laporan tahunan 2016 transformasi untuk keuangan inklusif

transformasi

untuk keuangan inklusif

laporan tahunan 2016

Segala upaya untuk memperkuat kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan rumah tangga akan melahirkan generasi yang cerdas dan keluarga yang lebih sejahtera. Inilah misi yang secara sadar dilakukan oleh BTPN Syariah. Mewujudkan misi besar untuk memberi manfaat bagi umat, rahmatan lil alamin tersebut, adalah kebanggaan, kehormatan dan sekaligus amanah yang harus diemban dengan baik.

Nasabah pembiayaan Sentra Tegal Amprok sedang melakukan transaksi menggunakan BTPN Wow! iB

Memasuki tahun ketiga sejak pendiriannya, BTPN Syariah memulai transformasi bisnisnya dengan merintis perubahan dalam pola pikir dan pola kerja para karyawan, proses kerja dan teknologi yang digunakan. Tahapan awal dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas sistem teknologi informasi dan pengembangan aplikasi produk dan administrasi pembiayaan berbasis mobile phone. Transformasi ini dilakukan untuk mempermudah proses transaksi bagi nasabah keuangan inklusif.

transformasi

untuk keuangan inklusif

2

BTPN Syariah terus mendorong nasabah keuangan inklusif untuk dapat melakukan transaksi keuangan sederhana dengan menggunakan handphone, agar mereka lebih mudah mengelola keuangan dan menjadikan menabung sebagai kebiasaan demi kehidupan yang lebih berarti.

laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

3

1,4 juta Nasabah

121.081 Agen


4

daftar isi Ikhtisar Keuangan

6

Kinerja Utama 2016

7

Peristiwa Penting 2016

8 10

Laporan Komisaris Utama

13

Laporan Direktur Utama

19

Laporan Dewan Pengawas Syariah

25

ka

TPNS nB

55

profil perusahaan

lima k eu

ni

lima k e

29

u

Penghargaan

ni

ka

TPNS nB

analisa dan pembahasan manajemen

Misi, Visi, dan Nilai-nilai

32

Sekilas dan Sejarah BTPN Syariah

34

Struktur Organisasi

36

Tinjauan Perekonomian

59

Profil Dewan Komisaris

38

60

Profil Direksi

40

Tinjauan Industri Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Profil Dewan Pengawas Syariah

44

Kinerja Keuangan

62

Profil Komite Setingkat Dewan Komisaris

46

Dampak Keuangan

64

Susunan Kepemilikan dan Kepengurusan BTPN Syariah

48

Prospek Bisnis 2017

66

Struktur Kepemilikan BTPN Syariah

50

Kegiatan di Tahun 2016

69

Informasi bagi Pemegang Saham

51

Pengembangan Produk Unggulan

71

Progress Out of Poverty Index® (PPi®) BTPN Syariah 2016

77

Rencana Pengembangan di Tahun 2017

81


Tinjauan Keuangan

Tinjauan Usaha

59

69

5

Nasabah Pembiayaan Pengrajin Tikar Sentra Rawa 3, Pidie, Aceh

lima k eu

113

ni

ka

TPNS nB

tata kelola perusahaan 117

83

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Sumber Daya Manusia

83

Laporan Internal Audit

152

Operasional

90

Laporan Kepatuhan

156

Teknologi Informasi

92

Laporan Komite

159

Manajemen Risiko

96

Sistem Sosial, Lingkungan dan Manajemen

176

ka

TPNS nB

183

daya

u

ni

ni

ka

TPNS nB

lima k e

105

lima k eu

Tinjauan Operasional

data perusahaan

Tentang Daya

109

Pejabat Eksekutif

186

3 Pilar Daya

110

Produk dan Layanan

188

Sahabat Daya

110

Jaringan Kantor

189

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

194

Laporan Keuangan

195

Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Induk

286

Tabel Rerefensi OJK

293


ikhtisar utama ikhtisar keuangan kinerja utama 2016 6

ikhtisar

keuangan [dalam jutaan Rupiah]

neraca

2016

2015

2014

Total Aset

7.323.347

5.19 6.19 9

3.780.498

Total Pembiayaan

4.996.812

3.678.027

2.499.087

Dana Pihak Ketiga

5.387.564

3.809.967

2.707.504

13.400

28.755

20.000

Tabungan

1.043.452

756.756

510.680

Deposito

4.330.712

3.024.457

2.176.824

Total Ekuitas

1.592.716

1.163.471

905.429

2.226.482

1.562.647

1.037.733

(290.310)

(247.178)

(168.814)

4.895

4.834

7.264

(1.386.238)

(1.070.219)

(751.622)

554.829

250.084

124.561

914

360

(128)

555.743

250.444

124.433

-

(19.149)

7.897

412.495

169.206

98.941

Penghasilan Komprehensif Lainnya

9.978

5.312

(7.639)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

422.473

174.518

91.302

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)

75,14

85,82

85,92

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

23,80

19,93

33,88

Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF gross)

1,53

1,25

1,29

Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF netto)

0,20

0,17

0,87

Rasio Tingkat Pengembalian Aset (RoA)

8,98

5,24

4,23

Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE)

31,71

17,89

13,75

Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)

92,75

96,54

93,97

Giro

laba/rugi Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Laba Operasional Beban Non Operasional Bersih Laba Sebelum Pajak Laba Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan

1)

Laba Bersih Setelah Pajak 2)

rasio keuangan [%] 3)

1) Laba atas Aset dan Liabilitas atas Operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi Bank Sahabat Purbadanarta menjadi BTPN Syariah. 2) Penghasilan atau Beban yang tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi Tahun Berjalan. 3) Rasio Kecukupan Modal (CAR) di tahun 2014 hanya memperhitungkan Risiko Pembiayaan.


7

kinerja utama

rasio biaya terhadap pendapatan (BOPO)

2016

75,14%

dana pihak ketiga

pembiayaan

[dalam jutaan Rupiah]


5.387.564 4.996.812

rasio pembiayaan bermasalah kotor (NPF gross)

3.809.967 3.678.027 2.707.504

1,53%

2.499.087

2014

2015

2016

2014

2015

total aset

ekuitas



2016

rasio tingkat pengembalian aset (RoA)

8,98%

7.323.347

5.19 6.19 9

1.592.716

3.780.498

rasio tingkat pengembalian ekuitas (RoE)

1.163.471

31,71%

905.429

2014

2015

2016

2014

2015

2016


ikhtisar utama peristiwa penting 2016 8

peristiwa penting 2016

19

Januari 19 Januari 2016 Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BTPN Syariah dengan PT Bank Aceh tentang sharing pengalaman terkait proses konversi Bank Aceh.

2 Maret 2016 BTPN Syariah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Bank Penyelenggara Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), dengan peluncuran produk BTPN Wow! iB.

2

Mei

2 Mei 2016 BTPN Syariah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dirangkaikan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait perubahan anggaran dasar.


9

15 Juli

15 Juli 2016 Relokasi KCP Sleman - Raya Magelang.

1

Agustus

1 Agustus 2016 Roll out BTPN Wow! iB resmi dilakukan nasional setelah masa piloting berhasil melakukan konversi 321.113 nasabah Tunas Usaha Rakyat (TUR) dan mengakuisisi 20.231 Agen.

19 Agustus 2016

23 September 2016

Relokasi KC Tegal-Mayjen Sutoyo.

Relokasi KCP Pekalongan-KHM Mansyur.

22 November 2016

28 November 2016

BTPN Syariah memperoleh persetujuan

BTPN Syariah memperoleh persetujuan

dari OJK atas izin Penerbitan Electronic

dari Bank Indonesia sebagai Penerbit

Banking Transactional – Mobile Banking.

Kartu ATM dan Penerbit Kartu Debit.


ikhtisar utama penghargaan 10

penghargaan Penghargaan KARIM Consulting Group, 25 Mei 2016 Islamic Finance Awards & Conference (IFAC). 1. The Best Islamic Full Fledge Bank. 2. The Most Efficient - Islamic Full Fledge Bank. 3. The Most Prudent - Islamic Full Fledge Bank. 4. The Most Profitable - Islamic Full Fledge Bank.

Penghargaan Bank Indonesia, 1 Juni 2016

BTPN Syariah mendapatkan penghargaan Terbaik 1 Bank Pendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kategori Buku 1 dan Buku 2.

Penghargaan Infobank, 25 Agustus 2016

BTPN Syariah mendapatkan peringkat “Sangat Bagus” kategori Bank Umum yang memiliki aset dibawah Rp 10 triliun.


11

Tempo Indonesia Banking Awards 2016, 7 September 2016

BTPN Syariah mendapatkan predikat: 1. The Most Reliable Bank - Kategori Bank Syariah dengan Aset dibawah Rp 10 triliun. 2. The Most Efficient Bank - Kategori Bank Syariah dengan Aset dibawah Rp 10 triliun.

GIFA – Global Islamic Financial Awards 2016, 29 September 2016

BTPN Syariah mendapatkan penghargaan tingkat internasional dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) dalam kategori “Social Innovation Awards” 2016.

Penghargaan Infobank, 30 September 2016

BTPN Syariah mendapatkan peringkat “Sangat Bagus” kategori Bank Syariah dengan Aset Rp 5 -10 triliun.

Penghargaan Warta Ekonomi, 16 Desember 2016

BTPN Syariah mendapatkan “Special Mention” on Good Sharia Business Performance.


12

Tenun Lombok Karya Ibu Indriani, Nasabah Pembiayaan Sentra Songket Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat


laporan manajemen laporan komisaris utama 13

laporan

komisaris utama Kemal Azis Stamboel komisaris utama (independen)

“Meski menghadapi lingkungan eksternal yang menantang, baik di sektor perbankan maupun sektor ekonomi lainnya, BTPN Syariah di 2016 terus tumbuh pesat dan memulai proses transformasi berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas Bank dalam melayani nasabah prasejahtera produktif. Dewan komisaris dan komite lainnya telah melakukan pengarahan dan supervisi yang menyeluruh, dan melihat bahwa segala inisiatif strategis yang diambil dan dijalankan Direksi telah menghasilkan kinerja yang sangat baik.”



Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pemegang Saham yang Terhormat,

menurunnya pertumbuhan kredit, menjadi hanya sekitar 9% dan juga lebih rendahnya pertumbuhan simpanan dana pihak ketiga dibanding tahun 2015. Sementara, Non Performing Loan (gross) justru meningkat menjadi sebesar 3,22% dari 2,49% di tahun sebelumnya.

Tahun 2016 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi sektor perbankan maupun sektor ekonomi lain, namun juga menjadi tahun awal yang memberi harapan akan terjadinya perbaikan perekonomian, baik global maupun nasional dimasa mendatang. Tentunya kondisi tersebut mempengaruhi performa industri perbankan nasional, juga perbankan syariah, termasuk BTPN Syariah. Pertumbuhan perekonomian global memang tidak seperti yang diharapkan namun tetap tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya, di kisaran 3% dari 2,4% di tahun sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga mulai menunjukkan peningkatan. Hal tersebut turut mendukung perbaikan harga beberapa komoditas primer, bersama dengan realisasi belanja infrastruktur Pemerintah dan kuatnya konsumsi domestik, sehingga, membuat PDB Indonesia tumbuh 5,01%, lebih besar dari 4,79% di tahun sebelumnya. Outlook Sovereign Credit Rating Republik Indonesia dari Fitch Ratings juga naik dari stabil menjadi positif, sehingga rating utang Indonesia menjadi BBB- (Investment Grade) diikuti naiknya Indeks Keyakinan Konsumen menjadi sebesar 116 naik dari 103,5, menunjukkan prospek yang semakin baik di tahun mendatang. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah tersebut juga diwakili oleh lemahnya kinerja ekspor produk primer dan rendahnya realisasi investasi. Hal ini turut menekan kinerja perbankan. Dampak tersebut ditunjukkan


Untuk sektor perbankan syariah aset bertumbuh 49,3%, pembiayaan tumbuh 47,1%, pendanaan tumbuh 43% dan di sisi Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih berada di kisaran 15,43%. Artinya, di tengah kondisi ekonomi yang masih belum kondusif, industri perbankan syariah yang seluruh pembiayaannya dikaitkan langsung dengan kondisi usaha nasabah dan ditopang dengan ketahanan modal yang memadai, tetap mendapat kepercayaan masyarakat dan investor.

transformasi untuk keuangan inklusif Tantangan eksternal yang cukup mempengaruhi kinerja perbankan di 2016, dijawab dengan baik oleh BTPN Syariah dengan kinerja yang memuaskan. Ini ditunjukkan dengan Total Aset yang telah mencapai Rp7,3 triliun, naik 41% dari Rp5,2 triliun di 2015. Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan Total Pembiayaan sebesar 36% atau menjadi Rp5 triliun, menghimpun Total Pendanaan sebesar Rp5,4 triliun atau naik 41% dari Rp3,8 triliun ditahun sebelumnya. Kualitas aset kredit juga tetap terjaga, dengan porsi Non Performing Financing (NPF) hanya 1,5%, lebih baik dari porsi NPF rata-rata Perbankan syariah nasional. Saat ini BTPN Syariah telah melayani lebih dari 2,5 juta nasabah keuangan inklusif.

15

Demi terus melayani nasabah keuangan inklusif dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dapat kami laporkan, di 2016, BTPN Syariah telah memulai tahap awal transformasi bisnisnya, dengan merintis perubahan untuk memiliki layanan online terintegrasi, mengembangkan inisiatif produk dan layanan,

prospek usaha ke depan Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, Pemerintah RI pada bulan November 2016 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

serta peningkatan kapasitas organisasi.

(KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.

Dewan Komisaris mendukung penuh inisiatif

rekomendasi arah kebijakan dan program strategis

tersebut dan melihat perkembangan yang signifikan dalam memberikan dan melakukan pelayanan terhadap nasabah keuangan inklusif. Dengan inisiatif tersebut setidaknya BTPN Syariah dapat menjalankan program terintegrasi antara program pembiayaan dan tabungan dengan program pemberdayaan masyarakat prasejahtera. Ini artinya, BTPN Syariah akan memiliki ruang yang lebih luas untuk membantu nasabah prasejahtera untuk mendapatkan akses perbankan dan mendukung meningkatnya indeks inklusi keuangan Indonesia, melalui produk layanan yang lebih beragam. Dengan mempersiapkan produk layanan yang

KNKS memiliki fungsi sebagai pemberi pembangunan nasional di sektor keuangan syariah, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah, perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor keuangan syariah, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah. Ini menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah, ditambah dengan sinyal perbaikan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang, diyakini akan menghadirkan peluang pertumbuhan yang menjanjikan.

sesuai kebutuhan para nasabah dan potensial nasabah terdekat, BTPN Syariah akan dapat mengikuti perkembangan kondisi para nasabah yang telah dikenal baik tersebut, dan dapat terus mendukung pencapaian mimpi masa depannya mereka untuk hidup yang lebih berarti.



tata kelola perusahaan

Penghargaan juga saya sampaikan kepada

Selama 2016, Dewan Komisaris, dibantu oleh

kepemimpinan yang kuat dalam mengarungi tahun

komite-komite setingkat Dewan Komisaris, telah menjalankan perannya sebagai pengawas, melalui serangkaian aktivitas secara berkala, seperti secara aktif melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk menemui dan berbicara langsung dengan karyawan, atau berkomunikasi dengan nasabah demi mengetahui keefektifan berbagai produk dan layanan Bank. Dalam menjalankan

seluruh jajaran Direksi atas kerja keras serta 2016 yang penuh tantangan dan mempersiapkan BTPN Syariah untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak regulator yang telah menciptakan iklim usaha yang semakin membaik, aman dan menjanjikan.

tugas dan perannya tersebut, Dewan Komisaris senantiasa menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi, dan bersama-sama sepakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

dengan diiringi mekanisme pengelolaan risiko yang memadai.

apresiasi Akhir kata, sebagai penutup Laporan ini, perkenankan saya, mewakili Dewan Komisaris, menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh nasabah atas dukungan dan kepercayaannya selama ini, serta kepada seluruh karyawan atas dedikasi yang tinggi dalam memimbing dan melayani para nasabah keuangan inklusif kita.


Kemal Azis Stamboel komisaris utama (independen)

Seluruh Dewan Komisaris mengenakan Tenun Lombok Karya Ibu Indriani, Nasabah Pembiayaan Sentra Songket Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat

17

anggota dewan komisaris dari kiri ke kanan

Kemal Azis Stamboel

Dewie Pelitawati

Mahdi Syahbuddin

komisaris utama (independen)

komisaris (independen)

komisaris


18

Tenun Bima Karya Ibu Muslimah, Nasabah Pembiayaan Sentra Ntobo 07, Bima, Nusa Tenggara Barat


laporan manajemen laporan direktur utama 19

laporan

direktur utama Harry A.S. Sukadis direktur utama

“Tahun 2016 menjadi titik awal transformasi bisnis BTPN Syariah, dengan merintis perubahan untuk memiliki layanan online terintegrasi, mengembangkan inisiatif produk dan layanan baru, serta peningkatan kapasitas organisasi. Transformasi ini ditujukan untuk terus melayani lebih baik lagi nasabah keuangan inklusif di seluruh Indonesia.”



Bismillahirrahmannirrahim.

ditujukan untuk terus melayani lebih baik lagi

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

nasabah keuangan inklusif di seluruh Indonesia di

Pemegang Saham yang Terhormat,

Tahapan transformasi 2016 diawali

Dengan penuh rasa syukur kami sampaikan, bahwa secara keseluruhan BTPN Syariah telah melalui tahun 2016 dengan sangat baik dalam melayani nasabah keuangan inklusif, seiring dengan mulai tampaknya tanda-tanda perbaikan ekonomi Indonesia. Perbaikan kondisi tersebut secara fundamental didukung oleh makro ekonomi yang semakin kokoh, dengan sektor infrastruktur dan konsumsi dalam negeri yang didukung oleh pertumbuhan bisnis UMKM dan skema pembiayaan syariah sebagai kontributor pertumbuhannya. Kontribusi perbankan syariah sendiri terhadap pembiayaan perbankan nasional dipastikan semakin meningkat dengan hadirnya Bank Aceh Syariah sebagai bank umum syariah ke-13 di akhir 2016, dimana pada proses pembentukkannya BTPN Syariah turut memberikan sumbangsih dengan melakukan sharing session karena pengalamannya melakukan

masa mendatang.

dengan meningkatkan kapabilitas sistem Teknologi Informasi (TI) dan pengembangan aplikasi produk dan administrasi pinjaman berbasis mobile phone yang telah dirintis di tahun 2015. Selain akan mempermudah proses transaksi bagi nasabah keuangan inklusif, langkah tersebut ditujukan juga untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi. Produk yang dikembangkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah BTPN Wow! iB, yang secara serentak mulai diperkenalkan pada awal Agustus 2016. BTPN Wow! iB sendiri adalah mobile banking platform yang dikhususkan untuk nasabah mass market, berbasis telepon genggam (handphone). Produk ini bertujuan untuk mendorong nasabah keuangan inklusif agar lebih mudah melakukan transaksi perbankan secara sederhana, tanpa perlu menunggu waktu pertemuan rutin sentra, seperti menabung dan melakukan transfer. Dengan demikian mereka semakin mudah untuk

hal serupa pada tahun 2014 lalu.

mengelola keuangan mereka, mempercepat

tahun 2016 titik awal transformasi

lakukan, dan mempermudah mereka menggapai

Seiring dengan perkembangan sektor

saja. Sampai akhir 2016 tercatat 1,4 juta nasabah

perbankan syariah di tahun 2016, BTPN Syariah masih memusatkan bisnis pembiayaannya pada segmen Tunas Usaha Rakyat atau prasejahtera produktif, dengan merencanakan dan menjalankan langkah-langkah strategis. Kami menyebut tahun 2016 menjadi titik awal transformasi bisnis BTPN Syariah, dengan merintis perubahan untuk memiliki layanan online terintegrasi, mengembangkan inisiatif produk dan layanan baru, serta peningkatan kapasitas organisasi secara menyeluruh. Transformasi ini


proses transaksi untuk usaha yang mereka mimpi, karena menabung dapat dilakukan kapan memiliki layanan ini, melalui lebih dari 121 ribu agen.

realisasi kinerja Kerja keras bersama selama 2016 dengan melakukan transformasi di berbagai lini, telah membuat BTPN Syariah berhasil membukukan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) sebesar Rp412 miliar, sehingga memperbaiki Rasio Tingkat Pengembalian Aset (RoA) ke 9% dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE) 31,7%.

21

Di 2016, kami berhasil menggalang dana sebesar Rp5,4 triliun naik 41% dari Rp3,8 triliun di tahun sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah keuangan inklusif yang naik 36%, atau mencapai Rp5 triliun dari Rp3,7 triliun dibanding dengan tahun yang lalu. Kualitas pembiayaan tetap terjaga, tercermin dari Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF Gross) yang

Pertumbuhan Pembiayaan di tahun 2016 sebesar

36%

berada pada tingkat 1,5%, jauh di bawah rata-rata perbankan syariah. Likuiditas terjaga ditingkat 92,7% untuk Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR), sedangkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) mencapai 23,8%. Sampai akhir 2016, total nasabah yang kami layani mencapai lebih dari 2,5 juta, serta membukukan Total Aset sebesar Rp7,3 triliun,

sedangkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF Gross) terjaga di tingkat 1,5%, di bawah rata-rata perbankan syariah nasional

meningkat 41% dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,2 triliun, atau meningkat sebesar 118% dari Total Aset BTPN Syariah sejak berdiri di 2014 lalu sebesar Rp3,4 triliun.

program pemberdayaan Tidak hanya fokus terhadap pencapaian bisnis semata, selama 2016 BTPN Syariah terus menjalankan program pemberdayaan ‘Daya’ melalui berbagai upaya pengembangan kuantitas dan kualitas program. Hal ini dilakukan antara lain dengan pengembangan berbagai modul pelatihan khusus terkait dengan penggunaan telepon genggam sebagai alat transaksi keuangan, juga modul rajin menabung yang ditujukan untuk terus membangun empat perilaku utama nasabah keuangan inklusif, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS).



rencana ke depan Tahun 2017 diyakini berbagai pihak akan memberikan banyak peluang, seiring dengan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi nasional dan semakin kondusifnya kondisi usaha. Insya Allah, dengan memperhatikan kondisi eksternal dan perkembangan kebutuhan nasabah keuangan inklusif, kami akan melanjutkan perjalanan transformasi yang telah dijajaki. Kami berupaya, dengan kekuatan teknologi digital melalui BTPN Wow! iB, nasabah keuangan

Sebagai penutup, mewakili Direksi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan; kepada Regulator, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, juga kepada seluruh karyawan atas upaya keras dan tak kenal lelah melayani nasabah, begitu pula untuk keluarga karyawan yang telah memberi dukungan penuh untuk berkarya di BTPN Syariah, dan terpenting kepada seluruh nasabah atas kepercayaan dan dukungannya.

inklusif hingga seluruh pelosok Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Melalui layanan online terintegrasi, kami akan terus melakukan pengembangan produk dan layanan baru yang


sesuai dengan kebutuhan mereka maupun anggota keluarga mereka. Tentunya rencana tersebut akan diimbangi dengan peningkatan kapasitas organisasi, memperkuat manajemen, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kebijakan dan proses kerja, sehingga mampu menjalankan cita-cita dan mewujudkan visi Bank ‘Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia’.


Harry A.S. Sukadis direktur utama

Seluruh Direksi mengenakan Tenun Bima Karya Ibu Muslimah, Nasabah Pembiayaan Sentra Ntobo 07, Bima, Nusa Tenggara Barat

23

anggota direksi dari kiri ke kanan

M. Gatot Adhi Prasetyo

Taras Wibawa Siregar

Setiasmo Samami

direktur operasional

direktur kepatuhan dan manajemen risiko

direktur teknologi informasi

Harry A.S. Sukadis

Ratih Rachmawaty

direktur utama

wakil direktur utama


laporan manajemen laporan dewan pengawas syariah 24

Dewan Pengawas Syariah mengenakan Tenun Bima Karya Ibu Muslimah, Nasabah Pembiayaan Sentra Ntobo 07, Bima, Nusa Tenggara Barat


25

laporan

dewan pengawas syariah dari kiri ke kanan

KH. Drs. Amidhan ketua DPS

KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc anggota DPS

“Di tahun 2016 BTPN Syariah mulai memperkenalkan era teknologi dalam bertransaksi perbankan kepada nasabahnya. Perkembangan ini akan meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah, meningkatkan kemampuan Bank dalam memberi kesempatan kepada masyarakat prasejahtera produktif untuk memiliki kehidupan yang lebih baik sekaligus mengedukasi mereka agar melek teknologi sesuai tuntutan zaman. Oleh karenanya, kami sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat mendukung dan berkomitmen untuk turut serta mengawal segala proses yang ada agar selaras dengan perkembangan usaha di era teknologi ini, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.”


laporan manajemen laporan dewan pengawas syariah 26

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua.

Pemegang Saham yang terhormat,

Kami memandang transaksi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan membuat kualitas interaksi dengan nasabah justru semakin meningkat. Pelaksanaan Pertemuan Rutin Sentra (PRS) kini mulai dilengkapi dengan aktivitas Daya yang mengajarkan kesadaran menabung dengan menggunakan teknologi. Penambahan

Memasuki tahun ketiga beroperasi secara mandiri, BTPN Syariah mulai memperkenalkan transaksi perbankan berbasis teknologi informasi melalui program transformasi yang berjalan dengan massive dan lancar. Pengembangan model transaksi perbankan era teknologi digital ini didukung oleh Regulator, baik dari Bank Indonesia, OJK, maupun DSN MUI, mengingat perkembangan ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, tanpa harus mendatangi kantor bank. Kami memandang perkembangan ini sangat sesuai untuk mendukung aktivitas BTPN Syariah, mengingat kondisi tempat tinggal nasabah prasejahtera produktif yang jadi pasar utamanya. Mengingat banyaknya manfaat penerapannya, BTPN Syariah sebagai Bank yang fokus untuk melayani masyarakat prasejahtera produktif merasa terpanggil untuk turut serta meningkatkan pemahaman nasabah terhadap teknologi yang makin berkembang. Masyarakat prasejahtera juga harus melek terhadap teknologi khususnya dalam penggunaan alat komunikasi handphone (HP), baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat untuk bertransaksi perbankan. Untuk itu, DPS mengapresiasi upaya yang dilakukan Bank bersama-sama tim Mobile Marketing Sharia (MMS) dalam membimbing dan mensosialisasikan penggunaan gadget tersebut oleh para nasabah.

pengetahuan ini dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) dan sangat dianjurkan secara syariah. Program transformasi ini juga membuat BTPN Syariah lebih mudah dalam melayani tidak kurang 2,5 juta nasabahnya yang tinggal di daerah dengan fasilitas infrastruktur masih terbatas. Namun demikian, pendekatan tatap muka melalui forum Pertemuan Rutin Sentra (PRS) tetap dilakukan agar silaturrahim terjaga, program pemberdayaan tetap berjalan dan mitigasi risiko berkonsep Know Your Customer (KYC) tetap berjalan efektif. Pada saat bersamaan, di tahun 2016, BTPN Syariah meluncurkan produk BTPN Wow! iB sesuai ijin OJK dan mulai melayani kebutuhan transaksi nasabah prasejahtera dengan mengembangkan partisipasi agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) sebagai bagian tim pemasaran Bank untuk memperluas pasar, meningkatkan intensitas penggunaan perangkat gadget dengan produk-produk susulan berdasarkan prinsipprinsip syariah yang akan segera diluncurkan. Sesuai tugas DPS, yaitu mengawal kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah maka DPS mendukung aktivitas Bank dalam menerapkan konsep Laku Pandai ini. Dari berbagai pertemuan DPS dengan nasabah maupun karyawan di daerah dalam rangka kunjungan pengawasan DPS, kami menjumpai kenyataan bahwa, keikutsertaan dalam era teknologi telah menjadi suatu keharusan, dan kebutuhan untuk bertransaksi melalui ATM maupun Mobile Banking


27

semakin dirasakan manfaatnya. Untuk itu, DPS

Dengan bekerja keras, kami senantiasa memohon

telah mengeluarkan opini DPS terkait dengan

perlindungan kepada Allah SWT dan memanjatkan

aktivitas maupun layanan Elektronic Banking untuk

doa kepada-Nya maka segala aktivitas yang

kemudahan transaksi sesuai prinsip syariah ini.

bertujuan kebaikan, Insya Allah akan mendapat

Ijin layanan ATM dan Mobile Banking juga sudah

kemudahan dan kelancaran. Segala rintangan

diperoleh dari regulator. Dengan demikan, semoga

yang menghalangi akan terasa mudah jika diatasi

BTPN Syariah dapat semakin berperan dalam

dengan bersama-sama. Mari bersama kita layani

meningkatkan taraf hidup nasabahnya melalui

nasabah dan masyarakat prasejahtera produktif

berbagai transaksi perbankan elektronik di tahun-

agar memiliki kehidupan yang lebih baik dengan

tahun mendatang.

memberikan informasi dan layanan perbankan

Islam adalah Rahmatan Lil Alamin, yang selalu mengedepankan silahturrahim dan komunikasi dengan baik antara sesama umat manusia. Hal ini pula yang selalu dijunjung tinggi oleh BTPN Syariah dalam melayani nasabah, yakni

syariah yang memberi manfaat optimal, agar kita semua tidak hanya selamat di akhirat nanti namun juga dapat “selamat” dalam menjalani era teknologi yang kita hadapi saat ini. Semoga Allah SWT meridhai. Aamiin YRA.

menjunjung tinggi makna silahturrahim dan menjaga komunikasi dengan nasabah melalui Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Ketersediaan sarana komunikasi yang memadai sebaiknya


dioptimalkan untuk mengetahui dan mendeteksi masalah nasabah dengan lebih cepat agar dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, maka kualitas pembiayaan BTPN Syariah akan terjaga, mengingat para nasabah semakin termotivasi untuk menjaga amanah yang diberikan dengan

KH. Drs. Amidhan ketua DPS

KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc anggota DPS

melakukan pembayaran pembiayaan secara tepat waktu. Oleh karenanya, kami mendukung agar Manajemen Bank untuk terus meningkatkan penggunaan perangkat teknologi terkini tersebut agar nasabah prasejahtera dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi akurat yang dibutuhkan sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami sangat mengharapkan Manajemen BTPN Syariah dapat terus berperan aktif dalam mendukung aktivitas mulia ini.


28

Disiplin melakukan interaksi adalah kunci untuk memahami kebutuhan nasabah keuangan inklusif. Cut Mulyana, Pembina MMS sedang bercengkerama dengan Ibu Rohati, Nasabah Pembiayaan Sentra Merak Mesjid, Tangerang.

29

profil

perusahaan


lima keunikan BTPNS 30

lima k eu

ni

k

an

BT

PNS

Satu-satunya bank syariah di Indonesia yang

fokus melayani segmen keluarga prasejahtera produktif (financial inclusion). Membuka akses keuangan sekaligus memberdayakan keluarga prasejahtera untuk mencapai hidup yang lebih baik merupakan tujuan utama BTPN Syariah dalam mewujudkan keuangan inklusif.


31

Berinteraksi langsung menjadi kebiasaan rutin dalam memahami kebutuhan nasabah keuangan inklusif. Bapak Harry A.S. Sukadis mengenakan batik hasil karya Nasabah Pembiayaan Komunitas Batik Trusmi, Cirebon.


profil perusahaan misi, visi, dan nilai-nilai 32

misi visi

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti Menjadi bank syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

nilai-nilai PRISMA: PRofesional, Integritas, Saling menghargai dan kerjasaMA profesional

integritas

Diwujudkan dengan

Identik dengan

cara meningkatkan

citra positif

keahlian sesuai

seseorang,

profesi. Perilaku

menyangkut

yang diharapkan

komitmen,

muncul adalah

kejujuran dan

seluruh karyawan

keadilan. Perilaku

berkeinginan

yang diharapkan

kuat untuk terus

muncul adalah jujur,

mengembangkan

bertindak sesuai

diri ke arah yang

norma, dan tidak

lebih baik.

mengingkari janji.

saling menghargai

kerjasama

Bersikap hormat,

kepentingan dan

menghargai pendapat dan kontribusi rekan kerja yang lain. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.


Mengutamakan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang.

33

Karyawan KFO Cimone

misi, visi dan nilai-nilai BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen kami dalam melayani nasabah keuangan inklusif.


profil perusahaan sekilas dan sejarah BTPN Syariah 34

sekilas dan sejarah BTPN Syariah

Dibentuk melalui proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) dan spinoff Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, pada 14 Juli 2014 BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Memiliki tekad untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi berjuta rakyat Indonesia, BTPN Syariah melalui produk, layanan dan aktivitasnya senantiasa mengajak serta melibatkan seluruh stakeholdersnya untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses dan layanan kepada masyarakat prasejahtera (financial inclusion), melakukan pemberdayaan terhadap perempuan (women empowerment), berdasarkan prinsip syariah (sharia principles).


35

Ibu Rahel, Nasabah Pembiayaan Petani rumput laut Sentra Mutiara Cibi-cibi, Kupang

PT Bank Sahabat Purba Danarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), berdasarkan persetujuan pemegang saham BTPN yang digelar melalui RUPSLB pada 20 Januari 2014. Bank Sahabat kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah, efektif pada 14 Juli 2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 22 Mei 2014.

UUS BTPN, difokuskan melayani dan memberdayakan perempuan prasejahtera, adalah salah satu segmen bisnis di BTPN yang dibentuk pada Maret 2008. Kemudian di spin-off dan melebur ke bank hasil konversi dengan nama BTPN Syariah pada 14 Juli 2014.


profil perusahaan struktur organisasi 36

struktur

organisasi

President Director Harry A.S. Sukadis

Deputy President Director Ratih Rachmawaty

Compliance & Risk Director Taras Wibawa Siregar

Legal Head

Yunita C. Haerani

Compliance Head Rena Mutia

Risk Management Head Hari Pudjo Santoso

IT Director

Setiasmo Samami

IT Business Alliance Head Jodi Ng


Operation Strategy & Process Development Head Dewo Triatmoko

IT Application Development Head

Operation Services Head

IT Planning, Strategy & Governance Head

Corporate Services Head

Ahmad Yani

Rizal Muska Kamil

IT Operation, Infrastructure & Service Delivery Head Her Purwoko


Operations Director

Mohamad Rizal

Budi Yunawan

37

Internal Audit Head Sri Wulan Purnomo

Business Director Ratih Rachmawaty

TUR Sales & Distribution Head

Johanes Hermawan

Chief Human Capital

Ratna Maya Sari Soeharto

Finance, Treasury & Corporate Planning Head Roy Iskandar

Retail Funding Sales & Distribution Head Shita Satyawati P.

BTPN Wow! iB Sales & Distribution Head Abianti Riana

Business Risk Head Dharma Putera

Product Development Head Ade Fauzan

Business Development & Support Head Dwiyono Bayu W.

Alignment & Customer Experience Head Dewi Nuzulianti

Daya & Communication Head Larasati Moerdijat


profil perusahaan profil dewan komisaris 38

profil

dewan komisaris

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Kemal Azis Stamboel diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun, beliau mengawali karier pada PT Indonesia Asahan Aluminium (1977-1982), dan bekerja dibeberapa perusahaan seperti President Director dari Price Waterhouse Coopers Consulting Indonesia (1982-2002), Indonesia Country Leader & Partner dari IBM (2002-2004), Anggota Pengawas dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias (2005-2008), Wakil Ketua Pelaksana dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008), Komisaris Independen dari PT Krakatau Steel (2007-2008) dan PT Titan Petro Chemical (2006-2012), Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010), Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI.


Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Holcim Indonesia Tbk, Penasehat Direksi PT Indosat Tbk, Ketua Dewan Pengurus WWF Indonesia dan Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA). Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA, beliau juga mengikuti berbagai program pelatihan dan konferensi yang antara lain diselenggarakan oleh LSPP, Price Waterhouse Coopers, XXVI IAFEI World Congress ASEAN Federation of Accountants.

39

Dewie Pelitawati

Anggota Komisaris/ Komisaris Independen

Mahdi Syahbuddin Anggota Komisaris

Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Dewie Pelitawati diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Mahdi Syahbuddin diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 13 Januari 2015 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Desember 2014.

Beliau mengawali karier pada PT Indosat (1985-1999), dan bekerja dibeberapa perusahaan seperti Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000), Secretary to Junior Minister dari Minister for National Economic Restructuring-RI (2001), Komisaris dari PT Indosat Mega Media Mobile dan Komisaris PT Satelindo (2002-2003), Chief Legal and Compliance dari PT Indosat (2009-2010), Partners pada Bahar and Partners Attorney At Law (2010-2013). Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Advisor di PT XL-Axiata Tbk.

Memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun, sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Human Capital yang memimpin inisiatif strategis di bidang Human Capital melalui penyelarasan organisasi, kebijakan Human Capital dan melibatkan karyawan untuk mencapai visi dan sasaran bank. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Bank Permata, serta menduduki berbagai posisi di Bank Universal, termasuk Wakil Direktur Utama sebelum diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola sebelum bank tersebut di-merger dengan Bank Permata. Karir di perbankan dimulai pada tahun 1989 di Citibank N.A hingga meraih jabatan sebagai Manajer Departemen Asset Product Services. Sebelum mengawali karir di industry perbankan, beliau pernah menjadi Engineer di Atlantic Richfield dan IPTN.

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan antara lain diselenggaraan oleh LSPP, Asosiasi Advocat Indonesia, Dubai International Finance Center, Corporate Leadership Development Institute.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Penerbangan pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Bandung.


profil perusahaan profil direksi 40

profil

direksi

Harry A.S. Sukadis Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 63 tahun. Harry A.S. Sukadis diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun, beliau mengawali karir di PT Ma’soem, PT Kasoem, Pusat Penelitian Ekonomi & Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran, Kantor Akuntan R. Supardi Sugandakusumah (Akuntan Publik), dan PT Indosat. Selama di PT Indosat, atas persetujuan pemegang saham dan manajemen, menjabat sebagai konsultan sistem informasi keuangan antara lain di PT Telkom, PT Sucofindo, PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines Badan Urusan Logistik dan lain-lain. Kemudian berkarir di PT Semen Cibinong Tbk. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen, posisi terakhir sebagai Koordinator Pelaksana Harian tugas-tugas


Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pemberesan BPPN, PT Bank Danamon Tbk sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit, anggota Komite Manajemen Risiko serta anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Departemen Agama sebagai Konsultan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan terakhir berkarir pada Perum Percetakan Uang & Dokumen Sekuriti sebagai Direktur Keuangan, SDM & Pengamanan yang bertanggung jawab pada Direktur Utama dan membawahi Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Pengamanan, Departemen Informasi dan Teknologi dan Optimalisasi Aset. Selain itu juga sebagai Direktur Pembina Dana Pensiun Peruri, Yayasan Pensiun Peruri dan Yayasan Pelayanan Kesehatan Peruri. Memperoleh gelar Doktorandus Akuntan (Drs.Akt) dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh PT Telkom, IBM, Monash University, BSMR-ABN AMRO, Standard Chartered Bank.

41

Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Ratih Rachmawaty diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Sejak Tahun 2011, Ratih Rachmawaty menjadi Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan menjadi pendiri serta arsitek bisnis Tunas Usaha Rakyat (TUR) yang memberikan pelayanan kepada nasabah prasejahtera produktif untuk meraih hidup yang lebih baik melalui program pemberdayaan perempuan dan membangun semangat Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Pada bulan Juli 2014, UUS BTPN di-spin off menjadi BTPN Syariah dan bisnis TUR yang dipimpinnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta nasabah prasejahtera produktif yang diberdayakan oleh lebih dari 8.000 karyawan. Keahlian beliau di Mikro Banking berasal dari pengalamannya di Bank Danamon (2003-2008) dimana beliau sebagai salah satu pendiri dan terlibat dalam melahirkan Bisnis Mass Market (Danamon Simpan PinjamDSP) sejak awal. Kemudian menjadi Kepala Perencanaan Bisnis Mikro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

(2008-2011) dan salah satu pendiri dalam melahirkan Bisnis Mikro (Mitra Usaha Rakyat) di BTPN. Beliau banyak melakukan studi banding ke berbagai negara terkait Micro Banking diantaranya ke India, Mexico, Peru dan America Latin serta dengan institusi-institusi yang khusus bergerak di bidang financial inclusion dan pengentasan kemiskinan seperti Grameen Foundation, IFC dan UNCDF (United Nation Capital Development Fund). Beliau juga aktif dalam seminar-seminar microfinance tingkat dunia seperti World Micro Credit Summit serta mendapatkan pelatihan leadership dari Harvard Business School, Boston, USA. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude dan mendapat gelar MBA dari Melbourne Business School University of Melbourne. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Harvard Business School USA, INSEAD Singapore, McKinsey, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Resiko), Ekonomi Syariah dari Karim Business Consulting dan LPPI, Stephen Covey, Dave Ulrich, Euro David International Limited, Auditors Club Perbanas, DDI, Perbanas Business School, FCG, TGMH Consulting, Bankers Club, Prof. Terry S. David, Grameen Foundation, Ikatan Bankir Indonesia, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia serta Bank Indonesia.


profil perusahaan profil direksi 42

Taras Wibawa Siregar Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko


Direktur Operasional

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 Oktober 2015 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 September 2015.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Gatot Adhi Prasetyo diangkat sebagai Direktur Operasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPN Syariah”) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Sebelum menjadi anggota Direksi BTPN Syariah, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (2014-2015) serta bekerja di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (“BTPN”) (2008-2015) dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Chief Risk Officer, Bank Danamon (20042008) dengan jabatan terakhir sebagai Credit Risk Head Divisi Self Employed Mass Market (DSP), Citibank NA (19982004) dengan jabatan terakhir sebagai Citi Financial Credit Risk Head dan PT Freeport Indonesia (1993-1996) sebagai Senior Systems Analyst.

Mengawali karir kerja profesional sejak tahun 1987 di berbagai bidang industri. Di bidang konsultan teknik (PT Infratama Yakti, PT Ripta Paripurna, PT Mirazh), di bidang asuransi umum (Asuransi Astra Buana), di bidang televisi berbayar (PT Direct Vision/Astro TV) dan bidang industri perbankan (Bank Pasific, Bank Universal, Bank Permata, Bank Sahabat Purba Danarta hingga BTPN Syariah untuk fungsi-fungsi Operasional, Kredit, Loan, Pengembangan Sistem & Prosedur, Sumber Daya Manusia dan juga peran Pengurus).

Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Tulane University – A.B. Freeman School of Business, Louisiana, USA (1998), Bachelor of Science (Faculty of Computer Science) dan Bachelor of Arts (Faculty of Business Administration) dari Washington State University, Washington, USA (1993).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari fakultas Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan yang antara lain diselenggarakan oleh Center of Management Technology, IMPM Prasetya Mulya, Business Forum, Asia Pacific Institute, KPMG Management Consultant, Astra Management Institute of Development, Covey Leadership Center, Law Education & Training Hotman Paris, IBC Asia Limited, Care Consulting, Departemen Keuangan RI, Business Consulting, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kellog School of Management, Plasmedia, Lawrence Walter Ng, SCB, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, LPPI dan LSPP.


43

Setiasmo Samami

Direktur Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Setiasmo diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dalam bidang Electronic System and Engineering Management dan Magister Komputer (M.Kom) dalam Bidang Information Technology dari Swiss German University.

Memiliki pengalaman lebih dari 23 tahun, dengan lebih dari separuhnya di bidang operasional dan teknologi informasi baik di industri perbankan maupun asuransi. Beliau mengawali karir sebagai management trainee PT United Tractors dan sebagai sales admin pada PT Courtaulds Coatings Indonesia. Karir di bidang perbankan diawali sebagai trainee Bankers Development Programe di PT Bank Universal dan selama 9 tahun berikutnya menempati berbagai jabatan dan posisi. Kemudian melanjutkan ke PT Bank Permata, PT Bank Mega, PT Asuransi Astra Buana, PT Bank Danamon, Potensia HR dan terakhir berkarier di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”).

Sepanjang karirnya, telah mengikuti berbagai program pelatihan dan seminar di bidang Perbankan dan Perbankan Syariah, pelatihan Kepemimpinan (Leadership), pelatihan di bidang Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, pelatihan terkait pemberdayaan Productive Poor dan Financial Inclusion, baik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri.


profil perusahaan profil dewan pengawas syariah 44

profil

dewan pengawas syariah

KH. Drs. Amidhan

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 77 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sejak Juli 2014, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Tokio Marine Insurance (d/h MAA) sejak 2006, anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi ADIRA (2004-Sekarang) dan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT K-Link Nusantara sejak 2013. Memperoleh pendidikan ikatan dinas dari Kementerian Agama untuk PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Banjarmasin (1952-1956) dan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) Yogyakarta (1956-1959). Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta (1967), Fakultas Hukum UII tahun 1968 (tidak selesai), kursus “Management and Strategic Planning” di Massachussets University, USA (1990), kursus Reguler Lemhannas Angkatan XXII Jakarta (1989), Kursus Manggala BP7 (Istana Bogor) (1995) dan Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) di Oslo, Norway (2002).


Mengawali karir di Kerapatan Qadli Besar di Banjarmasin kemudian sebagai Pengatur pada Kantor Pengawas Peradilan Agama se-Kalimantan di Banjarmasin kemudian ditugaskan di Kantor Pusat Departemen Agama pada tahun 1972, meniti karir sampai menjadi Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (1989-1991), Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (1991-1996) dan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (1996-1999). Menjabat sebagai Ketua MUI (20052015), Anggota Komnas HAM (2002-2007) dan menjadi Anggota MPR-RI (1999-2004) dan Anggota Badan Pekerja MPR-RI, 1945 PAH I Perubahan UUD, (2000-2004). Anggota Depertim MUI (2015-2020). Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI (2015-2019). Ketua Yayasan PKP Jakarta Islamic School, Jakarta (2015-2019). Pernah menjadi pengajar tamu di Sespim Polri, Lembang Bandung, Lemhannas Jakarta dan Badan Pembina Mental TNI Cilangkap Jakarta. Menjadi narasumber simposium/seminar/konferensi di bidang syariah/haji/halal/HAM dan lain-lain di dalam dan di luar negeri.

45

KH. Ahmad Cholil Ridwan, Lc Anggota Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, 69 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah perseroan sejak Juli 2014. Beliau menjadi anggota MP3A Kementerian Agama (2005-sekarang). Meraih gelar sarjana di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia tahun 1975. Menjabat sebagai ketua MUI Pusat (2005-2015), dan sekarang menjadi Anggota Dewan Pertimbangan MUI periode (2015-2020). Wakil ketua Badan Pekerja Pembina Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (2014-sekarang), Wakil Ketua Umum Perhimpunan

KB PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia) (2010-2015), dan Pimpinan Umum Pondok Pesantren Husnayain di Jakarta (1986-sekarang). Pernah mengajar bahasa Arab dan agama Islam di Pesantren Assyafiliyyah (1976-1985), dan Karyawan pada Atase Haji Kedubes RI Jeddah (1976).


profil perusahaan profil komite setingkat dewan komisaris 46

profil

komite setingkat dewan komisaris susunan komite setingkat dewan komisaris komite pemantau risiko Ketua: Dewie Pelitawati (Komisaris Independen) Anggota: Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Mahdi Syahbuddin (Komisaris) Azis Budi Setiawan (Pihak Independen) Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

komite audit Ketua: Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen Anggota: Dewie Pelitawati (Komisaris Independen) Mahdi Syahbuddin (Komisaris) Azis Budi Setiawan (Pihak Independen) Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

komite renumerasi dan nominasi Ketua: Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Anggota: Dewie Pelitawati (Komisaris Independen) Mahdi Syahbuddin (Komisaris) Ratna Maya Sari Soeharto (PE Bidang Sumber Daya Manusia)


Muhammad Faisal Muchtar Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko

Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah dengan latar belakang akademis Magister di bidang Ushul Fiqh dari Al-Azhar University Cairo, Mesir dan Ekonomi Islam dari Universitas Islam Indonesia dengan yudisium cum laude. Sering mengikuti berbagai pelatihan dan menjadi pembicara yang berhubungan dengan ekonomi Islam, antara lain Bisnis dan Keuangan Syariah, Manajemen Risiko, Tata Kelola Keuangan Syariah, asuransi syariah, pasar modal Syariah, dan Fraud Risk Management di Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi Arabia, Moscow dan Republik Kazan (Federasi Rusia) dan saat ini ia sedang menempuh Program Doctoral dalam Keuangan Syariah di Timur Tengah. Memulai karir perbankan di PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Business Development Officer, setelah itu beralih sebagai Manajer Sharia Compliance (Kepatuhan pada prinsip Syariah) di Bank Syariah Mega Indonesia, kemudian menjabat sebagai Assistant General Manager Sharia Head Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB) Malaysia dan Dewan Penasehat Syariah di Asuransi Takaful Indonesia, hingga terakhir menjabat sebagai Corporate Secretary di Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan berbagai pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan multi finance Syariah yang ia miliki. Pada bulan September 2014 ia diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.

47

Ratna Maya Sari Soeharto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Saat ini menjabat sebagai Chief Human Capital BTPN Syariah. Ia menyelesaikan program pendidikan Sarjana Psikologi pada tahun 1990 dan melanjutkan Master Psikologi Industri dan Organisasi pada tahun 2002 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ia juga berhasil menyelesaikan International Management Program (IMP) pada tahun 2008 dan Innovative Dynamic Education & Action for Sustainability (IDEAS) pada tahun 2008-2009 di MIT Sloan School of Management, MA, USA. Memulai karirnya sebagai Media, Promotion & Sales di Prospek Magazine (1990); sebagai Executive Search & Organizational Development di PT Pricewaterhouse Konsultan Indonesia (1991-1994); sebagai Assistant Manager Group Human Resources di PT Ongko Multicorpora (19941995); sebagai Senior Manager Recruitment & Development PT Keramika Indonesia Asosiasi (1995-1998); serta sebagai Head of Human Resources UNICEF Indonesia (1998-2000). Pengalaman dilanjutkan di PT Excelcomindo Pratama dengan posisi terakhir sebagai General Manager Human Capital Development; sebagai Direktur Human Resouces & Organization PT Ericsson Indonesia; sebagai Corporate HR Director PT Makassar Tene & Group; dan sebelum bergabung dengan BTPN Syariah ia adalah Founder sekaligus CEO PT Begawan Inovasi Global (BEING). Pada bulan Oktober 2015 ia diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah.

Azis Budi Setiawan Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko

Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah. Dengan latar belakang ilmu ekonomi syariah yang ia miliki, BTPN Syariah mengajak untuk terlibat mengembangkan sistem perbankan yang ada. Ia memulai karir sebagai Dosen dan Peneliti Bidang Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yang dijalani sejak 2006 sampai dengan sekarang. Menyelesaikan S1 Perbankan Syariah di STEI SEBI dan S2 di Paramadina Graduate School of BusinessUniversitas Paramadina, Program Magister Bisnis dan Keuangan Islam dengan konsentrasi perbankan syariah. Saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik STEI SEBI yang membawahi Program Studi Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah. Sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Selain itu juga menjadi pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Aktif dalam berbagai penelitian, publikasi, dan forum yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengembangan, kinerja, tingkat kesehatan dan tata kelola perbankan syariah. Selain itu juga aktif menulis artikel terkait ekonomi, keuangan dan perbankan syariah secara berkala dan dipublikasikan pada beberapa media. Sebagai anggota komite, ia juga telah melengkapi dengan mengikuti program pelatihan mengenai Manajemen Risiko sampai dengan tingkat IV yang diselenggarakan oleh BSMR di Jakarta. Pada bulan September 2014 ia diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.


profil perusahaan susunan kepemilikan dan kepengurusan BTPN Syariah 48

susunan kepemilikan dan kepengurusan BTPN Syariah

30%

Jumlah Saham Disetor dan Ditempatkan

693.333 lembar saham Jumlah Nominal Saham Disetor dan Ditempatkan

Rp693.333.000.000,-

70%

(Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)

BTPN (70%)

Triputra (30%)

Jumlah Kepemilikan Saham 485.333 lembar saham

Jumlah Kepemilikan Saham 208.000 lembar saham

Jumlah Nominal Saham Disetor Rp485.333.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Jumlah Nominal Saham Disetor Rp208.000.000.000,(Dua ratus delapan miliar Rupiah)

(Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015)

(Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015)


49

PT Triputra Persada Rahmat (Triputra)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)

PT Triputra Persada Rahmat (Triputra) didirikan oleh

BTPN merupakan bank yang memfokuskan diri untuk

Bapak TP Rachmat dan Bapak (Alm.) Benny Subianto

melayani dan memberdayakan masyarakat berpendapatan

sebagai bentuk kepedulian untuk membangun

rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha

Bangsa Indonesia menjadi lebih baik dengan

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta komunitas

membantu masyarakat prasejahtera agar dapat meraih

prasejahtera produktif (mass market). Didirikan di Bandung,

kemandirian ekonominya.

Jawa Barat, pada 1958 dengan nama Bapemil, bank berubah

Moto “Less for self, More for Others, Enough for Everyone” menjadi dasar bagi para pendiri untuk memulai usaha keuangan mikro dengan melakukan

nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di tahun 1986. Saat ini BTPN berkantor pusat di Jakarta dengan cabang-cabang di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia.

penyaluran pembiayaan dan pengumpulan tabungan

BTPN menawarkan berbagai jasa perbankan melalui

mikro untuk keluarga prasejahtera produktif melalui

enam unit bisnisnya. Pertama adalah BTPN Purna Bakti

kepemilikan saham Triputra di BTPN Syariah (dahulu

yang fokus pada segmen pensiunan dan prapensiunan.

bernama PT Bank Sahabat Purba Danarta).

Kedua adalah BTPN Mitra Usaha Rakyat yang

Terinspirasi oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya, para pendiri melalui kepemilikan sahamnya di BTPN Syariah bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan usaha semata, tetapi juga membantu percepatan perkembangan masyarakat sektor mikro yang dilayani dengan melakukan pembinaan bagi keluarga prasejahtera agar dapat memperoleh kehidupan lebih baik.

melayani para nasabah wirausaha mikro. Ketiga adalah BTPN Mitra Bisnis yang melayani para nasabah wirausaha kecil dan menengah. Keempat, BTPN Sinaya yang fokus pada pertumbuhan dana pihak ketiga dari segmen institusi dan individu berpenghasilan menengah ke atas. BTPN mengelola jaringan yang memberikan pelayanan bagi nasabah, meliputi 383 cabang BTPN Purna Bakti dan 148 payment points, 348 BTPN cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 cabang BTPN Mitra Bisnis serta 66 cabang BTPN Sinaya di seluruh Indonesia. Dua unit bisnis terakhir adalah kedua platform mobile banking BTPN. BTPN Wow!, sebagai unit bisnis kelima, adalah platform yang melayani segmen mass market dengan menggunakan telepon genggam sederhana, sedangkan yang terakhir, Jenius, tersedia untuk menjawab kebutuhan nasabah urban yang lebih fasih menggunakan smartphone. Bagaikan keping uang logam yang memiliki dua sisi yang tak terpisahkan, program pemberdayaan adalah elemen yang terintegrasi dengan model bisnis BTPN. Tidak sekadar sebuah bentuk tanggung jawab sosial, kami senantiasa berusaha untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti bagi semua nasabah BTPN dalam seluruh produk serta aktivitas Bank. BTPN percaya bahwa masyarakat dari seluruh lapisan memiliki keinginan untuk mencapai hidup yang lebih berarti.


profil perusahaan struktur kepemilikan BTPN Syariah informasi bagi pemegang saham 50

struktur kepemilikan BTPN Syariah Posisi 31 Desember 2016 Sumitomo Corporation

SMFG Japan Trustee Services Bank, Ltd.: 5,65% Public < 5%: 94,35% *)

The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account): 5,60% Public < 5%: 94,40% *)

100%

SMBC

100%

Summit Global Capital Management B.V.

40,00%

TPG Nusantara S.a.r.l.

20,00%

8,38%

BTPN

Arif Rachmat 62,41%

Crecento Hermawan

PT Triputra Investindo Arya

15,00%

PT Triputra Persada Rahmat

70,00%

22,59%

30,00%

BTPN Syariah

Pemegang saham pengendali: 1. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). 2. PT Triputra Persada Rahmat (Triputra). Pemegang saham pengendali terakhir: 1. Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation). 2. Arif Rachmat (melalui PT Triputra Persada Rahmat). Keterangan: *) Posisi September 2016


Publik

31,62%

51

informasi bagi

pemegang saham situs internet

oleh Notaris Hadijah, S.H., yang telah diterima

https://www.btpnsyariah.com/

Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana

akta pendirian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah”) dahulu adalah PT Bank Sahabat Purba Danarta sebuah Bank Umum konvensional

dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Surat Nomor AHU-06242.40.21.2014 tanggal 16 September 2014.

yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, dan

pengurus dan pengawas bank

telah mengalami beberapa kali perubahan antara

Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan

lain perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto akta Nomor 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik Indonesia (“RI”) dalam Surat Keputusan (“SK”) Nomor AHU-50529. AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 tanggal 22 November 2013.

anggaran dasar bank

Komisaris terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0968867, tanggal 1 Oktober 2015, dan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 19 tanggal 11 Mei 2016, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0055113 tanggal 7 Juni 2016.

Akta Nomor 20 tanggal 11 Mei 2016 dibuat oleh

susunan komposisi pemegang saham bank

Notaris Ashoya Ratam, SH,M. Kn, yang telah

Susunan Komposisi Pemegang Saham terakhir

Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan

diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Surat Nomor AHUAH.01.03-0048779 tanggal 13 Mei 2016 juncto Akta Nomor 20 tanggal 9 September 2014 dibuat

termuat Akta Notaris Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor AHUAH.01.03-0945709 tanggal 25 Juni 2015 serta


profil perusahaan informasi bagi pemegang saham 52

memperoleh persetujuan perubahan Anggaran

Pemisahan (spin off) UUS BTPN dilakukan dengan

Dasar BTPN Syariah dari Menkumham RI dengan

cara peralihan hak dan kewajiban kepada BTPN

Nomor AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015

Syariah berdasarkan Akta Pemisahan Nomor

tanggal 25 Juni 2015.

08 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan BTPN Syariah

Pengumuman rencana pengalihan hak dan

adalah menyelenggarakan usaha perbankan

kewajiban UUS BTPN, kepada karyawan, nasabah

berdasarkan prinsip syariah, dan BTPN Syariah

dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar

telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa

nasional pada tanggal 3 Juli 2014.

Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014. Selanjutnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), telah mendapatkan izin untuk melakukan pemisahan (spin off) UUS BTPN ke BTPN Syariah, berdasarkan Surat dari OJK Nomor S-17/ PB.1/2014 tanggal 23 Juni 2014.

Bank menetapkan tanggal 14 Juli 2014 sebagai tanggal cut off untuk laporan posisi keuangan (neraca) dan telah mulai beroperasi sejak tanggal tersebut. BTPN Syariah telah melaporkan tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK melalui surat Nomor S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. Kantor Pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta.

susunan kepemilikan nama

kepemilikan

jumlah saham

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

70%

485.333 lembar saham Rp485.333.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015


30%

208.000 lembar saham Rp208.000.000.000 (Dua ratus delapan miliar Rupiah)

Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015

Total

100%

693.333 lembar saham Rp693.333.000.000 (Enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)


jumlah nominal saham disetor

dokumen pendukung

53

modal disetor dan ditempatkan Modal Dasar

Rp1.500.000.000.000 (Satu triliun lima ratus miliar Rupiah)

Modal Disetor dan Ditempatkan

Rp693.333.000.000 (Enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Jumlah total lembar saham

693.333 lembar saham

Nilai Nominal Saham

Rp1.000.000 per lembar saham

pemegang saham pengendali nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Triputra Persada Rahmat

pemegang saham pengendali terakhir perusahaan

pengendali terakhir

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)


Arif Rachmat (melalui PT Triputra Persada Rahmat)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.551.806.1-511-000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 09.03.01.64.92406 tanggal 15 Juli 2019


54

Pak Ketut Sadnya sedang bercengkerama dengan Ibu-ibu Nasabah di Sentra Apuan Bersemi, Kec. Sukowati Gianyar, Bali.

55

analisa & pembahasan

manajemen



lima k eu

ni

n ka

BT

PNS

Bank yang mampu

melahirkan generasi bankir baru yang melayani golongan prasejahtera produktif atau biasa disebut productive poor banker. BTPN Syariah memberikan kesempatan terbuka bagi karyawan untuk tumbuh, berkarya di usia dini, dan berkontribusi untuk bangsa dalam melayani para nasabah prasejahtera.


57

Membuka diri terhadap informasi dan terusmenerus belajar menjadi perwujudan dari nilai profesionalisme yang menjadi budaya kerja. Bapak Setiasmo Samami mengenakan batik hasil karya Nasabah Pembiayaan Komunitas Batik Trusmi, Cirebon.


58

Amalia E. Maulana, Ph. D., Brand Consultant & Ethnographer Director PT ETNOMARK Consulting berdiskusi dengan nasabah produksi kain tenun Sentra Rakuta Bahagia, Pematang Siantar - Sumatera Utara


analisa dan pembahasan manajemen tinjauan keuangan 59

tinjauan

keuangan Di tahun 2016 perekonomian Indonesia semakin menunjukkan penguatan fundamental, tampak dari perbaikan berbagai indikator makro ekonomi dan mencatatkan pertumbuhan GDP 5,02%, yang didukung perbaikan konsumsi, perbaikan kinerja ekspor perdagangan dan realisasi belanja infrastruktur pemerintah yang semakin kuat tinjauan perekonomian Perbaikan harga-harga komoditas primer seperti batubara, nikel, timah dan CPO sejak kuartal ketiga 2016 memberi dampak positif terhadap kinerja ekspor Indonesia, sehingga neraca perdagangan luar negeri semakin membaik. Upaya penguatan kondisi makro ekonomi juga menunjukkan hasil positif. Sementara realisasi proyek pembangunan infrastruktur dasar yang semakin intensif mampu mendorong peningkatan konsumsi domestik.



Keseluruhan kondisi domestik tersebut membuat ekonomi Indonesia mampu tumbuh secara moderat menjadi sekitar 5,02% dari 4,79% di tahun 2015. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh indikator makro ekonomi yang baik di tahun 2016, seperti terjaganya inflasi di sekitar 3,02% dari 3,35% ditahun sebelumnya dan nilai tukar Rupiah yang menguat 2,6% menjadi Rp13.436/US$ dari Rp13.795/US$

tinjauan industri perbankan konvensional dan perbankan syariah Industri perbankan konvensional belum mampu merespon kecenderungan membaiknya kondisi ekonomi domestik, sehingga hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,4%, sepanjang 2016 sampai dengan November 2016, dibawah 10% di tahun 2015. Dana pihak ketiga tumbuh relatif

di akhir tahun 2015.

lebih tinggi, sehingga rasio pinjaman terhadap

Komitmen Pemerintah untuk memperbaiki kondisi

bermasalah meningkat dari 2,7% di tahun

usaha di dalam negeri, melalui pemberlakuan paket-paket program deregulasi, juga memberi hasil positif, ditunjukkan oleh naiknya peringkat kemudahan investasi Indonesia ke level 91 (dari 115 di tahun 2015), dan naiknya indeks kepercayaan konsumen. Perkembangan di tahun 2016 tersebut diyakini akan membuat pertumbuhan ekonomi di masa mendatang akan semakin membaik dan memberi dampak pemerataan terhadap pendapatan masyarakat.

dana pihak ketiga menjadi 90,7%. Rasio pinjaman sebelumnya menjadi 3,2% di 2016 (November). Profitabilitas sektor perbankan mulai meningkat terbatas, dengan rasio kecukupan modal membaik di tingkat 23,04% (November), masih baik untuk mengatasi peningkatan NPL tersebut. Di lain sisi, perbankan syariah mampu merespon lebih cepat terhadap tanda perbaikan ekonomi tersebut dengan mencatat pertumbuhan pembiayaan tahunan sampai dengan November 2016 sebesar 15,1% dari 6,9% di tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga juga tumbuh signifikan sebesar 17,0% dari 6,1% di tahun sebelumnya sehingga rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mencapai 86,27%. Perbankan Syariah memiliki nature yang sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan di sektor riil, dimana setiap pembiayaan syariah harus memiliki


61

underlying transaction sehingga terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan, seiring dengan perbaikan ekonomi. Porsi pembiayaan bermasalah di industri perbankan syariah relatif bertahan sebesar 4,68% (Oktober 2016) dari sebesar 4,84% di tahun 2015. Dengan kondisi tersebut rasio kecukupan modal industri perbankan syariah membaik di angka 15,78% (November 2016), dari 15,02% di tahun sebelumnya. Per November 2016, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 13 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 164 bank. Mengingat jumlah nasabah bank syariah yang tercatat di seluruh Indonesia baru sekitar 20 juta orang sedangkan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, industri perbankan syariah masih mempunyai potensi besar untuk perluas pasar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah terhadap total aset perbankan konvensional kini telah berada di angka 5,1% pada November 2016, sesuai dengan target yang telah lama dicanangkan. Rasio ini dimasa mendatang akan terus membaik.

Berbeda dengan kondisi perbankan umum yang masih tertekan oleh naiknya porsi kredit bermasalah, industri perbankan syariah yang seluruh pembiayaannya berdasarkan underlying transaction yang jelas, mampu merespon dengan cepat indikasi perbaikan perekonomian domestik tersebut. Pembiayaan syariah naik 15,1%, dana pihak ketiga naik 17,0% dengan kualitas pembiayaan tetap terjaga. Kondisi ini membuat rasio keuntungan RoA perbankan syariah membaik ke 2,34% (November 2016).



kinerja keuangan

aset dan liabilitas Pada tahun 2016, BTPN Syariah berhasil

Pada tahun 2016, BTPN Syariah berhasil membukukan pembiayaan sampai Rp5 triliun atau tumbuh 36% sedangkan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terjaga di tingkat 1,5%, sehingga Laba Bersih Setelah Pajak dapat tumbuh 144% mencapai Rp412 miliar

membukukan total aset sebesar Rp7,3 triliun, dengan porsi pembiayaan mencapai Rp5 triliun, seluruhnya disalurkan ke nasabah segmen Tunas Usaha Rakyat dengan akad Murabahah. Sebagai perbandingan, total aset di 2015, masih sebesar Rp5,2 triliun dan porsi pembiayaan Rp3,7 triliun. Ini mencerminkan tingkat pertumbuhan pembiayaan tahunan sebesar 36%. Mengikuti tren pertumbuhan pembiayaan yang pesat, BTPN Syariah juga membukukan peningkatan Dana Pihak Ketiga yang mencapai Rp5,4 triliun, dengan struktur pendanaan yang terdiri dari: Deposito sebesar 80%; serta Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 20%. Hasil ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 41%

Per 30 September 2016 BTPN Syariah terus tumbuh selaras dengan perkembangan perbankan syariah, sehingga menjadi bank umum syariah urutan ke-9 berdasarkan total aset meskipun dilahirkan sebagai bank syariah ke-12. Pertumbuhan asetnya di tahun 2016 tergolong tinggi, yakni sekitar 41%. Berbeda dengan bank syariah lainnya, yang cenderung bergerak di segmen pasar yang serupa dengan industri perbankan konvensional, sejak awal pendiriannya, BTPN Syariah menetapkan untuk melayani segmen komunitas pedesaan berpenghasilan rendah atau segmen prasejahtera produktif. Segmen pasar yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan, baik konvensional maupun syariah. Pada segmen ini, BTPN Syariah meluncurkan program Tunas Usaha Rakyat, dengan menerapkan prinsip keuangan inklusif.


untuk total Dana Pihak Ketiga.

profitabilitas Di tahun 2016, BTPN Syariah berhasil membukukan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) sebesar Rp412 miliar, tumbuh 144% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, Tingkat Pengembalian Aset (RoA) naik menjadi 9% dari 5,2% di tahun lalu, dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE) mencapai 31,7% dari 17,9% di 2015. Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO) di tahun 2016 dapat ditekan lebih baik di tingkat 75,1% dibandingkan tahun lalu sebesar 85,8%. Biaya operasional didominasi oleh biaya tenaga kerja sebagai dampak dari pelayanan nasabah di segmen Tunas Usaha Rakyat yang membutuhkan jumlah karyawan yang cukup besar.

63

Disiplin dalam mengelola keuangan menjadi salah satu karakter utama yang dibangun untuk nasabah keuangan inklusif

kemampuan membayar utang Di awal 2017, Fitch Ratings memberikan peringkat BTPN Syariah untuk pertama kalinya “AA(idn)” dengan outlook stabil. Peringkat ini ditunjukkan dengan adanya dukungan BTPN yang tercermin dari penggunaan nama yang sama dengan BTPN Syariah, 70% kepemilikan dari bank syariah, penyatuan operasional dari area-area kunci seperti manajemen resiko, TI dan manajemen senior,

Risiko kredit hanya sedikit berbeda dari emitenemiten atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di Indonesia.

likuiditas Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga membaik menjadi sebesar 92,7% dari 96,5% di tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut juga didukung keberadaan Layanan Syariah Bank (LSB)

dan utilisasi jaringan BTPN oleh BTPN Syariah.

di 44 cabang BTPN Sinaya dari BTPN.

Fitch memandang bahwa kendali kuat BTPN

Bank juga terus menjaga rasio Aset yang

atas anak perusahaannya dan komitmen kuat untuk menyediakan dukungan akan menjaga permodalan dan profil pendanaan BTPN Syariah. Fitch meyakini BTPN mempunyai kemampuan untuk mendukung BTPN Syariah yang sudah memberikan kontribusi 7,3% terhadap total aset BTPN per September 2016.

Liquid (Quick Ratio) di tingkat 41% (2015: 31%) untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam menghadapi potensi terjadinya likuiditas yang ketat di pasar domestik.

kualitas pembiayaan Sepanjang 2016, Bank masih dapat menahan

Menurut Fitch Ratings, Peringkat nasional di

rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing

kategori ‘AA’ menunjukkan ekspektasi akan risiko

Financing/NPF) di tingkat 1,5% dibanding

gagal bayar yang sangat rendah relatif terhadap

1,2% di tahun sebelumnya. Walau ada sedikit

emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

penurunan, namun rasio tersebut masih jauh di bawah NPF industri perbankan syariah.



dampak keuangan

struktur dan strategi permodalan Pada kuartal pertama di tahun 2015, pemegang

Kenaikan laba bersih di tahun operasional membuat BTPN Syariah yang kini telah menjadi Bank kategori BUKU 2, mencatatkan kenaikan Rasio Kecukupan Modal (CAR) menjadi sebesar 23,8%. Tambahan modal ini membuat Bank mampu melanjutkan program pengembangan infrastruktur, terutama penambahan jaringan Kantor Fungsional Operasional (KFO) dan memulai program transformasi proses operasional dengan memperkenalkan sebuah platform mobile banking yang memungkinkan Bank untuk melayani nasabah di tempat terpencil sekalipun dengan akurat dan efisien.

saham telah menambahkan modal sehingga BTPN Syariah menjadi Bank kategori BUKU 2, yaitu Bank dengan modal diatas Rp1 triliun. Penguatan modal ini membantu Bank meningkatkan produk dan layanan yang lebih beragam serta menguatkan infrastruktur penunjang, baik dalam hal teknologi informasi maupun operasional. Perbaikan kinerja di tahun 2016, dimana Bank mencatatkan laba bersih hingga sebesar Rp412 miliar, membuat total ekuitas di akhir tahun 2016 naik menjadi Rp1,6 triliun, di mana rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi 23,8%, jauh diatas ketentuan modal minimum yaitu sebesar 8%. Komposisi Pemegang Saham BTPN Syariah saat ini adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan kepemilikan sebesar 70% dan PT Triputra Persada Rahmat (Triputra) sebesar 30%.

infrastruktur Hingga akhir tahun 2016, BTPN Syariah berhasil membangun infrastruktur jaringan meliputi 122 KFO, dimana seluruhnya telah beroperasi dengan baik. Bank juga menata ulang jaringan kantor cabangnya dan telah melakukan beberapa relokasi cabang dalam upaya meningkatkan efisiensi maupun produktivitas. Di samping membangun jaringan cabang, Bank telah menyelesaikan tahapan pembentukan dan relokasi Tim MMS untuk menjangkau calon nasabah di tempat terpencil sekalipun dengan lebih efisien. Total sebanyak 1.850 MMS kini beroperasi di seluruh area pemasaran Bank.


65

Kebiasaan menabung pada nasabah keuangan inklusif menjadi syarat utama untuk mudah menggapai mimpi

Perkembangan yang signifikan terjadi di tahun 2016, berupa telah berjalannya tahap awal Transformasi, yang membuat seluruh jaringan infrastruktur Bank yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 24 Kantor Cabang Syariah (KCS), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 122 KFO dan 4 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO), 44 Layanan Syariah Banking, 9 ATM, 1.850 Tim Mobile Marketing Sharia (MMS), kini beroperasi dalam satu kesatuan yang didukung oleh sistem Teknologi Informasi terkini, sehingga kegiatan operasional dapat dibukukan

perubahan penting atas peraturan dan kebijakan akuntansi Tidak ada perubahan peraturan dan kebijakan akuntansi baru yang diterapkan di tahun pelaporan.

perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak signifikan terhadap BTPN Syariah Tidak ada perubahan peraturan Pemerintah yang berdampak signifikan terhadap BTPN Syariah

secara online.

di tahun pelaporan.

Sebagai bagian dari implementasi Transformasi

subsequent events

tersebut, pemasaran Bank kini telah didukung oleh 121.081 Agen Laku Pandai, dengan dukungan aplikasi BTPN Wow! iB.

Tidak ada kegiatan material yang mempengaruhi laporan keuangan Bank setelah tutup buku pada akhir tahun 2016.



prospek bisnis 2017

prospek ekonomi 2017 dan bisnis Para ekonom, termasuk Bank Indonesia dan

Program Laku Pandai yang dicanangkan oleh BI dan OJK pada Kuartal I 2015 memberikan peluang kepada bank-bank, termasuk BTPN Syariah, dalam memperluas akses keuangan untuk segmen mass market. Tahun 2016 merupakan tahun pertama BTPN Syariah melakukan roll-out BTPN Wow! iB, layanan keuangan inklusif yang disuguhkan khusus bagi segmen masyarakat prasejahtera. Meneruskan proses transformasi untuk keuangan inklusif, BTPN Syariah akan terus mengembangkan produk dan layanan di tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan segmen Tunas Usaha Rakyat.

lembaga ekonomi internasional, memiliki konsensus yang hampir sama, yakni pada tahun 2017 perekonomian Indonesia akan berada dikisaran 5,1-5,5%, sementara perekonomian global diprakirakan akan tumbuh pada kisaran 3,2%. Realisasi belanja Pemerintah melalui pembangunan berbagai proyek infrastruktur dasar dan kembali naiknya permintaan domestik akan menjadi faktor utama pendukung kinerja perekonomian Indonesia di tahun mendatang. Sekalipun menghadapi risiko ketidakpastian dari ketidakjelasan kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat dibawah presiden terpilih, berlanjutnya kenaikan suku bunga The Fed dan pemilu di beberapa negara utama Eropa seperti Jerman dan Perancis, mulai stabilnya perekonomian China dan Jepang, serta berlanjutnya pertumbuhan perekonomian India diyakini akan lebih berdampak terhadap Indonesia. Naiknya harga komoditas primer pertambangan dan perkebunan akan membuat neraca perdagangan Indonesia semakin menguat dan mendukung penguatan nilai tukar. Kondisi ini dan inflasi yang diprakirakan relatif terjaga sesuai dengan proyeksi Pemerintah, membuat Bank Indonesia, memiliki ruang untuk menurunkan kembali suku bunga rujukan, sehingga memberi ruang semakin membaiknya likuiditas perbankan. Dengan kondisi makro-ekonomi yang terus membaik tersebut diperkirakan membuat berbagai sektor ekonomi, seperti sektor infrastruktur, industri jasa-jasa, transportasi dan pergudangan, telekomunikasi, dan jasa keuangan akan kembali tumbuh. Sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi juga diperkirakan akan tumbuh lebih baik. Terlebih setelah Pemerintah pada bulan November 2016 meresmikan pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin


67

langsung oleh Presiden RI, dengan unsur-unsur pendukung terderi dari lembaga negara seperti Menko Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian BUMN, Kementerian UMKM, OJK, BI, LPS dan MUI. Peran utama KNKS ini adalah mensinergikan kebijakan antar otoritas yang berwenang bersama stakeholders lainnya agar lembaga perbankan dan keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang secara optimal dan mempunyai daya saing untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Lembaga sejenis KNKT ini lazim dibentuk guna mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah, sebagaimana diterapkan di Malaysia melalui The Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) maupun di Inggris, melalui Islamic Finance Task Force (IFTF). Pasar keuangan syariah di Malaysia kini berkembang dengan pesat dan menjadi pemain global yang diperhitungkan. Selain itu, dari sisi regulasi moneter, pada tahun 2017 Bank Indonesia akan segera memperkenalkan sistem Giro Wajib Minimum (GWM) Averaging, sehingga diharapkan transaksi antar bank akan semakin aktif, gejolak suku bunga dapat lebih terkendali, dan transmisi kebijakan moneter semakin kuat. Berdasarkan seluruh kondisi tersebut dan didukung dengan perbaikan kondisi usaha yang terus diupayakan melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, kredit perbankan dan pembiayaan lainnya diperkirakan tumbuh lebih besar, berkisar antara 10%-12% di tahun 2016, naik dari realisasi kredit yang hanya tumbuh 8%-9% di tahun 2016. Sementara perbankan syariah, diyakini akan tumbuh lebih baik lagi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016, apalagi jika KNKS dapat menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya.

prioritas BTPN Syariah di tahun 2017 BTPN Syariah di tahun 2017 akan melakukan beberapa langkah strategis (Key Strategic Initiatives) sejalan dengan visi dan misinya untuk menjadi Bank Syariah terbaik untuk Keuangan Inklusif. Seiring dengan telah berjalannya roll-out BTPN Wow! iB sebagai langkah pengembangan produk dan layanan untuk segmen Tunas Usaha Rakyat dalam program transformasi, BTPN Syariah akan fokus untuk terus melanjutkan proses roll-out BTPN Wow! iB kepada seluruh nasabah. Produk dan aktifitas baru terkait BTPN Wow! iB juga akan mulai dikembangkan seperti produk pembiayaan mikro, asuransi mikro, layanan transaksi E-Money maupun penambahan fitur pembayaran kepada pihak ketiga melalui BTPN Wow! iB. Selain itu, BTPN Syariah juga akan mengembangkan bisnis dan produk baru untuk memperluas akses layanan perbankan kepada nasabah mass market. Pengembangan bisnis baru tentunya masih difokuskan di segmen mass market sejalan dengan visi dan misi Bank yaitu keuangan inklusif. Berbagai aspek dalam rangka mendukung pengembangan produk berbasis branchless banking yang fokus pada segmen mass market ini tentunya perlu didukung oleh sistem TI yang mumpuni, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta sistem manajemen beserta fungsi Quality Assurance (QA) dan control yang berjalan dengan efisien. Beberapa pengembangan di sistem operasi juga dilakukan yang meliputi pengembangan layanan elektronik perbankan berupa layanan ATM, EDC dan Mobile Banking, dan re-engineering terhadap proses operasional sehingga dapat memangkas alur proses menjadi lebih efisien melalui digitalisasi proses, serta mendukung efisiensi proses pelayanan transaksi kepada nasabah.


68

Kecakapan perempuan dalam mengelola keuangan akan menciptakan generasi yang cerdas dan keluarga yang sejahtera.


analisa dan pembahasan manajemen tinjauan usaha 69

tinjauan

usaha Di tahun 2016 BTPN Syariah telah berhasil meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi Bank dengan dukungan sistem teknologi informasi terintegrasi. Menyusul telah dimulainya roll-out aplikasi BTPN Wow! iB, dan tersedianya Agen Laku Pandai dengan jumlah memadai, Bank terus akan mengoptimalisasikan penggunaan dan fitur dari BTPN Wow! iB yang tersedia dalam rangka meningkatkan perannya sebagai Bank inklusi keuangan terbaik untuk masyarakat prasejahtera produktif

kegiatan di tahun 2016 Sebagai wujud komitment untuk meningkatkan kiprah di industri perbankan syariah dan misinya dalam membawa perubahan bagi hidup keluarga prasejahtera, BTPN Syariah terus berupaya meningkatkan kinerja Bank diikuti upaya peningkatan kualitas layanan maupun pengembangan produk yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.



Sebagai bagian dari realisasi implementasi strategi korporasi setelah pada tahun 2015 meningkatkan modal dan menjadi bank di kategori BUKU 2, BTPN Syariah melanjutkan upaya penguatan lini bisnis, peningkatan jaringan infrastruktur, pengembangan produk dan sumber daya manusia di 2016. Keempat aspek tersebut menjadi program transformasi di 2016 untuk mewujudkan satu platform yang terintegrasi dari sisi sistem operasional, karyawan dan nasabah agar terwujudnya percepatan layanan keuangan inklusif untuk masyarakat prasejahtera. Melanjutkan program peningkatan jaringan kantor yang telah diimplementasikan di 2015, BTPN Syariah terus melanjutkan upaya-upaya dalam penyempurnaan berbagai proses dan infrastruktur dengan melakukan perampingan berbagai sistem dan prosedur untuk mendukung efisiensi operasional dalam mengoptimalkan infrastruktur teknologi elektronik perbankan. Di tahun 2016, BTPN Syariah telah mengembangkan jaringan Kantor Fungsional Operasional (KFO) menjadi 122 KFO untuk memperluas pelayanan ke segmen mikro atau mass market. Pengembangan jaringan kantor KFO yang menyebar ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses operasional dalam melayani segmen mikro. Selain itu, di akhir 2016, BTPN Syariah sudah mengembangkan jaringan ATM di beberapa kantor cabang. Diharapkan pengembangan jaringan ATM ini mampu meningkatkan akses layanan kepada nasabah lebih baik lagi.

pengembangan layanan BTPN Wow! iB (Laku Pandai) Seiring dengan program pemerintah Laku Pandai yang telah mulai digalakkan pada kuartal I 2015 serta sejalan dengan izin yang diperoleh dari OJK sebagai bank penyelenggara Laku Pandai, Bank mengimplementasikan layanan keuangan inklusif untuk mass market ini dengan meluncurkan produk perbankan berbasis online, BTPN Wow! iB. Sejak resminya dilakukan roll out BTPN Wow! iB pada Agustus 2016, telah tercatat 1,4 juta nasabah segmen Tunas Usaha Rakyat yang berhasil terkonversi menggunakan layanan ini dan mengakuisisi lebih dari 121 ribu agen sampai akhir 2016. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat segmen mikro yang cukup tinggi terhadap literasi keuangan dan kemajuan teknologi untuk memperbaiki taraf hidup mereka dari tingkat prasejahtera ke sejahtera. Selain itu, dengan adanya agen yang diakuisisi dari nasabah segmen TUR, nasabah BTPN Wow! iB dapat dengan mudah melakukan transaksi perbankan melalui agen seperti pembukaan rekening, transfer maupun setor atau tarik uang tunai layaknya transaksi di kantor cabang sehingga akses keuangan yang mereka dapati menjadi lebih mudah lagi. Untuk mendukung BTPN Wow! iB agar berjalan dengan optimal, Bank terus melakukan peningkatan layanan dengan melakukan leveraging pengembangan infrastruktur, proses operasional dan agen dengan bank induk (BTPN).


71

Ibu Aeng Khaeriah Agen BTPN Wow! & Nasabah Pembiayaan Sentra Tegal Amprok, Sepatan Timur, Tangerang

pengembangan produk unggulan program paket masa depan Program Paket Masa Depan, berupa pembiayaan

Empat pilar utama Paket Masa Depan (PMD): 1. Paket Keuangan 5 (lima) Tahun

untuk kebutuhan membangun ataupun

usaha bagi komunitas desa, hingga tahun 2016

mengembangkan usaha produktif yang

masih merupakan produk unggulan dari BTPN

dikembalikan dalam bentuk angsuran dua

Syariah. Paket ini disertai program pemberdayaan

mingguan. Nasabah juga memperoleh manfaat

(Daya) untuk meningkatkan kemampuan usaha

tambahan, yaitu asuransi jiwa untuk nasabah

serta empat karakter kunci, yaitu: Berani

dan suami, tabungan, pembebasan angsuran

Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling

pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Setelah 3 siklus,

Bantu (BDKS).

nasabah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan perbaikan rumah

Kokohnya fondasi Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah didasari oleh empat pilar

Nasabah diberikan bantuan modal usaha

dan pendidikan anak.

utama. Dengan empat pilar ini BTPN Syariah

2. Program Daya

memantapkan posisinya di industri perbankan

syariah nasional sebagai integrator ekonomi, dengan menyediakan layanan perbankan kepada para nasabah, termasuk yang sebelumnya tidak pernah memiliki akses ke layanan perbankan.

Program berkelanjutan yang terukur dengan mengintegrasikan misi bisnis dan misi sosial dalam tiga pilar utama pelatihan, yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha, dan Daya Tumbuh Komunitas, sehingga membuat nasabah dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuannya.



3. Sistem Keanggotaan “Sentra”

pendanaan

Sentra merupakan komunitas nasabah yang

1. Tabungan Citra iB

terdiri dari minimal 1 (satu) grup dan maksimal

5 (lima) grup, di mana setiap grup terdiri dari

perjanjian bagi hasil (akad mudharabah

rata-rata 5 (lima) orang yang anggotanya dipilih

mutlaqah), Nasabah memperoleh

sendiri oleh nasabah. Sistem keanggotaan

kemudahan untuk bertransaksi di seluruh

ini sangat penting dilakukan sehingga

cabang BTPN Syariah, bebas biaya

dapat mendukung perilaku unggul untuk saling membantu. 4. Pembina Sentra

Ujung tombak untuk melakukan pembinaan

administrasi bulanan. 2. Taseto Premium iB

bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini

adalah para Pembina Sentra. Tidak hanya

memberikan keleluasaan dalam melakukan

modal usaha, pembinaan juga diperlukan

penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya

untuk menggali serta mewujudkan mimpi berusaha, disiplin, kerja keras, serta saling bantu. Mayoritas Pembina Sentra BTPN

Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian

kepada keluarga prasejahtera produktif

nasabah serta membangun karakter berani

Dapat dibuka dengan setoran minimal, melalui

administrasi bulanan(*). 3. Deposito Berjangka iB

Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah

Syariah adalah wanita yang terlatih dengan

mutlaqah) antara Bank (mudharib) dengan

mengedepankan perilaku jujur, sopan, dan

nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal)

disiplin. Mereka tidak hanya lulusan S1, tetapi

dengan jangka waktu yang bervariasi mulai

juga lulusan SMA, D1, dan D3.

dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, dan

produk dan layanan

24 bulan.

BTPN Syariah meningkatkan layanan perbankan

4. Taseto Mapan iB

melalui dua produk utama yang ditawarkan, yaitu

pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan

yang memberikan imbal hasil kompetitif dengan

memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk

berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka

menyimpan uangnya melalui KC BTPN Syariah

waktu, berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad

ataupun KC BTPN Sinaya melalui kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB). Nasabah diberikan ragam pilihan produk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan

mudharabah mutlaqah). 5. Giro iB

untuk bertransaksi menggunakan Cek/

Premium iB, Deposito Berjangka iB, Taseto Mapan kepada keluarga prasejahtera produktif melalui produk pembiayaan Paket Masa Depan iB.

Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah

Nasabah, yang meliputi: Tabungan Citra iB, Taseto iB dan Giro iB, dan sepenuhnya akan disalurkan

Sarana menabung untuk mewujudkan rencana,

Bilyet Giro. 6. Tabungan BTPN Wow! iB

Produk tabungan yang dikemas dengan fasilitas electronic banking yang dapat diakses melalui telepon genggam/seluler/

(*) Syarat dan ketentuan berlaku.


73

model bisnis pembiayaan Paket Keuangan Untuk Usaha

Program Berkelanjutan Daya

Solusi Keuangan dalam satu paket: • Modal Usaha: 25 kali angsuran, 2 mingguan • Gratis Asuransi Jiwa • Tabungan

Solusi Keuangan dalam satu paket: • Daya Sehat Sejahtera • Daya Tumbuh Usaha • Daya Tumbuh Komunitas

Manfaat Masa Depan: • Modal usaha naik maksimal 100% setiap naik siklus • Setelah tahun ke 3: Pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan

Paket Keuangan 5 Tahun

4 Perilaku Unggul:

Sistem Keanggotaan

Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu

Sistem Keanggotaan • 5 Nasabah per Grup, diseleksi oleh nasabah • Organisasi formal, pertemuan 2 minggu sekali • Tabungan Wajib • Tanggung Renteng

Pembina Sentra

Pembina Sentra • Pembina Sentra terlatih, menjadi teladan perilaku: - Jujur - Sopan - Disiplin • Menjadi fasilitator untuk Program Daya



handphone (HP) berjenis Global System for

PMD merupakan produk syariah dengan akad

Mobile Communication (GSM). Melalui produk

wakalah wal murabahah. Pembiayaan murabahah

yang fokus pada layanan keuangan inklusif

meliputi pembiayaan untuk pembelian barang

ini, nasabah dapat memiliki kemudahan

modal usaha baru bagi nasabah yang sama sekali

bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian

belum memiliki usaha, atau barang pendukung

pulsa, transfer dana bertransaksi setor tunai

usaha bagi nasabah yang baru membangun

dan tarik tunai yang dapat dilakukan di

usaha. Pembelian barang diwakilkan kepada

Agen yang ditunjuk atau di Kantor Cabang

nasabah dengan perjanjian wakalah, yang

BTPN Syariah.

menjelaskan rincian barang yang akan dibeli

pembiayaan 1. Paket Masa Depan (PMD) iB

Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu.

pendekatan tunas usaha rakyat Sampai akhir tahun 2016, BTPN Syariah tetap fokus pada pengembangan bisnis di segmen mass market, khususnya keluarga prasejahtera, atau yang disebut juga segmen Tunas Usaha Rakyat. Fokus ini diwujudkan melalui produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang telah melayani lebih dari 2,5 juta nasabah dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5 triliun.

berikut harganya. Selanjutnya, nasabah wajib membayar pembiayaan pembelian barang berikut margin yang ditetapkan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Nasabah yang memperoleh pembiayaan PMD, secara otomatis memperoleh asuransi jiwa dan santunan apabila suami meninggal, dibukakan rekening tabungan untuk memacu disiplin nasabah agar menabung secara rutin, dan program pelatihan Daya yang mencakup pengelolaan keuangan praktis, kewirausahaan, dan kesehatan. Seiring dengan perkembangan usaha nasabah, besarnya pembiayaan dapat terus ditingkatkan melalui siklus lanjutan dimana dalam tahap ini empat karakter utama yang dibangun, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu (BDKS) sangat menentukan. Nasabah yang disiplin hadir dan rutin mengangsur pembiayaan diberikan kesempatan memperoleh pembiayaan maksimum dua kali lipat dari siklus sebelumnya. Lebih dari itu, setelah siklus ketiga, nasabah dapat menerima pembiayaan untuk renovasi rumah dan dana pendidikan.


75

tahapan calon nasabah PMD 1

Pre Marketing Untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta skema

2

Proses Seleksi Nasabah Survei dan wawancara

pembiayaan yang akan dilakukan kepada nasabah

3

Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) Ditujukan agar calon nasabah mengerti dan memahami PMD

4

5

Besarnya sesuai

Tahap

dengan pengajuan

pendampingan,

kebutuhan

meliputi: PRS,

modal usaha dan

Monitoring Usaha,

hasil evaluasi

dan Surprise visit

Pencairan Pembiayaan

BTPN Syariah

Dalam penerapan nilai-nilai BDKS diharapkan

• Mini Meeting.

nasabah mampu mewujudkan mimpi mereka.

Berani Berusaha tercermin dengan adanya usaha

potensi dan kebutuhan ibu-ibu calon

dengan rutin datang ke Pertemuan Rutin Sentra

nasabah dengan membangun suasana

(PRS) dan membayar angsuran tepat waktu.

akrab untuk mencari sumber motivasi untuk

Kerja Keras dapat terlihat pada peningkatan pembiayaan. Sedangkan penerapan nilai Saling Bantu tampak dari adanya dana atau penggunaan

Pertemuan dengan nasabah untuk memperkenalkan diri dan produk, menggali

yang yang dibangun nasabah. Disiplin ditunjukkan

tabungan, pemasukan usaha dan pagu (plafond)

Pengelolaan Nasabah

mewujudkan mimpi. • Projection Meeting.

Pertemuan formal dengan calon nasabah untuk

dana solidaritas.

menggali mimpi di rumah salah satu calon

Untuk memperoleh pembiayaan, maka

tujuan serta aturan Paket Masa Depan.

calon nasabah PMD akan melalui beberapa

nasabah, dan menjelaskan secara lengkap

tahapan berikut:

Tahap 2: Proses Seleksi Nasabah

Tahap 1: Pre Marketing

Dalam tahapan ini terdiri atas survei dan

• Silaturrahim dengan aparat (SDA).

Tahapan perkenalan kepada tokoh- tokoh formal/informal untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta skema pembiayaan yang akan

wawancara yang bertujuan untuk mengetahui karakter dan keinginan calon nasabah (wanita yang berusaha) dalam membangun atau meningkatkan usahanya.

dilakukan kepada nasabah.



Tahap 3: Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) Pelatihan Dasar Keangggotaan (PDK) ditujukan agar calon nasabah mengerti dan memahami apa dan bagaimana PMD, dan dengan sukarela mengikuti dan menerima peraturan sebagai bentuk kedisiplinan. PDK dilakukan selama lima hari berturut-turut. Tahap 4: Pencairan Pembiayaan Pencairan pembiayaan besarnya sesuai dengan pengajuan kebutuhan modal usaha dan hasil

penting untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam pengiriman data dari daerah ke kantor pusat sehingga dapat terjaga integritasnya. Didukung oleh pengembangan sistem yang memungkinkan pengiriman data secara online, kontrol, efisiensi, dan pelayanan Bank kepada nasabah dapat terus ditingkatkan. Dengan lokasi operasional BTPN Syariah yang luas demi melayani lebih dari 2,4 juta nasabah mass market sampai ke pelosok, pengembangan infrastruktur ini membutuhkan nilai investasi yang

evaluasi dari BTPN Syariah.

cukup besar baik di bidang TI maupun sumber

Tahap 5: Pengelolaan Nasabah

dalam jumlah banyak, tetapi juga terampil,

Tahap ini merupakan tahap pendampingan, meliputi: PRS, Monitoring Usaha, dan

daya manusia. Tenaga kerja tak hanya dibutuhkan berstamina tinggi, dan memiliki idealisme dalam memberdayakan keluarga prasejahtera. Kedua

Surprise Visit.

hal ini senantiasa menjadi kekuatan sekaligus

tantangan pengembangan segmen tunas usaha rakyat

Melalui implementasi Program Transformasi,

Mempertimbangkan dinamika ekonomi dan pasar

efisiensi dengan menginisiasi pengembangan

keuangan global 2016, kendala keterbatasan

produk, pendanaan dan pencatatan transaksi

infrastruktur dan sumber daya manusia masih

perbankan berbasis teknologi informasi, mobile

menjadi tantangan terbesar bagi bisnis Bank.

banking. Produk pembiayaan dinamakan

Melayani segmen keluarga prasejahtera produktif

BTPN Wow! iB, yang sejalan dengan sistem

sangat berbeda dengan melayani segmen

pemasaran dan layanan perbankan tanpa cabang

lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi

untuk keuangan inklusif, atau akrab disebut

juga unik.

Laku Pandai. Sementara Prospera adalah sistem

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan komunikasi di daerah-daerah terpencil dimana Tim Mobile Marketing Sharia (MMS) Bank bermobilisasi melayani nasabah. Oleh karena itu, jaringan kantor berupa KFO yang berlokasi di kabupaten sangat


tantangan yang siginifikan bagi Bank.

BTPN Syariah berupaya mengatasi tantangan

penyaluran dan pencatatan kondisi pendanaan yang dikembangkan secara bersamaan. Bank menargetkan kedua sistim aplikasi tersebut dapat segera terintegrasi, sehingga pencatatan dan pembukuan transaksi dapat berlangsung pada H-0 agar kegiatan operasional bank lebih efektif dan efisien.

77

Dalam rangka mengembangkan jaringan pemasaran keuangan inklusif untuk masyarakat prasejahtera di pedesaan, Bank juga telah merekrut serta melatih Agen Laku Pandai, yang akan memungkinkan Bank memperluas pasar. Bank juga telah memperbaiki sistim pengelolaan Kantor Fungsional Operasional (KFO) agar seluruh sistim operasi berjalan dengan lebih efisien. Hingga saat ini, penghimpunan dana berbasis syariah masih menjadi tantangan bagi pelaku perbankan syariah nasional. Selain karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi, baik dengan bank konvensional maupun bank syariah lain, pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih terbatas. Untuk itulah, BTPN Syariah tetap menjalin kerja sama dengan bank induk BTPN melalui kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB), dalam menggalang penghimpunan dana pihak ketiga berbasis syariah melalui channel/outlet BTPN, sebagai alternatif lain dari penggalangan dana dari sumber dana mass market, dari nasabah prasejahtera produktif.

sekilas tentang PPI PPI merupakan perangkat pengukuran tingkat kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Grameen Foundation, untuk digunakan oleh organisasi dan entitas bisnis yang memiliki misi untuk melayani masyarakat prasejahtera. Pengukuran dengan standar PPI dilakukan secara statistik dan mudah untuk digunakan. Dengan perangkat ini, suatu organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi nasabah yang kemungkinan besar tergolong sebagai masyarakat prasejahtera. PPI bersifat spesifik terhadap negara penggunanya. Untuk saat ini, Indonesia menggunakan versi PPI yang mengacu kepada Survei Sosio-Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2010, yang diperbaharui oleh Mark Schreiner seorang pengembang standar PPI dari Microfinance Risk Management L.L.C. (sumber: www.progressoutofpoverty.org/country/ indonesia).

Progress out of Poverty Index® (PPI®) BTPN Syariah 2016 Sesuai dengan visi bank BTPN Syariah, “menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”, maka manajemen memutuskan untuk menggunakan alat ukur yang telah diakui secara internasional, yaitu Progress out of Poverty Index® (PPI®). Indeks ini sebagai salah satu upaya pengukuran terjadinya perubahan kesejahteraan Nasabah.



PPI di BTPN Syariah

laporan PPI BTPN Syariah 2016

Manajemen BTPN Syariah telah menyadari

Analisa data PPI dituangkan dalam 2 jenis laporan,

pentingnya kebutuhan akan perangkat ukur untuk

yaitu Poverty Outreach Report (POR) dan Poverty

menilai kesejahteraan nasabah sejak masih berupa

Movement Report (PMR). Pendekatan yang

Unit Usaha Syariah (UUS) di BTPN, karenanya

digunakan dalam analisa data bersifat normal dan

pada tahun 2011 UUS BTPN mengundang tim

universal yaitu:

dari Grameen Foundation untuk mengadakan

• Persentase nasabah prasejahtera diasumsikan

sosialisasi dan pelatihan PPI bagi karyawan

tersebar merata di seluruh portofolio nasabah

dan manajemen. Pada tahun 2016, BTPN Syariah

BTPN Syariah. • Jumlah nasional masyarakat prasejahtera

kembali mendapatkan sertifikasi dari

didapat dari hasil perkalian jumlah rumah

MicroFinanza Rating Srl untuk proses koleksi data

tangga dalam 1 provinsi dengan angka tingkat

PPI untuk tingkat Advanced, yang menunjukkan

kemiskinan (poverty rate) yang dikeluarkan

bahwa BTPN Syariah telah memiliki proses koleksi

oleh Biro Pusat Statistik (BPS) melalui

data PPI yang sangat baik, sesuai dengan standar

SUSENAS 2010.

yang ditetapkan oleh Grameen Foundation.

I. Poverty Outreach Report (POR) 2016

POR merupakan salah satu bentuk laporan PPI yang bertujuan untuk menganalisa jangkauan pelayanan terhadap masyarakat prasejahtera. Acuan pengelompokan masyarakat prasejahtera yang digunakan adalah: 1. National Poverty Line (NPL) yang merupakan standar kemiskinan nasional Indonesia. 2. Total expense below $1.25/day (total pengeluaran di bawah $1.25/hari). 3. Total expense below $2.5/day (total pengeluaran di bawah $2.50/hari)

Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, maka BTPN Syariah telah memiliki kompetensi yang cukup dalam proses koleksi dan analisa data PPI.


(Sumber: PPI scorecard dan lookup table untuk Indonesia yang diambil dari www.progressoutofpoverty.org/country/ indonesia).

79

Terdapat 3 aspek penting dalam analisa POR,

disimpulkan bahwa:

a. Konsentrasi yang menunjukkan rasio

• BTPN Syariah telah melayani nasabah pra/

nasabah prasejahtera yang dilayani terhadap

cukup sejahtera, dimana 59,2% nasabah

seluruh nasabah yang terdapat pada

dari seluruh portofolio pembiayaan berada

portofolio pembiayaan BTPN Syariah.

pada acuan dengan total pengeluaran

b. Skala yang merupakan indikator sebaran

di bawah $2.50/hari. Hal ini mendekati cerminan kondisi nasional Indonesia sebesar

pelayanan BTPN Syariah dalam suatu

67,1%. Artinya, betul bahwa BTPN Syariah

wilayah tertentu.

telah menyasar nasabah prasejahtera.

c. Penetrasi yang mengindikasikan tingkat

• BTPN Syariah telah hadir di wilayah-

jangkauan BTPN Syariah dalam melayani

wilayah yang memiliki jumlah masyarakat

masyarakat prasejahtera dalam suatu

prasejahtera yang tinggi. Hal ini dibuktikan,

wilayah tertentu.

Berdasarkan grafik di samping, dapat

yaitu:

bahwa dari 10 provinsi dengan jumlah

Berikut adalah gambaran Poverty Outreach

masyarakat prasejahtera tertinggi

Report 2016*):

(masyarakat prasejahtera di 10 provinsi

% living below poverty line

ini sebesar 74,5%* dari total masyarakat prasejahtera di Indonesia), BTPN Syariah

67,1%

telah hadir pada 9 di antaranya, seperti

59,2%

Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

14,1%

Secara keseluruhan BTPN Syariah telah

7,3%

hadir dan melayani Nasabah di 21 provinsi di Indonesia.

10.1%

4,7%

Below NPL

Below $1.25/day

*) Sumber: Table Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2016 www.bps.go.id).

Below $2.50/day

BTPNS Clients Poverty Rates Indonesia Poverty Rates

*) Data dari 354.208 Nasabah baru



II. Poverty Movement Report (PMR) 2016

Produk pembiayaan Paket Masa Depan diberikan secara berkelanjutan, dimana nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada siklus pertama dapat melanjutkan pembiayaan ke siklus-siklus berikutnya. Penilaian perubahan tingkat kesejahteraan Nasabah dari siklus 1 ke siklus-siklus berikutnya dilakukan dalam analisa Poverty Movement Report (PMR), dimana pergerakan kesejahteraan nasabah dapat diamati dari perubahan tingkat konsentrasi masyarakat prasejahtera dari siklus ke siklus.

Berikut adalah gambaran Poverty Movement Report 2016*):

nasional - siklus 1, 2 & 3 64,7% 63,1% 60,9%

9,6% 8,6% 6,4%

7,6%

5,7% 4,9%

Below NPL

Siklus 1

Siklus 2

Below $1.25/day

Below $2.50/day

Siklus 3

*) Data dari 81.034 Nasabah

Dari grafik di atas dapat diamati adanya penurunan tingkat konsentrasi nasabah prasejahtera dengan pengeluaran di bawah $2.50/hari, dari semula 64,7% pada siklus 1 menjadi 60,9% pada siklus ke3. Hal ini merupakan indikator yang sangat baik karena mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan nasabah secara berkelanjutan pada setiap siklus pembiayaan. Peningkatan kesejahteraan ini didukung oleh berbagai faktor, dan pembiayaan dari BTPN Syariah merupakan salah satunya.


81

rencana pengembangan di tahun 2017

Produk dan layanan terkait BTPN Wow! iB

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi

E-Money, asuransi mikro, pengembangan fitur

nasional, raihan kinerja, perkembangan POR dan PMR di tahun 2016, BTPN Syariah telah menetapkan beberapa target dan rencana pengembangan di tahun 2017. Sesuai dengan visi dan misinya, ke depan, BTPN Syariah akan terus fokus pada segmen mass market. Pilihan ini dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, potensi pasar yang sangat besar. Kedua, jumlah pemain skala kecil yang banyak dan dengan besaran pangsa pasar yang rendah. Ketiga, penetrasi pasar yang relatif rendah, sehingga ada banyak kebutuhan pembiayaan yang

seperti produk pembiayaan, ketersambungan pembayaran lainnya kepada pihak ketiga juga akan terus dikembangkan sebagai bagian peningkatan layanan BTPN Wow! iB kepada nasabah. Selain itu Bank juga akan melakukan penyempurnaan proses bisnis dan operasional dengan mengoptimalisasi infrastruktur keagenan BTPN Wow! iB. Pengembangan bisnis dan produk baru lainnya juga akan terus dikembangkan sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan nasabah di segmen mikro. Pengembangan produk pembiayaan mikro

belum terlayani.

individual di segmen mikro akan kita kembangkan

Untuk periode selanjutnya, Bank terus melanjutkan

Rakyat yang sudah menyelesaikan pembiayaannya

fokus untuk memaksimalkan peningkatan infrastruktur guna mendukung kegiatan operasional Bank berjalan dengan efisien.

dengan target market dari nasabah Tunas Usaha maupun pengusaha mikro di sekitar komunitas Tunas Usaha Rakyat.

Salah satunya, BTPN Syariah berencana akan merelokasi Kantor Pusatnya di Menara BTPN dengan tujuan agar memudahkan koordinasi dengan bank induk sehingga menjadi efektif dan lebih efisien. Bank juga akan terus melanjutkan fokusnya untuk mengembangkan layanan BTPN Wow! iB (Laku Pandai) dengan terus menjual produk tabungan BTPN Wow! iB kepada nasabah di segmen Tunas Usaha Rakyat maupun komunitas di sekitarnya. Seiring dengan pertumbuhan nasabah BTPN Wow! iB, Bank juga akan memperluas jumlah agen dalam melayani nasabah BTPN Wow! iB.


82

Ibu Sulastri, Nasabah Pembiayaan Sentra Dayah Daboh Two, Banda Aceh


analisa dan pembahasan manajemen tinjauan operasional 83

tinjauan

operasional Sepanjang tahun 2016, BTPN Syariah telah menyelesaikan penyusunan job competency, merancang Blueprint dan Road Map Human Capital Development. Kami juga terus merealisasikan program perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan untuk mendukung pencapaian misi dan visi Bank. sumber daya manusia Bagi BTPN Syariah, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset paling berharga, hasil investasi Bank yang paling penting yang akan mendukung pertumbuhan bisnis dan pencapaian visi Bank yang berfokus pada nasabah keuangan inklusif. Oleh karenanya kami mengelola SDM dengan bijak dan cermat, memastikan ketersediaannya sesuai perkembangan organisasi, mengembangkan kompetensinya, menilai kinerja sesuai standar praktik terbaik dan memenuhi kebutuhannya sesuai kinerja dan kemampuan perusahaan.



pencapaian penting 2016 Sebagai bagian dari pelaksanaan Program Transformasi, yakni upaya memperkuat fondasi operasional berbasis online untuk mendukung pertumbuhan usaha, di tahun 2016, Bank mencatatkan berbagai pencapaian penting di bidang pengelolaan SDM. Bank telah menyelesaikan penyusunan Blueprint dan Roadmap HC untuk periode 2016-2020. Hal ini sangat penting agar program-program HC bisa dilaksanakan dengan terarah dan terintegrasi dengan tujuan-tujuan strategik perusahaan. Blueprint tersebut telah dilengkapi dengan Competency Model yang juga telah diselesaikan. Competency Model ini akan digunakan sebagai dasar dalam menjalankan program

Dengan menggunakan competency model yang telah disusun, karyawan akan memiliki program pengembangan secara individual yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga secara agregat kapabilitas organisasi juga akan meningkat, namun dengan biaya yang lebih efisien.

pengembangan SDM. Dengan menggunakan competency model ini, karyawan akan memiliki program pengembangan secara individual yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga secara agregat kapabilitas organisasi juga akan meningkat, namun dengan biaya yang jauh lebih efisien. Dari sisi Industrial Relations, Peraturan Perusahaan untuk periode 2016-2018 telah mendapatkan pengesahan dari Kemenakertrans. Dokumen ini sangat penting untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pihak Perusahaan dan Karyawan. Dilain pihak, karyawan kini juga dapat lebih berkonsentrasi menjalankan tugas-tugasnya mengingat hak-haknya telah lebih terjamin dengan pengesahan dokumen tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, Bank juga telah menyelesaikan kajian terhadap System HC yang akan digunakan untuk mengintegrasikan seluruh program-program terkait HC agar kedepan, karyawan mendapatkan nilai kemanfaatan yang lebih tinggi dari implementasi HC Management System yang akan mulai di terapkan di tahun mendatang. Melanjutkan fungsi dukungan bagi pertumbuhan usaha yang telah dijalankan, Bank melanjutkan program rekrutmen dan pembinaan tim MMS, sehingga kebutuhan bisnis akan Pembina Sentra (PS), telah berhasil dipenuhi dengan baik. Secara umum setiap Wisma memiliki jumlah PS yang optimal untuk menjalankan operasional bisnis.


85

Tidak hanya melayani transaksi keuangan, karyawan BTPN Syariah menjadi Pembina dan Pelatih dalam membangun karakter utama nasabah keuangan inklusif.

Di tahun 2016 jumlah Mobile Marketing Sharia

Induction TUR yang diperuntukkan bagi karyawan

(MMS) baru bertambah 56 unit, Bank melanjutkan

baru yang berhubungan langsung dengan

kegiatan rekrutmen, pelatihan karyawan baru,

nasabah, pada level yang lebih tinggi setiap leader

serta kegiatan assessment untuk mendapatkan

dipersiapkan untuk bisa menjalankan fungsinya,

calon-calon pemimpin MMS. Proses rekrutmen

beberapa pelatihan seperti Meraih Sukses

kini dilakukan dengan melibatkan Manager

Manager Sentra (MS), Pembina MMS (PM), Quality

Sentra dan proses on boarding dimulai dengan

Assurance Manager (QAM), Operation Supervisor

PS baru tinggal di wisma terlebih dahulu, guna

(OS), Branch Operational Manager (BOM),

meningkatkan job fit mereka.

Personal Banker Manager (PBM), Business Coach

Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia, sepanjang tahun 2016 Bank telah menyelenggarakan berbagai program pengembangan bagi para karyawan MMS, yakni karyawan yang bertugas di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan nasabah, seperti program

(BC), dan Expert Coaching sebagai lanjutan dari Program Meraih Sukses. Untuk mempertahankan motivasi dan memastikan setiap karyawan dalam keadaan yang nyaman, disiapkan workshop Life Design bagi Pembina Sentra (PS), Manager Sentra (MS) dan Pembina MMS (MS). Karyawan yang bertugas di kantor pusat, disiapkan pelatihanpelatihan terkait program pengembangan individu selain program terkait teknikal dan pelatihan wajib (mandatory training), seperti Sertifikasi Manajemen Risiko dan Pelatihan Dasar Perbankan



Syariah. Bank juga tetap melanjutkan Program Sekolahku untuk engagement karyawan PS. Program-program pelatihan tersebut

grafik demografi karyawan BTPN Syariah berdasarkan lokasi

dilakukan dengan mengacu kepada hasil-hasil analisis pada competency model tersebut

4,4% 5,2%

diatas. Selain program pengembangan

9,3%

yang dilakukan baik secara internal dan eksternal Bank tetap melanjutkan Program Sekolahku yang saat ini sudah berlangsung

81,1%

angkatan kedua.

profil karyawan Sepanjang tahun 2016 BTPN Syariah merekrut sekitar 4.700 karyawan, karena adanya kebutuhan baru akibat meningkatnya kebutuhan bisnis, dan juga untuk menggantikan karyawan yang keluar.

Kantor Pusat KCS KFO Wisma

Sesuai profil karyawan BTPN Syariah, sebanyak 92,5% adalah perempuan karena terkait dengan pekerjaan di lapangan yakni memberikan layanan kepada sesama

berdasarkan jenis kelamin

perempuan di sentra-sentra nasabah, sehingga kondisi kesamaan gender ini tidak

7,5%

menjadi halangan, dan bahkan berdampak positif dalam proses interaksi bisnis. Dari sisi komposisi usia, 65% dari total karyawan Bank berusia 18 hingga 25 tahun, 44% dengan pendidikan SMA sederajat dan

92,5%

D1-D3 sebanyak 11%. Kondisi ini sesuai dengan keunikan Bank, yakni memberikan kesempatan kepada mereka yang berusia muda dan lulusan SMA untuk berkarir dan

Laki-laki

mengembangkan diri menjadi bankir di

Perempuan

BTPN Syariah.


87

berdasarkan usia 7,8%

berdasarkan lama bekerja 12,7%

16,0%

27,2%

7,8% 8,7%

48,0% 22,8%

49,0%

≤ 20 Tahun

< 3 Bulan

21-25 Tahun

3 - < 6 Bulan

26-30 Tahun

6 - < 1 Tahun

> 30 Tahun

1 - < 2 Tahun ≥ 2 Tahun

berdasarkan status

berdasarkan pendidikan

51,8%

43,7% 45,6%

47,7% 0,4%

10,7%

Permanen

SMA & Sederajat

Masa Percobaan

D1 - D3

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)

S1 - S2

Catatan: Jumlah karyawan termasuk Pengurus, Komisaris, Komite Independen & DPS (12 Orang)



prioritas 2017 Sebagai kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2016, untuk tahun 2017, Bank bertekad mendukung proses transformasi bisnis dan organisasi di BTPN Syariah dengan memastikan sumber daya manusia yang berkarakter, berkompetensi dan berkeahlian selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Struktur dan sistem kerja akan diperbaiki dan dikembangkan agar lebih efisien dan efektif serta fokus mencapai target bisnis eksisting maupun target bisnis baru di 2017. Sistem Informasi HC terus dikembangkan dengan strategi two streams sesuai nature of work, visi HC dan bisnis BTPN Syariah. Stream pertama, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan BTPN Syariah akan sistem Human Capital yang terintegrasi untuk karyawan Non MMS (Kantor Pusat, Kantor Cabang, KFO). Adapun stream kedua untuk karyawan MMS, dibangun guna memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di MMS yang tersebar di seluruh Indonesia. Program pelatihan dan pengembangan dirancang lebih terstruktur bertujuan memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan saat ini (filling the gap), sekaligus bertujuan mempersiapkan future leaders dan new talents secara bertahap. Program ini akan mengacu pada model kompetensi yang telah ditetapkan oleh BTPN Syariah, lengkap dengan pelaksanaan assessment terhadap posisiposisi kunci untuk mengukur secara spesifik kompetensi dari karyawan, yang kemudian akan


menjadi panduan dalam program pengembangan karyawan. Pengembangan kompetensi karyawan akan diarahkan kepada pengembangan personal, manajemen dan bisnis, kepemimpinan serta kemampuan teknis fungsional. Program pelatihan juga akan diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan inisiatif-inisiatif baru seperti BTPN Wow! iB dan m-Prospera. Di sisi lain, Bank akan memberikan penghargaan dan imbal jasa (remunerasi) kepada karyawan berdasarkan kinerja, dengan tetap memperhatikan external competitiveness, internal equity, dan kemampuan perusahaan. Bank akan mengembangkan program untuk meningkatkan staff engagement dan menurunkan staff turnover di MMS. Program insentif yang telah diberikan kepada karyawan MMS akan terus dikaji secara berkala dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dan diselaraskan dengan peran yang diharapkan ke depan. Salary benchmarking akan dilakukan dengan lebih komprehensif untuk menjamin tingkat competitiveness posisi-posisi kunci dan talents organisasi. Program retention dan engagement karyawan penting untuk semakin digiatkan, termasuk mulai menjalankan program engagement baru, yaitu Umroh IbuKU. Seluruh program SDM tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan SDM sesuai kebutuhan untuk mendukung transformasi bisnis BTPN Syariah.

89

Cut Mulyana

Yollanda Dwilova

“Enam tahun bergabung dengan BTPN Syariah membawa banyak pengalaman dan pelajaran dalam hidup saya. Bagaimana tidak? Awal bergabung sebagai Pembina Sentra, tidak terpikir oleh saya sebelumnya untuk keluar masuk desa bertemu ibu-ibu prasejahtera untuk mengenalkan kenapa kita ada untuk mereka.

“Bagi kebanyakan orang, tugas seorang personal banker semata-mata hanya mencari nasabah sebanyak-banyaknya untuk mencapai target funding yang telah ditetapkan. Tapi saya mempunyai prinsip yang berbeda, bahwa tugas seorang personal banker lebih dari sekedar memperkenalkan produk ke calon nasabahnya.

Karyawan BTPN Syariah Divisi Pembiayaan

Ternyata setelah kenal dengan ibu-ibu ini, saya menemukan kegigihan berusaha pada diri mereka. Ini lah yang memacu semangat kerja saya. Sampai akhirnya saya diberi kepercayaan untuk memimpin teman-teman di lapangan selama dua tahun ini untuk meneruskan semangat kerja memberdayakan ibu-ibu prasejahtera di pedesaan. Rasa senang, haru, sekaligus senang mendapat banyak ilmu dan teman adalah hal yang belum tentu saya bisa dapatkan di tempat lain. Ini merupakan kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi saya.”

Karyawan BTPN Syariah Divisi Pendanaan

Ada amanah yang saya emban di setiap langkah saya setiap bertemu dengan mereka bahwa berapa pun jumlah dana yang mereka simpan bukan hanya memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga turut membantu masyarakat prasejahtera untuk meraih mimpinya. Inilah yang saya yakinkan ke setiap calon dan nasabah saya, bahwa setiap kebaikan yang kita berikan dan ikhlas kepada orang lain, maka kebaikan itu sendiri akan kembali kepada kita.”



operasional

Bank melakukan penataan jaringan Mobile Marketing Sharia (MMS) agar semakin efisien dan mengembangkan infrastruktur agar implementasi program Laku Pandai melalui layanan mobile banking BTPN Wow! iB dapat berkembang dengan baik sebagai wujud keberhasilan Program Transformasi.

efektif dan efisien melalui pendekatan teknologi terkini, dengan sekaligus meminimalisasi potensi risiko operasional.

pencapaian penting 2016 Pencapaian penting selama periode 2016 di bidang Operasional antara lain: • Mandapatkan Ijin Laku Pandai dengan mekanisme leveraging ke bank induk (BTPN) • Memulai implementasi layanan Laku Pandai • Menyelesaikan perijinan APMK (issuer Kartu ATM & Kartu Debit) • Menyelesaikan perijinan Mobile Banking • Melakukan penataan ulang jaringan Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional Operasional (KFO) dan Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO)

Kualitas layanan dan keunggulan proses operasional yang efisien dan efektif merupakan

dengan: -- Merelokasi 1 KC, 2 KCP, 1 KFO dan 1 KFNO

faktor yang penting bagi Bank agar mampu

-- Membuka 43 KFO dan 2 KFNO

bersaing di sektor perbankan Indonesia yang

-- Menutup (optimalisasi) : 1 KC, 1 KCP, dan

berjalan dinamis, apalagi bagi BTPN Syariah yang mengusung visi “menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”. Dengan memperhatikan luasnya area operasional, yang melingkupi seluruh wilayah pedesaan utama di Indonesia, banyaknya jumlah nasabah dan besarnya SDM di lapangan yang harus dipenuhi, maka Bank harus mengembangkan jaringan operasional yang tangguh agar dapat memberi layanan terbaik.

3 KFO • Melakukan penataan jaringan Mobile Marketing Sharia (MMS), yakni: membuka 56 MMS, relokasi 422 MMS dan 56 tutup, sehingga total tetap 1.850 MMS. • Peningkatan dan optimalisasi sinergi dengan bank induk, tidak terbatas pada Layanan Syariah Bank (LSB), Layanan Contact Center, dan Layanan Cash Management, namun juga mendukung realisasi BTPN Syariah sebagai

Oleh karenanya Tim Operasional Bank harus

Bank penyelenggara Laku Pandai dalam

mampu berperan aktif guna mendukung

produk BTPN Wow! iB.

pencapaian tujuan pengembangan tersebut dengan menyediakan pelayanan yang berkesinambungan, dan senantiasa berupaya memperkuat tim operasional menjadi tim yang kuat (robust) dan selalu mampu mengupayakan terobosan agar proses operasional menjadi lebih


• Memperkuat kontrol operasional & layanan nasabah pendanaan. • Melaksanakan beragam inisiatif perbaikan proses untuk tujuan efisiensi dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan sumber

91

Karyawan KFO Cimone. Sinergi yang kuat untuk melakukan pekerjaan selalu menciptakan hasil yang mengagumkan.

daya manusia agar mampu menjadi leader yang

• Efisiensi proses cash management dengan

handal dalam mendukung program perusahaan

terus mengupayakan penerapan layanan yang

khususnya dalam perannya sebagai business

bersifat less cash/cashless.

partner dan service provider.

prioritas 2017 Tim operasional akan terus melanjutkan upayaupaya yang telah dilakukan dan dipersiapkan pada periode sebelumnya, dimana untuk periode 2016-2018, akan difokuskan pada terobosan operasional yang mendukung pengembangan bisnis dengan mengoptimalkan pengembangan infrastruktur digital, meliputi: • Efisiensi Proses melalui mekanisme Business Process Outsourcing ataupun Leveraging • Simplifikasi proses akusisi, maintenance financing process, dan layanan TUR • Monitoring Budget secara disiplin dan terukur (Budget Driven) • Optimalisasi Network/jaringan kantor

• Penambahan layanan elektronik perbankan berupa layanan ATM, EDC dan Mobile Banking. • Re-engineering proses operasional dengan memangkas alur proses sehingga lebih efisien melalui digitalisasi proses menuju ke arah proses yang “paperless” dengan tetap memperhatikan legalitas dan ketentuan yang berlaku. • Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan tools/sistem operasional dan meningkatkan keamanan data Nasabah, seperti penggunaan mobile/ handheld device dalam memberikan layanan Bank kepada Nasabah. • Meningkatkan sinergi dengan bank induk untuk terus meningkatkan dukungan terhadap layanan tanpa kantor berbasis agen (branchless banking) guna mendukung efisiensi proses transaksi tunai pada layanan pembiayaan.



teknologi informasi

Di tahun 2016 Direktorat TI mengembangkan channel dan produk baru berbasis teknologi mobile untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memperluas jangkauan layanan BTPN Syariah dalam melayani nasabah secara real time on-line sebagai bagian dari Program Transformasi.

Pencapaian ini merupakan bagian dari Program Transformasi yang dicanangkan di awal tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan nasabah melalui otomasi proses bisnis Tunas Usaha Rakyat, digitalisasi proses operasional, dan integrasi antar sistem. Pengembangan solusi berbasis teknologi mobile menjadi pilihan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Direktorat TI berupaya melakukan inovasi bersama stakeholders dalam mengembangkan metodologi baru yang lebih “agile” dalam mendesain solusi yang dibutuhkan agar dapat diimplementasikan lebih cepat memenuhi kebutuhan bisnis bank. Termasuk di dalamnya adalah melakukan riset dan eksplorasi terhadap teknologi terkini.

pencapaian penting 2016 Direktorat TI memegang peran strategis dalam mensukseskan operasional bisnis BTPN Syariah, karena keberlangsungan bisnis Bank sangat bergantung pada keandalan solusi teknologi yang digunakan. Pada tahun 2016 Direktorat TI melanjutkan upaya mendukung bisnis Bank dengan menyediakan infrastuktur yang stabil dan konsisten dalam melayani lebih dari dua juta nasabah di seluruh penjuru nusantara. Tantangan utama yang dihadapi disebabkan oleh luasnya jangkauan layanan Bank yang tersebar sampai ke pelosok desa. Direktorat TI diharapkan dapat mengembangkan channel dan

BTPN Syariah fokus untuk memberikan layanan keuangan inklusif bagi nasabah prasejahtera di seluruh pelosok nusantara. Pelayanan yang baik kepada nasabah tidak terlepas dari dukungan keandalan teknologi informasi yang dikembangkan secara baik dan terencana. Untuk memenuhi kebutuhan itu, BTPN Syariah telah menetapkan rencana strategis teknologi informasi 2015-2018 yang diselaraskan dengan rencana pengembangan bisnis dan operasional Bank. Pada tahun 2016, Direktorat TI telah: 1. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur teknologi untuk memperluas jaringan

produk baru untuk memperluas jangkauan layanan

kantor Bank berupa:

BTPN Syariah kepada nasabah antara lain melalui

• Penambahan Kantor Fungsional Operasional

BTPN Wow! iB, Mobile Prospera, m-Banking, dan ATM.

(KFO) dan Kantor Fungsional NonOperasional (KFNO) guna mendukung perbaikan proses operasional pengelolaan transaksi di MMS secara online real-time.


93

Tim TI sedang melakukan fungsi kontrol pada sistem jaringan infrastruktur untuk memastikan kegiatan operasional di Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan KFO berjalan dengan baik

2. Menyelesaikan pengembangan aplikasi bisnis

6. Menyelesaikan pengembangan supporting

pembiayaan Tunas Usaha Rakyat, yang

system lainnya seperti: implementasi Enterprise

memungkinkan seluruh transaksi MMS dapat

Data Warehouse yang baru, pemutakhiran

dibukukan secara online real-time melalui KFO.

sistem pelaporan (Regulatory dan Reporting

3. Mengembangkan sistem m-Prospera (aplikasi bisnis TUR berbasis mobile) generasi pertama dan mengimplementasikan secara terbatas (piloting), yang merupakan basis menuju paperless/digitized process. 4. Menyelesaikan pengembangan layanan BTPN Wow! iB (Laku Pandai) dengan konsep leveraging dengan bank induk (BTPN) yang

Services), office automation yang menyediakan layanan e-mail, drop-box, dan instant messaging yang lebih baik, pengembangan sistem Human Resource, pengembangan internal portal, dan pengembangan MIS. 7. Pengembangan produk baru pembiayaan (Financing) pada Core Banking System. 8. Melaksanakan perpindahan ke lokasi

terintegrasi dengan sistem pembiayaan

data center baru yang didukung dengan

Tunas Usaha Rakyat.

fasilitas-fasilitas yang lebih baik untuk dapat

5. Menyelesaikan implementasi layanan

meningkatkan kualitas operasional TI.

perbankan elektronik (e-banking) dasar seperti layanan ATM dan Mobile Banking untuk melengkapi fitur produk pendanaan.



Direktorat TI juga memperkuat proses quality assurance terhadap proses-proses TI melalui penyelarasan dengan program quality assurance perusahaan

prioritas 2017 1. Melakukan pengembangan layanan Laku Pandai (BTPN Wow! iB) bersama bank induk untuk melengkapi kemampuan dan fitur layanan khusus yang dibutuhkan untuk melayani nasabah Tunas Usaha Rakyat. 2. Melanjutkan pengembangan m-Prospera (system business Tunas Usaha Rakyat) generasi kedua dengan menambahkan fitur-fitur baru untuk mendukung proses lean operation, process automation, dan mengintegrasikannya dengan sistem BTPN Wow! iB. 3. Mengembangkan solusi untuk Manajemen Keagenan Laku Pandai BTPN Wow! iB dan Manajemen Likuiditas Keagenan bersama bank induk. 4. Menyiapkan solusi teknologi yang dapat digunakan dalam melayani pangsa pasar baru individual financing seperti Financing Origination System, dan Scoring System. 5. Melanjutkan implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi 2015-2018 seperti: pengembangan sistem pengelolaan informasi nasabah (Single CIF), pengembangan platform Analytics, Pengembangan sistem Human Capital, dan perbaikan proses tata kelola TI.


95

Indra Gunawan

Karyawan BTPN Syariah Divisi IT Operation, Infrastructure & Service Delivery

“Semangat kerja bagi saya itu adalah bagaimana kita membawa manfaat ke masyarakat dengan buah karya yang kita hasilkan. Sebagai pekerja TI, saya tidak hanya memastikan sistem TI yang berjalan sehari-hari berjalan optimal dalam menunjang kegiatan operasional di Kantor Pusat, KC, dan KFO. Tapi juga bagaimana sistem TI yang dikembangkan mampu merambah, membawa perubahan pola hidup dan ekonomi di masyarakat prasejahtera. Karena semakin mereka melek teknologi dan memanfaatkannya untuk kegiatan usaha mereka, semakin mudah mereka berusaha, dan semakin mereka berdaya. Prinsip kerja ini lah yang saya tanam di pribadi saya sehari-hari dalam bekerja.”



manajemen risiko

BTPN Syariah telah mengimplementasikan manajemen risiko dengan sangat baik melalui serangkaian teknik, ketentuan dan perangkat dalam proses identiﬁkasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian serta dengan mitigasi risiko yang berkualitas. Profil risiko Bank di akhir tahun 2016 adalah 2 (Low to Moderate) serta Bank memiliki rasio modal yang sangat memadai untuk menyerap kemungkinan risiko Bank sekaligus mendukung pengembangan bisnis lainnya.

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan, BTPN Syariah berupaya mengelola risikorisiko yang dihadapi melalui implementasi risk management strategy sehingga seluruh risiko dari kegiatan operasional tersebut dapat dikendalikan dalam kisaran tingkat risiko yang dapat diterima. Proses pengelolaan risiko sebagai implementasi dari risk management strategy tersebut dijalankan melalui serangkaian teknik, ketentuan dan perangkat dalam proses identiﬁkasi, pengukuran, pengawasan dan pengendalian serta dengan mitigasi risiko yang berkualitas. Penerapan Manajemen Risiko di BTPN Syariah berpedoman pada Peraturan OJK No. 65/ POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang “Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup empat kegiatan, yakni: 1) pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; 2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penerapan Manajemen Risiko BTPN Syariah juga berpedoman pada dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision.


97

1. Struktur Organisasi Pelaksana Manajemen Risiko BTPN Syariah Komite Tata Kelola Terintegrasi RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Dewan Pengawas Syariah

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris

Komite Audit ALCO Direktur Utama

SKAI

Komite Manajemen Risiko Komite Pengarah Teknologi Informasi Komite Human Capital

Komite Bisnis

Wakil Direktur Utama membawahkan fungsi Operasional dan Bisnis (Wewenang dan ruang lingkup jabatan tertuang dalam surat keputusan)

*

Wakil Direktur Utama *

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko **

Direktur Teknologi dan Informasi

Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko

**


Direktur Bisnis

2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

melakukan pengawasan melalui rapat Direksi

secara periodik.

dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan

Dewan Komisaris yang dibantu oleh para anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Renumerasi dan Nominasi,

pengawasan terkait penerapan prinsip syariah

melakukan pengawasan melalui rapat Dewan

baik melalui rapat dengan manajemen terkait

Komisaris dan rapat komite-komite terkait yang

maupun dengan melakukan kunjungan

dilakukan secara berkala.

Direksi dengan dibantu oleh anggota-anggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, dan Komite Human Capital, serta masukan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK),

Dewan Pengawas Syariah melakukan

langsung ke lapangan.

Selama tahun 2016, sejumlah rapat telah dilakukan dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil rapatrapat tersebut telah didokumentasikan dengan baik, dan dilakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil keputusan rapat.



3. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko

proses: penilaian profil risiko, penilaian

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan

kecukupan modal atau Internal Capital

prosedur yang memadai untuk menjadi dasar

Adequacy Assessment Process (ICAAP), dan

dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara

penilaian Risk Based Bank Rating (RBBR).

lain namun tidak terbatas pada: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan,

Peringkat komposit tingkat kesehatan Bank

Likuiditas, dan Kebijakan Pengelolaan Risiko

(RBBR) pada bulan Desember 2016 adalah 2

Operasional. Di samping itu, Bank mengkaji

(Low to Moderate). Peringkat ini merupakan

ulang kebijakan dan prosedur yang ada untuk

komposit dari beberapa penilaian antara lain:

memastikan kesesuaian dengan peraturan

Profil Risiko, Good Corporate Governance,

regulator, peraturan internal, dan kondisi yang ada. Limit manajemen risiko terdokumentasi dengan

Rentabilitas,dan Permodalan.

mencerminkan peningkatan year on year

dokumen resmi lainnya.

sebesar 3,9%.

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

signifikan terhadap perhitungan rasio kecukupan modal Bank.

0,1% dari ATMR Risiko Operasional, sedangkan

yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas,

portfolio pembiayaan berkualitas rendah pada

risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi,

posisi yang sama berjumlah Rp150,5 miliar atau

risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko imbal kegiatan usaha yang dijalankan, BTPN Syariah belum terekspos oleh risiko investasi.

Pada posisi Desember 2016, kerugian operasional Bank adalah Rp2,8 miliar atau

pengendalian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko,

hasil dan risiko investasi. Saat ini, mengingat

ATMR Risiko Operasional untuk tahun 2016 sebesar Rp2,1 triliun, berdampak cukup

Proses manajemen risiko dijalankan oleh BTPN Syariah dengan cara melakukan

Rasio kecukupan modal Bank pada posisi Desember 2016 adalah 23,8%, yang

baik, di dalam rencana bisnis Bank maupun 4. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pada posisi Desember 2016 peringkat profil risiko Bank adalah 2 (Low to Moderate).

Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan

Pengukuran dilakukan antara lain melalui

3,61% dari ATMR Risiko Kredit.

Hal ini menunjukkan Bank mengelola bisnisnya dengan baik, memiliki ketahanan permodalan yang cukup kuat untuk dapat mengatai potensi risiko yang ada, sekaligus memiliki ruang yang cukup untuk mengalihkan permodalan tersebut untuk mengembangkan bisnis lainnya.


99

Sikap Disiplin pada nasabah tercermin dengan datang rutin ke Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan membayar angsuran dengan tepat waktu. Nasabah Pembiayaan, Sentra Berkat Usaha Namosain Alak, Nusa Tenggara Timur, Kupang.

Bank melakukan pengawasan likuiditas dan

pasar mengacu pada ketentuan regulator,

mengimplementasikan Process, Risk & Control

termasuk di dalamnya adalah memberikan

dan Risk Grading Matrix untuk mengidentifikasi

market update secara berkala kepada pihak

dan mengukur potensi risiko operasional

terkait. Bank menjaga beberapa indikator

pada setiap aktifitas yang terdapat di unit

likuiditas dan pasar, antara lain: Rasio

kerjanya. Bank juga telah menatakelolakan dan

pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR)

menganalisa seluruh kejadian risiko (risk & loss

yang berada pada 92,75%; Top 25 deposan

event) yang terjadi menggunakan Operational

terbesar pada kisaran 35,02%; Liquidity

Risk Management System (ORMS).

Coverage Ratio berada pada kisaran 132,78%; Ketahanan likuiditas Bank untuk menghadapi

Bank melakukan pelatihan risk awareness dan

baik dan juga utilisasi counterparty limit yang

fraud awareness kepada seluruh karyawan

terjaga dengan baik.

untuk membina kesadaran akan pentingnya

Bank juga melakukan stress test terintegrasi untuk melihat dampak perburukan kondisi makro ekonomi terhadap kesehatan portofolio, profitabilitas, likuiditas, dan ketahanan permodalan Bank.

Untuk mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional, secara berkala

kondisi krisis juga menunjukkan kondisi yang

Bank telah menyusun dan

pengelolaan risiko pada setiap unit kerja.

Bank juga telah memiliki Business Continuity Management dan Contigency Funding Plan untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat. Pada bulan September 2016, Bank telah melakukan pemindahan Data Center ke lokasi baru (Menara BTPN), dimana sebelum dilakukannya pemindahan tersebut,



serangkaian Disaster Recovery Testing

Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan

telah dilakukan untuk memastikan proses

disiplin praktik pengendalian risiko. Saat ini

pemindahan tersebut tidak berdampak

QA telah mendampingi sebagian besar unit

signifikan terhadap kegiatan operasional Bank.

kerja pada masing-masing Direktorat di dalam

Bank memiliki sumber daya manusia yang

melaksanakan aktifitas operasionalnya.

cukup, baik dari segi kuantitas maupun

Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko

kualitas, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

(SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)

Bank telah memiliki rencana pengelolaan dan

sebagai lini kedua, melakukan pendefinisian

pengembangan SDM. Secara berkala Bank

dan pemeliharaan metodologi pengelolaan

memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk

risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko,

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi

kebijakan dan prosedur, serta melakukan

SDM yang dimiliki. Bank memberikan

koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko

pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan

secara menyeluruh.

pengetahuan dan kompetensi SDM

yang dimiliki.

Ketiga, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai lini ketiga, yang bertugas memastikan

5. Sistem Pengendalian Intern

secara independen bahwa semua risiko

residual telah dikelola sesuai dengan toleransi

Bank menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan

risiko yang disetujui. Hasil pengawasan

dalam pengendalian internal. Pertama, unit

ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan

kerja Quality Assurance (QA) membantu

Komisaris dan telah ditindaklanjuti sebagai

satuan kerja/unit kerja bisnis dan support

upaya perbaikan kinerja Bank.

bagan 3 prinsip pengendalian internal Risk Monitoring & Audit Committees

Board of Director

1st Line of Defense

2nd Line of Defense

3 rd Line of Defense

Line Management Control (PUK)

Risk Management

Internal Audit (SKAI)

Quality Assurance (QA)

Compliance


101

pengelolaan terhadap 10 jenis risiko

tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk,

1. Risiko Kredit

sistem, dan aktivitas/proses Bank yang

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan

baru berikut perubahannya, pengembangan

nasabah atau pihak lain dalam memenuhi

sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/

kewajiban kepada Bank sesuai dengan

mekanisme kontrol, serta secara terus-

perjanjian yang disepakati.

menerus dilakukan pengukuran atas paparan

Dalam menyalurkan pembiayaan, Bank

risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam

menerapkan prinsip kehati-hatian antara lain dengan melakukan analisa kelayakan prospek bisnis dan kemampuan bayar nasabah. 2. Risiko Pasar

menerapkan mekanisme kontrol. 4. Risiko Likuiditas

yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus

neraca dan rekening administratif akibat

kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang

perubahan harga pasar, antara lain risiko

dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas

berupa perubahan nilai dari aset yang dapat meliputi antara lain risiko suku bunga acuan

dan kondisi keuangan Bank.

apabila terjadi penarikan dana oleh para

tukar. Untuk saat ini Bank hanya terekspos

deposan. Bank juga memiliki kontijensi

pada risiko pasar terkait Benchmark Rate Risk

pendanaan likuiditas, sebagai bagian

Banking Book (BRRBB), karena Bank tidak

pengendalian risiko likuiditas khususnya pada

memiliki portofolio dalam mata uang asing dan

saat kondisi krisis. Di samping itu, Bank telah

tidak melakukan aktivitas trading. Pengukuran

menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR)

dan pemantauan BRRBB dilakukan dengan ekonomis secara berkala. 3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, serta Pengendalian Risiko.

Bank memperhatikan kecukupan likuiditas dengan memiliki aset likuid yang memadai

(benchmark interest rate risk) dan risiko nilai

pendekatan pendapatan dan pendekatan nilai

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi

diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan

Basel III. 5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Bank telah melakukan beberapa tindakan dalam rangka mengelola risiko hukum, antara lain: Bank memastikan bahwa klausul-klausul dalam setiap perikatan/perjanjian cukup untuk mengamankan posisi Bank, Bank melakukan pemantauan terhadap perjanjian-perjanjian yang akan jatuh tempo serta melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, dan Bank memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian ini.



6. Risiko Stratejik

8. Risiko Reputasi

Risiko Stratejik adalah risiko akibat

Risiko Reputasi adalah risiko akibat

ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau

menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder

pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap

kegagalan dalam mengantisipasi perubahan

Bank. Bank memberikan tanggapan/respons

lingkungan bisnis.

terhadap keluhan nasabah dalam batas waktu

Bank melakukan pemantauan pencapaian

sesuai dengan ketentuan dari regulator. Atas kejadian yang dapat berdampak bagi reputasi

yang dibandingkan dengan target yang telah

Bank, Bank melakukan tindakan perbaikan

ditetapkan di dalam Rencana Bisnis Bank

agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari.

secara berkala, sehingga apabila dirasakan terdapat suatu target yang mungkin tidak

9. Risiko Imbal Hasil

dapat dicapai sebelum akhir tahun, maka

Bank dapat segera menentukan strategi agar pencapaian dapat sesuai dengan target.

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi

7. Risiko Kepatuhan

perubahan tingkat imbal hasil yang diterima

Bank dari penyaluran dana, yang dapat

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur yang merupakan dasar bagi Bank dalam menjalankan aktivitas, Bank memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penyampaian laporan kepada regulator, unit Kerja Kepatuhan membantu mengingatkan kepada unit kerja yang wajib mengirimkan laporan serta memantau bahwa laporan tersebut disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan.


mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Dalam menentukan tingkat imbal hasil yang akan diberikan kepada nasabah, Bank memperhatikan beberapa faktor seperti imbal hasil yang diperoleh Bank dari kegiatan pembiayaan, tingkat bunga yang diberikan oleh bank umum konvensional, dan imbal hasil yang diberikan oleh bank umum syariah.

103

Karyawan MMS Plumbon, Cirebon.

10. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing ataupun metode profit and loss sharing.

Untuk saat ini, Bank belum memiliki risiko investasi, karena kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam pembiayaan adalah berdasarkan akad murabahah.


104

Ibu Yuanita Rohali, Nasabah Pendanaan, sedang berbagi inspirasi melalui program Daya dengan nasabah-nasabah Sentra Cipari Lembur, Cikupa, Tangerang.

105

daya



lima k eu

ni

ka

n

BT

PNS

Satu-satunya bank yang

memprioritaskan pada pemberdayaan wanita. Pemberdayaan perempuan merupakan salah wujud konkrit BTPN Syariah dalam mendukung program keuangan inklusif dan mewujudkan mimpi masyarakat prasejahtera untuk meraih kehidupan yang lebih baik.


107

Berkunjung dan memberikan apresiasi secara langsung terhadap hasil karya nasabah adalah kebiasaan yang mulai terbangun di BTPN Syariah. Ibu Ratih Rachmawaty mengenakan batik hasil karya Nasabah Pembiayaan Komunitas Batik Trusmi, Cirebon.


108

Diki, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan melalui Sahabat Daya Universitas.


daya 109

Sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan untuk tumbuh, BTPN Syariah turut memperhatikan aspek-aspek non finansial yang akan mendukung kinerja dan keberlanjutan usaha nasabah prasejahtera. Melalui program Daya, nasabah berkesempatan mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mengenai kesehatan, berusaha dan berkomunitas.

tentang daya Daya adalah misi sosial BTPN Syariah yang menjadi Unique Value Proposition dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Pelaksanaan program Daya dilakukan sepanjang tahun dan diwujudkan dalam 3 Pilar yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas.


daya 110

3 pilar daya

menabung dan diarahkan untuk memanfaatkan

Daya Sehat Sejahtera mencakup program-

Mengingat pemahaman mayoritas nasabah

program yang mendorong pola hidup sehat

bagi para nasabah dan keluarga mereka. Salah satunya adalah program Kader Kesehatan yang telah dirintis bersama dengan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam program ini, nasabah yang terpilih sebagai Kader Kesehatan mendapatkan amanah untuk membimbing nasabah dan keluarga di lingkungan sekitar sentra untuk hidup sehat. Selain itu sebagai inisiatif baru di tahun 2016, Daya telah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk mengembangkan modul “Pola Asuh Anak”. Hal ini merupakan tindak lanjut BTPN Syariah setelah mendapatkan masukan untuk penambahan materi yang nasabah ingin pahami lebih lanjut. Daya Tumbuh Usaha meliputi program-program

fasilitas Laku Pandai seperti BTPN Wow! iB. prasejahtera untuk menggunakan teknologi telepon genggam untuk transaksi perbankan masih sangat minim, aktifitas pemberdayaan difokuskan untuk membangun rasa percaya diri nasabah dalam menggunakan telepon genggam untuk Laku Pandai. Daya Tumbuh Komunitas bertujuan untuk

memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang seragam untuk bersama melakukan aktifitas yang menunjang akses ke pasar potensial. Program pendampingan ini juga mensosialisasikan tips kebersihan sederhana untuk mendorong pola hidup sehat.

sahabat daya

pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan,

Melengkapi 3 Pilar Daya, Sahabat Daya

baik dalam berusaha maupun perilaku sehari-

merupakan program relawan yang membuka

hari agar mimpi nasabah lebih cepat terwujud.

kesempatan bagi pihak internal maupun eksternal

Di tahun 2016, program Daya dikembangkan

untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan

sedemikian rupa untuk menunjang kegiatan yang

di BTPN Syariah. Melalui program ini, setiap

berkaitan dengan Laku Pandai dalam upaya

orang berkesempatan untuk berbagi dan

keuangan inklusif. Pengembangan modul telah

berinteraksi langsung dengan nasabah sehingga

dilakukan di dalam pilar ini dan diimplementasikan

turut berperan aktif dalam menumbuhkan

dalam bentuk edukasi pengelolaan keuangan

jutaan rakyat Indonesia.

dan menabung. Melalui modul “Pentingnya Menabung”, nasabah mendapatkan tips praktis

Upaya untuk bekerja sama dengan pihak akademisi sebagai Sahabat Daya telah dirintis di 2016 melalui program Sahabat Daya Universitas. Bersama dengan Universitas Trisakti dan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara,


111

Melalui Pilar Daya Sehat Sejahtera, nasabah mendapatkan pembinaan tentang pola hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang disampaikan secara spesifik dan unik lewat Program Kader Kesehatan.

program pemberdayaan dikembangkan dalam bidang kesehatan di mana mahasiswa Fakultas Kedokteran berpartisipasi menjadi Sahabat Daya Universitas. Aktivitas Sahabat Daya dengan Universitas Brawijaya dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi dalam bentuk program pendampingan terkait bidang pengembangan usaha. Di tahun 2016, seluruh Direksi BTPN Syariah dan beberapa karyawan BTPN Syariah juga telah berpartisipasi sebagai Sahabat Daya dengan berbagi kiat-kiat sukses dalam berusaha dan mensosialisasikan tips kesehatan. Selain itu, karyawan BTPN Syariah juga berkesempatan untuk menjadi Sahabat Daya dalam kegiatan pemasaran produk-produk nasabah dalam acara Selendang Mayang dan Bunga Rampai.


112

Bapak Wagino, Ketua BKKBN Jawa Tengah meninjau langsung usaha ibu-ibu kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang juga merupakan nasabah pembiayaan BTPN Syariah (Program Kemitraan).

113

tata kelola perusahaan



lima k eu

ni

k

an

BT

PNS

Satu-satunya bank yang

memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank. Sebagai bagian dari komitmen dalam pengembangan karyawan dan pengelolaan talenta karyawan, BTPN Syariah terus memberikan kesempatan kerja kepada para lulusan SMA,D1, dan D3 untuk masuk ke dalam jenjang karir perbankan.


115

Bekerja sama dengan beberapa sekolah dalam proses perekrutan memberi kesempatan untuk memperoleh kandidat yang berkualitas dalam membina nasabah keuangan inklusif. Bapak Gatot Adhi Prasetyo mengenakan batik hasil karya Nasabah Pembiayaan Komunitas Batik Trusmi, Cirebon.


116

Siti Ihda Hudia, Pembina Sentra, MMS Kuta Baro, Banda Aceh sedang bercengkerama dengan keluarga nasabah.


tata kelola perusahaan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan 117

laporan

pelaksanaan tata kelola perusahaan Tahun 2016, BTPN Syariah telah menempuh langkah-langkah dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik

laporan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance – “GCG”) Dengan perkembangan industri perbankan yang diikuti dengan perkembangan usaha perbankan yang semakin kompleks, menyebabkan meningkatnya risiko bisnis bank. Untuk itulah proses implementansi GCG di industri perbankan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam menghadapi tantangan dan risiko yang semakin bervariasi. Selama tahun 2016, BTPN Syariah telah menempuh langkah-langkah dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.



BTPN Syariah secara konsisten melakukan

mengacu kepada Standar Fungsi Audit Intern

kajian dan pengkinian infrastruktur dokumentasi

Bank, Piagam Internal Audit dan Rencana Audit

diantaranya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Tahunan 2016. Hasil Audit dibahas secara berkala

(GCG Policy), Kebijakan Pengelolaan Pengamanan

dengan Direksi dan Komite Audit dan secara

Informasi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi

rutin melaporkan rangkuman hasil audit kepada

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas

Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui

Syariah, Komite setingkat Dewan Komisaris dan

Komite Audit.

Komite setingkat Direksi, SK Hirarki, pelaksanaan Induction Program bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait tata kelola perusahaan, sosialisasi Kode Etik Perusahaan serta refreshment Kode Etik yang dilaksanakan secara rutin kepada seluruh Karyawan.

Implementasi pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian pada bidang Manajemen Risiko telah ditempuh BTPN Syariah secara berkesinambungan dengan meningkatkan penerapan Manajemen Risiko internal dan berkoordinasi menerapkan Manajemen Risiko

Pengkajian dokumentasi internal dilakukan pula

Terintegrasi eksternal dengan bank induk

terhadap seluruh Kebijakan dan Prosedur yang

sebagai bentuk tindak lanjut Bank dalam

ada di bank untuk memastikan kesesuaian dengan

penerapan manajemen risko terintegrasi dalam

regulasi yang berlaku, peraturan internal dan

Konglomerasi Keuangan.

kondisi yang ada.

Organ Bank dipandang telah melaksanakan

Secara berkelanjutan BTPN Syariah berkomitmen

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam

untuk menekan jumlah pelanggaran (fraud) melalui

bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris

program sosialisasi secara rutin dan ketersediaan

dan Dewan Pengawas Syariah didukung oleh

portal “JAGA” melalui media alamat email

Komite setingkat Dewan Komisaris. Direksi

jaga@ mail.btpnsyariah.com untuk menampung

telah melaksanakan fungsi manajemen

pengaduan lewat saluran telepon (021) 300 26 400

didukung oleh Komite setingkat Direksi. Dewan

(ext. 83553 dan 86470) serta 0878-8999 7494

Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

(SMS only). Selama tahun 2016, terdapat

melakukan rapat rutin korporasi, yang dilakukan

233 jumlah pengaduan dimana seluruhnya

sesuai ketentuan tata kelola perusahaan yang

telah ditindaklanjuti.

berlaku, didokumentasikan dengan baik dan

Internal Audit BTPN Syariah sebagai direktorat independen yang bertanggung jawab secara

dilakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil keputusan rapat.

langsung kepada Direktur Utama dan secara

Dipandang dari sisi kecukupan proses identifikasi,

fungsional kepada Komite Audit, telah berhasil

pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

melaksanakan seluruh rencana dan program

serta sistem informasi manajemen risiko, BTPNS

audit selama tahun 2016 dan hasil audit telah

Syariah telah memenuhi kecukupan proses,

dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

diantaranya Bank memiliki rasio kecukupan

perbaikan dari sisi kebijakan manajemen,

modal yang baik. Bank juga menggunakan sistem

proses bisnis dan operasional, kelengkapan

Operational Risk Management System (ORMS)

infrastruktur dan prosedur, maupun pengelolaan

dalam mendukung pengawasan dan pengendalian

SDM. Internal Audit merekomendasikan langkah-

risiko operasional dimana seluruh kejadian risiko

langkah perbaikan terhadap seluruh unit dengan

dicatat, ditatakelolakan dan dilakukan analisa

metode baik pengawasan dan konsultasi, dengan

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang sama dikemudian hari.


119

Bank menerapkan sistem pengendalian intern melalui Unit Kerja Quality Assurance (QA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

kebijakan tata kelola perusahaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Kebijakan GCG) adalah Kebijakan Utama di BTPN Syariah. Bank berkomitmen menerapkan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan di setiap

Organ Perseroan 1. Pemegang Saham; 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kontrol Internal 1. Manajemen Risiko; 2. Kepatuhan; 3. Audit Intern dan Ekstern;

jenjang organisasi.

4. Perlindungan Konsumen Sektor

Tahun 2016, BTPN Syariah telah melakukan kajian,

5. Batas Maksimum Penyaluran Dana;

pengkinian dan penyempurnaan atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada bulan Oktober 2016. Sesuai Kebijakan GCG, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan

Jasa Keuangan; 6. Corporate Governance Officer (CGO); 7. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Kompensasi 1. Prinsip dan Struktur. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

seluruh Karyawan telah melaksanakan prinsip-

1. Prinsip Utama;

prinsip Tata Kelola Perusahaan dan tidak terdapat

2. Juru Bicara;

pelanggaran yang bersifat material terhadap

3. Kebijakan dan Prosedur Transparansi dan

peraturan yang berlaku. Kebijakan GCG mencangkup: Prinsip GCG Perusahaan 1. Asas Umum; 2. Nilai-Nilai dan Kode Etik;

Keterbukaan Informasi; 4. Pelaporan Dalam Rangka Transparansi dan Keterbukaan Informasi; 5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekretaris Perusahaan

3. Pelaporan Pelaksanaan GCG; 4. Pelaporan Manajemen; 5. Pelaporan kepada bank induk. Strategi 1. Rencana Bisnis; 2. Key Strategic Initiatives; 3. Risk Appetite.



perwujudan tata kelola perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik

BTPN Syariah telah menyelenggarakan Rapat

di seluruh jenjang organisasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku tetap menjadi komitmen BTPN Syariah selama tahun 2016. Implementasi GCG sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi; 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi; 3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern dan Manajemen Risiko; 4. Penerapan fungsi Kepatuhan; 5. Pelaksanaan pemilihan Audit Eksternal, pelaksanaan Audit Intern; 6. Penyusunan Rencana Bisnis dan Key Strategic Initiative BTPN Syariah; 7. Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan non keuangan BTPN Syariah.


Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali. RUPS BTPN Syariah dihadiri oleh Notaris Publik sebagai pihak independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan penyusunan risalah rapat. Proses pelaksanaan RUPST dan RUPSLB tahun 2016 di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dan diatur dalam tata tertib RUPS yang disampaikan kepada Para Pemegang Saham. Bahwa setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Pimpinan Rapat sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan untuk setiap agenda rapat.

121

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTPN Syariah menyelenggarakan RUPST pada tanggal 2 Mei 2016, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi. no

akta

perihal

mata acara

keputusan rapat

1.

Akta No. 01 tanggal 2 Mei 2016 dibuat oleh Notaris & PPAT Ashoya Ratam, SH., Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan

RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”

Agenda Pertama dari Rapat:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Rapat.

Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-122015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network) sesuai dengan laporannya tertanggal 26-2-2016 (dua puluh enam Pebruari dua ribu enam belas) nomor A160226019/DC2/ALB/2016, yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015 (dua ribu lima belas). 3. Memberikan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.



no

akta

perihal

mata acara

keputusan rapat

Agenda Kedua dari Rapat:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan setelah pajak pendapatan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-122015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas) seluruhnya sebesar Rp169.206.407.569,- (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam juta empat ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3112-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas)

a. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-122015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), Perseroan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham; b. Sejumlah Rp7.794.324.858,- (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan Rupiah) disisihkan sebagai tambahan cadangan, sehingga total cadangan Perseroan yang sekarang menjadi berjumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah); c. Sisa laba bersih sejumlah Rp161.412.082.711,- (seratus enam puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sebelas Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan.

Agenda Ketiga dari Rapat: Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut


Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: a. KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan; b. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional; c. Merujuk POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan Induk.

123

no

akta

perihal

mata acara

keputusan rapat

Agenda Keempat dari Rapat:

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan kepada para anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta besarnya jumlah total bonus untuk para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas), serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji/honorarium dan tunjangan serta bonus bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;

Penetapan mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, serta honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan Nomor MOM.001/ RNC/IV/2016 tanggal 6-4-2016 (enam April dua ribu enam belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/IV/2016 tanggal 6-4-2016 (enam April dua ribu enam belas), menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), serta besarnya bonus anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2016 (dua ribu enam belas), seluruhnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,(empat miliar delapan ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.



no

akta

perihal

mata acara

keputusan rapat

Agenda Kelima dari Rapat:

Menyetujui pengangkatan kembali Kyai Haji Doktorandus Amidhan dan Kyai Haji Ahmad Cholil Ridwan, License selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016. Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Sahan Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua: Kyai Haji Doktorandus Amidhan. Anggota: Kyai Haji Ahmad Cholil Ridwan. 2.


PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”


Menyatakan kembali sebagian keputusan yang telah diambil dalam Rapat, khususnya Agenda Kelima dari Rapat termuat dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH tertanggal 2-52016 (dua Mei dua ribu enam belas) nomor 01.

- Menyetujui pengangkatan kembali Kyai Haji Doktorandus AMIDHAN dan Kyai Haji Ahmad Cholil Ridwan, License (yang masing-masing identitasnya akan di uraikan di bawah ini) selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. - Bahwa masa jabatan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. - Sehingga susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut: Ketua: Kyai Haji Doktorandus Amidhan. Anggota: Kyai Haji Ahmad Cholil Ridwan.

125

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTPN Syariah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 2 Mei 2016, yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi. no

akta

perihal

mata acara

keputusan rapat

1.


RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”

Agenda Satu-satunya dari Rapat:

Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang pada lampiran Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada sebelum Rapat, yaitu Pasal 2, Pasal 4 ayat (2) dan (4), Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 11 ayat (6) dan (12), Pasal 12 ayat (7) dan (17) dan Pasal 13 ayat (7) dari Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No 20 tanggal 11 Mei 2016 dibuat oleh Notaris & PPAT Ashoya Ratam, SH., Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH”

Menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tertanggal 2-5-2016 (dua Mei dua ribu enam belas) nomo 02 yaitu sebagai berikut:

Keterangan pasal-pasal yang mengalami penyesuaian sebagai berikut:

Dalam agenda satu-satunya dari Rapat:

- Rapat Direksi (Pasal 12)

2.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

“Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Jangka Waktu Berdirinya Perseroan (Pasal 2); - Modal (Pasal 4) - Surat Saham dan Pengganti Surat Saham (Pasal 6) - Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 8) - Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 11) - Pengunduran Diri Dewan Komisaris (Pasal 13) Dengan detil sebagaimana tertuang dalam Akta No. 20 tanggal 11 Mei 2016.

Menyetujui perubahan ketentuan AD Perseroan sebagaimana tertuang pada lampiran Perubahan AD PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada sebelum Rapat, yaitu: - Pasal 2 - Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) - Pasal 6 ayat (4) - Pasal 8 ayat (5) - Pasal 11 ayat (6) dan (12) - Pasal 12 ayat (7) dan (17) - Pasal 13 ayat (7) dari AD Perseroan.



dewan komisaris dan direksi Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test/F&PT) oleh Otoritas Jasa Keuangan per posisi 31 Desember 2016.

dewan komisaris Dewan Komisaris berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan.

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum; dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangundangan yang berlaku. 5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya; 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. Pelanggaran Peraturan perundangundangan dibidang keuangan dan perbankan dan; b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 9. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.


127

pembentukan komite-komite

8. Rapat

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

9. Benturan Kepentingan

Komisaris BTPN Syariah, maka dalam rangka

10. Transparansi/Keterbukaan

mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

11. Masa Jabatan

tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya: 1. Komite Audit; 2. Komite Pemantau Risiko; 3. Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite setingkat Dewan Komisaris wajib menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

12. Pengembangan 13. Lain-Lain

komposisi dan kriteria anggota dewan komisaris Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi; 2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris

jawab, Anggota Dewan Komisaris senantiasa

berhalangan tetap sehingga menjadi kurang

mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja

dari 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris

Dewan Komisaris, yang mana pedoman tersebut

segera mengusulkan penggantinya kepada

dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

berkala dengan selalu memperhatikan peraturan

yang harus diselenggarakan dalam waktu

dan ketentuan yang berlaku.

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini BTPN Syariah adalah No.01/PedomanKerja/ LG/VII/2016 pada tanggal 14 Juli 2016. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup: 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Pembentukan Komite-Komite 5. Fungsi Komisaris Utama

terjadinya lowongan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia; 4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen; 5. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan

6. Etika Kerja

dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi

7. Waktu Kerja

dan audit;



6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan

d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi

tugas dan tanggung jawabnya secara

atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu)

independen. Untuk memastikan

perusahaan bukan perbankan yang

independensi Dewan Komisaris, sekurang-

merupakan pemegang saham Bank; atau

kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; 7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus

e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba. 10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

independensi dewan komisaris

memenuhi persyaratan telah lulus penilaian

BTPN Syariah telah memenuhi peraturan

kemampuan dan kepatutan sesuai dengan

perundangan yang berlaku berkaitan dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank

independensi Dewan Komisaris. Yang dimaksud

Indonesia (OJK/BI) tentang penilaian

dengan Komisaris Independen adalah anggota

kemampuan dan kepatutan;

Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan

9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga

Pemenuhan independensi Dewan Komisaris BTPN

keuangan bukan Bank Umum Syariah

Syariah dijelaskan sebagai berikut:

yang dimiliki oleh Bank;

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas

c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank;

dan tanggung jawab secara independen; 2. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) orang, yang mana 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen; 3. Penggantian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;


129

4. Setiap Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki

5. Tidak terdapat rangkap jabatan Anggota

hubungan keluarga sampai dengan derajat

Dewan Komisaris sebagaimana ketentuan

kedua dengan Anggota Dewan Komisaris

dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

lainnya dan/atau Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah;

susunan anggota dewan komisaris Susunan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: no

nama

jabatan

tanggal pengangkatan

1.

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama/Komisaris Independen

22 Mei 2014

2.

Dewie Pelitawati

Komisaris Independen

22 Mei 2014

3.

Mahdi Syahbuddin

Komisaris

13 Januari 2015

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

rangkap jabatan dewan komisaris Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Keterangan adalah sebagai berikut: no

nama

jabatan

nama perusahaan


1.

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Independen

PT Holcim Indonesia Tbk

2013 - Sekarang

2.

Dewie Pelitawati

Advisor

PT XL- Axiata Tbk

2013 - Sekarang

3.

Mahdi Syahbuddin

N/A

N/A

N/A

laporan pengawasan dan rekomendasi dewan komisaris

Komite setingkat Dewan Komisaris yang

Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab

Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah

pengawasan atas pengelolaan dan operasional BTPN Syariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dan memastikan terlaksananya penerapan tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Dewan Komisaris telah secara langsung melakukan pengawasan Bank didukung oleh

telah dibentuk.

melakukan langkah pengawasan terhadap aspekaspek diantaranya: 1. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB); 2. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pengawasan atas kinerja keuangan Bank;



3. Dewan Komisaris melakukan kajian

10. Dewan Komisaris secara konsisten

dan penyempurnaan atas ketersediaan

melakukan kajian dan koordinasi merumuskan

infrastruktur Bank yang antara lain meliputi

rekomendasi terhadap Internal Audit,

menyetujui pengkinian Kebijakan Tata Kelola

Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian

Perusahaan (Good Corporate Governance/

Internal Bank;

GCG), Kebijakan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Pengelolaan Pengamanan Informasi Bank tahun 2016; 4. Dewan Komisaris melakukan pemantauan

11. Secara konsisten dilaksanakan pertemuan koordinasi antara Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan pemikiran dan arahan strategis

kinerja keuangan Bank melalui rapat rutin

sejalan dengan Prinsip Syariah. Koordinasi

Dewan Komisaris;

telah dimulai di tahun 2015, berlanjut di tahun

5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang

2016 dan akan tetap dicanangkan di tahun 2017; 12. Dewan Komisaris melakukan pengawasan

Saham Luar Biasa selama tahun 2016, sesuai

untuk memastikan Bank menerapkan prinsip

usulan Direksi;

kehati-hatian dalam proses pengembangan

6. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Rencana Audit Tahunan; 7. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016; 8. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi telah melaksanakan tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit dan rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit; 9. Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank atas penerapan tata kelola perusahaan, pengelolaan atas risiko-risiko kepatuhan dan tingkat kesehatan bank (Risk Based Bank Rating-RBBR), serta implementasi penerapan APU/PPT melalui rapat rutin Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk;

dan pematangan produk, perumusan inisiatif strategis dalam menyikapi persaingan usaha, kesiapan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengembangan bisnis Bank dan rekomendasi lainnya kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan arahan Pemegang Saham dan ketentuan yang berlaku; 13. Dewan Komisaris merekomendasikan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank dalam memberikan layanan terbaik bagi Nasabah Bank; 14. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi merumuskan langkah-langkah strategis atas ketersediaan Sumber Daya Manusia dan melakukan kajian atas pemenuhan pelatihan bagi seluruh Karyawan Bank sesuai fungsi dan tugasnya, baik melalui rapat rutin Dewan Komisaris maupun melalui rapat Komite Remunerasi dan Nominasi;


131

15. Dewan Komisaris secara seksama melakukan

Divisi Kepatuhan secara rutin melakukan

pengawasan atas penanganan kasus fraud

koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah

dengan senantiasa memperhatikan peraturan

terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap

yang berlaku;

Prinsip Syariah.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPS

kewenangan dari Pemegang Saham melalui

memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

melaksanakan Keputusan Pemegang Saham

secara optimal.

selama tahun 2016 antara lain: 1. Pelaksanaan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah; 2. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan bagi

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah sebagai berikut: 1. Bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik; 2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah; 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: a. Menilai dan memastikan pemenuhan

anggota Direksi, Honorarium dan Tunjangan

Prinsip Syariah atas pedoman operasional

bagi anggota Dewan Pengawas Syariah, Pihak

dan produk/layanan yang dikeluarkan dan

Independen Komite setingkat Dewan Komisaris

berlaku bagi Bank;

serta besar honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

dewan pengawas syariah tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi secara umum dan/

b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (“DSN”) – Majelis Ulama Indonesia (“MUI”); c. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; d. Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Direktur Kepatuhan dan atau Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

atau khusus sesuai Anggaran Dasar berdasarkan Prinsip Syariah.



f. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir. DPS telah memberikan opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara periodik. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan mereview kesesuaian prinsip syariah terhadap fatwa DSN-MUI dan ketentuan lain yang berlaku. Selain itu, DPS bersama Unit Kepatuhan telah melakukan peninjauan ke cabang secara periodik, guna memastikan bahwa pelaksanaan operasional cabang telah sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan pengawasan Syariah secara periodik.

komposisi dan kriteria anggota dewan pengawas syariah DPS diangkat oleh RUPS dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris. DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan pengawasan DPS. Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah adalah sebagai berikut: 1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya beranggotakan 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi;

pedoman dan tata tertib kerja dewan pengawas syariah

2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab,

3. Setiap usulan penggantian dan/atau

Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS. Proses pengkinian secara berkala atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini adalah Nomor 12/ PedomanKerja/LG/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

dari salah satu anggota DPS; pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi; 4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan telah lulus

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS mencangkup:

penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai

1. Organisasi

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

2. Tugas dan Tanggung Jawab 3. Rapat 4. Transparansi/Keterbukaan 5. Etika Kerja 6. Lain-lain


(OJK); 5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris; 6. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

133

Setiap anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan lain yang berlaku. Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan

independensi dewan pengawas syariah Sampai dengan posisi 31 Desember 2016, seluruh anggota DPS BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan

anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG.

Terkait pengungkapan rangkap jabatan bahwa DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan DPS BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. nama

jabatan

nama perusahaan


Drs. KH. Amidhan

Ketua DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 - Sekarang

Anggota DPS

Adira Insurance

2004 - Sekarang

Anggota DPS

Tokyo Marine Insurance (d/h MAA)

2006 - Sekarang

Ketua DPS

PT K.Link Nusantara (PLBS)/ MLM

2013 - Sekarang

Anggota DPS

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 - Sekarang

KH. A. Cholil Ridwan, Lc

susunan anggota dewan pengawas syariah Susunan Anggota DPS posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: no

nama

jabatan


1.

Drs. KH. Amidhan

Ketua DPS

22 Mei 2014

2.


Anggota DPS

22 Mei 2014

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



rapat dewan pengawas syariah Selama tahun 2016, telah dilakukan rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut: no

nama

total rapat tahun 2016

total kehadiran pada rapat tahun 2016

1.

Drs. KH. Amidhan

12

12/12

2.


12

12/12

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS bahwa rapat DPS diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS sehingga dengan demikian,

pelatihan untuk anggota dewan pengawas syariah tahun 2016 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2016 diantaranya: 1. Workshop Pra-Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah sektor Perbankan & Pembiayaan Syariah yang

frekuensi rapat yang telah

diselenggarakan pada tanggal 09-10 November 2016;

dihadiri DPS selama tahun 2016 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia Tahun 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 8-9 Desember 2016.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2016, secara umum telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran melalui Opini dan Persetujuan DPS antara lain: no.

opini & persetujuan DPS tahun 2016

perihal

1.

No.024/DPS/ODP/I/2016

Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan HP (merupakan bagian dari Fasilitas Pembiayaan PMD)

2.


Formulir Pembukaan Rek Nasabah BTPN Wow! iB, Form registrasi kolektif BTPN Wow! iB & Syartum BTPN Wow! iB

3.


Penyelesaian Penahanan/Penangguhan Pembayaran Biaya Retensi stlh melewati Masa Tagih, diakui sebagai Pendapatan Non Operasional

4.

No.027/DPS/ODP/II/2016

Penggunaan rekening BTPN oleh Agen Laku Pandai BTPN Wow! iB

5.

No.028/DPS/ODP/III/2016

Program Hadiah untuk Tabungan Taseto Premium iB dan Taseto Mapan iB

6.

No.029/DPS/ODP/VII/2016

Kerangka Kebijakan dan Mekanisme Bagi Hasil

7.


Penegasan Opini DPS perihal Pengelolaan Dana Sosial

8.


Penggunaan Asuransi dan Payroll Konvensional untuk Karyawan BTPN Syariah

9.

No.032/DPS/ODP/X/2016

Produk Program Ketersambungan BTPN Wow! iB dengan T-C


135

no.

opini & persetujuan DPS tahun 2016

perihal

10.


Persetujuan Produk Repo dan Reverse Repo Surat Berharga Syariah dengan BI

11.


Persetujuan Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

12.

No.035/DPS/ODP/XI/2016

Pembaharuan Produk Program – Paket Masa Depan (PMD)

13.

No.036/DPS/ODP/XI/2016

Produk Penempatan Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank (LKSBB)

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank

tugas dan tanggung jawab direksi

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana,

Direksi antara lain:

penyaluran dana dan pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah di sampaikan ke OJK. Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, seluruh anggota DPS melakukan pengawasan dann melakukan kunjungan ke kantor cabang secara berkala serta melakukan kajian atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank di kantor cabang berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

direksi Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah terkini, tugas dan tanggung jawab 1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), DPS, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:

(Good Corporate Governance – GCG)

a. Satuan Kerja Audit Intern;

BTPN Syariah terkini bahwa Direksi merupakan

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;

organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. 6. Direksi wajib memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;



8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank

2. Bersama-sama Wakil Direktur Utama

yang bersifat strategis di bidang kepegawaian

mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan

kepada pegawai;

strategis dan melakukan pengawasan Direktur

9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Proyek bersifat khusus; b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas. 10. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite; 11. Dalam hal dibentuk Komite, Direksi wajib

bidang agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan GCG diseluruh jenjang organisasi. Wakil Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Bisnis Pembiayaan dan Pendanaan serta mengkoordinasikan Pengembangan Bisnis Baru (Business Incubation); 2. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur dibawah koordinasinya. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi

melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite

dalam bidang Kepatuhan, Hukum dan

setiap akhir tahun buku.

Manajemen Risiko;

ruang lingkup dan pembagian bidang tugas anggota direksi Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terakhir No.SK.024/DIR/LG/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara Anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas Fungsi Audit Internal, Human Capital, Finance, dan Treasury & Corporate Planning;


2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Memastikan terlaksananya GCG diseluruh jenjang organisasi. Direktur Teknologi Informasi 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Teknologi dan Informasi; 2. Mengkoordinasikan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan bisnis Bank.

137


orientasi

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan

Direktur Utama memastikan anggota Direksi

dan strategi dalam bidang Operasional; 2. Memimpin pengembangan dan inovasi bidang

yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan

operasional untuk mendukung proses bisnis

tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur

dan pengembangan bisnis Bank.

Kepatuhan bertugas menyediakan informasi yang

pedoman dan tata tertib kerja direksi Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi senantiasa mengacu kepada

diperlukan. Selama tahun 2016, tidak terdapat anggota Direksi baru.

komposisi dan kriteria anggota direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang

Organisasi

mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah

2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;

disetujui dengan Nomor 05/PedomanKerja/LG/

3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

VII/2016 pada tanggal 14 Juli 2016.

4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup: 1. Organisasi; 2. Independensi;

perseroangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah: a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

3. Tugas dan Tanggung Jawab;

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

4. Fungsi Direktur Utama;

c. Dalam 5 tahun terakhir sebelum

5. Direktur Kepatuhan; 6. Rapat; 7. Benturan Kepentingan; 8. Transparansi/Keterbukaan; 9. Masa Jabatan; 10. Hubungan dengan Stakeholder; 11. Etika Kerja;

pengangkatan dan selama menjabat: 1) Tidak pernah dinyatakan pailit; 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

12. Waktu Kerja; 13. Pelatihan; 14. Lain-Lain



4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi

c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus

dan/atau Komisaris selama menjabat:

didukung oleh personil yang paling

a) Pernah tidak menyelenggarakan

kurang memiliki pengetahuan dan/

RUPS Tahunan; b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau

atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah. 7. Seluruh anggota Direksi harus memiliki

Komisaris pernah tidak diterima

kemampuan untuk melakukan pengelolaan

oleh RUPS atau tidak memberikan

strategis dalam rangka pengembangan

pertanggungjawaban sebagai

Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh;

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. 5. Seluruh anggota Direksi memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan; 6. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurangkurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit: a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan; b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;

8. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalan penerapan manajemen risiko; 9. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 10. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya; 11. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku; 12. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali: a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau


139

b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba. 13. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain;

Independensi Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau

14. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris; 15. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Pemegang Saham Pengendali. Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, anggota Direksi BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

susunan anggota direksi Susunan Anggota Direksi posisi tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: no

nama

jabatan


1.

Harry Arief Soepardi Sukadis

Direktur Utama

22 Mei 2014

2.

Ratih Rachmawaty

Wakil Direktur Utama

14 Juli 2014

3.


Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

1 Oktober 2015

4.

Setiasmo Samami *

Direktur

14 Juli 2014

5.


Direktur

22 Mei 2014

Susunan Direksi terakhir berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 Oktober 2015

*

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dengan ketentuan yang berlaku.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BTPN Syariah selama tahun 2016 antara lain: 1. Pemantauan Kinerja Bank;

2. Direksi melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja bisnis Bank atas target yang telah ditetapkan serta inisiatif bisnis baru; 3. Direksi melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur internal Bank; 4. Direksi menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan merumuskan Key Strategic Initiative;



5. Secara rutin Direksi melakukan pengawasan

12. Direksi menyetujui program pelatihan

atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)

bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut

dan Key Strategic Initiative melalui Rapat

untuk pengembangannya;

Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat Strategis dan dilaporkan secara rutin kepada Dewan Komisaris. Direksi melaporkan secara rutin kepada otoritas terkait realisasi RBB; 6. Direksi melaksanakan proses kegiatan Bank

13. Direksi melakukan kajian terhadap keseluruhan kegiatan operasional Bank diantaranya pengawasan atas pengeluaran biaya operasional, peningkatan pengelolaan pemberian jasa layanan kepada Nasabah,

sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

pengawasan atas pengembangan bisnis baru

diantaranya mengusulkan pelaksanaan Rapat

dan memperkuat sinergi Bank;

Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris dan melakukan kajian terhadap keseluruhan infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai ketentuan yang berlaku; 7. Direksi melakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko, budaya kepatuhan dan pengendalian internal; 8. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya; 9. Direksi melakukan kajian dan evaluasi berkala atas proses anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT), anti fraud melalui JAGA, sebagai bentuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal; 10. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program Daya bagi pemberdayaan Nasabah dan program pendampingan komunitas; 11. Direksi menyetujui performance bonus dan penyesuaian gaji Karyawan;

14. Direksi melakukan kajian, pengawasan dan evaluasi atas keseluruhan proses implementasi branchless banking produk BTPN Wow! iB dan memastikan keseluruhan proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2016, Direksi telah melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham yang antara lain berupa penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal yang telah ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

penilaian kinerja direksi • Direksi wajib melakukan kajian atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya sekali setahun; • Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi mengenai efektivitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Komisaris; • Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tertuang dalam Laporan Tahunan;


141

• Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan

7. Sertifikasi Kepatuhan & AML Level 3 oleh

evaluasi atas kinerja anggota Direksi

Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

berdasarkan pertimbangan dan masukan

tanggal 17 September 2016 di Jakarta;

Direktur Utama; • Bahwa pedoman penetapan remunerasi dan nominasi Direksi berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja Direksi yang bersangkutan.

pelatihan untuk dewan komisaris dan direksi tahun 2016 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Komisaris dan Direksi turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2016, antara lain: 1. Brand Audit & Communication Workshop oleh Etnomark Consulting, tanggal 3 Pebruari 2016, di Jakarta; 2. Temenos Community Forum 2016 oleh TEMENOS tanggal 17-19 Mei 2016 di Barcelona; 3. Information Security Cyber Crime and Cyber Law oleh Rahardja Duta Solusindo Consultant tanggal 24 Mei 2016 di Jakarta; 4. Hewlett Packard Enterprise Roadmap To The Future of IT Summit 2016 oleh Hewlett Packard, tanggal 28 Juni – 1 Juli 2016, di Tokyo, Jepang; 5. Risk Management Certification Refresher Program “Essential and Strategic Insights for Managing Resiliency and Technology Risk Effectively Today” oleh BARA Risk Forum, tanggal 25-26 Agustus 2016 di Jogjakarta; 6. Workshop Sertifikasi Kepatuhan & AML Tingkat Eksekutif oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FPDKP)

8. Global Conference IBM Edge 2016 oleh IBM via Blue Power Technology tanggal 19-22 September 2016 di Nevada, Amerika; 9. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 (Refreshment), oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) tanggal 5 Oktober 2016 di Jakarta; 10. Refreshment Training Pelatihan Dasar-Dasar Perbankan Syariah oleh Karim Consulting Indonesia pada bulan Desember 2016 di Jakarta.

rapat dewan komisaris dan rapat direksi Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Selama tahun 2016, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah sebanyak 7 (tujuh) kali, mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 5 (lima) kali dan masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan 2 (dua) kali kunjungan ke kantor cabang yang menjangkau Bandung, Cirebon, Lampung, Lombok, Makassar, dan Medan. Penyelenggaraan Rapat Direksi selama tahun 2016 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 4 (empat) kali dan telah melakukan kunjungan ke lapangan secara rutin oleh setiap anggota Direksi.

dalam rangka pembekalan materi uji Sertifikasi Kepatuhan Level 3 Batch ke-2, tanggal 16 September 2016 di Jakarta;



Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: no

nama

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi

Rapat Direksi

Rapat Direksi yang dihadiri Dewan Komisaris

dewan komisaris 1.

Kemal Azis Stamboel

7/7

1/24

2.

Dewie Pelitawati

6/7

1/24

3.

Mahdi Syahbuddin

7/7

1/24

direksi 1.

Harry A.S. Sukadis

4/7

23/24

2.

Ratih Rachmawaty

7/7

21/24

3.


7/7

24/24

4.

Setiasmo Samami

6/7

23/24

5.


5/7

24/24

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Sesuai ketentuan yang terdapat pada Pedoman

Dewan Komisaris BTPN Syariah bahwa rapat

dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2

tersebut di atas, maka frekuensi dan kuorum

(dua) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi BTPN

anggota Dewan Komisaris. Pengaturan Rapat

Syariah yang telah dihadiri Anggota Dewan

Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh

Komisaris dan Direksi selama tahun 2016 telah

anggota Dewan Komisaris secara fisik paling

memenuhi ketentuan yang berlaku.

kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Rapat Direksi BTPN Syariah bahwa rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.


kebijakan remunerasi Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

143

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi BTN Syariah terkini Nomor: 03/PedomanKerja/LG/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Kajian

Usulan & Rekomendasi

1. Survei untuk mendapatkan data benchmark remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di beberapa bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk/bekerja sama dengan Konsultan/Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih valid.

Keputusan 1. Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

1. Berdasarkan data benchmark (Eksternal) dan data kinerja Perusahaan (Internal), Komite membuat usulan/rekomendasi remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Komite melakukan kajian terhadap hasil survei/data benchmark yang telah diperoleh.

remunerasi dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi jenis remunerasi & fasilitas lain

jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun dewan komisaris

direksi

dewan pengawas syariah

orang

jutaan Rupiah

orang

jutaan Rupiah

orang

jutaan Rupiah

3

3,673

5

16,152

2

533

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb): a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki

3 3

365 28

5 5

2,074 118

-

-

Total

3

4,066

5

18,343

2

533

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan: jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *)

jumlah dewan komisaris

Di atas Rp2 miliar

jumlah direksi

jumlah dewan pengawas syariah

5

Di atas Rp1 miliar Rp2 miliar Di atas Rp500 juta Rp1 miliar Rp500 juta ke bawah

rasio gaji tertinggi & terendah deskripsi

rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

69.5

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1.4

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1.8

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

2.1

3 2

*) yang diterima secara tunai.



pengungkapan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan komisaris dan direksi

audit eksternal

Posisi 31 Desember 2016, tidak ada anggota

yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,

Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% di BTPN Syariah dan di bank-bank lain, lembaga keuangan lain atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan

Dalam menyusun laporan keuangan yang diaudit tahun 2016, BTPN Syariah telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC global network). Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut adalah berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan

derajat kedua dengan anggota lain dari Dewan

rekomendasi Komite Audit.

Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham

Penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

pengendali BTPN Syariah.

(a member of PwC global network) sebagai auditor

Seluruh Komisaris Independen dan anggota

eksternal dilakukan mulai tahun buku 2015.

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut

Pemegang Saham Pengendali.

telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman strandar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Berikut adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah tahun buku 2016: Tahun Buku

Kantor Akuntan Publik

2016

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC global network)

Periode KAP 3

Akuntan

Periode Akuntan

Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA

1

internal fraud

pengendalian dan efektifitas pelaksanaan

BTPN Syariah tetap berkomitmen untuk

Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan

melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/fraud, dan memastikan pelaksanaan dan pemantauan penerapan strategi anti fraud dalam organisasi bank berjalan dengan baik. Penerapan strategi anti fraud termasuk didalamnya kecukupan perangkat-perangkat


perangkat-perangkat tersebut, meliputi: Saksi serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti Fraud BTPN Syariah yang meliputi: 1. Memastikan kecukupan sistem pengendalian internal untuk pencegahan dan pengendalian fraud, diantaranya menciptakan dan

145

menerapkan manajemen resiko, menumbuhkan budaya kepedulian anti fraud (fraud awareness) serta memberikan sanksi yang tegas (zero tolerance) bagi pelaku fraud; 2. Peningkatan efektifitas Penyelenggaraan Pengendalian Internal dengan melakukan perbaikan pengendalian internal dan pengawasan sehingga proses perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan; 3. Melaksanakan Know Your Employee (KYE) dan mengidentifikasi potensi risiko fraud yang ada dalam setiap pelaksanaan kerja pada seluruh unit kerja; 4. Melaksanakan program employee awareness misalnya penyelenggaraan training & fraud awareness; 5. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, menjunjung tinggi dan menjalankan nilainilai (value) Bank dan Kode Etik Bank, serta mematuhi seluruh ketentuan internal Bank dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 6. Tidak memberikan toleransi atas tindakan fraud (zero tolerance) dengan memberikan konsekuensi dan pengenaan sanksi secara jelas kepada setiap Karyawan yang terlibat dalam fraud; 7. Secara berkala melakukan “Kampanye Anti Fraud” baik melalui media cetak atau elektronik dan himbauan yang dikirim melalui

whistle blowing BTPN Syariah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sarana bagi Karyawan yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/ informasi pelanggaran terkait fraud melalui Whistle Blowing System yaitu “JAGA” (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan). Dengan tujuan mendorong peran serta Karyawan dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait fraud secara efektif dan efisien, maka BTPN Syariah juga tetap menyediakan kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor. Media channel pelaporan terkait fraud yang dapat digunakan yaitu: hotline, email, mail dan SMS dan media tersebut dapat di akses dengan mudah oleh seluruh Karyawan/Pelapor. BTPN Syariah juga telah memiliki pedoman dan prosedur operasional pengelolaan Whistle blowing yang telah dilakukan pengkinian secara berkala. Pedoman dan prosedur ini bertujuan memberikan pedoman kerja bagi Fraud Management Unit (FMU) dan unit kerja terkait lainnya, sehingga aktivitas penanganan pelaporan dugaan fraud melalui media Whistle blowing “JAGA” dilakukan sesuai dengan proses standar yang telah ditetapkan dan didokumentasikan dengan baik.

email, portal, poster, dan wallpaper kepada Karyawan dengan berbagai topik/isu tentang fraud, termasuk himbauan berupa edukasi anti fraud awareness kepada seluruh Karyawan.



proses eskalasi jaga

Media Pelaporan

Ditujukan kepada

Informasi kepada Fraud Management Unit (FMU) Terkait Fraud

Tindak Lanjut

Tim Investigasi (QA/SKAI)

Hotline ke: 021- 30026400 ext. 83553/86470

PELAPOR

Fraud Management Unit (FMU)

Mail ke: FMU, Gedung Menara Cyber 2 lt. 34

Pelaksanaan Komite Fraud (terbukti fraud)

Email: [email protected] Non Fraud SMS ke: 087 88 999 7494

kode etik Kode Etik di BTPN Syariah bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara

Konfirmasi kepada Pelapor

3. Benturan Kepentingan; 4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial);

konsisten bertindak sesuai dengan Nilai-Nilai, Visi

5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;

Misi BTPN Syariah dan ketentuan terkait lainnya

6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku

yang berlaku. Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain: 1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik; 2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;

Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang); 7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).


147

upaya penegakan kode etik

dan reputasi yang baik serta melakukan

BTPN Syariah berkomitmen untuk menerapkan

pelaksanaan fungsi kepatuhan;

tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance melalui penerapan Kode Etik BTPN Syariah sebagai pedoman internal yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja dalam membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika dan peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan praktek-praktek dan aktivitas bisnis dan dalam berinteraksi dengan para

pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan • Pemenuhan komposisi anggota Direksi yang memiliki kompetensi, integritas dan pemahaman yang baik terhadap industri keuangan perbankan. Direksi juga telah melakukan upaya-upaya meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG; • Komite setingkat Dewan Komisaris, Komite setingkat Direksi yang dibentuk berdasarkan

pemangku kepentingan.

ketentuan yang berlaku dan masing-masing

BTPN Syariah secara konsisten melakukan

dan mendapatkan kajian secara berkala;

sosialisasi Kode Etik agar dapat dimengerti oleh seluruh karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam praktekpraktek dan aktivitas terbaik. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan & pimpinan BTPN Syariah akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

laporan penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPN Syariah”) governance structure Dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik, struktur dan infrastruktur BTPN Syariah telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Struktur tata kelola Bank yang dimaksud antara lain: • Pemenuhan komposisi anggota Dewan Komisaris, yang terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi

Komite memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja • Komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dengan baik; • Pembentukan Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis Bank, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal telah dilakukan. Satuan kerja Internal Bank tersebut antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta Satuan Kerja Kepatuhan yang dilengkapi dengan Tim Bisnis, Tim Operasional, Tim Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum. Sesuai dengan fungsinya, masing-masing satuan kerja menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris maupun Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko dan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dan Komite setingkat Direksi yang telah dibentuk yaitu Komite Bisnis, Komite Human Capital, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, dan Aset & Liabilities Committee (ALCO).



Infrastruktur tata kelola Bank yang dimaksud

Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG

antara lain:

tetap menjadi komitmen Manajemen dan

• Bank berkomitmen atas ketersediaan

dilakukan kajian secara berkala sesuai dengan

infrastruktur tata kelola Bank; • Perangkat-perangkat tata kelola Bank diantaranya ketersediaan kebijakan dan prosedur yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Bank melakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala terhadap Kebijakan Utama yaitu Kebijakan GCG, dilengkapi dengan pengkinian dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Manajemen Resiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Kepatuhan, dan prosedur-prosedur internal unit terkait lainnya; • Untuk memastikan Komite melaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dilakukan juga pengkinian dan penyempurnaan terhadap seluruh Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) yang meliputi Charter Dewan Komisaris, Charter Komite Audit, Charter Komite Pemantau Risiko, Charter Komite Remunerasi dan Nominasi, Charter Direksi, Charter Komite setingkat Direksi yaitu Charter Komite Bisnis, Charter Komite Human Capital, Charter Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Charter Komite Manajemen Risiko, serta Charter Dewan Pengawas Syariah dan Piagam Internal Audit; • Pelaksanaan pengkinian secara berkala termasuk didalamnya tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi yang jelas. Pemenuhan dan pemilihan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank tahun 2016 telah dilakukan secara obyektif dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan telah memenuhi aspek legalitas serta standar professional akuntan publik untuk melakukan audit.


perkembangan bisnis Bank.

governance process Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik telah berjalan di BTPN Syariah, pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan dengan efektif melalui proses penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris secara rutin dan didokumentasikan secara baik. Dewan Komisaris telah menerima hasil tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan dalam rapat-rapat oleh setiap unit kerja terkait dan telah menindaklanjuti dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat keputusan diluar rapat, maka pengambilan keputusan diluar rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis yang telah diambil. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk menindak-lanjuti semua temuan audit internal maupun audit eksternal. Fungsi pengawasan juga ditempuh oleh Dewan Komisaris dengan melakukan kunjungan ke kantor cabang, Mobile Marketing Sharia dan Sentra untuk memastikan proses tata kelola di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan implementasi tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Komite setingkat Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama tahun 2016 antara lain meliputi: 1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara

149

berkala, melakukan pembahasan atas

melakukan pengawasan terhadap keseluruhan

perencanaan audit eksternal tahun 2016,

kegiatan dan aktivitas operasional Bank dengan

memberikan rekomendasi penunjukan KAP,

melakukan kunjungan ke kantor cabang, Mobile

memantau penanganan kasus internal fraud,

Marketing Sharia dan Sentra untuk memastikan

melakukan kajian atas Pedoman dan Tata

proses tata kelola di Bank secara keseluruhan

Tertib Kerja (Charter) secara berkala dan

telah berjalan dengan baik dan menampung

melakukan pengawasan atas langkah-langkah

aspirasi sebagai landasan Manajemen dalam

strategis Bank;

merumuskan kebijakan-kebijakan strategis sesuai

2. Komite Pemantau Risiko telah menyusun rencana kerja Komite, melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan atas ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan, melakukan pengawasan terlaksananya Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara menyeluruh dan konsisten; melakukan pengawasan dan pemantauan tingkat kesehatan Bank Risk Based Bank Rating (RBBR) dan melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala; 3. Komite Remunerasi dan Nominasi telah

dengan perkembangan bisnis Bank. Pelaksanaan implementasi tata kelola perusahaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) selama tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. DPS memastikan ketersediaan Agenda Rapat, pelaksanaan Rapat Rutin Bulanan yang menghasilkan Opini dan Persetujuan DPS yang antara lain meliputi Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Handphone bagi Nasabah, Formulir Pembukaan Rekening Nasabah BTPN Wow! iB, Penaguhan pembayaran biaya retensi setelah melewati masa tagih dan

menyusun rencana kerja Komite, memberikan

diakui sebagai pendapatan non operasional,

rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Penggunaan Rekening BTPN Induk oleh Agen

perihal penetapan remunerasi tahunan 2016

Laku Pandai BTPN Wow!, Program Hadiah untuk

bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan

Tabungan Taseto Premium iB dan Taseto Mapan

Pengawas Syariah BTPN Syariah, melakukan

iB, Kerangka Kebijakan dan Mekanisme Bagi Hasil,

self assessment terhadap calon anggota

Penegasan DPS perihal Pengelolaan Dana Sosial,

Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan

Penggunaan Asuransi dan Payroll Konvensional

memberikan rekomendasi kepada Dewan

untuk Karyawan BTPN Syariah, Produk Program

Komisaris atas nominasi calon anggota Direksi,

Ketersambungan BTPN Wow! iB dengan T-Cash,

Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas

Persetujuan Produk Repo dan Reverse Repo

Syariah dan melakukan kajian atas Pedoman

Surat Berharga BTPN Syariah dengan Bank

dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala.

Indonesia, dan Persetujuan Pengkinian Kebijakan

Pelaksanaan implementasi tata kelola perusahaan

Tata Kelola Perusahaan.

oleh Direksi telah dilakukan dengan baik melalui

Pelaksanaan implementasi tata kelola DPS juga

proses penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite

meliputi pelaksanaan transparansi terkait informasi

setingkat Direksi yang telah diadakan secara rutin

rangkap jabatan. Fungsi pengawasan juga

setiap minggunya. Dalam hal terdapat keputusan

ditempuh oleh Dewan Pengawas Syariah dengan

diluar rapat, maka pengambilan keputusan

melakukan kunjungan ke kantor cabang, Mobile

diluar rapat Direksi dan Komite setingkat Direksi

Marketing Sharia dan Sentra untuk memastikan

senantiasa mengacu kepada ketentuan yang

proses tata kelola di Bank secara keseluruhan

berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Direksi

telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Penerapan tata kelola perusahaan atas proses

Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka

kerja SKAI adalah dengan memastikan peran

pengembangan sumber daya manusia merupakan

SKAI tetap independen terhadap satuan kerja

bagian penting dalam mendukung penerapan tata

operasional. Dalam pelaksanaan proses audit,

kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank. Bank

SKAI telah menerapkan proses risk based audit

secara berkelanjutan melaksanakan program

dengan ruang lingkup governance process, risk

pelatihan dan sertifikasi bagi Karyawan. Dewan

management dan internal control. Satuan Kerja

Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Kepatuhan tetap konsisten meningkatkan Budaya

telah melakukan pengembangan pengetahuan

Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko

melalui pelatihan dan refreshment yang diikuti

terus berupaya melakukan sosialisasi kepedulian

selama tahun 2016.

terhadap risiko.

Dalam menumbuhkan budaya kepatuhan, Bank

Seluruh Satuan Kerja Bank bekerja sama

memastikan terjalinnya koordinasi antar Satuan

dan berkoordinasi dalam membantu Direksi

Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang

memastikan pelaksanaan tata kelola Bank tetap

telah ditetapkan dan menjamin terselenggaranya

berada jalur yang ditentukan.

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

governance outcome Anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan anggota Direksi terus bekerja sama di berbagai bidang untuk memastikan kelanjutan komitmen implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG maupun Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi berupa penyusunan dan penyampaian laporan rutin dan laporan insidentil dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi. Setiap tahunnya Direksi secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya yang

yang perlu diketahui oleh stakeholders dan otoritas terkait. Bank terus berupaya melakukan penyempurnaan website, dan pengembangan sistem pengelolaan informasi yang memadai dalam menyampaikan transparansi informasi mengenai produk dan layanan Bank. Pencapaian Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders terutama pangsa pasar yang dilayani Bank didukung layanan program Daya yang memberikan pelatihan dan layanan bernilai tambah lainnya. Sebagai upaya konkret untuk merealisasikan tujuan tanggung jawab sosial, Bank telah menyiapkan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan sepanjang tahun 2016 dan tahun

tertuang dalam laporan tahunan Bank.

mendatang yaitu mengintegrasikan misi bisnis dan

Laporan keuangan sebagai cerminan kinerja

dan kegiatan sehari-hari yang bertujuan melayani

keuangan Bank telah dilaporkan kepada otoritas terkait dan laporan publikasi keuangan disajikan dengan baik. Untuk mempertahankan kepuasan konsumen, Bank melakukan proses pengelolaan pengaduan nasabah dengan baik, yang mencakup jenjang jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia.


misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan Keluarga Prasejahtera di Indonesia.

151

Bank berkomitmen secara berkelanjutan

Pelatihan Dasar Keanggotaan, pelatihan yang

melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan

diberikan berupa pengelolaan keuangan

hasil dan pelaksanaan kualitas tata kelola

sederhana dengan total penerima manfaat

perusahaan yang baik dalam setiap lini organisasi

hingga bulan Desember 2016 sebanyak 299.535

agar proses yang dijalankan maupun outcome

partisipan. Pelatihan kewirausahaan berupa

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan

pelatihan tentang keuangan dan kewirausahaan

dengan visi dan misi Bank.

total penerima manfaat hingga bulan Desember

penerapan program edukasi literasi keuangan bagi masyarakat dan nasabah

2016 sebanyak 187.952 partisipan. Sedangkan pelatihan kesehatan, total penerima manfaat hingga bulan Desember 2016 sebanyak

Bank adalah Bank Umum Syariah yang efektif

247.710 partisipan.

beroperasi pada tanggal 14 Juli 2014 dan secara

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan

umum program edukasi literasi keuangan kepada masyarakat dan nasabah mulai dikembangkan serta direncanakan sejak Agustus 2014.

Direksi terus berkomitmen untuk memastikan praktik tata kelola perusahaan yang baik tetap selalu dilaksanakan.

Sejalan dengan Rencana Bisnis Bank dan Visi Misi dalam memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup nasabah, Bank juga secara konsisten berkomitmen dalam memberikan program edukasi literasi keuangan diprioritaskan kepada masyarakat dan nasabah mass market melalui program sosialisasi akses keuangan kepada masyarakat dan nasabah baik berupa informasi pembiayaan, tabungan serta dalam bentuk pelatihan diantaranya projection meeting yaitu proses sosialisasi produk bank kepada masyarakat mass market, proses pelatihan dasar keanggotaan (PDK) yaitu proses pendalaman fitur, ketentuan, pengetahuan keuangan dasar serta benefit Paket Masa Depan kepada calon nasabah dan proses program Daya yaitu pelatihan yang diberikan tanpa biaya kepada nasabah dan keluarganya.


tata kelola perusahaan laporan internal audit 152

laporan

internal audit Audit Intern merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Intern yaitu sebagai third line of defense yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi bank. Audit

visi dan misi internal audit Visi: Menjadi partner strategis bagi Bank dalam pengawasan Governance Process, Risk Management, dan Control (GRC) oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan

Intern berperan melakukan kegiatan assurance

audit standards sesuai best practices.

melalui pelaksanaan audit secara obyektif untuk

Misi: Membantu Bank dalam mencapai tujuannya,

memberikan penilaian independen terhadap proses governance, risk management dan control perusahaan dalam kegiatannya mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan oleh Internal Audit Division. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Internal Audit telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta Peraturan BAPEPAM LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pedoman Pembentukan Internal Audit.

piagam audit intern (internal audit charter) Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Internal Audit diatur dalam sebuah Piagam Audit Intern, dalam hal ini Bank telah mempunyai Piagam Audit Intern yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah dilakukan pengkinian pada tanggal 12 Oktober 2016.


melalui kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank.

independensi dan kedudukan organisasi internal audit Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit BTPN Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan (Compliance Director). Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain hal tersebut, independensi Internal Audit tampak pada pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Head dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

153

ruang lingkup internal audit

tugas dan tanggung jawab internal audit

Ruang lingkup Internal Audit mencakup analisa

sesuai dengan misi Internal Audit, tugas dan

dan evaluasi kecukupan serta efektifitas

tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai

pelaksanaan proses tata kelola, pengelolaan risiko,

berikut:

dan pengendalian intern pada seluruh aspek

1. Mengembangkan rencana audit tahunan.

kegiatan bank.

wewenang internal audit Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi organisasi, catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. 2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. 3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan. 4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi. 5. Melakukan komunikasi secara langsung

2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisa dan mengevaluasi efektivitas GRC guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank secara optimal; 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; 4. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan; 5. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, termasuk tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh Bank Indonesia; 6. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 7. Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapai hasil audit yang komprehensif; 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan.

dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.


tata kelola perusahaan laporan internal audit 154

organisasi internal audit

2. Fungsi Head Office & IT Audit

Terdapat tiga fungsi dalam Organisasi Internal

on head office & IT Area, serta melakukan

Audit BTPN Syariah.

monitoring atas tindak lanjut hasil audit.

1. Fungsi Business Audit

Bertanggung jawab melakukan audit regular

Bertanggung jawab melakukan audit regular on business area, melaksanakan audit investigation, serta melakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit.

3. Fungsi QA, Development & Offsite Audit

Bertanggung jawab melakukan Annual Audit Planning facilitating, Methodology & Tools Development, Auditor Development facilitating, Audit Quality Assurance, Off-site Audit, Data Support & MIS, Internal & External Regular Reporting, serta Administration Support.

struktur organisasi internal audit

Internal Audit Head

Business Audit Head

Funding Audit

Financing Audit

HO & IT Audit Head

Investigative Audit

Head Ofiice Audit

IT Audit

QA, Development & Offsite Audit Manager

QA, Development & Offsite Audit Officer

pelaksananaan audit tahun 2016 Pada Tahun 2016, Internal Audit telah melaksanakan rencana dan program audit yaitu: 1. Melaksanakan audit tematik dengan fokus pada implementasi inisatif strategis perusahaan dan areaarea yang memiliki risiko tinggi. 2. Melaksanakan audit pada lini distribusi (Area, Kantor Cabang). 3. Melaksanakan audit mandatory (SKN & RTGS).


155

Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progress tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi

organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Internal Audit, pada tahun 2016 telah dilakukan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM Internal Audit. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan melakukan recruitment beberapa posisi yaitu Funding Audit

dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite

Team Leader dan IT Audit Team Leader.

Audit. Sampai dengan akhir tahun 2016, tindak

Pengembangan SDM Internal Audit, dilakukan

lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

standar pelaksanaan dan pengembangan mutu Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Kebijakan Audit Intern BTPN Syariah. Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta best practice antara lain The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Information System Audit and Control Association (ISACA). Internal Audit juga memiliki kode etik sebagai

dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui program pelatihan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2016 telah dilakukan pelatihan internal kepada auditor antara lain mengenai Root Cause Analysis, Speed Reading & Mind Mapping, serta Report Writing. Sedangkan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal antara lain: COSO 2013; Implementing the Framework, Tools & Techniques (Manager & Auditor), Fraud Investigator, an Introduction to IT Auditing, serta beberapa pelatihan lainnya. Selain hal tersebut sebagian Auditor telah melakukan training persiapan ujian sertifikasi sebagai berikut: Certified Internal Audit (CIA), Certified Information System Auditor (CISA) serta Certified Fraud Examiner (CFE).

pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, dan senantiasa meningkatkan kompetensi.


tata kelola perusahaan laporan kepatuhan 156

laporan

kepatuhan Peningkatan Budaya Kepatuhan harus terus

paling kurang 2 ( dua) kali dalam setahun,

dilakukan. Dengan adanya kesadaran dalam

evaluasi Direksi terhadap pelaksanaan

mengelola risiko kepatuhan dan menerapkan

Fungsi Kepatuhan dalam rapat Direksi secara

kepatuhan di semua jenjang organisasi maka

triwulanan dan pengawasan DPS terhadap

kinerja Bank akan semakin meningkat.

produk/aktifitas baru atau yang akan diterbitkan melalui rapat DPS secara bulanan ataupun

Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku dan

melalui tinjauan langsung dilapangan yang

tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia (BI) atau

dilakukan setiap semester.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan

2. Pembentukan Organisasi Kepatuhan

perundangan yang berlaku serta prinsip

syariah. Untuk itu, diperlukan media komunikasi

memastikan bahwa implementasi Kepatuhan

untuk sosilaisasi Budaya Kepatuhan yang

telah berjalan dengan baik melalui penunjukan

mudah dipahami oleh seluruh karyawan sesuai

salah satu anggota Direksi yang membawahi

tingkat pemahamannya.

Fungsi Kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur dimaksud dibantu

Guna menjamin pelaksanaan Good Corporate

oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Kualifikasi

Governance (GCG) dalam pengelolaan Bank,

pembentukan organisasi ditetapkan sesuai

harus dapat diyakinkan bahwa efektifitas dari

aturan yang berlaku dengan tugas dan

proses cek dan balance serta sistem kontrol pada

tanggung jawab yang jelas serta independen

Bank telah tersedia dan memiliki kontrol yang kuat. Hal yang telah dilakukan dalam rangka penerapan Budaya Kepatuhan selama tahun 2016 antara lain adalah sebagai berikut:

dari aktifitas operasional Bank lainnya. 3. Pelaksanaan Kerangka Kerja Kepatuhan

Berbagai aktifitas telah dilakukan secara konsisten antara lain evaluasi anggota Dewan Komisaris terhadap penerapan kepatuhan dalam rapat Dewan Komisaris yang dilakukan

Guna memastikan terciptanya Budaya Kepatuhan, Bank telah melakukan pengelolaan

1. Pengawasan Aktif anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah

Bank telah membentuk organisasi untuk

Risiko Kepatuhan secara memadai dengan menetapkan kerangka kerja kepatuhan yang menjadi acuan pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Aktifitas yang dilakukan adalah melakukan identifikasi risiko kepatuhan antara lain melalui review terhadap rancangan kebijakan, prosedur operasional dan dokumen Bank lainnya, menentukan parameter kehati-hatian yaitu rasio keuangan yang wajib dijaga serta identifikasi pelaporan yang wajib dipenuhi oleh Bank agar Bank terhindar dari sanksi yang ditetapkan.


157

Aktifitas pengukuran risiko Kepatuhan, dengan

4. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

menggunakan metode kuantitatif maupun

kualitatif yang telah ditentukan berdasarkan

keuangan, maka Bank telah menerapkan Tata

ketersediaan data dan informasi yang ada

Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan

pada Bank.

efektif sesuai dengan peraturan OJK tentang

Aktifitas pemantauan risiko kepatuhan,

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi

dilakukan terhadap pemenuhan hal hal yang

Konglomerasi Keuangan.

telah diidentifikasi, kesesuaian aturan internal pemantauan terhadap kewajiban Bank

5. Penyampaian Laporan Kepatuhan dan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

terhadap pihak eksternal termasuk namun

dengan aturan eksternal yang berlaku serta

tidak terbatas pada tindak lanjut temuan

yang disampaikan kepada OJK secara berkala sesuai aturan yang berlaku.

Selain hal tersebut diatas maka Bank juga telah menyediakan sistem informasi manajemen yang memadai antara lain dilakukan dengan

aturan yang berlaku. Selama tahun 2016, DPS

internal dan eksternal dalam portal yang dapat

telah mengunjungi beberapa Kantor Cabang

diakses oleh seluruh karyawan, mekanisme

yaitu KC Makasar, KC Kupang, KC Denpasar,

reminder yang efektif untuk membantu dalam

KC Medan dan Aceh, serta KC Palembang dan

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dokumentasi yang terstruktur setiap kejadian yang terkait dengan risiko Kepatuhan.

Aktifitas pengendalian risiko Kepatuhan dilakukan Bank melalui mekanisme kaji ulang terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, penerapan pengecekan kepatuhan secara berkala dan melakukan proses assurance terhadap seluruh aktifitas fungsional Bank.

Demikian juga Laporan Hasil Pengawasan DPS telah dilaporkan ke OJK secara berkala sesuai

menyajikan kebutuhan informasi atas ketentuan

dan komitmen Bank terhadap regulator serta

Penerapan Kepatuhan dilaporkan dalam Laporan Internal maupun Laporan Eksternal

audit OJK/BI.

Sebagai anggota dari suatu konglomerasi

KC Pontianak. 6. Sosialisasi Peraturan Eksternal dan Pelatihan

Berbagai aktifitas telah dilakukan Bank untuk menumbuhkan Budaya Kepatuhan, salah satunya melalui sosialisasi peraturan eksternal melalui penerbitan Buletin Compliance, media komunikasi antar karyawan maupun melalui sosialisasi langsung ke unit kerja terkait, serta penerapan pelatihan yang diwajibkan maupun yang dilakukan secara reguler untuk menumbuhkan budaya Kepatuhan.


tata kelola perusahaan laporan kepatuhan laporan komite 158

Pencapaian rasio keuangan yang merupakan dampak dari pengelolaan risko kepatuhan yang baik antara lain: • Tidak ada pelanggaran dan atau pelampauan BMPD; • KPMM terpelihara di atas ketentuan yang diharuskan; • CKPN telah dibentuk melebihi dari 100% sebagaimana yang dipersyaratkan; • NPF termonitor dibawah ketentuan yang diharuskan; • GWM terpelihara sesuai ketentuan; • Tingkat kesehatan Bank dengan penilaian secara self assesment untuk posisi Desember 2016 berada pada peringkat 2 (Sehat). Hal yang mendukung kinerja tersebut diatas adalah antara lain dengan dilakukannya aktifitas sebagai berikut: • Membuat Compliance Portal yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang menjadi landasan kerja dan dapat diakses oleh setiap karyawan Bank; • Membentuk organisasi Divisi Kepatuhan dengan struktur organisasi yang jelas dan melengkapi dengan SDM yang berkompeten; • Meningkatkan komunikasi baik internal maupun antar Divisi sehingga tercipta budaya kepatuhan yang menjadi tanggung jawab semua lini organisasi; • Meningkatkan kualitas sosialisasi aturan eksternal yang baru diterbitkan sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait.


rencana kerja kepatuhan Untuk meningkatkan efektifitas Fungsi Kepatuhan maka selain meneruskan apa yang sudah dilakukan saat ini, akan dilakukan juga berbagai aktifitas untuk menunjang peningkatan Budaya Kepatuhan, antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan Sosialisasi Budaya Kepatuhan melalui berbagai aktifitas komunikasi; 2. Peningkatan Mekanisme Kontrol yang kuat, baik untuk pelaksanaan pengawasan bagian maupun pengawasan independen melalui koordinasi antar pengawas independen. Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara masing-masing unit (segregation of duties) adalah juga merupakan salah satu implementasi dari mekanisme kontrol yang kuat yang akan diterapkan. Dengan koordinasi yang baik antar unit kerja maka hal ini akan menunjang peningkatan efektifitas Governance Process, Risk Management dan Compliance (GRC). Dengan melaksanakan berbagai aktifitas yang direncanakan tersebut maka diharapkan terwujud tata kelola yang baik dan kepatuhan di lingkungan BTPN Syariah.

159

laporan

komite komite setingkat dewan komisaris

Komite setingkat Dewan Komisaris di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris

komite pemantau risiko

wajib membentuk Komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

susunan komite pemantau risiko

tanggung jawabnya.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah terakhir adalah berdasarkan SK Direksi Nomor SK.023/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2016.

Susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah: no

nama

jabatan

tanggal penunjukan

1.

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris/Komisaris Independen)

Ketua Komite merangkap Anggota

13 Juni 2014

2.

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Anggota Komite

17 April 2015

3.

Mahdi Syahbuddin (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

1 Oktober 2015

4.

Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

Anggota Komite

15 September 2014

5.

Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Anggota Komite

15 September 2014

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.


tata kelola perusahaan laporan komite 160

tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/LG/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan; 2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 3. Melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris; 4. Menganalisa efektivitas fungsi Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; 5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manejemen risiko Bank dengan pelaksanannya; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;


7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; 8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait; 11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite; 12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

wewenang komite pemantau risiko 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

161

independensi komite pemantau risiko 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan

Selama tahun 2016, Komite membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi yang antara lain

Komisaris yang tidak memiliki hubungan

meliputi:

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham

1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan

dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

laporan komite pemantau risiko Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan

program kerja tahun 2016; 2. Komite melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang terdapat pada Standard Deck Risk; 3. Komite melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko dan pemantauan risiko untuk masingmasing unit bisnis; 4. Melakukan evaluasi dan analisa profil risiko Bank; 5. Komite melakukan pengawasan atas pelaksanaan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara menyeluruh dan konsisten; 6. Komite melakukan pengawasan dan

Komisaris. Per 31 Desember 2016, Komite

pemantauan atas penanganan kasus

Pemantau Risiko telah mengadakan rapat

internal fraud;

sebanyak 6 (enam) kali dan melakukan 2 (dua) kali kunjungan ke kantor cabang yang menjangkau wilayah Cirebon, Makassar, Bandung, Lombok, Lampung dan Medan.

7. Komite melakukan pengawasan dan pemantauan atas tingkat kesehatan Bank (Risk Based Bank Rating) (RBBR); 8. Komite melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala; 9. Komite melakukan pengawasan atas langkahlangkah strategis Bank dan pengawasan implementasi produk Bank terhadap risikorisiko Bank.



komite audit susunan komite audit Susunan anggota Komite Audit BTPN Syariah terakhir adalah berdasarkan SK Direksi Nomor SK. No.022/ DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Susunan Komite Audit terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah: no

nama

jabatan

tanggal penunjukan

1.



13 Juni 2014

2.

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

Anggota Komite

17 April 2015

3.

Mahdi Syahbuddin (Komisaris)

Anggota Komite

1 Oktober 2015

4.


Anggota Komite

15 September 2014

5.


Anggota Komite

15 September 2014

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

tugas dan tanggung jawab komite audit Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.02/PedomanKerja/LG/ VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit ekstern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada

Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Memantau dan melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;


163

3. Menganalisa ketaatan Bank terhadap

12. Komite Audit memberikan pendapat

peraturan perundangan di bidang pasar modal

independen dalam hal terjadi perbedaan

dan peraturan perundangan yang berlaku;

pendapat antara manajemen dan akuntan

4. Memberikan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku; 5. Menganalisa objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; 6. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan; 7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan

publik atas jasa yang diberikannya.

wewenang komite audit 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan Internal Audit dan Unit-Unit lainya yang dipandang perlu; 3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

tindak lanjut Direksi atas hasil temuan

independensi komite audit

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), KAP dan

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan

hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia (OJK/BI) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan; 11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak ekstern lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau

Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

anggota pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite;



laporan komite audit

5. Komite memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Internal

Komite Audit telah secara aktif memberikan

Audit selama tahun 2016, memantau

rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Per 31

pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan

Desember 2016, Komite Audit telah mengadakan

dan memberikan rekomendasi diantaranya

rapat sebanyak 7 (tujuh) kali, mengeluarkan

memastikan:

Keputusan Sirkuler Komite sebanyak 1 (satu)

a. Pelaksanaan Produk BTPN Wow! iB

kali dan melakukan kunjungan ke kantor cabang

sejalan dengan Rencana Bisnis;

yang menjangkau Bandung, Cirebon, Lampung,

b. Pemenuhan dan Pengembangan Sumber

Lombok, Makassar, dan Medan.

Daya Manusia yang berfokus kepada hal-

Selama tahun 2016, Komite membahas hal-

hal yang antara lain meliputi turn over, cost

hal dan memberikan rekomendasi yang

of recruitment, effectiveness of employees

antara lain meliputi:

retention programs; c. Pengembangan Teknologi Informasi;

1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2016;

6. Komite melakukan kajian atas Rencana Audit 2016;

2. Komite memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala;

7. Komite memantau penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku;

3. Komite melakukan kajian terhadap usulan Laporan Keuangan Bank tahun 2014, 2015

8. Komite memantau tindakan dan penanganan

dan 2016; 4. Komite melakukan pembahasan atas

kasus internal fraud; 9. Komite melakukan kajian atas Pedoman dan

perencanaan audit eksternal tahun 2016 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal;

Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala; 10. Komite melakukan pengawasan atas langkahlangkah strategis Bank.

komite remunerasi dan nominasi susunan komite remunerasi dan nominasi Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah terakhir adalah berdasarkan SK Direksi Nomor SK.026/DIR/LG/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dan masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2016. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah: no

nama

jabatan

tanggal penunjukan

1.



13 Juni 2014

2.

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris /Komisaris Independen)

Anggota Komite

13 Juni 2014

3.

Mahdi Syahbuddin (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

7 April 2015

4.

Ratna Maya Sari Soeharto (PE Bidang Sumber Daya Manusia)

Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite

8 Oktober 2015


165

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

c. Memberikan rekomendasi mengenai calon

telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan

kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip

Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan

GCG.

Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

tugas dan tanggung jawab komite remunerasi dan nominasi Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini No. 03/PedomanKerja/LG/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi: 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi: a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan. 2. Terkait dengan kebijakan nominasi: a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris; e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: a. Kinerja keuangan; b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku; c. Kewajaran dengan peer group; dan d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. 4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

wewenang komite remunerasi dan nominasi 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses

Komisaris mengenai komposisi anggota

secara penuh, bebas dan tidak terbatas

Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

terhadap informasi tentang, karyawan, dana,

b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.



independensi komite remunerasi dan nominasi 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

laporan komite remunerasi dan nominasi Sejak tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 3 (tiga) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 1 (satu) kali dengan membahas dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris perihal Penetapan Remunerasi Tahunan 2015 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah, 2. Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris perihal Nominasi calon Anggota Direksi, calon Anggota Dewan Komisaris, dan calon Anggota Dewan Pengawas Syariah, termasuk melakukan assessment terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

rapat komite setingkat dewan komisaris Selama tahun 2016, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris disampaikan sebagai berikut: no.

nama

komite audit

komite pemantau risiko

komite remunerasi dan nominasi

1.

Kemal Azis Stamboel

6/6

6/6

3/3

2.

Dewie Pelitawati

5/6

5/6

2/3

3.

Mahdi Syahbuddin

5/6

5/6

3/3

4.


5/6

5/6

-

5.


6/6

6/6

-

6.

Ratna Maya Sari Soeharto (Pejabat Eksekutif Bidang SDM)

-

-

3/3

7.

Sri Wulan P. Lestari *

6/6

-

-

8.

Hari Pudjo Santoso *

-

6/6

-

* Undangan


167

Memiliki dan menjalankan prinsip kehati-hatian yang tinggi sejalan dengan perilaku yang terkandung dalam nilai perusahaan (integritas).

komite tata kelola terintegrasi susunan komite tata kelola terintegrasi Merujuk kepada POJK No.17/POJK.03/2014 dan POJK No.18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah bersama-sama dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

berkomitmen mewujudkan penerapan tata kelola

laporan komite tata kelola terintegrasi

terintegrasi dalam bidang Manajemen Risiko dan

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola

Tata Kelola Perusahaan sejak tahun 2015. Perwujudan komitmen bersama ditempuh dengan dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyusunan Jadwal dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi dan penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Terintegrasi telah menyusun laporan semesteran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi penilaian sendiri (Self Assessment) atas tata kelola perusahaan (Check list and Guidelines for integrated Governance Financial Conglomerate of SMBC Group), Kepatuhan (Check List and Guidelines for Integrated Compliance Function Report Financial Conglomerate of SMBC Group),

tugas dan tanggung jawab komite tata kelola terintegrasi

Internal Audit (Check List and Guidelines for the

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata

Audit Organization Policy and Procedures) dan

Kelola Terintegrasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

Integrated Internal Audit includes Annual Plan and Resolution of Internal Audit Findings and Internal analisa kasus Fraud (Check List and Guidelines for Fraud Analysis Financial Conglomerate of



SMBC Group) untuk periode 30 Juni 2016 dan

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pedoman

31 Desember 2016.

dan Tata Tertib Komite Tata Kelola

rapat komite tata kelola terintegrasi Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Komite mengadakan rapat

Terintegrasi, Jadwal dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016 dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; b. Pelaporan Pertama Tata Kelola Terintegrasi

paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Konglomerasi Keuangan Grup SMBC

Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi

31 Desember 2015.

telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dan membahas antara lain: 1. Pertemuan Pertama tahun 2016 membahas: a. Reinstate agenda pertemuan tanggal 24 November 2015 meliputi Pembentukan

ke Otoritas Jasa Keuangan per posisi 2. Pertemuan Kedua tahun 2016 membahas: a. Pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC posisi 30 Juni 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan b. Pembahasan lainnya.

komite setingkat direksi Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Direksi membentuk komite-komite sebagai berikut:

komite manajemen aset dan liabilitas (Asset and Liabilities Committee/ALCO) Sesuai SK Direksi terkini No.008/DIR/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Anggota Komite ALCO terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: no.

susunan komite

keanggotaan bersifat ex officio

1.

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Finance, Treasury dan Corporate Planning

2.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

3.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning

4.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko

5.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pembiayaan (Financing Business)

6.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pendanaan (Funding Business)

7.

Anggota Komite

Pejabat Bidang Treasury yang ditunjuk oleh Direktur Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning (Sekretaris)

Undangan Tetap

Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi Liquidity & Market Risk

Undangan Tetap

Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Bisnis, yaitu seorang pejabat yang membidangi pembiayaan

Catatan: Selama tahun 2016, Pedoman dan Tata Tertib ALCO mengalami 1 (satu) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.06/ PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.


169

tugas dan wewenang ALCO

8. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank

Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan

guna mengkaji dampak keputusan Komite

Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.06/ PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah: 1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan Asset

sebelumnya terhadap tujuan Bank; 9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank; 10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan

Liability Management (ALMA);

dan peraturan terkait yang mempengaruhi

2. Memantau secara berkala posisi likuiditas

strategi dan kebijakan ALMA.

bank melalui perkembangan primary dan secondary reserves; 3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta Financing; 4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi

laporan komite ALCO Selama tahun 2016 telah dilaksanakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali, yang dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya,

keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk

dan mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak

mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;

1 (satu) kali. Bilamana dibutuhkan rapat dapat

5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk

dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu

pengelolaan serta pengendalian risiko yang

anggota Komite.

berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity

Setiap rapat telah dilakukan pembahasan

Management) dan Risiko Pasar (Market Risk); 6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga

mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pendanaan dan pembiayaan, indikator likuiditas,

(pricing) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan

menetapkan gross yield, pengelolaan secondary

Pendanaan dan Funds Transfer Price (FTP)

reserve dan pengembangan pasar uang.

atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank; 7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan;

rapat komite ALCO no.

nama

kehadiran

1.

Harry A.S. Sukadis

11/12

2.

Ratih Rachmawaty

10/12

3.

Shita Satyawati P.

9/12

4.

Hari Pudjo Santoso

7/12

5.

Roy Iskandar

9/12

6.

Johanes Hermawan

8/12

7.

Syaifullah *

12/12

Sekretaris Komite

*



komite pengarah teknologi informasi Sesuai SK Direksi terkini No.012/DIR/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: no.

susunan komite


1.

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Teknologi Informasi

2.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Corporate Planning

3.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional

4.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko

5.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Operasional

6.

Anggota Komite


7.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pembiayaan (Financing Business)

8.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif Bidang Business Support & Development

Catatan: Selama tahun 2016, Pedoman dan Tata Tertib Komite Pengarah Teknologi Informasi mengalami 1 (satu) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.07/PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite pengarah teknologi informasi Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan: 1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; 2. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuhan sistem informasi manajemen, dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;


3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter); 4. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank; 5. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; 6. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

171

laporan komite pengarah teknologi informasi

5. Pengakhiran/Decommission atas sistem perbankan utama ex Bank Sahabat

Selama tahun 2016, Komite Pengarah Teknologi

(Temenos R8).

Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) dan mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 1 (satu) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi

rapat komite pengarah teknologi informasi no.

nama

kehadiran

1.

Setiasmo Samami

5/5

2.

Harry A.S. Sukadis

5/5

3.


3/5

4.

Hari Pudjo Santoso

4/5

5.

Dewo Triatmoko

5/5

6.

Mohamad Rizal

4/5

7.

Shita Satyawati

3/5

Prospera yang berbasiskan teknologi mobility

8.

Johanes Hermawan

4/5

(m-Prospera);

9.

Jodi Ng

4/5

kepada Direksi mengenai: 1. Pengesahan Rencana Strategi Teknologi Informasi 2015 – 2018 sebagai landasan tata kelola Teknologi Informasi; 2. Pengembangan atas sistem bisnis utama (Prospera) yang terpusat, online real time yang dilanjutkan dengan pengembangan

10.

Ahmad Yani

untuk prasyarat penyelenggaraan layanan Laku

11.

Her Purwoko

4/5

Pandai (BTPN Wow! iB);

12.

Rizal Muska Kamil b) *)

5/5

3. Pengembangan jaringan ATM, Mobile Banking

4. Pengembangan layanan Branchless

Catatan: a)

Banking/Laku Pandai (BTPN Wow! iB) di BTPN Syariah akan menggunakan leveraging pengembangan aplikasi yang akan dibangun

5/5 a)

Masa Jabatan Her Purwoko sebagai Sekretaris Komite berakhir sejak 9 Februari 2016

b)

Rizal Muska Kamil efektif menjabat sebagai Sekretaris Komite sejak 9 Februari 2016

*)

Sekretaris Komite

oleh bank induk (BTPN);

komite human capital Sesuai SK Direksi terkini No. 009/DIR/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Anggota Komite Human Capital adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio yang paling kurang terdiri dari: no.

susunan komite


1.

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Human Capital

2.

Anggota Komite

Direktur Utama

3.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Keuangan

4.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Human Capital yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Human Capital (Sekretaris)

Catatan: Selama tahun 2016, Pedoman dan Tata Tertib Komite Human Capital mengalami 1 (satu) kali penyesuaian yaitu No.08/PedomanKerja/ LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.



tugas dan wewenang komite human capital

laporan komite human capital

Tugas dan wewenang Komite Human

Selama tahun 2016, Komite Human Capital telah

Capital berdasarkan Pedoman dan Tata

mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan

Tertib Kerja Komite Human Capital terkini

membahas antara lain:

No. 08/PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal

1. Persetujuan Hasil Semester I Program Sekolahku;

12 Oktober 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital; 2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital; 3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.

2. Penyampaian Hasil Peninjauan Kenaikan Gaji 2016 dan Deviasi Promosi Grade; 3. Persetujuan Ketentuan Pengalihan Pinjaman Karyawan; 4. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Tengah Tahun 2016.

rapat komite human capital no.

*)

nama

kehadiran

1.

Harry A.S. Sukadis

5/5

2.

Ratih Rachmawaty

3.


5/5 *)

5/5

Sekretaris Komite

komite manajemen risiko Sesuai SK Direksi terkini No.010/DIR/LG/XI/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko BTPN Syariah maka Susunan Komite Manajemen Risiko adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang beranggotakan dan terdiri dari: no.

susunan komite


1.

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Manajemen Risiko

2.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

3.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional

4.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning

5.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Human Capital

6.

Anggota Komite


7.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Risiko Bisnis

8.

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

Undangan Tetap

Kepala SKAI

Catatan: Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko mengalami 1 (satu) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.09/ PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.


173

tugas dan wewenang komite manajemen risiko Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.09/ PedomanKerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya; 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; 3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi; 4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Pada pertemuan Komite Manajemen Risiko terdapat pembahasan dan keputusan diantaranya: pembuatan rencana konsolidasi untuk portofolio TUR dan Legacy, tracking pemenuhan pelatihan APPU/PPT secara bankwide, kajian atas penetapan benchmark resignation rate YTD sebesar 45%, standard IT performance, memberikan arahan strategis kepada Tim Funding dan Treasury dalam menjaga kestabilan likuiditas Bank. Dalam rangka pemantauan risiko, maka sebagai anak perusahaan, BTPN Syariah berkewajiban menyampaikan laporan konsolidasi kepada bank induk atas 10 jenis risiko Bank serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK. Rapat Komite Manajemen Risiko no.

nama

kehadiran

1.


10/10

2.

Ratih Rachmawaty

7/10

3.


9/10

4.

Roy Iskandar

10/10

5.


9/10

6.

Dewo Triatmoko

7/10

7.

Dharma Putera

TUR maupun Legacy, liquidity monitoring, IT

8.

Rizal Muska Kamil

system performance, memastikan pemenuhan

9.

Hari Pudjo Santoso

laporan komite manajemen risiko Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 2 (dua) kali dengan membahas halhal dan memberikan rekomendasi Direksi mengenai: update portfolio performance, baik

sertifikasi manajemen risiko, pelatihan perbankan syariah dan APPU/PPT, pengawasan pemenuhan kebutuhan karyawan, pengawasan atas

9/10 7/10

#) *)

9/10

Catatan: #)

Rizal Muska Kamil efektif menjabat sebagai anggota Komite sejak November 2016

*)

Sekretaris Komite

resignation rate, pengawasan fraud, pengawasan risiko kepatuhan, hukum, dan stratejik.



komite bisnis (business committee) Sesuai SK Direksi terkini No. 011/DIR/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Anggota Komite Bisnis (Business Committee) terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: no.

susunan komite


1.

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Business

2.

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Corporate Planning

3.

Anggota Komite


4.

Anggota Komite


5.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Human Capital

6.

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi

7.

Anggota Komite

Pejabat Bidang Bisnis Pembiayaan (Financing Business) (Sekretaris)

Undangan Tetap

Pejabat Ekseskutif Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Risiko Bisnis

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif Bidang Product Development

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif Bidang Operations Strategy & Process Development

Catatan: Pedoman dan Tata Tertib Komite Bisnis mengalami 1 (satu) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.010/PedomanKerja/ LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

tugas dan wewenang komite bisnis Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No. 010/Pedoman Kerja/LG/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 adalah: 1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta Financing; 2. Memantau secara berkala Business Financial Performance, Business Process, Business Risk dan Sumber Daya Manusia; 3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Direksi; 4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan Business; 5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.


175

Ibu Fauziah, Nasabah Pembiayaan Pengrajin Batik Sentra Dusun Rangmanten Subur, Madura, senantiasa menghasilkan karya batik Madura yang baru demi menghadapi persaingan.

laporan komite bisnis

rapat komite bisnis

Selama tahun 2016 telah dilaksanakan rapat

no.

Komite Bisnis sebanyak 9 (sembilan) kali, dalam setahun sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kondisi intern Bank, atau atas permintaan dari salah satu anggota Komite. Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai financing performance, funding performance, financing risk, mobile banking

*)

nama

kehadiran

1.

Ratih Rachmawaty

9/9

2.

Harry A.S. Sukadis

5/9

3.


6/9

4.

Shita Satyawati P.

7/9

5.

Mohamad Rizal

7/9

6.

Jodi Ng

7.

Johanes Hermawan

8/9 *)

9/9

Sekretaris Komite

BTPN Syariah, dan BTPN Wow! iB.


tata kelola perusahaan sistem sosial, lingkungan dan manajemen 176

sistem sosial, lingkungan dan manajemen Daya adalah misi sosial yang menjadi Unique Value Proposition dari BTPN Syariah, dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Fokus program Daya terletak pada Kesehatan, Pengembangan Usaha dan Komunitas yang diwujudkan melalui tiga pilar Daya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas.

Pada tahun 2016, sebanyak 636.051 partisipan nasabah BTPN Syariah telah menerima manfaat pelatihan program Daya dari 71.163 aktifitas pelatihan melalui pilar Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha. Program Kader Kesehatan terus dijalankan di dalam pilar Daya Sehat Sejahtera, bekerja sama dengan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi nasabah komunitas BTPN Syariah secara spesifik dan unik. Sepanjang tahun 2016, terdapat 3.194 beneficiaries dari 278 aktivitas kegiatan penyuluhan dan 3.218 beneficiaries dari 293 aktivitas konsultasi kesehatan yang dilakukan dalam program kader kesehatan ini. Sedangkan untuk pilar Daya Tumbuh Komunitas terdapat 95 aktivitas yang telah diberikan kepada nasabah yang mengikuti program pendampingan komunitas.


177

peran Daya dalam literasi keuangan

Untuk non-nasabah, program edukasi dilakukan

Sesuai POJK No. 01/POJK.07/2013 tentang

ekonomi masyarakat melalui perencanaan

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK No. 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/ atau Masyarakat, BTPN Syariah telah menyusun perencanaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan tingkat

untuk menggali dan memberdayakan potensi keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Untuk calon nasabah pembiayaan BTPN Syariah, Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) diberikan sebagai bagian dari proses edukasi awal tentang pengelolaan keuangan sederhana dan pengelolaan pembiayaan. Pelatihan

kebutuhan masyarakat.

diberikan selama 5 hari berturut-turut, dengan

Program edukasi ini direncanakan dengan tujuan:

dapat memahami dan menerapkan cara-cara

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan. b. Meningkatkan jumlah pengguna produk

harapan setelah pelatihan para calon nasabah pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Dengan demikian tujuan untuk mencapai keluarga yang lebih sejahtera dapat tercapai.

dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mencapai keuangan inklusif. c. Mengedukasi masyarakat dan nasabah agar lebih memahami manfaat jasa dan produk perbankan syariah, mengetahui hak dan kewajiban pengguna produk perbankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. BTPN Syariah menggunakan pendekatan program edukasi literasi keuangan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non-nasabah dan nasabah.



transparansi kondisi keuangan dan kondisi non keuangan daftar konsultan dan penasihat tahun 2016 nama konsultan

tujuan

periode kontrak

ruang lingkup pekerjaaan

Memberikan nasihat hukum (legal advice) dan/atau pendapat hukum (legal opinion) atas permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan

1 Mei 2015 - 30 April 2016

1. Memberikan nasihat hukum (legal advice) dan/atau pendapat hukum (legal opinion) atas permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan. Jasa bidang hukum lain meliputi pidana, perdata maupun perbankan yang terkait dengan ketenagakerjaan

human capital 1. PURBADI & ASSOCIATES

2. Mempelajari, mengkaji, dan memberikan masukan atas surat-surat/dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang digunakan dan/atau dibuat dan/atau ditandatangani untuk dan atas nama BTPN Syariah, antara lain berupa perjanjian, formulir, syarat dan ketentuan baku yang ditetapkan oleh BTPN Syariah. 3. Memberikan penjelasan dan pendapat hukum atas peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.

2. Daya Dimensi Indonesia

Membantu merancangan program pengembangan dengan tujuan:

Januari 2016 masih berjalan

a. Pendampingan dalam pembuatan kompetensi model; b. Sosialisasi proses Assessment Center;

a. Filling the GAP

c. Melakukan proses Assessment Center; d. Pendampingan dalam pengambilan keputusan;

b. Looking for the next leader Melalui proses Assessment Center 3. Red & White

Melakukan kajian atas karakter, kompetensi, produktivitas, maupun hubungan antara performance dan remunerasi yang didapatkan dari posisi Pembina Sentra


1. Memberikan jasa pendampingan mulai dari membangun pendampingan dan rekomendasi dalam membangun program pengembangan yang meliputi beberapa hal :

e. Melakukan one on one coaching; f. Merekomendasikan, menyampaikan materi, dan melakukan pendampingan hasil pengembangan (pulse check) 1 April - 1 Juli 2016

1. Sebagai Konsultan yang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi kajian atas pekerjaan dan produktivitas Pembina Sentra; 2. Konsultasi meliputi penyusunan data analisis maupun nilai kompentensi dari Pembina Sentra

179

nama konsultan

tujuan

periode kontrak


1. Melakukan kajian terhadap solusi HRIS terhadap kebutuhan Tim HR dalam memberikan layanan kepada Tim MMS.

18 Agustus - 30 September 2016

1. Melakukan assessment terhadap kebutuhan user dan sistem saat ini untuk solusi Human Resources di MMS;

teknologi informasi 1. PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia

2. Melakukan assessment terhadap Oracle HRIS untuk mengidentifikasi gap antara kapabilitas sistem dan kebutuhan user BTPN Syariah; 3. Memberikan rekomendasi dan mempersiapkan roadmap penerapan untuk solusi HRIS.

2. Menganalisa penggunaan dan utilisasi Oracle HRIS yang dimiliki oleh BTPN Syariah; 2. PT Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia

3. PT Difini Teknologi

Memberikan rekomendasi terhadap struktur organisasi Teknologi Informasi saat ini dalam rangka mempersiapkan Teknologi Informasi dalam mencapai inisiatif-inisiatif Bank

14 November 2016 - 13 Pebruari 2017

Melakukan design ulang arsitektur sistem aplikasi dan infrastruktur Prospera, baik prosedur deployment, strategi migrasi dan keamanan sistem agar mampu mendukung rencana strategis bisnis sampai tahun 2020

29 Juni 2016 28 Juni 2017

1. Memberikan rekomendasi terhadap target Operating Model Teknologi Informasi berdasarkan rencana jangka panjang dan strategis Bank; 2. Memberikan rekomendasi terhadap target struktur organisasi Teknologi Informasi mencakup major fungsi yang disesuaikan dengan standar internasional; 3. Memberikan rekomendasi kesesuaian terhadap Talent Process untuk memenuhi kebutuhan organisasi Teknologi Informasi di masa depan; 4. Memberikan rekomendasi terhadap katalog kompetensi secara manajerial, teknikal maupun behaviour untuk tim Teknologi Informasi serta melakukan assessment terhadap kemampuan teknikal tim Teknologi Informasi; 5. Roadmap prioritisasi untuk mencapai target yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan. 1. Menyediakan tenaga ahli di bidang Arsitektur Teknologi Informasi yang berpengalaman dalam mendesain sebuah solusi software dan seluruh infrastruktur pendukungnya untuk dapat memenuhi kebutuhan desain arsitektur sistem Prospera yang ingin dicapai oleh BTPN Syariah; 2. Memberikan desain solusi menyeluruh (end to end solution design) untuk aplikasi Prospera yang didokumentasikan dengan sebuah format yang mempunyai standar framework Arsitektur Teknologi Informasi yang jelas dan umum seperti TOGAF; 3. Melakukan assessment terhadap arsitektur dan menetapkan target state dari existing sistem Prospera dalam rangka mendukung strategi bisnisnya;



nama konsultan

tujuan

periode kontrak


Sertifikasi pelaksanaan Progress Out of Poverty Index (PPI) pada BTPN Syariah

1 Oktober 2015 - 31 Juli 2016

1. Melakukan assessment terhadap dokumen dan kertas kerja terkait pelaksanaan PPI, termasuk namun tidak terbatas pada policy terkait PPI, kertas kerja wawancara PPI, implementasi PPI pada sistem, pemeriksaan aktivitas PPI pada audit/QA, dan bukti pembahasan PPI pada high level management;

financing risk MicroFinanza Rating Srl

2. Melakukan assessment terhadap pelaksanaan survei PPI di lapangan berupa kunjungan lapangan pada Wisma yang menjadi sample; 3. Melakukan kunjungan ke Nasabah untuk melihat alignment score agregat PPI dengan kondisi Nasabah secara umum; 4. Melakukan assessment terhadap para pelaku aktivitas pendukung PPI, yang meliputi beberapa unit kerja seperti QA, MIS, Policy, TUR Business, dan Direksi; 5. Melakukan assessment terhadap Laporan dan analisis data PPI; 6. Melakukan assessment terhadap pemenuhan PPI Standards of Use lainnya secara umum; 7. Memberikan konsultasi terkait best practice pelaksanaan PPI pada BTPN Syariah; 8. Memberikan masukan, penilaian, sertifikasi, dan publikasi terkait hasil rangkaian assessment yang sudah dilakukan.

professional consultant PT McKinsey Indonesia

Professional Consultancy Services for Transforming BTPN Syariah’s Operating Model

24 bulan (Dimulai pada tanggal 27 Juni 2016)

1. Membantu Bank dalam merumuskan kembali (refine) suatu model (architecture) operasional yang ditujukan untuk melayani nasabah dengan proses yang lebih efektif dan efisien yang fokus kepada nasabah mass market tertentu; 2. Memberikan konsultasi dalam memaksimalkan peranan tekonologi informasi bagi proses digitalisasi internal dan menekan biaya tanpa menimbulkan kesulitan bagi pengalaman nasabah; 3. Memberikan konsultasi atas proses transformasi meliputi didalamnya organisasi dan diskusi dengan pendekatan perubahan manajemen.


181

jumlah penyimpangan (internal fraud) dan upaya penyelesaiannya

benturan kepentingan

Selama tahun 2016 tidak terdapat internal

konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan

fraud yang mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan upaya penyelesaian Selama tahun 2016, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama. Selama tahun 2016, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

kasus litigasi Kasus litigasi adalah kasus perdata dan pidana yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Selama tahun 2016, tidak terdapat kasus litigasi yang memperngaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

pendapatan non halal, zakat dan infaq periode 31 desember 2016 [dalam jutaan rupiah]

sumber dana kebajikan

2016

2015

pada awal periode

141

162

Sumber Dana Kebajikan

125

146

81

132

-

-

44

14

Penggunaan Dana Kebajikan

97

167

Kenaikan Sumber Dana Kebajikan

28

-21

169

141

Pendapatan non-halal Infaq dan shadaqah Denda

Sumber Dana Kebajikan akhir periode


182

Belinda Selviana Dewi, Karyawan Pendanaan menjelaskan bagaimana nasabah funding memberikan manfaat bagi nasabah keuangan inklusif.

183

data

perusahaan



lima k eu

ni

k

an

BT

PNS

Bank yang

lebih dari 90% karyawannya adalah perempuan. Kesamaan gender merupakan values kami dalam memperkerjakan karyawan perempuan untuk berinteraksi langsung dan melayani kebutuhan nasabah prasejahtera.


185

Menjadi teladan bagi nasabah keuangan inklusif adalah cita-cita yang terus dipupuk pada diri Pembina Sentra. Bapak Taras Wibawa Siregar mengenakan batik hasil karya Nasabah Pembiayaan Komunitas Batik Trusmi, Cirebon.


data perusahaan pejabat eksekutif 186

pejabat

eksekutif no. nama

jabatan

keterangan

Internal Audit Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Bank Permata.

internal audit 1.

Sri Wulan Purnomo Lestari

finance, treasury & corporate planning 1.

Roy Iskandar

Finance, Treasury & Corporate Planning Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di HSBC dan Bank Danamon.

Chief Human Capital

Bergabung sejak 2015. Sebelumnya di PT Price Water House, UNICEF, Excelcomindo Pratama, PT Ericson Indonesia, PT Makassar Tene & Group dan PT Begawan Inovasi Global.

human capital 1.


kepatuhan & manajemen risiko 1.

Rena Mutia Indriani

Compliance Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank BRI Syariah dan Bank Permata.

2.

Hari Pudjo Santoso

Risk Management Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank ABN Amro dan Citibank.

3.

Yunita Cahaya Haerani

Legal Head

Bergabung sejak 2013. Sebelumnya di Citibank dan AIA Financial.

teknologi informasi 1.

Jodi Ng

IT Business Alliance Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di GE Money.

2.

Her Purwoko

IT Operation, Infrastructure & Service Delivery Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Asuransi Astra Buana dan Bank Permata.

3.

Ahmad Yani

IT Application Development Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank Permata.

4.

Rizal Muska Kamil

IT Planning, Strategy & Governance Head

Bergabung sejak 2016. Sebelumnya di PT Accenture Indonesia dan Commonwealth Bank.


187

no. nama

jabatan

keterangan

operational 1.

Dewo Triatmoko

Operations Strategy & Development Head

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Bank BCA Syariah, Bank UOB dan Bank NISP.

2.

Mohamad Rizal

Operation Services Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Mega dan Bank Danamon.

3.

Budi Yunawan Saleh

Corporate Services Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Danamon dan AIG Life.

bisnis 1.

Johanes Hermawan Sugianto

TUR Sales & Distribution Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Danamon.

2.

Shita Satyawati Priandani

Retail Funding Sales & Distribution Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri.

3.

Abianti Riana

BTPN Wow! iB Sales & Distribution Head

Bergabung sejak 2012. Sebelumnya di CIMB Auto Finance dan CIMB Niaga.

4.

Ade Fauzan

Product Development Head

Bergabung sejak 2013. Sebelumnya di Bank Permata dan Bank Maybank Syariah.

5.

Dharma Putera

Business Risk Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Adira Kredit dan Citibank.

6.

Dwiyono Bayu Winantio

Business Development & Support Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank UOB dan Bank CIMB Niaga.

7.

Dewi Nuzulianti

Alignment & Customer Experience Head

Begabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank Permata.

8.

Larasati Moerdijat

Daya & Communication Head

Bergabung sejak 2015. Sebelumnya di Saatchi & Saatchi Indonesia.


data perusahaan produk dan layanan jaringan kantor 188

produk dan layanan pendanaan 1. Tabungan Citra iB Dapat dibuka dengan setoran minimal, melalui perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah), Nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan.

2. Taseto Premium iB Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan*)

3. Deposito Berjangka iB Penempatan deposito dilakukan berdasarkan

5. Giro iB Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/ Bilyet Giro.

6. Tabungan BTPN Wow! iB Produk tabungan yang dikemas dengan fasilitas electronic banking yang dapat diakses melalui telepon genggam/seluler/ handphone (HP) berjenis Global System for Mobile Communication (GSM). Melalui produk yang fokus pada layanan keuangan inklusif ini, nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana bertransaksi setor tunai dan tarik tunai yang dapat dilakukan di Agen yang ditunjuk atau di Kantor Cabang BTPN Syariah. *) Syarat dan Ketentuan Berlaku

perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) antara Bank (mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 18 dan 24 bulan.

4. Taseto Mapan iB Sarana menabung untuk mewujudkan rencana, yang memberikan imbal hasil kompetitif dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu, berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah).


pembiayaan 1. Paket Masa Depan (PMD) iB Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaankebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu.

189

jaringan

kantor Kantor Pusat Non Operasional (KPNO)

Gd. Cyber 2, Jl. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13 Telp. 02130026400 Kantor Cabang Semarang

Jl. Pamularsih No. 17, Semarang Telp. 0247622280 Jl. Majapahit No. 330 A, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Semarang – Jawa Tengah

Padang

Jl. Pemuda No. 24, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Padang – Sumatera Barat Telp. 075121001 DI Yogyakarta

Komplek Seturan Plaza Hall Utara Jl. Seturan Raya, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta Telp. 02744332615 Banda Aceh

Palangkaraya

Jl. Ahmad Yani No. 2, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya Telp. 05364200409 Pontianak

Jl. Ahmad Yani No. 38 B, Pontianak Telp. 0561571444 Samarinda

Jl. Dr. Sutomo No. 8A, Kota Samarinda Telp. 0541739193 Denpasar

Tegal

Jl. Sri Ratu Safiatuddin,Gampong Peunayong, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh Telp. 065121276

Telp. 03614723055

Telp. 02834562195

Medan

Telp. 02476584656

Jl. Flores Baru RT.02 RW.04, Kel. Kudaile, Kec. Slawi, Kab. Tegal. Jawa Tengah

Jakarta

Rukan Plaza 5 Pondok Indah Kav. A.12, Jl. Marga Guna, RT 004/RW 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telp. 02129428280 Menara Kadin Indonesia, Jl, HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2 & 3, Jakarta 12950 Telp. 0215274601 Bandung

Jl. Sunda No 27 D, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung Telp. 0224234241 Surabaya

Jl. Dharmahusada No. 136, Kota Surabaya Telp. 0315956259 Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No 403 D, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang Telp. 0711373595 Lampung

Jl. Jendral Sudirman No 55, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung Telp. 0721242941

Jl. Setiabudi, Komplek Setiabudi Blok B.1 A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan – Sumatera Utara Telp. 0618225528 Kupang

Jl. Irian Jaya, RT 11 RW 03, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Telp. 0380821487 Mataram

Jl. Panca Usaha No. 31, Kelurahan Cakranegara Barat, Mataram – Nusa Tenggara Barat Telp. 0370639409 Pekanbaru

Jl. Tuanku Tambusai No 320, Pekanbaru, Riau Telp. 076131422 Banjarmasin

Jl. Ahmad Yani Km. 3,5 No 69, RT.03, Banjarmasin

Jl. Diponegoro No. 129, Kelurahan Dauhpuri Kelod, Kota Denpasar

Jambi

Jl. Orang Kayo Pingai No 43 A RT 09, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Jambi Telp. 074135888 Kantor Cabang Pembantu Pekalongan

Jl. Mandurorejo RT.001 RW. 001, Desa Tanjung Kulon, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah Telp. 02853830041 Sleman

Jl. Magelang-Yogja KM 5.5 (Ruko No. 72 A), Ds. Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. 0274623685 Bantul

Jl. Wahid Hasim,Gose, Ringinharjo, Kec. Bantul Telp. 0274367626

Telp. 0511327662

Kantor Fungsional Operasional (KFO)

Kendari

KFO Ungaran Barat

Jl. Sao-Sao No. 207, Kota Kendari Telp. 04013193746 Makassar

Jl. Hertasning 88 C, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar Telp. 0411885572

Jl.Gatot Subroto No. 94 Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat, Kab.Semarang, Jateng Telp. 02476510190 KFO Temanggung

Jl. Pahlawan No. 95, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung, Temanggung Telp. 0293491779


data perusahaan jaringan kantor 190

KFO Pekalongan

Jl. Kurinci No.9 Kel. Bendan Kec. Pekalongan Barat, Kab. Pekalongan Telp. 02854460034 KFO Brebes

Jl. Raya Klampok Wanasari Wanasari Brebes Telp. 02836172328/02836172326 KFO Dukuh Turi

Jl. Gajah Mada (Komp. Ruko Gajahmada Town Square) No. 9, RT.004, RW.002, Kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah Telp. 02834532685 KFO Limpung

Jl. Raya Limpung Banyu Putih No. 201 (Ruko B,C,D), Kec. Limpung, Kel. Sempu, Kab. Batang, Jawa Tengah Telp. 02856681009 KFO Cilacap

Jl. Gatot Subroto (Ruko Gatsula) No. 2 & 3, RT. 004 RW. 008, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Jawa Tengah

KFO Gunung Jati

Jl. Raya Pasindangan Komplek Ruko depan Rumah Sakit Tangkil No. 5, Desa Pasindangan, Kec. Gunungjati, Kab. Cirebon, Jawa Barat Telp. 02318308454 KFO Soreang

Jl. Raya Soreang Banjaran No. 356 D/E Desa Soreang, Kec. Soreang, Kab Bandung, Jawa Barat Telp. 02285876002 KFO Rengasdengklok

Dusun Jati RT 002, rw 005, Desa Rengasdengklok Utara, Kec Rengasdengklok, Kab Karawang, Jawa Barat Telp. 0267484620 KFO Purwakarta

Jl. Ibrahim Singadilaga No.16, RT 009 RW 002, Kel. Nagrikaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat Telp. 02648301510 KFO Majalaya

Telp. 02825561194

Jl. Raya Laswi Km. 16 (Perumahan Puri Mega Citra) No. 10-11, Kel. Ciheulang, Kec. Ciparay, Bandung, Jawa Barat

KFO Purwokerto

Telp. 02285966036

Jl. Jend. Sudirman Barat No. 89B, RT.01 RW.07, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah Telp. 02816512117 KFO Banjarnegara

Jl. Kolektor Primer, RT 004, RW 005, Kelurahan Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah

KFO Padalarang

Jl. Nasional Blok Tamiang Resik, RT. 002 RW. 001, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Telp. 0226635100 KFO Subang

KFO Kandanghaur

Jl. Blok Tjodong No. 196, Desa Eretan Wetan, Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu, Jawa Barat Telp. 02347145008 KFO Indramayu

Perumahan “Jangkar Mas Regency” Blok A1 No. 5 -6, Kel. Karanganyar, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu, Jawa Barat Telp. 02347120053 KFO Singaparna

Jl. Blok Borolong, Desa Cilampunghilir, Kec. Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat Telp. 02657540061 KFO Banjar

Jl. Sudiro W, RT 03 RW 001, Kelurahan Banjar, Kec. Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat Telp. 0265743236 KFO Tamansari

Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Tugujaya, Kec. Cihedeung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Telp. 0265332335 KFO Ciamis

Jl. Pasirmanis No 44, Kel. Ciamis, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis, Provinsi Jawa Barat Telp. 0265775237 KFO Bayongbong

Jl. Ciledug No 92 A, Kel. Regol, Kec. Garut Kota, Kab. Garut, Propinsi Jawa Barat Telp. 0262231921

Telp. 02865988503

Jl. Otto Iskandardinata (Otista) No.92, Kel. Karanganyar, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat

KFO Jampang Kulon

KFO Jatibarang

Telp. 02607605221

Telp. 0266490048

Jl. Raya Mayor Dasuki Ruko BI B6 (Blok Pasar Jatibarang) Rt 24 Rw 03 Desa Jatibarang Kec. Jatibarang 45273 Telp. 0234355899 KFO Astana Anyar

Jl. Mochamad Toha No 152, RT 002, RW 10, Kel. Pelindung Hewan, Kec. Astana Anyar, Bandung 40542 Telp. 0225222389 KFO Jatiwangi

Kawasan Komersial Ruko Jatiwangi Square A - No 18 & 19. Jl. Ahmad Yani, Rt 002, Rw 008, Desa Sutawangi, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka, Jawa Barat 45454 Telp. 0233888291

KFO Cibadak

Jl. Siliwangi No. 132, RT 01/17, Kel. Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi Telp. 02667160007 KFO Tanjungsari

Jl. Raya Bandung-Sumedang, RT.01 RW.07 Telp. 0227797115 KFO Cimalaka

Jl. Prabu Geusan Ulun No. 98 A RT/RW : 004/02, Kel. Regolwetan, Kec. Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat Telp. 02612401243

Jl. Raya Surade RT 016/RW 006, Kel. Surade

KFO Pamanukan

Jl. Raya Ion Martasasmita RT.016 RW. 006, Desa Rancasari, Kec. Pamanukan, Kab Subang, Propinsi Jawa Barat Telp. 02607544055 KFO Sagaranten

Jl. Raya Baros RT. 01 RW.06, Desa Baros, Kec. Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Telp. 02666243910 KFO Gunung Puyuh

Jl. Jendral Sudirman RT.03 RW.03, Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat Telp. 02666244126


191

KFO Cianjur

Jl. Hos Cokroaminoto No 102, RT.01 RW.01, Kel. Muka, Kec. Cianjur, Kab. Cianjur, Jawa Barat Telp. 02632284040 KFO Palimanan

Jl . Otto Iskandar Dinata No 3, Desa Klangenan, Kec. Klangenan, Kab Cirebon, Propinsi Jawa Barat Telp. 02318825046 KFO Pangenan

Jl. Pangeran Sutajaya No 22, RT.001, RW.003, Desa Pabuaran Wetan, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Propinsi Jawa Barat Telp. 02318840161 KFO Ciawigebang

Jl. Raya Sindangagung, Blok Ciseureuh, Desa Sindangagung, Kec. Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat Telp. 02328900188 KFO Kuningan

Jl. Veteran RT. 07 RW.03, Blok Lempuyang, Kel. Kuningan, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Propinsi Jawa Barat Telp. 023289000228 KFO Majalengka

Jl. Babakan Jawa Blok Giri Asih, Kel. Majalengka Wetan, Kec. Majalengka, Jawa Barat Telp. 02338291244 KFO Jawa Barat 3-Kadungora

Jl. Raya Kadungora No 97/Sukamaju RT. 02/02 Ds. Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat Telp. 0262454500 KFO Jawa Barat 2-Plered

Blok Warungkandang, RT 017 RW 004, Ds Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat Telp. 0264272717 KFO Jawa Barat 1-Ciawi Tasik

Jl. Pelita I/ Cidemang, Ds. Pakemitan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat 46156 Telp. 026575450421 KFO Wiyung

Jl. Menganti Kramat No. 25, Kel. Jajartunggal, Kec. Wiyung, Surabaya Telp. 0317672886

KFO Pare

Jl. Panglima Sudirman No 4 Pare Kediri

KFO Kalisat

Telp. 0354390900

Jl. Raya raung, RT.001, RW. 001, Desa Tegalrejo, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur

KFO Blitar

Telp. 0331592257

Jl. Tanjung Blok A Kav. 02, Kel. Sukorejo, Kec. Sukorejo, blitar

KFO Madiun

Telp. 03426817697

Jl. Diponegoro No. 110, Kel. Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Madiun, Jawa Timur

KFO Rambipuji

Telp. 03514770444

Telp. 0331425472

KFO Bangkalan

Jl. Brawijaya, Kabupaten Jember

KFO Banyuwangi

Jl. Soekarno Hatta (seberang Gor Bangkalan), RT 002, RW 02, Kel. Mlajah, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur

Telp. 0333421654

Telp. 0313062255

KFO Genteng

KFO Duduk Sampeyan

Telp. 0333843962

Telp. 03199006533

KFO Bondowoso

KFO Sumenep

Jl. A. Yani No. 96, Kel. Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

Jl. Raya Genteng ,Ds.Genteng Wetan, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur 68465

Ruko Crown Plaza, No 1, Jl. Kyai Haji Wahid Hasyim No 168, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Telp. 0622697879 KFO Tapen

Jl. Raya No. 51, RT.024 RW.006, Ds. Lumutan Telp. 0332561052 KFO Situbondo

Jl. Ahmad Yani No. 110 A-B, Kel. Dawuhan Telp. 03383893529 KFO Sidoarjo

Jl. Lingkar Barat No. 1, Kel. Pagerwojo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Telp. 03199701018 KFO Bojonegoro

Jl. Veteran (Ruko CCBD), Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur Telp. 03535254322

Jl. R.A Kartini No. 108, RT 001, RW 005, Kel. Sidomoro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur

Jl. Trunojoyo No. 214 Blok 1, Komplek Ruko Arya Wiraraja, Sumenep Telp. 03286771037 KFO Mojosari

Jl. Bhayangkara No 101 A, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Propinsi Jawa Timur Telp. 03215885573 KFO Singosari

Jl. Letjen Sutoyo No. 116B, Kel. Purwantoro Telp. 03414352322 KFO Kepanjen

Jl. Achmad Yani RT 003, RW 001, Kel. Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kab. Malang Telp. 0341393370 KFO Probolinggo

Jl. Sukarno Hatta, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Propinsi Jawa Timur Telp. 0335426224 KFO Ponorogo

KFO Kediri Kota

Jl. Batoro Katong No. 73 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

Telp. 0354697220

Telp. 03523592002

KFO Balung

KFO Palembang Kota

Jl. Joyoboyo No 16, Desa Kemasan, Kec. Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Propinsi Jawa Timur

Jl. Panglima Besar Sudirman No 26, RT.002 RW. 005, Desa Tanggulwetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur

Jl. MP. Mangkunegara RT. 01 RW.01, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan Telp. 0711814827

Telp. 0336445466


data perusahaan jaringan kantor 192

KFO Muara Enim

Jl. Sultan Mahmud Badarudin II, RT. 02 RW.04, Kelurahan Pasar II Muara Enim , Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan Telp. 0734422041 KFO Sekayu

Jl. Kolonel Wahid Udin RT.01 RW.01, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan Telp. 0714323016 KFO Kayu Agung

Jl. Yusuf Singedekane, RT. 007 RW. 000, Kelurahan Jua-jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0712321377 KFO Lampung

Jl. Hayam Wuruk No 103, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung Telp. 07215602806 KFO Bandar Jaya

Jl. Proklamator Raya No.8, Kel. Bandar Jaya Timur, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Provinsi Lampung Telp. 072525187 KFO Metro

Jl. AH. Nasution No 67 B-C, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung Telp. 07257851268 KFO Kotabumi

Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No.1-2 RT. 06 RW. 01, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung Telp. 072423602 KFO Pringsewu

Jl. Jend. Ahmad Yani 67 D/E, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

KFO Magelang Selatan

KFO Jepara

Telp. 02933218582

Telp. 02914260079

KFO Purbalingga

KFO Demak

Jl. Soekarno Hatta No. 18, Magelang Selatan

Jl. MT. Haryono Purbalingga No. 5B, Kel. Kandanggampang, Kec. Purbalingga, Purbalingga Telp. 0281894458 KFO Surakarta

Jl. Raya Demak-Kudus, Kel. Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Propinsi Jawa Tengah Telp. 02916910172 KFO Kudus Kota

Jl. Honggowongso ,Ruko B 8 - Surakarta

Jl. Ahmad Yani No. 128, Getas Pejaten, Jati, Kudus

Telp. 0271633557/0271636009

Telp. 02914101904

KFO Sidorejo

KFO Rembang

Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No 188, Blotongan, Sidorejo, Salatiga Telp. 02986031903/02986031952 KFO Klaten Utara

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT 03 RW 005, Kel Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Kab Klaten, Jawa Tengah Telp. 02723359809 KFO Sragen Kota

Jl. Sukowati 31 (Ruko Harlin Sragen Blok A-3 dan Blok A-4), Kel. Sine. Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah Telp. 02718825069 KFO Boyolali

Jl. Perintis Kemerdekaan Gp 13, Kampung Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kel. Boyolali, Kec. Boyolali, Jawa Tengah

Jl. Sudirman No. 81, RT.02 RW.01, Desa Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah Telp. 0295693501 KFO Karanganyar

Jl. Raya Solo Karanganyar KM 7, Kel. Triagan, Kec Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah Telp. 02717881232 KFO Karang Gede

Jl. Tegal Rayung, RT .014, RW 04, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Jawa Tengah, 57377 Telp. 0276327965 KFO Wonosobo

KFO Wonogiri

Jl. Mayor Jendral Bambang Sugeng Sidojoyo Blok A7 & Blok A8, RT 01 RW 04, Kelurahan Pagerkukuh, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah

Telp. 02733201070

KFO Pidie-Mutiara Timur

Telp. 0276320134

Jl. Raden Mas Said No 19, Kel. Singodutan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah

KFO Purwodadi

Jl. Ahmad Yani 269, Kel. Kuripan, Kec. Purwodadi, Kab Grobogan, Jateng Telp. 0292425135 KFO Blora

Telp. 072924599

Jl. Gatot Subroto No.120, Kel. Sonoredjo, Kec. Blora, Kab Blora, Jawa Tengah

KFO Payakumbuh

Telp. 02964319107

Jl. Soekarno Hatta No 183 B, RT 001, RW 002, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Propinsi Sumatera Barat, Kode Pos 26225

Jl. Pemuda No. 15, Kel. Panggang, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Jawa Tengah

KFO Kendal

Jl. Soekarno Hatta 99 B, Desa Cipiring, Kec. Cipiring, Kab. Kendal, Jawa Tengah Telp. 02943690027

Telp. 02863301612

Jl. Banda Aceh- Medan Gampong Blang Liliue, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Propinsi Aceh Telp. 0653821631 KFO Medan

Jl. Amir Hamzah 9/34 B, Kec. Medan Barat, Kota Medan Telp. 06180033611 KFO Lima Puluh

Jl. Kartini Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Sumatera Telp. 0332429557 KFO Simpang Empat

KFO Padang Kota-Pesisir Selatan

KFO Pati

Ds. Kanigarian Surantih, Kec. Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat

Jl. Master Iskandar No. 65 (Ruko D & Ruko E), Desa Blaru, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah

Jl. Teuku Umar no 55 D Lk-III , Kel. Tanjung Balai Kota I, Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara

Telp. 0756453030

Telp. 0295382794

Telp. 06234562779


193

KFO Selong

KFO Talagasari

Telp. 03762991123

Telp. 0267484621

KFO Bima

KFO Dramaga

Jl. Prof. Moh. Yamin, SH , Lingkungan Kampung Baru, Kel.Majidi, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur, NTB

Jl. Sultan Hasanudin, RT.06 RW.02, Kel. Paruga, Kec. Rasane Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Jl. Syech Quro RT.004 RW.02, Desa Telagamulya, Kec. Telagasari, Kab. Karawang, Jawa Barat

Jl. H. Encep Nawawi, Rt. 02 RW.11, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat,Kab.Bogor, Jawa Barat

Telp. 03746648687

Telp. 02518422656

KFO Cakranegara

KFO Cipocok

Jl. Selaparang, Lingkungan Sweta Timur, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram Telp. 03706173949 KFO Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad Blok D/05, Kel. Sidomulya Timur, Kec Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau Telp. 07618418778 KFO Kota Bangkinang

Jl. Sisingamangaraja, Kel. Bangkinang, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Riau

Jl. Abdul Hadi Lingkungan Kebon Jahe (Depan Ratu Hotel BIDAKARA) No. 96, RT.03, RW.14, Kel. Cipare, Kec. Serang, Serang, Banten

Jl. Poros Gowa - Takalar, Lingkungan Mata Allo, Desa Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi selatan Telp. 0411842023 KFO Denpasar-Mengwi

Ruko Sekar Jiwa (Ruko F & G), Jl. Cokroaminoto No 963, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Kode Pos 80116 Telp. 03619374184 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO)

Telp. 02547911546

KFNO Ciliwung

KFO Cikarang Barat

Telp. 0224260719/0224260718

Jl. Industri A 01, Rt.05 Rw.06, Ds. Pasirgombong, Kec.Cikarang Utara Kab. Bekasi, Jawa Barat Telp. 02189836623 KFO Malingping

Telp. 076221231

Jl. Raya Simpang/Pasir Geleng, Desa Sukamanah, Kec. Malingping, Kab.Lebak, Provinsi Banten

KFO Kota Duri

Telp. 02525604005

Jl.Hang Tuah No. 33, RT 005, RW 005, Desa Tambusai Batang Dui, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau

KFO Makassar-Limbung

KFO Rangkasbitung

Jl. Raya Ciliwung No 8 Surabaya

KFNO Cikawao

Jl. Cikawao No.46 Kel. Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat Telp. 02220526901 KFNO Wisma BCA

BSD City Cyber Green Office CBD I-3, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, Propinsi Banten Telp. 02129661101

Telp. 07655630020

Jl. By Pass Soekarno Hatta, Desa Kaduagung Timur, Kec. Cibadak, Kab. Lebak, Provinsi Banten

KFNO Wisma Staco

KFO Parung

Telp. 02525550642

Telp. 0218355599

Jl. Raya Parung, Kel. Curug, Kec. Bojongsari, Depok Telp. 02518618058 KFO Cimone

Jl. Otista No. 82 D, Kel Gerendeng, Kec. Karawaci, Tangerang, Banten Telp. 02155798057 KFO Cilegon

Jl. Letjend Suprapto No 26 G, Kel. Ramanuju Kec. Purwakarta, Cilegon, Banten Telp. 0254385678 KFO Kaduhejo

Jl. Raya Cikuya RT 002, RW 007, Kel. Sukaratu, Kec. Majasari, Kab. Pandeglang, Banten Telp. 02535213642 KFO Cikupa

Perum Citra Raya, Citra Raya Blok C1 No.3 R,Kel. Cikupa, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

KFO Panimbang

Jl. Jendral Sudirman Kampung Muncang (sebelah solite), RT 02, RW 09, Desa Labuan, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang, Banten

Gedung Wisma Staco, Jl. Casablanca Kavling 18, Jakarta Selatan

Catatan: Tidak termasuk Layanan Syariah Bank.

Telp. 02535808152 KFO Ciawi

Jl. Raya Tajur No.118, RT.01/06, Kel. Pakuan, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat KFO Tambun Selatan

Tambun City, Jl. Sultan Hasanuddin, No. 263 - 265, Desa Tambun, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat Telp. 02188338391 KFO Kendari-Unaaha

Jl. Sapati, Kelurahan Ambekairi, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93411 Telp. 04082422514

Telp. 02159404045


surat pernyataan anggota dewan komisaris dan direksi 194

surat pernyataan

anggota dewan komisaris dan direksi tentang tanggung jawab atas laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

dewan komisaris

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati

komisaris utama/ komisaris independen

Mahdi Syahbuddin

komisaris independen

komisaris

direksi

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty wakil direktur utama

direktur utama

Taras Wibawa Siregar direktur kepatuhan dan manajemen risiko

Setiasmo Samami


direktur teknologi informasi

direktur operasional


195

laporan

keuangan


196

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Laporan Keuangan/ Financial Statements 31 Desember/December 2016


197


198


199


200

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, otherwise stated) kecuali dinyatakan LAPORAN POSISIlain) KEUANGAN STATEMENT OFunless FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Catatan/ 2015*) 2016 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) ASET

Kas

ASSETS

Catatan/ Notes 4

2016 191,662

*) 2015108,438

2f,5 4

1,548,277 191,662 590

649,266 108,438 2,072

Cash

ASETdan penempatan pada Giro Bank Indonesia Kas Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Pendapatan yang akan diterima dari penempatan Giro pada bank pada lain Bank Indonesia

2f,5

1,548,277 1,548,867

649,266 651,338

2g,6

590 34,490

2,072 14,883

ASSETS Current account and placements with Bank Indonesia Cash Accrued income of placement with Bank Indonesia Current account and placements with Bank Indonesia Accrued income of placement with Bank Current account withIndonesia other banks

Penempatan pada bank lain

2h,7

1,548,867-

651,338 410,000

Placements with other banks

Giro pada bank lain Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan yang Penempatan pada bank lain ditangguhkan sebesar Rp1.239.596 (2015: Rp 945.656) Piutang murabahah Pendapatan yang akan diterima dari setelah dikurangi pendapatan yang piutang murabahah ditangguhkan sebesar Rp1.239.596 Dikurangi: Cadangan kerugian (2015: Rp 945.656) penurunan nilai Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai Pinjaman qardh

2g,6

34,490

14,883

Current account with other banks Murabahah receivables net deferred margin income Placements other banks of with Rp 1,239,596 (2015: Rp 945,656) AccruedMurabahah income of receivables murabahah net deferred margin income receivables of Rp Less: Allowance for1,239,596 impairment (2015: Rp 945,656) losses Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment Fundslosses of qardh

Biaya dibayar dimuka

2k,9

4,940,783 70,805

3,657,717 79,755

Prepayments

Pinjaman Aset tetapqardh Dikurangi: Akumulasi penyusutan Biaya dibayar dimuka

2j 2l,10

90 349,964 (163,626) 70,805 186,338 349,964 (163,626) 55,130 (18,714) 186,338

60 269,010 (93,691) 79,755 175,319 269,010 (93,691) 32,588 (10,177) 175,319

Funds qardh Fixedofassets Less: Accumulated depreciation Prepayments

Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan Aset tak berwujud Dikurangi: Akumulasi amortisasi

2h,7

-

410,000

2i,8

4,996,722

3,677,967

57,917

41,749

4,996,722 (113,856)

3,677,967 (61,999)

57,917 4,940,783

41,749 3,657,717

(113,856) 90

(61,999) 60

2i,8 2e

2e 2j

2k,9 2l,10 2l,11

Fixed assets Less: Accumulated depreciation Intangible assets Less: Accumulated amortisation

Aset tak berwujud Dikurangi: Aset pajak Akumulasi tangguhanamortisasi

2l,11 2u,16c

36,416 55,130 (18,714) 37,975

22,411 32,588 (10,177) 17,271

Intangible assets Less: Accumulated amortisation Deferred tax assets

Aset lain-lain

2m,12

36,416 275,921

22,411 59,007

Other assets

Aset pajakASET tangguhan JUMLAH

2u,16c

37,975 7,323,347

17,271 5,196,199

Deferred assets TOTALtax ASSETS

Aset lain-lain

2m,12

275,921

59,007

Other assets

7,323,347

5,196,199

Reclassified,TOTAL refer to Note 42 *) ASSETS

*) Direklasifikasi, JUMLAH ASETlihat Catatan 42

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 42

Reclassified, refer to Note 42 *)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Halaman 1/1 Page Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



Halaman 1/1 Page

201

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, otherwise stated) kecuali dinyatakan LAPORAN POSISIlain) KEUANGAN STATEMENT OFunless FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Catatan/ (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, *) 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

Catatan/ Notes

LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

2015*)

2016

LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS’ LIABILITIES EQUITY

LIABILITAS, DANA SYIRKAH LIABILITAS TEMPORER DAN EKUITAS Liabilitas segera

2n,13

79,655

7,920

Liabilities due immediately

LIABILITAS Bagi hasil yang belum dibagikan

14

12,320

11,152

LIABILITIES Undistributed revenue sharing

Liabilitas segera Simpanan nasabah Bagi hasil yang belum dibagikan Giro wadiah - Pihak ketiga

2n,13 2o,15 14

79,655

7,920

12,320 13,400

11,152 28,755

Liabilities due immediately Deposits from customers Undistributed revenue sharing Wadiah demand deposits Third parties -

Simpanan nasabah Tabungan wadiah wadiah -Giro Pihak ketiga - Pihak ketiga

2o,15 979,450 13,400 992,850

729,794 28,755 758,549

Deposits fromdeposits customers Wadiah saving Wadiah demand Third deposits parties Third parties -

Tabungan wadiah - Pihak Utang pajakketiga

16a

979,450 74,196

729,794 40,262

Wadiah saving deposits ThirdTax parties payable

Liabilitas lain-lain

17

992,850 83,934

758,549 119,743

Other liabilities

16a 2t,34

74,196 92,962

40,262 43,684

Tax benefits payable Employee

83,934 1,335,917

119,743 981,310

Other liabilities TOTAL LIABILITIES

92,962

43,684

1,335,917

981,310

Utang pajak Imbalan kerja karyawan Liabilitas lain-lain JUMLAH LIABILITAS

17

Imbalan kerja karyawan DANA SYIRKAH TEMPORER JUMLAH LIABILITAS Bukan bank - Tabungan mudharabah DANA SYIRKAH TEMPORER - Deposito mudharabah

2t,34

2p,18 2p,19

64,002 4,330,712

26,962 3,024,456

Employee benefits TEMPORARY SYIRKAH FUNDS TOTAL LIABILITIES Non-bank Mudharabah saving deposits TEMPORARY FUNDS MudharabahSYIRKAH time deposits -

Bukan bank JUMLAH DANA SYIRKAH - Tabungan mudharabah TEMPORER - Deposito mudharabah

2p,18 2p,19

64,002 4,394,714 4,330,712

26,962 3,051,418 3,024,456

TOTAL TEMPORARY Non-bank SYIRKAH Mudharabah saving deposits FUNDSMudharabah time deposits -

4,394,714

3,051,418

TOTAL TEMPORARY SYIRKAH Reclassified, refer toFUNDS Note 42 *)

JUMLAH DANA SYIRKAH *) Direklasifikasi, TEMPORER lihat Catatan 42







Halaman 1/2 Page


202 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 LAPORAN KEUANGAN STATEMENT OF FINANCIAL (Expressed in millions POSITION of Rupiah, (DinyatakanPOSISI dalam jutaan Rupiah, 31 DESEMBER 2016 31 2016 unlessDECEMBER otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain)

EKUITAS EKUITAS Modal saham Nilai nominal Rp 1.000.000 Modal(nilai saham penuh) per saham, Nilai nominal Rp– 1.000.000 Modal dasar 1.500.000 saham (nilai penuh) per saham, (2015: 1.500.000 saham), Modal dasar – 1.500.000 ditempatkan dan saham (2015: penuh 1.500.000 saham), disetor – 693.333 saham Modal ditempatkan dan (2015: 693.333 saham), disetor penuh – 693.333 saham (2015: 693.333 saham), Tambahan modal disetor Tambahan modal disetor Cadangan pembayaran berbasis saham Cadangan pembayaran berbasisrevaluasi saham aset Cadangan Cadangan Saldo laba revaluasi aset - Dicadangkan Saldo laba dicadangkan - Belum - Dicadangkan - Belum dicadangkan JUMLAH EKUITAS

Catatan/ Notes Catatan/ Notes

2016

2015*)

2016

2015*)

SHAREHOLDERS’ EQUITY

20 20

SHAREHOLDERS’ EQUITY Share capital Nominal value Rp 1,000,000 (full amount) perShare share,capital Nominal value Rp 1,000,000 Authorized – 1,500,000 shares, amount)shares), per share, (2015:(full 1,500,000 Authorized – 1,500,000 shares, Issued and fully paid (2015: capital1,500,000 – 693,333shares), shares and fully paid (2015:Issued 693,333 shares) capital – 693,333 shares (2015: 693,333 shares) Additional paid-in capital

693,333

693,333

693,333 188,456

693,333 188,456

2v,22

188,456 11,586

188,456 4,814

2v,22 2l

11,586 5,239

4,814-

Additional paid-in capital Share-based payment reserve Share-based payment reserve Asset revaluation reserve

5,239 15,000 679,102 15,000 679,102 1,592,716

7,206 269,662 7,206 269,662 1,163,471

Asset revaluation reserve Retained Earnings Appropriated Retained Earnings Non-appropriated Appropriated Non-appropriated TOTAL EQUITY

1,592,716

1,163,471

7,323,347

5,196,199

7,323,347

5,196,199

TOTAL EQUITY TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH TOTAL FUNDS, ANDLIABILITIES, EQUITY TEMPORARY SYIRKAH FUNDS, AND EQUITY

2l

JUMLAH EKUITAS LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, JUMLAH LIABILITAS, DAN EKUITAS DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS *) Direklasifikasi, lihat Catatan 42




Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Halaman 1/3 Page Halaman 1/3 Page

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

203 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER KOMPREHENSIF LAIN COMPREHENSIVE INCOME LAPORAN LABAYANG RUGIBERAKHIR DAN PENGHASILAN STATEMENT OF PROFITFOR OR LOSS AND ENDED OTHER UNTUK TAHUN THE YEAR KOMPREHENSIF LAIN COMPREHENSIVE INCOME 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FORinTHE YEAR (Expressed millions of ENDED Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain)

OPERASI YANG DILANJUTKAN

Catatan/ Notes Catatan/ Notes

OPERASI YANG DILANJUTKAN KEGIATAN SYARIAH Pendapatan pengelolaan KEGIATAN dana olehSYARIAH Bank sebagai Mudharib Pendapatan pengelolaan Pendapatan dari jual beli dana oleh Bank sebagai Pendapatan usaha utamaMudharib lainnya Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah Hak pihak ketiga atas temporer bagi hasil dana syirkah temporer Hak bagi hasil milik bank

2016

2015

2016

2015

CONTINUING OPERATIONS

2q 23 2q 24 23 24

2,177,556 48,926 2,177,556 48,926 2,226,482

1,512,596 50,051 1,512,596 50,051 1,562,647

2r, 25

2,226,482 (290,310)

1,562,647 (247,178)

2r, 25

(290,310) 1,936,172

(247,178) 1,315,469

CONTINUING OPERATIONS SHARIA BUSINESS Income from fund SHARIA BUSINESS management by the Bank as Mudharib Income from fund Income from sales and purchases management bymain the Bank as Mudharib Other operating income Income from sales and purchases Other main operating income Third parties’ shares on return of temporary Third parties’ syirkahshares funds on return of temporary Bank shares’syirkah in profitfunds sharing

2s,26

1,936,172 4,895

1,315,469 4,834

Bank shares’ in profit sharing OTHER OPERATING INCOME

2s,26 2s 27 2s 28 27 28 2e, 29 30 2e, 29 30

4,895 (771,058) (452,830) (771,058) (452,830) (118,559) (43,791) (118,559) (43,791) 554,829

4,834 (621,813) (345,493) (621,813) (345,493) (61,396) (41,517) (61,396) (41,517) 250,084

OTHEROPERATING OPERATINGEXPENSE INCOME OTHER Salaries and benefits OTHER OPERATING EXPENSE General and administrative Salaries and benefits Provision for allowance for General andon administrative impairment losses earning Provision for allowance and non-earning assets for impairment losses on earning Other operating expenses and non-earning assets Other operating expenses NET OPERATING INCOME

PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH Pendapatan/(beban) non-operasional - bersih

31

554,829 914

250,084 360

NET income/(expense) OPERATING INCOME Non-operating - net

Pendapatan/(beban) non-operasional - bersih LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK - Kini PAJAK -BEBAN Tangguhan - Kini - Tangguhan

31

914 555,743

360 250,444

Non-operatingINCOME income/(expense) net BEFORE -TAX

555,743 (165,531) 22,283 (165,531) 22,283 (143,248)

250,444 (69,926) 7,837 (69,926) 7,837 (62,089)

(143,248) 412,495

(62,089) 188,355

412,495

188,355

2x,32

-

(19,149)

2x,32

412,495

(19,149) 169,206

412,495

169,206

5,480

-

Hak bagi hasil milik bank PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan BEBANdan OPERASIONAL Umum administrasi LAINNYA Gaji dan tunjangan Pembentukan cadangan kerugian Umum dan administrasi penurunan nilai aset produktif Pembentukan cadangan kerugian dan non-produktif penurunan nilai aset produktif Beban operasional lainnya dan non-produktif Beban operasional lainnya PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH

LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN OPERASI YANG DIHENTIKAN Rugi tahun berjalan dari OPERASI YANGdihentikan DIHENTIKAN operasi yang Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

16b 16b 16b 16b

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pos yang tidakrevaluasi akan direklasifikasi Keuntungan aset tetap ke laba rugi kembali imbalan Pengukuran Keuntungan revaluasi aset tetap pasca kerja Pengukuran Beban pajak kembali terkait imbalan pasca kerja Penghasilan komprehensif lain Beban berjalan, pajak terkait tahun setelah pajak Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

5,480 6,318 (1,820) 6,318 (1,820) 9,978

7,083(1,771) 7,083 (1,771) 5,312

9,978 422,473

5,312 174,518

422,473

174,518

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Halaman 2/1 Page Halaman 2/1 Page

INCOME BEFORE TAX TAX EXPENSE Current TAXDeferred EXPENSECurrent Deferred INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS DISCONTINUED OPERATIONS Loss for the year from DISCONTINUED OPERATIONS discountinued operation Loss for the year from discountinued operation NET INCOME FOR THE YEAR NET INCOME FOR THE YEAR OTHER COMPREHENSIVE INCOME: OTHER COMPREHENSIVE INCOME: to Items that will not be reclassified profit or loss Items that will not be reclassified Surplus of asset revaluationto profit or loss Remeasurement from Surplus ofbenefit asset obligation revaluation post-employment Remeasurement Related incomefrom tax post-employment benefit obligation Other comprehensive income Related tax for the year,income net of tax Other comprehensive income for the year, net INCOME of tax TOTAL COMPREHENSIVE FOR THE YEAR, NET OF TAX TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX

The accompanying notes form an integral part of these financial statements. The accompanying notes form an integral part of these financial statements. laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

204

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millionsIN ofEQUITY Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENT OF CHANGES unless otherwise stated) kecuali lain) BERAKHIR UNTUKdinyatakan TAHUN YANG FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Modal saham Cadangan (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Tambahan pembayaran Cadangan ditempatkan Saldo laba yang unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) modal revaluasi dan disetor berbasis belum Catatan/ Notes Saldo per 1 Januari 2015 Penambahan modal saham Pembentukan cadangan wajib Cadangan Saldo per pembayaran 1 Januari 2015 berbasis saham Laba bersih berjalan Penambahantahun modal saham

Pembentukan cadangan Penghasilan komprehensif wajib lain: Cadangan pembayaran Revaluasi tanah berbasis saham Laba bersih tahun berjalan Penilaian kembali imbalan kerja Efek pajak terkait Penghasilan komprehensif

Catatan/ 20 Notes 21

dan disetor penuh/ 533,333 Issued and fully160,000 paid capital

disetor/ Additional paid-in capital Tambahan

modal disetor/ 188,456 Additional paid-in capital -

saham/ Share-based payment Cadangan reserve pembayaran

berbasis saham/ Share-basedpayment reserve -

Saldo laba yang dicadangkan/ Appropriated retained earnings

aset/ Asset revaluation reserve Cadangan

revaluasi aset/ Asset revaluation reserve

Saldo laba yang 2,206 dicadangkan/ Appropriated retained earnings

dicadangkan/ Unappropriated retained earnings Saldo laba yang belum dicadangkan/ 100,144 Unappropriated retained earnings -

Jumlah ekuitas/ Total equity 824,139 Jumlah ekuitas/ 160,000 Total equity

-

-

-

-

5,000

(5,000)

-

20

533,333 160,000-

188,456 --

4,814 --

--

2,206 --

100,144 169,206-

824,139 4,814 169,206 160,000

21

-

-

-

-

5,000

(5,000)

-

2v, 22

--

--

4,814-

--

--

-169,206 7,083 (1,771)

4,814169,206 7,083 (1,771)

693,333

188,456

4,814

-

7,206

269,662

1,163,471

--

--

--

--

--

7,083 (1,771)

7,083 (1,771)

2v, 22

lain: Saldo per tanah Revaluasi 31 Desember 2015

Penilaian kembali imbalan kerja Penambahan modal saham Efek pajak terkait Pembentukan cadangan wajib Saldo per Cadangan pembayaran 31 Desember 2015 berbasis saham Laba bersih tahun berjalan Penambahan modal saham

penuh/ Issued and fullyModal saham paid capital ditempatkan

20

-

-

-

-

7,794

(7,794)

-

20

693,333 --

188,456 --

4,814 6,772 --

--

7,206 --

269,662 412,495-

1,163,471 6,772 412,495-

21

-

-

-

-

7,794

(7,794)

-

2v, 22

--

--

6,772-

5,480(241)

--

-412,495 6,318 (1,579)

5,480 6,772 412,495 6,318 (1,820)

lain: Saldo per revaluasi aset tetap Keuntungan 31 Desember 2016

693,333

188,456

11,586

5,480 5,239

15,000

679,102

5,480 1,592,716

Penilaian kembali imbalan kerja Efek pajak terkait

-

-

-

(241)

-

6,318 (1,579)

6,318 (1,820)

693,333

188,456

11,586

5,239

15,000

679,102

1,592,716

Pembentukan cadangan Penghasilan komprehensif wajib lain: pembayaran Cadangan Keuntungan revaluasi berbasis saham aset tetap Laba bersih tahun berjalan Penilaian kembali imbalan kerja Efek pajak terkait Penghasilan komprehensif

Saldo per 31 Desember 2016

21 2v, 22

Balance as at 1 January 2015 Additional share capital Appropriation for legal reserve Balance as at Share-based 1 Januarypayment 2015 reserved Net profitshare for the year Additional capital Appropriation for legal Other comprehensive reserve income: Share-based payment Revaluation on land reserved Remeasurement of Net profit for the year employee benefit Related tax effect Other comprehensive

income: Balance at Revaluation on as land 31 December 2015 of Remeasurement

employee benefit Additional share Related taxcapital effect Appropriation for legal reserve Balance as at Share-based 31 December payment 2015 reserve Net profit for year Additional sharethe capital

Appropriation for legal Other comprehensive reserve income: Share-based payment Surplus of asset revaluation reserve Remeasurement of Net profit for the year employee benefit Related tax effect Other comprehensive

income: Balance as at Surplus of asset revaluation 31 December 2016 of Remeasurement employee benefit Related tax effect

Balance as at 31 December 2016






Halaman 3/1 Page

205

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in OF millions of FLOWS Rupiah, (Dinyatakan dalamKAS jutaan Rupiah, LAPORAN ARUS STATEMENT CASH unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Catatan/ (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana ARUS KAS DARI AKTIVITAS Pembayaran bagi hasil OPERASI dana syirkah temporer Penerimaan pendapatan administrasi dari pengelolaan Penerimaan daridana piutang yang Pembayaran bagi hasil dihapusbukukan dana syirkah temporer Pembayaran beban gaji dan tunjangan Penerimaan Pembayaranpendapatan beban usahaadministrasi lainnya Penerimaan dari piutang yang Penerimaan/(pembayaran) dihapusbukukan non-operasional - bersih Pembayaran beban gaji dan tunjangan Pembayaran beban usaha lainnya Penerimaan/(pembayaran) non-operasional - bersih Pembayaran pajak penghasilan badan Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Pembayaran pajak penghasilan badan Perubahan dalam aset Arus kas sebelum perubahan dan liabilitas operasi: dalam aset dan liabilitas operasi Penurunan/(kenaikan) aset operasi: Perubahan dalam aset Piutang murabahah danPinjaman liabilitas qardh operasi: Penurunan/(kenaikan) Aset lain-lain aset Aset operasi: atas operasi yang dihentikan Piutang murabahah Kenaikan/(penurunan) Pinjaman qardh liabilitas operasi: Aset lain-lain Liabilitas segera Aset atas operasi yang dihentikan Simpanan nasabah Kenaikan/(penurunan) Liabilitas lain-lain liabilitas Liabilitasoperasi: atas Liabilitas operasisegera yang dihentikan Simpanan nasabah Kenaikan dana syirkah temporer Liabilitas lain-lain atas Arus Liabilitas kas bersih diperoleh dari operasi yang dihentikan aktivitas operasi Kenaikan dana syirkah temporer ARUS KAS DARI Arus kas bersih diperoleh dari AKTIVITAS INVESTASI aktivitas operasi Hasil penjualan aset tetap ARUS KASaset DARI Pembelian tetap AKTIVITAS Pembelian asetINVESTASI tak berwujud

Catatan/ Notes

2016 2,211,796

8

8 15

15

Hasil tetap Arus penjualan kas bersihaset digunakan untuk Pembelian tetap aktivitasaset investasi Pembelian aset tak berwujud ARUS KAS DARI Arus kas bersih digunakan untuk AKTIVITAS PENDANAAN aktivitas investasi Penerimaan dana setoran modal ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Penerimaan dana setoran modal Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

2015 1,553,724

(289,142) 1,423 2,211,796 7,601 (289,142) (726,246) 1,423 (428,792)

(246,093) 5,667 1,553,724 2,711 (246,093) (615,349) 5,667 (373,254)

7,601 742 (726,246) (428,792) 777,382

2,711 (424) (615,349) (373,254) 326,982

742 (132,674)

(424) (53,579)

777,382 644,708 (132,674)

326,982 273,403 (53,579)

644,708

273,403

(1,318,755) (30) (207,923) (1,318,755) (30) (207,923) 71,519 234,301(62,767)

(1,178,880) (60) 1,180 51,353 (1,178,880) (60) 1,180 2,557 51,353 245,305 21,959

71,519234,301 1,343,296 (62,767)

2,557 (6,641) 245,305 857,158 21,959

704,3491,343,296

(6,641) 267,334 857,158

704,349 439 (90,404) (22,542)

267,334 1,906 (137,426) (12,901)

439 (90,404) (112,507) (22,542)

1,906 (137,426) (148,421) (12,901)

(112,507) -

(148,421) 160,000

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt of income from fund management CASH FLOWS FROM OPERATING Payment of profit sharing for ACTIVITIES temporary syirkah funds Receipt of income from fund Receipt of administrative income management Receipts from recovery of Payment of profit sharing receivable written off for temporary syirkah Payment of salaries and funds benefits Receipt of administrative income Payment of other operating expense Receipts from recoveryof of Receipt/(payment) receivable written off non-operational - net Payment of salaries and benefits Payment of other operating expense Receipt/(payment) of non-operational - nettax Payment of corporate income Cash flows before changes in operating assets and liabilities Payment of corporate income tax Changes in operating Cash flows changes in assetsbefore and liabilities: operating assets and liabilities Decrease/(increase) in operating assets: Changes in operating Murabahah receivables assets liabilities: Fundsand of qardh Decrease/(increase) operating Otherinassets assets: Assets on discontinued operations Murabahah receivables Increase/(decrease) Fundsliabilities: of qardh in operating assets Liabilities dueOther immediately Assets on Deposits discontinued fromoperations customer Increase/(decrease) Other liabilities in operating liabilities: Liabilities on Liabilities dueoperations immediately discontinued from customer IncreaseDeposits in temporary syirkah funds Other liabilities Liabilities on from Net cash flow provided discontinued operations operating activities Increase in temporary syirkah funds CASH FLOWS FROM INVESTING Net cash flow provided from ACTIVITIES operating activities Proceeds from sale of fixed assets CASH FLOWS FROM Purchase of INVESTING fixed assets ACTIVITIES Purchase of intangible assets

-

160,000 160,000

Proceeds from offlow fixedused assets Netsale cash in Purchase of activities fixed assets investing Purchase of intangible assets CASH FLOWS FROM FINANCING Net cash flow used in ACTIVITIES activities Proceeds investing from increase of share capital CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Net cash flow provided from Proceeds investing from increase of share activities capital

-

160,000

Net cash flow provided from investing activities





Halaman 4/1 Page


206

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in OF millions of FLOWS Rupiah, (Dinyatakan dalamKAS jutaan Rupiah, LAPORAN ARUS STATEMENT CASH unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 Catatan/ (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS BERSIHTAHUN KAS DAN AWAL SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS KAS DAN TAHUN SETARA KAS AKHIR AWAL TAHUN Kas dan setara kas akhir KAS DAN SETARA tahun terdiri dari: KAS AKHIR TAHUN Kas Giro pada Bank Indonesia Kas danpada setara kaslain akhir Giro bank tahun terdiri dari: Penempatan pada Bank Indonesia Kas Penempatan pada bank lain Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain

Catatan/ Notes

4 5 6 5 4 7 5 6 5 7

2016591,842

2015278,913

1,132,587 591,842

853,674 278,913

1,724,429 1,132,587

1,132,587 853,674

1,724,429 191,662 275,777 34,490 1,222,500 191,662 275,777 34,490 1,724,429 1,222,500 -

1,132,587 108,438 203,766 14,883 395,500 108,438 410,000 203,766 14,883 1,132,587 395,500 410,000

1,724,429

1,132,587

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS INCREASE CASH AND CASHNET EQUIVALENTS IN CASH AND AT BEGINNING OF THE YEAR CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR AT BEGINNING OF THE YEAR Cash and cash equivalents at CASH AND EQUIVALENTS end ofCASH the year consist of: AT END OF THE YEAR Cash Current accounts with Bank Indonesia and cash equivalents CurrentCash accounts with other banks at end ofwith the Bank year consist of: Placement Indonesia Placement with other Cash bank Current accounts with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with Bank Indonesia Placement with other bank






Halaman 4/2 Page

207

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME DAN BAGI HASIL UNTUK PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH AND REVENUE SHARING TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, DAN BAGI HASIL UNTUK AND REVENUE SHARING unless otherwise stated) kecuali lain) TAHUNdinyatakan YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Catatan/ 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Pengurang Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima: Pengurang Pendapatan dari jual beli Pendapatan tahun berjalan kas Pendapatan usaha utamayang lainnya dan setara kasnya belum diterima: Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Penambah Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan: Penambah Penerimaan pelunasan pendapatan Pendapatan tahunmurabahah sebelumnya keuntungan yang kasnya usaha diterima padalainnya Pendapatan utama tahun berjalan: Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah Pendapatan usaha utama lainnya Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi Pendapatan yang tersedia hak Bank Syariah untuk Bagi hasilbagi yanghasil menjadi hak pemilik dana Bagi hasil yang menjadi hak Bank Dirinci atas:Syariah Bagi hasil yangdana menjadi Hak pemilik atas bagi hasil hakyang pemilik dana sudah dibagikan Hak pemilik dana atas bagi hasil Dirinci atas: yang belum dibagikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah dibagikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum dibagikan

Catatan/ Notes 23 24

2016 2,177,556 48,926

2015 1,512,596 50,051

2,226,482 2,177,556 48,926

1,562,647 1,512,596 50,051

2,226,482

1,562,647

(57,917) (590)

(9,302) (2,072)

(58,507) (57,917) (590)

(11,374) (9,302) (2,072)

(58,507)

(11,374)

41,749 2,072

32,392 1,346

43,821 41,749 2,072 2,211,796 43,821

33,738 32,392 1,346 1,585,011 33,738

1,921,486 2,211,796 290,310

1,337,833 1,585,011 247,178

1,921,486

1,337,833

2r, 25

290,310 277,990

247,178 236,026

14

12,320

11,152

277,990 290,310

236,026 247,178

12,320

11,152

290,310

247,178

23 24

2r, 25

14

Income from fund management by the bank as mudharib Income from sales and purchases Other main operating income Income from fund management by the bank as mudharib Income from sales and purchases Other main operating income Deductions Current period income in which the cash and cash equivalents were not received: Deductions Income from sales and purchases Current period income in which Other main operating income the cash and cash equivalents were not received: Income from sales and purchases Other main operating Additions income Prior period income in which the cash were received during the current period: Additions Receipt of settlement from Prior period incomemargin in which the cash murabahah income were receivedincome during Other main operating the current period: Receipt of settlement from murabahah margin income Other main operatingincome incomefor Available revenue sharing Sharia Bank’s share from Available revenueincome sharingfor Fundrevenue owners’ sharing share from revenue sharing Sharia Bank’s share from revenueDetails sharingof: Fundowners’ owners’share shareon from Fund revenuesharing sharing distributed revenue Fund owners’ share on Details of: undistributed revenue sharing Fund owners’ share on distributed revenue sharing Fund owners’ share on undistributed revenue sharing





Halaman 5/1 Page


208

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN STATEMENT OF SOURCES AND PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH PENYALURAN DANA ZAKAT DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 DAN DECEMBER LAPORAN SUMBER STATEMENT31 OF SOURCES 2016 AND (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, PENYALURAN DANA ZAKAT DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS unless otherwise stated) kecuali lain) BERAKHIR UNTUKdinyatakan TAHUN YANG FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Catatan/ 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) Saldo awal dana zakat

-

Beginning balance of zakat funds

-

-

Sources of zakat funds Zakat from Banks Beginning balance of zakat funds Zakat from non-bank parties

-

-

Sources of zakat funds Zakat from Banks Zakat from non-bank parties Distribution of zakat funds

-

-

Increase in zakat funds

-

-

Distribution of zakat zakat funds funds Ending balance of

Kenaikan dana zakat

-

-

Increase in zakat funds

Saldo akhir dana zakat

-

-

Ending balance of zakat funds

Sumber dana zakat Zakat dari Bank Saldo awal Zakat daridana pihakzakat luar bank Sumber dana zakat Zakat dari Bank Zakat daridana pihakzakat luar bank Penyaluran

-

Catatan/ Notes

2016

2w

Kenaikan dana zakat Penyaluran Saldo akhir dana zakat

2w

2015






Halaman 6/1 Page

209

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN STATEMENT OF SOURCES AND USES DANA KEBAJIKAN UNTUK PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH OF QARDHUL HASAN FUNDS TAHUN YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 DAN PENGGUNAAN 31 DECEMBER 2016 LAPORAN SUMBER STATEMENT OF SOURCES AND USES (Expressed in millions of FUNDS Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, DANA KEBAJIKAN UNTUK OF QARDHUL HASAN unless otherwise stated) kecuali lain) TAHUNdinyatakan YANG BERAKHIR FOR THE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2016 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, Catatan/ 2016 2015 Notes unless otherwise stated) kecuali dinyatakan lain) 162

Beginning balance of qardhul hasan funds

81 141 44

132 162 14

Source of qardhul hasan funds Beginning Non-halalbalance income of qardhul hasan funds Penalty

125 81 44 97 125

146 132 14 167 146

28 97

(21) 167

Kenaikan/(penurunan) Saldo akhir dana kebajikan sumber dana kebajikan

169 28

141 (21)

Source of qardhul hasan funds Total Non-halal income Penalty Use of qardhul hasan funds Total Increase/(decrease) in qardhul hasan funds Use of qardhul hasan funds Ending balance of Increase/(decrease) qardhul hasan funds in qardhul hasan funds

Saldo akhir dana kebajikan

169

141

Ending balance of qardhul hasan funds

Saldo awal dana kebajikan Sumber dana kebajikan Pendapatan non-halal Saldo awal dana kebajikan Denda Sumber Jumlah dana kebajikan Pendapatan non-halal Denda Penggunaan dana kebajikan Jumlah Kenaikan/(penurunan) sumber dana kebajikan Penggunaan dana kebajikan

Catatan/ 2w Notes

2016

2w

2w

2w

141

2015





Halaman 7/1 Page


210

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM a.

1.

Pendirian bank dan informasi umum

GENERAL INFORMATION a.

Bank establishment information

and

general

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” atau “Bank”) awalnya didirikan dengan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). Perubahan nama tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik Indonesia (“RI”) dalam Surat Keputusan (“SK”) No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” or the “Bank”) was initially established under the name of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). The change in name was based on the changes to the entire Articles of Association as set forth in Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU50529.AH.01.02 year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association and has been published in the State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”) dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

On 20 January 2014, the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of BTPN approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") which was notarised by Notarial Deed No. 8 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-49/D-03/2014.

On 22 May 2014, the Bank has received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of PT Bank Sahabat Purba Danarta based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-49/D-03/2014.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat OJK No: S17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (“BI”) dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

On 23 June 2014, the Bank has received its spin-off permit from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) based on the Letter of OJK No: S17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta. Furthermore, the spinoff became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia (“BI”) through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.


Halaman 8/1 Page

211



INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

Pendirian (lanjutan)

bank

dan

1. informasi

umum

GENERAL INFORMATION (continued) a.

Akuisisi Bank

and

general

The Bank’s head office is located at Menara Cyber 2 34th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950. b.

Bank establishment information (continued)

b.

Bank Acquisition

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia (”BI”) menyetujui rencana BTPN untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (”BSPD”) melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

On 19 July 2013, Bank Indonesia (“BI”) approved the plan of BTPN to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”) through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the changes of BSPD business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principle.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 yang keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., dimana BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPNS”). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (”Menhumkan”) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02 Tahun 2013 tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Based on Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013, both were made by Hadijah, S.H., M.Kn., where BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPNS”). The change above was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Bank’s Articles of Association and has been published in the the State Gazette No. 94 Year 2013, Supplement No. 124084 dated 22 November 2013.

Berdasarkan akta notaris dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014, BTPN telah melakukan akuisisi atas BTPNS dan menjadi pemegang saham mayoritas dari BTPNS. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

Based on notarial deed of Notary Hadijah S.H., M.Kn., No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014, BTPN has acquired BTPNS and has become majority Shareholders of BTPNS. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.

Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN telah melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 640.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 266.667.

On 4 February 2014, BTPN has paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 640,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 266,667, respectively.

Halaman 8/2 Page


212



INFORMASI UMUM (lanjutan) b.

c.

1.

GENERAL INFORMATION (continued)

Akuisisi Bank (lanjutan)

b.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Difference transaction control

Proses kombinasi bisnis diakui pada tanggal efektif pemisahan unit usaha syariah terjadi dari induk perusahaan (BTPN) kepada Bank pada tanggal 4 Februari 2014, dimana Bank telah dianggap berada di bawah kontrol pengendalian yang sama, karena BTPN mengakuisisi Bank pada tanggal tersebut.

The business combination process is recognised on the effective date of the sharia business unit spin-off from the parent entity (BTPN) to the Bank on 4 February 2014, as the Bank is considered to be under common control because BTPN acquired the Bank on that date.

Terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali ini, Bank telah mencatat selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 38.211 pada akun tambahan modal disetor di sisi ekuitas sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012).

Regarding business combination entities under common control, the Bank recorded difference in restructuring value transaction of entities under common control amounting Rp 38,211 in additional paid-in capital in equity in accordance with SFAS 38 (Revised 2012).

Perubahan Kegiatan Usaha

c.

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan dan Komite Audit

d.

2016

Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktur Direktur

Changes in Business Activities

Boards of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory Committees and Audit Committee The compositions of the Boards Commissioners and Directors as at December 2016 and 2015 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris

of 31

2015

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Mahdi Syahbuddin

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Mahdi Syahbuddin *)

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty

Taras Wibawa Siregar M. Gatot Adhi Prasetyo ***) Setiasmo

Taras Wibawa Siregar **) Gatot Adhi Prasetyo Setiasmo

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Deputy President Director Compliance and Risk Management Director Director Director Become effective as at 13 January 2015 *) Become effective as at 1 October 2015 **) Previously named Gatot Adhi Prasetyo ***)

*) Efektif berlaku pada tanggal 13 Januari 2015 **) Efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015 ***) Dahulu bernama Gatot Adhi Prasetyo


in restructuring value of entities under common

Based on Decision Letter of Board of Commissioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities. The Bank started to operate as sharia commercial bank on 14 July 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 14 Juli 2014. d.

Bank Acquisition (continued)

Halaman 8/3 Page

213



INFORMASI UMUM (lanjutan) d.

1.

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan dan Komite Audit (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued) d.

Boards of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory Committees and Audit Committee (continued)

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah disetujui oleh OJK.

The change in composition of the Boards of Commissioners and Directors has been approved by OJK.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:

2016 dan/and 2015 Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota

Drs. H. Amidhan KH. Ahmad Cholil Ridwan,Lc

The composition of Audit Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

Susunan Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komite Audit Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

2016

2015

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Mahdi Syahbuddin Aziz Budi Setiawan Muhammad Faisal Muchtar

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati *) Mahdi Syahbuddin **) Aziz Budi Setiawan Muhammad Faisal Muchtar

Audit Committee Chairman Member Member Member Member Become effective as at 17 April 2015 *) Become effective as at 1 October 2015 **)

*) Efektif berlaku pada tanggal 17 April 2015 **) Efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015

As at 31 December 2016 and 2015, the Bank has 11,804 and 12,712 permanent employees, respectively (unaudited).

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah 11.804 dan 12.712 orang (tidak diaudit). 2.

Board of Sharia Supervisory Committees Chairman Member

KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan BTPN Syariah ini disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 8 Februari 2017.

The financial statements of BTPN Syariah were prepared by Board of Directors and authorised for issuance by the Board of Directors on 8 February 2017.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank’s financial statements are set out below:

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 101 (Revisi 2014) – “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2013) – “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 – “Akuntansi Mudharabah” dan PSAK lain selama sesuai dengan prinsip syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (“PAPSI”) (Revisi 2013).

Halaman 8/4 Page

Basis of financial statements preparation The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards including the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 101 (Revised 2014) – “Presentation of Sharia Financial Statements”, SFAS No. 102 (Revised 2013) – “Accounting for Murabahah”, SFAS No. 105 – “Accounting for Mudharabah” and other SFAS as long as in compliance with sharia principle also Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (“PAPSI”) (Revised 2013).


214



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2014), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2014), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) (ii)

(i) (ii)

Laporan posisi keuangan; Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; Laporan perubahan ekuitas; Laporan arus kas; Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; Laporan sumber dan penyaluran dana zakat; Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan Catatan atas laporan keuangan.

Statement of financial position; Statement of profit or loss and other comprehensive income; (iii) Statement of changes in equity; (iv) Statement of cash flows; (v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing; (vi) Statement of sources and distribution of zakat funds; (vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and (viii) Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Statements of financial positions, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows, are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which have been valued on another measurement basis as explained in the accounting policy of such accounts, and prepared under the accrual basis, except for the statement of cash flows and statement of reconciliation of income and revenue sharing.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with Bank Indonesia and other banks with maturities of 3 (three) months from the date of placement.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis with income distributed to depositors under cash basis.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

(iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)


Halaman 8/5 Page

215



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

b.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Dana kebajikan atas usaha telah didistribusikan ketika usaha syariah masih tergabung dalam unit usaha syariah di tahun 2014. Sejak tanggal terjadinya pemisahan unit secara legal dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, Bank belum menunjuk pengelola dana kebajikan.

Qardhul hasan funds has been distributed when the sharia business was under the sharia business unit in 2014. Since the legal spin-off date and stated its operational activity based on sharia principal, the Bank has not appointed an organisation to manage its qardhul hasan funds.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali dinyatakan lain, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp), which also the Bank’s functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

b.

Changes to the statement of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards

Pada tanggal 1 Januari 2016, Bank menerapkan penyesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) di 2016. Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntasi Bank dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

On 1 January 2016, the Bank has applied annual improvements to Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) in 2016. The adoption of these new and amended standards and interpretations did not result in substantial changes to the Bank’s accounting policies and had no material effect in the amounts reported for the current or prior financial years:

-

ISAK 30 “Pungutan” Amandemen PSAK 4 “Laporan keuangan tersendiri” Amandemen PSAK 15 “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” Amandemen PSAK 16 “Aset tetap” Amandemen PSAK 19 “Aset tak berwujud” Amandemen PSAK 24 “Imbalan kerja”

-

Amandemen PSAK 65 “Laporan keuangan konsolidasian” Amandemen PSAK 66 “Pengaturan bersama” Amandemen PSAK 67 “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”

-

-

Halaman 8/6 Page

-

-

ISFAS 30 “Levies” Amendment to SFAS 4 “Separate financial statements” Amendment to SFAS 15 “Investments in associates and joint ventures” Amendment to SFAS 16 “Fixed asset” Amendment to SFAS 19 “Intangible asset” Amendment to SFAS 24 “Employee benefit” Amendment to SFAS 65 “Consolidated financial statements” Amendment to SFAS 66 “Joint arrangements” Amendment to SFAS 67 “Disclosure of interests in other entities”


216



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

The implementation of the above standards did not result in changes to the Bank’s accounting policies and had no effect on the amounts reported for current or prior financial years.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi perusahaan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan diperiode berjalan atau tahun sebelumnya. c.

Instrumen keuangan

Changes to the statement of financial accounting standards and interpretations of statement of financial accounting standards (continued)

c.

Financial instruments

Aset keuangan

Financial assets

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya hanya dalam satu kategori yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Bank tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen Bank menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Bank classifies its financial assets only into one category of loans and receivables. The Bank does not have financial asset classified as fair value through profit or loss, held-to-maturity financial assets and availablefor-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Bank management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(a) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, except:

-

-

those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;

-

those that the Bank upon initial recognition designates as availablefor-sale; or those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of non-performing loans and receivables.

-

yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode imbal hasil efektif. Pendapatan marjin dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan dari jual beli”.


Halaman 8/7 Page

-

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective rate of return method. Margin income on financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as “Income from sales and purchase”.

217



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Instrumen keuangan (lanjutan)

c.

Aset keuangan (lanjutan) (a) Pinjaman (lanjutan)

yang

diberikan

ACCOUNTING POLICIES (continued) Financial instruments (continued) Financial assets (continued)

dan

piutang

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai”.

(a) Loans and receivables (continued) In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as “Allowance for impairment losses”. (b) Recognition

(b) Pengakuan Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (normal).

The Bank uses trade date accounting to record all transactions of financial assets.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Bank classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

During the year and at the statement of financial position date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to such financial liabilities are not disclosed.

Penentuan nilai wajar

Determination of fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Halaman 8/8 Page


218




2.


ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial instruments (continued)

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Reklasifikasi aset keuangan

Reclassification of financial assets

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Financial assets at fair value through profit or loss (if had not been required to be classified as held for trading at initial recognition) could be reclassified as loans and receivables if it met the definition of loans and receivables and entity has the intention and ability to hold the financial assets for foreseeable future or until maturity date.

Bank tidak diperkenankan mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank shall not classify any financial assets as held-to-maturity if during the current financial year or during the two preceeding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

(a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; (b) terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

(a) are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;


Halaman 8/9 Page

(b) occur after the Bank has collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or (c) are attributable to an isolated event that is beyond the Bank control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

219




d.

2.


ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial instruments (continued)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reclassification (continued)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Reclassification of financial assets from heldto-maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded as part of equity component until the financial assets is derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealised gains or losses are amortised by using effective rate of return method up to the maturity date of that instrument.

Klasifikasi atas instrumen keuangan

Classification of financial instrument

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

Saling hapus instrumen keuangan

Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak berkekuatan hukum tersebut haruslah tidak bergantung pada kondisi masa depan dan hak tersebut harus dapat tetap didapatkan dalam kondisi bisnis normal dan dalam hal terjadinya kegagalan, ketidakmampuan membayar maupun kebangkrutan dari Bank ataupun pihak rekanan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2015) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi”, yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

Halaman 8/10 Page

d.

of

financial

assets

Transactions with related parties The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (revised 2015) regarding “Related Party Disclosure”, the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:


220 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d.

Transaksi (lanjutan) a.

b.

dengan

pihak-pihak

2. berelasi

ACCOUNTING POLICIES (continued) d.

Transactions (continued)

Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;

a.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja karyawan dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor; vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). viii. entitas, atau bagian dari grup dimana entitas merupakan anggotanya, menyediakan personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada pemegang saham dari entitas pelaporan.

b.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 35).

Halaman 8/11 Page laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

with

related

parties

A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity; ii. iii.

has significant influence over the reporting entity; or is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity;

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: i.

ii.

iii.

the entity and the reporting entity are members of the same company (which means each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member); both entities are joint ventures of the same third party;

iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; v.

the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity; vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a); vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (or of a parent of the entity). viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity. The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements (Note 35).

221 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.


KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) e.

2.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) e.

Allowance for financial assets

impairment

losses

of

Sesuai dengan PSAK No. 102 (revisi 2013), Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-129/PB.13/2014 tertanggal 6 November 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 102 (revisi 2013) dan PAPSI 2013, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dimana Bank dapat terus menghitung cadangan kerugian dengan menggunakan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ”Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.

In accordance with SFAS No. 102 (revised 2013), Bank Indonesia Circular Letter No. 15/26/DPbS dated 10 July 2013 and Otoritas Jasa Keuangan (OJK) letter No. S129/PB.13/2014 dated 6 November 2014, regarding to feedback on ASBISINDO’s suggestion on the initial application of SFAS No. 102 (revised 2013) and PAPSI 2013, the Bank applies transitional provision for collective impairment, where Banks may calculate allowance for possible losses based on Bank Indonesia Regulation “Assessment of Asset Quality of Commercial Banks Under Sharia Principle”, at the latest by 31 December 2014.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah dihitung berdasarkan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

The allowance for impairment losses on murabahah receivables is calculated in accordance with SFAS 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena manajemen beranggapan bahwa seluruh piutang murabahah memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

The Bank performs impairment evaluation collectively as the management believes that the murabahah receivables have similar credit risk characteristics and are individually insignificant in amount.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Calculation of allowance for impairment losses on murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu flow rate analysis method untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank applies statistical model analysis method, which is flow rate analysis method, to assess the allowance for impairment losses.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Impairment losses on financial assets carried at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective rate of return.

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognised as other operating income.

Halaman 8/12 Page laporan tahunan 2016 PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

222



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) f.

2.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

ACCOUNTING POLICIES (continued) f.

Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldonya. g.

Giro pada bank lain

g.

Penempatan pada bank lain

h.

Piutang murabahah

i.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. j.

Pinjaman qardh

Placements with other banks Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Bussiness Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. i.

Current accounts with other banks Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other main operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank’s income but are used as part of the qardhul hasan funds.

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan). h.

Current accounts and placements with Bank Indonesia

Murabahah receivables Murabahah is sales transaction for goods that states the purchase price and margin agreed by both buyer and seller. Murabahah receivables are stated at net realizable value, that is, balance of the receivables less allowance for impairment losses. Deferred murabahah margin is presented as a contra account of murabahah receivables.

j.

Funds of qardh

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Funds of qardh represents funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Bank, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

A funds of qardh is recognised in the amount lent at the transaction date. The Bank may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses.


Halaman 8/13 Page

223



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

2.

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Biaya dibayar di muka

k.

Prepayments are expenses which have been incurred but have not been recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefit by using straight-line method.

Biaya dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. l.

Aset tetap dan aset tak berwujud

Prepayments

l.

Fixed assets and intangible assets

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan, (jika ada). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the fixed assets as a replacement, if the recognition criteria are fullfiled (if any). All other repairs and maintenance cost that do not meet the recognition criteria are recognised in the profit or loss as incurred. At end of the period, the residual value, useful lives, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Aset tetap

Fixed assets

Tanah tidak disusutkan. Sejak 28 Februari 2016, tanah dinilai dengan metode revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya.

Land is not depreciated. Since 28 February 2016, land is measured using revaluation method. Land is shown at fair value, based on valuation performed by external independent valuers which are registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straightline method and are stated at cost less accumulated depreciation.

Halaman 8/14 Page


224



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.


Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)

l.

and

intangible

assets

Fixed assets (continued)

Aset tetap (lanjutan)

Gedung Golongan I: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Golongan II: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor - program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan Leasehold improvement


Tahun/Years

Tarif/Rates

20

5%

4 4

25% 25%

5-8 5-8

20% - 12.5% 20% - 12.5%

5 sesuai masa sewa/ according to lease period

20% sesuai masa sewa/ according to lease period

Buildings Class I: Vehicles Office equipment Class II: Vehicles Office equipment Vehicles - employees car ownership program Leasehold improvement

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer hardware, communication and other office equipment.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the fixed assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the profit or loss in the period when the assets are derecognised.

Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

The Bank reviews whether there are indications of impairment on the statements of financial position date. If there are any indications of impairment, the Bank estimates the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to profit or loss.

Aset tak berwujud

Intangible assets

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable by the Bank is recognised as intangible assets.


Halaman 8/15 Page

225



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l.

2.


Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)


and

intangible

assets

Aset tak berwujud (lanjutan)

Intangible assets (continued)

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

m. Aset lain-lain

n.

l.

m. Other assets

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya pendirian, setoran jaminan, aset yang diambil alih dan lain-lain.

Other assets consist of advances, establishment cost, deposits, foreclosed asset and others.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya.

The Bank recognises impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At the statements of financial position date, the Bank evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognised as gain in the profit or loss when incurred.

Liabilitas segera

n.

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat.

Halaman 8/16 Page

Liabilities due immediately Liabilities due immediately represent the Bank’s liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.


226



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) o.

p.

2.


Simpanan nasabah

o.

Deposits from customers

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, dan tabungan wadiah.

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Deposits from customers are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquistion of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan bank. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank’s policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit balance.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) sukarela dari pihak bank.

Wadiah saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya) voluntary on the part of banks.

Dana syirkah temporer

p.

Temporary syirkah funds

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.


Halaman 8/17 Page

227



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) o.

p.

2.


Simpanan nasabah

o.

Deposits from customers

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, dan tabungan wadiah.

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Deposits from customers are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquistion of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan bank. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank’s policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit balance.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) sukarela dari pihak bank.

Wadiah saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya) voluntary on the part of banks.

Dana syirkah temporer

p.

Temporary syirkah funds

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Halaman 8/17 Page


228



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) p.

q.

2.


Dana syirkah temporer (lanjutan)

p.

Temporary syirkah funds (continued)

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank merugi kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners if the Bank experience a loss, except for losses due to the Bank’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib

q.

Income from fund management by the Bank as mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah dan pendapatan usaha utama lainnya.

Income from fund management by Bank as mudharib consist of income from sales and purchases of murabahah transactions and income from other main operating activities.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan ditangguhkan pada saat pembiayaan diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima nonlancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank’s income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

The revenue recognition of murabahah receivables that do not have significant risk in relation with the ownership of inventory are recognized in profit or loss using the effective rate of return method.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh biaya perolehan diamortisasi dari piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate that exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of a murabahah receivable. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates cash flows in the future by considering all contractual terms of the murabahah receivable, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in a contract that are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.


Halaman 8/18 Page

229



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r.

s.

t.

2.


Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

r.

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds represent customer’s share on the Bank’s income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis).

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank’s gross profit.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Likewise, margin income and profit sharing income are available then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

Pendapatan dan beban operasional lainnya

s.

Other operating income and expenses

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan, dan pelatihan.

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and salaries and benefits expense represent expenses related to Bank’s office and operational activities, including personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances, and training.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

All of these income and expenses are recorded in the profit or loss when incurred.

Imbalan kerja karyawan

t.

Employee benefits

Imbalan pensiun

Pension benefits

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.

Halaman 8/19 Page


230



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) t.

2.


Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

t.

Employee benefits (continued)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

Liabilitas program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan metode projected-unit credit.

Defined benefit obligation recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit obligation at the end of reporting period less the fair value of plan asset. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati jatuh waktu kewajiban pensiun.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuaria langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination Benefits

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Bank memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon. Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Bank before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Bank recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Bank cannot longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.


Halaman 8/20 Page

231



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

2.


Pajak penghasilan kini dan tangguhan

u.

Current and deferred income tax

Pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Income tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or equity, respectively.

Manajemen Bank mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank’s management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank menerapkan metode balance sheet liability untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode balance sheet liability, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

The balance sheet liability method is applied to determine Bank’s income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, except for transactions which previously have been directly charged or credited to shareholders’ equity.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

Halaman 8/21 Page


232



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

2.


Pajak penghasilan kini dan tangguhan (lanjutan)

u.

Pembayaran berbasis saham

deferred

income

tax

Corporate tax payables and other tax payables of Bank are presented as “Taxes payable” in the statement of financial position. Deferred tax assets are presented net of deferred tax liabilities in the statements of financial position.

Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank disajikan sebagai “Utang pajak” di laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. v.

Current and (continued)

v.

Share-based payments

Bank mengoperasikan program imbalan berbasis saham, dimana Bank memberikan instrumen ekuitas induk perusahaan Bank (opsi) kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Nilai wajar opsi yang diberikan diakui sebagai beban dan dengan peningkatan pada ekuitas. Jumlah nilai yang harus dibebankan ditentukan dengan mengacu kepada nilai wajar opsi yang diberikan:

The Bank operates equity settled, share-based compensation plans, under which the Bank receives services from employees as consideration for equity instruments (options) of the Bank’s parent entity. The fair value of the options is recognised as an expense with a corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by reference to the fair value of the options granted:

termasuk kinerja pasar (misalnya, harga saham entitas);

including any market performance conditions (for example, an entity’s share price); excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions (for example, profitability, sale growth targets and remaining an employee of the entity over a specified time period); and including the impact of any non-vesting conditions.

tidak termasuk dampak dari jasa dan kondisi vesting yang tidak dipengaruhi kinerja pasar (misalnya, profitabilitas, target pertumbuhan penjualan dan tetap menjadi karyawan perusahaan selama periode waktu tertentu); dan termasuk dampak dari kondisi nonvesting. Syarat jasa dan syarat yang tidak dipengaruhi kinerja pasar dimasukkan di dalam asumsi mengenai jumlah opsi yang diharapkan akan vest. Jumlah beban diakui selama periode vesting, yaitu periode dimana seluruh kondisi vesting tertentu telah terpenuhi.

Non-market performance and service conditions are included in assumptions about the number of options that are expected to vest. The total expense is recognised over the vesting period, which is the period over which all of the specified vesting conditions are to be satisfied.

Setiap akhir periode pelaporan, Bank merevisi estimasi jumlah opsi yang diharapkan akan vest berdasarkan syarat jasa. Selisih antara estimasi revisian dengan jumlah estimasi sebelumnya, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi Bank, dengan penyesuaian pada sisi ekuitas.

At the end of each reporting period, the Bank revises its estimates of the number of options that are expected to vest based on the nonmarket vesting conditions. It recognises the impact of the revision to original estimates, if any, in the Bank’s profit or loss, with a corresponding adjustment to equity.

Ketika opsi dieksekusi, induk perusahaan Bank akan menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham induk perusahaan.

When the options are exercised, the Bank’s parent entity will issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share the parent entity’s capital (nominal value) and share premium.


Halaman 8/22 Page

233



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.

w. Sumber dan penyaluran dana zakat dan sumber dan penggunaan dana kebajikan

ACCOUNTING POLICIES (continued) w.

Sources and distribution of zakat funds and sources and uses of qardhul hasan funds

Selama tahun 2016, Bank telah menyalurkan dana kebajikan sebesar Rp 97 (2015: Rp 167).

During 2016, The Bank has distributed the qardhul hasan funds amounting to Rp 97 (2015: Rp 167).

Sejak tanggal Bank beroperasi sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah, Bank belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Since the date of the Bank operates as commercial bank under Sharia principal, the Bank has not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Sampai dengan 31 Desember 2016, Bank belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar Bank.

As of 31 December 2016, Bank has not managed the receipt of zakat funds yet, both from Bank and from external parties.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for qardhul hasan funds.

x. Aset dan dihentikan

liabilitas

atas

operasi

yang

x.

Assets and liabilities on discontinued operations

Aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan ketika nilai tercatatnya tidak akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Aset dan liabilitas ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk aset pajak tangguhan, aset yang terkait dengan imbalan kerja, aset keuangan dan properti investasi yang dicatat pada nilai wajar yang secara khusus dikecualikan dari persyaratan ini.

Assets and liabilities are classified as assets and liabilities on discontinued operations when their carrying amount is not to be recovered principally through continuing use. These assets and liabilites are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, except for deferred tax assets, assets arising from employee benefits, financial assets and investment property that are carried at fair value, which are specifically exempts from this requirement.

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write down of the asset to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised.

Aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan.

Assets and liabilities are not depreciated or amortised while they are classified as discontinued operations.

Aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Assets and liabilities on discontinued operations are presented separately in the statements of financial position.

Hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The results of discontinued operations are presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Halaman 8/23 Page


234



ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS

ESTIMATES

AND

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Hal ini membutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimations and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimations and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimations and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimations and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimations are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

Key sources of estimation uncertainty:

a.

b.

aset

a. Allowance for impairment losses of financial assets

Bank melakukan review atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan Manajemen diperlukan dalam menentukan estimasi yang digunakan untuk menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Bank reviews its financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management’s judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Bank juga membentuk cadangan penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang murabahah, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2e).

The Bank also estimates the collective impairment allowance for its murabahah receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data (refer to Note 2e).

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti antara lain kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, Manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as credit quality and type of product, among others. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience.

Cadangan keuangan

kerugian

penurunan

nilai

b. Post-employment benefit liabilities

Liabilitas imbalan pasca kerja Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsiasumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja.


Halaman 8/24 Page

The present value of the post-employment benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefit liabilities.

235


4.


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

Key sources (continued)

b.

b.

Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

of

ESTIMATES

estimation

AND

uncertainty:

Post-employment benefit liabilities (continued)

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk liabilitas imbalan pasca kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita dan lainlain. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja.

The assumptions used in determining the net cost/(income) for post-employment benefit liabilities includes the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post employment benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related postemployment benefit liabilities.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuaria yang diterima secara umum.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method which is generally accepted.

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

Change on the assumptions above on the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (lihat Catatan 34).

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 34).

KAS

4.

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank memiliki kas masing-masing sebesar Rp 191.662 dan Rp 108.438.

Halaman 8/25 Page

CASH Cash on hand were all denominated in Rupiah. As at 31 December 2016 and 2015, the Bank has cash amounting to Rp 191,662 and Rp 108,438, respectively.


236


GIRO DAN INDONESIA

PENEMPATAN


PADA

BANK

5.

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

2016 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Giro pada Bank Indonesia

Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia

395,500 203,766

50,000

50,000

1,548,277

649,266

590

2,072

1,548,867

651,338

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) Current accounts with Bank Indonesia Certificate of Bank Indonesia Sharia (SBIS) Accrued income of placement with Bank Indonesia

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) for its Rupiah as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016

2015

Rupiah

6.

PLACEMENTS

2015

1,222,500 275,777

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

AND

5.5%

5.5%

Rupiah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang “Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding “Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle” as amended No. 15/16/PBI/2013 dated 24 December 2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM’s requirement from Bank Indonesia.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebesar 4,52% untuk tahun 2016 (2015: 5,25%).

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia’s Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 4.52% for the year 2016 (2015: 5.25%).

GIRO PADA BANK LAIN

6.

All current accounts with other banks were in Rupiah and were placed at third parties and related parties, consist of:

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga dan pihak berelasi, yang terdiri atas: 2016 Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank BNI Syariah Pihak berelasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk


CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

2015 325

335

158 50 5

222 51 5

538

613

33,952

14,270

34,490

14,883

Halaman 8/26 Page

Third parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank BNI Syariah Related parties PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

237


7.


GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6.

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2016 and 2015, there was no impaired current accounts with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN

7.

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

Seluruh penempatan pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

All placements with other banks were in Rupiah and were placed at third parties, consist of:

a.

a.

Berdasarkan jenis 2016 Pihak ketiga Deposito mudharabah PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Unit Usaha Syariah

b.

2015

-

130,000

-

90,000 70,000 70,000

-

50,000

-

410,000

Berdasarkan jangka waktu

b.

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

c. 2016

By time period

By remaining period to maturity 2015

-

d.

Tingkat imbal hasil

410,000

d.

Rate of profit sharing The annual rate of profit sharing for mudharabah time deposits and financing ranged from 6.75% to 8.65% in 2015.

Tingkat imbal hasil per tahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank berkisar antara 6,75% sampai dengan 8,65% pada tahun 2015. e.

Third parties Mudharabah time deposits PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Pembangungan Daerah Jateng Sharia Business Unit

As at 31 December 2015, all placements with other banks have a period ranging from 1 to 3 months.

Seluruh penempatan pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2015 memiliki jangka waktu berkisar antara 1 - 3 bulan. c.

By type

Cadangan kerugian penurunan nilai

e.

Allowance for impairment losses The movements of the allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut: 2016

2015

Saldo awal (Pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 29)

-

3,740

-

(3,740)

Saldo akhir

-

Halaman 8/27 Page

-

Beginning balance (Reversal) during the year (Note 29) Ending balance


238


PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) e.

8.


Cadangan (lanjutan)

kerugian

penurunan

7.

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

nilai

e.

Allowance (continued)

impairment

losses

Pada tahun 2015, Bank melakukan pemulihan terhadap nilai cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan penyisihan kerugian aset produktif seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi Catatan 2e.

In 2015, Bank has reversed the 2014 allowance for impairment losses of placement with other banks. This is due to a change in the allowance for impairment losses calculation method as detailed in accounting policy Note 2e.

Pada tanggal 31 Desember 2015 tidak terdapat penempatan pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2015, there was no impaired placements with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairement losses is necessary.

PIUTANG MURABAHAH

8.

MURABAHAH RECEIVABLES

Semua piutang murabahah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All murabahah receivables were denominated in Rupiah, with details as follows:

2016 Piutang murabahah Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

a.

for

Berdasarkan kolektibilitas Indonesia

sektor sesuai

Lancar/ Current Perdagangan, restoran dan hotel Pertanian Perindustrian Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Jasa usaha Pertambangan Lainnya Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

ekonomi Peraturan

Dalam perhatian khusus/ Special mention

2015

4,996,722

3,677,967

57,917

41,749

(113,856)

(61,999)

4,940,783

3,657,717

dan Bank

a.

Murabahah receivables Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses

By economic sector and Bank Indonesia Regulation collectibility

2016 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

4,283,954 224,101 157,675 163,679

66,570 1,909 2,687 2,643

35,238 1,135 1,732 1,516

25,489 777 1,420 1,140

6,767 242 373 291

4,418,018 228,164 163,887 169,269

11,129 3,897 1,826 -

182 61 6 -

75 87 -

63 39 3 -

11 3 2 -

11,460 4,087 1,837 -

4,846,261

74,058

39,783

28,931

7,689

4,996,722

52,985

4,932

-

-

-

57,917

(11,656)

(35,965)

(31,926)

(26,623)

43,025

7,857

2,308

4,887,590


Halaman 8/28 Page

(7,686) 3

(113,856) 4,940,783

Trading, restaurant and hotel Agriculture Manufacturing Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Business services Mining Others

Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment losses

239



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) a.

Berdasarkan sektor kolektibilitas sesuai Indonesia (lanjutan)

ekonomi Peraturan

Lancar/ Current Perdagangan, restoran dan hotel Pertanian Perindustrian Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Jasa usaha Pertambangan Lainnya Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Dalam perhatian khusus/ Special mention

MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

dan Bank

b.

2015 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

32,715 1,271 2,103 1,334

18,713 859 1,362 718

15,196 623 1,095 625

5,472 323 440 162

3,205,087 185,077 162,624 109,024

9,347 4,540 1,844 -

116 34 11 -

68 36 13 -

66 26 6 -

31 13 3 1

9,628 4,649 1,877 1

3,594,532

37,584

21,769

17,637

6,445

3,677,967

39,755

1,994

-

-

-

41,749

(7,921)

(14,465)

(16,375)

25,113

5,394

(17,034)


b.

> 1 - 2 tahun Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment losses

3,657,717

By time period

2,177,122

819,123

4,996,722

3,677,967

57,917

41,749

(113,856)

(61,999)

4,940,783

3,657,717

c. 2016

Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

241

(61,999)

Trading, restaurant and hotel Agriculture Manufacturing Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Business services Mining Others

2015


> 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 2 tahun

(6,204)

603

2016

c.

By economic sector and Bank Indonesia Regulation collectibility (continued)

3,132,991 182,001 157,624 106,185

3,626,366

b.

8.

> 1 - 2 years Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses


266,118 3,498,493 1,151,597

201,286 2,829,065 584,592

4,996,722

3,677,967

57,917

41,749

(113,856)

(61,999)

4,940,783

3,657,717

Halaman 8/29 Page

> 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 2 years Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses


240



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) d.

Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

8. dan

pihak

MURABAHAH RECEIVABLES (continued) d.

As at 31 December 2016 and 2015, all murabahah receivables are given to the third party. There is no murabahah receivables given to related party.

Sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga. Tidak ada piutang murabahah yang diberikan kepada pihak berelasi. e.

Berdasarkan tingkat margin rata-rata

e. 2016 30%

Informasi lainnya 1)

By average margin rate 2015

Tingkat margin rata-rata per tahun

f.

By related and third party

30%

f.

2016 Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 29) Penghapusbukuan selama tahun berjalan Penerimaan kembali hapus buku

Other information 1)

Perubahan cadangan kerugian piutang murabahah adalah sebagai berikut:

61,999

33,092

118,559

65,136

Beginning balance Allowance made during the year (Note 29)

(70,831)

(38,071)

Written off during the year

4,129

1,842

113,856

61,999

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 telah sesuai berdasarkan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Rasio Non-Performing Financing (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016

4)

Recovery of write-offs

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comptable in the administrative account. 2)

The minimum amount of allowance for impairment losses on receivables that should be provided as at 31 December 2016 and 2015 is in accordance with SFAS 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement. Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dibentuk telah memadai. 3)

The movements of allowance for impairment losses on murabahah receivables are as follows:

2015

Piutang murabahah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif. 2)

Margin rate per annum

3)

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as at 31 December 2016 and 2015 are as follows:

2015

NPF - Bruto Persentase

1.53%

1.25%

NPF - Gross Percentage

NPF - Neto Persentase

0.20%

0.17%

NPF - Net Percentage

Jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing masing adalah sebesar nihil dan Rp 191.


Halaman 8/30 Page

4)

Total restructured murabahah receivables as at 31 December 2016 and 2015 amounted to nil and Rp 191, respectively.

241


PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) f.

8.

Informasi lainnya (lanjutan) 5)

9.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) MURABAHAH RECEIVABLES (continued) f.

5)

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana (”BMPD”) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 tidak terdapat pelanggaran atau pun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

9. 2016

Sewa gedung Pemeliharaan & perbaikan IT Lainnya

10. ASET TETAP

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Nilai buku bersih

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Nilai buku bersih

PREPAYMENTS 2015

59,170 9,348 2,287

70,080 8,065 1,610

70,805

79,755

Building rental IT maintenance and renewal Others

2016 Penambahan/ Addition

Pengurangan/ Deduction

3,987 6,726 79,443 93,244 85,610 -

5,480 2,098 5,797 33,060 35,315 14,134

(145) (1,124) (1,698) (11,963) -

269,010

95,884

(14,930)

(2,256) (33,554) (32,000) (25,881)

(411) (21,031) (29,131) (33,784)

48 1,026 1,385 11,963

(93,691)

(84,357)

14,422

Reklasifikasi/ Reclassification

Jumlah/ Total

556 8,110 (556) (8,110) -

(18) 18 -

175,319 Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Based on the Legal Lending Limit (“LLL”) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2016 and 2015, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

10. FIXED ASSETS

Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement Aset dalam penyelesaian

Other information (continued)

9,467 9,235 84,116 132,716 108,406 6,024

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement Construction in progress

349,964

(2,637) (53,559) (59,746) (47,684)

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

(163,626) 186,338

Net book value




Jumlah/ Total

3,987 6,726 58,134 64,556 24,071

22,498 30,496 61,539

(1,189) (1,808) -

-

3,987 6,726 79,443 93,244 85,610

157,474

114,533

(2,997)

-

269,010

(1,910) (8,847) (12,038) (5,546)

(346) (25,147) (22,866) (20,335)

440 2,904 -

-

(2,256) (33,554) (32,000) (25,881)

(28,341)

(68,694)

3,344

-

(93,691)

129,133

175,319

Halaman 8/31 Page

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Net book value


242

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi pihak ketiga (PT Asuransi Adira Dinamika dan PT Asuransi Tugu Pratama) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 278.960 dan Rp 190.642. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

As at 31 December 2016 and 2015, fixed assets, except for land, have been insured by the third party insurance companies (PT Asuransi Adira Dinamika and PT Asuransi Tugu Pratama) with total coverage of Rp 278,960 and Rp 190,642, respectively. The Bank believes that the coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tetap.

As at 31 December 2016 and 2015, there are no fixed assets pledged as collateral and no limitation of ownership of the fixed assets.

Pada bulan Februari 2016, Bank merubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran aset tetap dalam kelompok tanah dari metode pengukuran harga perolehan (cost model) menjadi metode revaluasi (Catatan 2l).

In February 2016, the Bank changed its accounting policy related to asset measurement for land from cost model to revaluation model (Notes 2l).

Penilaian pada nilai wajar tanah yang dimiliki oleh Bank pada 31 Desember 2016 telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Susan Widjojo and Partners, penilai independen yang telah terdaftar pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 14 April 2016. Penilaian, yang sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar.

Valuation to determine the fair value of the Bank’s land as at 31 December 2016 was performed by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Susan Widjojo and Partners, an independent valuers registered in OJK, based on its reports dated 14 April 2016. The valuation, which conforms to Indonesia Valuation Standards, was determined by reference to recent market transaction on arm’s length terms. Appraisal method used is Market Data Approach Method.

Surplus revaluasi, yang merupakan selisih antara nilai pasar dengan nilai tercatat dari aset tetap tanah sebesar Rp 5.480 (sebelum pajak) atau Rp 5.239 (setelah pajak), telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai “cadangan revaluasi aset” di ekuitas.

The revaluation surplus which are the difference of the fair value and the carrying value of land amounting to Rp 5,480 (before tax) or Rp 5,239 (after tax), was credited to other comprehensive income and is shown in “asset revaluation reserve” in equity.

Bank telah mengajukan permohonan persetujuan revaluasi aset tetap tanah ke kantor pajak di bulan April 2016 dan telah melakukan pembayaran atas pajak final sebesar Rp 241 di bulan April 2016. Bank telah menerima persetujuan atas revaluasi aset tetap tanah dari kantor pajak pada tanggal 9 Mei 2016.

The bank has filed application of approval for asset revaluation for land to the tax office in April 2016 and has paid the final tax amounting to Rp 241 in April 2016. The bank has obtained approval of asset revaluation for land from the tax office on 9 May 2016.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, jumlahnya pada 31 Desember 2016 adalah Rp 3.987.

If land were stated on the historical cost, the amount as of 31 December 2016 would be Rp 3,987.


Halaman 8/32 Page

243



11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

Akumulasi amortisasi Piranti lunak

Nilai buku bersih

Akumulasi amortisasi Piranti lunak

Nilai buku bersih

Penambahan/ Addition



Jumlah/ Total

24,924

-

-

22,083

47,007

Cost Software

7,664

22,542

-

(22,083)

8,123

Software development

32,588

22,542

-

-

55,130

(10,177)

(8,537)

-

-

(18,714)

(10,177)

(8,537)

-

-

(18,714)

22,411

Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

2016

36,416

Accumulated amortisation Software

Net book value


15,382

12

4,571

12,872

19,953

12,884

(4,969)

(5,208)

(4,969)

(5,208)



(249) (249)

Jumlah/ Total

9,779

24,924

Cost Software

(9,779)

7,664

Software development

-

32,588

-

-

(10,177)

-

-

(10,177)

14,984

22,411

Accumulated amortisation Software

Net book value

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

Management believes that there is no impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat aset tak berwujud yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tak berwujud.

As at 31 December 2016 and 2015, there are no intangible assets pledged as collateral and no limitation of ownership of the intangible assets.

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS 2016

2015

Pihak ketiga Persediaan Aset imbalan kerja bersih (Catatan 34) Uang muka Setoran jaminan Biaya pendirian wisma dan jaringan kantor Agunan yang diambil alih Lain-lain

Third parties 206,844

-

26,430 22,550 9,636

9,017 16,713 9,449

4,031 3,476 2,954

18,197 3,476 2,155

275,921

59,007

Persediaan terdiri dari telepon genggam yang dibeli untuk dijual kembali ke nasabah dalam bentuk pembiayaan sebagai bagian program laku pandai.

Halaman 8/33 Page

Inventories Net employee benefit assets (Note 34) Advances Deposits Wisma and office networking establishment fees Foreclosed collateral Others

Inventories consist of handphone purchased for resale to customers in the form of financing as part of branchless banking program.


244



12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

12. OTHER ASSETS (continued)

Lain-lain terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga dan lain-lain.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties and others.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset lain-lain tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of other assets.

13. LIABILITAS SEGERA

13. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY 2016

Kewajiban kepada pemasok

2015 67,878

-

9,665 527 1,585

6,529 1,341 50

79,655

7,920

Titipan bagi hasil deposito Kiriman uang Lainnya

Obligation to vendor Unsetteled profit sharing of time deposits Remittances Others

Kewajiban kepada pemasok merupakan pembayaran atas pembelian telepon genggam yang belum jatuh tempo untuk persediaan pembiayaan sebagai bagian program laku pandai.

Obligation to vendor is payment for the purchase of handphone that has not matured for financing's inventory as part of branchless banking program.

Lainnya terdiri dari utang pembayaran iuran OJK dan utang lainnya kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of payable of OJK contribution payment and other payables to third parties.

14. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

14. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2016 adalah bagi hasil untuk deposito mudharabah sebesar Rp 12.320 (2015: Rp 11.152).

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as at 31 December 2016 for mudharabah time deposits amounted to Rp 12,320 (2015: Rp 11,152).

15. SIMPANAN NASABAH

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS 2016

Tabungan wadiah Giro wadiah

a.

2015 979,450 13,400

729,794 28,755

992,850

758,549

Giro Wadiah

a.

Wadiah saving deposits Wadiah demand deposits

Wadiah demand deposits

Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Sampai dengan 31 Desember 2016, Bank membagikan bonus untuk produk giro wadiah sebesar Rp 6.985 (2015: 274) (Catatan 28).

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank’s policy. Up to 31 December 2016, Bank distributed bonuses for wadiah demand deposits amounted to Rp 6,985 (2015: 274) (Notes 28).

Sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro wadiah.

As at 31 December 2016 and 2015, there is no related party transaction for wadiah demand deposits.


Halaman 8/34 Page

245



15. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) b.

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Tabungan Wadiah

b.

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah saving deposits represent deposits in Rupiah which can be distributed with bonus with the Bank’s policy.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk tabungan wadiah.

As at 31 December 2016 and 2015, there is no related party transaction for wadiah saving deposits.

16. PERPAJAKAN a.

16. TAXATION

Utang pajak

a. 2016

Pajak penghasilan badan - Pasal 25 - Pasal 29 Pajak lainnya - Pasal 21 - Pasal 23 dan 4(2)

b.

Wadiah saving deposits

2015 14,452 51,951 66,403

3,945 29,602 33,547

2,509 5,284

2,286 4,429

74,196

40,262

Beban pajak penghasilan

b. 2016

Pajak penghasilan badan - Kini - Tangguhan

Other taxes Article 21 Article 23 and 4(2) -

Income tax expense

(165,531) 22,283

(69,926) 7,837

(143,248)

(62,089)

Corporate income tax Current Deferred -

The reconciliation between the Bank’s income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

2016

Beban pajak penghasilan

Corporate income tax Article 25 Article 29 -

2015

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Laba sebelum pajak penghasilan (termasuk rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan) Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan Pengaruh pajak atas perbedaan tetap

Taxes payable

2015

555,743

231,295

Income before tax (including loss for the year from discontinued operation)

138,936

57,824

4,312

4,265

Income tax expense calculated from income before income tax expense Effect of tax on permanent differences

143,248

62,089

Income tax expense

Halaman 8/35 Page


246



16. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

16. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b.

The reconciliation between income before income tax (including loss for the year from discontinued operation) as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan (termasuk rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan) seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: 2016 Laba sebelum pajak penghasilan (termasuk rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan)

2015

555,743

Perbedaan tetap Beban yang tidak dapat dapat dikurangkan

231,295

Income before tax (including loss for the year from discontinued operation) Permanent differences Non-deductible expense

17,247

17,061

(8,469) 46,653 14,446

(3,662) 12,967 17,870

Temporary differences Employee benefits Accrued bonus and tantiem Depreciation of fixed assets

27,923 8,580

4,173 -

Allowance for impairment losses on murabahah Others

Penghasilan kena pajak

662,123

279,704

Taxable income

Beban pajak penghasilan badan

165,531

69,926

Corporate income tax expense

(113,580)

(40,324)

Less: Prepaid tax

51,951

29,602

Income taxes payable

Perbedaan temporer Imbalan kerja Akrual bonus dan tantiem Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah Lainnya

Dikurangi: pajak dibayar dimuka Utang pajak penghasilan

The calculation of income tax for the year ended 31 Desember 2016 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2016.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak tahun 2016. c.

Income tax expense (continued)

Aset pajak tangguhan – bersih

c.

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Akrual bonus dan tantiem Imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah Lainnya Aset pajak tangguhan - bersih


Deferred tax asset – net

2016 Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba /rugi/ Dibebankan ke ekuitas/ Credited/(char ged) to Charged to profit/loss equtiy

9,124 6,737

11,663 (2,117) 3,611

1,410 -

6,981 2,145

17,271

22,283

Halaman 8/36 Page

31 Desember/ December

(1,579) (1,579)

20,787 (3,696) 10,348 8,391 2,145 37,975

Deferred tax assets Accrued bonus and tantiem Employee benefits Depreciation of fixed assets Allowance for impairment losses on murabahah receivables Others Deferred tax asset - net

247



16. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

16. TAXATION (continued)

Aset pajak tangguhan – bersih (lanjutan)

Deferred tax asset – net (continued)

2015 Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba /rugi/ Dibebankan ke ekuitas/ Credited/(char ged) to Charged to profit/loss equtiy

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Akrual bonus dan tantiem Imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah Lainnya

c.

5,882 2,687 2,269

3,242 (916) 4,468

367 -

1,043 -

11,205

7,837

(1,771) -

Deferred tax assets Accrued bonus and tantiem Employee benefits Depreciation of fixed assets Allowance for impairment losses on murabahah receivables Others

9,124 6,737

-

1,410 -

(1,771)

17,271

Management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang. 17. LIABILITAS LAIN-LAIN

31 Desember/ December

17. OTHER LIABILITIES 2016

Angsuran piutang murabahah Beban yang masih harus di bayar Kewajiban kepada pemasok Asuransi Lain-lain

2015 25,888 27,103 12,656 14,976 3,311

103,280 13,132 2,416 915

83,934

119,743

Murabahah receivables installment Accrued expenses Obligation to vendor Insurance Others

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban program penghargaan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengembangan bisnis, biaya manajemen kas, dan operasional kantor.

Accrued expenses consist of expenses for employee rewards program, employee training and development, cash management fee, and office operational expenses.

Lain-lain terdiri dari titipan kewajiban pembayaran kepada karyawan.

Others mostly consist of payment obligation to employee.

18. TABUNGAN MUDHARABAH

18. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk

a. 2016

Bukan Bank Tabungan Citra IB Tabungan Taseto Premium IB Tabungan Taseto Mapan IB

By product 2015

20,072 42,639 1,291

13,720 12,916 326

64,002

26,962

Halaman 8/37 Page

Non-Bank Citra IB Savings Taseto Premium IB Savings Taseto Mapan IB Savings


248



18. TABUNGAN MUDHARABAH (lanjutan)

18. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS (continued)

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

b.

2016 Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

2015 63,641 361

26,493 469

64,002

26,962

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

2.25% 2015

3.83%

3.59%

a.

2016

2015 3,020,801 3,655

4,330,712

3,024,456 b.

2016


By related and third party

4,324,203 6,509


Bukan Bank 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan

Mudharabah savings deposits

19. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

Mudharabah savings deposits


1.76%

19. DEPOSITO MUDHARABAH

b.

Non-Bank Third parties Related parties

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2016

a.

Based on related and third parties

By time period 2015

2,145,432 1,806,047 273,162 103,691 2,380

1,320,757 1,380,671 230,310 81,856 10,862

4,330,712

3,024,456

Halaman 8/38 Page

Non-Bank Third parties Related parties

Non-Bank 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months

249



19. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan) c.

19. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)


c. 2016

Bukan Bank Sampai dengan 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan


2,734,701 1,448,133 82,518 19,889 43,901 1,570

1,897,100 919,802 136,696 12,630 57,168 1,060

4,330,712

3,024,456

Non-Bank Up to 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada deposito mudharabah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan murabahah oleh Bank.

As at 31 December 2016 and 2015, there are no mudharabah deposits that is pledged as collateral for the Bank’s murabahah financing.

Deposito mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2016 and 2015, are as follows: 2016

Nisbah (%)/ Ratio (%) 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan

14.71% 15.29% 15.58% 16.08% 2015 Nisbah (%)/ Ratio (%)

1 bulan 3 bulan 6 bulan

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%) 8.20% 8.22% 8.52% 8.92%


16.21% 16.29% 18.56%

20. MODAL SAHAM

1 month 3 months 6 months 12 months

9.43% 9.48% 9.73%

1 month 3 months 6 months

20. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Akta Pendirian No. 25 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H. pengganti Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., tanggal 27 Agustus 2013, modal dasar Bank adalah sebesar Rp 640.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 640.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 533.333 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp 373.333.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Rp 160.000.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT Triputra Persada Rahmat.

Halaman 8/39 Page

Based on the Deed of Establishment No.25, notarised by Hadijah, S.H., substitute of Notary Winarti Lukman Widjaja, S.H. dated 27 August 2013, Bank’s authorised capital amounted to Rp 640,000,000,000 (full amount) consisting of 640,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The issued and fully paid capital consists of 533,333 (full amount) shares consisting of Rp 373,333,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and Rp 160,000,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT Triputra Persada Rahmat.


250



20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H.,M.Kn., Bank meningkatkan modal dasarnya sebanyak 860.000 lembar saham menjadi 1.500.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 160.000 (nilai penuh) lembar saham menjadi 693.333 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 693.333.000.000 (nilai penuh). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No AHU-0938093.AH.01.02. tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015.

Based on extordinary general meeting of shareholder No. 98 dated 23 June 2015 made by Notary Ashoya Ratam S.H.,M.Kn., Bank increased its authorised capital amounting 860,000 shares to become 1,500,000 (full amount) shares with par value Rp 1,000,000 (full amount) per share and issued and fully paid-capital amounting 160,000 (full amount) shares to become 693.333 shares with total nominal Rp 693,333,000,000 (full amount). The above change was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0938093.AH.01.02. year 2015, dated 25 June 2015.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Pemegang saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

31 Desember/31 December 2016 dan/and 2015 Jumlah saham ditempatkan dan Persentase disetor penuh/ kepemilikan/ Jumlah modal/ Issued and fully Ownership Amount of paid shares percentage capital 485,333 208,000

70.00% 30.00%

485,333 208,000

693,333

100.00%

693,333

21. CADANGAN WAJIB

Shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

21. LEGAL RESERVES

Cadangan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sebesar sekurangkurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and fully paid capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Mei 2016 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 01 tanggal 2 Mei 2016 dari Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 digunakan sebesar Rp 7.794 disisihkan sebagai cadangan wajib. Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah cadangan yang telah dibukukan bank adalah sebesar Rp 15.000 (2015: Rp 7.206).

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 2 May 2016 which was notarised by Ashoya Ratam, SH., Mkn., in notarial deed No. 01 dated 2 May 2016, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2015 amounting Rp 7,794 as legal reserve. As at 31 December 2016, total reserves provided by the Bank amounting to Rp 15,000 (2015: Rp 7,206).


Halaman 8/40 Page

251



22. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

22. SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE

Seperti dibahas pada kebijakan akuntansi Catatan 2v, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN), sebagai induk perusahaan, memberikan hak opsi saham BTPN kepada karyawan tertentu di Bank.

As discussed in the accounting policy Note 2v, PT Bank Tabungan Nasional Tbk. (BTPN), as parent entity, has granted BTPN’s stock option program for selected employees in bank.

Beban kompensasi untuk semua program pemberian opsi saham untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 6.772 (2015: Rp 4.814). Beban kompensasi ini diklasifikasikan sebagai bagian dari beban tenaga kerja yang diakui pada laporan laba rugi.

Compensation expense for all stock option program for the year ended 31 December 2016 amounted to Rp 6,772 (2015: Rp 4,814). Compensation expense is classified as part of personnel expense recognised in the statement of profit or loss.

Skema pembentukan cadangan pembayaran berbasis saham sesuai dengan program dari induk perusahaan disajikan di bawah ini :

The scheme of share-based payments reserve is in accordance to the program from parent entity as presented below.

Program 2015 - 2020

2015 – 2020 Program

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTPN tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, para pemegang saham BTPN menyetujui rencana untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor BTPN dengan jumlah tidak melebihi Rp 4.672, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor BTPN menjadi tidak melebihi Rp 121.478.

Based on BTPN’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 26 March 2015 which was notarised by Hadijah S.H., M.Kn, in notarial Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 26 March 2015, the shareholders of BTPN approved BTPN’s plan to increase the issued and paid-in capital of BTPN by a number not exceeding Rp 4,672 which resulting the issued and paid-up capital of BTPN not exceeding Rp 121,478.

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 233,611,491 shares.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi BTPN No. PS/BOD/004/IV/2015, pada tanggal 15 April 2015, BTPN memberikan hak opsi sebesar 141.575.000 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi Bank dan para karyawan Bank jenjang tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau Direksi BTPN, berdasarkan kuasa yang diberikan, dan selama jangka waktu yang di tentukan oleh Dewan Komisaris BTPN.

Based on Circular Resolution of BTPN’s Directors No. PS/BOD/004/IV/2015, dated 15 April 2015, BTPN has granted 141,575,000 share options. Share options granted to the members of the Bank’s Board of Directors and the Bank’s employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or Board of Directors of the BTPN, under authority granted by and during certain period determined by BTPN’s Board of Commissioners.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam “Keterbukaan Informasi” yang diumumkan melalui website BTPN dan website Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

The excercise of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in BTPN’s website and Indonesian Stock Exchange’s website on 17 February 2015.

Halaman 8/41 Page


252



22. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

22. SHARE-BASED (continued)

PAYMENTS

RESERVE

2015 – 2020 Program (continued)

Program 2015 – 2020 (lanjutan) Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas program 2015 - 2020 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 1 Mei 2017; (2) Maksimum 30% pada bulan November 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 6 November 2017; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 7 Mei 2018; (4) Maksimum 60% pada bulan November 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 5 November 2018; (5) Maksimum 100% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 6 Mei 2019; (6) Maksimum 100% pada bulan December 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 2 December 2019. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

The exercise period of 2015 - 2020 program will be conducted on (1) Maximum 30% on May 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 May 2017; (2) Maximum 30% on November 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 November 2017; (3) Maximum 60% on May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 May 2018; (4) Maximum 60% on November 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 5 November 2018; (5) Maximum 100% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 May 2019; (6) Maximum 100% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 2 December 2019. The remaining option rights which has not yet fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi program 2015 2020 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan Binomial Model Parameter adalah sebesar Rp 1.144,16; Rp 1.388,54; dan Rp 1.622,72 per opsi untuk masing-masing periode vesting (nilai penuh). Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang BTPN sebesar Rp 4.030 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas sebesar 29,37%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama dua tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 7,5%.

The weighted average fair value of options granted during the year for 2015 - 2020 program determined using the Binomial Model Parameter was Rp 1,144.16; Rp 1,388.54; and Rp1,622.72 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were BTPN’s weighted average share price of Rp 4,030 on the grant date, exercise price shown below, volatility of 29.37%, dividend yield of 0%, an expected option life of two years, and an annual risk-free interest rate of 7.5%.

Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan yang berdasarkan pada analisis stastisik atas harga saham harian selama dua tahun terakhir. Tingkat suku bunga bebas risiko tahunan sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pemberian.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices over the last two years. The risk-free interest rate correspond to market yields on government bonds of 5 years from grant date.

Program 2016 – 2020

2016 – 2021 Program

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTPN tanggal 29 April 2016 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 29 April 2016 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, para pemegang saham BTPN menyetujui rencana BTPN untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor BTPN dengan jumlah tidak melebihi Rp 2.336.

Based on BTPN’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 29 April 2016 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 60 dated 29 April 2016, which notarised by Hadijah S.H., M.Kn, the shareholders of BTPN approved BTPN's plan to increase the issued and paid-in capital of BTPN by a number not exceeding Rp 2,336.


Halaman 8/42 Page

253





PAYMENTS

RESERVE

Program 2016 – 2020 (lanjutan)

2016 – 2021 Program (continued)

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20 (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 116.805.746 saham.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20 (full amount) by a number not exceeding 116,805,746 shares.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam “Keterbukaan Informasi” yang umumkan melalui website BTPN dan website Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Maret 2016 dan 27 April 2016.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in BTPN’s and Indonesia Stock Exchange’s website on 8 March 2016 and 27 April 2016.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas program 2016-2021 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 28 Mei 2018; (2) Maksimum 30% pada bulan Desember 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 17 Desember 2018; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 28 Mei 2019; (4) Maksimum 60% pada bulan Desember 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 19 Desember 2019; (5) Maksimum 100% pada bulan Juni 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 1 Juni 2020; (6) Maksimum 100% pada bulan Desember 2020, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 17 Desember 2020. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

The exercise period of 2016-2021 program consist of: (1) Maximum 30% on May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2018; (2) Maximum 30% on December 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2018; (3) Maximum 60% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 28 May 2019; (4) Maximum 60% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 19 December 2019; (5) Maximum 100% on June 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 June 2020; (6) Maximum 100% on December 2020, with the implementation period of 30 trading days starting on 17 December 2020. The remaining option rights which has not yet fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi program 20162021 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan Binomial Model Parameter adalah sebesar Rp 546,50; Rp 709,55; dan Rp 839,99 per opsi untuk masing-masing periode vesting (nilai penuh).

The weighted average fair value of options granted during the year for 2016-2021 program determined using the Binomial Model Parameter were Rp 546.50; Rp 709.55; and Rp 839.99 (full amount) per option for each vesting period.

Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang BTPN sebesar Rp 2.480 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di bawah, volatilitas per masing - masing periode vesting sebesar 28,92%, 29,60% dan 29,10%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama lima tahun dari tanggal pemberian, dan tingkat bunga bebas risiko tahunan masing - masing periode vesting sebesar 6,52%, 6,60%, dan 6,71%.

The significant inputs into the model were BTPN’s weighted average share price of Rp 2,480 on the grant date, exercise price shown below, volatility of 28.92%, 29.60%, and 29.10% respectively for each vesting period, dividend yield of 0%, expected option life of five years, and an annual risk-free interest rate of 6.52%, 6.60% and 6.71% respectively for each vesting period.

Halaman 8/43 Page


254





PAYMENTS

RESERVE

Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan berdasarkan analisis statistik atas harga saham harian sejak 15 Mei 2014 sampai tanggal pemberian untuk periode vesting pertama, sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai tanggal pemberian untuk periode vesting kedua dan sejak 14 Mei 2012 sampai tanggal pemberian untuk periode vesting ketiga. Tingkat suku bunga bebas risiko sesuai dengan pengembalian keuntungan atas obligasi pemerintah pada saat tanggal pemberian dengan jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices starting from 15 May 2014 until the grant date for first vesting period, starting from 13 May 2013 until the grant date for second vesting period and starting from 14 May 2012 for third vesting period. The riskfree interest rate correspond to market yields on government bonds of 5 years from grant date.

Pergerakan jumlah opsi saham untuk porsi Bank adalah sebagai berikut:

The movements in the number of bank’s portion on share options are as follows:

Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)

2016 Opsi Saham (dalam ribuan lembar saham)/ Options (in thousands of shares)

Pada awal tahun - Program 2015-2020 - Program 2016-2021

4,000 -

16,600 16,600

Diberikan - Program 2015-2020 - Program 2016-2021

4,000 2,617

1,500 3,780 5,280

Kadaluwarsa - Program 2015-2020 - Program 2016-2021

4,000 -

-

Pada akhir periode - Program 2015-2020 - Program 2016-2021

4,000 2,617

18,100 3,780

At beginning of the year 2015-2020 program 2016-2021 program Granted 2015-2020 program 2016-2021 program -

Forfeited 2015-2020 program 2016-2021 program -

At end of the period 2015-2020 program 2016-2021 program -

21,880

Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount)

2015 Opsi Saham (dalam ribuan lembar saham)/ Options (in thousands of shares)

Pada awal tahun Diberikan Kadaluwarsa

4,000 4,000

17,660 (1,060)

Pada akhir periode

4,000

16,600


Halaman 8/44 Page

At beginning of the year Granted Forfeited At end of the period

255





15 April/April 2015 10 Juli/July 2015 9 Oktober/October 2015 8 Januari/January 2016 11 April/April 2016 11 Juli/July 2016

Harga eksekusi per lembar (angka penuh)/ Exercise price per share (full amount)

Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date Januari/January 2020 Januari/January 2020 Januari/January 2020 Januari/January 2020 Januari/January 2020 Januari/January 2020

21 September/September 2016 9 Desember/December 2016

Harga eksekusi per lembar (angka penuh)/ Exercise price per share (full amount)

Januari/January 2021 Januari/January 2021

2015 16,600 1,500

16,600 -

18,100

16,600

Opsi Saham/Shares Options (dalam ribuan lembar saham/in thousands of shares) 2016

2,617 2,617

23. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

23. 2016

2015 3,870 -

-

3,870

-

INCOME FROM SALES AND PURCHASES 2015

2,177,556

24. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

1,512,596

24. 2016

Pendapatan bagi hasil penempatan pada FASBIS Pendapatan bonus penempatan pada bank lain Pendapatan bagi hasil penempatan pada SBIS Pendapatan bagi hasil penempatan pada SIMA

2016

Share options of 2016-2021 program outstanding at the end of the period have the following expiry dates and exercise prices:

Tanggal kadaluwarsa/ Expiry date

Pendapatan murabahah

Opsi Saham/Shares Options (dalam ribuan lembar saham/in thousands of shares)

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

Opsi saham atas program 2016-2021 yang masih ada pada akhir periode berjalan memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date

RESERVE

Share options of 2015-2020 program outstanding at the end of the period have the following expiry dates and exercise prices:

Opsi saham atas program 2015-2020 yang masih ada pada akhir periode berjalan memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date

PAYMENTS

Income from murabahah

OTHER MAIN OPERATING INCOME 2015

32,860

21,726

12,424

24,955

3,527

3,370

115

-

48,926

50,051

Halaman 8/45 Page

Profit sharing income from placements in FASBIS Bonus income from placements with other bank Profit sharing income from placements in SBIS Profit sharing income from placements in SIMA


256



25. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

25. THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

2016 Deposito mudharabah Tabungan mudharabah

2015 288,713 1,597

246,279 899

290,310

247,178

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

26. OTHER OPERATING INCOME 2016

2015

Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan Jasa administrasi layanan bank Lain-lain

3,472 203 1,220

2,599 369 1,866

4,895

4,834

27. GAJI DAN TUNJANGAN

Recovery from writen-off receivables Bank service administration fees Others

Others consist of operational loss recovery.

Lain-lain terdiri dari penerimaan kembali kerugian operasional.

27. SALARIES AND BENEFITS 2016

Gaji dan upah Tunjangan karyawan Pendidikan dan pelatihan

2015 374,237 357,237 39,584

339,133 262,363 20,317

771,058

621,813

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Salaries and wages Employee allowances Education and training

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2016

Sewa Penyusutan & amortisasi Asuransi Outsourcing Perjalanan dinas Transportasi Keperluan kantor Listrik, air, dan gas Pemeliharaan dan perbaikan Honorarium tenaga ahli Komunikasi Bonus giro wadiah Promosi Hak guna pakai Pengembangan usaha Peralatan dan keperluan wisma Pajak Administrasi Lain-lain

Mudharabah time deposits Mudharabah savings deposits

2015 94,489 92,894 43,639 39,965 27,715 26,483 23,898 21,974 19,525 16,197 11,598 6,985 6,548 6,102 5,335 4,311 2,102 1,048 2,022

80,321 73,903 30,870 22,700 31,966 23,587 23,147 14,586 14,064 5,164 4,135 274 3,621 1,427 8,148 3,561 3,642 377

452,830

345,493

Rent Depreciation and amortisation Insurance Outsourcing Business travel Transportation Office supplies Electricity, water and gas Service and maintenance Professional fees Communication Wadiah current account bonus Promotion Right to use Business Development Wisma supplies and equipment Tax Administration Others

Hak guna pajak merupakan biaya lisensi yang berhubungan dengan sistem yang digunakan oleh Bank.

Right to use is the license fee which associated with the system used by the Bank.

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional lainnya.

Others consists of office services and and working expense,and other operational expenses.


Halaman 8/46 Page

257



29. PEMBENTUKAN/(PEMBALIKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

29. PROVISION FOR/(REVERSAL OF) ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON EARNING ASSETS

2016 Penempatan pada bank lain (Catatan 7) Piutang murabahah (Catatan 8)

2015 118,559

(3,740) 65,136

118,559

61,396

30. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Placements with other banks (Note 7) Murabahah receivables (Note 8)

30. OTHER OPERATING EXPENSES 2016

Operasional wisma Beban pengembangan komunitas Rekruitmen Beban regulator Kerugian terkait risiko operasional Beban retribusi Lain-lain

2015 23,427 7,508 3,320 2,994 2,790 1,293 2,459

28,127 4,523 2,138 2,624 2,001 764 1,340

43,791

41,517

Lain-lain terdiri dari biaya rapat, biaya dana duka, biaya jamuan dan biaya operasional lainnya.

Others consist of meeting expenses, condolence expenses, entertainment expenses and other operating expenses.

31. PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL – BERSIH

31. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET

2016 Pendapatan non-operasional Beban non-operasional

Operational of wisma Community development expenses Recruitment Regulatory fees Loss of operational risk Retribution expense Others

2015 2,456 (1,542)

1,842 (1,482)

914

360

Non-operating income Non-operating expenses

Pendapatan non-operasional sebagian besar terdiri dari keuntungan penjualan aset tetap.

Non-operational income mostly consists of gain on sale of fixed assets.

Beban non-operasional terdiri dari sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operational expenses consists of contribution, membership fees, and others.

32. INFORMASI DIHENTIKAN

ATAS

OPERASI

YANG

32. INFORMATION OPERATIONS

DISCONTINUED

The following table gives cash flow information relating to discontinued operations:

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan arus kas atas operasi yang dihentikan: 2016 Arus kas operasi Arus kas investasi Arus kas pendanaan

ON

2015 -

32,204 (6,641)

-

25,563

Halaman 8/47 Page

Operating cash flow Investing cash flow Financing cash flow


258

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32. INFORMASI ATAS DIHENTIKAN (lanjutan)


OPERASI

YANG

32. INFORMATION ON OPERATIONS (continued)

The following table gives information about result of discontinued operations (continued) :

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan hasil operasi yang dihentikan (lanjutan) : 2016 Pendapatan bunga Beban bunga

DISCONTINUED

2015 -

1,160 (28)

-

1,132

-

832

-

(3,651) (127)

-

(17,058) (277)

OTHER OPERATING EXPENSE Salaries and benefits General and administrative Allowance for impairment losses on earning and non earning asset Other operating expenses

PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH

-

(19,149)

NET OPERATING INCOME

Beban non-operasional - bersih

-

(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

-

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Beban operasional lainnya

BEBAN PAJAK - Kini - Tangguhan

-

-

Beban komprehensif lain

-

JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN

33. INFORMASI MENGENAI KONTINJENSI

(19,149)

DAN

( LOSS)/INCOME BEFORE TAX TAX EXPENSE Current Deffered -

(LOSS)/INCOME FOR THE YEAR FROM DISCOUNTED OPERATIONS

-

-

KOMITMEN

Non-operating expense – net

(19,149)

-

-

OTHER OPERATING INCOME

-

-

(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN DARI DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN

Interest income Interest expense

(19,149)

33. COMMITMENTS INFORMATION

Other comprehensive expense TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME FOR THE YEAR, NET OFF TAX FROM DISCOUNTED OPERATIONS

AND

CONTINGENCIES

a.

Bank memiliki tagihan kontinjensi berupa pendapatan dari pembiayaan/pinjaman yang diberikan dalam kategori non-performing sebesar Rp 11.933 di tahun 2016 (2015: Rp 2.368).

a.

The Bank has contingencies receivable in the form of income from non-performing financing/ loan amounting to Rp 11,933 in 2016 (2015: Rp 2,368).

b.

Kasus hukum

b.

Litigation case

Terdapat satu perkara hukum antara Bank dengan nasabah yang belum selesai sampai dengan laporan keuangan ini. Berdasarkan surat putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 102/PDT/2015/PT YYK Tanggal 18 Desember 2015, Pengadilan memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 17 Juni 2015 di mana Pengadilan memutuskan untuk menolak tuntutan penggugat. Pada tanggal berakhirnya periode laporan keuangan, pembanding yaitu nasabah Bank melakukan upaya hukum kasasi dan kasus ini sedang berada dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat kerugian signifikan yang mungkin timbul dari perkara hukum tersebut.


Halaman 8/48 Page

There is one unresolved legal case with customer until the date of these financial statements. Based on decision letter of Yogyakarta High Court No. 102/PDT/2015/PT YYK dated 18 December 2015, the court decides to corroborate Sleman District Court decision No. 221/Pdt.G/2014PN.Smn dated 17 June 2015 where the court decided to reject the demand of plaintiff. As of financial statement ended period, the plaintiff, who are Bank’s customer has appealed and now this legal case is still in the process in the Supreme Court of the Republic of Indoensia. Bank believes that there are no significant losses that might arise from this legal case.

259



34. LIABILITAS IMBALAN KERJA

34. EMPLOYEE BENEFITS 2016

2015

Imbalan kerja jangka pendek Bonus, tantien, dan insentif yang masih harus dibayar

Short-term employee benefits 83,150

36,498

Imbalan kerja jangka panjang

Accrued bonus, tantiem and incentives Long-term employee benefits

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

9,812

7,186

Other long term employee benefit

Liabilitas yang diakui pada laporan keuangan

92,962

43,684

Liability recognised in statement of financial position

Program pensiun manfaat pasti

Defined benefit pension plan

Bank menerapkan kebijakan imbalan pasca-kerja sebagai berikut:

Bank implemented a policy on post-employment benefit as follows:

Bank menerapkan kebijakan program manfaat imbalan pasca-kerja sesuai dengan UndangUndang Tenaga Kerja (UUTK) No. 13 Tahun 2003 dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13 ini menggunakan gaji pokok terkini.

The Bank implemented a policy on postemployment benefit based on Labor Law (UUTK) No. 13 Year 2003 and Collective Labor Agreement applied in Bank. The calculation basis of this UUTK No. 13 benefit is the current basic salary.

Program tersebut memberikan manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan. Pendanaan program paska kerja ini ditanggung sepenuhnya oleh Bank dengan membayar iuran yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana program pensiun manfaat pasti dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the Labor Law regulation. Postemployement benefit plan is fully funded by The Bank, by paying sufficient contributions to meet the minimum requirements set forth in applicable laws. The Bank’s defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini adalah sebanyak 6.050 dan 5.654 karyawan. (tidak diaudit)

As at 31 December 2016 and 2015, the total number of employees eligible for this benefit are 6,050 and 5,654 employees, respectively (unaudited).

Selain manfaat yang disebutkan diatas, Bank juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa manfaat cuti panjang.

Beside the benefit mentions above, the bank also provides other long-term employee benefits in form of long leave benefit.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 27 Januari 2017 dan 1 Februari 2016.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2016 and 2015 was performed by registered actuarial consulting firm, PT Biro Pusat Aktuaria, respectively, independent actuarial using the “Projected Unit Credit” method as stated in its reports dated 27 January 2017 and 1 February 2016 respectively.

Halaman 8/49 Page


260



34. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

34. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun Tabel mortalita

Usia pensiun

The actuarial calculations used “Projected Unit Credit” method with underlying assumptions are as follows:

2016

2015

8.07%

8.5%

Annual discount rate

10 % 11% TMI (Tabel Mortalita TMI (Tabel Mortalita Indonesia) III 2011/ Indonesia) III 2011/ TMI (Indonesia Mortality TMI (Indonesia Mortality Table) III 2011 Table) III 2011 55 tahun/years 55 tahun/years

Annual salary increase rate Mortality table

Retirement age

Imbalan Pasca Kerja

Post Employment Benefit

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

2016 Saldo awal tahun Biaya jasa kini Beban bunga Pembayaran manfaat Pengukuran kembali : - Penyesuaian asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman Saldo akhir tahun

2015 95,400 28,339 8,109 (2,529)

74,529 25,840 5,814 (4,168)

(6,520) (741)

(6,263) (352)

Balance at beginning of year Current service cost Interest expense Benefit payment Remeasurement : Changes in financial assumption Experience adjustment -

122,058

95,400

Balance at end of year

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 2016 Biaya jasa kini Bunga bersih

2015 28,339 (766)

25,840 288

27,573

26,128

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 2016 Saldo awal tahun Beban tahun berjalan Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain Pembayaran manfaat Pembayaran kontribusi Saldo akhir tahun

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognised in the statements of financial position are as follows:

(9,017) 27,573

3,687 26,128

(6,318)

(7,083)

(38,668)

(31,749)

Balance at beginning of year Current year expense Total amount recognised in other comprehensive income Benefit payment Contribution paid

(26,430)

(9,017)


Estimated liabilities:

2016


Current Service cost Net interest

2015

Estimasi (aset)/liabilitas atas imbalan pasca-kerja:

Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti Nilai wajar aset program

Post-employment benefits expenses recognised in the statement of profit or loss are as follows:

post-employment

benefit

(asset)/

2015

122,058 (148,488)

95,400 (104,417)

(26,430)

(9,017)

Halaman 8/50 Page

Present value of defined benefit obligation Fair value of plan assets

261





Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 2016

The movement in the fair value of plan assets during the year is as follows: 2015

Saldo awal Hasil yang diharapkan dari aset program Kontribusi pemberi kerja Imbalan yang dibayar Keuntungan/(kerugian) aktuaria

104,417

70,842

8,875 38,668 (2,529) (943)

5,526 31,749 (4,168) 468

Balance at beginning of year Expected return on plan assets Employer’s contribution Benefits paid Actuarial gain/(losses)

Saldo akhir tahun

148,488

104,417


Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank dengan nilai wajar Rp 148.488 pada tahun 2016 (2015: Rp 104.417).

All of the pension plan assets are placed on time deposits issued by the Bank with fair value of Rp 148,488 in 2016 (2015: Rp 104,417).

Bank terekspos dengan risiko volatilitas aset melalui program imbalan pasti. Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Bank memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

The Bank is exposed to asset volatility risks through its defined benefit pension plans. The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Bank’s defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to out perform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi (aset)/liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2016 dan 2015 telah memenuhi persyaratan minimum UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Management believes that the estimated postemployment benefit (assets)/liabilities as at 31 December 2016 and 2015 have fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13 year 2003.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of pension benefits are as follows:

2016 < 1 tahun 1 – 2 tahun > 2 – 5 tahun > 5 tahun

2,529 32,762 10,630,626

Halaman 8/51 Page

undiscounted

2015 133 20,551 13,147,091

< 1 year 1 – 2 years 2 – 5 years > 5 years


262




34. EMPLOYEE BENEFITS (continued) The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follow:

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

Dampak program pensiun manfaat pasti/ Impact on defined benefit pension plan Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit Biaya jasa kini/ Perubahan Asumsi/ obligation Current service cost Change in Assumption

Tingkat diskonto

Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%

109,180 137,661

25,217 32,144

Discount rate

Tingkat kenaikan gaji


137,684 108,857

32,161 25,139

Salary increase rate

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to principal actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya

Other Long Term Employment Benefits

Mutasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in other long term employment benefit obligation over the year is as follows:

2016

2015

Saldo awal tahun Biaya jasa kini Beban bunga Pembayaran manfaat Pengukuran kembali: - Penyesuaian asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman

7,186 2,511 611 (259)

5,173 2,165 404 (160)

(201) (36)

(200) (196)

Saldo akhir tahun

9,812

2016



Other long term employement benefits expenses recognised in the statement of profit and loss are as follows:

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

Biaya jasa Beban bunga Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang

7,186

Balance at beginning of year Current service cost Interest expense Benefit payment Remeasurement: Changes in financial assumption Experience adjustment -

2015 2,511 611

2,165 404

(237)

(396)

2,885

2,173

Halaman 8/52 Page

Service cost Interest expense Remeasurement of other long-term employee benefit

263





Imbalan Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

Other Long Term Employment Benefits (continued)

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognised in the statements of financial position are as follows:

2016

2015

Saldo awal tahun Beban tahun berjalan Pembayaran manfaat

7,186 2,885 (259)

5,173 2,173 (160)

Balance at beginning of year Current year expense Benefit payment

Saldo akhir tahun

9,812

7,186


Expected maturity analysis of pension benefits are as follows:

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut: 2016 < 1 tahun 1 – 2 tahun > 2 – 5 tahun > 5 tahun

undiscounted

2015 258 1,281 13,853 249,979

782 1,541 11,694 283,368

< 1 year 1 – 2 years > 2 – 5 years > 5 years

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follow:

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ Impact on other long term employee benefits plan Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit Biaya jasa kini/ Perubahan Asumsi/ obligation Current service cost Change in Assumption

Tingkat diskonto


9,355 10,328

2,388 2,650

Discount rate

Tingkat kenaikan gaji


10,313 9,359

2,646 2,389

Salary increase rate

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Dibawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

Halaman 8/53 Page


264

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan)

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Personil manajemen kunci (lanjutan)

Key management personnel (continued)

Transaksi antara Bank dengan personil manajemen kunci meliputi, penempatan dana oleh personil manajemen kunci pada Bank berupa rekening tabungan, giro dan/atau deposito berjangka; pembayaran kompensasi dan remunerasi berupa gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya; serta imbalan pasca kerja.

Transactions between Bank and key management personnel include placement from key management personnel to the Bank in form of saving account, current account and/or time deposit; payment of compensation and remuneration in form of basic salary, honorarium, bonus, tantiem and other allowances; and also post-employment benefits.

a.

a.

Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi Pihak berelasi/ Related parties PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Direktur, Komisaris dan Pejabat Eksekutif sesuai peraturan BI/Directors, Commisioners and Executive employees according to BI regulation

b.

Jenis hubungan/ Nature of relationships

Giro pada bank lain/Current accounts with other banks

Personil manajemen kunci/ Key management personnel

Tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah / Mudharabah saving deposits and, mudharabah time deposit.

b.

2016

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah (Catatan 18) Personil manajemen kunci Deposito mudharabah (Catatan 19) Personil manajemen kunci Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi

Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer


Related party transactions The outstanding balances and detail transactions with related parties are as follows:

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Persentase terhadap jumlah aset

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions

Induk perusahaan/ Parent company

Transaksi dengan pihak berelasi

Aset Giro pada bank lain (Catatan 6) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Type of relationships and related parties transactions

2015

33,952

14,270

0,46%

0.27%

361

6,509

6,870

0.16%

Halaman 8/54 Page

Assets Current accounts with other banks (Note 6) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Percentage of total assets

469

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits (Note 18) Key management personnel

3,655

Mudharabah time deposits (Note 19) Key management personnel

4,124

Total temporary syirkah funds from related parties

0.14%

Percentage of total temporary syirkah funds

265

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan) b.

DENGAN

PIHAK



Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b.

2016

Related party transactions (continued) 2015

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds

Tabungan

18

9

Saving accounts

Deposito berjangka

386

355

Time deposits

Jumlah

404

364

Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

0.15%

Percentage to third parties’ shares on temporary syirkah funds

-

6,585

General and administrative expense Rent

0.00%

1.91%

Percentage to total general and administrative expense

0.14%

Beban umum dan administrasi Sewa Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi

Total

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut: 2016

%*)

Dewan Direksi/ Board of Directors Rp

Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya 3.96% Aset imbalan pascakerja bersih Imbalan jangka panjang lainnya Jumlah

3.96%

Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management %*) Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners %*) Rp

Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel %*) Rp

30,547

0.97%

7,511

-

-

5.52%

42,536

-

-

-

-

-

(0.67%)

(5,192)

Salaries and other short-term employee benefits Net post-employment benefits asset

-

-

-

-

-

0.05%

388

Other long term-benefits

30,547

0.97%

7,511

-

4.90%

37,732

Total

*) % terhadap beban tenaga kerja

*) % to total salary expense

2015

%*)

Dewan Direksi/ Board of Directors Rp

Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya 3.09% Aset imbalan pascakerja bersih Imbalan jangka panjang lainnya Jumlah

3.09%

Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management *) % Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners *) % Rp

Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel %*) Rp

19,202

0.81%

5,013

-

-

5.57%

34,638

-

-

-

-

-

(0.30%)

(1,852)

Salaries and other short-term employee benefits Net post-employment benefits asset

-

-

-

-

-

0.06%

351

Other long term-benefits

19,202

0.81%

5,013

-

-

5.33%

33,137

Total

*) % terhadap beban tenaga kerja

*) % to total salary expense

Halaman 8/55 Page


266

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan) c.

DENGAN

PIHAK



Pembayaran berbasis saham

c.

Share-based payments Share-based payment given to management personnel as follows:

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut: 2016

2015

Program 2015-2020

Program 2015-2020

BTPN Syariah Opsi (dalam ribuan lembar Harga saham)/ eksekusi Opsi/ Options (in thousands of Option shares) exercise price

BTPN Syariah Opsi (dalam ribuan lembar Harga saham)/ eksekusi Opsi/ Options (in thousands of Option shares) exercise price

Dewan Direksi Manajemen kunci lainnya

4,000 4,000

9,400 9,760

4,000 4,000

7,900 9,760

19,160

the

key

Board of Directors Other key management

17,660

2016 Program 2016-2021 BTPN Syariah Opsi (dalam ribuan Harga eksekusi lembar saham)/ Opsi/ Options (in Option thousands of shares) exercise price Dewan Direksi Manajemen kunci lainnya

2,617

3,780

Board of Directors Other key management

3,780

36. ANALISIS JATUH TEMPO

36. MATURITY ANALYSIS The maturity of assets and liabilities as at 31 December 2016 and 2015 based on the remaining period to maturity are as follows:

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas

2016

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Sesuai permintaan/ On demand

Jumlah/ Total

-

-

-

-

191,662

191,662


1,222,500

-

50,590

-

275,777

1,548,867

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Piutang murabahah-bersih Pinjaman qardh Biaya dibayar dimuka Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih

86,282 -

249,309 3 -

3,454,177 21 -

1,145,310 66 -

34,490 5,705 70,805 186,338 36,416 37,975 275,921

34,490 4,940,783 90 70,805 186,338 36,416 37,975 275,921

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Murabahah receivables – net Funds of qardh Prepayments Fixed Assets - net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

1,308,782

249,312

3,504,788

1,145,376

1,115,089

7,323,347

Total Assets

Jumlah Aset


Halaman 8/56 Page

267



36. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

Jumlah Liabilitas

2016 (lanjutan/continued) Lebih dari 3 bulan sampai dengan Lebih 1 tahun/ dari More than 1 tahun/ 3 months More Sesuai up to than permintaan/ 1 year 1 year On demand

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain- lain Imbalan kerja

36. MATURITY ANALYSIS (continued)

Jumlah/ Total Liabilities Liabilities due immediately Undistributed revenue sharing Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit

55,264

22,471

85

-

1,835

79,655

12,320 22,245 10,777 -

-

51,951 25,888 62,298

-

992,850 47,269 30,664

12,320 992,850 74,196 83,934 92,962

100,606

22,471

140,222

-

1,072,618

1,335,917

Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

2,734,701

1,448,133

146,308

1,570

64,002 -

64,002 4,330,712

Temporary Syirkah Funds Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

Jumlah Dana Syirkah Temporer

2,734,701

1,448,133

146,308

1,570

64,002

4,394,714

Total Temporary Syirkah Funds

(1,526,525)

(1,221,292)

3,218,258

1,143,806

(21,531)

1,592,716

Maturity Gap

Perbedaan Jatuh Tempo

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas

2015

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Sesuai permintaan/ On demand

Jumlah/ Total

-

-

-

-

108,438

108,438


395,500

52,072

-

-

203,766

651,338

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Piutang murabahah-bersih Pinjaman qardh Biaya dibayar dimuka Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih

410,000 29,435 -

195,630 -

2,843,885 5 -

588,767 55 -

14,883 79,755 175,319 22,411 17,271 59,007

14,883 410,000 3,657,717 60 79,755 175,319 22,411 17,271 59,007

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Murabahah receivables – net Funds of qardh Prepayments Fixed Assets -net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

Jumlah Aset

834,935

247,702

2,843,890

588,822

680,850

5,196,199

Total Assets

Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain- lain Imbalan kerja

6,325

1,341

195

-

59

7,920

Liabilities Liabilities due immediately Undistributed revenue sharing Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit

11,152 10,660 13,038 -

-

29,602 103,280 33,164

-

758,549 3,425 10,520

11,152 758,549 40,262 119,743 43,684

Jumlah Liabilitas

41,175

1,341

166,241

-

772,553

981,310

Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

1,897,100

919,802

206,494

1,060

26,962 -

26,962 3,024,456

Temporary Syirkah Funds Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

Jumlah Dana Syirkah Temporer

1,897,100

919,802

206,494

1,060

26,962

3,051,418

Total Temporary Syirkah Funds

(1,103,340)

(673,441)

2,471,155

587,762

(118,665)

1,163,471

Maturity Gap

Perbedaan Jatuh Tempo

Halaman 8/57 Page


268



37. MANAJEMEN RISIKO

37. RISK MANAGEMENT

Kerangka Manajemen Risiko

Risk Management Framework

Sistem pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, secara umum masih memiliki banyak kesamaan sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang keuangan.

Risk management system of sharia banking is unique when compared to conventional banking. However, generally they have a lot in common as institutions/agencies engaged in the financial sector.

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II.

Financial Risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision, especially on Basel Accord II concept.

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

The Bank risk management framework is implemented through policies, procedures, transaction and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Bank carries out continuous risk management development in line with the increasing complexity and development of business, strategy and management information systems.

Penerapan manajemen risiko mencakup: Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Implementation of risk management covers: Board of Commissioner and Board of Director active supervision Sufficient policy, procedure and sets limit

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Pengendalian internal yang menyeluruh

Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information system Overall internal control

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

The organization of the Bank risk management involves the oversight from the Board of Commissioners and Directors. The Bank has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level, a Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, to monitor all of the risks in the Bank operating activities.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

The Bank’s Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank’s Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Division.

Risiko yang berasal dari instrumen keuangan Bank adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

The risks arising from financial instruments to which the Bank is exposed are financial risks, which include credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk.


Halaman 8/58 Page

269



37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko kredit

Credit risk

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Bank. Risiko kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah.

Credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank customers, clients or market counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank. Credit risk arises mainly from shariah financing/receivable.

Piutang Murabahah

Murabahah Receivables

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko kredit itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

The objectives of managing the Bank’s credit risk instead of meeting the requirements set by Bank Indonesia regulation, and also to manage credit risk itself so that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, both on an individual and overall financing portfolio level.

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi Non-Performing Financing (“NPF”). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

The management of the Bank’s financing is directed for the expansion of financing and managing the quality of its financing service since grant date until payment to prevent it from becoming Non-Performing Financing (“NPF”). Effective management of the financing can minimise losses and optimise the use of capital allocated for credit risk.

Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan dan prosedur tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, BTPN Syariah melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures. These policies and procedures provide comprehensive and detailed guidance regarding the management activities on financing from the financing application, analysis process, approval, monitoring, documentation, control, and recovery/restructuring process. In order to support the prudent financing process, BTPN Syariah conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

Bank menggunakan model incurred loss untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of impairment losses of financial assets for accounting purposes. These mean that losses can only be recognised when there is objective evidence of a spesific loss event.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pembiayaan yang diberikan, khususnya pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif.

The main considerations for the financing impairment assessment include whether any payments of principal or margin are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties or non-compliance of the original term of the contract. The Bank evaluates impairments using collective assessment.

Halaman 8/59 Page


270





Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk (continued)

Piutang Murabahah (lanjutan)

Murabahah Receivables (continued)

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas. Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty is arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realisability of collateral, and the timing of expected cash flows. The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date.

(i)

(i)

Manajemen risiko kredit

Credit risk management

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Review of the financing policies periodically, especially if there is changing in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Batas pemberian pembiayaan/piutang syariah ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Telaahan pembiayaan/piutang syariah secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan melalui komite persetujuan pembiayaan.

Lending limits for sharia financing/receivable are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic sharia financing/receivable reviews and assessments of probability of default are also conducted. Financing approval process is done through financing approval committee.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

The Bank also closely monitors the development of its financing portfolios to enable the Bank to initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in financing quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pembiayaan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur, dan pengembangan sistem.

Bank continued to actively manage and monitor the financing portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures, and systems development.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in financing credit quality or to minimise credit losses.


Halaman 8/60 Page

271









(ii)

(ii)

(iii)


Allowance for impairment losses

Penurunan nilai adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment is a condition where there is objective evidence of adverse events as a result of one or more events occurring after the initial recognition of these financing and these adverse events impact on the estimated future cash flows of financial assets or groups financial assets that can be reliably estimated.

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan metode kolektif berdasarkan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

The allowance for impairment losses is calculated using collective assessment method in accordance with SFAS 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif.

Allowance for impairment losses are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence.

Eksposur maksimum risiko kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya. Eksposur risiko kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(iii)

Maximum exposure to credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements. Credit risk exposures on financial asset in the statements of financial position assets as at 31 December 2016 and 2015 is as follows:

Eksposur maksimum/ Maximum exposure 2016 2015 Giro pada bank lain Piutang murabahah - bersih Pinjaman qardh

34,485 4,940,783 90 4,975,358

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, tidak ada fasilitas piutang murabahah kepada nasabah yang belum ditarik – committed. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

Halaman 8/61 Page

14,878 3,657,717 60 3,672,655

Current accounts with other banks Murabahah receivables - net Funds of qardh

As at 31 December 2016 and 2015, there are no unused murabahah receivables facilities granted – committed. As such, there are no credit risk exposures related to off-balance sheet items.


272









(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements (continued)

Risiko konsentrasi kredit

Concentration of credit risk

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi - secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis yang disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank manages and controls concentrations of credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors that are presented net after allowance for impairment losses.

Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau beberapa kelompok debitur.

The Bank structures the levels of credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors Jawa/Java

Giro pada bank lain Piutang murabahah dan dan pinjaman qardh bersih

Piutang murabahah dan dan pinjaman qardh bersih

Kalimantan & Sulawesi

Sumatera -

-

-

3,597,236

185,196

943,892

214,549

4,940,873

3,631,721

185,196

943,892

214,549

4,975,358

2015

Bali & Nusa Tenggara

Kalimantan & Sulawesi

Sumatera

Current accounts with other banks

34,485

Murabahah receivables and funds of qardh net

Jumlah/ Total

14,878

-

-

-

14,878

2,826,682

140,794

590,601

99,700

3,657,777

2,841,560

140,794

590,601

99,700

3,672,655

Current accounts with other banks Murabahah receivables and funds of qardh net

b) Industry sectors

b) Sektor industri

The following table breaks down the Bank’s financing exposure at carrying amounts, as categorised by the industry sectors.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur pembiayaan Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

Giro pada bank lain Piutang murabahah dan pinjaman qardh bersih

Jumlah/ Total

34,485

Jawa/Java Giro pada bank lain

2016

Bali & Nusa Tenggara

2016

Pemerintah/ Government

Lembaga keuangan/ Financial institution

Perdagangan/ Trading

-

34,485

-

-

-

-

34,485

-

-

4,368,091

171,005

160,994

240,783

4,940,873

-

34,485

4,368,091

171,005

160,994

240,783

4,975,358


Jasa/ Business Services

Halaman 8/62 Page

Perindustrian/ Lain-lain/ Manufacturing Others

Jumlah/ Total Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

273







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other credit enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Sektor industri (lanjutan)

b) Industry sectors (continued)


2015

Pemerintah/ Government

Lembaga keuangan/ Financial institution

Perdagangan/ Trading

-

14,878

-

-

-

-

14,878

-

-

3,188,003

112,831

160,759

196,184

3,657,777

-

14,878

3,188,003

112,831

160,759

196,184

3,672,655

Jasa/ Business Services

Jumlah/ Total Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

Sharia financing/receivables in sector “Others” mostly consist of sharia financing/receivables to agriculture industry sector.

Pembiayaan/piutang syariah pada sektor ”Lain-lain” terutama terdiri dari pembiayaan untuk sektor pertanian.

c) Financing quality of financial assets

c) Kualitas pembiayaan dari aset keuangan

As at 31 December 2016 and 2015, credit quality of financial assets are divided as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas: Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Perindustrian/ Lain-lain/ Manufacturing Others

Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

2016

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total


34,485

-

4,887,680

43,025

10,168

4,940,873

Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

Jumlah

4,922,165

43,025

10,168

4,975,358

Total

Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

-

34,485

2015

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total


14,878

-

-

14,878

3,626,426

25,113

6,238

3,657,777

Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

Jumlah

3,641,304

25,113

6,238

3,672,655

Total

Halaman 8/63 Page


274







(iii)

(iii)





c) Kualitas pembiayaan dari aset keuangan (lanjutan)

c) Financing quality (continued)

Piutang murabahah dan Pinjaman qardh bersih - Modal kerja

financial

assets

The credit quality of financing that are “neither past due nor impaired” as at 31 December 2016 and 2015 can be assessed by reference to the internal rating system as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, rincian kualitas pembiayaan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan rating internal adalah sebagai berikut: 2016 Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience

Lancar/ Current

of

Jumlah/ Total

Murabahah receivable and funds of qardh – net

4,795,799

50,444

4,846,243

Working capital -

- Investasi

18

-

18

Investment -

- Konsumsi

90

-

90

Consumer -

4,795,907

50,444

4,846,351

52,405

580

52,985

Accrued interest margin/income Allowance for impairment losses

Pendapatan marjin/bunga yang masih akan diterima Cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang murabahah dan Pinjaman qardh bersih - Modal kerja - Investasi - Konsumsi

(11,535)

(121)

(11,656)

4,836,777

50,903

4,887,680

2015 Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience

Lancar/ Current

Jumlah/ Total

Murabahah receivable and funds of qardh – net

3,562,480

31,994

3,594,474

Working capital -

50

8

58

Investment -

60 3,562,590

32,002

60 3,594,592

Consumer -

Pendapatan marjin/bunga yang masih akan diterima

39,311

444

39,755

Accrued interest margin/income


(7,850)

(71)

(7,921)

Allowance for impairment losses

3,594,051

32,375

3,626,426


Halaman 8/64 Page

275







(iii)

(iii)





c) Kualitas kredit (lanjutan)

c) Credit quality (continued)

dari

aset

keuangan

of

financial

assets

Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan yang “belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai” adalah:

Details for financing quality that are “neither past due nor impaired” are as follow:

- Lancar Pembiayaan dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar kembali marjin dan pokok piutang murabahah kepada Bank.

- Current This category is considered as very strong repayment capacity of margin and principal of murabahah receivables back to the Bank.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran Pembiayaan dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

- Has an overdue experience

Analisa umur pembiayaan yang diberikan yang “telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai” pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

An aging analysis of financing that are “past due but not impaired” on 31 December of 2016 and 2015 is as follows:

This category of financing is considered to have adequate capacity to pay margin and principal receivables. However, there is a concern over the debtor’s ability to make payments when due.

2016 1 – 30 hari 31 – 60 hari 61 – 90 hari Pendapatan bunga/marjin yang masih harus diterima Cadangan kerugian penurunan nilai

2015 36,129 21,025 16,904 74,058

20,100 9,632 7,852 37,584

1 – 30 days 31 – 60 days 61 – 90 days

4,932

1,994

(35,965)

(14,465)

Accrued interest margin income Allowance for impairment losses

43,025

25,113

Risiko Pasar

Market Risk

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga pasar atau nilai tukar.

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in market interest rates or exchange rates.

Halaman 8/65 Page


276





Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

Bank tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun dalam posisi diperdagangkan.

The Bank does not have any assets or liabilities that denominated in foreign currencies, or held for trading.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, adapun faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai laporan posisi keuangan dan rekening administratif Bank adalah perubahan tingkat suku bunga pasar pada portfolio buku Bank.

In current Bank’s activities, the market risk factors that may affect the value of statement of financial position and administrative accounts of the Bank is the changes of market interest rate in portfolio of the Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktorfaktor risiko pasar. Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga pasar:

In carrying out the market risk management process, the Bank identifies, measures, monitors, and controls the market risk factors. Policies adopted by the Bank in managing its market interest rate risk including:

a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga pasar. b) Melakukan simulasi perhitungan net margin income terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar. c) Melakukan pemantauan terhadap Repricing Gap Profile Asset & Liability secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian. d) Melakukan pemantauan risiko suku bunga pasar.

a)

Monitoring of market interest rate risk.

b)

To simulate net margin income calculation on all possible market interest rate changes.

c)

Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of market interest rate.

d)

Monitoring of market interest rate risk.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya mismatch jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktorfaktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan aset likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil maturitas. Pengukuran atas risiko likuiditas dilakukan baik untuk kondisi normal maupun stress.

In carrying out the liquidity risk management process, the Bank identifies, measures, monitors, and controls the liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile. Liquidity risk measurement is performed both for normal and stress condition.

Bank mengungkapkan aset dan liabilitas berdasarkan umur jatuh tempo. Pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 36.

Bank has disclosed assets and liabilities based on its maturity. These have been provided in Note 36.

Kebijakan yang dijalankan Bank mengendalikan risiko likuiditas adalah:

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

-

-

dalam

Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia, dan risk appetite Bank. Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan cukup mudah ditelusuri.


Halaman 8/66 Page

-

-

Establish liquidity risk control policy that is suited to the Bank’s mission, business strategy, capital adequacy, human resources, and risk appetite. Establish liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow.

277





Risiko Likuiditas (lanjutan) -

-

-

-

Liquidity Risk (continued)

Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas secara konsisten dan independen. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bagi hasil dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu. Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan Risk Management Committee (RMC). Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengendalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

-

Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.

-

Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage profit sharing in an effort to increase/decrease certain sources of funds. Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. This matter is monthly monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).

-

-

Establish procedures and team for funding liquidity contingency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.

Risiko Operasional

Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadiankejadian eksternal.

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional

Operational Risk Management Framework

1.

1.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan resiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

The Bank operational risk management framework is executed with clear accountabilities of all parties involved. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (“QA”) berperan membantu Risk Taking Unit (“RTU”) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Operational Risk Management (“ORM”) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan, dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Layered of defenses was formed at the operational levels, whereas System of Internal Controls (“QA”) is assisting the Risk Taking Units (“RTUs”) in day-to-day enforcement of operational risk management practices. While in the next layer, Operational Risk Management (“ORM”) together with Compliance Division act in defining, refining, and maintaining the operational risk framework, ensuring the adequacy of risk mitigation, policies, and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities.

Berikutnya, Internal Audit secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (residual risks) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (risk appetite).

The Internal Audit is then independently performing the assurance that all residual risks are within the agreed risk appetite.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forumforum periodik dan fasilitasi rutin.

Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank is conducted through regular forums and facilitations.

Halaman 8/67 Page


278





Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational (continued)

2.

2.

Pelaksanaan Kerangka Kerja pengelolaan risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/Mitigasi Risiko.

Risk

Management

Framework

Practices of ORM Framework in Bank are conducted through an integrated processes consists of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigating. The stages of its processes involve comprehensive risk reviews over new and/or changes to Bank’s products, system, services and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the units’ discipline in deploying control mechanisms.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, layanan maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol. 3.

Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online real-time internal untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

3.

Automation of day-to-day ORM processes is enabled by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to strengthen the capture, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Regulator (Bank Indonesia/OJK). Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya yaitu Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”) dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun Advance Measurement Approach terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Regulator.

4.

Bank have performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach as per Regulator’s (Bank Indonesia/OJK) timeline. Whilst, preparation towards the adoption of the next stage Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”) by using Standardised Approach and Advance Measurement Approach are continuously exercised and will concur to Regulator timetable.

5.

Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem utama, gangguan pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

5.

Bank have developed a comprehensive Business Continuity Management (“BCM”) guidelines to anticipate operational risks which might arise from critical situations such as natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.


Halaman 8/68 Page

279







6.

Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu : - Menyempurnakan kemampuan sistem Operational Risk Management System (ORMS), yaitu sistem yang digunakan sebagai pusat database dan informasi terkait pengelolaan risiko operasional, dan diantaranya digunakan untuk pencatatan kejadian risiko, kerugian dan recovery kerugian risiko operasional. - Perluasan proses identifikasi risiko melalui registrasi risiko dengan basis produk, kejadian berisiko, dan aset informasi. - Melakukan implementasi fungsi dan peran Quality Assurance di setiap direktorat sebagai peningkatan pengelolaan risiko operasional di lini pertama pada kerangka kerja pengendalian internal bank. - Perluasan proses penilaian risiko melalui kajian risiko operasional secara berkelanjutan terhadap inisiatif yang disampaikan oleh Unitunit Bisnis. - Membentuk tim penangan bencana pada struktur organisasi, di level kantor pusat sampai dengan wilayah, termasuk kantor cabang dan kantor fungsional bank, sebagai upaya mitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun situasi ekstrim/kritikal. - Peningkatan kesadaran budaya risiko (risk awareness) melalui pelatihan dan media sosialisasi lainnya (diantaranya broadcast email, poster dan buletin).

6. Some major initiatives have been put into effect to continuously improve ORM practices such as: - Revamping the Operational Risk Management System (ORMS) capabilities, a system used as a database and information center relating to operational risk management, which among other is used to record risk event, loss and recovery of operational risk loss.

Bank juga memonitor risiko non keuangan sebagai berikut: (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank; (iii) risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

The Bank also monitors non financial risk as follows: (i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and litigation process;

Halaman 8/69 Page

Risk

Management

Framework

- Extension of risk identification process through risk register based on product, risk events, and information asset. - Implementing the role and function of Quality Assurance in each direcorate as part of operational risk management in the first line of the Bank’s internal control framework. - Extension of risk assessment process through continuous operational risk assessment into intiatives which were conveyed by Business Units. - Establishing incident / disaster handling team in organisational structure, at Head office to regional offices, including branch office and functional office, as mitigation of operational risk due to external factors as well as extreme/critical situation. - Increasing cultural risk awareness through training and other media socialisation (including broadcast email, posters and newsletters).

(ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank; (iii) strategic risks to minimise possible losses arising from wrong decision and/or carrying out a strategic decision that fails to anticipate changes in the business environment; and (iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.


280







Risk

Management

Framework

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

-

Risiko hukum dikelola dengan cara: (i) Tersedianya unit kerja khusus bidang hukum; (ii) Tersedianya kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali; (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah; (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

-

Risiko reputasi dikelola dengan cara: (i) Tersedianya satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan; (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali; (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

-

Risiko strategis dikelola dengan cara: (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan review minimal semesteran; (ii) Membangun Sistem Informasi Manajemen dengan pengukuran kinerja yang tepat dan melakukan pemantauan berkala atas key initiatives yang dilaksanakan oleh unit-unit Bank untuk mencapai target rencana kerja sesuai dengan tenggat waktunya; dan (iii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis.

-

-

-


Halaman 8/70 Page

Legal risks are managed by: (i) Availability of a legal division; (ii) Availability of policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually; (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching; (iv) Identifying legal risks functional activities; (v) Quantifying legal risks.

affecting

all

Reputation risks are managed by: (i) Availability of a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders; (ii) Establishing communication policies to anticipate any negative publication or its prevention. The policies are reviewed once a year; (iii) Identifying reputation risks in all functional activities; (iv) Quantifying reputation risks. Strategic risks are managed by: (i) Setting up 3 (three) years period corporate and business plan in accordance with the Bank’s objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually; (ii) Setting up a Management Information System with an accurate performance measurement that periodically monitors key initiatives initiated by Banks’ units to achieve business plan goal within the prescribed time; and (iii) Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan.

281





Risiko non keuangan lainnya (lanjutan)

Other non financial risk (continued)

-

-

Risiko kepatuhan dikelola dengan cara: (i) Tersedianya unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik; (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab, dan review kepatuhan secara berkala; (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional; (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan; (v)

Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

Compliance risks are managed by: (i) Availability of an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically; (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibilty, and compliance review periodically; (iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities; (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month; (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit in the organisation structure.

Berpedoman pada SEOJK no 13/SEOJK.03/2015 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, termasuk perhitungan beban modal risiko operasional.

Following Otoritas Jasa Keuangan Regulation SEOJK no 13/SEOJK.03/2015 and the New Basel II Capital Accord, which adds operational risk in the calculation of regulatory capital, the Bank has applied the principles of operational risk management, including operational risk capital charge.

Proses pengelolaan risiko operasional BTPN Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (risk owner), sehingga unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang, dengan difasilitasi oleh unit manajemen risiko, bertanggung jawab dalam proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Operational risk management process of BTPN Syariah was performed by each unit of the Bank (risk owner), so that the units in head office and branches, facilitated by risk management unit, are responsible to identify, measure, monitoring, and controlling operational risk, to become faster and more accurate.

PERISKOP mempunyai beberapa modul seperti Self Assesment, Loss Event Data Base, dan Action Plan, yang memungkinkan proses identifikasi risiko dilakukan sendiri oleh unit kerja, peristiwa kejadian di 8 (delapan) lini bisnis dan tindak lanjut untuk memitigasi risiko operasional lebih termonitor.

PERISKOP has several modules such as Self Assessment, Loss Event Data Base and Action Plan, which enables the risk identification process being carried out solely by the working unit, the incidence of events in 8 (eight) business lines and follow-up are monitored to mitigate the operational risks.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BTPN Syariah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, BTPN Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organisation in the Bank will promote business growth and improve the performance of the Bank, thus to generate added value for its stakeholders.

Halaman 8/71 Page


282



38. MANAJEMEN MODAL

38. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return with gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014. Bank juga telah memasukan Risiko Operasional dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is related with the Bank’s risk profile and calculated based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014. The Bank has also included Operational Risk in calculating CAR based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2015 dated 27 April 2015. Such CAR is as follows:

2016 Modal inti Modal disetor Agio saham Cadangan wajib Laba bersih tahun berjalan Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Keuntungan/(kerugian) pendapatan Komprehensif lainnya Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif Opsi saham Saldo surplus revaluasi aset tetap Aset pajak tangguhan Hak milik intelektual lainnya Jumlah modal inti

2015 693,333 226,667 15,000 412,495

693,333 226,667 7,206 80,685

227,089

56,242

1,743

(4,575)

(3,476) 5,793

(3,476)

5,239 (37,975) (36,416)

-

1,509,492

1,056,082

Core capital Paid-in capital Additional paid-in capital Legal reserves Net income in the current year Prior income after tax Other comprehensive income/ (loss) Allowance for impairment losses for non-productive asset Stock option Asset revaluation surplus balance Deferred tax asset Other intellectual property rights Total core capital

Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum1,25% dari ATMR)

11,656

Supplementary capital (maximum at 100% from core capital) General reserve on allowance for impairment losses of earning assets 7,921 (maximum at 1.25% of ATMR)

Jumlah modal pelengkap

11,656

7,921

Total supplementary capital

1,521,148

1,064,003

Total capital

6,390,259

5,338,868

Risk Weighted Assets) (RWA) Credit Risk and Operational Risk

23.80%

19.93%

Total supplementary capital

9% - 10%

8%

Minimum CAR

Jumlah modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Risiko Operasional Rasio KPMM Bank Rasio KPMM yang diwajibkan


Halaman 8/72 Page

283



39. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

39. OPINION BOARD

SHARIA

SUPERVISORY

BANK

40. CONVERSION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014 Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

Based on Decision Letter of Commisioner OJK No. KEP-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank into commercial bank which conduct business activity based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities.

Kebijakan konversi produk pembiayaan bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: 1. Masa konversi produk pembiayaan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal efektif konversi bank menjadi bank syariah.

The conversion policies of Bank’s financing product from conventional bank to sharia bank are as follows: 1. Conversion period of financing product allowed by Bank Indonesia is 1 (one) year since the conversion’s the effective date of the Bank obtain the approval from Bank Indonesia become a sharia bank. 2. Inform the written conversion plan to all of its debtors. 3. Corporate loans should be converted into sharia financing with profit sharing scheme under sale-purchase murabahah principle depends on the appropriateness of the product. 4. Unconverted current account should be settled by customer at maturity date within the 1 (one) year. 5. As long as has not yet converted, loans will continue to be considered as conventional loan until transition maximum time limit 1 (one) year since the effective date of Bank’s conversion permit.

2. 3.

4. 5.

PRODUK

THE

Based on Letter No. S.004/DPS/I/2017 dated 18 January 2017, and No. S.001/DPS/I/2016 dated 13 January 2016 for the years ended 31 December 2016 and 2015, the Sharia Supervisory Board (“DPS”) of BTPN Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah have complied with sharia principles and values.

Berdasarkan surat No. S.004/DPS/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan No. S.001/DPS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) BTPN Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. 40. KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL

OF

Memberitahukan rencana konversi secara tertulis kepada seluruh debitur. Pinjaman yang diberikan komersial dikonversi menjadi pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil jual beli murabahah tergantung kesesuaian produknya. Pinjaman rekening koran yang tidak dikonversi akan dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selama belum dikonversi, pinjaman yang diberikan akan dilanjutkan sebagai pinjaman konvensional sampai batas waktu transisi maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif ijin konversi Bank.

Sedangkan kebijakan konversi dana pihak ketiga dari produk bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: 1. Memberitahukan rencana konversi dan tahapan-tahapan konversi secara tertulis kepada seluruh nasabah. 2. Giro dikelola berdasarkan prinsip wadiah.

Conversion policies for third party funds from conventional bank into sharia bank products are as follows: 1. Inform the written plan of conversion and conversion steps to the entire customers.

3.

3.

4.

Tabungan dan deposito berjangka dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. Memberikan nisbah/bagi hasil pada masa-masa awal setelah konversi kepada seluruh nasabah.

Halaman 8/73 Page

2.

4.

Current accounts is managed based on wadiah principle. Saving deposits and time deposits are managed based on mudharabah principle. Provide the profit sharing ratio to entire customer in earlier period after the conversion.


284

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL (lanjutan)

PRODUK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BANK

40. CONVERSION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT (continued)

Bagi nasabah dan debitur yang tidak setuju dikonversi akan dilakukan penyelesaian seketika atau secara bertahap. Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah Bank, terhadap aset dan portofolio yang masih menggunakan perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah dan belum dapat dikonversikan karena adanya hal-hal yang tidak dapat dihindari, maka kondisi tersebut dianggap darurat.

For depositors and debtors who do not agree with the conversion, there will be immediate or gradual settlement. Based on opinion of the Bank’s Sharia Supervisory Board, assets and portfolio which still use the agreements that do not comply with sharia principle and have not yet converted due to unavoidable things, it will be recognised as an emergency situation.

Pada tanggal 30 Juni 2015, seluruh produk bank konvensional yang terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga telah diselesaikan atau dikonversi menjadi produk syariah.

As of 30 June 2015, all conventional bank product that consist of loan and third party funds have settled or converted into syariah product.

41. STANDAR AKUNTANSI BARU

41. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2016 are as follows:

-

PSAK 69 “Agrikultur” ISAK 31 “Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti Investasi” Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan” Amandemen PSAK 16 “Aset tetap” Amandemen PSAK 101 “Penyajian laporan keuangan syariah” Amandemen PSAK 102 “Akuntansi Murabahah” Amandemen PSAK 103 “Akuntansi Salam” Amandemen PSAK 104 “Akuntansi Istishna”

-

Amandemen PSAK 107 “Akuntansi Ijarah” Amandemen PSAK 108 “Akuntansi transaksi asuransi syariah”

-

-

-

SFAS 69 “Agriculture” IFAS 31 “Interpretation of scope of SFAS 13: Investment property” Amendment to SFAS 1 “Presentation of financial statements” Amendment to SFAS 16 “Fixed asset” Amendment to SFAS 101 “Presentation of sharia financial statements” Amendment to SFAS 102 “Murabahah accounting” Amendment to SFAS 103 “Salam accounting” Amendment to SFAS 104 “Istishna accounting” Amendment to SFAS 107 “Ijarah accounting” Amendment to SFAS 108 “Sharia insurance transaction accounting”

Amandemen PSAK 101 “Penyajian laporan keuangan syariah”, PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”, PSAK 103 “Akuntansi Salam”, PSAK 104 “Akuntansi Istishna”, PSAK 107 “Akuntansi Ijarah” dan PSAK 108 “Akuntansi transaksi asuransi syariah” berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak diperkenankan.

The amendment to SFAS 101 “Presentation of sharia financial statements”, SFAS 102 “Murabahah accounting”, SFAS 103 “Salam accounting”, SFAS 104 “Istishna accounting”, SFAS 107 “Ijarah accounting”, SFAS 108 “Sharia insurance transaction accounting” are effective on 1 January 2017. Early adoption of the above standards is not permitted.

Amandemen PSAK1 “Penyajian laporan keuangan” dan ISAK31 “Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti investasi” berlaku efektifpada 1 Januari 2017 sedangkan standar lain berlaku efektifpada 1 Januari2018. Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan.

The amendment to SFAS 1 ”Presentation of financial statements” and IFAS 31 “Interpretation on the scope of SFAS 13: Investment property” are effective on1 January 2017 while the other standards are effective on 1 January 2018. Early adoption of the above standards is permitted.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

As at the authorisation date of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of the implementation of these new and amendment accounting standards to its financial statements.


Halaman 8/74 Page

285



42. REKLASIFIKASI

42. RECLASSIFICATION Certain accounts in the financial statements for the year ended 31 December 2015 have been reclassified to conform the presentation of financial statements for the year ended 31 December 2016.

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

31 Desember/December 2015 Sebelum Sesudah reklasifikasi/ reklasifikasi/ Before Reklasifikasi/ After reclassification Reclassification reclassification Aset Aset lain-lain Liabilitas Imbalan kerja karyawan - Imbalan pasca kerja

51,821

36,498

7,186

7,186

Halaman 8/75 Page

59,007

Assets Other assets

43,684

Liabilities Employee benefits Post employment benefit -


286

laporan

keuangan konsolidasian perusahaan induk


287

LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Des 2016 dan 2015 (Dalam jutaan Rupiah) POS - POS ASET 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya

TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS 1. Giro 2. Tabungan 3. Simpanan berjangka 4. Dana investasi revenue sharing 5. Pinjaman dari Bank Indonesia 6. Pinjaman dari bank lain 7. Liabilitas spot dan derivatif 8. Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) 9. Utang akseptasi 10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan 13. Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi profit sharing TOTAL LIABILITAS 17.

18.

19.

20. 21. 22. 23. 24.

25.

EKUITAS Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK BANK Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

KONSOLIDASI 31 Des 2016 31 Des 2015 Diaudit Diaudit 1.448.180 10.568.941 1.918.431 43.652 5.934.058 1.081.238 4.852.820 2.696.767 58.171.598 58.171.598 4.996.812 22 (685.304) (685.304) 995.989 (360.614) 2.879.774 (1.247.509) 3.509 3.476 27 6 6 122.597 3.884.484

1.352.401 9.280.062 1.766.674 4.921.634 1.467.790 3.453.844 1.094.401 54.909.356 54.909.356 3.678.027 22 (543.585) (543.585) 620.092 (240.058) 1.887.565 (1.011.342) 3.625 3.476 143 6 6 91.281 3.229.508

91.371.387

81.039.663

371.921 7.295.107 54.139.770 4.394.714 914.535 8.344 2.469.143 3.699.172 1.766.253

354.658 7.441.894 49.425.425 3.051.419 160 2.605.384 2.737.113 1.499.751

75.058.959

67.115.804

114.902 150.000 (33.194) (1.904) 1.368.994 1.168.885

116.806 150.000 (33.194) 1.576.542 1.429.385

200.109

147.157 32 -

719.215 -

3.303 724.449 (12.466) 3.929 -

23.361 23.361 13.611.424 11.859.327 1.752.097 15.837.896

1.014 (1.791) 809 -

23.361 23.361 11.859.327 10.157.480 1.701.847 13.576.068

474.532

347.791

16.312.428

13.923.859

91.371.387

81.039.663


288

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Des 2016 dan 2015 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham) POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan Bunga dan Syariah Bersih B. 1.

Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya

2.

Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Beban Operasional Selain Bunga Bersih LABA OPERASIONAL

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Kerugian penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan penjabaran transaksi valuta asing 3. Beban non operasional lainnya BEBAN NON OPERASIONAL BERSIH LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan pajak tangguhan LABA BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN/(KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. (Kerugian)/keuntungan aktuarial program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK

KONSOLIDASI 31 Des 2016 31 Des 2015 Diaudit Diaudit 13.695.226 13.694.781 445 4.841.247 4.796.263 44.984 8.853.979

13.003.876 13.003.876 5.308.265 5.308.265 7.695.611

746.688 35.307 35.307 6.354 6.354 294.062 22.819 388.146

764.485 277.823 58.702 427.960

6.991.441 114.417 892.580 751.201 141.379 20.324 26.751 3.035.911 224.592 2.676.866 (6.244.753)

6.000.389 844.537 726.981 117.556 12.210 24.721 2.764.285 161.532 2.193.104 (5.235.904)

2.609.226

2.459.707

(1.892) 491 (3.306) (4.707) 2.604.519 (756.398) 27.725 1.875.846 719.435 749.032 (8.780) (20.817) 2.740 2.289 451

(1.757) (25.339) (27.096) 2.432.611 (707.478) 27.476 1.752.609 140.609 187.479 (46.870) 633 845 (212)

722.175

141.242

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

2.598.021

1.893.851

Laba Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

1.752.097 123.749 1.875.846

1.701.847 50.762 1.752.609

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

2.471.280 126.741 2.598.021

1.841.495 52.356 1.893.851

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT

-

-

DIVIDEN

-

-

LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan Rupiah) Dasar Dilusian

304 294

291 281


289

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Tanggal 31 Des 2016 dan 2015 (Dalam jutaan Rupiah) POS - POS I.

TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya

II.

KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

III.

TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

KONSOLIDASI 31 Des 2016 31 Des 2015 Diaudit Diaudit 4.082.168 4.082.168 8.803.826 4.669.070 350.000 350.000 350.000 4.319.070 4.319.070 80.142 80.142 80.142 4.054.614 -

4.229.705 4.126.188 210.000 210.000 210.000 3.916.188 3.916.188 103.517 103.517 103.517 -

56.457 2.021 2.021 54.436 54.436 -

42.294 42.294 42.294 -

-

-


290

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR Tanggal 31 Des 2016 dan 2015 (Dalam jutaan Rupiah) KONSOLIDASI 31 Des 2016 31 Des 2015 Diaudit Diaudit SALDO AWAL 13.923.859 11.927.076 Laba Bersih Tahun Berjalan

1.875.846

1.752.609

PENDAPATAN/(BEBAN) KOMPREHENSIF LAINNYA Aset keuangan tersedia untuk dijual Penilaian kembali imbalan kerja Cadangan revaluasi aset tetap

2.289 (8.780) 749.032

845 187.479 -

Efek pajak terkait

(20.366)

(47.082)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF SELAMA TAHUN BERJALAN SAHAM TREASURI PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM TAMBAHAN MODAL DISETOR ENTITAS ANAK SALDO AKHIR


2.598.021 (262.404) 52.952 16.312.428

1.893.851 54.932 48.000 13.923.859

291

Catatan: 1. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 di atas disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan – a member firm of PwC global network dengan partner penanggungjawab Angelique Dewi Daryanto, S.E., CPA yang laporannya tertanggal 17 Februari 2017 dan 29 Februari 2016 menyatakan pendapat Tanpa Modifikasian. 2. Laporan keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transaparansi dan Publikasi Laporan Bank; b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; c. Peraturan Bapepam LK Nomor X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; d. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; e. Informasi Keuangan dan Laporan Arus Kas dalam Laporan Keuangan Publikasi juga disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam LK no. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Bank memperoleh izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berdasarkan surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 382/PB.12/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang pemberian izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Bank mulai melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa pada tanggal 16 Februari 2016. 4. Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2016 adalah Rp 13.472,50.


292

halaman ini sengaja dikosongkan


293

tabel

referensi OJK


tabel referensi OJK 294

referensi peraturan OJK - kriteria ARA 2015 kriteria I.

umum

1.

Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.

2.

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

3.

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.

halaman

Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.

4.

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.

II.

ikhtisar data keuangan penting

1.

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.

Informasi memuat antara lain:

6

1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.

2.

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.


3.

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.

6, 7

4.

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*.

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan.

N/A

6, 7

1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.

2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.


295

5.

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*

kriteria

halaman

Informasi memuat:

N/A

1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar ; 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk

III. laporan dewan komisaris dan direksi 1.

Laporan Dewan Komisaris

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;

13-15

2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;

15

3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan

16, 159168

4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. 2.

Laporan Direksi

N/A

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendalakendala yang dihadapi perusahaan;

19-21

2. Analisis tentang prospek usaha;

22

3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan

20-21, 117-181

4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.

20-21, 168-175 N/A

3.

Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;

194

2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;

194

3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan

194

4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

N/A

IV. profil perusahaan 1.

Nama dan alamat lengkap perusahaan

Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. telp, no. fax, email dan website.

51-52, cover belakang

2.

Riwayat Singkat Perusahaan

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).

34, 51

Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. 3.

4.

Bidang Usaha

Struktur Organisasi

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;

51

2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan

69-81

3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

72-74, 188

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.

36-37



5.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

kriteria

halaman

Mencakup:

32-33

1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. 6.

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris


38-39

1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.

7.

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi


40-43

1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.

8.

9.

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)

Komposisi Pemegang Saham

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;

86-87

2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;

86-87

3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;

86-87

4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan

83-86

5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

34-86

Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;

48-50, 64

2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:

10.

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi

a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham;

48-50

b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan

N/A

c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masingmasing kurang dari 5%.

N/A


N/A

1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

11.

Struktur grup perusahaan

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, dan (SPV).


50-53

297

12.

Kronologis pencatatan saham*

kriteria

halaman

Mencakup antara lain:

N/A

1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. 13.

Kronologis pencatatan efek lainnya*


N/A

1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek. 14.

Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal*


N/A

1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

15.

16.

Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional


Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)

Memuat informasi antara lain:

10-11

1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). 1. Nama dan alamat entitas anak; dan

N/A

2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

189-193

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan. 17.

Informasi pada website Perusahaan

Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Struktur grup perusahaan (jika ada); 3. Analisis kinerja keuangan; 4. Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

V.

analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan

1.

Tinjauan operasi per segmen usaha

Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.

69 -72

2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:

69 -103

a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. 2.

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja

62-65

keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.



3.

4.

kriteria

halaman

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan

Penjelasan tentang:

63

Bahasan tentang struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal

Penjelasan atas:

1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

64-65

1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies) dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

5.

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang:

N/A

1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

6.

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir

Penjelasan tentang:

N/A

1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

7.

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan

Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan

N/A

2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

66-67

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

65

9.

Uraian tentang prospek usaha perusahaan

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

66-67

10.

Uraian tentang aspek pemasaran

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

70-81

11.

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir

Memuat uraian mengenai:

122

8.

Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; dan 4. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. Untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.


299

12.

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP)

kriteria

halaman


N/A

1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

13.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*


N/A

1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

14.

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*


N/A

1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

15.

16.

17.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Informasi kelangsungan usaha

Pengungkapan informasi mengenai:

65

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan. 65

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan. 65

1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.

VI. good corporate governance 1.

Uraian Dewan Komisaris

Uraian memuat antara lain:

126-131

1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). 2.

Informasi mengenai Komisaris Independen

Meliputi antara lain:

127-129

1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

3.

Uraian Direksi

Uraian memuat antara lain:

135-142

1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).



4.

Assessment terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

kriteria

halaman


127-128, 137-141, 165-166

1. Prosedur pelaksanaan atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan

5.

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi


142-143

1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.

6.

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi


141-142

1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

7.

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

48-53

8.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali


144

1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

9.

Komite Audit


162-164

1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. 10.

Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.


164-166

301

11.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi

kriteria

halaman


159 -161, 167-168

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

12.

Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan


119

1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.

13.

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya

Dalam bentuk tabel mencakup antara lain:

121-125

1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.

14.

Uraian mengenai unit audit internal


152-155

1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal. 15.

Akuntan Publik


144

1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. 16.

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko;

9 6-103, 172-173, 117-118

3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 17.

Uraian mengenai sistem pengendalian intern


144-145

1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – ); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.



kriteria 18.

Uraian mengenai yang terkait dengan lingkungan hidup

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

19.

Uraian mengenai yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja

halaman 176-177

N/A

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan.

119

terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain. 20.

Uraian mengenai yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan

Mencakup antara lain informasi tentang:

176-177

1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

21.

Uraian mengenai yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen

Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan.

148-150, 119

Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. 22.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan


181

1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.

23.

Akses informasi dan data perusahaan

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

24.

Bahasan mengenai kode etik

Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan


51

145-147

303

25.

Pengungkapan mengenai whistle blowing system

kriteria

halaman

Memuat uraian tentang mekanisme antara lain:

144-145

1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

26.

Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.

119, 127-128, 137-139

Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.

VII. informasi keuangan 1.

Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*

2.

Opini auditor independen atas laporan keuangan

3.

Deskripsi Auditor Independen di Opini

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.

194, 197

198-199 Deskripsi memuat tentang:

198-199

1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

4.

Laporan keuangan yang lengkap

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:

200-285

1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). 5.

Perbandingan tingkat profitabilitas

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

203

6.

Laporan Arus Kas

Memenuhi ketentuan sebagai berikut:

205-206

1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 7.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

Meliputi sekurang-kurangnya:

213-233

1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.


304

8.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi

kriteria

halaman

Hal-hal yang diungkapkan antara lain:

263-266

1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

9.

Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;

231-232, 245-247

2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 10.

Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan;

223-225, 241-242

2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 11.

Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*

Hal-hal yang harus diungkapkan:

N/A

1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/ atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.

12.

Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan

Hal-hal yang harus diungkapkan:

216-219

1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.

13.

Penerbitan laporan keuangan

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.


197

laporan tahunan 2016

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Menara Cyber 2, Lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950 Tel. +62 21 300 26 400 Fax. +62 21 290 21 699 www.btpnsyariah.com

laporan tahunan 2016 transformasi untuk keuangan inklusif

Recommend Documents