan dimasukkan ke tempat sementara yang mirip dengan tahanan. 3. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk pada tahun 2003 dengan Keppres 77 Tahun 2003 sesuai amanat Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Kedudukan KPAI ini setingkat dengan Komisi Negara, sama seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Negara Lainnya. Adapun tugas KPAI adalah sebagai berikut44: - Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan 12 perundang-undangan 0 yang berkaitan dengan perlindungan anak; 2berkaitan 7 - Mengumpulkan data dan informasi yang 0 ksi) dengan perlindungan 3 anak; t oyang re berkaitan dengan perlindungan u - Menerima pengaduan masyarakat yo n k anak; a o -l pemantauan, h - Melakukan penelaahan, evaluasi, dan pengawasan terhadap e o r p m penyelenggaraan perlindungan anak ( - Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak. Adapun KPAI berkedudukan di Ibukota Negara, namun jika diperlukan KPAI dapat saja membentuk perwakilan di daerah45. KPAI terdiri dari satu orang Ketua, dua orang Wakil Ketua, satu orang sekretaris, dan lima orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak46. Anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Peran KPAI dalam menunjang advokasi kasus anak jalanan. 44 Republik Indonesia, Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pasal 3. 45 Ibid,. Pasal 9 ayat (1) 46 Ibid, Pasal 4 dan 5.


29-Jul-12 1:07:34 PM


KPAI merupakan lembaga negara yang idealnya dapat dijadikan mitra strategis untuk mengadvokasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan KPAI merupakan sebuah lembaga negara, sehingga dapat memiliki akses dengan mudah ke aparatur negara yang lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Balai Pemasyarakatan, dll. Rekomendasi KPAI pun idealnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Peran KPAI menjadi sangat penting dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena tidak hanya mendukung penyelesaian kasus melainkan juga dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan legislatif untuk perubahan kebijakan sehingga kasus yang serupa tidak terjadi lagi terhadap anak-anak yang lain. 4. KEMENTRIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA47 Indonesia sejak Oktober 2009 memiliki satu kementrian yang 2Negara negara 1 khusus menangani perlindungan anak, yaitu Kementrian Pemberday20 ) PA). Kementrian ini aan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia7(PP dan 0perumusan si dan pelaksanaan kedibentuk untuk mendorong dan memfasilitasi 3 k e bidang pembangunan tanakodirseluruh bijakan yang responsif gender dan peduli u o k meningkatkan kapasitas lembaga ykekerasan, prioritas, perlindungan dari tindak a l hon -kebijakan dan jaringan, serta perumusan perlindungan perempuan dan anak. e o r p Negara Di bawah Menteri (m PP dan PA terdapat Deputi Bidang Perlindungan Anak yang membawahi beberapa asisten deputi yaitu, Asdep Pemenuhan Hak Sipil Anak, Asdep Penanganan Masalah Sosial Anak, Asdep Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, Asdep Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Adanya Bidang Perlindungan Anak dan Asdep Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menjadikan Kemeneg PP dan PA sebagai salah satu lembaga strategis dalam advokasi anak yang berhadapan dengan hukum. Kementrian ini tidak akan menyelesaikan kasus per kasus secara langsung melainkan mampu mendorong kebijakan sehingga mampu membawa manfaat lebih luas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 5. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) Terdapat banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang concern dengan hak anak dan bisa dijadikan mitra strategis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. LSM tersebut terbagi ke dalam beberapa tipologi, yaitu: 47 Alamat di Jalan Merdeka Barat No. 15 Jakarta, No. Telp: (021) 3805563/3842638, Fax: (021) 3805562/380555


29-Jul-12 1:07:34 PM


a. LEMBAGA BANTUAN HUKUM Merupakan lembaga yang terdiri dari advokat ataupun pekerja bantuan hukum yang dapat memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang hanya fokus mendampingi kasus anak yang berhadapan dengan hukum maupun hanya menjadikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai salah satu bidang atau isu. Lembaga bantuan hukum seringkali berbentuk lembaga swadaya masyarakat ataupun menjadi bagian dari fakultas hukum di suatu universitas. Tidak hanya memberikan pendampingan secara langsung, sebagian lembaga bantuan hukum juga melakukan penguatan komunitas, keluarga, ataupun penguatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui asistensi, pelatihan advokasi, pelatihan paralegal, dan pelatihan lainnya sehingga tidak tergantung terhadap lembaga bantuan hukum dalam melakukan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum48. Dalam bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum harus diketahui bahwa prinsipnya bantuan hukum adalah pro bono atau bebas biaya dan pekerja bantuan hukum harus berpegangan kepada 12 0 kode etik pekerja bantuan hukum ataupun kode etik advokat. 2

7

)

b. LEMBAGA PEMERHATI DAN ADVOKASI 0 ksiHAK ANAK 3 Banyak lembaga yang tidak t berbentuk re lembaga bantuan hukum namun u o o kdan pendampingan terhadap anak yang juga melakukan kerja-kerja y advokasi a berhadapan dengan hukum. on lembaga tersebut sangat fokus dalam -l Umumnya h e o melakukan penelitian, pembinaan, dan juga pemenuhan hak-hak ranakmdengan p ( pendampingan. Beberapa lembaga juga sekaligus memiliki panti asuhan maupun rumah singgah untuk anak jalanan. Adapun lembaga pemerhati dan advokasi hak anak antara lain Komnas Anak, LAPAM, Yayasan Sahabat Anak, KDM, ISCO, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), Yayasan Karang Madya, dan banyak lembaga lainnya. c. LEMBAGA KONSULTASI PSIKOLOGI Selain lembaga yang melakukan riset dan advokasi, terdapat juga lembaga lain yang memiliki manfaat yang cukup besar terhadap advokasi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu lembaga psikologi. Lembaga tersebut memberikan bantuan konsultasi secara gratis ataupun sangat murah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana kita ketahui dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum seringkali anak sebagai saksi, anak sebagai korban, dan bahkan anak sebagai pelaku mengalami tekanan psikologis yang kuat dan trauma. Trauma tersebut dapat berpengaruh besar terhadap proses hukum 48 Contoh lembaga yang melakukan penguatan tersebut antara lain LBH Jakarta/ YLBHI, LBH APIK, dan LBH Masyarakat.


29-Jul-12 1:07:34 PM


yang akan dijalani, seperti tidak mampu mengingat dengan jelas siapa pelaku kejahatan, keterangan berubah-ubah, takut bertemu polisi atau aparat, dan lainlain. Tidak hanya pada proses hukum, trauma akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya hingga dewasa, misalnya anak enggan bersekolah, takut bertemu orang baru, menjadi rapuh dan pemarah, dan lain-lain. Contoh lembaga konsultasi yang sering menangani anak yang berhadapan dengan hukum antara lain Yayasan Pulih. d. RUMAH SINGGAH Selain bantuan hukum, riset, advokasi, maupun pendampingan psikologi, banyak lembaga juga sarana rumah singgah bagi anak jalanan. Rumah singgah umumnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan dari anak jalanan seperti pendidikan, kesenian (tari, musik, drama, lukis, dll), bimbingan rohani, konseling, fasilitas bermain, dll. Prinsip rumah singgah adalah mengembalikan anak jalanan dari jalanan ke sekolah ataupun tempat yang layak untuk anak.



29-Jul-12 1:07:35 PM

MODUL IX

PENGORGANISASIAN KELOMPOK SEBAYA 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Anak-anak sangat dipengaruhi oleh kawan sebaya dan sepermainannya, demikianhalnya dengan anak jalanan. Sessi ini ditujukan agar peserta dapat mempengaruhi kelompok sebayanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya dalam hal ini adalah pendidikan hukum untuk anak jalanan. Tujuan : 1. Peserta memiliki ketrampilan untuk mengkoordinir kelompok sebaya dalam pendidikan hukum komunitas 2. Peserta memiliki ketrampilan untuk melakukan analisa sosial kelompok sebaya Topik : a. Membentuk kelompok sebaya b. Membangun kekuatan kelompok sebaya c. Membangun solidaritas (positif ) diantara kelompok sebaya


29-Jul-12 1:07:35 PM


Metode Games Curah Pendapat Waktu 120 menit Alat/Bahan

PROSES FASILITASI

Langkah Pertama : Permainan Pinguin 12 0 2 ) 1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan sessi ini 7 0 masing-masing 2. Minta setiap peserta untuk duduk di kursinya si 3 k tmencari 3. Ajak peserta untuk bermain “pinguin rekursi”. Jelaskan aturan peru o k akan berjalan layaknya pinmainan yaitu satu peserta yang menjadi yo n pinguin a o guin ke tempat duduk yang-l kosong, tugas peserta yang lain adalah mencegah h e o pinguin untuk mendapatkan pr (mkursinya. 4. Secara bertahap berikan perintah bahwa peserta tidak boleh berkomunikasi satu sama lain, setelah itu berikan waktu rehat untuk mengatur strategi dan lanjutkan permainan. 5. Ajak peserta untuk mengevaluasi permainan antara sebelum berkomunikasi dan sesudah berkomunikasi Langkah Kedua : Hambatan dan Peluang Mengorganisir Kelompok Sebaya 1. Minta peserta untuk mengidentifikasikan hambatan-hambatan dalam kelompok sebaya di komunitas anak jalanan. 2. Tanyakan kepada peserta, Bagaimana cara mengatasi hambatan ? dan Bagaimana cara mengajak kawan sebaya untuk melakukan kegiatan positif ? 3. Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk memberikan pendapat bagaimana mengajak teman sebayanya dalam kegiatan positif


29-Jul-12 1:07:35 PM

MODUL X

MENYUSUN KRONOLOGI PERISTIWA 12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Menyusun kronologi peristiwa menjadi hal dasar bagi paralegal dalam membantu komunitasnya. Tujuan sessi ini adalah untuk memberikan ketrampilan anak-anak menyusun kronologi peristiwa yang dapat digunakan untuk proses advokasi. Tujuan : 1. Peserta dapat menyusun urutan kejadian yang menimpa dirinya 2. Peserta mengetahui manfaat dari kronologi peristiwa yang dibuat Topik : Urutan peristiwa Menggunakan 5 W + 1 H


29-Jul-12 1:07:35 PM


Metode Penugasan individu Presentasi Curah Pendapat Waktu 120 menit Alat/Bahan 1. Kertas Plano 2. Spidol/crayon

3. Gunting, Lem 4. Majalah bekas

PROSES FASILITASI

Langkah 1 : Menyusun alur sungai kehidupan 12 0 2sessi) ini. 1. Fasilitator membuka acara dan menjelaskan tujuan 7 0peserta. si 2. Bagikan kertas plano kepada masing-masing 3 k t orehidup setiap peserta dalam u 3. Berikan perintah untuk menyusun kronologis o berkreatifi k tas untuk mengekspresikan ybebas bentuk alur sungai dan peserta n a l o dengan materi-materi yang e-tersedia. oh r p m 4. Setelah selesai, pilih secara (acak dan minta peserta untuk menceritakan alur sungai kehidupannya. 5. Jelaskan bahwa alur sungai kehidupan yang disusun oleh peserta adalah salah satu bentuk kronologi peristiwa. Langkah 2 : Manfaat kronologi peristiwa 1. Ajak peserta untuk membaca kembali kasus Raju 2. Minta peserta untuk menceritakan kembali kasus Raju secara berurutan dengan menggunakan pertanyaan 5 W + 1 H 3. Beri kesempatan setiap peserta untuk berpartisipasi 4. Fasilitator menjelaskan arti penting kronologi peristiwa


29-Jul-12 1:07:36 PM


Pengantar


Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja atau komunitasnya. Dengan rencana tindak lanjut para peserta akan bisa menjadi bagian dari gerakan kebebasan beragama/keyakinan di wilayahnya. Oleh karena itu, akan lebih disarankan jika peserta merancang agenda yang bisa dilakukan. Tujuan : Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihant Topik : Rencana dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan keyakinan yang bisa dilakukan pascapelatihan


29-Jul-12 1:07:36 PM


Metode Diskusi

Waktu 60 menit

PROSES FASILITASI 1. Berikan pengantar singkat dan tujuan sessi dengan mengulas proses pelatihan. 2. Bagi peserta berdasarkan komunitasnya, dan mintalah mereka mendiskusikan RTL yang akan dilakukan dengan pertanyaan : Apa yang 2 akan dilakukan 1dari 0 pasca pelatihan ? dan Dukungan apa yang diharapkan 2 ) komunitas lain/ 7 LSM/pihak lain ? 0 ksi 3 3. Presentasikan dan mintalah tanggapan t dari peserta re yang lain. u o 4. Tutup diskusi dengan merangkum k proses yang baru berlangsung yojalannya

-la hon e pr (mo


29-Jul-12 1:07:36 PM

EVALUASI

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 t ore u yo n k a -l ho e pr (mo Pengantar Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup kesluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta tehnis penyelenggaraan pelatihan. Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat evaluasi untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi di masa mendatang.


29-Jul-12 1:07:36 PM


Tujuan :

1. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta tehnis penyelenggaraan pelatihan 2. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa 3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang disampaikan selama prose pelatihan

Topik : 1. 2. 3. 4.

Keseluruhan jalannya proses belajar Materi Dukungan fasilitator,narasumber dan peserta Tehnis penyelenggaraan pelatihan

12 0 2 ) 7 0 ksi 3 Waktu t ore u 120 menit yo n k a Alat/Bahan -l ho e o Alat Tulis, Hadiah Lembar pr Evaluasi, (m Metode Kuisioner Curah Pendapat

PROSES FASILITASI 1. 2. 3. 4. 5.

Fasilitator menjelaskan tujuan sessi evaluasi Bagikan lembar evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi Kumpulkan lalu lakukan tinjauan singkat Setelah peserta selesai mengisi lembar kuestioner, minta perwakilan peserta (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan 6. Tampilkan kembali lembar harapan dan kekhawatiran peserta. Lakukan curah pendapat untuk mengetahui : a. Apakah harapan peserta telah terpenuhi ? b. Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, prilaku dan ketrampilan ? 7. Tutup sesi evaluasi. Sebelum mengakhiri beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan (apresiasi dapat berbentuk pemilihan peserta terajin, terfavorit dll atau sekedar tepuk tangan) 8. Undang koordinator penyelenggara untuk menutup pelatihan.


29-Jul-12 1:07:36 PM

Evaluasi 121

LEMBAR EVALUASI MATERI DAN POKOK BAHASAN

SUBSTANSI

METODE

Ku rang

Cukup

Baik

Baik Sekali

Ku rang

Cukup

Baik

Baik Sekali

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

21 1 20 1 2 3 7 4 i) 1 30 eks t u kor o 1 y 2 n 3 4 1 a o l 3 4 1 e 1 h2 pr (mo

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

Perkenalan Kontrak Belajar Memahami Fungsi Hukum Pengertian, Tugas dan Kewajiban Paralegal Pengertian & Hak Anak Pelanggaran Hak Anak Mengenal Sistem Peradilan Pidana Hak Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Perda Tribum Lembaga-Lembaga Yang Menangani Anak Jalanan Pengorganisasian Kelompok Sebaya Menyusun Kronologi Peristiwa Rencana Tindak Lanjut Evaluasi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

KOMENTAR/SARAN : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….


29-Jul-12 1:07:37 PM


LEMBAR EVALUASI NARASUMBER, FASILITATOR , PANITIA DAN SARANA PELATIHAN NAMA NARASUMBER 1. 2. 3. FASILITATOR 1. 2. PANITIA PENYELENGGARA 1. 2. 3. 4. 5. SARANA PRASARANA 1. PENGINAPAN

Kurang

Cukup

Baik

Baik Sekali

1 1 1

2 2 2

4 4 4

4 4 4

1 1

2 2

4 4

4 4

124 0 2 ) 4 7 0 ksi 4 3 t ore 4 u o k 4 ay on l h e pr (mo 1 2 4 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

2. KONSUMSI

1

2

4

4

3. PERLENGKAPAN PELATIHAN 4. ACARA TAMBAHAN

1

2

4

4

1

2

4

4

KOMENTAR/SARAN : ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………..


29-Jul-12 1:07:37 PM

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

Latar Belakang The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 12 adalah organisasi non 0 pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan 2 )hukum. Pada masa transisi 7 menuju demokrasi, Indonesia menghadapi 0masalah sikorupsi, minimnya jaminan 3 k hak azasi manusia (HAM) di tingkattlegislasi, redan lemahnya penegakan hukum. u o o k juga budaya hukum yang kuat di Masalah penegakan hukum y membutuhkan a masyarakat. Faktanya kesadaran di n tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu -l ho e juga kapasitas untukrmengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengako p (m tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti ses hak di tingkat masyarakat hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan untuk menyediakan bantuan hukum. Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil. Pendirian ILRC merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi profit oriented lawyer dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/ institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.


29-Jul-12 1:07:37 PM

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hokum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

Visi dan Misi Visi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum’. Sedangkan misi ILRC adalah :

(1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika 12 sosial; 0 2 perspektif (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat keadilan so7 ) i sial; 30 eks t r (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil unokeadilan ou dan k tuk terlibat di dalam reformasi y hukum sosial. n

-la ho e pr (mo Struktur Organisasi

Pendiri/Badan Pengurus: Ketua : Dadang Trisasongko Sekretaris : Renata Arianingtyas Bendahara : Sony Setyana Anggota : Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Uli Parulian Sihombing Badan Eksekutif: Direktur Program Manajer Programe Offi cer Keuangan Administrasi


: Uli Parulian Sihombing : Fulthoni : Siti Aminah : Evi Yuliawati : Herman Susilo

29-Jul-12 1:07:37 PM

HAK ANAK ADALAH HAK ASASI MANUSIA

Recommend Documents