Tumbuh untuk Keuangan Inklusif

Tumbuh untuk Keuangan Inklusif

laporan tahunan 2015

Nasabah Pembiayaan Pengrajin Tenun Sentra Berdikasi Oemasi, Kupang

Penjelasan Tema

Tumbuh untuk Keuangan Inklusif

Sejak mulai beroperasi di pertengahan tahun 2014, BTPN Syariah terus menjalankan perannya dalam memberdayakan kelompokkelompok masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai ke layanan perbankan. Langkah ini sejalan dengan prinsip keuangan inklusif yang diterapkan oleh Bank, dan tak hanya berhenti pada penyediaan produk dan layanan perbankan kepada mereka. Dalam menyediakan lapangan kerja, BTPN Syariah memberdayakan kaum perempuan dan mereka yang belum mengenyam pendidikan tinggi, sekaligus mengembangkan kemampuan mereka sebagai karyawan yang nantinya dapat melayani masyarakat pra-sejahtera. Bersama mereka semua, BTPN Syariah tumbuh dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi jutaan rakyat Indonesia.

Nasabah Pembiayaan Pengrajin Rotan Sentra Bode Sari Plumbon, Cirebon

Daftar Isi Ikhtisar Utama

4

Ikhtisar Keuangan

4

Kinerja Utama 2015

5

Peristiwa Penting 2015

6

Penghargaan

8

analisa dan pembahasan manajemen Hal. 54

Laporan Manajemen

10

Laporan Komisaris Utama

12

Laporan Direktur Utama

20

Laporan Dewan Pengawas Syariah

28

Profil Dewan Pengawas Syariah

45

Profil Komite Setingkat Dewan Komisaris

46

Profil Perusahaan

30

Susunan Kepemilikan dan Kepengurusan BTPN Syariah

48

Misi, Visi dan Nilai-nilai

32

Struktur Kepemilikan BTPN Syariah

50

5 Keunikan BTPN Syariah

34

Informasi bagi Pemegang Saham

52

Sekilas dan Sejarah BTPN Syariah

35

Struktur Organisasi

36

Profil Dewan Komisaris

38

Analisa dan Pembahasan Manajemen

54

Profil Direksi

40

Tinjauan Perekonomian

57

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

58

Kinerja Keuangan

59

Dampak Keuangan

61

Prospek Bisnis 2016

62

Testimonial

64

laporan manajemen Hal. 10

tinjauan usaha Hal. 66

Tinjauan Usaha

66

Tata Kelola Perusahaan

106

Skema Paket Masa Depan

69

109

Kegiatan Tahun 2015

71

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Pendekatan Segmen Tunas Usaha Rakyat

76

Laporan Internal Audit

138

Laporan Kepatuhan

142

Tantangan Pengembangan Segmen Tunas Usaha Rakyat

78

Laporan Komite

145

Rencana Jangka Panjang

80

Sistem Sosial, Lingkungan dan Manajemen (Daya)

159

Tinjauan Operasional

82

Data Perusahaan

162

Sumber Daya Manusia

85

Pejabat Eksekutif

164

Manajemen Risiko

89

Produk dan Layanan

166

Operasional

96

Jaringan Kantor

167

Teknologi Informasi

98

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

170

Daya

100

Informasi Keuangan

172

Rerefensi OJK

280

ikhtisar keuangan (dalam jutaan Rupiah)

NERACA

2015

2014

2013 (1)

Total Aset

5.189.013

3.710.016

300.438

Total Pembiayaan yang Diberikan

3.678.027

2.499.087

183.245

-

-

4.936

3.809.967

2.707.504

122.274

28.755

20.000

3.794

756.756

510.680

36.534

Deposito

3.024.457

2.176.824

81.946

Total Ekuitas

1.163.471

824.139

169.833

1.562.647

1.037.733

-

-

-

69.893

(247.178)

(168.814)

-

-

-

(8.892)

4.834

7.264

2.354

(1.070.219)

(751.622)

(62.607)

250.084

124.561

748

360

(129)

(392)

Laba Sebelum Pajak

250.444

124.432

356

Laba Tahun Berjalan dari Operasi yang Dihentikan (2)

(19.149)

7.897

-

Laba Bersih Setelah Pajak

169.206

98.941

171

5.312

(7.639)

-

174.518

91.302

171

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)

85,82

87,78

98,97

Rasio Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Pembiayaan

30,09

32,78

86,91

Rasio Kecukupan Modal (CAR) - Risiko Pembiayaan & Operasional

19,96

N/A

58,67

Rasio Pembiayaan Bermasalah Kotor (NPF gross)

1,25

1,29

2,94

Rasio Pembiayaan Bermasalah Bersih (NPF netto)

0,17

0,87

0,46

Rasio Tingkat Pengembalian Aset (RoA)

5,24

4,23

0,11

Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE)

17,89

13,75

0,10

Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)

95,54

93,97

149,87

Penempatan Surat Berharga Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan

LABA/RUGI Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan Bunga Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Beban Bunga Pendapatan Operasional Lainnya Beban Operasional Laba Operasional Beban/Pendapatan Non Operasional Bersih

Penghasilan Komprehensif Lainnya (3) Laba Komprehensif Tahun Berjalan

RASIO KEUANGAN (%)

Catatan: (1) Ikhtisar Keuangan 2013 berdasarkan Laporan Keuangan Audited Bank Sahabat. (2) Laba atas Operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi Bank Sahabat menjadi BTPN Syariah. (3) Penghasilan atau Beban yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi Tahun Berjalan.

4

LAPORAN TAHUNAN 2015 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

ikhtisar utama | ikhtisar keuangan & kinerja utama 2015

kinerja utama 2015

Pembiayaan

Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)


3.809.967

3.678.027

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO)

85,82%

2.707.504

2.499.087

183.245

2013

Rasio Kualitas Pembiayaan (NPF Gross)

122.274

2014

2015

Total Aset

2013

2014

2015

Ekuitas



1,25%

1.163.471

5.189.013

Rasio Tingkat Pengembalian Aset (RoA)

5,24%

824.139 3.710.016

Rasio Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE)

169.833

17,89%

300.438

2013

2014

2015

2013

2014

2015


5

peristiwa penting 2015

13

Januari

6

April

ruPslB - Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah.

PEMBUKAAN KANTOR CABANG DENPASAR sebagai Kantor Cabang yang ke-28.

7

September

15 Juni

7

Mei

ruPst – Persetujuan Para Pemegang Saham atas Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih, Penetapan Gaji dan Tunjangan/Honorarium Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Pengangkatan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

23 Mei

6


BtPn syariah mendaPatKan PenGharGaan sebagai Bank Umum Syariah Terbaik Pertama dengan kategori Buku I: Bank Umum Syariah dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi, dan sebagai Bank Umum Syariah dengan Profitabilitas Tertinggi pada acara penghargaan Islamic Finance Awarding. ruPslB – Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp160.000.000.000 (Seratus enam puluh miliar Rupiah) sehingga Modal Dasar Perseroan menjadi Rp1.500.000.000.000,(Satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Modal yang telah Ditempatkan dan telah Disetor sebesar Rp693.333.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh tiga miliar, tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

Persetujuan otoritas jasa KeuanGan (ojK) atas Tambahan Penyertaan Modal di BTPN Syariah.

22

Desember

1

Oktober

3

Desember

PERESMIAN KANTOR CABANG JAMBI sebagai Kantor Cabang yang ke-29.

RUPSLB – Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tentang Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Perubahan Susunan Anggota Direksi BTPN Syariah.

BuKu 2 – BTPN Syariah resmi dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Bank dengan kategori modal inti BUKU 2 berdasarkan Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

21

Desember

PERESMIAN KANTOR CABANG MENARA KADIN yang merupakan relokasi Kantor Cabang Wisma STACO.

penghargaan

3

1

2

8


ikhtisar utama | penghargaan

Sepanjang 2015, BTPN Syariah mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal atas kinerja prima dengan memperoleh beberapa penghargaan: 1.

Sebagai Bank Umum Syariah Terbaik Pertama kategori BUKU I.

2.

Sebagai Bank Umum Syariah dengan Penyaluran Pembiayaan Tertinggi kategori BUKU I.

3.

Sebagai Bank Umum Syariah dengan Profitabilitas Tertinggi kategori BUKU I.


9

laporan manajemen

10

Isi dalam bab ini

hal.

Laporan Komisaris Utama

12

Laporan Direktur Utama

20

Laporan Dewan Pengawas Syariah

28


Direksi dan Ibu Esih, Nasabah Pembuat Lilin, Sepatan Timur, Tangerang


11

Kemal Azis Stamboel Komisaris Utama (Independen)

Di tahun 2015, BTPN Syariah terus berupaya membuka kesempatan kepada kelompok nasabah ibu-ibu di pedesaan untuk berani berusaha dan memberikan pemberdayaan berupa latihan berusaha bersama dengan pengenalan layanan perbankan.

12


laporan manajemen | laporan komisaris utama

laporan komisaris utama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pemegang Saham yang terhormat,

A

tas nama Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), saya ingin memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada keluarga besar BTPN Syariah sehingga kami dapat melewati tahun 2015 dengan kinerja yang cukup memuaskan. Kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungannya kepada BTPN Syariah dalam upayanya mewujudkan visi perusahaan untuk ‘Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia’.

seKilas tentanG Kondisi PereKonomian maKro dan seKtor PerBanKan nasional Perkenankan kami untuk mengulas secara singkat bagaimana kondisi makro ekonomi nasional dan dinamika industri perbankan nasional mempengaruhi kinerja sektor keuangan, khususnya sektor perbankan syariah, termasuk BTPN Syariah.

Perbankan syariah mempunyai prospek untuk menjadi lembaga keuangan untuk financial inclusion. Ini adalah fokus kami.

Tahun 2015 merupakan tahun penuh tantangan bagi pelaku usaha di berbagai sektor, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini mengingat keterkaitan ekonomi kita dengan dinamika kondisi perekonomian global yang saat ini sedang mengalami kelesuan berkepanjangan. Meskipun demikian, faktor tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang yang perlu dicermati oleh industri perbankan nasional, khususnya perbankan syariah.


13

Ibu Esih, Nasabah Pembiayaan Pembuat Lilin, Sentra Pondok Kelor 10 Sepatan Timur, Tangerang

Berkunjung dan berinteraksi menjadi disiplin yang rutin untuk pemahaman akan kebutuhan nasabah.

Di tengah tekanan ekonomi global yang sedang mengalami kelesuan, sektor perbankan Indonesia juga terkena dampaknya dan hanya tumbuh 10%, jauh di bawah tahun sebelumnya. Ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita yang juga hanya mencapai 4.8%. Di tahun 2015, kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan, akibat lemahnya harga komoditas ekspor dan nilai mata uang Rupiah, yang akhirnya mempengaruhi sektor keuangan. Kredit perbankan Indonesia hanya tumbuh sebesar 10-11% dan kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF)

14

gross mulai naik ke tingkat 4,3%. Tapi tingkat ini masih terkendali mengingat tingkat modal perbankan nasional cukup memadai di tingkat 21%. Untuk sektor perbankan syariah aset bertumbuh 8,8%, pembiayaan tumbuh 6,1%, pendanaan tumbuh 6,9% dan di sisi Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) masih berada di kisaran 15%. Artinya, di tengah perlambatan ekonomi, industri perbankan masih ditopang dengan ketahanan modal yang memadai serta kepercayaan masyarakat dan investor yang masih baik.



Konsisten dalam Berkomitmen Mensejahterakan Berjuta Rakyat Indonesia Pada tahun 2015, BTPN Syariah melanjutkan strateginya untuk memberdayakan komunitas keluarga pra-sejahtera. Kami terus memberikan program yang terintegrasi antara program pembiayaan dan tabungan dengan program pemberdayaan. Berkat program ini, BTPN Syariah berhasil memberikan lebih banyak kesempatan kepada kelompok nasabah pra-sejahtera untuk mendapatkan akses pasar dan dukungan berupa latihan berusaha bersama dengan layanan pembiayaan dan tabungan perbankan. Program ini bertujuan membangun empat perilaku unggul, yakni: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Program Pemberdayaan ini menjadi salah satu keunikan BTPN Syariah. Ini penting agar kami dapat mencapai visi kami untuk ‘Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia’.

Program pemberdayaan ‘Daya’ adalah wujud konkrit BTPN Syariah dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu yang tercakup dalam program Daya adalah program edukasi literasi keuangan yang mensosialisasikan berbagai jasa keuangan umum kepada nasabah. Ini berupa informasi produk pembiayaan dan tabungan serta pelatihan dasar keuangan yang sederhana.

Total Aset meningkat

40

%

mencapai Rp5,2 triliun.

Keunikan strategi bisnis BTPN Syariah telah terbukti meningkatkan kesejahteraan segmen pra-sejahtera. Kami sadar ini memerlukan komitmen kuat karena membutuhkan standarisasi untuk mencapai cakupan yang luas, tapi juga dilakukan bersama dengan pendekatan face-to-face/human approach yang cukup spesifik. Memang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat massal ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan pendekatan individu yang harus diterapkan bertahap dimulai dengan pendekatan kelompok-kelompok kecil hingga menjadi pendekatan komunitas. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dari kelompok masyarakat nasabah BTPN Syariah dapat tercapai dengan baik, yang nanti akan tercermin dari perubahan perilaku (behavioral change) yang lebih baik juga.


15

Dewan Komisaris (DARI KIRI KE KANAN)

mahdi syahBuddin Komisaris

Kemal aZis stamBoel

Komisaris Utama (Independen)

deWie PelitaWati

Komisaris (Independen)

16



KeBerhasilan Kinerja direKsi di tahun 2015 Kami bersyukur bahwa saat lahirnya pada 14 Juli 2014 lalu sampai saat ini, pertumbuhan BTPN Syariah cukup pesat. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari nilai Total Aset yang mencapai Rp5,2 triliun atau meningkat 40% dari 2014. Pertumbuhan ini sebagian besar ditopang oleh Total Pembiayaan yang tumbuh 47% atau mencapai Rp3,7 triliun, yang didanai oleh Total Pendanaan sebesar Rp3,8 triliun, dengan Total Nasabah yang mencapai lebih dari 2 juta. Dengan kinerja ini Alhamdulillah target bank kami dapat tercapai. memandanG ProsPeK usaha Ke dePan Ke depan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), khususnya sektor perbankan nasional menjelang tahun 2020, perlu melakukan persiapan yang matang agar dapat bersaing dengan bank asing dari kawasan ASEAN. Salah satu hal yang disoroti BTPN Syariah untuk menghadapi hal ini adalah menumbuhkan keuangan inklusif dengan memperluas cakupan pangsa pasar, sehingga dapat menjangkau segmen masyarakat berpenghasilan rendah (pra-sejahtera) sampai ke seluruh pelosok tanah air, yang selama ini belum tersentuh.

Dari sisi perbankan syariah, kami memandang prospek perbankan syariah akan tumbuh signifikan jika arah pengembangan bank syariah digalakkan untuk menjadi lembaga keuangan untuk financial inclusion, yaitu lembaga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat pra-sejahtera untuk memperoleh produk dan layanan bank. Ini adalah fokus pertumbuhan bisnis kami. Perluasan pangsa pasar ini akan ditunjang dengan investasi kami di bidang otomasi dan teknologi informasi serta perluasan jangkauan perbankan digital kami, yaitu BTPN Wow! iB. Selain itu ada segmen dan produk lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan. tata Kelola Perusahaan yanG BaiK Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif. Ini menjadi keharusan untuk melindungi perusahaan dan kepentingan para pemangku kepentingan. Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan berfungsi secara optimal, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.


17

Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, lewat pertemuan berkala, telah aktif mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Kami ingin melaporkan juga bahwa Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) telah dijalankan sesuai norma dan sesuai hukum serta peraturan yang berlaku. Nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran tentunya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya BTPN Syariah. Dalam perannya sebagai pengawas, Dewan Komisaris tetap menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi, dan bersama-sama sepakat untuk mencapai pertumbuhan yang berkualitas di mana pengembangan bisnis selalu disertai dengan pemantauan risiko dan fungsi internal audit yang efektif.

aPresiasi Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan selamat bergabung kepada Mahdi Syahbuddin sebagai anggota baru Dewan Komisaris. Mahdi Syahbuddin adalah bankir senior dan mantan Direktur Human Capital di BTPN dan Bank Permata. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kontribusi Taras Wibawa Siregar sebagai Komisaris BTPN Syariah, dan selamat bergabung kembali dalam peran barunya, sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.


Selanjutnya kami ingin menyampaikan rasa terima kasih pula kepada seluruh pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan, loyalitas serta kepercayaan yang telah diberikan kepada BTPN Syariah sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2015. Kami yakin bahwa Direksi serta seluruh jajaran Manajemen BTPN Syariah akan senantiasa berusaha untuk menciptakan terobosan-terobosan baru bagi nasabah dengan menawarkan program binaan daya serta jasa pendanaan dan pembiayaan yang lebih fleksibel baik dari sisi sistem maupun prosesnya. Tujuannya adalah agar seluruh nasabah bisa memaksimalkan pemanfaatan dana yang dikelola sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Bagi seluruh insan BTPN Syariah, saya

mewakili Dewan Komisaris, ingin menyampaikan pentingnya agar kita semua dapat menghimpun kekuatan untuk menciptakan teamwork yang lebih solid dan efektif. Dengan demikian kita, bersama-sama dengan nasabah, dapat tumbuh untuk menciptakan keuangan inklusif yang menyentuh segmen komunitas pra-sejahtera produktif. Tujuannya adalah agar kita dapat membawa perubahan bagi setiap pemangku kepentingan untuk menuju kehidupan yang lebih berarti. Faktor yang paling penting dalam menentukan kinerja perusahaan adalah kualitas manajemen dan dedikasi dari seluruh insan BTPN Syariah. Untuk itu kami juga memberikan apresiasi kepada Direksi, segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras dan sumbangsihnya dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Semoga prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Utama (Independen)

Harry A.S. Sukadis Direktur Utama

BTPN Syariah berhasil tumbuh sehingga masuk dalam kategori Bank BUKU 2. Ini bukan saja berkat kerja keras segenap pegawai dan manajemen BTPN Syariah, tetapi juga akibat kepercayaan para pemegang saham serta reputasi yang dimiliki BTPN Syariah dalam membina dan melayani nasabah.

20


laporan manajemen | laporan direktur utama

laporan direktur utama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pemegang Saham yang terhormat,

D

engan penuh rasa syukur saya laporkan, bahwa tahun 2015, merupakan tahun dimana PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah), bersama dengan nasabahnya di seluruh pelosok tanah air, dapat terus tumbuh dan berkembang, sekalipun ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih. seKtor PerBanKan syariah dan Posisi BtPn syariah Akibat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah di tahun 2015, sektor perbankan syariah, baik dari segi tingkat pembiayaan, pendanaan maupun profitabilitas, turut menurun. Namun berbeda dengan rekan bank syariah lainnya, BTPN Syariah memusatkan jasa pembiayaannya pada segmen pasar prasejahtera yang berpenghasilan rendah, sehingga dampak ekonomi tersebut tidak terlampau terasa.

Sejak awal, usaha BTPN Syariah di segmen pra-sejahtera membutuhkan pendekatan berbeda. Menyadari hal ini, kami menggunakan beberapa metode dan tolak ukur dalam menilai taraf kesejahteraan nasabah untuk mengukur dampak dan efektifitas dari jasa keuangan maupun program binaan kami. Salah satunya adalah Progress out of Poverty Index (PPI) yang dikembangkan oleh Grameen Foundation sebagai metode tolak ukur dalam menentukan tingkat pergerakan kesejahteraan nasabah.

Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT)

169,2 miliar

sehingga Rasio Tingkat Pengembalian Aset mencapai 5,2%.

Pada tahun 2013, BTPN Syariah memperoleh sertifikasi dari Grameen Foundation untuk melakukan proses koleksi data PPI. Selanjutnya di bulan Februari 2015, kami kembali mengundang tim dari Grameen Foundation untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi terhadap karyawan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan PPI.


21

Pertumbuhan Pembiayaan di tahun 2015

47%

sedangkan rasio pembiayaan bermasalah (NPF Gross) dapat dijaga di tingkat 1,25%, dibawah rata-rata perbankan syariah nasional.

Berdasarkan perolehan data, BTPN Syariah telah melayani nasabah pra dan cukup sejahtera, dimana 61,5% nasabah pembiayaan berada pada tingkat pengeluaran di bawah USD2.50 per hari. Hal ini mendekati cerminan kondisi nasional Indonesia sebesar 67,1%, sehingga dapat diartikan bahwa BTPN Syariah telah berhasil dalam usahanya menjaring nasabah pra-sejahtera. Selain itu, kami juga telah melakukan pemberdayaan di daerah-daerah yang memiliki porsi dan jumlah masyarakat pra-sejahtera yang cukup tinggi. Terbukti dari 10 provinsi dengan jumlah masyarakat pra-sejahtera tertinggi, BTPN Syariah telah hadir di 9 (sembilan) provinsi diantaranya. Secara keseluruhan, kami saat ini telah melayani dan memberikan kesempatan tumbuh bagi nasabah di 21 provinsi di Indonesia untuk keuangan inklusif. seKilas latar BelaKanG BtPn syariah Tahun 2014 merupakan masa konsolidasi bagi BTPN Syariah, selain spin-off Unit Usaha Syariah dari BTPN, BTPN Syariah kemudian menjadi bank syariah yang terpisah sendiri, setelah mengambil alih dan melakukan konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat). Tahun 2015 merupakan masa pembangunan organisasi dan infrastruktur untuk terus tumbuh ke depan. Ini meliputi penyempurnaan dan pengembangan

sistem, perluasan dan perbaikan jaringan, dengan membangun Kantor Fungsional Operasional (KFO) untuk mencapai otomasi bagi peningkatan efisiensi dan pelayanan kepada nasabah. Ke depan, kami berencana agar peningkatan otomasi tersebut dapat terus berlanjut, dan layanan digital banking dapat diluncurkan, serta pengembangan produk untuk segmen baru dapat dimulai, dengan demikian usaha BTPN Syariah lebih bervariatif dan terdiversifikasi. Kinerja BtPn syariah tahun 2015 Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan ringkasan pencapaian yang telah diraih BTPN Syariah selama tahun 2015. Alhamdulillah, di tahun ini, BTPN Syariah masuk dalam kategori Bank BUKU 2. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan para pemegang saham serta reputasi yang dimiliki BTPN Syariah dalam membina dan melayani nasabahnya. Pengembangan produk dan layanan terus dijalankan, antara lain, dengan peluncuran produk Taseto Mapan iB, dan pengembangan produk Paket Masa Depan lanjutan (PMD lanjutan).

Nasabah Pembiayaan Pembuat Lilin, Sentra Pondok Kelor 10, Sepatan Timur, Tangerang

22



Untuk meningkatkan efisiensi dan fungsi kontrol, kami menata ulang KC serta membuka bentuk kantor baru, yaitu KFO. Saat ini, BTPN Syariah memiliki 25 Kantor Cabang (KC), 4 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 82 KFO dan 2 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyebaran jaringan KFO sudah mencapai 80% dan sisanya akan difinalisasi pada tahun 2016. Pengoperasian jaringan KFO ini sangat membantu usaha otomasi dan meningkatkan efisiensi, sehingga ada tambahan perhatian dan waktu untuk layanan yang lebih menyeluruh bagi nasabah.

Dari sisi keuangan, BTPN Syariah berhasil membukukan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) sebesar Rp169,21 miliar, sehingga memperbaiki rasio tingkat pengembalian aset (ROA) ke 5,2%. Total Aset meningkat 40% menjadi Rp5,2 triliun per akhir 2015 dari Rp3,7 triliun di tahun sebelumnya. Sebagian besar terdiri dari pembiayaan yang naik 47%, mencapai Rp3,7 triliun dari Rp2,5 triliun pada tahun yang lalu.

Berdialog langsung untuk mendapatkan masukan dari Nasabah secara berkala dilakukan demi pengembangan layanan keuangan inklusif.


23

Direksi

(DARI KIRI KE KANAN)

Gatot Adhi Prasetyo Direktur Operasional


TARAS WIBAWA SIREGAR Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Ratih Rachmawaty Wakil Direktur Utama

Setiasmo

Direktur Teknologi Informasi

24



Kualitas pembiayaan ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF Gross) yang dapat dijaga di tingkat 1,25%, jauh di bawah rata-rata perbankan syariah. Untuk membiayai tumbuhnya pembiayaan ini, pengumpulan dana meningkat 40% ke Rp3,8 triliun dari Rp2,7 triliun pada tahun lalu. Likuiditas terjaga ditingkat 95,54% untuk Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR), sedangkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) mencapai 19,96%. Sampai akhir tahun, total nasabah yang dilayani mencapai lebih dari 2 Juta.

Dari segi pengelolaan risiko, BTPN Syariah juga menerapkan standar pengelolaan risiko dan kepatuhan yang tinggi (high standard of risk and compliance), yang menjadi bagian penting dari budaya perusahaan. Ini dijalankan melalui review berkala menyangkut relevansi kebijakan, serta jika diperlukan, melakukan perbaikan pada Standard Operating Procedure (SOP), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), dan Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan demikian, kami dapat tumbuh pesat, namun tetap menjaga tingkat kesehatan dengan baik.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Manajemen BTPN Syariah secara konsisten menerapkan sistem tata kelola dengan standar tinggi, sesuai tingkat Good Corporate Governance (GCG). Fungsi komite dan sistem pemantauan risiko juga berjalan efektif, sehingga mampu menghimpun, menilai dan melaporkan kejadian yang patut mendapatkan perhatian. Semua komite di tingkat Direksi mengadakan rapat secara teratur dengan informasi penting dan terkini agar Direksi dapat segera menindaklanjuti.

Komitmen terhadap Masyarakat Sekitar Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), BTPN Syariah terus menjalankan program binaan Daya bersama dengan layanan pembiayaan dan tabungan untuk nasabah kami, yang saat ini kebanyakan berada di segmen masyarakat berpenghasilan rendah atau pra-sejahtera. Program binaan Daya dari BTPN Syariah terus berlanjut dan akan terus dikembangkan. Program ini meliputi pelatihan keuangan sederhana serta program binaan agar terbentuk empat perilaku yang mendukung keberhasilan usaha, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS).


Sejalan dengan upaya kami mengembangkan program Keuangan Inklusif, BTPN Syariah terus menjalankan program Daya dan juga pembinaan untuk menghasilkan perilaku Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu.

25

Ibu Ningsih, Nasabah Pembiayaan Pengrajin Batik, Sentra Si Untung Tengah Tani, Cirebon

Berbagai inovasi yang telah, sedang dan akan dilakukan, ditujukan untuk memberi kesempatan tumbuh bagi berjuta rakyat Indonesia.

Ini sejalan dengan upaya kami mengembangkan program Keuangan Inklusif dengan membuka akses keuangan bagi segmen pra-sejahtera serta mensosialisasikan program edukasi literasi keuangan.

Kami akan mulai perjalanan kami untuk menuju layanan online terintegrasi, melakukan pengembangan produk dan layanan, serta peningkatan kapasitas organisasi. Transformasi ini akan dilakukan secara bertahap dengan target dan evaluasi yang terukur.

rencana Ke dePan Insya Allah, tahun 2016 akan menjadi tahun transformasi dan sekaligus pengembangan bisnis BTPN Syariah, baik dari segi penambahan produk maupun perluasan segmen pasar.

26

Kami optimis dengan bersandar pada nilai-nilai perusahaan, yaitu Profesional, Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama (PRISMA), disertai dengan kebulatan tekad dan kerjasama yang erat, dalam mencapai tujuan “Satu Tim Satu Mimpi”, maka visi perusahaan ‘Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia’, dapat tercapai.



aPresiasi untuK Prestasi BtPn syariah Tentunya segala pencapaian yang kami raih tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, mewakili Direksi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari nasabah dan pemegang saham; atas pengawasan dan arahan dari regulator, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menyampaikan bahwa pada tahun ini Taras Wibawa Siregar berubah peran dari Komisaris menjadi Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko menggantikan Rosi Susanti. Kepada Taras kami sampaikan selamat bertugas di perannya yang baru, dan kepada Rosi kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama ini.

Akhirnya, apresiasi yang tinggi ingin pula saya sampaikan kepada seluruh karyawan BTPN Syariah atas dedikasi dan kerja kerasnya sepanjang tahun 2015. Tak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga karyawan, yang telah memberikan dukungannya sehingga kami dan seluruh karyawan dapat terus berkarir dan berkarya. Mari bersama kita wujudkan kehidupan yang lebih berarti, untuk Kita, untuk Mereka, Untuk Indonesia!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



27

Dewan Pengawas Syariah

(DARI KIRI KE KANAN)

Kh. drs. amidhan Ketua DPS

Kh. ahmad cholil ridWan, lc Anggota DPS

28

Hasil evaluasi DPS tehadap kinerja perusahaan selama tahun 2015 menunjukan bahwa prinsip syariah konsisten dijalankan di BTPN Syariah. Pemantauan atas perkembangan produk dan layanan yang diberikan BTPN Syariah dilakukan dengan melalui rapat DPS maupun kunjungan langsung ke lapangan, sehingga dapat diketahui dengan baik prinsip syariah telah diterapkan dengan konsisten di aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan.


laporan manajemen | laporan dewan pengawas syariah

laporan dewan pengawas syariah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pemegang Saham yang terhormat,

M

emasuki tahun kedua, BTPN Syariah

KC di daerah selain bisa memastikan pelaksanaan

semakin melebarkan jaringan kantor

prinsip syariah di lapangan dengan melihat

yang ada di seluruh wilayah Indonesia

dokumen yang ada, DPS juga melakukan dialog

agar semakin banyak masyarakat di daerah yang

baik dengan nasabah maupun karyawan di

bisa dibantu untuk mencapai kehidupan yang

lapangan untuk membahas berbagai hal yang

lebih baik. Sesuai dengan misi yang dicanangkan

terkait dengan penerapan prinsip syariah. Dengan

yaitu untuk menciptakan kesempatan tumbuh

adanya komunikasi yang baik, maka diharapkan

dan hidup yang lebih berarti maka BTPN Syariah

tidak ada lagi keraguan dalam menerapkan

terus berupaya mengenalkan kepada para

prinsip syariah dan semua aktivitas Bank

nasabah yang ada dengan berbagai perilaku

selaras dengan prinsip syariah sebagai landasan

yang bermanfaat terutama terkait dengan

operasional Bank Syariah.

perkembangan kehidupan mereka. Saling Bantu adalah salah satu perilaku yang ditanamkan pada

Semoga BTPN Syariah semakin bisa memberikan

setiap nasabah demi menggapai mimpi mereka.

peran dalam memberikan kehidupan yang lebih

Hal ini sangat sejalan dengan prinsip syariah yang

baik bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, kami

harus diterapkan di lembaga keuangan syariah,

sebagai DPS sangat mendukung dan berkomitmen

seperti BTPN Syariah.

untuk turut serta mengawal segala proses yang ada agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan Bank, sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS (Dewan Pengawas Syariah) yaitu mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah maka DPS telah menerbitkan opininya sebagai dasar pelaksanaan aktivitas Bank. Tidak hanya opini mengenai produk dan layanan, tetapi juga opini mengenai berbagai kebijakan strategis yang diterbitkan Bank, antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance), Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Manajemen risiko dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan strategis Bank

Dengan bekerja keras, kami senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT dan memanjatkan doa kepadaNya maka segala aktivitas yang bertujuan kebaikan, Insya Allah akan mendapat kemudahan dan kelancaran. Segala rintangan yang menghalangi akan terasa mudah jika diatasi dengan bersamasama. Mengambil bagian dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat pra-sejahtera produktif untuk memiliki kehidupan yang lebih baik adalah salah satu bentuk tanggung jawab Kita sebagai makhluk sosial. Semoga Allah SWT meridhai. Aamiin YRA.

selalu selaras dengan prinsip syariah. Selain

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi

mengeluarkan opini DPS maka sebagai wujud

Wabarakatuh,

komitmen memastikan pelaksanaan prinsip syariah di lapangan maka DPS telah melakukan kunjungan ke berbagai Kantor Cabang (KC) di daerah di antaranya KC Kupang, KC Makassar, KC Denpasar, KC Aceh, KC Medan, KC Padang dan

Kh. drs. amidhan Ketua DPS Kh. ahmad cholil ridwan, lc Anggota DPS

KC Banjarmasin. Dalam melakukan kunjungan ke LAPORAN TAHUNAN 2015 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

29

profi l perusahaan Isi dalam bab ini

hal.

5 Keunikan BTPN Syariah

34

Misi, Visi dan Nilai-nilai

Sekilas dan Sejarah BTPN Syariah Struktur Organisasi

Profil Dewan Komisaris Profil Direksi

Profil Dewan Pengawas Syariah

32 35 36 38 40 45

Profil Komite Setingkat Dewan Komisaris 46 Susunan Kepemilikan dan Kepengurusan BTPN Syariah

48

Informasi bagi Pemegang Saham

52

Struktur Kepemilikan BTPN Syariah

30

50


Direksi dan Karyawan KFO Cikupa, Tangerang


31

“Misi, Visi dan Nilainilai BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen kami dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia”

misi Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti

visi

Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia

32


profil perusahaan | misi, visi dan nilai

nilai-nilai perusahaan

PRISMA

PRofesional, Integritas, Saling menghargai dan kerjasaMA

Profesional

Diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkeinginan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target.

Integritas

Identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah jujur, bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji.

Saling Menghargai

Bersikap hormat, menghargai pendapat, dan kontribusi rekan kerja yang lain sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kompetensinya. Perilaku yang diharapkan muncul adalah bisa mendengarkan pendapat dan menghargai hasil karya orang lain.

Kerjasama

Mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri, dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan.


33

Memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia

5 keunikan BTPN Syariah 1 Satu-satunya bank

syariah di Indonesia yang fokus melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif (financial inclusion) yang selama ini dihindari oleh bank.

4

Satu-satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA untuk membangun karir di bank.

5

Bank yang mampu melahirkan generasi bankir baru yang melayani golongan prasejahtera produktif atau biasa disebut productive poor banker.

2 Satu-satunya bank yang

memprioritaskan pada pemberdayaan wanita.

3 Satu-satunya bank

yang lebih dari 90% karyawannya adalah perempuan.

34


profil perusahaan | 5 keunikan BTPN Syariah . sekilas BTPN Syariah

Ibu Uun bersama keluarganya, Nasabah Pembiayaan Nelayan, Sentra Ujung Genteng 2 Sukabumi

sekilas dan sejarah BTPN Syariah

D

ibentuk melalui proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat) dan spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Memiliki tekad untuk memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia, BTPN Syariah melalui produk, layanan dan aktivitasnya senantiasa mengajak serta melibatkan seluruh stakeholders-nya untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses dan layanan kepada masyarakat pra-sejahtera (Financial Inclusion), melakukan pemberdayaan terhadap perempuan (Women Empowerment), berdasarkan prinsip syariah (Islamic Banking).

PT Bank Sahabat Purba Danarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), berdasarkan persetujuan pemegang saham yang digelar melalui RUPSLB pada 20 Januari 2014. Bank Sahabat kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah, efektif pada 14 Juli 2014, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tertanggal 22 Mei 2014.

UUS BTPN, difokuskan melayani dan memberdayakan perempuan pra-sejahtera, adalah salah satu segmen bisnis di BTPN yang dibentuk pada Maret 2008. Kemudian di spin-off dan melebur ke bank hasil konversi dengan nama BTPN Syariah pada 14 Juli 2014.


35

struktur organisasi President Director Harry A.S. Sukadis

Deputy President Director Ratih Rachmawaty

Risk & Compliance Director Taras Wibawa Siregar

Risk Management Head Hari Pudjo Santoso

Operations Director Gatot Adhi Prasetyo

Operations Strategy & DevelopmentHead Dewo Triatmoko

IT Business Alliance Head Jodi Ng

Compliance Head Rena Mutia

Legal Head Yunita C. Haerani

IT Director Setiasmo

IT Application Development Head Ahmad Yani IT Operation, Infrastructure & Service Delivery Head Her Purwoko

Operations Services Head Mohamad Rizal

Corporate Service Head Budi Yunawan

IT Planning, Strategy & Governance Head Her Purwoko (PJS)

Quality Assurance Head M. Bardansyah

HC Services Head Helmy Pusparini

36


profil perusahaan | struktur organisasi

Business Director Ratih Rachmawaty

TUR Sales & Distribution 1 Head Johanes Hermawan

Chief Human Capital Ratna Maya Sari Soeharto

Finance, Treasury & Corporate Planning Head Roy Iskandar

Internal Audit Head Sri Wulan P. Lestari

TUR Sales & Distribution 2 Head Abianti Riana

Funding Sales & Distribution Head Shita Satyawati P

Product Development Head Ade Fauzan

Financing Risk Head Dharma Putera Business Development & Support Head Dwiyono Bayu Winantio Daya & Corporate Communication Head Larasati Moerdijat Customer Experience Head Dewi Nuzulianti


37

profil dewan komisaris KEMAL AZIS STAMBOEL Warga Negara Indonesia, 65 tahun. Kemal Azis Stamboel diangkat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun, beliau mengawali karirnya di PT Indonesia Asahan Aluminium (1977-1982), dan bekerja di beberapa perusahaan seperti President Director dari Price Waterhouse Coopers Consulting Indonesia (1982-2002), Indonesia Country Leader & Partner dari IBM (2002-2004), Anggota Pengawas dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias (2005-2008), Wakil Ketua Pelaksana dari Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008), Komisaris Independen dari PT Krakatau Steel (2007-2008) dan PT Titan Petro Chemical (2006-2012), Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010), Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI. Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Independen PT Holcim Indonesia Tbk, Penasehat Direksi PT Indosat Tbk, Ketua Dewan Pengurus WWF Indonesia dan Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBINA). Memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran dan gelar Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA, beliau juga mengikuti berbagai program pelatihan dan konferensi yang antara lain diselenggarakan oleh LSPP, Price Waterhouse Coopers, XXVI IAFEI World Congress ASEAN Federation of Accountants.

38


profil perusahaan | profil dewan komisaris

DEWIE PELITAWATI

MAHDI SYAHBUDDIN

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Dewie Pelitawati diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Mahdi Syahbuddin diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 13 Januari 2015 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 23 Desember 2014.

Beliau mengawali karirnya di PT Indosat (19851999), dan bekerja di beberapa perusahaan seperti Head of Chairman Office dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2000), Secretary to Junior Minister dari Minister for National Economic Restructuring-RI (2001), Komisaris dari PT Indosat Mega Media Mobile dan Komisaris PT Satelindo (2002-2003), Chief Legal and Compliance dari PT Indosat (2009-2010), Partners pada Bahar and Partners Attorney At Law (2010-2013). Selain BTPN Syariah, beliau juga masih menjabat sebagai Sr. GM Corporate Legal, Governance and Compliance dari PT XL-Axiata Tbk. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan, antara lain diselenggarakan oleh LSPP, Asosiasi Advokat Indonesia, Dubai International Finance Centre, Corporate Leadership Development Institute.

Memiliki pengalaman lebih dari 31 tahun, sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan posisi terakhir sebagai Direktur Human Capital yang memimpin inisiatif strategis di bidang Human Capital melalui penyelarasan organisasi, kebijakan Human Capital dan melibatkan karyawan untuk mencapai visi dan sasaran bank. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Bank Permata, serta menduduki berbagai posisi di Bank Universal, termasuk Wakil Direktur Utama sebelum diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola sebelum bank tersebut demerger dengan Bank Permata. Karir di perbankan dimulai pada tahun 1989 di Citibank N.A hingga meraih jabatan sebagai Manajer Departemen Asset Product Services. Sebelum mengawali karir di industri perbankan, beliau pernah menjadi Engineer di Atlantic Richfield dan IPTN. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Penerbangan pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Bandung.


39

profil direksi HARRY A.S. SUKADIS Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Harry A.S. Sukadis diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun, beliau mengawali karir di PT Ma’soem, PT Kasoem, Pusat Penelitian Ekonomi & Sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran, Kantor Akuntan R. Supardi Sugandakusumah (Akuntan Publik), dan PT Indosat. Selama di PT Indosat, atas persetujuan pemegang saham dan manajemen, beliau juga berprofesi sebagai konsultan sistem informasi keuangan antara lain di PT Telkom, PT Sucofindo, PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, Badan Urusan Logistik dan lain-lain. Kemudian berkarir di PT Semen Cibinong Tbk., Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen dengan posisi terakhir sebagai Koordinator Pelaksana Harian tugas-tugas Menteri Keuangan, selaku Ketua Tim Pemberesan BPPN, PT Bank Danamon Tbk sebagai Komisaris Independen, anggota Komite Audit, anggota Komite Manajemen Risiko serta anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Departemen Agama sebagai Konsultan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan terakhir berkarir pada Perum Percetakan Uang & Dokumen Sekuriti sebagai Direktur Keuangan, SDM & Pengamanan yang bertanggung jawab pada Direktur Utama, dan membawahi Divisi Keuangan, Divisi SDM, Divisi Pengamanan, Departemen Informasi dan Teknologi dan Optimalisasi Aset. Selain itu juga sebagai Direktur Pembina Dana Pensiun Peruri, Yayasan Pensiun Peruri dan Yayasan Pelayanan Kesehatan Peruri. Memperoleh gelar Doktorandus Akuntan (Drs.Akt) dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dan mengikuti berbagai program pelatihan antara lain yang diselenggarakan oleh PT Telkom, IBM, Monash University, BSMR-ABN AMRO, Standard Chartered Bank.

40


profil perusahaan | profil direksi

RATIH RACHMAWATY Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Ratih Rachmawaty diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014.

khusus bergerak di bidang financial inclusion dan pengentasan kemiskinan seperti Grameen Foundation, IFC dan UNCDF (United Nation Capital Development Fund). Beliau juga aktif dalam seminar-seminar microfinance tingkat dunia seperti World MicroCredit Summit serta mendapatkan pelatihan leadership dari Harvard Business School, Boston, USA.

Sejak Tahun 2011, Ratih Rachmawaty menjadi Kepala Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan menjadi pendiri serta arsitek bisnis Tunas Usaha Rakyat (TUR) yang memberikan pelayanan kepada nasabah pra-sejahtera produktif untuk meraih hidup yang lebih baik melalui program pemberdayaan perempuan dan membangun semangat Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Pada bulan Juli 2014, UUS BTPN dispin off menjadi BTPN Syariah dan bisnis TUR yang dipimpinnya sudah mencapai lebih dari 1,2 juta nasabah pra-sejahtera produktif yang diberdayakan oleh lebih dari 8.000 karyawan.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi/Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude dan mendapat gelar MBA dari Melbourne Business School University of Melbourne. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Harvard Business School USA, INSEAD Singapore, Mc. Kinsey, BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko), Ekonomi Syariah dari Karim Business Consulting dan LPPI, Stephen Covey, Dave Ulrich, Euro David International Limited, Auditors Club Perbanas, DDI, Perbanas Business School, FCG, TGMH Consulting, Bankers Club, Prof. Terry S.David, Grameen Foundation, Ikatan Bankir Indonesia, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia serta Bank Indonesia.

Keahlian beliau di Micro Banking berasal dari pengalamannya di Bank Danamon (2003-2008) dimana beliau sebagai salah satu pendiri dan terlibat dalam melahirkan Bisnis Mass Market (Danamon Simpan Pinjam-DSP) dari sejak awal. Kemudian menjadi Kepala Perencanaan Bisnis Mikro di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2011) dan salah satu pendiri dalam melahirkan Bisnis Mikro (Mitra Usaha Rakyat) di BTPN. Beliau banyak melakukan studi banding ke berbagai negara terkait Micro Banking di antaranya ke India, Mexico, Peru dan Amerika Latin serta dengan institusi-institusi yang


41

TARAS WIBAWA SIREGAR Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Saat ini menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 Oktober 2015 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 9 September 2015. Sebelum menjadi anggota Direksi BTPN Syariah, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (2014-2015) serta bekerja di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Chief Risk Officer (2008-2015), PT Bank Danamon (2004-2008) dengan jabatan terakhir sebagai Credit Risk Head Divisi Self Employed Mass Market (DSP), Citibank NA (1998-2004) dengan jabatan terakhir sebagai Citi Financial Credit Risk Head, dan PT Freeport Indonesia (1993-1996) sebagai Senior Systems Analyst. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari Tulane University – A.B. Freeman School of Business, Louisiana, USA (1998), Bachelor of Science (Faculty of Computer Science) dan Bachelor of Arts (Faculty of Business Administration) dari Washington State University, Washington, USA (1993).

42


profil perusahaan | profil direksi

SETIASMO Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Setiasmo diangkat sebagai Direktur Teknologi Informasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun, dengan lebih dari separuhnya di bidang operasional dan teknologi informasi baik di industri perbankan maupun asuransi. Beliau mengawali karir sebagai Management Trainee pada PT United Tractors, dan sebagai sales admin pada PT Courtaulds Coatings Indonesia. Karir di bidang perbankan diawali sebagai Trainee Bankers Development Programe di PT Bank Universal dan selama 9 (sembilan) tahun berikutnya menempati berbagai jabatan dan posisi. Kemudian melanjutkan ke PT Bank Permata, PT Bank Mega, PT Asuransi Astra Buana, PT Bank Danamon, Potensia HR, dan terakhir berkarir di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN). Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Jurusan Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Mendapatkan gelar Master of Science (MSc.) dalam bidang Electronic System and Engineering Management dan Magister Komputer (M.Kom) dalam Bidang Information Technology dari Swiss German University. Sepanjang karirnya, telah mengikuti berbagai program pelatihan dan seminar di bidang Perbankan dan Perbankan Syariah, pelatihan Kepemimpinan (Leadership), pelatihan di bidang Teknologi Informasi, Manajemen Risiko, pelatihan terkait pemberdayaan Productive Poor dan Financial Inclusion, baik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pelatihan dalam maupun luar negeri.


43

GATOT ADHI PRASETYO Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Gatot Adhi Prasetyo diangkat sebagai Direktur Operasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) sesuai hasil Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Mei 2014 dan memperoleh Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 24 Februari 2014. Memiliki Pengalaman lebih dari 27 tahun, beliau mengawali karir pada PT Ripta Paripurna Engineering Consultant, PT Bank Pasific, PT Bank Universal, PT Asuransi Astra Buana, PT Direct Vision, PT Bank Permata dan terakhir berkarier di PT Bank Sahabat Purba Danarta. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari fakultas Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan telah mengikuti berbagai program pelatihan yang antara lain diselenggarakan oleh Center of Management Technology, IMPM Prasetya Mulya, Business Forum, Asia Pacific Institute, KPMG Management Consultant, Astra Management Institute of Development, Covey Leadership Center, Law Education & Training Hotma Paris, IBC Asia Limited, Care Consulting, Departemen Keauangan RI, Business Consulting, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Kellog School Of Management, Plasmedia, Lawrence Walter Ng, SCB, Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, LPPI dan LSPP.

44


profil perusahaan | profil direksi . profil dewan pengawas syariah

profil dewan pengawas syariah

KH. DRS. AMIDHAN

KH. AHMAD CHOLIL RIDWAN, LC

Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan BTPN Syariah sejak 22 Mei 2014, dimana sebelumnya menjabat sebagai ketua DPS UUS BTPN sejak tahun 2008. Selain itu juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Tokio Marine Insurance (d/h MAA) sejak 2006 serta anggota DPS PT Asuransi ADIRA (2004-Sekarang), Ketua DPS PT K-Link Nusantara sejak 2013.

Warga Negara Indonesia, 68 tahun. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sejak 22 Mei 2014, dimana sebelumnya menjabat sebagai anggota DPS UUS BTPN sejak Juni 2010. Menjadi anggota MP3A Kementrian Agama (2005-sekarang). Meraih gelar sarjana di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia tahun 1975. Menjabat sebagai ketua MUI Pusat (2005-sekarang), Anggota Pokja Dewan Pembina

Memperoleh pendidikan ikatan dinas dari Kementerian Agama untuk PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Banjarmasin (1952-1956) dan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) Yogyakarta (1956-1959). Sarjana Lengkap Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta (1967), Fakultas Hukum UII tahun 1968 (tidak selesai), kursus Management and Strategic Planning di Massachussets University, USA (1990) dan kursus Reguler Lemhannas, Angkatan XXII Jakarta (1989) dan Kursus Manggala BP7 (Istana Bogor) (1995). Kursus Hak Asasi Manusia (HAM) di Oslo, Norway, 2002.

Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (2014 – sekarang), Wakil Ketua Umum BKsPPI (Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia), Wakil Ketua Umum Perhimpunan KB PII (Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia) (2010-sekarang), dan Pimpinan Umum Pondok Pesantren Husnayain di Jakarta (1986–sekarang). Pernah mengajar bahasa Arab dan agama Islam di Pesantren Assyafiliyyah (1976-1985), Karyawan pada Atase Haji Kedubes RI Jeddah (1976).

Mengawali karir di Kerapatan Qadli Besar di Banjarmasin kemudian sebagai Pengatur pada Kantor Pengawas Peradilan Agama se-Kalimantan di Banjarmasin kemudian ditugaskan di Kantor Pusat Departemen Agama pada tahun 1972, meniti karir sampai menjadi Sekretaris Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji (1989-1991), Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (1991-1996), dan Staf Ahli Menteri Agama Bidang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama (1996-1999). Menjabat sebagai Ketua MUI (2005-2015), Anggota Komnas HAM (2002-2007), dan menjadi Anggota MPR-RI (1999-2004) dan Anggota Badan Pekerja MPR-RI, PAH I Perubahan UUD 1945, 2000-2004). Pernah menjadi pengajar tamu, di Sespim Polri, Lembang Bandung, Lemhannas Jakarta dan Badan Pembina Mental TNI Cilangkap Jakarta. Menjadi nara sumber simposium/ seminar/konferensi di bidang syariah/haji/ halal/HAM/dan lain-lain di dalam dan di luar negeri.


45

profil komite setingkat dewan komisaris MUHAMMAD FAISAL MUCHTAR

RATNA MAYA SARI SOEHARTO

Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan

Saat ini menjabat sebagai Chief Human Capital BTPN

Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah dengan latar

Syariah. Ia menyelesaikan program pendidikan Sarjana

belakang akademis Magister di bidang Ushul Fiqh dari

Psikologi pada tahun 1990 dan melanjutkan Master of

Al-Azhar University Cairo, Mesir dan Ekonomi Islam

Psychology pada tahun 2002 di Fakultas Psikologi Universitas

dari Universitas Islam Indonesia dengan yudisium Cum

Indonesia. Ia juga berhasil menyelesaikan International

Laude. Sering mengikuti berbagai pelatihan dan menjadi

Management Program (IMP) pada tahun 2008 dan

pembicara yang berhubungan dengan ekonomi Islam,

Innovative Dynamic Education & Action for Sustainability

antara lain Bisnis dan Keuangan Syariah, Manajemen

(IDEAS) pada tahun 2008-2009 di MIT-Sloan School of

Risiko, Tata Kelola Keuangan Syariah, asuransi syariah dan

Management Boston, USA. Saat ini ia juga masuk menjadi

pasar modal Syariah di Indonesia, Malaysia, Mesir, Saudi

kadidat Ph.D di Universitas Indonesia.

Arabia, Moscow dan Republik Kazan (Federasi Rusia). Memulai karirnya sebagai Media, Promotion & Sales Memulai karir perbankan di PT Bank Muamalat Indonesia

di Prospek Magazine (1990); sebagai Executive Search

sebagai Business Development Officer, setelah itu beralih

& Organizational Development di PT Pricewaterhouse

sebagai Manajer Sharia Compliance (Kepatuhan pada

Consultant Indonesia (1991-1994); sebagai Assistant

prinsip Syariah) di Bank Syariah di Bank Syariah Mega

Manager Group Human Resources di PT Ongko

Indonesia, kemudian menjabat sebagai Assistant General Manager Sharia Head Syarikat Takaful

Multicorpora (1994-1995); sebagai Senior Manager Recruitment & Development

Malaysia Berhad (STMB) Malaysia dan Dewan

PT Keramika Indonesia Asosiasi

Penasehat Syariah di Asuransi Takaful

(1995-1998); serta sebagai Head

Indonesia, hingga terakhir menjabat sebagai

of Human Resources UNICEF

Corporate Secretary di Al Ijarah Indonesia

Indonesia (1998-2000).

Finance (ALIF) dengan berbagai pengalaman di bidang perbankan dan asuransi Syariah

Karirnya di bidang

yang ia miliki. Pada bulan September

Human Resources terus

2014 ia diangkat sebagai anggota

berlanjut sejalan dengan

Komite Audit dan Komite Pemantau

tugasnya sebagai Head

Risiko BTPN Syariah.

of Human Resources di PT Excelcomindo Pratama dengan posisi terakhir sebagai General Manager Human Capital Development; sebagai Direktur Human Resouces & Organization PT Ericsson Indonesia; sebagai Corporate HR Director PT Makassar Tene & Group; dan sebelum bergabung dengan BTPN Syariah ia adalah Founder sekaligus CEO PT Begawan Inovasi Global (BEING). Pada bulan Oktober 2015 ia diangkat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BTPN Syariah.

46


profil perusahaan | profil komite setingkat dewan komisaris

susunan komite setingkat dewan komisaris

AZIS BUDI SETIAWAN Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah. Dengan latar belakang ilmu ekonomi syariah yang ia miliki, BTPN Syariah mengajak untuk terlibat mengembangkan sistem perbankan yang ada. Ia memulai karir sebagai Dosen dan Peneliti Bidang Perbankan Syariah di Sekolah

Komite Pemantau risiKo

Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI yang dijalani sejak 2006

Ketua:

sampai dengan sekarang. Menyelesaikan S1 Perbankan Syariah di STEI SEBI dan S2 di Paramadina Graduate

Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)

School of Business-Universitas Paramadina, Program Magister Bisnis dan Keuangan Islam dengan konsentrasi

Anggota:

perbankan syariah.

Kemal Azis Stamboel

Saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua I Bidang Akademik

Mahdi Syahbuddin

(Komisaris Utama/Independen)

STEI SEBI yang membawahi Program Studi Perbankan Syariah dan Akuntansi Syariah. Sebelumnya sempat menjabat sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Selain itu juga menjadi pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah. Aktif dalam berbagai penelitian, publikasi, dan forum yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kebijakan pengembangan, kinerja, tingkat kesehatan dan tata kelola perbankan syariah. Selain itu juga aktif menulis artikel terkait ekonomi, keuangan dan perbankan syariah secara berkala dan dipublikasikan pada

(Komisaris)

Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)

Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)

Komite audit Ketua:

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Anggota:


Mahdi Syahbuddin (Komisaris)



beberapa media. Pada bulan September 2014 ia diangkat sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah.

Komite renumerasi dan nominasi Ketua:

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen) Anggota:



Ratna Maya Sari Soeharto (PE Bidang Sumber Daya Manusia)


47

susunan kepemilikan dan kepengurusan BTPN Syariah

30% TRIPUTRA

2015 jumlah saham

693.333 lembar saham jumlah nominal saham disetor

Rp693.333.000.000,-

(Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)

70% BTPN

BtPn jumlah saham 485.333 lembar saham

triPutra jumlah saham 208.000 lembar saham

jumlah nominal saham disetor Rp485.333.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

jumlah nominal saham disetor Rp208 .000.000.000,(Dua ratus delapan miliar Rupiah)

(Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015)

48

(Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015)


profil perusahaan | susunan kepemilikan dan kepengurusan BTPN Syariah

Pt BanK taBunGan Pensiunan nasional tBK (BtPn)

B

TPN memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen mass market Indonesia didukung oleh empat unit bisnis, yaitu BTPN Purna Bakti – unit bisnis yang fokus untuk melayani nasabah pensiunan dan pre-pensiunan, BTPN Mitra Usaha Rakyat – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha mikro dan kecil, BTPN Mitra Bisnis – unit bisnis yang fokus melayani pelaku usaha di antara mikro dan SME, dan BTPN Sinaya – unit bisnis pendanaan. BTPN juga mempunyai anak perusahaan, BTPN Syariah, yang fokus untuk melayani nasabah dari komunitas pra-sejahtera produktif.

Per Desember 2015, BTPN memiliki total aset Rp81 triliun, dengan rasio kecukupan modal (CAR) yang kuat sebesar 23,8% dan NPL rendah sebesar 0,7%. Profitabilitas dalam kaitannya dengan Return on Assets (RoA) mencapai 3,1% dan Return on equity (RoE) sebesar 14,1%. Kini BTPN dikenal sebagai salah satu bank dengan kinerja prima yang memperoleh rating AAA dari Fitch Ratings.

Melalui program Daya, sebuah program pemberdayaan mass market yang terukur dan berkelanjutan, BTPN secara rutin memberikan pelatihan dan informasi untuk meningkatkan kapasitas nasabah agar mereka memiliki kesempatan tumbuh dan mendapatkan peluang untuk hidup yang lebih baik.

Saat ini BTPN dimiliki oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 40%, Summit Global Capital Management B.V sebesar 20%, TPG Nusantara S.a.r.l sebesar 8,38% dan publik sebesar 31,62%.

70%

Pemilik Saham pada BTPN Syariah.

BTPN diperkuat oleh jaringan kantor yang tersebar 263 kota di seluruh Indonesia, meliputi 387 cabang BTPN Purnabakti dan 130 payment points, 573 cabang BTPN Mitra Usaha Rakyat, 6 (enam) cabang BTPN Mitra Bisnis serta 64 cabang BTPN Sinaya.

Pt triPutra Persada rahmat (triPutra)

P

T Triputra Persada Rahmat (Triputra) didirikan oleh TP Rachmat dan B. Subianto sebagai bentuk kepedulian untuk membangun Bangsa Indonesia menjadi lebih baik dengan membantu masyarakat pra-sejahtera agar dapat meraih kemandirian ekonominya. Moto “Less for self, More for Others, enough for everyone” menjadi dasar bagi para pendiri untuk memulai usaha keuangan mikro dengan melakukan penyaluran pembiayaan dan pengumpulan tabungan mikro untuk keluarga pra-sejahtera produktif

melalui kepemilikan saham Triputra di BTPN Syariah (dahulu bernama PT Bank Sahabat Purba Danarta). Terinspirasi oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya, para pendiri melalui kepemilikan sahamnya di BTPN Syariah bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan usaha semata, tetapi juga membantu percepatan perkembangan masyarakat sektor mikro yang dilayani dengan melakukan pembinaan bagi keluarga prasejahtera agar dapat memperoleh kehidupan lebih baik.


30%

Pemilik Saham pada BTPN Syariah.

49

struktur kepemilikan BTPN Syariah

Japan Trustee Service Bank, Ltd The Master Trust Bank of Japan, Ltd Public <5%

6,40% 5,18% 88,42%

100%

100%

Japan Research Institute

SMFG Card & Credit

100%

SMBC Friend Securities

100%

SMBC Consumer Finance

66%

Sumitomo Mitsui Card

100% Cedyna

GP

Newbridge Asia GenPar IV, L.P.

Newbridge Asia GenPar IV, L.P.

100%

LP

TPG Nusantara Cayman CoInvest L.P.

TPG Nusantara Cayman, L.P.

LP

Co Investors: GIC Noonday

LP

TPG Nusantara Cayman Co

GP

GP

100% TPG Nusantara (Hongkong) Limited

Co Investors: Northstar Equity Partners

100% TPG Nusantara S.à.r.l.

Arif Rachmat

PT Triputra Investindo Arya

Crescento Hermawan

62,41%

15%

22,59%

PT Triputra Persada Rahmat

* Investasi tidak langsung SMFG Group.

50


Newbridge Asia Advisors IV, Inc.

profil perusahaan | struktur kepemilikan BTPN Syariah

SMFG

100%

98%

SMBS Management Service Co.Ltd*

SMSB Co.Ltd *

SMBC

100%

100%

SMBC Nikko Securities

60%

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing

85%

39,68% PT Nikko Securities Indonesia

14,89%

PT SMFL Leasing Indonesia

25,71%

PT Indonesia Infrastructure Finance

60%

10%

SBCS Co. Ltd

100% SMBC SSC Sdn.BHD

9%

99% 1%

Pemegang Saham Pengendali:

PT SBCS Indonesia

98,47%

Pensiunan Nasional Tbk

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia

40% 8,38%

1. PT Bank Tabungan

20%

BTPN

2. PT Triputra Persada Rahmat Summit Global Capital Management B.V

Pemegang Saham Pengendali Terakhir:

31,62%

1. Sumitomo Mitsui Financial Publik

Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

70%

dan David Bonderman (melalui TPG Nusantara S.a.r.l); 2. Arif Rachmat (melalui PT Triputra

30% BTPN Syariah

Persada Rahmat)


51

informasi bagi pemegang saham Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Plaza 89 Jalan HR Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 PO BOX 2473 JKP 10001 Telp : + 62-21-521 2901 Fax : + 62-21-5290 5050 www.pwc.com/id

Situs Internet https://www.btpnsyariah.com

Akta Pendirian PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dahulu adalah PT Bank Sahabat Purba Danarta sebuah Bank Umum konvensional yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, dan telah mengalami beberapa kali perubahan antara lain perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 yuncto akta Nomor 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI) dalam Surat Keputusan (SK) Nomor AHU-50529.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 124084 tanggal 22 November 2013. Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 9 September 2014 dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Surat Nomor AHU-06242.40.21.2014, tanggal 16 September 2014. Susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Oktober 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam Surat Nomor AHU-AH.01.03-0968867, tanggal 1 Oktober 2015, dan susunan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 21 tanggal 9 September 2014, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan

52

Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam Surat Nomor AHU-30739.40.22.2014 tanggal 18 September 2014. Susunan Komposisi Pemegang Saham terakhir termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Desember 2014 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dalam Surat Nomor AHU-45327.40.22.2014, tanggal 5 Desember 2014, dan telah dilakukan Peningkatan Modal Dasar, Disetor dan Ditempatkan BTPN Syariah yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham RI, sebagaimana termuat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor AHUAH.01.03-0945709, tanggal 25 Juni 2015 serta memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dari Menkumham RI dengan Nomor AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan kegiatan BTPN Syariah adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, dan BTPN Syariah telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan Nomor Kep-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014. Selanjutnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN), telah mendapatkan izin untuk melakukan pemisahan (Spin Off) UUS BTPN ke BTPN Syariah, berdasarkan Surat dari OJK Nomor S-17/PB.1/2014 tanggal 23 Juni 2014. Pemisahan (spin off) UUS BTPN dilakukan dengan cara peralihan hak dan kewajiban kepada BTPN Syariah berdasarkan Akta Pemisahan Nomor 08 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H. Pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS BTPN, kepada karyawan, nasabah dan pihak ketiga telah diumumkan di surat kabar nasional pada tanggal 3 Juli 2014. Bank menetapkan tanggal 14 Juli 2014 sebagai tanggal cut off untuk laporan posisi keuangan (neraca) dan telah mulai beroperasi sejak tanggal tersebut. BTPN Syariah telah melaporkan tanggal efektif pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK melalui surat Nomor S.031/DIR/LG/ VII/2014 tanggal 17 Juli 2014. Kantor Pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34 Jl.HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta.


profil perusahaan | informasi bagi pemegang saham

Susunan Kepemilikan Jumlah Nominal Saham Disetor

Jumlah Saham

Dokumen Pendukung

Nama

Kepemilikan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

70,00%

485.333 lembar saham

Rp485.333.000.000 (Empat ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015


30,00%

208.000 lembar saham

Rp208.000.000.000 (Dua ratus delapan miliar Rupiah)

Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (tentang perubahan Modal) Nomor 98 tanggal 23 Juni 2015

Total

100%

693.333 Lembar Saham

Rp693.333.000.000,(Enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah)

Modal disetor dan ditempatkan Modal Dasar

Rp1.500.000.000.000,(Satu triliun lima ratus juta Rupiah saja)

Modal Disetor dan Ditempatkan

Rp693.333.000.000,(Enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah saja)

Jumlah Total Lembar Saham

693.333 Lembar Saham

Nilai Nominal Saham

Rp1.000.000 per lembar saham

Pemegang Saham Pengendali Nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Triputra Persada Rahmat

Pemegang Saham Pengendali Terakhir Perusahaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation) dan David Bonderman (melalui TPG Nusantara S.a.r.l)


Arif Rachmat (melalui PT Triputra Persada Rahmat)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.551.806.1-511-000

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 09.03.1.64.92406 tanggal 15 Juli 2014


53

analisa dan pembahasan manajemen

54

Isi dalam bab ini

hal.

Tinjauan Perekonomian

57

Tinjauan Industri Perbankan Syariah

58

Kinerja Keuangan

59

Dampak Keuangan

61

Prospek Bisnis 2016

62

Testimonial

64




55

Ibu Rita, Nasabah Pembiayaan bersama Pembina Sentra, MMS Plumbon Cirebon

Senantiasa bersikap jujur, sopan, dan disiplin, adalah modal utama para Pembina Sentra kami dalam membina dan memberdayakan Nasabah Pra-Sejahtera.

56


analisa dan pembahasan manajemen | tinjauan perekonomian

tinjauan perekonomian

Lemahnya ekonomi dunia menurunkan ekspor Indonesia, yang menjadi salah satu sebab ekonomi kita di 2015 hanya tumbuh 4,8%. Sepanjang tahun Rupiah juga melemah sehingga pemerintah sulit untuk menurunkan suku bunga.

D

i tahun 2015, kondisi perekonomian Indonesia yang lemah, ternyata masih terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi, yang di 2014 mencapai 5,0%, tahun ini melemah ketingkat 4,8%. Perekonomian global yang terus lesu menyebabkan ekspor Indonesia menurun. Pasar utama komoditas ekspor Indonesia, seperti Tiongkok, Jepang dan Eropa masih belum pulih pertumbuhan ekonominya. Diantara negara maju, hanya perekonomian Amerika Serikat (AS) yang terlihat ada pemulihan yang berarti. Hanya ini tidak banyak berdampak pada ekspor kita. Neraca perdagangan berjalan tetap defisit di tingkat 2% dari PDB, walau lebih baik dari tingkat defisit 4% dari GDP sebelumnya. Sebaliknya, usaha bank sentral AS atau the Federal Reserve (the Fed), untuk mulai meninggalkan kebijakan pelonggaran moneternya dengan secara bertahap meningkatkan tingkat bunga US dollar, mengakibatkan aliran dana yang cukup besar keluar dari pasar uang dunia berkembang, termasuk Indonesia, ke pasar modal negara maju. Ini menjadi salah satu pendorong melemahnya Rupiah.

Nilai Rupiah, yang mengawali tahun 2015 di tingkat Rp12.409, akhirnya menutup tahun di tingkat Rp13.830. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM meningkatkan inflasi awal tahun. Ini ditambah tekanan terhadap Rupiah memaksa Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan bunga acuan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di tingkat 7,5% sepanjang tahun. Tetapi pengurangan subsidi ternyata memberi tambahan dana buat dialokasikan kepada pembelanjaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Pembelanjaan negara ini, yang baru dirasakan menjelang semester kedua 2015, mulai membantu pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun.


57

tinjauan industri perbankan syariah

Industri perbankan syariah turut melamban. Pertumbuhan pembiayaan turun ke tingkat 6,9% per September 2015 sedangkan pertumbuhan dana pihak ketiga turun ke tingkat 6,1%. Kondisi ini mengakibatkan rasio keuntungan RoA perbankan syariah menurun ke 0,4%

I

ndustri perbankan konvensional, yang menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat, juga terpengaruh dan mengikuti tren penurunan serupa. Pinjaman yang diberikan sepanjang 2015 sampai dengan kuartal ketiga hanya tumbuh 10%, dibawah 12% pada tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga juga tumbuh lebih lamban, sehingga rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga mencapai 89,7%. Dengan lesunya pertumbuhan ekonomi, tingkat pinjaman bermasalah meningkat dari 2,3% di tahun sebelumnya menjadi 2,7% di 2015. Profitabilitas sektor perbankan juga menurun, akan tetapi tingkat kecukupan modal di tingkat 21,0% masih cukup untuk mengatasi peningkatan ini. Dampak perlambatan ekonomi juga turut dirasakan oleh industri perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan tahunan sampai dengan September 2015, melamban ke tingkat 6,9% dari 8,3% di tahun sebelumnya. Dana pihak ketiga juga hanya tumbuh 6,1% dari 8,7% di tahun sebelumnya sehingga rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mencapai 97,01%. Tingkat kualitas pembiayaan juga tidak luput dari pengaruh kelesuan ekonomi. Sama halnya dengan sektor perbankan konvensional, tingkat pembiayaan bermasalah di industri perbankan syariah tetap tinggi

58

di tingkat 4,3% di 2015, seperti tahun sebelumnya. Tapi memang tingkat kecukupan modal industri perbankan syariah masih cukup ditingkat 15,7%. Per Desember 2015, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 161 bank. Dari total 12 Bank Umum Syariah, dua Bank, yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank Muamalat, mendominasi sektor perbankan syariah dengan menguasai bersama 60% dari total aset industri perbankan syariah. Namun jumlah nasabah bank syariah yang tercatat di seluruh Indonesia masih di bawah 10 juta orang. Sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah dari total aset perbankan masih di angka 4,6% pada Juni 2015. Selaku regulator, OJK mendorong komitmen industri perbankan syariah Indonesia agar dapat menembus 5,0% dari total aset perbankan konvensional.


analisa dan pembahasan manajemen | tinjauan industri perbankan syariah, kinerja keuangan

kinerja keuangan

Untuk 2015, BTPN Syariah berhasil menumbuhkan pembiayaan sampai Rp3,7 triliun, sedangkan Pembiayaan Bermasalah (NPF) terjaga di tingkat 1,25%, sehingga Laba Bersih Setelah Pajak dapat tumbuh 71% mencapai Rp169 miliar.

B

TPN Syariah merupakan bank umum syariah urutan ke-9 berdasarkan total aset meskipun dilahirkan sebagai bank syariah ke-12. Pertumbuhan asetnya di tahun 2015 yang mencapai 40%, tergolong tinggi. Memang dari awal, pusat perhatian segmen pasar BTPN Syariah berbeda dengan bank syariah lainnya, yang cenderung bergerak di segmen pasar yang serupa dengan industri perbankan konvensional. Sebaliknya, BTPN Syariah memilih

segmen pasar yang justru belum disentuh oleh perbankan konvensional maupun syariah lainnya, yaitu segmen komunitas pedesaan yang berpenghasilan rendah atau segmen pra-sejahtera. Di segmen ini, BTPN Syariah meluncurkan program Tunas Usaha Rakyat, yang menerapkan prinsip Keuangan Inklusif.

Kerja Keras merupakan salah satu perilaku yang kita tanamkan di setiap karakter nasabah pembiayaan agar mereka terus bersemangat dalam menggapai mimpinya untuk hidup yang lebih baik.

Ibu Rahel, Nasabah Pembiayaan Petani Rumput Laut Sentra Mutiara Cibi-cibi, Kupang


59

Pertemuan Rutin Sentra Si Untung Jaya, Cirebon

Ragam pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah Pra-Sejahtera.

aset dan liaBilitas Untuk 2015, BTPN Syariah berhasil membukukan total aset sebesar Rp5,2 triliun, dimana porsi pembiayaan mencapai Rp3,7 triliun, seluruhnya disalurkan ke nasabah segmen Tunas Usaha Rakyat dengan akad Murabahah. Sebagai perbandingan, total aset di 2014, masih sebesar Rp3,7 triliun dan porsi pembiayaan berada di tingkat Rp2,5 triliun. Ini mencerminkan tingkat pertumbuhan pembiayaan tahunan sebesar 47%. Mengikuti tren pertumbuhan pembiayaan yang pesat, BTPN Syariah juga membukukan peningkatan Dana Pihak Ketiga yang mencapai Rp3,8 triliun, dengan struktur pendanaan yang terdiri dari: Deposito sebesar 79%; serta Giro dan Tabungan (CASA) sebesar 21%. Hasil ini menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 41% untuk total Dana Pihak Ketiga. ProFitaBilitas Di tahun 2015, BTPN Syariah berhasil membukukan Laba Bersih Setelah Pajak (NPAT) sebesar Rp169 miliar, atau tumbuh 70,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, Tingkat Pengembalian Aset (RoA) mencapai 5,2% dibanding 4,2% di tahun lalu, dan Tingkat Pengembalian Ekuitas (RoE) mencapai 17,9% dari 13,8% di 2014.

60

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (BOPO) di tahun 2015 dapat ditekan lebih baik di tingkat 85,8% dibandingkan tahun lalu sebesar 87,8%. Biaya operasional didominasi oleh biaya tenaga kerja sebagai dampak dari pelayanan nasabah di segmen Tunas Usaha Rakyat yang membutuhkan jumlah karyawan yang cukup besar. liKuiditas Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga terus dijaga di tingkat 95,8%, hampir serupa dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan dana pihak ketiga BTPN Syariah juga didukung dengan bantuan BTPN melalui Layanan Syariah Bank (LSB) di 44 cabang BTPN Sinaya. Bank juga terus menjaga rasio Aset yang Liquid (Quick Ratio) di tingkat 31% untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam menghadapi potensi terjadinya likuiditas yang ketat di pasar domestik. Kualitas PemBiayaan Sepanjang 2015, Bank masih dapat menahan rasio pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) di tingkat 1,25% serupa dengan tahun sebelumnya dan jauh dibawah NPF industri perbankan syariah.


analisa dan pembahasan manajemen | dampak keuangan

dampak keuangan Penambahan setoran modal dari pemegang saham serta kenaikan laba meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sampai 20%, sehingga BTPN Syariah menjadi Bank kategori BUKU 2. Tambahan modal ini membantu Bank untuk membangun infrastruktur, baik Kantor Fungsional Operasional (KFO) maupun tim Mobile Marketing Sharia (MMS), untuk menjangkau nasabah di tempat terpencil sekalipun.

S

truktur dan Strategi Permodalan

Pada kuartal pertama di tahun 2015, pemegang saham telah menambahkan modal sehingga BTPN Syariah menjadi Bank kategori BUKU 2, yaitu Bank dengan modal diatas Rp1 triliun. Penguatan modal ini membantu Bank meningkatkan produk dan layanan yang lebih beragam serta menguatkan infrastruktur penunjang, baik dalam hal teknologi informasi maupun operasional. Total ekuitas di akhir tahun 2015 mencapai Rp1,16 triliun, dimana rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 20,0%, jauh diatas ketentuan modal minimum yaitu sebesar 8%. Komposisi Pemegang Saham BTPN Syariah saat ini adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dengan kepemilikan sebesar 70% dan PT Triputra Persada Rahmat (Triputra) sebesar 30%.

Infrastruktur Pada tahun 2015, BTPN Syariah berhasil membangun infrastruktur jaringan meliputi 100 KFO, dimana 82 KFO telah beroperasi. Bank juga menata ulang jaringan kantor cabangnya dan telah melakukan beberapa relokasi cabang dalam upaya meningkatkan efisiensi maupun produktivitas. Di samping menunjang jaringan cabang, Bank juga menyebarkan tim MMS baru untuk menjangkau calon nasabah di tempat terpencil sekalipun. Sebanyak 1.850 MMS sudah beroperasi di akhir 2015. Perubahan penting atas peraturan dan kebijakan akuntansi Sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. PSAK 24 ini menyebabkan Bank mengubah kebijakan akuntasi terkait pengakuan imbalan kerja.

SUBSEQUENT EVENTS Tidak ada kegiatan material yang mempengaruhi laporan keuangan Bank setelah tutup buku pada akhir tahun 2015.


61

prospek bisnis 2016

Awal tahun 2016, BI menurunkan bunga SBI sebesar 25 basis point dari 7,5% menjadi 7,25%. Ini diperkirakan akan memperbaiki prospek pertumbuhan. Untuk itu, Bank akan melakukan transformasi melalui efi siensi jaringan cabang, meluncurkan BTPN Wow! iB, untuk memudahkan nasabah bertransaksi, mengembangkan produk pembiayaan tambahan serta menambah dan memperbaiki kapasitas dan ketangguhan infrastruktur sistem teknologi informasi (TI) dan Sumber Daya Manusia atau Human Capital.

BTPN Wow! iB adalah salah satu inovasi untuk memberikan kemudahan transaksi keuangan dan akses perbankan bagi para keuangan inklusif.

Pembina MMS bersama Nasabah Pembiayaan Sentra Ujung Genteng 1, Sukabumi

62


analisa dan pembahasan manajemen | prospek bisnis 2016

P

rospek Ekonomi Dan Bisnis 2016

Di bulan Januari 2016, sebulan, setelah Federal Reserve AS menaikkan bunga USD sebesar 25 basis point, BI menurunkan bunga SBI sebesar 25 basis point dari 7,5% menjadi 7,25%. Dan, ternyata nilai Rupiah setelah penurunan bunga SBI cukup stabil berkisar di tingkat Rp13,700 per USD. Walau pertumbuhan ekonomi di semester pertama 2016 diperkirakan masih lesu, dampak penurunan bunga SBI dan pembelanjaan pemerintah diproyeksikan akan memulihkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Dengan demikian, perkiraan pertumbuhan untuk 2016 akan lebih baik dibanding tahun 2015. Prioritas BTPN Syariah Tahun 2016 BTPN Syariah di tahun 2016 akan melakukan beberapa langkah strategis (Key Strategic Initiatives) sejalan dengan visi dan misinya untuk menjadi Bank Syariah terbaik untuk Keuangan Inklusif. Pertama, adalah melakukan transformasi terhadap proses program Paket Masa Depan. Inisiatif ini mencakup pengembangan jaringan Kantor Fungsional Operasional (KFO), mengembangkan serta menata ulang jaringan sentra, mengembangkan mobile dan online banking dan terus melakukan efisiensi dan efektifitas jaringan cabang. Kedua, meluncurkan BTPN Wow! iB, yang merupakan layanan perbankan bagi mass market dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam dan akan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan BTPN Syariah untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada

nasabah di seluruh pelosok Indonesia. Layanan BTPN Wow! iB ini masih terus disosialisasikan oleh BTPN Syariah agar masyarakat semakin familiar dengan produk branchless banking. Ketiga, mengembangkan produk pembiayaan tambahan, buat segmen pasar yang baru. Setelah rampungnya beberapa proyek percobaan atau pilot project, produk baru ini akan mulai diluncurkan secara bertahap di tahun 2016. Untuk menunjang sektor pendanaan bank, maka beberapa produk tabungan akan dikembangkan agar komposisi dana pihak ketiga menjadi lebih berimbang. Keempat, menambah dan memperbaiki kapasitas dan ketangguhan infrastruktur sistem Teknologi Informasi (TI), Sumber Daya Manusia atau Human Capital, serta sistem manajemen beserta fungsi Quality Assurance (QA) dan control. BTPN Syariah akan terus memberikan kesempatan kerja kepada para lulusan SMA, D1 dan D3. Pengembangan karir dan pengelolaan talenta karyawan merupakan bagian dari komitmen Bank dalam mengembangkan karyawannya. Selain memperkuat infrastruktur penunjang, BTPN Syariah juga akan terus mengembangkan Program Daya sebagai pemberdayaan nasabah. Program Daya akan terus ditingkatkan melalui Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas dengan bekerjasama dengan BTPN. Pengembangan produk, layanan maupun infrastruktur pendukung akan dikembangkan oleh BTPN Syariah secara mandiri ataupun bekerjasama dengan BTPN.


63

testimonial nasabah pendanaan

Ibu Kho Sioe Hong nasabah Pendanaan cabang Menara Kadin, Jakarta

“Di sini saya bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, karena dana simpanan saya disalurkan untuk kegiatan usaha nasabah pra-sejahtera. Layanan prima dan imbal hasil optimal adalah nilai yang saya hargai, namun kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang berimbas positif ke orang lain adalah hal tak ternilai yang saya syukuri.”

“Seringkali saya merasa bekerja sebagai Personal Banker bukan untuk keuntungan perusahaan semata, tapi karena keinginan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Menawarkan produk pendanaan adalah bagian dari kegiatan mulia untuk kelancaran pemberdayaan masyarakat.”

Belinda Selviana Dewi Personal Banker KC Menara Kadin

64


analisa dan pembahasan manajemen | testimonial

nasabah pembiayaan “Usaha lilin ini saya bangun bersama almarhum suami saya, nama anak-anak pun kami gunakan sebagai nama usaha lilin kami: Cahaya dan Surya. Doa kami, mereka bisa jadi cahaya dan surya bagi keluarga. Saya bertekad untuk bisa menyekolahkan mereka setinggi-tingginya. Insya Allah cita-cita tersebut bisa terwujud dengan kerja keras dan modal usaha yang saya punya. Alhamdullilah, sekarang pesanan lilin sudah tidak terbatas di Tangerang tapi juga Jakarta, Bogor dan Bekasi.”

Ibu Esih

Pembuat Lilin nasabah Pembiayaan Sentra Pondok Kelor 10, Sepatan Timur, Tangerang

“Saya banyak belajar dari para nasabah. Untuk selalu bersyukur, untuk bertekad bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kerja keras dan semangat tinggi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik mendorong saya untuk giat bekerja dalam pembinaan nasabah. Menyaksikan mereka berhasil adalah hal terindah yang saya rasakan. Alhamdullilah, saya merasa menjadi manusia yang bermanfaat”

Lis Azizah Pembina MMS – Tangerang 1


65

tinjauan usaha Isi dalam bab ini

hal.

Kegiatan Tahun 2015

71

Skema Paket Masa Depan Pendekatan Segmen Tunas Usaha Rakyat

Tantangan Pengembangan Segmen Tunas Usaha Rakyat Rencana Jangka Panjang

66

69 76 78 80


Nasabah Pembiayaan Pengrajin Rotan, Sentra Bode Sari Plumbon, Cirebon


67

Nasabah Pembiayaan Pengrajin Tikar Sentra Rawa 3, Pidie, Banda Aceh

Prioritas pada pemberdayaan perempuan ditujukan untuk menghasilkan perempuan cerdas yang mampu mengelola keuangan rumah tangga dan melahirkan generasi berkualitas, serta keluarga yang lebih sejahtera.

68


tinjauan usaha | skema paket masa depan

skema paket masa depan

Program Paket Masa Depan berupa pembiayaan usaha bagi komunitas desa. Paket ini disertai program binaan (Daya) untuk meningkatkan kemampuan usaha serta empat karakter kunci, yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS).

K

okohnya fondasi Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah didasari oleh empat pilar utama untuk membangun empat karakter kunci dalam pemberdayaan, yaitu: Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Dengan empat karakter ini BTPN Syariah memantapkan posisinya di industri perbankan syariah nasional sebagai integrator ekonomi, dengan menyediakan layanan perbankan kepada para nasabah, termasuk yang sebelumnya tidak pernah memiliki akses ke layanan perbankan.

Empat Pilar Utama Paket Masa Depan (PMD) 1. Paket Keuangan 5 (lima) Tahun Nasabah diberikan bantuan modal usaha untuk kebutuhan membangun ataupun mengembangkan usaha produktif yang dikembalikan dalam bentuk angsuran dua mingguan. Nasabah juga memperoleh manfaat tambahan, yaitu asuransi jiwa untuk nasabah dan suami, tabungan, pembebasan angsuran pada setiap Hari Raya Idul Fitri. Setelah 3 siklus, nasabah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan perbaikan rumah dan pendidikan anak. 2. Program Daya Program berkelanjutan yang terukur dengan mengintegrasikan misi bisnis

dan misi sosial dalam tiga pilar utama pelatihan, yaitu Daya Tumbuh Usaha, Daya Sehat Sejahtera, dan Daya Tumbuh Komunitas, sehingga membuat nasabah dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuannya. 3. Sistem Keanggotaan “Sentra” Sentra merupakan komunitas nasabah yang terdiri dari minimal 1 (satu) grup dan maksimal 5 (lima) grup, di mana setiap grup terdiri dari rata-rata 5 (lima) orang yang anggotanya dipilih sendiri oleh nasabah. Sistem keanggotaan ini sangat penting dilakukan sehingga dapat mendukung perilaku unggul untuk saling membantu. 4. Pembina Sentra Ujung tombak untuk melakukan pembinaan kepada keluarga pra-/cukup sejahtera produktif adalah para Pembina Sentra. Tidak hanya modal usaha, pembinaan juga diperlukan untuk menggali serta mewujudkan mimpi nasabah serta membangun karakter berani berusaha, disiplin, kerja keras, serta saling bantu. Mayoritas Pembina Sentra BTPN Syariah adalah wanita yang terlatih dengan mengedepankan perilaku jujur, sopan, dan disiplin. Mereka tidak hanya lulusan S1, tetapi juga lulusan SMA, D1, dan D3.


69

MODEL BISNIS PEMBIAYAAN: Paket Keuangan Untuk Usaha Solusi Keuangan dalam satu paket :

Program Berkelanjutan Daya • Daya Sehat Sejahtera • Daya Tumbuh Usaha • Daya Tumbuh Komunitas

• Modal Usaha: 25 kali angsuran, 2 mingguan • Gratis Asuransi Jiwa • Tabungan Manfaat Masa Depan • Modal usaha naik maksimal 100% setiap naik siklus • Setelah tahun ke 3: Pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan

Paket Keuangan 5 Tahun 4 Perilaku Unggul: Berani Berusaha Disiplin Kerja Keras Saling Bantu

Sistem Keanggotaan

Pembina

Sistem Keanggotaan

• 5 Nasabah per Grup, diseleksi oleh nasabah • Organisasi formal, pertemuan 2 minggu sekali • Tabungan Wajib • Tanggung Renteng

70


Pembina

• Pembina Bank terlatih, menjadi teladan perilaku -- Jujur -- Sopan -- Disiplin • Menjadi fasilitator untuk program Daya

tinjauan usaha | kegiatan tahun 2015

kegiatan tahun 2015 Di 2015, BTPN Syariah telah masuk dalam kategori Buku 2. Di tahun yang sama juga menambah 2 (dua) jaringan Kantor Cabang (KC) di 2 (dua) kota. Sampai saat ini jaringan BTPN Syariah telah tersebar di 21 provinsi. Seperti diketahui, terdapat 10 provinsi dengan populasi masyarakat pra-sejahtera terbanyak di Indonesia. BTPN Syariah telah melayani dan memberdayakan 9 (sembilan) provinsi diantaranya.

S

ebagai bank yang masih tergolong baru berkecimpung di industri perbankan syariah, BTPN Syariah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan bisnis Bank sebagai bentuk komitmen Bank dalam mensejahterakan keluarga pra-/cukup sejahtera produktif di seluruh Nusantara.

Sampai saat ini jaringan BTPN Syariah telah tersebar di 21 provinsi. Seperti diketahui, terdapat 10 provinsi dengan populasi masyarakat pra sejahtera terbanyak di Indonesia. BTPN Syariah telah melayani dan memberdayakan 9 (sembilan) provinsi diantaranya.

Satu tahun menjadi Bank Umum Syariah sejak proses spin off dan konversi di 2014, penguatan pada lini bisnis, infrastruktur dan sumber daya manusia terus-menerus dilakukan. Dukungan pemegang saham dalam pemberian tambahan modal agar BTPN Syariah menjadi bank di kategori BUKU 2 membuka peluang BTPN Syariah menciptakan produk dan layanan yang semakin beragam. Dan untuk meningkatkan pelayanannya, di tahun 2015 BTPN Syariah menambah 2 (dua) KC di 2 (dua) Kota.

ProduK dan layanan BTPN Syariah senantiasa meningkatkan layanan perbankan melalui dua produk utama yang ditawarkan, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menyimpan uangnya melalui KC BTPN Syariah ataupun KC BTPN Sinaya melalui kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB).

MMS Kuta Baro, Banda Aceh

Senantiasa melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada akhir hari adalah salah satu upaya untuk memastikan setiap tim telah memberikan layanan prima bagi para Nasabah pembiayaan.


71

Nasabah diberikan ragam pilihan produk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Nasabah, yang meliputi: Tabungan Citra iB, Taseto Premium iB, Deposito Berjangka iB, Taseto Mapan iB dan Giro iB, dan sepenuhnya akan disalurkan kepada keluarga pra-/cukup sejahtera produktif melalui produk pembiayaan Paket Masa Depan iB. PENDANAAN • Tabungan Citra iB Dapat dibuka dengan setoran minimal, melalui perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah), Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah, bebas biaya administrasi bulanan. •

Taseto Premium iB Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan(*).

•

Deposito Berjangka iB Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) antara Bank (mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, dan 24 bulan.

•

72

Taseto Mapan iB Sarana menabung untuk mewujudkan rencana, yang memberikan imbal hasil kompetitif dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu, berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah).

•

Giro iB Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.

PEMBIAYAAN • Paket Masa Depan (PMD) iB Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu.

PROGRESS OUT OF POVERTY INDEX® (PPI®) BTPN Syariah 2015 Sesuai dengan visi bank BTPN Syariah, “menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia”, maka manajemen memutuskan untuk menggunakan alat ukur yang telah diakui secara internasional, yaitu Progress out of Poverty Index® (PPI®), sebagai salah satu upaya pengukuran terjadinya perubahan kesejahteraan Nasabah. •

Sekilas tentang PPI PPI merupakan perangkat pengukuran tingkat kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Grameen Foundation, untuk digunakan oleh organisasi dan entitas bisnis yang memiliki misi untuk melayani masyarakat pra-sejahtera. Pengukuran dengan standar PPI dilakukan secara statistik dan mudah untuk digunakan. Dengan perangkat ini, suatu organisasi dapat dengan mudah mengidentifikasi Nasabah yang kemungkinan besar tergolong

*) Syarat dan Ketentuan berlaku



sebagai masyarakat pra-sejahtera. Data tingkat kesejahteraan Nasabah tersebut dapat digunakan dalam penilaian dan pembuatan keputusan strategis, di antaranya untuk menilai peningkatan kesejahteraan Nasabah, maupun untuk pengembangan produk dan layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasabah.

Syariah telah memiliki proses koleksi data PPI yang sangat baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Grameen Foundation. Sebagai kelanjutan atas sertifikasi yang dimiliki, pada bulan Februari 2015 BTPN Syariah kembali mengundang tim dari Grameen Foundation untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi terhadap karyawan dalam hal pengolahan data dan pembuatan laporan PPI. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, maka BTPN Syariah telah memiliki kompetensi yang cukup dalam proses koleksi dan analisa data PPI.

PPI terdiri atas rangkaian 10 pertanyaan sederhana yang mudah dijawab dan dapat diselesaikan dalam waktu 5 sampai 10 menit. Contoh pertanyaan sederhana tersebut antara lain; “Apa material lantai yang digunakan di rumah?” dan “Berapa jumlah anak yang bersekolah?” PPI bersifat spesifik terhadap negara penggunanya. Untuk saat ini, Indonesia menggunakan versi PPI yang mengacu kepada Survey SosioEkonomi Nasional (SUSENAS) 2010, yang diperbaharui oleh Mark Schreiner seorang pengembang standar PPI dari Microfinance Risk Management L.L.C.. (sumber: www.progressoutofpoverty. org/country/indonesia). •

PPI di BTPN Syariah Manajemen BTPN Syariah telah menyadari pentingnya kebutuhan akan perangkat ukur dalam menilai kesejahteraan Nasabah sejak masih berupa Unit Usaha Syariah (UUS) di BTPN. Oleh karena pada tahun 2011 UUS BTPN mengundang tim dari Grameen Foundation untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan PPI bagi karyawan dan manajemen. Pada tahun 2013, BTPN Syariah berhasil mendapatkan sertifikasi dari Grameen Foundation untuk proses koleksi data PPI untuk tingkat Advanced, yang menunjukkan bahwa BTPN

Sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap penggunaan PPI, maka sejak akhir kuartal tiga (Q3) 2015, BTPN Syariah melalui salah satu lembaga sertifikasi internasional yang telah ditunjuk oleh Grameen Foundation melakukan proses renewal atas sertifikasi yang telah dimiliki. •

Laporan PPI BTPN Syariah 2015 Analisa data PPI dituangkan dalam 2 jenis laporan, yaitu Poverty Outreach Report (POR) dan Poverty Movement Report (PMR). Pendekatan yang digunakan dalam analisa data bersifat normal dan universal yaitu: • Persentase nasabah prasejahtera diasumsikan tersebar merata di seluruh portfolio nasabah BTPN Syariah. • Jumlah nasional masyarakat pra-sejahtera didapat dari hasil perkalian jumlah rumah tangga dalam 1 provinsi dengan angka tingkat kemiskinan (poverty rate) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) melalui SUSENAS 2010.


73

Poverty Outreach Report (POR) 2015 POR merupakan salah satu bentuk laporan PPI yang bertujuan untuk menganalisa jangkauan pelayanan terhadap masyarakat pra-sejahtera. Acuan pengelompokan masyarakat pra-sejahtera yang digunakan adalah: 1. National Poverty Line (NPL) yang merupakan standar kemiskinan nasional Indonesia, 2. Total expense below $1.25/day (total pengeluaran di bawah $1.25/hari) 3. Total expense below $2.5/day (total pengeluaran di bawah $2.50/hari) (Sumber: PPI scorecard & lookup table untuk Indonesia yang diambil dari www.progressoutofpoverty.org/country/indonesia). Terdapat 3 (tiga) aspek penting dalam analisa POR, yaitu: • Konsentrasi yang menunjukkan rasio nasabah pra-sejahtera yang dilayani terhadap seluruh nasabah yang terdapat pada portofolio pembiayaan BTPN Syariah. • Skala yang merupakan indikator sebaran pelayanan BTPN Syariah dalam suatu wilayah tertentu. • Penetrasi yang mengindikasikan tingkat jangkauan BTPN Syariah dalam melayani masyarakat pra-sejahtera dalam suatu wilayah tertentu. Berikut adalah gambaran Poverty Outreach Report 2015*): 67,1%

% Living Below Poverty Line

61,5%

14,1% 5,5%

10,1%

Below NPL BTPNS Client Poverty Rates

8,3%

Below $1.25/day

Below $2.50/day

Indonesia Poverty Rates

Data dari 480.289 Nasabah

*)

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa: • BTPN Syariah telah melayani nasabah pra-/cukup sejahtera, dimana 61,5% Nasabah dari seluruh portofolio pembiayaan berada pada acuan dengan total pengeluaran di bawah $2.50/hari. Hal ini mendekati cerminan kondisi nasional Indonesia sebesar 67,1%. Artinya, betul bahwa BTPN Syariah telah menyasar Nasabah pra-sejahtera.

74



• BTPN Syariah telah hadir di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah masyarakat prasejahtera yang tinggi. Hal ini dibuktikan, bahwa dari 10 provinsi dengan jumlah masyarakat pra-sejahtera tertinggi (masyarakat pra-sejahtera di 10 provinsi ini sebesar 50,6% dari total masyarakat pra-sejahtera di Indonesia), BTPN Syariah telah hadir pada 9 (sembilan) di antaranya, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Secara keseluruhan BTPN Syariah telah hadir dan melayani Nasabah di 21 provinsi di Indonesia.

Poverty Movement Report (PMR) 2015 Produk pembiayaan Paket Masa Depan diberikan secara berkelanjutan, di mana Nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan pada siklus pertama dapat melanjutkan pembiayaan ke siklus-siklus berikutnya. Penilaian perubahan tingkat kesejahteraan Nasabah dari siklus 1 ke siklus-siklus berikutnya dilakukan dalam analisa Poverty Movement Report (PMR), di mana pergerakan kesejahteraan Nasabah dapat diamati dari perubahan tingkat konsentrasi masyarakat pra-sejahtera dari siklus ke siklus. Berikut adalah gambaran Poverty Movement Report 2015*). Nasional Siklus 1,2 dan 3

66.0%

7.0%

6.1%

10.3% 5.5%

Below NPL Siklus 1

Siklus 2

9.2%

64.3% 62.7%

8.4%

Below $1.25/day

Below $2.50/day

Siklus 3

Data dari 58.727 Nasabah

*)

Dari grafik di atas dapat diamati adanya penurunan tingkat konsentrasi Nasabah prasejahtera dengan pengeluaran di bawah $2.50/hari, dari semula 66,0% pada siklus 1 menjadi 62,7% pada siklus ke-3. Hal ini merupakan indikator yang sangat baik karena mengindikasikan terjadinya peningkatan kesejahteraan Nasabah secara berkelanjutan pada setiap siklus pembiayaan. Peningkatan kesejahteraan ini didukung oleh berbagai faktor, dan pembiayaan dari BTPN Syariah merupakan salah satunya.


75

pendekatan segmen Tunas Usaha Rakyat

Dalam penerapan nilai-nilai BDKS diharapkan nasabah mampu mewujudkan mimpi nasabah. Berani Berusaha tercermin dalam adanya usaha yang yang dibangun nasabah.

S

ampai akhir tahun 2015, BTPN Syariah tetap fokus pada pengembangan bisnis di segmen mass market, khususnya keluarga pra-/ cukup sejahtera, atau yang disebut juga segmen Tunas Usaha Rakyat. Fokus ini diwujudkan melalui produk Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang telah melayani lebih dari 2 juta nasabah dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp3,7 triliun. PMD merupakan produk syariah dengan akad wakalah wal murabahah. Pembiayaan murabahah meliputi pembiayaan untuk pembelian barang modal usaha baru bagi nasabah yang sama sekali belum memiliki usaha, atau barang pendukung usaha bagi nasabah yang baru membangun usaha. Pembelian barang diwakilkan kepada nasabah dengan perjanjian wakalah, yang menjelaskan rincian barang yang akan dibeli berikut harganya. Selanjutnya, nasabah wajib membayar pembiayaan pembelian barang berikut margin yang ditetapkan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Nasabah yang memperoleh pembiayaan PMD, secara otomatis memperoleh asuransi jiwa dan santunan sebesar Rp500.000 apabila suami meninggal, dibukakan rekening tabungan untuk memacu disiplin nasabah agar menabung

76

secara rutin, dan program pelatihan perihal pengelolaan keuangan praktis, kewirausahaan, dan kesehatan. Program pelatihan ini disebut Pelatihan Daya. Seiring dengan perkembangan usaha nasabah, besarnya pembiayaan dapat terus ditingkatkan melalui siklus lanjutan d imana dalam tahap ini empat karakter utama yang dibangun, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, Saling Bantu (BDKS) sangat menentukan. Nasabah yang disiplin hadir dan rutin mengangsur pembiayaan diberikan kesempatan memperoleh pembiayaan maksimum dua kali lipat dari siklus sebelumnya. Lebih dari itu, setelah siklus ketiga, nasabah dapat menerima pembiayaan untuk renovasi rumah dan dana pendidikan. Dalam penerapan nilai-nilai BDKS diharapkan nasabah mampu mewujudkan mimpi mereka. Berani Berusaha tercermin dalam adanya usaha yang yang dibangun nasabah. Disiplin ditunjukkan dengan datang rutin ke Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan membayar angsuran tepat waktu. Kerja Keras dapat terlihat peningkatan tabungan, pemasukan usaha dan pagu (plafond) pembiayaan. Sedangkan penerapan nilai Saling Bantu tampak dari adanya dana/penggunaan dana solidaritas.


tinjauan usaha | pendekatan segmen TUR Pembina MMS (kiri) dan Pembina Sentra (kanan) bersama Ibu Uun, Nasabah Pembiayaan di Sentra Ujung Genteng 2, Sukabumi

Untuk memperoleh pembiayaan, maka calon nasabah PMD akan melalui beberapa tahapan berikut: tahap 1: Pre marketing • Silaturahim dengan aparat (SDA). Tahapan perkenalan kepada tokohtokoh formal/informal untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta skema pembiayaan yang akan dilakukan kepada nasabah. • Mini Meeting. Pertemuan dengan nasabah untuk memperkenalkan diri dan produk, menggali potensi dan kebutuhan ibu-ibu calon nasabah dengan membangun suasana akrab untuk mencari sumber motivasi untuk mewujudkan mimpi. • Projection Meeting. Pertemuan formal dengan calon nasabah untuk menggali mimpi di rumah salah satu calon nasabah, dan menjelaskan secara lengkap tujuan serta aturan Paket Masa Depan.

tahap 2: Proses seleksi nasabah Dalam tahapan ini terdiri atas survei dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui karakter dan keinginan calon nasabah (wanita yang berusaha) dalam membangun atau meningkatkan usahanya. tahap 3: Pelatihan dasar Keanggotaan (PdK) Pelatihan Dasar Keangggotaan (PDK) ditujukan agar para wanita calon nasabah mengerti dan memahami apa dan bagaimana PMD, dan dengan sukarela mengikuti dan menerima peraturan sebagai bentuk kedisiplinan. PDK dilakukan selama lima hari berturut-turut. tahap 4: Pencairan Pembiayaan Pencairan pembiayaan besarnya sesuai dengan pengajuan kebutuhan modal usaha dan hasil evaluasi BTPN Syariah. tahap 5: Pengelolaan nasabah Tahap ini merupakan tahap pendampingan, meliputi: PRS, Monitoring Usaha, dan Surprise visit.


77

tantangan pengembangan segmen tunas usaha rakyat

Untuk mengatasi gangguan jaringan komunikasi antara daerah dan kantor pusat Bank membangun jaringan kantor berupa Kantor Fungsional Operasional (KFO) yang berlokasi di kabupaten yang menjaga kualitas pengiriman data secara online dan real time .

D

engan memperhatikan dinamika ekonomi dan pasar keuangan global 2015, tantangan infrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi tantangan terbesar bagi bisnis Bank. Melayani segmen keluarga pra-/cukup sejahtera produktif sangat berbeda dengan melayani segmen lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi juga unik.

jaringan komunikasi. Saat tim Mobile Marketing Sharia (MMS) melayani nasabah TUR di lapangan, data yang dikirimkan dari daerah ke kantor pusat kerapkali mengalami gangguan, sehingga pengembangan jaringan kantor berupa KFO yang berlokasi di kabupaten begitu penting demi integritas pengiriman data secara online dan

Untuk mewujudkan financial inclusiveness bagi masyarakat di daerahdaerah terpencil, saat ini tantangan terbesarnya adalah keterbatasan

Tak ada yang mustahil jika dilakukan dengan bersamasama. Dengan kebetulan tekad untuk wujudkan keuangan inklusif, maka visi Bank dapat tercapai.

Nasabah Pembiayaan Pengrajin Batik Sentra Si Untung, Tengah Tani, Cirebon

78


tinjauan usaha | tantangan pengembangan segmen tunas usaha rakyat

real time. Dengan demikian, kontrol, efisiensi, dan pelayanan Bank kepada nasabah dapat terus ditingkatkan. Pengembangan infrastruktur ini mensyaratkan nilai investasi yang cukup besar. Terlebih lagi BTPN Syariah melayani segmen mass market sehingga membutuhkan investasi TI yang substansial dan jaringan kantor yang banyak. Selain infrastruktur, sumber daya manusia menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang signifikan bagi Bank. Melayani lebih dari 2 juta nasabah mass market yang tersebar di seluruh Indonesia menuntut tenaga kerja yang tak hanya berjumlah banyak, tetapi juga terampil, berstamina baik, dan memiliki idealisme dalam memberdayakan keluarga pra-sejahtera. Akibatnya perputaran karyawan Bank yang melayani segmen ini relatif tinggi.

Mengatasi tantangan ini, BTPN Syariah secara terus-menerus melakukan rekrutmen, sehingga pemenuhan karyawan tetap terjaga. Dan untuk meningkatkan retensi BTPN Syariah mengembangkan sistem leveling/berjenjang (non grade) kepada karyawan, program kepemilikan kendaraan bermotor, program beasiswa sekolah S1, pelatihan berkelanjutan di tahun 2016, efisiensi proses operasional melalui penerapan branchless banking melalui BTPN Wow! iB dan mobile application akan dikembangkan. Penghimpunan dana berbasis syariah masih menjadi tantangan bagi pelaku perbankan syariah nasional. Selain karena tingkat kompetisi yang cukup tinggi, baik dengan bank konvensional maupun bank syariah lain, pengetahuan masyarakat mengenai perbankan syariah masih terbatas. Untuk itulah, BTPN Syariah bekerja sama dengan bank induk BTPN melalui kerjasama Layanan Syariah Bank (LSB), dalam menggalang penghimpunan dana pihak ketiga berbasis syariah melalui channel/outlet BTPN. Namun, dengan dukungan dan komitmen dari seluruh pihak melalui berbagai aturan dan kebijakan yang berlaku, Bank mampu menjawab setiap tantangan ini.


79

rencana jangka panjang

Ke depan BTPN Syariah berencana mengembangkan program layanan Laku Pandai dengan akses elektronik BTPN Wow! iB. Layanan ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan di manapun juga, serta membantu peluncuran produk dan layanan baru.

S

esuai dengan visi dan misinya, ke depan BTPN Syariah tetap akan fokus pada segmen mass market, yaitu segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan segmen usaha mikro dan kecil. Pilihan ini dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, potensi pasar yang sangat besar. Kedua, jumlah pemain skala kecil yang banyak dengan besaran pangsa pasar yang rendah. Ketiga, penetrasi pasar yang relatif rendah, sehingga ada banyak kebutuhan pembiayaan yang belum terlayani. Di samping itu, pertengahan tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan tambahan dalam rangka memperluas akses layanan Laku Pandai, yaitu nasabah boleh memiliki rekening Basic Saving Account (BSA), baik berbasis syariah maupun konvensional. Peraturan ini meningkatkan penetrasi bank-bank syariah, termasuk BTPN Syariah, dalam memperluas akses keuangan untuk segmen mass market.

80

Untuk itulah, di tahun 2016 BTPN Syariah berencana mengimplementasikan layanan Laku Pandai (BTPN Wow! iB) dengan menjadi bank penyelenggara Laku Pandai. BTPN Wow! iB diharapkan mampu mengakuisisi agen baik individual maupun non individual (badan hukum) serta pengembangan produk dan aktivitas baru terkait Laku Pandai. Pengembangan KFO masih menjadi rencana lanjutan yang telah dimulai tahun 2015. KFO diharapkan mampu melayani lebih banyak segmen mikro dan mass market. Relokasi dan penutupan jaringan kantor akan dilakukan sebagai penataan ulangan jaringan kantor untuk lebih meningkatkan efisiensi proses operasional Bank. Pengembangan bisnis, produk dan aktivitas baru akan terus berlangsung. Piloting bisnis mikro akan diujicobakan kepada nasabah di luar nasabah Tunas Usaha Rakyat. Selain itu akan dikembangkan produk pembiayaan untuk pendidikan nasabah TUR siklus


tinjauan usaha | rencana jangka panjang

Ibu Agustin, Nasabah Pembiayaan Pengrajin Batik Sentra Si Untung, Tengah Tani, Cirebon

Sebagai Nasabah pembiayaan, terus melakukan 4 (empat) perilaku utama adalah kunci sukses dalam membangun usahanya. Kesejahteraan kian tumbuh seiring dengan pertumbuhan usahanya.

lanjutan dengan kriteria tertentu. Bank juga akan menyediakan layanan ATM untuk memfasilitasi aktivitas perbankan nasabah. Penguatan sumber daya manusia lewat Management Development Program, Talent Management serta pengembangan kurikulum kepemimpinan, BTPN Syariah optimis mampu mengembangkan sumber daya manusianya.

Dalam perencanaan jangka panjang, BTPN Syariah meyakini bahwa setiap langkah strategis dan taktis yang akan diambil mampu mempercepat implementasi setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat menjadi bank syariah terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera di Indonesia.


81

tinjauan operasional Isi dalam bab ini

hal.

Manajemen Risiko

89

Sumber Daya Manusia Operasional

Teknologi Informasi

82


85 96 98



83

Karyawan KFO Cimone, Tangerang

Selain memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seorang Pembina Sentra harus memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam melayani nasabah pra-sejahtera produktif untuk mewujudkan misi keuangan inklusif.

84


tinjauan operasional | sumber daya manusia

sumber daya manusia

Sepanjang tahun 2015 BTPN Syariah merekrut sekitar 7.500 karyawan. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkarakter, berkompetensi dan berkeahlian selaras dengan misi, visi serta core values BTPN Syariah.

U

ntuk menunjang pertumbuhan bisnis Bank yang memiliki fokus pada nasabah mikro dan prasejahtera produktif, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan investasi Bank yang penting dan terbesar, serta yang perkembangannya senantiasa terkait dengan kelanjutan bisnis BTPN Syariah, dan oleh karena itu terus dikelola secara bijak dan cermat.

PENCAPAIAN PENTING 2015 Melanjutkan pertumbuhan yang telah dibangun tahun 2014 lalu, pada tahun 2015 jumlah Mobile Marketing Sharia (MMS) baru bertambah 223 unit, sehingga proses utama bagian SDM masih fokus pada kegiatan rekrutmen, pelatihan karyawan baru, serta kegiatan assessment untuk mendapatkan calon-calon pemimpin MMS. Sepanjang tahun 2015 BTPN Syariah merekrut sekitar 7.500 karyawan, karena adanya kebutuhan baru akibat bertambahnya MMS baru, dan juga untuk menggantikan karyawan yang keluar. Berdasarkan statistik profil karyawan BTPN Syariah, sebanyak 93% adalah perempuan karena terkait dengan pekerjaan di lapangan yakni memberikan layanan kepada sesama perempuan di sentra-sentra nasabah, sehingga kondisi

kesamaan gender ini tidak menjadi halangan, dan bahkan berdampak positif, dalam proses interaksi bisnis. Dari sisi komposisi usia, 70% dari total karyawan Bank berusia 18 hingga 25 tahun, 44% dengan pendidikan SMA sederajat dan D1-D3 sebanyak 11%. Kondisi ini sesuai dengan misi Bank, yakni memberikan kesempatan kepada mereka yang berusia muda dan lulusan SMA untuk berkarir dan mengembangkan diri menjadi bankir di BTPN Syariah. Sejalan dengan pembenahan proses pascakonversi dan integrasi menjadi Bank Umum Syariah, maka proses penting yang telah dilakukan di awal 2015 adalah menyelesaikan penyelarasan benefit dan grading bagi seluruh karyawan dari legacy Bank sebelumnya. Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia, sepanjang tahun 2015 telah diselenggarakan beberapa program pengembangan bagi para karyawan MMS, yakni karyawan yang bertugas di lokasilokasi yang berdekatan dengan nasabah, seperti program Manager Sentra (MS) Sukses, Life Design Pembina Sentra, dan Expert Coaching Branch Manager (BM). Untuk karyawan yang bertugas di kantor pusat, telah dilakukan pelatihan-pelatihan terkait program pengembangan individu


85

Karyawan KFO Cikupa bersama Nasabah Pembiayaan Sentra Sepatan Timur 10, Tangerang

Membuka kesempatan bagi tamatan SMA untuk berkarir di perbankan, adalah upaya kami agar generasi muda memiliki pengalaman berkarya sedini mungkin ketika memasuki usia produktif.

(soft skill) selain juga program pelatihan wajib (mandatory training), seperti Sertifikasi Manajemen Risiko dan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah. Untuk menunjang pengembangan karir karyawan, pada tahun 2015 telah diimplementasikan sistem penggolongan dengan sistem level berjenjang bagi karyawan MMS. Sistem leveling ini dibuat dengan tujuan menunjukkan tingkat kompetensi dan posisi karyawan, untuk menyelaraskan dengan peningkatan karir karyawan dari waktu ke waktu, sebagai penghargaan atas kinerja karyawan, serta menjadi acuan untuk memotivasi karyawan.

Prioritas 2016 Proses pertumbuhan dan upaya perbaikan ketenagakerjaan di 2015 juga tidak lepas dari tantangan di dalam infrastruktur sistem informasi Human Capital karena proses sistem informasi ini masih cenderung dilakukan secara manual, yang disebabkan jangkauan sistem masih terbatas untuk menjangkau data karyawan di seluruh Indonesia. Untuk itu, dalam rencana kerja 2016 telah disampaikan inisiatif

86

pembangunan sistem informasi Human Capital dengan strategi two stream sesuai nature of work, visi human capital dan visi bisnis BTPN Syariah. Stream pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan BTPN Syariah akan sistem human capital yang terintegrasi dengan teknologi terkini melalui Success Factors untuk karyawan Kantor Pusat. Stream kedua adalah pembentukan employee database dan information system yang lebih sederhana, untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia MMS yang tersebar di seluruh Indonesia secara tepat dan akurat. Menyadari setiap perbaikan proses sepanjang 2015 masih harus ditingkatkan lagi, maka penyusunan konsep dan strategi pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2016 ditujukan untuk mempertajam program pelatihan dan pengembangan agar lebih komprehensif, untuk memastikan tersedianya SDM yang kompeten sesuai kebutuhan saat ini (filling the gap), sekaligus mempersiapkan future leaders dan new talents di tiga tahun mendatang secara bertahap. Program Pengembangan BTPN Syariah dirancang untuk mengisi kebutuhan SDM yang berkarakter, berkompetensi dan berkeahlian yang selaras dengan misi, visi dan core values BTPN Syariah.


tinjauan operasional | sumber daya manusia

Demografi Karyawan BTPN Syariah

4%

7%

5% 3%

Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Lokasi

88% Kantor Pusat (KP) Kantor Cabang (KC)

93% Kantor Fungsional Operasional (KFO) Mobile Marketing Sharia (MMS)

Laki-Laki

Perempuan

6% 24%

20%

Berdasarkan Usia

50% > 18 - 20 tahun > 21 - 25 tahun

> 26 - 30 tahun > 30 tahun


87

14% 38% 12%

Berdasarkan Lama Bekerja 14%

22% <3 bulan 3 – <6 bulan 6 – <1 tahun

1 – 2 tahun > 2 tahun

1% 46%

44% 45%

Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Status

53% 11% Permanen Masa Percobaan

88

KWT (Perjanjian Kerja P Waktu Tertentu)


SMA & sederajat Diploma (D1 – D3)

Sarjana (S1)

tinjauan operasional | manajemen risiko

manajemen risiko Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) beserta Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, sedangkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memastikan semua risiko tersisa dikelola sesuai toleransi risiko.

P

enerapan Manajemen Risiko di BTPN Syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011, meliputi: a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Dewan Komisaris yang dibantu oleh para anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Renumerasi dan Nominasi, melakukan pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara berkala. Direksi dengan dibantu oleh anggotaanggota Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, dan Komite Human Capital, serta masukan dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), melakukan pengawasan melalui rapat Direksi dan rapat komite-komite terkait yang dilakukan secara periodik. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terkait penerapan prinsip syariah baik melalui rapat dengan manajemen terkait maupun dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan.

Selama tahun 2015, rapat telah dilakukan dengan frekuensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil rapat-rapat tersebut telah didokumentasikan dengan baik, dan dilakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil keputusan rapat. b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara lain namun tidak terbatas pada: Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, dan Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional. Di samping itu, Bank mengkaji ulang kebijakan dan prosedur yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan regulator, peraturan internal, dan kondisi yang yang ada. Limit manajemen risiko terdokumentasi dengan baik, di dalam rencana bisnis Bank maupun dokumen resmi lainnya.


89

Komite Pemantau Risiko RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Komite Remunerasi dan Nominasi


Dewan komisaris

Komite Audit

ALCO

Presiden Direktur

Komite Manajemen Risiko

SKAI

Komite Pemantau Teknologi Informasi

Komite SDM

Wakil Presiden Direktur (*)

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (**)

Direktur Teknologi dan Informasi

Direktur Operasional

Direktur Bisnis

*) Wakil Presiden Direktur membawahi Operasional dan Bisnis (wewenang dan ruang lingkup jabatan tertuang dalam surat keputusan). **) Manajemen Risiko berada di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Proses manajemen risiko dilakukan BTPN Syariah dengan cara melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap 9 (sembilan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil. Saat ini, dengan mempertimbangkan fokus dan kegiatan usaha yang dijalankan, BTPN Syariah belum terekspos pada risiko investasi.

90

Pengukuran dilakukan antara lain melalui proses: penilaian profil risiko, penilaian kecukupan modal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Risk Based Bank Rating (RBBR), dan selama 2015, Bank mendapatkan hasil penilaian yang baik. Hasil penilaian ini telah dilaporkan kepada regulator sebagai bagian dari proses manajemen informasi yang baik. Pada Desember 2014, Bank memiliki rasio kecukupan modal sebesar 32,78%, sedangkan pada Desember 2015, rasio tersebut menjadi 19,96%, karena sejak Mei 2015 Bank mulai memperhitungkan ATMR Risiko



Menerapkan standar risiko dan kepatuhan yang tinggi dalam pekerjaan sehari-hari adalah salah satu budaya perusahaan yang dibangun agar bank tidak hanya tumbuh besar, namun sehat dan kuat.


Operasional berdasarkan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. ATMR Risiko Operasional untuk tahun 2015 sebesar Rp1,8 triliun, berdampak cukup signifikan terhadap perhitungan rasio kecukupan modal Bank. Jika dibandingkan dengan data historis sejak Juli 2014, nilai aktual kerugian operasional masih dalam batas yang sangat minim, yaitu sebesar Rp1,1 miliar atau 0,1% dari ATMR Risiko Operasional. Hal ini berarti kecukupan permodalan yang dialokasikan untuk menyerap potensi risiko operasional sangat besar, atau sebaliknya, Bank masih memiliki ruang untuk menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan pengembangan bisnis lainnya, termasuk menyerap potensi kerugian atas rencana pengembangan bisnis tersebut. Untuk mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah memiliki sistem Operational Risk Management System (ORMS),

di mana seluruh kejadian risiko (risk event) dicatat, ditatakelolakan dan dianalisa, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang sama di kemudian hari. Bank juga telah memiliki Business Continuity Management dan Contigency Funding Plan untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasional dan bisnis Bank dalam kondisi darurat, dan juga melakukan Stress Testing secara berkala untuk mengukur potensi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang mungkin terjadi pada kondisi skenario stress. Bank telah melakukan implementasi Basel III dengan menerapkan Liquidity Coverage Ratio untuk memastikan kecukupan likuiditasnya. Bank memiliki sumber daya manusia yang cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Bank telah memiliki rencana pengelolaan dan pengembangan SDM. Secara berkala


91

Risk Monitoring & Audit Comittees

Board of Directors

1st Line of Defense Line Management Control (PUK)

Quality Assurance (QA)

2nd Line of Defense Risk Management

Bank memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM yang dimiliki. d. Sistem Pengendalian Intern Bank menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan dalam pengendalian internal. Pertama, unit kerja Quality Assurance (QA) membantu satuan kerja/unit kerja bisnis dan support Risk Taking Unit (RTU) dalam penegakan disiplin praktik pengendalian risiko. Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai lini kedua, melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. Ketiga, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai lini ketiga, memastikan secara independen

92

Compliance

3rd Line of Defense Internal Audit (SKAI)

bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang disetujui. Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan telah ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan kinerja Bank.

PENGELOLAAN TERHADAP 10 JENIS RISIKO 1. Risiko Kredit Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam menyalurkan pembiayaan, Bank menerapkan prinsip kehatihatian antara lain dengan melakukan analisa kelayakan prospek bisnis dan kemampuan bayar nasabah. 2. Risiko Pasar Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif



Manajemen risiko dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu, identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Karyawan Head Office, Jakarta

dan atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga acuan (benchmark interest rate risk) dan risiko nilai tukar. Untuk saat ini Bank hanya terekspos pada risiko pasar terkait Benchmark Rate Risk Banking Book (BRRBB), karena Bank tidak memiliki portfolio dalam mata uang asing dan tidak melakukan aktivitas trading. Pengukuran dan pemantauan BRRBB dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan nilai ekonomis secara berkala. 3. risiko operasional Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem,

Pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, serta Pengendalian Risiko. Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, dan aktivitas/proses Bank yang baru berikut perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/ mekanisme kontrol, serta secara terusmenerus dilakukan pengukuran atas paparan risiko dan tingkat kedisiplinan unit kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.


93


Berbagai kebijakan direview secara berkala dan terukur adalah upaya untuk meminimalisasi risiko demi mencapai pertumbuhan yang sehat dan kuat.

4.

risiko likuiditas Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank memperhatikan kecukupan likuiditas dengan memiliki aset likuid yang memadai apabila terjadi penarikan dana oleh para deposan. Bank juga memiliki kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian pengendalian risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi krisis. Di samping itu, Bank telah menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) Basel III.

94

5.

risiko hukum Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Bank telah melakukan beberapa tindakan dalam rangka mengelola risiko hukum, antara lain: Bank memastikan bahwa klausulklausul dalam setiap perikatan/ perjanjian cukup untuk mengamankan posisi Bank, Bank melakukan pemantauan terhadap perjanjianperjanjian yang akan jatuh tempo serta melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut, dan Bank memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjianperjanjian ini.



6. Risiko Stratejik Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Bank melakukan pemantauan pencapaian yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Bisnis Bank secara berkala, sehingga apabila dirasakan terdapat suatu target yang mungkin tidak dapat dicapai sebelum akhir tahun, maka Bank dapat segera menentukan strategi agar pencapaian dapat sesuai dengan target. 7. Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah. Dalam pembuatan kebijakan dan prosedur yang merupakan dasar bagi Bank dalam menjalankan aktivitas, Bank memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penyampaian laporan kepada regulator, unit Kerja Kepatuhan membantu mengingatkan kepada unit kerja yang wajib mengirimkan laporan serta memantau bahwa laporan tersebut disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan. 8. Risiko Reputasi Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari

persepsi negatif terhadap Bank. Bank memberikan tanggapan/respons terhadap keluhan nasabah dalam batas waktu sesuai dengan ketentuan dari regulator. Atas kejadian yang dapat berdampak bagi reputasi Bank, Bank melakukan tindakan perbaikan agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. 9. Risiko Imbal Hasil Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Dalam menentukan tingkat imbal hasil yang akan diberikan kepada nasabah, Bank memperhatikan beberapa faktor seperti imbal hasil yang diperoleh Bank dari kegiatan pembiayaan, tingkat bunga yang diberikan oleh bank umum konvensional, dan imbal hasil yang diberikan oleh bank umum syariah. 10. Risiko Investasi Risiko Investasi adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing ataupun metode profit and loss sharing. Untuk saat ini, Bank belum memiliki risiko investasi, karena kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam pembiayaan adalah berdasarkan akad murabahah.


95

operasional

Bank mengembangkan jaringan Mobile Marketing Sharia (MMS) menjadi 1.850 serta mempersiapkan infrastruktur agar program Laku Pandai dapat di-akses dengan layanan elektronik BTPN Wow! iB.

B

TPN Syariah dengan visi “menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia” menjadikan kualitas layanan dan keunggulan proses operasional yang efisien dan efektif sebagai faktor yang penting untuk mampu bersaing dalam dinamika sektor perbankan di Indonesia secara umum dan khususnya di perbankan syariah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan strategi dan fokus pengembangan usaha BTPN Syariah, tim operasi berperan aktif dalam mendukung strategi pengembangan tersebut dengan menyediakan pelayanan yang berkesinambungan dan senantiasa memperkuat tim operasi menjadi tim yang kuat (robust) dan selalu mengupayakan terobosan agar proses operasional menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan teknologi terkini, dengan sekaligus meminimalisasi potensi risiko operasional.

PENCAPAIAN PENTING 2015 Pencapaian penting selama periode 2015 antara lain: • Penataan ulang jaringan Kantor Cabang (KC), Cabang Pembantu (KCP), Kantor Fungsional Operasional (KFO) dan Non Operasional (KFNO) dari tahun 2014 sejumlah 73 kantor menjadi 113 kantor melalui pembukaan 57 kantor baru, relokasi 23 kantor serta penutupan 17 kantor.

96

•

Melakukan pengembangan dan peningkatan pengelolaan Mobile Marketing Sharia (MMS), yang semula berjumlah 1.627 MMS menjadi 1.850 MMS.

•

Peningkatan dan optimalisasi sinergi dengan bank induk (BTPN), tidak terbatas pada Layanan Syariah Bank (LSB), Layanan Contact Center, dan Layanan Cash Management, namun juga menyiapkan infrastruktur untuk merealisasikan rencana BTPN Syariah sebagai Bank penyelenggara Laku Pandai dalam produk BTPN Wow! iB.

•

Peningkatan peranannya sebagai compliance agent dengan melanjutkan implementasi four eyes principles dan pilar utama prinsip kehatihatian serta tata kelola yang baik dengan melengkapi seluruh aktivitas operasionalnya dengan dokumen Kebijakan dan Prosedur yang lengkap, dapat diimplementasikan, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan regulator.

•

Melaksanakan beragam inisiatif perbaikan proses untuk tujuan efisiensi dan peningkatan produktivitas, serta pengembangan sumber daya manusia agar mampu menjadi leader yang handal dalam mendukung program perusahaan khususnya dalam perannya sebagai business partner dan service provider.


tinjauan operasional | operasional

Bekerjasama dan Saling Menghargai adalah nilai perusahaan yang dipegang teguh oleh seluruh karyawan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.


Prioritas 2016 Untuk periode selanjutnya, tim operasional terus melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan dipersiapkan pada periode sebelumnya, dimana untuk periode 2016 – 2018, akan difokuskan pada terobosan operasional yang mendukung pengembangan bisnis dengan mengoptimalkan infrastruktur teknologi elektronik perbankan, meliputi : •

•

Pengembangan jaringan kantor KFO, dari 82 di akhir tahun 2015 menjadi 114 KFO di akhir tahun 2016. Optimalisasi KC sesuai kebutuhan bisnis dalam melayani nasabah di seluruh jaringan kantor BTPN Syariah di Indonesia.

•

Penambahan layanan elektronik perbankan berupa layanan ATM, EDC dan Mobile Banking.

•

Bersinergi dengan bank induk untuk mengimplementasikan layanan tanpa kantor berbasis agen (branchless banking) sebagai salah satu bentuk

transformasi proses untuk efisiensi, efektifitas sekaligus perluasan layanan perbankan kepada nasabah. •

Melaksanakan key strategic initiative yang menjadi fokus perusahaan. Khususnya bidang operasional bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses melalui tinjauan kompreshensif terhadap kegiatan operasional bank.

•

Meningkatkan efektifitas pengawasan untuk seluruh aktivitas operasional dan secara berkesinambungan terus meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengelolaan risiko.

•

Secara konsisten melakukan penyempurnaan berbagai proses dan infrastruktur serta merampingkan berbagai system dan prosedur untuk mendukung efisiensi, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di industri perbankan.


97

teknologi informasi Direktorat TI telah membangun infrastruktur jaringan meliputi 100 Kantor Fungsional Operasional (KFO) dimana sejumlah 82 KFO telah beroperasi, guna mendukung perbaikan proses operasional serta mengembangkan aplikasi bisnis, agar pembukuan transaksi MMS menjadi online real-time.

P

ada tahun 2015, Direktorat Teknologi

Tantangan yang dihadapi Direktorat TI cukup

Informasi (TI) melanjutkan rencana

tinggi terutama disebabkan dari jangkauan

strategis yang telah disusun dengan

layanan Bank yang luas dan tersebar sampai

berfokus pada peningkatan kapasitas

ke pelosok desa. Dengan bersinergi dengan

infrastruktur TI, kapabilitas organisasi,

unit kerja lainnya, Direktorat TI diharapkan

pengembangan dan perbaikan layanan

mampu menyediakan layanan TI yang sesuai

yang berkesinambungan, guna menjawab

dengan target pelayanan dan memenuhi

kebutuhan perkembangan dan operasional

aspek kepatuhan, manajemen risiko, dan

bisnis BTPN Syariah.

pelaporan kepada regulator.

Direktorat TI memegang peran strategis

PencaPaian PentinG 2015

dalam menyukseskan operasional BTPN

Sebagai bank syariah baru yang memiliki fokus

Syariah, karena keberlangsungan bisnis bank

untuk memberikan layanan keuangan inklusif

sangat bergantung pada keandalan solusi

bagi nasabah dan masyarakat pada umumnya,

berbasis teknologi yang digunakan. Setelah

BTPN Syariah sangat bergantung teknologi

melewati proses konversi dan spin-off,

informasi yang andal dan terencana.

Direktorat TI tetap melanjutkan upaya untuk dapat memfasilitasi bisnis Bank dengan stabil

Untuk memenuhi kebutuhan itu, BTPN

dan konsisten dalam melayani lebih dari dua

Syariah telah menetapkan rencana strategis

juta nasabahnya yang tersebar di hampir

teknologi informasi 2015–2018 yang

seluruh penjuru Nusantara.

Direktur & Tim IT, Head Office, Jakarta

Profesional dalam mencari solusi dan berinovasi adalah nilai perusahaan yang senantiasa ditanamkan oleh seluruh tim.

98


tinjauan operasional | teknologi informasi

diselaraskan dengan rencana pengembangan bisnis dan operasional Bank.

7. Mengimplementasikan office automation untuk melayani 1.850 MMS dan lebih dari 4.000 user dengan

Sepanjang tahun 2015, Direktorat TI telah:

lebih baik.

1. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur jaringan: - L ebih dari 100 Kantor Fungsional

PRIORITAS 2016

Operasional (KFO) guna mendukung perbaikan proses operasional pengelolaan transaksi di MMS. 82 KFO telah beroperasi; - Kantor Cabang baru; - Lebih dari 250 MMS baik baru maupun relokasi. 2. Melakukan pengembangan dan pemutakhiran aplikasi bisnis, agar pembukuan transaksi MMS yang sebelumnya dilakukan offline menjadi online real-time di KFO. Sebanyak lebih 391 dari 1.850 MMS transaksinya telah dikelola secara online di KFO. Sejalan dengan itu, Direktorat TI telah menyediakan kapasitas dan kapabilitas sarana yang memadai untuk melayani pemrosesan transaksi secara online dengan mengadopsi konsep high availability services. 3. Mengembangkan produk baru Saving Plan (Taseto Mapan iB) pada sistem perbankan utama syariah (Sharia Core Banking System). 4. Memulai pengembangan Enterprise Data Warehouse, untuk menggantikan traditional data repository system, dan melakukan pemutakhiran sistem pemrosesan pelaporan (Regulatory dan Reporting Services). 5. Melakukan pengembangan infrastruktur dan layanan e-channel berbasis ATM dan Mobile Banking (dalam proses pengajuan perizinan). 6. Melakukan pengembangan infrastruktur dan layanan BTPN Wow! iB (LAKU PANDAI) dengan konsep leveraging

1. Mempersiapkan infrastruktur dan melakukan pengembangan sistem Mobile Online PROSPERA* untuk peningkatan efisiensi operasional bisnis bank. 2. Melanjutkan pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan e-channel, dan implementasi lanjutan BTPN Wow! iB. 3. Mempersiapkan standarisasi keamanan dan persiapan implementasi solusi pengamanan perangkat/mobile device. 4. Mengembangkan solusi untuk meningkatkan proses pengelolaan informasi nasabah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas Bank untuk dapat melakukan analisa yang lebih baik. 5. Mengembangkan solusi aplikasi untuk mendukung pengembangan berbagai produk baru pada Core Banking System (Ijarah, Murabahah, Musyarakah, dan lainnya). 6. Melanjutkan pengembangan sistem Business Analytics. 7. Mengembangkan dan/atau memutakhirkan sistem pengelolaan sumber daya manusia (Human Resource Information System). 8. Mempersiapkan dan melaksanakan perpindahan ke lokasi data center baru yang didukung dengan fasilitasfasilitas yang lebih baik untuk dapat meningkatkan kualitas layanan operasional TI. Catatan: (*) PROSPERA adalah sistem aplikasi group financing.

dengan bank induk (BTPN).


99

Daya BTPN Syariah mendorong seluruh karyawannya untuk berinteraksi langsung dengan nasabah pra-sejahtera produktif dalam kegiatan pemberdayaan melalui program Sahabat Daya.

100


Sahabat Daya di Pertemuan Rutin Sentra, Sentra Lampoh Keudee, Banda Aceh


101

Pertemuan Rutin Sentra Berkat Usaha Namosain Kupang

Bersama, memberdayakan, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia adalah tekad yang tertanam di seluruh BTPN Syariah.

102


Daya

Program Daya selalu terintegrasi di dalam produk dan layanan BTPN Syariah. Melalui program ini nasabah juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai kesehatan, berusaha dan berkomunitas.

S

ebagai salah satu bentuk komitmen BTPN Syariah untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti, Program Daya selalu terintegrasi di dalam produk dan layanan BTPN Syariah. Selain memiliki akses keuangan, nasabah pra-sejahtera juga mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui 3 Pilar Daya. tentanG daya Daya adalah misi sosial BTPN Syariah yang menjadi unique value Proposition dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Fokus program Daya terletak pada Kesehatan, Pengembangan Usaha dan Komunitas yang diwujudkan melalui 3 Pilar Daya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas.

Peran daya dalam literasi KeuanGan Berdasarkan POJK nomor. 01/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat, BTPN Syariah telah menyusun perencanaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar lebih memahami jasa dan produk perbankan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Perencanaan program edukasi ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perbankan. b. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna mencapai keuangan inklusif. c. Mengedukasi masyarakat dan nasabah agar lebih memahami manfaat jasa dan produk perbankan syariah, mengetahui hak dan kewajiban pengguna produk perbankan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.


103

BTPN Syariah menggunakan pendekatan program edukasi literasi keuangan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non-nasabah dan nasabah. Untuk non-nasabah, program edukasi dilakukan untuk menggali dan memberdayakan potensi ekonomi masyarakat melalui perencanaan keuangan yang tepat guna untuk mewujudkan cita-cita keluarga. Untuk calon nasabah pembiayaan BTPN Syariah, Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) diberikan sebagai bagian dari proses edukasi awal tentang pengelolaan keuangan sederhana dan pengelolaan pembiayaan. Pelatihan diberikan selama 5 (lima) hari berturut-turut, dengan harapan agar setelah pelatihan para calon nasabah dapat memahami dan menerapkan cara-cara pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Dengan demikian tujuan untuk mencapai keluarga yang lebih sejahtera dapat tercapai. Pelatihan Program Daya yang khusus diberikan kepada nasabah pembiayaan BTPN Syariah dilakukan sepanjang tahun dan mencakup materi-materi ilmu pengetahuan serta keterampilan di bawah 3 Pilar Daya. 3 PILAR DAYA Pilar pertama: Daya Sehat Sejahtera, adalah program yang mendorong pola hidup sehat bagi seluruh nasabah BTPN Syariah. Setelah mendapatkan masukan dari nasabah mengenai topik kesehatan apa yang sangat ingin mereka pahami lebih lanjut, maka untuk tahun 2015 BTPN Syariah mengembangkan modul baru yaitu Hidup Sehat Bebas Kegemukan dan Mengenal Kanker Payudara.

104

Program Kader Kesehatan juga dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi nasabah di komunitas BTPN Syariah secara spesifik dan unik. Pada tahun 2015, tim Daya bekerjasama dengan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mengembangkan konsep pelayanan komunitas, dimana Kader mempunyai lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan nasabah dan komunitas di sekitar tempat tinggal mereka melalui kegiatan penyuluhan dan kunjungan keluarga di lingkungan sentra untuk melakukan konsultasi kesehatan. Pilar kedua: Daya Tumbuh Usaha, adalah program yang bertujuan membantu nasabah membangun dan mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru. Pada tahun 2015, BTPN Syariah telah mengembangkan modul “Pentingnya Menabung” untuk menanamkan budaya disiplin agar nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan cara menabung dan mengendalikan uang mereka secara lebih bijak. Pilar ketiga: Daya Tumbuh Komunitas, bertujuan untuk memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerjasama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Selain pendampingan regular terhadap komunitas binaan BTPN Syariah, pada tahun 2015 Bank juga melakukan kegiatan ‘Selendang Mayang’ dan ‘Bunga Rampai’ untuk memberikan akses kepada komunitas dalam menjual produkproduk mereka.


Daya

Pertemuan Rutin Sentra, Sentra si Untung, Tengah Tani - Cirebon

Daya memfasilitasi kesempatan berdialog dengan nasabah untuk peningkatan keterampilan usaha dan pengetahuan kesehatan umum.

sahaBat daya Melengkapi 3 Pilar Daya, sahabat daya merupakan program relawan yang mengajak semua pemangku kepentingan BTPN Syariah, termasuk para karyawan Bank untuk berpartisipasi dalam program Daya. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan dapat berbagi dan berinteraksi langsung dengan nasabah sehingga bisa turut berperan aktif dalam menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. menduKunG uPaya KeuanGan inKlusiF Tahun 2016 akan menjadi titik transformasi BTPN Syariah untuk merintis dan membangun bisnis menuju layanan online yang terintegrasi, pengembangan produk dan inisiatif layanan, dan peningkatan kapasitas organisasi.

Program Daya akan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang tujuan tersebut di atas, terutama yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat pra-sejahtera untuk mencapai keuangan inklusif. Pembinaan untuk mengelola keuangan akan sejalan dengan inisiatif Laku Pandai yang akan diujicoba secara berkala. Kerja sama dengan berbagai organisasi dan institusi pendidikan akan terus diupayakan untuk memperkaya materi modul Daya. Kegiatan Sahabat Daya akan terus diperluas agar dapat meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah, sehingga materi pembinaan dapat lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.


105

tata kelola perusahaan Isi dalam bab ini

hal.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

109

Laporan Internal Audit

138

Laporan Kepatuhan

142

Laporan Komite

145

Tanggung Jawab Sosial, Lingkungan dan Sistem Manajemen (DAYA)

106

159


Direktur dan Tim Kepatuhan & Manajemen Risiko, Head Office, Jakarta


107

Tim Risk & Compliance, Head Office, Jakarta

BTPN Syariah terus berupaya dalam proses penegakan Kode Etik untuk membangun perilaku Karyawan yang sesuai standar etika dan nilai Perusahaan.

108


tata kelola perusahaan | laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan

laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan

Selama tahun 2015, BTPN Syariah meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta Komite setingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

G

ambaran Umum Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan selama tahun 2015 di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang memadai. Selama tahun 2015, langkah-langkah yang diambil untuk mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di antaranya pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi, SK Hirarki, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Manual), Kebijakan Pengelolaan Pengamanan Informasi, pelaksanaan Induction Program untuk Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait GCG, sosialisasi Kode Etik Perusahaan serta refreshment terkait Kode Etik yang dilaksanakan secara rutin bagi seluruh karyawan. Pengendalian dan peningkatan kualitas di BTPN Syariah juga ditempuh dalam rangka menekan jumlah pelanggaran (fraud) melalui program sosialisasi secara rutin dan portal “JAGA” dimana setiap pengaduan dapat dilayangkan melalui alamat email [email protected] dan tersedia saluran telpon (021) 300 26 400 (ext. 83553 dan 86470) serta 0878-8999 7494 (SMS only). Selama tahun 2015, terdapat 213 (dua

ratus tiga belas) jumlah pengaduan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti. Internal Audit telah melaksanakan seluruh rencana dan program audit dan hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Sampai akhir tahun 2015, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya. Internal Audit juga telah melaksanakan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM internal audit melalui program pelatihan baik internal dan eksternal. Pada area Manajemen Risiko, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi telah dilakukan secara berkala melalui rapat rutin korporasi, yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, didokumentasikan dengan baik dan dilakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil keputusan rapat. BTPN Syariah juga telah memiliki kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko yang digunakan sebagai


109

dasar dalam menjalankan kegiatan usahanya dan BTPN Syariah telah melakukan kajian ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, peraturan internal dan kondisi yang ada. Limit manajemen risiko terdokumentasi dengan baik di dalam Rencana Bisnis BTPN Syariah maupun dokumen resmi lainnya. Dari sisi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, BTPN Syariah dipandang telah memenuhi kecukupan proses, di antaranya memiliki rasio kecukupan modal sebesar 19,96%. BTPN Syariah juga telah memiliki sistem Operational Risk Management System (ORMS) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional di mana seluruh kejadian risiko dicatat, ditatakelolakan dan dianalisa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang sama di kemudian hari. BTPN Syariah menerapkan sistem pengendalian intern melalui Unit Kerja Quality Assurance (QA), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) Pada tahun 2015, BTPN Syariah telah melakukan pengkinian Kebijakan GCG, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pengkinian tersebut telah mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun Kebijakan GCG terkini yang telah disetujui adalah Kebijakan GCG pada bulan Agustus 2015.

Kebijakan GCG BTPN Syariah mencakup: Prinsip GCG Perusahaan 1. Asas Umum; 2. Nilai-Nilai dan Kode Etik; 3. Pelaporan Pelaksanaan GCG; 4. Pelaporan Manajemen; 5. Pelaporan kepada Perusahaan Induk Strategi 1. Rencana Bisnis; 2. Key Strategic Initiatives; 3. Risk Appetite Organ Perseroan 1. Pemegang Saham; 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) Kontrol Internal 1. Manajemen Risiko; 2. Kepatuhan; 3. Audit Internal dan Eksternal; 4. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; 5. Batas Maksimum Penyaluran Pendanaan; 6. Corporate Governance Officer (CGO); 7. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kompensasi 1. Prinsip dan Struktur Transparansi dan Keterbukaan Informasi 1. Prinsip Utama; 2. Juru Bicara; 3. Kebijakan dan Prosedur Transparansi dan Keterbukaan Informasi; 4. Pelaporan Dalam Rangka Transparansi dan Keterbukaan Informasi; 5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekretaris Perusahaan

110



Perwujudan GCG di BTPN Syariah Komitmen BTPN Syariah dalam menerapkan GCG di seluruh jenjang organisasi mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan diwujudkan dalam: 1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah; 2. Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi; 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko; 4. Penerapan fungsi Kepatuhan; 5. Pelaksanaan pemilihan Audit Eksternal, pelaksanaan audit Internal; 6. Penyusunan Rencana Bisnis dan Key Strategic Initiative BTPN Syariah; 7. Pelaksanaan transparansi laporan keuangan dan non keuangan BTPN Syariah.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BTPN Syariah telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Keputusan yang diambil dalam RUPS sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2015.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) RUPST BTPN Syariah dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2015, seperti tertuang dalam Akta No.12 tanggal 7 Mei 2015 yang memutuskan hal-hal seperti tercantum dalam akta tentang: 1. Laporan Tahunan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan Pemberian pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 mengenai tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya; 2. Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; 3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut; 4. Penetapan mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTPN Syariah telah menyelenggarakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Keputusan yang diambil dalam RUPSLB sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2015, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 14 Januari 2015. Tentang Perubahan Susunan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Akta N0.09 tanggal 14 Januari 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan


111

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) No.AHU-0003154.AH.01.03 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015; 2. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 23 Juni 2015. Tentang Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta No.98 tanggal 23 Juni 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan atas akta tersebut dari Kemenhumkam No.AHU-0938093.AH.01.02 tanggal 25 Juni 2015, serta SK Kemenkumham atas akta tersebut dengan No.AHU-AH.01.03-0945709 tanggal 25 Juni 2015. Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN Syariah tentang Peningkatan Modal Dasar memutuskan hal-hal seperti tercantum dalam akta tentang: • Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula terdiri dari 640.000 (enam ratus empat puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya Rp640.000.000.000,- (enam ratus empat puluh Miliar Rupiah) menjadi terdiri dari 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); • Menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dari semula terdiri dari 533.333 (lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham atau seluruhnya dengan nominal Rp533.333.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga Miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah) menjadi terdiri dari 693.333 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga

112

ratus tiga puluh tiga) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp693.333.000.000,- . (enam ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta Rupiah).

•

Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang baru sejumlah 160.000 (seratus enam puluh ribu) saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian secara proporsional oleh: i. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, sejumlah 112.000 (seratus dua belas ribu) saham atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor dalam Perseroan; ii. PT Triputra Persada Rahmat, sejumlah 48.000 (empat puluh delapan ribu) saham atau merupakan 30% (tiga puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor dalam Perseroan. Merubah bunyi dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham BTPN Syariah tanggal 1 Oktober 2015. Tentang Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang tertuang dalam Akta No.01 tanggal 1 Oktober 2015 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kemenhumkam No.AHU-AH.01.03-0968867 tanggal 1 Oktober 2015.



Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BTPN Syariah tentang Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi memutuskan hal-hal seperti tercantum dalam akta tentang: a. Menyetujui pengunduran diri Bapak Taras Wibawa Siregar sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan di Luar RUPS ini sebagaimana surat pengunduran dirinya tertanggal 29 Mei 2015 dengan memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasannya yang telah dilaksanakan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan tahun buku yang bersangkutan; b. Menyetujui pengunduran diri Ibu Rosi Susanti sebagai Direktur Kepatuhan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan di Luar RUPS sebagaimana surat pengunduran dirinya tertanggal 14 September 2015 dengan memberikan kebebasan dan pelepasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya yang telah dilaksanakan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan dan sepanjang laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut disetujui dan disahkan oleh RUPS Tahunan tahun buku

yang bersangkutan; c. Menyetujui pengangkatan Bapak Taras Wibawa Siregar (dalam KTP tertulis Taras Wibawa) sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang baru yang telah dinyatakan lulus Uji Kepatuhan dan Kepatutan (fit and proper test) sebagaimana salinan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-57/D.03/2015 tertanggal 9 September 2015 perihal “Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Saudara Taras Wibawa Siregar selaku Calon Direktur Kepatuhan” Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Di Luar RUPS, untuk menggantikan Ibu Rosi Susanti yang mengundurkan diri. d. Masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2017, kecuali Bapak Mahdi Syahbuddin yang akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2018 dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dewan Komisaris dan Direksi Posisi per 31 Desember 2015, semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test/F&PT).


113

Dewan Komisaris Berdasarkan Kebijakan GCG BTPN Syariah bahwa Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi; 4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali: • Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Umum; dan • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

114

5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank; 6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; 7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya; 8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: • Pelanggaran Peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan dan; • Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 9. Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.

Pembentukan Komite-Komite Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, maka dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya:



1. Komite Audit; 2. Komite Pemantau Risiko; 3. Komite Remunerasi dan Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite wajib menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang mana pedoman tersebut telah dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris telah sesuai dengan No.01/PedomanKerja/LG/ XII/2015 pada tanggal 11 Desember 2015. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup: 1. Organisasi 2. Independensi 3. Tugas dan Tanggung Jawab 4. Pembentukan Komite-Komite 5. Fungsi Komisaris Utama 6. Etika Kerja 7. Rapat 8. Transparansi/Keterbukaan 9. Masa Jabatan 10. Lain-Lain

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah: 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;

2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris berhalangan tetap sehingga menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris segera mengusulkan penggantinya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus diselenggarakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 3. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia; 4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen; 5. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit; 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; 7. Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/ BI) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan; 9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:


115

•

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan yang masuk kategori lembaga non-keuangan; • Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank; • Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; • Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan non-perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau • Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba. 10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Independensi Dewan Komisaris Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, Independensi Dewan Komisaris diatur sebagai berikut: 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan; 4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Susunan Anggota Dewan Komisaris Susunan Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: No 1

Nama Kemal Azis Stamboel

2

Dewie Pelitawati

3

Mahdi Syahbuddin

Jabatan

Tanggal Pengangkatan

Komisaris Utama/Komisaris Independen

22 Mei 2014

Komisaris Independen

22 Mei 2014

Komisaris

13 Januari 2015

Catatan: Taras Wibawa Siregar efektif mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2015 dan diangkat sebagai Anggota Direksi BTPN Syariah.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

116



Orientasi Dewan Komisaris Selama tahun 2015, terdapat anggota Dewan Komisaris baru. Komisaris Utama memastikan anggota Dewan Komisaris yang baru yang menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Dewan Komisaris BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Keterangan adalah sebagai berikut: No

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan

Tahun

1

Kemal Azis Stamboel

Komisaris Independen

PT Holcim Indonesia Tbk

2013 – Sekarang

2

Dewie Pelitawati

Senior GM Corporate Legal, Compliance and Governance

PT XL- Axiata Tbk

2013 - Sekarang

3

Mahdi Syahbuddin

N/A

N/A

N/A

Laporan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan atas pengelolaan dan operasional BTPN Syariah serta memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk memastikan terlaksananya penerapan GCG dan kepatuhan kepada Prinsip Syariah. Dewan Komisaris telah secara langsung melakukan pengawasan atas pengelolaan dan operasional Bank melalui Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan langkah pengawasan terhadap aspek-aspek di antaranya: 1. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB); 2. Dewan Komisaris mengkaji dan menyetujui pengkinian kebijakan di antaranya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG), Kebijakan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Pengelolaan Pengamanan Informasi Bank untuk tahun 2015; 3. Dewan Komisaris memastikan bahwa tata kelola Bank menggunakan prinsip kehatihatian berupa pengawasan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan Sumber Daya Manusia; 4. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan produk dan memberikan rekomendasi terhadap produk dan layanan yang sudah berjalan; 5. Pelaksanaan pengawasan dilakukan juga melalui pertemuan koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan pemikiran dan rekomendasi strategis sejalan dengan Prinsip Syariah yang telah dimulai sejak awal tahun 2015 dan akan berlanjut di tahun 2016; 6. Dewan Komisaris secara berkala melakukan pemantauan kinerja keuangan Bank melalui rapat rutin Dewan Komisaris;


117

7. Dewan Komisaris merekomendasikan langkah-langkah strategis bank terkait Teknologi Informasi perihal penyediaan, penyimpanan dan pemanfaatan data untuk tujuan analitik yang mana atas tujuan tersebut akan menjadi langkah strategis Bank dalam beberapa tahun ke depan;

15. Dewan Komisaris memberikan persetujuan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai usulan Direksi;

8. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas langkah strategis Bank dalam mengimplementasikan peraturan terkini di bawah koordinasi Divisi Kepatuhan;

16. Dewan Komisaris merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian susunan anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dengan telah efektifnya Anggota Dewan Komisaris baru dan Anggota Direksi baru;

9. Dewan Komisaris merekomendasikan agar dilakukan pelatihan Kepatuhan dan refreshment trainings bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

17. Dewan Komisaris memberikan persetujuan sehubungan dengan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015;

10. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terkait penanganan kasus fraud dengan senantiasa memperhatikan peraturan yang berlaku;

18. Dewan Komisaris merekomendasikan agar dilakukan Pelatihan Perbankan Syariah bagi setiap Karyawan baru baik di kantor pusat, cabang dan LSB;

11. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas inisiatif Bank dilakukan dengan prinsip kehatihatian dipandang dari sisi urgency kebijakan dan rencana bisnis dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah; 12. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pencalonan Anggota Dewan Komisaris Bank, Anggota Direksi Bank, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 13. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk di antaranya Rencana Audit tahunan; 14. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan aksi korporasi di antaranya Penambahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Bank dan memastikan

118

bahwa proses aksi korporasi telah sesuai dengan prinsip kepatuhan seperti tertuang dalam RBB Bank dan peraturan perundangan;

19. Dewan Komisaris memastikan Direksi telah melaksanakan tindak lanjut temuan internal dan eksternal audit dan rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit; 20. Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank atas penerapan tata kelola dan kepatuhan atas rasio keuangan, tingkat kesehatan bank (Risk Based Bank RatingRBBR), penerapan APU/PPT dan pelaksanaan dan pengelolaan risiko kepatuhan melalui Komite setingkat Dewan Komisaris; 21. Dewan Komisaris secara rutin melakukan koordinasi untuk memastikan persiapan rapat komite setingkat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan maksimal dengan melakukan kajian awal secara rutin, merumuskan rekomendasi atas Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal.



Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui RUPS untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham selama tahun 2015 antara lain: 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana Rintis & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah; 2. Penetapan Remunerasi dan Tunjangan bagi anggota Direksi, honorarium Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen Komite setingkat Dewan Komisaris serta besar honorarium dan tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Pengawas Syariah Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan kepada Direksi secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar berdasarkan Prinsip Syariah. Mengacu kepada tanggung jawab fungsi kepatuhan, Divisi Kepatuhan senantiasa berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Tugas dan tanggung jawab DPS sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi: • Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/ layanan yang dikeluarkan dan berlaku bagi Bank; • Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI); • Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; • Melakukan kajian secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; • Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Direktur Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya; • Memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal; • Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS per semester kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan berakhir. DPS telah memberikan opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara periodik. DPS telah meminta penjelasan


119

dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan mereview kesesuaian prinsip syariah terhadap fatwa DSN-MUI dan ketentuan lain yang berlaku. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bersama Unit Kepatuhan telah melakukan peninjauan ke cabang secara periodik, guna memastikan bahwa pelaksanaan operasional cabang telah sesuai dengan Prinsip Syariah. DPS juga berkoordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Rapat Koordinasi untuk menyelaraskan pengawasan Syariah secara periodik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini adalah Nomor 12/PedomanKerja/LG/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS mencakup: 1. Organisasi 2. Tugas dan Tanggung Jawab 3. Rapat 4. Transparansi/Keterbukaan 5. Etika Kerja 6. Lain-lain

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah 1. DPS diangkat oleh RUPS. Kedudukan DPS setara dengan Dewan Komisaris dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK. 2. Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurangkurangnya beranggotakan 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Direksi; 3. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS; 4. Anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan Bank lainnya yang berlaku; 5. Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; 6. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan Bank.

Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota DPS tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

120



Terkait pengungkapan rangkap jabatan bahwa DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan DPS BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Nama

Jabatan

Nama Perusahaan

Tahun

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 – Sekarang

Anggota DPS

Adira Insurance

2004 – Sekarang

Anggota DPS

Tokyo Marine Insurance (d/h MAA)

2006- Sekarang

PT K.Link Nusantara (PLBS)/ MLM

2013 – Sekarang

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

2014 – Sekarang

Ketua DPS Drs. KH. Amidhan

Ketua DPS KH. A. Cholil Ridwan, Lc

Anggota DPS

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah Susunan Anggota DPS per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: No

Nama

1

Drs. KH. Amidhan

2

KH. A. Cholil Ridwan, Lc

Jabatan


Ketua DPS

22 Mei 2014

Anggota DPS

22 Mei 2014

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Rapat Dewan Pengawas Syariah Selama tahun 2015, telah dilakukan rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut: No

Nama

Total Rapat Tahun 2015

Total Kehadiran pada Rapat Tahun 2015

1

Drs. KH Amidhan

12

12/12

2

KH. A.Cholil Ridwan, LC

12

12/12

Sesuai ketentuan internal BTPN Syariah bahwa rapat internal DPS diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS sehingga dengan demikian, frekuensi rapat yang telah dihadiri DPS selama tahun 2015 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pelatihan untuk Anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2015 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2015 di antaranya: 1. Pelatihan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tanggal 11 Maret 2015; 2. Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) DPS Lembaga Keuangan Syariah se-Indonesia tahun 2015 dengan tema “Optimalisasi Peran DPS Melalui Pengawas Syariah yang Profesional


121

dan Terintegrasi dalam Rangka Penguatan Industri Jasa Keuangan Syariah” yang diselenggarakan pada tanggal 16-18 Desember 2015.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2015, secara umum telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran melalui Opini dan Persetujuan DPS antara lain: 1. Opini dan Persetujuan DPS No.012/DPS-ODP/IV/2015 tentang Penggunaan Dana Sosial dan Pengelolaan Dana / Zakat. 2. Opini dan Persetujuan DPS No. 013/ DPS-ODP/IV/2015 tentang Program Hadiah PMD- Rajin Menabung. 3. Opini dan Persetujuan DPS No. 014/ DPS-ODP/V/2015 tentang Product Program BTPN Wow! iB (Laku Pandai). 4. Opini dan Persetujuan DPS No.015/DPSODP/V/2015 tentang Fatwa DSN untuk Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa sebagai Financial Asset. 5. Opini dan Persetujuan DPS No.016/DPS/ ODP/VII/2015 tentang Produk Taseto Mapan iB. 6. Opini dan Persetujuan DPS No.017/ DPS/ODP/VIII/2015 tentang Pengakuan Klaim Asuransi Pasangan Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). 7. Opini dan Persetujuan DPS No.018/ DPS/ODP/VIII/2015 tentang Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. 8. Opini dan Persetujuan DPS No.019/DPS/ ODP/IX/2015 tentang Program Promosi Taseto Mapan iB. 9. Opini dan Persetujuan DPS No.020/ DPS/ODP/X/2015 tentang Pengkinian Kebijakan Pembiayaan. 10. Opini dan Persetujuan DPS No. 021/DPS/ODP/X/2015 tentang

122

Pembiayaan PMD Kepada Nasabah Petani Tembakau. 11. Opini dan Persetujuan DPS No.022/ DPS/ODP/XI/I2015 tentang Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko. 12. Opini dan Persetujuan DPS No.023/ DPS/ODP/XII/I2015 tentang Pengakuan Dana Kelebihan Klaim Asuransi dan Kelebihan Recovery Fraud.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan ke OJK. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas kegiatan Bank, DPS melakukan kunjungan ke kantor cabang secara periodik dengan melakukan review kepatuhan syariah atas kegiatan bank yang dijalankan di kantor cabang.

Direksi Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) di BTPN Syariah bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah: 1. Direksi bertanggung jawab penuh



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), DPS, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; Dalam rangka melaksanakan prinsipprinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk: a. Satuan Kerja Audit Intern; b. Satuan Kerja Manajemen Risiko; c. Komite Manajemen Risiko; d. Satuan Kerja Kepatuhan. Memastikan penyediaan data serta informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; Memastikan transparansi atas informasi material terkait dengan keadaan usaha Bank; Membuat kebijakan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang di dalam organisasi; Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ditentukan berdasarkan keputusan Direksi; Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS; Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;

10. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Proyek bersifat khusus; • Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; • Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud di atas. 11. Tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang Lingkup dan Pembagian Bidang Tugas Anggota Direksi Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terkini No.SK.024/DIR/LG/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

Direktur Utama 1. Mengkoordinasikan tugas-tugas di antara Anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas Fungsi Audit Internal, Human Capital , dan Finance, Treasury & Corporate Planning; 2. Bersama-sama Wakil Direktur Utama mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan efektif; 3. Memastikan pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi.


123

Wakil Direktur Utama

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Bisnis Pembiayaan dan Pendanaan serta mengkoordinasikan Pengembangan Bisnis Baru (Business Incubation). 2. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur di bawah koordinasinya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui melalui Nomor 05/ PedomanKerja/LG/VII/2015 pada tanggal 14 Juli 2015.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko 1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan, Hukum dan Manajemen Risiko. 2. Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memastikan pelaksanaan GCG di seluruh jenjang organisasi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup: 1. Organisasi. 2. Independensi. 3. Tugas dan Tanggung Jawab. 4. Fungsi Direktur Utama. 5. Rapat. 6. Transparansi/Keterbukaan. 7. Masa Jabatan. 8. Hubungan dengan Stakeholder. 9. Etika Kerja. 10. Lain-Lain.


Orientasi

1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Teknologi dan Informasi. 2. Mengkoordinasikan pengembangan dan perencanaan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan bisnis Bank.

Direktur Operasional 1. Mengkoordinasikan dan memimpin kebijakan dan strategi dalam bidang Operasional. 2. Memimpin pengembangan dan inovasi bidang operasional untuk mendukung proses bisnis dan pengembangan bisnis Bank.

124

Selama tahun 2015, terdapat anggota Direksi baru. Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi Organisasi 1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang; 2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia; 3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;



4. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit: • Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan; • Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional; • Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah. 5. Setiap usulan penggantian dan/ atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 6. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman paling kurang 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun di antaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya; 7. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;

8. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali: • Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau • Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba. 9. Anggota Direksi baik secara sendirisendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain; 10. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Independensi Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, Anggota Direksi BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.


125

Susunan Anggota Direksi Susunan Anggota Direksi per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: No

Nama

Jabatan


Direktur Utama

22 Mei 2014

1

Harry Arief Soepardi Sukadis

2

Ratih Rachmawaty

Wakil Direktur Utama

14 Juli 2014

3

Taras Wibawa Siregar

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

1 Oktober 2015

4

Setiasmo

5

Gatot Adhi Prasetyo


14 Juli 2014


22 Mei 2014

Catatan: Rosi Susanti efektif mengundurkan diri sebagai Direktur Kepatuhan tanggal 1 Oktober 2015.

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dengan ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan terbatas, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2015 antara lain: 1. Pemantauan Kinerja Bank; 2. Direksi melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja bisnis Bank atas target yang telah ditetapkan serta inisiatif bisnis baru; 3. Direksi melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur internal Bank; 4. Direksi telah menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan merumuskan Key Strategic Initiative; 5. Secara rutin Direksi melakukan pengawasan atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Key Strategic Initiative melalui Rapat Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat Strategis yang dilaporkan secara rutin kepada Dewan Komisaris dan khusus realisasi RBB dilaporkan secara rutin kepada otoritas terkait; 6. Direksi telah melaksanakan GCG dengan melakukan proses sesuai tata kelola perusahaan di antaranya mengusulkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris, mengajukan usulan pencalonan Anggota Direksi atas rekomendasi salah satu Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan Komite Remunerasi & Nominasi serta Dewan Komisaris, melaksanakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham atas Peningkatan Modal Bank dan Perubahan Susunan Pengurus Bank; 7. Direksi melakukan pemantauan atas operasional, penerapan manajemen risiko, internal audit; 8. Dalam rangka pemantauan dan pengawasan internal, Direksi melakukan kajian dan evaluasi secara rutin atas proses anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terrorisme melalui (APU/PPT), anti fraud melalui JAGA, 9. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program DAYA bagi pemberdayaan Nasabah;

126



10. Direksi menyetujui performance bonus dan penyesuaian gaji Karyawan; 11. Direksi menyetujui program pelatihan bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya. Direksi telah menerima kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham antara lain penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk diusulkan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Penilaian Kinerja Direksi •

•

•

•

•

Direksi wajib melakukan kajian atas kinerja kepengurusan yang telah dilakukan selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya sekali setahun; Direksi memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi mengenai efektivitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Komisaris; Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tertuang dalam Laporan Tahunan; Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kinerja anggota Direksi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama; Pedoman penetapan remunerasi dan nominasi Direksi mengacu pada hasil evaluasi dan kinerja Direksi yang bersangkutan.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2015 Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi turut hadir dalam pelatihan, konferensi dan seminar strategis selama tahun 2015, antara lain: 1. Women’s Economic Empowerement Thinkshop oleh The UN Capital Development Fund, tanggal 2021 Januari 2015 di Bangkok, Thailand; 2. Workshop Finalization Scope of Work & Project Plan oleh Artajasa tanggal 17 Pebruari 2015 di Jakarta; 3. IBM Interconnect 2015: The Premier Cloud & Mobile Conference, tanggal 22 – 26 Pebruari 2015 di Las Vegas, Amerika Serikat; 4. Risk Management Certification Refreshment Program oleh Bara tanggal 5-6 Maret 2015 di Bandung; 5. Cards & Payments Asia 2015, tanggal 22 – 23 April 2015 di Singapura; 6. Muktamar III IAEI dan Seminar Ekonomi Islam oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) tanggal 30 April 2015 di Jakarta; 7. Seminar “International Best Practices in Microfinance and SME Banking, oleh PT Mitra Bhadra Consulting tanggal 20 Mei 2015 di Jakarta; 8. TCF (Temenos Community Forum), tanggal 19 – 21 Mei 2015 di Turki; 9. Branchless Banking Risk Management level 2 oleh LSPP tanggal 15 Agustus 2015 di Jakarta; 10. Workshop Risk Management – Key Management Challenges in 2015 oleh BARA pada bulan November 2015 di Jakarta;

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi Dewan Komisaris mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan


127

yang efektif terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasi, kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Selama tahun 2015, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan masing-masing anggota Dewan Komisaris melakukan 2 (dua) kali kunjungan ke kantor cabang yang menjangkau Mataram, Banda Aceh, Denpasar, Padang, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Tangerang. Penyelenggaraan Rapat Direksi selama tahun 2015 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dan telah dilakukan kunjungan ke lapangan secara rutin oleh setiap anggota Direksi. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut: No

Nama

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Direksi

DEWAN KOMISARIS 1

Kemal Azis Stamboel

10/10

-

2

Dewie Pelitawati

10/10

-

3

Mahdi Syahbuddin

6/10

-

4

Taras Wibawa Siregar (a)

8/10

DIREKSI 1

Harry A.S Sukadis

8/10

36/38

2

Ratih Rachmawaty

7/10

29/38

3


2/10

10/38

4

Setiasmo

8/10

34/38

5

Gatot Adhi Prasetyo

10/10

37/38

6

Rosi Susanti

2/10

12/38

(b)

Catatan: (a) Taras Wibawa Siregar efektif mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris tanggal 1 Oktober 2015 dan efektif diangkat sebagai Direktur Kepatuhan tanggal 1 Oktober 2015. (b) Rosi Susanti efektif mengundurkan diri sebagai Direktur Kepatuhan tanggal 1 Oktober 2015.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah bahwa rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 2 (dua) bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Rapat Direksi BTPN Syariah, bahwa rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sehingga dengan demikian, frekuensi dan kuorum Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi BTPN Syariah yang telah dihadiri Anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2015 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

128



Kebijakan Remunerasi Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini Nomor: 03/PedomanKerja/LG/VI/2015 versi 01 tanggal 16 Juni 2015, alur proses remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah adalah sebagai berikut:

USULAN & REKOMENDASI

KAJIAN

1. Survey untuk mendapatkan data benchmark remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi di beberapa Bank di Indonesia. Apabila diperlukan, Komite dapat menunjuk/ bekerja sama dengan Konsultan/Pihak Independen sehingga diperoleh data yang lebih valid.

KEPUTUSAN

3. Berdasarkan data benchmark (Eksternal) dan data kinerja Perusahaan (Internal), Komite membuat usulan/rekomendasi remunerasi untuk masingmasing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

4. Keputusan Dewan Komisaris mengenai remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 5. Persetujuan RUPS terhadap total remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

2. Komite melakukan kajian terhadap hasil survei/ data benchmark yang telah diperoleh.

Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun Jenis Remunerasi & Fasilitas lain

Dewan Komisaris


Direksi

Orang

Jutaan Rupiah

Orang

Jutaan Rupiah

Orang

Jutaan Rupiah

3

2,627

6(a)

14,669

2

434

Dapat memiliki

3

459

6(a)

3,745

0

0

Tidak dapat memiliki

3

24

6

Total

3

3,110

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb)

(a)

6(a)

128

0

0

15,152

2

434

Catatan: (a) dinilai dalam ekuivalen rupiah; Perhitungan remunerasi direksi dihitung atas 6 direksi karena ada pergantian Direksi pada tahun berjalan.


129

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan. Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)

Jumlah Dewan Komisaris

Di atas Rp2 milliar

Jumlah Direksi

Jumlah Dewan Pengawas Syariah

4

Di atas Rp1 milliar s.d. Rp2 milliar Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 milliar

2

Rp500 juta ke bawah

1

2 2

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah Deskripsi

Rasio

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

57.1

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

1.5

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

2.0

Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi

2.3

Pengungkapan Kepemilikan Saham, Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Per tanggal posisi 31 Desember 2015, tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% di BTPN Syariah dan di bank-bank lain, lembaga keuangan lain atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota lain dari Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BTPN Syariah. Seluruh Komisaris Independen dan anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.

Audit Eksternal Dalam menyusun laporan keuangan yang diaudit tahun 2015, BTPN Syariah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC global network). Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut adalah berdasarkan kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Penunjukan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PwC global network) sebagai auditor eksternal dilakukan mulai tahun buku 2015. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman strandar profesi akuntan publik, serta telah sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Berikut adalah Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah tahun buku 2015:

130



Tahun Buku 2015

Kantor Akuntan Publik

Periode KAP

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC global network).

1

Akuntan Albidin, S.E., Ak., CPA

Periode Akuntan 2

Internal Fraud BTPN Syariah berkomitmen untuk melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/fraud, dengan cara memastikan pelaksanaan dan pemantauan penerapan stratagi anti fraud dalam organisasi bank. Dalam hal ini termasuk kecukupan dan efektifitas pelaksanaan perangkat-perangkat pengendalian fraud yang meliputi: Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan dan Saksi serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti Fraud BTPN Syariah di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Memastikan kecukupan sistem pengendalian internal untuk pencegahan dan pengendalian fraud, di antaranya menciptakan dan menerapkan manajemen risiko, menumbuhkan budaya kepedulian anti fraud (fraud awareness) serta memberikan sanksi yang tegas (zero tolerance) bagi pelaku fraud; 2. Peningkatan efektivitas Penyelenggaraan Pengendalian Internal dengan melakukan perbaikan pengendalian internal, pengawasan dan monitoring, sehingga proses perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan; 3. Melaksanakan Know Your Employee (KYE) dan mengidentifikasi potensi risiko fraud yang ada dalam setiap pelaksanaan kerja pada seluruh unit kerja; 4. Menciptakan lingkungan kerja yang positif, menjunjung tinggi dan menjalankan nilainilai (value) Bank dan Kode Etik Bank, serta mematuhi seluruh ketentuan internal Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Tidak memberikan toleransi atas tindakan Fraud (zero tolerance) dengan memberikan konsekuensi dan pengenaan sanksi secara jelas kepada setiap Karyawan yang terlibat dalam Fraud; 6. Secara berkala melakukan “Kampanye Anti Fraud” baik melalui media cetak atau elektronik dan himbauan yang dikirim melalui email, portal, poster, dan wallpaper kepada Karyawan dengan berbagai topik/isu tentang fraud, termasuk himbauan berupa edukasi anti fraud awareness kepada seluruh karyawan.

Whistle Blowing BTPN Syariah telah memiliki sarana bagi Karyawan yang berkeinginan untuk menyampaikan pelaporan pelanggaran terkait fraud melalui Whistle Blowing System melalui “Jalankan, Awasi, & Amati, Gali, Ajukan, Laporkan (JAGA). Dalam rangka untuk semakin mendorong peran serta Karyawan dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait fraud secara efektif dan efisien, maka BTPN Syariah juga menambah kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan fraud yang tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor. Media channel pelaporan terkait fraud yang dapat digunakan yaitu: hotline, email, mail dan SMS dan media tersebut dapat di akses dengan mudah oleh seluruh Karyawan/Pelapor dalam melaporkan adanya dugaan terjadinya fraud.


131

BTPN Syariah juga telah memiliki pedoman dan prosedur operasional pengelolaan Whistle Blowing, dengan tujuan untuk memberikan pedoman kerja bagi Fraud Management Unit (FMU) dan unit kerja terkait lainnya, sehingga aktivitas penanganan pelaporan dugaan fraud melalui media Whistle Blowing “JAGA” sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan dan terdokumentasikan dengan baik. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran terkait fraud dapat dilakukan melalui hotline, email, mail dan SMS.

Proses Eskalasi Jaga

Media

Ditujukan kepada

Tindak Lanjut

Terkait Fraud

Tim Investigasi (QA/SKAI)

Informasi kepada Fraud management Unit (FMU)

Hotline ke : 021 300 26 400 ext. 83553 / 86470

PELAPOR

Mail FMU, Gedung Menara Cyber 2 lt. 34

Fraud Management Unit (FMU)

Email: jaga@ btpnsyariah. com

Komite Fraud (Terbukti fraud)

Non Fraud

- Pelapor - PUK terkait

SMS ke 0878 8999 7494

Kode Etik Kode Etik bertindak sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan agar secara konsisten bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai-nilai dan visi misi BTPN Syariah. Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi: 1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik; 2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 3. Benturan Kepentingan;

132



4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial); 5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi; 6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang); 7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Upaya Penegakan Kode Etik BTPN Syariah terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email blast kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat Induction Program bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik dan sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik. Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH (BTPN SYARIAH) Governance Structure Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank telah ditetapkan dan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam mendukung pelaksanaan prinsip GCG di Bank. Untuk struktur tata kelola Bank yaitu: • Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan. • Direksi, mempunyai kompetensi, integritas dan telah teruji serta mempunyai pemahaman yang baik terhadap industri keuangan perbankan. Direksi juga telah melakukan upaya-upaya meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG. • Komite setingkat Dewan Komisaris, Komite setingkat Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. • Pembentukan Satuan Kerja dalam rangka untuk pengembangan bisnis Bank, pelaksanaan operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal telah dilakukan. Satuan kerja tersebut antara lain tim


133

bisnis, proses operasi, tim Teknologi Informasi, Sumber Daya manusia, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta Satuan Kerja Kepatuhan. Sesuai dengan fungsinya, maka telah ditetapkan bahwa masing-masing satuan kerja memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris maupun Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, Komite Renumerasi dan Nominasi dan Komite Pemantau Risiko dan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dan Komite setingkat Direksi. Infrastruktur tata kelola Bank, telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan telah dilakukan pengkinian terhadap Kebijakan Bank antara lain Kebijakan GCG, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Kepatuhan, dan kebijakan serta prosedur lainnya. Demikian juga untuk Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi, telah disusun dengan memadai dan telah dilakukan pengkinian secara berkala didukung penggunaan sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi yang jelas, maka diharapkan tata kelola Bank dapat dilakukan dengan baik. Untuk memeriksa kinerja keuangan Bank secara obyektif, maka Bank juga telah menunjuk audit eksternal kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi aspek legalitas serta standar profesional akuntan publik untuk melakukan audit.

134

Pengendalian dan pengkinian kualitas pelaksanaan GCG tetap menjadi perhatian Manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelaraskan Kinerja Bank dengan senantiasa menerapkan prinsip pengendalian risiko dan kehati-hatian sehingga bisnis Bank tumbuh dengan cepat, sehat dan berkesinambungan sesuai peraturan. Kajian terhadap ketersediaan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank dilakukan secara berkala, dan penyesuaian serta pengkiniannya dilakukan sejalan dengan visi dan misi BTPN Syariah.

Governance Process Struktur tata kelola Bank yang telah dibentuk sudah menjalankan tugasnya dengan baik, melalui proses yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris yang telah berjalan melalui proses penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris secara rutin. Pengambilan keputusan di luar rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan/memberikan nasihat kepada Direksi, memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, telah melakukan monitor dan mengingatkan Direksi untuk menindak-lanjuti semua temuan audit internal maupun audit eksternal, serta Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan ke Cabang guna memastikan proses GCG di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Wilayah kunjungan yang menjangkau Mataram, Banda Aceh, Denpasar, Padang, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Tangerang.



Demikian pula Komite setingkat Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala, melakukan pembahasan atas perencanaan audit eksternal tahun 2015 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal, memantau tindakan dan penanganan kasus internal fraud, melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala dan melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank; 2. Komite Pemantau Risiko melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang terdapat pada Standard Deck Risk di antaranya adalah Komite melakukan pengawasan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan rekomendasi penyediaan alternatif program untuk mengatasi kecukupan kebutuhan karyawan bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya, merekomendasikan agar dilakukan kajian dengan memperhitungkan cost & benefit terhadap pemenuhan SDM; melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional di antaranya pengawasan pelaksanaan run down legacy portfolio ex-Bank Sahabat secara keseluruhan; pengawasan dalam penerapan Produk Laku Pandai; melakukan pengawasan terlaksananya Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara menyeluruh dan konsisten; melakukan pengawasan dan pemantauan atas tingkat kesehatan Bank Risk Based Bank Rating (RBBR);

3. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal penetapan remunerasi tahunan 2015 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah, rekomendasi perihal Nominasi Anggota Direksi baru, melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite dan menyusun rencana kerja komite tahun 2015. Fungsi dan Tanggung Jawab Direksi telah berjalan baik melalui proses penyelenggaraan Rapat Direksi dan Komite setingkat Direksi yang telah diadakan secara rutin setiap minggunya. Pengambilan keputusan Direksi di luar rapat Direksi (dilakukan secara Sirkuler) senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank. Anggota Direksi telah melaksanakan kunjungan ke Cabang secara rutin guna memastikan proses GCG di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG maupun Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha Bank melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi berupa laporan rutin dan laporan insidentil dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi. Proses pelaksanaan GCG juga meliputi bidang manajemen risiko di mana Direksi tetap melaksanakan penerapan budaya manajemen risiko antara lain dengan senantiasa berpedoman pada ketetapan yang telah disusun berupa Limit Kewenangan Pemberian Pembiayaan dan


135

Counterparty, penambahan karyawan berkualitas guna menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif serta senantiasa memenuhi persyaratan sertifikasi yang memadai bagi Karyawan sesuai dengan bidang yang ditangani, pemenuhan kebijakan dan prosedur yang masih diperlukan, menetapkan produk dan aktivitas baru sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB). Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada di pada Bank, sehingga implementasi RBB menjadi dasar dan tanggung jawab semua lini organisasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dalam mendukung penerapan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Untuk itu Bank secara berkelanjutan melaksanakan program pelatihan, sertifikasi dan peningkatan budaya kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah juga telah melakukan pengembangan pengetahuan melalui pelatihan dan refreshment. Fungsi dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaksanakan melalui ketersediaan Agenda Rapat, pelaksanaan Rapat Rutin Bulanan yang menghasilkan Opini dan Persetujuan DPS tentang penggunaan dana sosial dan pengelolaan dana zakat, program hadiah PMD-rajin menabung, product program BTPN Wow! iB (Laku Pandai), fatwa DSN untuk perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa sebagai Financial Asset, Produk Taseto Mapan iB, Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pengkinian kebijakan pembiayaan, pembiayaan PMD

136

kepada nasabah petani tembakau dan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko. DPS telah melaksanakan transparansi tentang rangkap jabatan, remunerasi dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan. DPS telah melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan usaha Bank dengan melakukan kunjungan kerja secara rutin ke Cabang. Penerapan GCG dilakukan melalui proses kerja SKAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dimana SKAI telah menerapkan proses risk based audit dengan ruang lingkup governance process, risk management dan internal control, Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terus melakukan sosialisasi kepedulian terhadap risiko, sangat membantu Direksi untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata kelola Bank selalu berada di dalam koridor yang ditentukan. Laporan keuangan yang merupakan cerminan kinerja keuangan Bank telah dilaporkan kepada otoritas terkait maupun dalam laporan publikasi keuangan; pengkinian terhadap laporan keuangan selalu dilakukan secara rutin dan kami konsisten untuk menyajikannya dengan baik. Untuk menjaga kepuasan konsumen, maka telah dilakukan proses pengelolaan pengaduan nasabah dengan baik, yang mencakup jenjang jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia. Proses koordinasi antar Satuan Kerja sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, menjamin terselenggaranya transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang perlu diketahui oleh stakeholders dan otoritas terkait. Namun



demikian Bank terus berupaya melakukan perbaikan website, dan pengembangan sistem pengelolaan informasi yang akurat dan transparansi informasi mengenai produk dan layanan Bank.

Governance Outcome Proses pelaksanaan prinsip GCG secara benar, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank, akan menghasilkan penerapan GCG dengan tertib administrasi agar tercipta pertumbuhan bisnis Bank yang memenuhi harapan stakeholders Bank. Kinerja Bank yang baik tercermin dari kondisi keuangan maupun kondisi non keuangan. Selama pelaksanaan tata kelola Bank pada semester ke 2 (dua) tahun 2015 ini, berbagai aspek yang menjadi perhatian Manajemen Bank senantiasa terjaga dalam kondisi Baik sesuai ketentuan yang berlaku, baik untuk kinerja keuangan, seperti rentabilitas, NPF, BMPK, GWM maupun aspek non keuangan lainnya seperti halhal terkait dengan laporan Bank kepada OJK yang dilaksanakan secara tepat waktu, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kecukupan transparansi laporan, perlindungan konsumen, obyektivitas dalam melakukan self assesment / audit selalu terjaga dalam kondisi Baik. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran serta kemampuan Bank. Pencapaian Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi stakeholders terutama pangsa pasar yang dilayani Bank yang

didukung pula dengan layanan program Daya dengan memberikan pelatihan dan layanan bernilai tambah lainnya. Sebagai upaya konkrit untuk merealisasikan tujuan tanggung jawab sosial BTPN Syariah, maka Bank telah menyiapkan berbagai program dan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan di tahun 2016, yaitu mengintegrasikan misi bisnis dan misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan dan kegiatan sehari-hari yang bertujuan melayani Keluarga Pra-sejahtera di Indonesia. Sejalan dengan pertumbuhan Bank yang sangat baik akan berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank, maka Bank akan senantiasa menumbuhkan budaya kepatuhan dan memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan dijalankan dengan baik dengan risiko yang dapat diterima, didukung pula peran pengawasan DPS untuk memastikan bahwa aspek-aspek Syariah Bank berjalan dengan baik. Bank juga akan melakukan penyempurnaan di bidang manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta penyelarasan visi, misi dan nilai-nilai Bank dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun outcome sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Bank. Selanjutnya, Dewan Komisaris terus bekerja sama dengan Direksi di berbagai bidang, untuk memastikan komitmen berkelanjutan pada praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui rapatrapat Komite untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi standar di bidang kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas.


137

laporan internal audit

A

udit Intern merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Intern yaitu sebagai third line of defense yang memiliki peran penting untuk menjaga dan mengamankan kegiatan usaha bank, serta bertanggung jawab untuk mengawal pencapaian visi dan misi bank. Audit Intern berperan melakukan kegiatan assurance melalui pelaksanaan audit secara obyektif untuk memberikan penilaian independen terhadap governance process, risk management dan control perusahaan dalam kegiatannya mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi Audit Intern dilakukan oleh Internal Audit Division. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Internal Audit telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/ PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum serta Peraturan BAPEPAM LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pedoman Pembentukan Internal Audit.

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Internal Audit diatur dalam sebuah Piagam Audit Intern, dalam hal ini Perusahaan telah mempunyai Piagam Audit Intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2015.

Visi dan Misi Internal Audit Visi: Menjadi Mitra strategis bagi Bank dalam pengawasan Governance Process, Risk Management, dan Control (GRC) oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan audit standards sesuai best practices.

138

Misi: Membantu mewujudkan tercapainya misi dan visi Bank, melalui kegiatan assurance dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank.

Independensi dan Kedudukan Organisasi Internal Audit Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit BTPN Syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain dari pada itu, independensi Internal Audit tampak pada pengangkatan dan pemberhentian Internal Audit Head dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Internal Audit Ruang lingkup tugas Internal Audit mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas Governance Process, Risk Management dan Control (GRC) pada seluruh aspek kegiatan Bank sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dan membantu proses pengambilan keputusan manajemen.

Wewenang Internal Audit Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi organisasi, catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.


tata kelola perusahaan | internal audit

2.

3.

4.

Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi.

tugas dan tanggung jawab Internal Audit Sesuai dengan misi Internal Audit , tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut: 1. Membuat rencana audit tahunan. 2. Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui dengan menganalisis dan mengevaluasi efektivitas GRC guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bank secara optimal.

3.

4.

5.

Melaporkan hasil pemeriksaan yang mencakup penilaian tentang kecukupan dan efektivitas GRC serta komitmen tindak lanjut yang akan dilakukan oleh auditee kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Segera membuat laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. Laporan harus segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.

Setiap karyawan BTPN Syariah wajib mengimplementasi budaya perusahaan untuk mendukung perkembangan bisnis.



139

6. Membuat laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang disampaikan kepada OJK/BI setiap akhir bulan Juni dan Desember, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan pelaporan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. 7. Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut audit. Apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka Internal Audit harus memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk tindakan lebih lanjut. 8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 9. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi sumber daya. 10. Berkoordinasi dengan auditor ekstern agar tercapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

Organisasi Internal Audit Di lingkungan BTPN Syariah terdapat tiga fungsi dari Organisasi Internal Audit , yaitu: 1. Fungsi Business Audit bertanggung jawab melaksanakan audit terhadap jalur distribusi bidang bisnis, proses operasional dan pengelolaan bisnis yang meliputi pembiayaan dan pendanaan. 2. Fungsi Head Office & IT Audit Bertanggung jawab melaksanakan audit intern terhadap fungsi-fungsi support di kantor pusat dan Teknologi informasi. 3. Fungsi Audit Development & Quality Assurance Bertanggung jawab mengembangkan metodologi audit dan memastikan pelaksanaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Internal Audit

Internal Audit Head

140

Audit Development & QA Manager

Business Audit Head

Business Audit Head

Funding Audit Leader

Financing Audit Leader

HO Audit Leader

Funding Auditor

Financing Auditor

HO Auditor


IT Auditor

Remote Auditor

tata kelola perusahaan | internal audit

Pelaksananaan Audit Tahun 2015 Pada Tahun 2015, Internal Audit telah melaksanakan seluruh rencana dan program audit yaitu: 1. Melaksanakan audit tematik dengan fokus pada implementasi inisiatif strategis perusahaan dan area-area yang memiliki risiko tinggi. 2. Melaksanakan audit pada lini distribusi (Area, Kantor Cabang). 3. Melaksanakan audit Mandatory (SKN & RTGS) bersamaan dengan pelaksanaan audit tematik “Operasional Pendanaan & Manajemen Layanan”. Hasil audit telah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit guna memastikan bahwa setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progress tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akhir tahun 2015, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Standar Pelaksanaan dan Pengembangan Mutu Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Kebijakan Audit Intern BTPN Syariah. Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan

menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta best practice antara lain The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Information System Audit and Control Association (ISACA). Internal Audit juga memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, dan senantiasa meningkatkan kompetensi.

Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Internal Audit, pada tahun 2015 telah dilakukan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM Internal Audit. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan dengan melakukan rekrutmen beberapa posisi kunci yaitu Business Audit Head, Audit Development dan Quality Assurance Manager. Pengembangan SDM Internal Audit dilakukan dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui program pelatihan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2015 telah dilakukan pelatihan kepada auditor mengenai perbankan syariah, HR recruitment, manajemen risiko, pengetahuan perbankan secara umum, presentation skill, managerial dan leadership.


141

laporan kepatuhan

B

udaya Kepatuhan terus ditingkatkan untuk mengurangi Risiko Kepatuhan yaitu risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. Mengacu kepada PBI no.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka Fungsi Kepatuhan telah berjalan dengan baik terbukti dengan telah adanya serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan bahwa Budaya Kepatuhan telah dilaksanakan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Bank; Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank telah dikelola dengan baik; kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah; serta telah ada mekanisme untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan Tanggung jawab kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama, melekat pada seluruh jenjang organisasi baik dari tingkatan Direksi, Manajemen Senior sampai dengan karyawan pelaksana pada setiap organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Guna memastikan penerapan kepatuhan Bank dapat terwujud dengan baik, Bank telah memiliki Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Satuan Kerja

142

Kepatuhan (SKK) yang independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kapatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal antara lain: 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi bank Umum Syariah; 3. Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah; 4. Memantau dan menjaga agar kegiatan Bank sesuai ketentuan yang berlaku secara umum dan Prinsip Syariah; 5. Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada BI dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas Fungsi Kepatuhan yang disampaikan ke OJK setiap semester, laporan berkala Fungsi Kepatuhan untuk Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris serta laporan terkait dengan fungsi kepatuhan lainnya kepada pihak internal maupun eksternal; 7. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka


tata kelola perusahaan | laporan kepatuhan

memastikan terlaksananya Prinsip Syariah dalam produk dan aktivitas Bank; 8. Memastikan dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan selama tahun 2015 Selama tahun 2015, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan monitoring terhadap parameter keuangan yang wajib dipenuhi oleh Bank seperti Permodalan (Capital Adequacy Ratio / CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Kualitas Aktiva Produktif (Non performing Financing/NPF) dan Giro Wajib Minimum (GWM); 2. Pencegahan penyimpangan terhadap peraturan dan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan uji kepatuhan terhadap rancangan Kebijakan, Product Program dan Standard Operating Procedure (SOP); 3. Melakukan fungsi konsultatif untuk berbagai aktivitas pembahasan rancangan pengembangan produk/ kebijakan/prosedur baru maupun revisi serta proses penambahan/perluasan jaringan kantor; 4. Melakukan Sosialisasi ketentuan baru dari Bank Indonesia dan OJK ke Direksi dan Dewan Komisaris serta unit kerja terkait dan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam rangka pemenuhan aturan baru tersebut; 5. Melakukan pemantauan terhadap penyampaian Laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, OJK maupun

otoritas pengawas lainnya; memastikan kelengkapan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) antara lain memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank; 6. Melakukan pengelolaan risiko Kepatuhan, guna memastikan bahwa Bank berada pada tingkat risiko Kepatuhan yang rendah; 7. Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia atau OJK secara tepat waktu sesuai dengan target waktu yang ditentukan, baik komitmen yang bersifat tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan maupun rencana yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank; 8. Menyampaikan Laporan Kepatuhan semester I dan II tahun 2015 kepada OJK dan laporan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan triwulanan dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; 9. Satuan Kerja Kepatuhan juga berkoordinasi dengan Learning Center untuk melakukan pelatihan APU dan PPT, dan sertifikasi manajemen risiko, yang diwajibkan oleh regulator. 10. Melakukan Compliance Assessment di KC untuk memastikan kecukupan struktur dan infrastruktur Kantor Cabang sesuai dengan aturan yang berlaku. 11. Mengikuti Sertifikasi Kepatuhan untuk memastikan kompetensi dari karyawan di Satuan Kerja Kepatuhan.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT ) Terkait dengan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT),


143

aktivitas yang telah dilakukan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan aktivitas APU dan PPT dilaporkan kepada Dewan Komisaris maupun Direksi baik dalam laporan tertulis maupun mekanisme rapat Dewan. Selain dalam rapat periodik, Dewan Komisaris maupun Direksi mengikuti pelatihan atau seminar yang terkait dengan APU dan PPT untuk melengkapi pemahaman mengenai APU dan PPT; 2. Kebijakan dan Prosedur. Guna meningkatkan kualitas penerapan program APU dan PPT, Bank telah melakukan penyusunan Kebijakan dan Petunjuk Teknis APU dan PPT yang memuat antara lain Pemantauan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data, Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Mencurigakan dan lain-lain, serta prosedur operasional terkait APU dan PPT seperti Prosedur Customer Infomation File (CIF) yang memuat ketentuan mengenai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD). 3. Pengendalian Internal. Guna memantau, memastikan serta memberikan umpan balik terhadap penerapan APU dan PPT di kantor cabang, selama tahun 2015 dalam pelaksanaannya review kepatuhan penerapan APU dan PPT melibatkan peran serta unit internal control Bank

144

yaitu Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang tertuang pada kertas kerja SKAI; 4. Sistem Informasi Manajemen. Guna mendukung penerapan program APU dan PPT, Bank terus berupaya melakukan penyempurnaan terhadap sistem Core Banking khususnya yang berfungsi untuk memantau dan mengidentifikasi transaksi nasabah yang menyimpang dari profilnya dengan pendekatan berbasis risiko (Risk Based Approach), termasuk menyediakan pelaporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai parameter yang ditentukan oleh UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 5. Pelatihan dan Sosialisasi. Sejalan dengan strategi Bank dan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Bank telah melakukan program pelatihan serta sosialisasi berkelanjutan terkait ketentuan APU dan PPT sesuai PBI no 14/27/PBI/2012. Program pelatihan ini merupakan bagian dari “Induction Training” untuk karyawan baru yang wajib diikuti semua karyawan. Program sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan berbagai media sosialisasi yang dimiliki Bank. Hal ini dilakukan guna menghindari tindakan penyalahgunaan Bank sebagai media atau tujuan pencucian uang/pendanaan terorisme.


tata kelola perusahaan | laporan kepatuhan . laporan komite

laporan komite

K

omite di bawah Dewan Komisaris Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko Susunan Komite Pemantau Risiko Bahwa sesuai SK Direksi terkini No.23/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah maka Susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah: No

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan

1

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris/(Komisaris Independen)

Ketua Komite merangkap Anggota

13 Juni 2014

2

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

Anggota Komite

17 April 2015

3

Mahdi Syahbuddin (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

1 Oktober 2015

4


Anggota Komite

15 September 2014

5


Anggota Komite

15 September 2014

Catatan: Masa Jabatan Taras Wibawa Siregar sebagai anggota Komite Pemantau Risiko berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko Bahwa berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/PedomanKerja/LG/ VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan; 2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; 3. Melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris; 4. Menganalisis efektivitas fungsi Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dalam bentuk pengawasan melalui rapat rutin dan pengawasan atas tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Komite Pemantau Risiko;


145

5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya; 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; 8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait; 11. Menjalin kerjasama dengan konsultan eksternal, akuntan atau pihak eksternal lainya yang bisa memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan atau dari pihakpihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite; 12. Selain yang disebutkan di atas, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanaan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan

146

Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Independensi Komite Pemantau Risiko 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Laporan Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan melakukan kunjungan ke kantor cabang yang menjangkau Mataram (Lombok), Banda Aceh, Denpasar, Padang, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Tangerang. Komite membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi yang antara lain meliputi: 1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2016; 2. Komite melakukan kajian dan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang terdapat pada Standard Deck Risk di antaranya adalah:


tata kelola perusahaan | laporan komite

•

3. 4. 5. 6. 7.

Komite memberikan rekomendasi dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di antaranya rekomendasi penyediaan alternatif program untuk mengatasi kecukupan kebutuhan karyawan bekerja sama dengan pihak ketiga lainnya, merekomendasikan agar dilakukan kajian dengan memperhitungkan cost & benefit terhadap pemenuhan SDM, merekomendasikan dilakukan peningkatan capacity leader untuk memastikan capability dan capacity pemimpin sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan, merekomendasikan dilakukan kajian program promosi karyawan secara keseluruhan, merekomendasikan dilakukan coaching dan assessment, merekomendasikan pemenuhan SDM sejalan dengan bisnis bank, merekomendasikan pemenuhan criitical position di antaranya melalui kerjasama leveraging dengan Bank Induk; merekomendasikan pelaksanaan rutin pelatihan mandatori dan penyegaran bagi karyawan bank syariah; • Komite melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional di antaranya pengawasan pelaksanaan run down legacy portfolio ex Bank Sahabat secara keseluruhan; pengawasan dalam penerapan Produk Laku Pandai, merekomendasikan dilakukan validasi atas seluruh Wisma untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dilapangan untuk dilaporkan kepada Komite, merekomendasikan dilakukan penambahan jumlah kunjungan lapangan menindaklanjuti hasil Quality Assurance Assessment dan merekomendasikan peningkatan proses internal mengantisipasi terjadinya tindakan fraud di kemudian hari; Komite melakukan pengawasan terlaksananya Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) secara menyeluruh dan konsisten; Komite melakukan pengawasan dan pemantauan atas penanganan kasus internal fraud; Komite melakukan pengawasan dan pemantauan atas tingkat kesehatan Bank Risk Based Bank Rating (RBBR); Komite melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala; Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank.

Komite Audit Susunan Komite Audit Bahwa sesuai SK Direksi terkini No.022/DIR/LG/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Susunan Anggota Komite Audit sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah: No

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan


13 Juni 2014


Anggota Komite

17 April 2015

3


Anggota Komite

1 Oktober 2015

4


Anggota Komite

15 September 2014

5


Anggota Komite

15 September 2014

1

Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Komisaris Independen)

2

Catatan: Masa Jabatan Taras Wibawa Siregar sebagai anggota Komite Audit berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015.


147

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsipprinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.02/ PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015, bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit ekstern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi: 1. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern maupun ekstern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan; 2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; 3. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan

148

Komisaris, serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku; 5. Menganalisa obyektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; 6. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan; 7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Audit Intern, KAP dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/BI) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank; 9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya; 10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan; 11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak ekstern lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

Wewenang Komite Audit 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber



daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan Internal Audit dan Unit-Unit lainya yang dipandang perlu.

Independensi Komite Audit 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Laporan Komite Audit Komite Audit telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dan melakukan kunjungan ke kantor cabang yang menjangkau Mataram (Lombok), Banda Aceh, Denpasar, Padang, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Tangerang. Komite membahas dan memberikan rekomendasi pada beberapa hal berikut: 1. Komite menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2016; 2. Komite memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala; 3. Komite melakukan kajian terhadap usulan Laporan Keuangan Bank tahun 2014 dan 2015;

4. Komite melakukan pembahasan atas perencanaan audit ekstern tahun 2015 dan memberikan rekomendasi penunjukan auditor ekstern; 5. Komite memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Internal Audit selama tahun 2015, memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan dan memberikan rekomendasi di antaranya untuk memastikan: • Implementasi atas Audit Rating yang telah diterapkan Bank pada Triwulan II tahun 2015 yang diseleraskan dengan Process Risk Control (PRC) dan Risk Grading Matrix (RGM); • Pelaksanaan Produk Laku Pandai sejalan dengan Rencana Bisnis; • Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; • Pengembangan Teknologi Informasi; 6. Komite melakukan kajian atas Rencana Audit 2016; 7. Komite memantau penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku; 8. Komite memantau tindakan dan penanganan kasus internal fraud; 9. Komite melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) secara berkala; 10. Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bahwa sesuai SK Direksi terkini No. 026/DIR/ LG/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah:


149

No

Nama

Jabatan

Tanggal Penunjukan

1

Kemal Azis Stamboel (KomisarisUtama / Komisaris Independen)


13 Juni 2014

2

Dewie Pelitawati (Anggota Komisaris / Komisaris Independen)

Anggota Komite

13 Juni 2014

3

Mahdi Syahbuddin (Anggota Komisaris)

Anggota Komite

7 April 2015

4

Ratna Maya Sari Soeharto (PE Bidang Sumber Daya Manusia)

Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite

8 Oktober 2015

Catatan: Masa Jabatan Dewi Nuzulianti sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2015.

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi terkini No. 03/PedomanKerja/LG/ VI/2015 tanggal 16 Juni 2015. Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi: 1. Terkait dengan kebijakan remunerasi: •

Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;

•

Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan

•

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:

150

•

Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

•

Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;

•

Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

•

Memberikan rekomendasi mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.



3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan: •

Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

•

Prestasi kerja individual;

•

Kewajaran dengan peer group di dalam dan di luar Bank; dan

•

Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank; 5. Tugas-tugas lain selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; 2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; 2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi Sejak tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 2 (dua) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dengan membahas dan memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1. Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris perihal Penetapan Remunerasi Tahunan 2015 bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah, 2. Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris perihal Nominasi Anggota Direksi baru.


151

Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris Selama tahun 2015, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris disampaikan sebagai berikut: No

Nama

Komite Audit

Komite Pemantau Risiko

Komite Remunerasi dan Nominasi

1

Kemal Azis Stamboel

6/6

6/6

2/2

2

Dewie Pelitawati

6/6

6/6

2/2

3


5/6

5/6

2/2

4

Mahdi Syahbuddin

4/6

5/6

2/2

5


6/6

6/6

-

6


6/6

6/6

-

7

Dewi Nuzulianti (b) (Pejabat Eksekutif Bidang SDM)

-

-

2/2

8

Ratna Maya Sari Soeharto (c) (Pejabat Eksekutif Bidang SDM)

-

-

0/2

Catatan: (a) Masa Jabatan Taras Wibawa Siregar sebagai Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015. (b) Masa Jabatan Dewi Nuzulianti sebagai Anggota Komte Remunerasi dan Nominasi berakhir sejak tanggal 8 Oktober 2015. (c) Ratna Maya Sari Soeharto diangkat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 8 Oktober 2015.

Komite setingkat Direksi Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, dalam membantu tugasnya, Direksi membentuk komite-komite sebagai berikut:

Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (Asset and Liabilities Committee/ALCO) Sesuai SK Direksi terkini No.029/DIR/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Susunan Anggota ALCO terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: No

Susunan Komite

Keanggotaan bersifat ex officio

1

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Finance, Treasury dan Corporate Planning

2

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

3

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning

4

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko

5

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pembiayaan (Financing Business)

6

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pendanaan (Funding Business)

7

Anggota Komite

Pejabat Bidang Treasury yang ditunjuk oleh Direktur Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning (Sekretaris)

8

Undangan Tetap

Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi Liquidity & Market Risk

9

Undangan Tetap

Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Bisnis, yaitu seorang pejabat yang membidangi pembiayaan

Catatan: Selama tahun 2015, Pedoman dan Tata Tertib ALCO mengalami 2 (dua) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.06/PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan terkini No.06/PedomanKerja/LG IX/2015 tanggal 13 November 2015.

152



Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang ALCO Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.06/PedomanKerja/LG/IX/2015 tanggal 13 November 2015 adalah: 1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan Asset Liability Management (ALMA); 2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan primary dan secondary reserves; 3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta Financing; 4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan; 5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (Liquidity Management) dan Risiko Pasar (Market Risk); 6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (pricing) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan Funds Transfer Price (FTP) atau insentif rekening antarkantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimalisir biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank;

7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil risk taking position Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan; 8. Meninjau kembali performance dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank; 9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank; 10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Laporan Komite ALCO Selama tahun 2015 telah dilaksanakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana rapat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota Komite. Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, pricing pendanaan dan pembiayaan, indikator likuiditas, menetapkan gross yield, pengelolaan secondary reserve dan pengembangan pasar uang.


153

Rapat Komite ALCO No

Total Kehadiran Rapat Komite ALCO (12 kali)

Frekuensi Rapat ALCO

1

Harry A. S. Sukadis

12/12

2

Ratih Rachmawaty

9/12

3

Gatot Adhi Prasetyo(a)

6/12

4

Setiasmo(b)

5/12

5

Johanes Hermawan

3/12

6

Hari Pudjo Santoso

11/12

7

Shita Satyawati P

10/12

8

Roy Iskandar

11/12

9

Ade Fauzan

9/12

10

Syaifullah

12/12

Catatan: (a) Masa Jabatan Gatot A. Prasetyo sebagai anggota ALCO berakhir sejak Maret 2015, dan hadir sebagai undangan. (b) Setiasmo hadir sebagai undangan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi Sesuai SK Direksi terkini No.028/DIR/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio paling kurang terdiri dari: No

Susunan Komite


1

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Teknologi Informasi

2

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Corporate Planning

3

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional

4

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko

5

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Operasional

6

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pendanaan (Funding Business)

7

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pembiayaan (Financing Business)

8

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi (Sekretaris)

9

Undangan Tetap

Pejabat Eksekutif Bidang Business Support & Development

Catatan: Selama tahun 2015, Pedoman dan Tata Tertib Komite Pengarah Teknologi Informasi mengalami 2 (dua) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.07/PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan terkini No.07/PedomanKerja/ LG/IX/2015 tanggal 13 November 2015.

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

154



Tugas dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan: 1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank; 2. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuhan sistem informasi manajemen, dan kebutuhan kegiatan usaha Bank; 3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (project charter); 4. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank; 5. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; 6. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Laporan Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama tahun 2015, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai: 1. Pengesahan Rencana Strategi Teknologi Informasi 2015 – 2018 sebagai landasan tata kelola Teknologi Informasi; 2. Pengembangan atas sistem bisnis utama (Prospera) yang terpusat, online real time yang dilanjutkan dengan pengembangan prospera yang berbasiskan teknologi mobility (M-Prospera); 3. Pengembangan jaringan ATM, Mobile Banking untuk prasyarat penyelenggaraan layanan Laku Pandai (BTPN Wow! iB); 4. Pengembangan layanan Branchless Banking/Laku Pandai (BTPN Wow! iB) di BTPN Syariah akan menggunakan leveraging pengembangan aplikasi yang akan dibangun oleh Bank Induk (BTPN); 5. Pengakhiran/Decommission atas sistem perbankan utama ex PT Bank Sahabat Purba Danarta (Temenos R8).


155

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi No

Frekuensi Rapat Komite Teknologi Informasi

Total Kehadiran Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (5 kali)

1

Harry A. S. Sukadis

5/5

2

Ratih Rachmawaty

4/5

3

Rosi Susanti

1/5

4

Setiasmo

5/5

5

Gatot Adhi Prasetyo

5/5

6

Dewo Triatmoko

3/5

7

Hari Pudjo Santoso

4/5

8

Her Purwoko

5/5

9

Ahmad Yani

5/5

10

Jodi Ng

4/5

Catatan: Masa Jabatan Rosi Susanti sebagai anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Komite Human Capital Sesuai SK Direksi terkini No. 029A/DIR/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Susunan Anggota Komite Human Capital adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat ex officio yang paling kurang terdiri dari: No

Susunan Komite


1

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Human Capital

2

Anggota Komite

Direktur Utama

3

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Keuangan

4

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif bidang Human Capital yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Human Capital (Sekretaris)

5

Undangan Tetap


Catatan: Selama tahun 2015, Pedoman dan Tata Tertib Komite Human Capital mengalami 2 (dua) kali penyesuaian yaitu No.08/ PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan terkini No.08/PedomanKerja/LG/IX/2015 tanggal 13 November 2015 namun Susunan Keanggotaan adalah tetap.

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Human Capital Tugas dan wewenang Komite Human Capital berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital terkini No. 08/PedomanKerja/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital; 2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital; 3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.

156



Laporan Komite Human Capital Selama tahun 2015, Komite Human Capital telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan membahas antara lain: 1. Laporan Hasil Konversi Grade dan Kompensasi ex Karyawan Bank Sahabat; 2. Hasil Peninjauan Kenaikan Gaji 2015 dan Hasil Peninjauan Kinerja 2014; 3. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan Program Pensiun; 4. Informasi Hasil Penilaian Kinerja Tengah Tahun 2015.

Rapat Komite Human Capital No

Frekuensi Rapat Komite Human Capital

1

Harry A. S. Sukadis

2

Ratih Rachmawaty

Total Kehadiran Rapat Komite Human Capital (10 Kali) 10/10 9/10

3

Gatot Adhi Prasetyo

4

Dewi Nuzulianti (b)

5

Ratna Maya Sari Soeharto

10/10

(a)

9/10 2/10

(c)

Catatan: (a) Masa Jabatan Gatot Adhi Prasetyo sebagai Ketua Komite Human Capital berakhir sejak Oktober 2015 dan hadir sebagai Undangan tetap. (b) Masa Jabatan Dewi Nuzulianti sebagai anggota Komite Human Capital berakhir sejak tanggal 7 Oktober 2015. (c) Ratna Maya Sari Soeharto efektif menjabat sebagai anggota Komite Human Capital sejak tanggal 7 Oktober 2015.

Komite Manajemen Risiko Sesuai SK Direksi terkini No.027/DIR/LG/XI/2015 tanggal 13 November 2015 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko BTPN Syariah, maka susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko bersifat ex officio dan paling kurang beranggotakan: No

Susunan Komite


1

Ketua Komite

Direktur yang membidangi Manajemen Risiko

2

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Bisnis

3

Anggota Komite

Direktur yang membidangi Operasional

4

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Finance, Treasury & Corporate Planning

5

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Human Capital

6

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Operasional

7

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Risiko Bisnis

8

Anggota Komite

Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko (Sekretaris)

9

Undangan Tetap

Kepala Audit Intern

Catatan: Pedoman dan Tata Tertib Komite Manajemen Risiko mengalami 2 (dua) kali penyesuaian terkait susunan keanggotaan yaitu No.09/PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan terkini No.09/PedomanKerja/LG/IX/2015 tanggal 13 November 2015.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.


157

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.09/PedomanKerja/LG/VII/2015 tanggal 13 November 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan/atau penyempurnaannya; 2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya; 3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi; 4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Laporan Komite Manajemen Risiko Selama tahun 2015, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi Direksi mengenai: update portfolio performance, baik TUR maupun Legacy, liquidity monitoring, IT system performance, pemenuhan sertifikasi manajemen risiko, perbankan syariah dan APPU/PPT, monitoring pemenuhan kebutuhan karyawan, monitoring resignation rate, monitoring fraud, monitoring risiko kepatuhan, hukum, dan stratejik. Pada pertemuan Komite Manajemen Risiko terdapat pembahasan dan keputusan di antaranya: pembuatan plan konsolidasi untuk portfolio TUR dan Legacy, tracking pemenuhan pelatihan APPU/PPT secara bankwide, kajian atas penetapan benchmark resignation rate YTD sebesar 45%, standard IT performance 97% akan ditinjau kembali setelah satu tahun berjalan, menyarankan agar team funding dan treasury lebih berperan aktif dan preventif untuk menjaga kestabilan likuiditas Bank. Dalam rangka pemantauan risiko, maka sebagai anak perusahaan, BTPN Syariah berkewajiban menyampaikan laporan konsolidasi kepada Bank Induk atas 10 jenis risiko Bank serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

Rapat Komite Manajemen Risiko No

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Frekuensi Kehadiran Rapat Komite Manajemen Risiko (11 kali)

1

Harry A. S. Sukadis (a)

10/11

2

Ratih Rachmawaty

8/11 2/11

3

Rosi Susanti

4

Setiasmo (c)

9/11

5

Gatot Adhi Prasetyo

11/11

6

Taras Wibawa Siregar (d)

2/11

7

Hari Pudjo Santoso

9/11

8

Sri Wulan Purnomo Lestari (Undangan Tetap)

6/11

(b)

Catatan: (a) Masa Jabatan Harry A.S. Sukadis sebagai anggota Komite Manajemen Risiko berakhir sejak tanggal 13 November 2015. (b) Masa Jabatan Rosi Susanti sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko berakhir sejak tanggal 1 Oktober 2015. (c) Masa Jabatan Setiasmo sebagai anggota Komite Manajemen Risiko berakhir sejak tanggal 13 November 2015. (d) Taras Wibawa Siregar diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko sejak tanggal 1 Oktober 2015.

158


tata kelola perusahaan | sistem sosial, lingkungan dan manajemen (Daya)

sistem sosial, lingkungan dan manajemen (Daya) DAYA adalah misi sosial BTPN Syariah, yang merupakan Unique Value Proposition dari Bank ini dan merupakan program pemberdayaan mass market yang berkelanjutan serta terukur. Fokus program DAYA terletak pada Kesehatan, Pengembangan Usaha dan Komunitas yang diwujudkan melalui tiga pilar daya yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas. Pada tahun 2015, aktifitas pelatihan program Daya melalui pilar Daya Sehat Sejahtera dan Daya Tumbuh Usaha telah mencapai 126.663 sentra nasabah BTPN Syariah. Sedangkan untuk pilar Daya Tumbuh Komunitas, total sebanyak 131 aktifitas telah diberikan kepada nasabah yang mengikuti program pendampingan komunitas. •

Daya Sehat Sejahtera Daya Sehat Sejahtera adalah program yang mendorong pola hidup sehat bagi seluruh nasabah BTPN Syariah. • Dari hasil survei kepada nasabah BTPN Syariah, tim Daya mendapatkan umpan balik dari nasabah bahwa mereka membutuhkan informasi terkait kesehatan wanita, maka di tahun 2015 Daya telah mengembangkan 2 (dua) modul baru yaitu modul Hidup Sehat Bebas Kegemukan dan Mengenal Kanker Payudara sebagai materi informasi dan penyuluhan kesehatan sehingga Nasabah BTPN Syariah mendapatkan kiat praktis hidup sehat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. • Program Kader Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi nasabah di komunitas BTPN Syariah secara spesifik dan unik, sehingga dibutuhkan pendekatan khusus

agar dapat mencapai hasil yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk mengakomodir hal tersebut maka di tahun 2015 tim Daya bekerjasama dengan Ilmu Kedokteran Komunitas (IKK) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia untuk mengembangkan konsep pelayanan komunitas. Kelebihan dari pendekatan ini adalah para Kader mempunyai lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan nasabah dan komunitas di sekitar tempat tinggal mereka melalui kegiatan penyuluhan dan kunjungan keluarga untuk melakukan konsultasi kesehatan. Seorang Kader akan mendampingi keluarga-keluarga nasabah di lingkungan sentra tempat asalnya, dengan memberikan petunjukpetunjuk dan saran mengenai pola hidup bersih dan sehat. Di tahun 2015 terdapat 2.071 kegiatan penyuluhan dan 2.118 konsultasi kesehatan yang dilakukan dalam program kader kesehatan ini.

Daya Tumbuh Usaha Daya Tumbuh Usaha adalah program yang bertujuan membantu nasabah membangun dan mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru. Sejalan dengan prinsip Berani, Disiplin, Kerjasama dan Saling Bantu (BDKS) di tahun 2015 ini, tim daya mengembangkan modul baru “Pentingnya Menabung” dimana hal ini merupakan upaya untuk menerapkan budaya disiplin agar nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan cara menabung dan mengendalikan uang mereka secara lebih bijak.


159

Daya Tumbuh Komunitas Daya Tumbuh Komunitas bertujuan untuk memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerjasama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat. Selama tahun 2015 telah dilakukan kegiatan Selendang Mayang dan Bunga Rampai yaitu program memberikan akses ke pasar kepada komunitas dengan menyediakan bazaar bagi karyawan BTPN dan BTPN Syariah untuk dapat membeli produk-produk dari komunitas BTPN Syariah.

Sahabat Daya Sahabat Daya merupakan program relawan yang mengajak semua pemangku kepentingan BTPN Syariah, termasuk para karyawan Bank untuk berpartisipasi dalam program Daya. Di tahun 2015, seluruh Direksi dan 248 karyawan BTPN Syariah telah berpartisipasi dalam program Sahabat Daya dengan kiat-kiat sukses dan kesehatan yang dapat menginspirasi masyarakat untuk hidup lebih baik.

Transparansi Kondisi Keuangan Dan Kondisi Non Keuangan Daftar Konsultan Dan Penasihat Nama Konsultan Bambang Kuswijayanto

Grameen Foundation, USA

Tujuan Jasa Konsultasi

Ruang LIngkup Pekerjaan 1.

Sebagai Konsultan yang memberikan pelatihan dan pembekalan bagi calon Anggota Direksi Bank;

2.

Sebagai Konsultan yang membantu persiapan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3.

Sebagai Konsultan yang membantu menyusun materi pelatihan dan pembekalan yang meliputi penyusunan materi ketentuan terkini, pelatihan kompetensi, pelatihan perbankan syariah, pembekalan pengetahuan operasional perbankan syariah, pendalaman produk bank syariah, analisa laporan keuangan bank syariah, pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah, perkembangan perekonomian keuangan dan perbankan dan perbankan syariah pada khususnya, dan pembekalan lain yang diperlukan oleh calon Anggota Direksi Bank Syariah.

1.

Memberikan dan menyediakan jasa konsultasi kepada Bank terhadap potensi pasar;

2.

Memberikan jasa konsultasi dalam hal Bank menjajaki dan menjangkau nasabah pra-sejahtera;

3.

Memberikan jasa konsultasi kepada Bank dalam hal penyediaan produk yang dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah;

4.

Memberikan jasa konsultasi kepada Bank dalam mengembangkan layanan microfinance kepada nasabah pra-sejahtera di Indonesia;

5.

Memberikan jasa konsultasi kepada bank dalam hal efektivitas dan perbaikan proses pelayanan kepada nasabah pra-sejahtera.

31 Agustus 2015

1.

2.

3.

160

Periode Kontrak 17 Juni 2015 –

Melakukan kajian atas Produktivitas Bisnis; Melakukan kajian atas rancangan Produk Pembiayaan; Melakukan kajian atas strategi bisnis secara umum

1 September 2014 – 30 Juni 2015


tata kelola perusahaan | sistem sosial, lingkungan dan manajemen (Daya)

Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaiannya Selama tahun 2015 tidak terdapat internal fraud yang mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan Upaya Penyelesaian Selama tahun 2015, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

Kasus Litigasi Kasus litigasi adalah kasus perdata dan pidana yang ditindaklanjuti dengan proses hukum. Selama tahun 2015, tidak terdapat kasus litigasi yang memperngaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

Benturan Kepentingan Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama. Selama tahun 2015, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN PENDAPATAN DANA HALAL DAN NON HALAL Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksaan GCG. Pendapatan non halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari: 1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional; 2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Pendapatan Non Halal, Zakat dan Infaq Untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015. (dalam jutaan rupiah)

Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

162

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal Denda

132 14

Jumlah

146

Penggunaan Dana Kebajikan

167

Penurunan Sumber Dana Kebajikan

(21)

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

141


161

data perusahaan

162

Isi dalam bab ini

hal.

Pejabat Eksekutif

164

Produk dan Layanan

166

Jaringan Kantor

167




163

pejabat eksekutif

Posisi 31 Desember 2015 Nama

Jabatan

Keterangan

INTERNAL AUDIT Sri Wulan Purnomo

Internal Audit Head

Lestari

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Bank Permata.

FINANCE, TREASURY & CORPORATE PLANNING Roy Iskandar

Finance, Treasury &

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di HSBC

Corporate Planning Head

dan Bank Danamon.

Chief Human Capital

Bergabung sejak 2015 Sebelumnya di PT Price

HUMAN CAPITAL Ratna Maya Sari Soeharto

Water House, UNICEF, Excelcomindo Pratama, PT Ericson Indonesia, PT Makassar Tene & Group dan PT Begawan Inovasi Global. KEPATUHAN & MANAJEMEN RISIKO Rena Mutia Indriani

Compliance Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Bank BRI Syariah dan Bank Permata.

Hari Pudjo Santoso

Risk Management Head

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank ABN Amro dan Citibank

Yunita Cahaya Haerani

Legal Head

Bergabung sejak 2013. Sebelumnya di Citibank dan AIA Financial.

TEKNOLOGI INFORMASI Jodi Ng

IT Business Alliance Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di GE Money.

Her Purwoko

IT Operation,

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Asuransi

Infrastructure & Service

Astra Buana dan Bank Permata.

Delivery Head Ahmad Yani

Her Purwoko (Pjs)

164

IT Application

Bergabung sejak 2014.Sebelumnya di

Development Head

Bank Permata.

IT Planning, Strategy

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di Asuransi

and Governance Head

Astra Buana dan Bank Permata.


data perusahaan | pejabat eksekutif

Nama

Jabatan

Keterangan

OPERASIONAL Dewo Triatmoko

Mohamad Rizal

Operations Strategy &

Bergabung sejak 2011. Sebelumnya di

Development Head

Bank BCA Syariah, Bank UIB dan Bank NISP.

Operation Services Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Mega, Bank Danamon, Bank Permata dan Bank Sahabat Purba Danarta.

Budi Yunawan Saleh

Corporate Services Head

Bergabung sejak 2008. Sebelumnya di Bank Danamon dan AIG Life

Muhamad Bardansyah

Quality Assurance Head

Bergabung sejak 2015. Sebelumnya di Bank Danamon.

Helmy Pusparini

HC Services Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Citibank. Dan Bank Standard Chartered.

BISNIS Johanes Hermawan

TUR Sales & Distribution


Sugianto

1 Head

Bank Danamon.

Abianti Riana

TUR Sales & Distribution

Bergabung sejak 2012. Sebelumnya di CIMB

2 Head

Auto Finance dan CIMB Niaga

Funding Sales &

Bergabung sejak 2009. Sebelumnya di Bank

Distribution Head

Mega Syariah dan Bank Mandiri.

Product Development


Head

Bank Permata dan Bank Maybank Syariah.

Financing Risk Head

Bergabung sejak 2014. Sebelumnya di Adira

Shita Satyawati Priandani

Ade Fauzan

Dharma Putera

Kredit dan Citibank. Dwiyono Bayu Winantio

Dewi Nuzulianti

Larasati Moerdijat

Business Support &


Development Head

Bank UOB dan Bank CIMB Niaga.

Customer Experience

Begabung sejak 2009. Sebelumnya di

Head

Bank Permata.

DAYA & Corporate

Bergabung sejak 2015. Sebelumnya di Saatchi

Communication Head

& Saatchi Indonesia.


165

produk dan layanan pembiayaan

pendanaan

PaKet masa dePan (Pmd) iB Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra-/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling bantu.

taBunGan citra iB Dapat dibuka dengan setoran minimal, melalui perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah), Nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan. taseto Premium iB Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan*) dePosito BerjanGKa iB Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah) antara Bank (mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 18 dan 24 bulan. taseto maPan iB Sarana menabung untuk mewujudkan rencana, yang memberikan imbal hasil kompetitif dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu, berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad mudharabah mutlaqah). PaKet masa dePan (Pmd) iB Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan pra/cukup sejahtera, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad wakalah wal murabahah). Paket masa depan memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling bantu. Giro iB Produk penempatan dana menggunakan akad wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro. *) Syarat dan Ketentuan Berlaku

166


data perusahaan | produk dan layanan . jaringan kantor

jaringan kantor KANTOR PUSAT Menara Cyber 2, Lt. 34 JL H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No 13 - 12950 Telp. 021 30026400 Kantor Cabang JAKARTA Rukan Plaza 5 Pondok Indah Kav A.12 12420 Telp. 02129428280 Menara Kadin Jl.H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3 12950 Telp. 0215274601 BANDUNG Jl. Sunda No 27 D Kota Bandung 40112 Telp. 0224234241 SEMARANG Jl. Pamularsih No. 17 Semarang 50149 Telp. 0247622280 Jl. Majapahit No 330 A, Palebon,Pedurungan 50199 Telp. 02476584656 TEGAL Jl. Mayjen Sutoyo Barat 31 Kagok Slawi Wetan 52411 Telp. 02836198554 DI YOGYAKARTA Komp Seturan Plaza Hall Utara, Seturan Raya 55281 Telp. 02744332615 Jl. Bugisan No.37, Patangpuluh, Wirobrajan 55251 Telp. 0274389881 SURABAYA Jl. Darmahusada No. 136 Kota Surabaya 60132 Telp. 0315956259 BANDA ACEH Jl. Sri Ratu Safiatuddin, Gampong Peunayong 23121 Telp. 065121276 MEDAN Jl. Setiabudi,Komplek Setiabudi Blok B. 1A 20132 Telp. 0618225528 PADANG Jl. Pemuda No 24, Olo, Padang Barat, Padang 25117 Telp. 075121001

PALEMBANG Jl. Kapten A.Rivai No 403 D, Ilir Barat I 30136 Telp. 0711373596 PEKANBARU Jl. Tuanku Tambusai No 320, Pekanbaru, Riau 28000 Telp. 076131422 JAMBI Jl. Orang Kayo Pingai No.43 A, 36142 Telp. 074135888 LAMPUNG Jl. Jendral Sudirman No.55, Kel. Rawa Laut 35128 Telp. 0721242941 KUPANG Jl. Irian Jaya, Kel. Fatubesi, Kelapa Lima 85226 Telp. 0380821487 MATARAM Jl. Panca Usaha No.31, Cakranegara Barat 83231 Telp. 0370639409 BANJARMASIN Jl. Ahmad Yani Km. 3,5 No 69, Banjarmasin 70235 Telp. 0511327662 KENDARI Jl. Sao-Sao No.207, Kota Kendari 93118 Telp. 04013193746 MAKASSAR Jl. Hertasning 88 C, Makassar 90222 Telp. 0411885572 PALANGKARAYA Jl. Ahmad Yani No. 2, Palangkaraya 73112 Telp. 05364200409 PONTIANAK Jl. Ahmad Yani No. 38 B, Pontianak 78122 Telp. 0561571444 SAMARINDA Jl. Dr. Sutomo No. 8A, Kota Samarinda 75125 Telp. 0541739193 DENPASAR Jl. Diponegoro No 129, Kel. Dauhpuri Kelod 80114 Telp. 03614723055

Kantor cabang pembantu SEMARANG Jl. Sriwijaya No 24, Kel. Tegalsari, Ke. Candisari, Kota Semarang 50614 Telp. 02486453432 PEKALONGAN Jl. KHM Mansyur No 111, Bendan, Pekalongan 51119 Telp. 0285429756 SLEMAN Jl.Raya Magelang 37, Mulungan Wetan, Sendangadi 55285 Telp. 0274865595 BANTUL Jl. Wahid Hasim, Gose, Ringinharjo Kec. Bantul 55711 Telp. 0274367626 KANTOR FUNGSIONAL OPERASIONAL (KFO) KFO UNGARAN BARAT Jl.Gatot Subroto No. 94 Kel. Bandarjo, 50517 Telp. 02476510190 KFO TEMANGGUNG Jl. Pahlawan No 95, Temanggung, 56251 Telp. 0293491779 KFO BANYUMANIK Jl. Rengas III No. 89 Padangsari Banyumanik, 50264 KFO PEKALONGAN Jl. Kurinci No 9, Kel. Bendan, Pekalongan, 51119 Telp. 02854460034 KFO BREBES Jl. Klampok Wasana, Kec. Wanasari, Brebes, 52252 Telp. 02836172328/ 02836172326 KFO DUKUH TURI Jl. Gajah Mada, Ruko Gajahmada Town Square, 52121 Telp. 02834532685 KFO LIMPUNG Jl. Raya Limpung Banyu Putih No 201, 51271 Telp. 02856681009


167

KFO CILACAP Jl. Gatot Subroto (Ruko Gatsula) No.2 & 3, 53224 Telp. 02825561194

KFO PADALARANG Jl. Nasional Blok Tamiang Resik, 40552 Telp. 0226635100

KFO BLITAR Jl. Tanjung Blok A Kav 02 Blitar, 66121 Telp. 03426817697

KFO SUBANG Jl. Otto Iskandardinata No. 92, RT.48 RW.13, 41211 Telp. 02607605221

KFO RAMBIPUJI Jl. Brawijaya, Kabupaten Jember, 68152 Telp. 0331425472

KFO CIBADAK Jl. Siliwangi No.123 RT. 01 RW.17, 43351 Telp. 02667160007

KFO BANYUWANGI Jl. A. Yani No. 96, Kel. Penganjuran, 68149 Telp. 0333421654

KFO PAKEM Jl. Pakem Turi, Magersari, Candibinangun, 55582

KFO TANJUNGSARI Jl. Raya Bandung-Sumedang, RT.01 RW.07, 45363 Telp. 0227797115

KFO GENTENG Jl. Raya Genteng, Desa Genteng Wetan, 68465 Telp. 0333843962

KFO KALASAN Perum Pertamina Purwomartani Blok B5, Kalasan , 55571

KFO CIMALAKA Jl. Prabu Geusan Ulun No.98 A, RT.004 RW.02, 45311 Telp. 02612401243

KFO BONDOWOSO Ruko Crown Plaza No.1, Jln. Ky.H.Wahid Hasyim, 68218 Telp. 0332429557

KFO KEBONARUM Jl. Nila, Pluneng, Dukuh Dawe, Desa Pluneng, 57486

KFO KANDANGHAUR Jl. Blok Tjodong No.196, Ds. Eretan Wetan, 45254 Telp. 02347145008

KFO TAPEN Jl. Raya No. 51, RT.024 RW.006, Ds. Lumutan, 68285 Telp. 0332561052

KFO JATIBARANG Jl. Raya Dasuki Ruko BI B6 Indramayu, 45273 Telp. 0234355899

KFO INDRAMAYU Perumahan Jangkar Mas Regency Blok A1 No.5-6, 45213 Telp. 02347120053

KFO ASTANA ANYAR Jl. Mochamad Toha No. 152 Bandung, 40542 Telp. 0225222389

KFO SINGAPARNA Jl. Blok Borolong, Ds. Cilampung hilir, 46411 Telp. 02657540061

KFO JATIWANGI Ruko Jatiwangi Square A No.18-19 Majalengka, 45454 Telp. 0233888291

KFO BANJAR Jl. Sudiro W RT.003 RW.001, Kel. Banjar, 46311 Telp. 0265743236

KFO GUNUNG JATI Jl. Raya Pasindangan No 5 Gunungjati Cirebon, 45151 Telp. 02318308454

KFO TAMANSARI Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya, 46126 Telp. 0265332335

KFO SOREANG Jl. Raya Soreang Banjaran No 356 D/E, 40911 Telp. 02285876002

KFO CIAMIS Jl. Pasarmanis No. 44, Kel. Ciamis, 46211 Telp. 0265775237

KFO RENGASDENGKLOK Dusun Jati RT 002/RW 005, 41352 Telp. 0267484620

KFO BAYONGBONG Jl. Ciledug No 92 A, Kel. Regol, 44114 Telp. 0262231921

KFO PURWOKERTO Jl. Jend. Soedirman Barat No.89, RT.01 RW.07, 53133 Telp. 02816512117 KFO KARANGANYAR Jl. Raya Solo Karanganyar KM 7, Kel. Triagan, 57573 Telp. 02717881232

KFO PURWAKARTA Jl. Ibrahim Singadilaga No 16, RT. 009/RW.002, 41119 Telp. 02648301510 KFO MAJALAYA Jl. Raya Laswi Km. 16 No. 10-11, 40381 Telp. 02285966036

168

KFO WIYUNG Jl. Menganti Kramat No.25 Surabaya, 60228 Telp. 0317672886 KFO PARE Jl. Panglima Sudirman No 4 Pare Kediri, 64211 Telp. 0354390900


KFO SITUBONDO Jl. Ahmad Yani No. 110 A-B, Kel. Dawuhan, 68311 Telp. 03383893529 KFO SIDOARJO Jl. Lingkar Barat No.1, Kel. Pagerwojo, 61252 Telp. 03199701018 KFO BOJONEGORO Jl. Veteran (Ruko CCBD), Ds. Sukorejo, 62115 Telp. 03535254322 KFO KEDIRI KOTA Jl. Joyoboyo No.16, Kel. Kemasan, 64125 Telp. 0354697220 KFO BALUNG Jl. Panglima Besar Sudirman No. 26, 68155 Telp. 0336445466 KFO KALISAT Jl. Raya Raung, RT.001 RW.001, Ds. Tegalrejo, 68182 Telp. 0331592257 KFO MADIUN Jl. Diponegoro No. 110, Kel. Madiun Lor, 63122 Telp. 03514770444 KFO MAGELANG SELATAN Jl. Soekarno Hatta No 18 Magelang, 56125 Telp. 02933218582

data perusahaan | jaringan kantor

KFO PURBALINGGA Jl. MT Haryono No 5B Purbalingga, 53319 Telp. 0281894458

KFO KUDUS KOTA Jl. Ahmad Yani No. 128, G etas Pejaten, Jati, 59318 Telp. 02914101904

KFO TALAGASARI Jl. Syech Quro RT.004 RW.02, Desa Telagamulya, 41381 Telp. 0267484621

KFO SURAKARTA Jl. Honggowongso 57 Surakarta, 57151 Telp. 0271633557/0271636009

KFO REMBANG Jln. Sudirman No. 81, RT.02 RW.01, 59218 Telp. 0295693501

KFO DRAMAGA Jl. H. Encep Nawawi, RT.02 RW.11, Kel.Bubulak, 16115 Telp. 02518422656

KFO SIDOREJO Jl. Fatmawati No 188, Sidorejo, Salatiga, 50715 Telp.02986031903/02986031952

KFO MEDAN Jl. Amir Hamzah No 9/34 B Medan Barat Medan, 20117 Telp. 06180033611

KFO CIPOCOK Jl. Abdul Hadi Lingkungan Kebon Jahe No. 96, 42117 Telp. 02547911546

KFO KLATEN UTARA Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Ploso Rejo, 57432 Telp. 02723359809

KFO LIMA PULUH Jl. Kartini, Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, 68218 Telp. 0622697879

KFO SRAGEN KOTA Jl. Raya Sukowati No. 37, Sragen, 58213 Telp. 02718825069

KFO SELONG Jl. Prof. Moh. Yamin, SH, Lingk Kampung Baru, 83611 Telp. 03762991123

KFO BOYOLALI Jl. Perintis Kemerdekaan Gp. 13, 57316 Telp. 0276320134

KFO BIMA Jl. Sultan Hasanudin, RT.06 RW.02, Kel.Peruga, 84111 Telp. 03746648687

KFO WONOGIRI Jl. Raden Mas Said No. 19, Kel. Singodutan, 57652 Telp. 02733201070 KFO PURWODADI Jl. Ahmad Yani No. 269, Kel. Kuripan, 58112 Telp. 0292425135 KFO BLORA Jl. Gatot Subroto No. 120, Kel. Sonoredjo, 58213 Telp. 02964319107 KFO KENDAL Jl. Soekarno Hatta 99 B, Desa Cipiring, 51352 Telp. 02943690027 KFO PATI Jl. Master Iskandar No.65 (Ruko D dan Ruko E), 59114 Telp. 0295382794 KFO JEPARA Jl. Pemuda No 15, Kel. Panggang, Kec. Jepara, 59411 Telp. 02914260079 KFO DEMAK Jl. Raya Demak-Kudus, Kel. Bintoro, Kec. Demak, 59511, Telp. 02916910172

KFO CAKRANEGARA Jl.Selaparang, Lingk. Sweta Timur, Kel.Mayura, 83238 Telp. 03706173949 KFO PEKANBARU Jl. Arifin Ahmad Blok D/05, Kel.Sidomulyo Timur, 28125 Telp. 07618418778 KFO PARUNG Jl. Raya Parung Curug Bojongsari Depok, 16516 Telp. 02518618058 KFO CIMONE Jl. Otista No 82 D Cimone Tangerang, 15113 Telp. 02155798057

KFO CIKARANG BARAT Jl. Industri Blok A No.1 RT. 05 RW.06, 17530 Telp. 02189836623 KFO MALINGPING Jl. Raya Simpang/ Pasir Geleng, Ds. Sukamanah, 42391 Telp. 02525604005 KFO RANGKASBITUNG Jl. By Pass Soekarno Hatta, 42318 Telp. 02525550642 KFO PANIMBANG Jl. Jendral Sudirman Kampung Muncang, 42264 Telp. 02535808152 KANTOR FUNGSIONAL NON OPERASIONAL (KFNO) KFNO CILIWUNG JL. Raya Ciliwung No 8 Surabaya, 60241 Telp. 0224260719/0224260718 KFNO CIKAPUNDUNG Jl. Cikapundung Timur No 1 Bandung, 40111 Telp. 0315662037 Catatan: Tidak termasuk Layanan Syariah Bank.

KFO CILEGON JL. Letjen Suprapto No 26 G Cilegon, 42442 Telp. 0254385678 KFO KADUHEJO Jl. Raya Cikuya RT.002 RW. 007, Kel. Sukaratu, 42216 Telp. 02535213642 KFO CIKUPA Jl. Blok C.01 No.03 R, Kel. Cikupa, 15710 Telp. 02159404045


169

Surat Surat Pernyataan Pernyataan Anggota Anggota Dewan Dewan Komisaris Komisaris dan dan Direksi Direksi tentang tentang Tanggung Tanggung Jawab Jawab atas atas Laporan Laporan Tahunan Tahunan 2015 2015 PT PT Bank Bank Tabungan Tabungan Pensiunan Pensiunan Nasional Nasional Syariah Syariah Kamiyang yangbertanda bertandatangan tangandi dibawah bawahini inimenyatakan menyatakanbahwa bahwasemua semuainformasi informasidalam dalamLaporan LaporanTahunan Tahunan Kami PT PTBank BankTabungan TabunganPensiunan PensiunanNasional NasionalSyariah Syariahtahun tahun2015 2015telah telahdimuat dimuatsecara secaralengkap lengkapdan dan bertanggung bertanggungjawab jawabpenuh penuhatas ataskebenaran kebenaranisi isiLaporan LaporanTahunan TahunanPerusahaan. Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dewan Dewan Komisaris Komisaris

Kemal KemalAzis azisStamboel stamboel Komisaris KomisarisUtama/ Utama/Komisaris KomisarisIndependen Independen

Dewie dewiePelitawati Pelitawati

Mahdi mahdiSyahbuddin syahbuddin

Komisaris/ Komisaris Independen Komisaris Independen

Komisaris Komisaris

Direksi Direksi

Harry harryA.S. a.s.Sukadis sukadis Direktur DirekturUtama Utama

170

Ratih ratihRachmawaty rachmawaty

Taras tarasWibawa WibawaSiregar siregar

Wakil WakilDirektur DirekturUtama Utama

Direktur DirekturKepatuhan Kepatuhan dan danManajemen ManajemenRisiko Risiko

Setiasmo setiasmo

Gatot GatotAdhi adhiPrasetyo Prasetyo

Direktur DirekturTeknologi TeknologiInformasi Informasi

Direktur DirekturOperasional Operasional

LAPORAN TAHUNAN 2015 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN TAHUNAN 2015 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

Halaman ini sengaja dikosongkan.


171

informasi keuangan

172


Nasabah Pembiayaan Sentra Lampoh Keudee, Banda Aceh


173

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN KEUANGAN/ FINANCIAL STATEMENTS 31 DESEMBER/DECEMBER 2015

174


informasi keuangan


175

176


informasi keuangan


177

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2014

2015

*)

ASET

ASSETS

Kas Giro dan penempatan pada Bank Indonesia Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia

4

108,438

53,603

2f,5

649,266

466,373

2,072

1,346

651,338

467,719

Current account and placements with Bank Indonesia Accrued income of placement with Bank Indonesia

Giro pada bank lain

2g,6

14,883

9,698

Current account with other banks

Penempatan pada bank lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2h,7

410,000

374,000

Placement with other banks Less: Allowance for impairment losses

2e

410,000

Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan sebesar Rp 945,656 (2014: Rp 581.449) Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Pinjaman qardh Biaya dibayar dimuka Aset tetap Dikurangi: Akumulasi penyusutan

Aset tak berwujud Dikurangi: Akumulasi amortisasi

2i,8

2e

(3,740) 370,260

3,677,967

2,499,087

41,749

32,392

(61,999)

(33,092)

Murabahah receivables net deferred margin income of Rp 945,656 (2014: Rp 581,449) Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment losses

3,657,717

2,498,387

60

-

Funds of qardh

2l,9

79,755

35,740

Prepayments

2m,10

269,010 (93,691)

157,474 (28,341)

175,319

129,133

2j

2m,11

32,588 (10,177)

19,953 (4,969)

22,411

14,984

Property and equipment Less: Accumulated depreciation

Intangible assets Less: Accumulated amortisation

Aset pajak tangguhan

2v,16c

17,271

11,205

Deferred tax assets

Aset lain-lain Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2n,12

51,821

72,824

Other assets Less: Allowance for impairment losses

Aset atas operasi yang dihentikan

2e

-

2y,32

JUMLAH ASET

(50)

51,821

72,774

-

46,513

Assets on discontinued operation

5,189,013

3,710,016

TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 43

As restated, refer to Note 43 *)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Halaman 1/1 Page

178

Cash


The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2014

2015

*)

LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

LIABILITAS Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Giro wadiah Pihak ketiga

LIABILITIES 2o,13

7,920

5,276

Liabilities due immediately

14

11,152

10,039

Undistributed revenue sharing

28,755

20,000

Deposits from customers Wadiah demand deposits Third parties -

729,794

493,240

758,549

513,240

2v,16a

40,262

24,405

17

119,743

99,621

Other liabilities

36,498 -

23,531 8,860

Employee benefits Bonus and tantiem Post-employee benefit -

36,498

32,391

2p,15

Tabungan wadiah Pihak ketiga

Utang pajak Liabilitas lain-lain Imbalan kerja karyawan Bonus dan tantiem Imbalan pasca kerja

Liabilitas atas operasi yang dihentikan

2u,34

2y,32

JUMLAH LIABILITAS

Tax payable

-

6,641

Liabilities on discontinued operations

974,124

691,613

TOTAL LIABILITIES

DANA SYIRKAH TEMPORER Bukan bank Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

Wadiah saving deposits Third parties -

TEMPORARY SYIRKAH FUNDS 2q,18 2q,19

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER

26,962 3,024,456

17,440 2,176,824

Non-bank Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits -

3,051,418

2,194,264

TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS





Halaman 1/2 Page LAPORAN TAHUNAN 2015 . PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH

179

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes

2015

2014

*)

EKUITAS

SHAREHOLDERS’ EQUITY

Modal saham Nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham, Modal dasar – 1.500.000 saham (2014: 640.000 saham, 2013: 250.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh – 693.333 saham (2014: 533.333 saham,

20

Tambahan modal disetor Cadangan pembayaran berbasis saham

2w,22

Saldo laba Dicadangkan Belum dicadangkan JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH JUMLAH EKUITAS

693,333

533,333

Share capital Nominal value Rp 1,000,000 (full amount) per share, Authorized – 1,500,000 shares, (2014: 640,000 shares, 2013: 250,000 shares) Issued and fully paid capital 693,333 shares (2014: 533,333 shares,

188,456

188,456

Additional paid-in capital

4,814

-

Share-based payment reserve

7,206 269,662

2,206 100,144

Non-bank Appropriated Non-appropriated -

1,163,471

824,139

TOTAL EQUITY

3,710,016

TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND TOTAL EQUITY

5,189,013




Halaman 1/3 Page

180



informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes

2014

2015

*)

OPERASI YANG DILANJUTKAN KEGIATAN SYARIAH Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

CONTINUING OPERATIONS

2r 23 24

2q, 25

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif Beban operasional lainnya

2t,26

(168,814) 868,919

Bank shares’ in profit sharing

4,834

7,264

OTHER OPERATING INCOME

2e, 29 30

(61,396) (41,517)

(19,618) (42,286)

250,084

124,561

31

360

16b 16b

2y,32

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN

Third parties’ shares on return of temporary syirkah funds

1,315,469

(427,625) (262,093)

LABA TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN OPERASI YANG DIHENTIKAN Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan

1,037,733

(621,813) (345,493)

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK - Kini - Tangguhan

1,562,647

2t 27 28

PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH Pendapatan/(beban) non-operasional - bersih

1,007,366 30,367

(247,178)

Hak bagi hasil milik bank PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

1,512,596 50,051

SHARIA BUSINESS Income from fund management by the Bank as Mudharib Income from sales and purchases Other main operating income

(129)

OTHER OPERATING EXPENSE Salaries and benefits General and administrative Provision for allowance for impairment losses on earning and non-earning assets Other operating expenses NET OPERATING INCOME Non-operating income/(expense) - net INCOME BEFORE TAX

250,444

124,432

(69,926) 7,837

(40,464) 7,076

(62,089)

(33,388)

188,355

91,044

INCOME FOR THE YEAR FROM CONTINUING OPERATIONS

(19,149)

7,897

DISCONTINUED OPERATIONS Income/(loss) for the year from discountinued operation

169,206

98,941

NET INCOME FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:

TAX EXPENSE Current Deffered -

OTHER COMPREHENSIVE INCOME:

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali imbalan pasca kerja Beban pajak terkait

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

7,083 (1,771)

(10,186) 2,547

5,312

(7,639)

-

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak

5,312

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

174,518


(7,639) 91,302

Items that will not be reclassified to profit or loss Remeasurement from post-employment benefit obligation Related income tax

Items that will be reclassified to profit or loss Other comprehensive income for the year, net of tax TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX As restated, refer to Note 43 *)




181

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/ Notes

Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fullypaid capital

Saldo per 31 December 2013 Penambahan modal saham Dampak penerapan PSAK 38 - Selisih antara nilai bersih dengan nilai pengalihan

20

2z, 40

Cadangan pembayaran berbasis saham/ Share-based payment reserve

Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital *)

Kerugian yang belum direalisasi atas efekefek dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan/ Unrealised losses on available for sale investment securities net of deferred tax

160,000

-

-

(2)

373,333

226,667

-

-

-

Laba bersih tahun berjalan

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

-

(38,211) -

Saldo laba yang dicadangkan/ Appropriated retained earnings

Saldo laba yang belum/ Unappropriated retained earnings*)

Jumlah ekuitas/ Total equity

2,206

8,842

171,046

-

-

600,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,941

Additional share capital

Impact of the application of SFAS 38 Difference between net book value and (38,211) transfer value 98,941

Penghasilan komprehensif lain:

Net profit for the year Other comprehensive income:

Aset keuangan tersedia untuk dijual

-

-

-

2

-

Penilaian kembali imbalan kerja

-

-

-

-

-

(10,186)

(10,186)

Efek pajak terkait

-

-

-

-

-

2,547

2,547

533,333

188,456

-

-

2,206

100,144

824,139

160,000

-

-

-

-

-

160,000

Additional share capital

-

Appropriation for general reserve

Saldo per 31 December 2014

Penambahan modal saham

20

Pembentukan cadangan umum

21

Cadangan pembayaran berbasis saham

2w, 22

Laba bersih tahun berjalan

-

-

5,000

-

-

-

(5,000)

-

-

4,814

-

-

-

-

-

-

-

-

169,206

2

Remeasurement of employee benefit Related tax effect Balance as at 31 December 2014

Net profit for the year Other comprehensive income:

Penilaian kembali imbalan kerja

-

-

-

-

-

7,083

7,083

Efek pajak terkait

-

-

-

-

-

(1,771)

(1,771)

693,333

188,456

4,814

-

7,206

Saldo per 31 Desember 2015

Available-for-sale financial assets

4,814 Share-based paymen reserved 169,206

Penghasilan komprehensif lain:


269,662

1,163,471

Remeasurement of employee benefit Related tax effect Balance as at 31 Desember 2015



Halaman 3/1 Page

182

Balance as at 31 December 2013



informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer Penerimaan pendapatan administrasi Penerimaan dari piutang yang dihapusbukukan Pembayaran imbalan kerja Pembayaran beban usaha lainnya Pembayaran beban non-operasional - bersih

2014

1,553,724 (246,093) 5,667

(160,507) 7,645

2,711 (615,349) (373,254)

436 (412,710) (267,867)

(424)

(129)

326,982 Pembayaran pajak

(53,579)

Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi

273,403

Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi: Penurunan/(kenaikan) aset operasi: Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Piutang murabahah Pinjaman qardh Aset lain-lain Aset atas operasi yang dihentikan Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi: Liabilitas segera Simpanan nasabah Liabilitas lain-lain Liabilitas atas operasi yang dihentikan Kenaikan dana syirkah temporer

(1,178,880) (60) 1,180 51,353

8 32a 13 15

2,557 245,305 21,959

32b

(6,641) 857,158

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

1,017,839

267,334

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES Receipt of income from fund management Payment of profit sharing for temporary syirkah funds Receipt of administrative income Receipts from recovery of receivable written off Payment of employee benefit Payment of other operating expense Payment of non-operational expense - net

184,707 (2,227) 182,480

(50,000)

Payment of tax Cash flows before changes in operating assets and liabilities Changes in operating assets and liabilities: Decrease/(increase) in operating assets: Placements with Bank Indonesia and other banks

4,936 Marketable securities (2,499,087) Murabahah receivables Funds of qardh (150,235) Other assets 131,892 Assets on discontinued operations Increase/(decrease) in operating liabilities: 4,134 Liabilities due immediately 513,240 Deposits from customer 104,023 Other liabilities Liabilities on (115,633) discontinued operations 2,194,264 Increase in temporary syirkah funds 320,014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Net cash flow provided from operating activities CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Pembelian aset tetap Pembelian aset tak berwujud

(137,426) (12,901)

(141,152) (14,055)

Proceeds from sale of property, and equipment Purchase of property and equipment Purchase of intangible assets

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(148,421)

(155,207)

Net cash flow used in investing activities

Hasil penjualan aset tetap

1,906

-

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES -

600,000

Penerimaan dana setoran modal

160,000

-

Proceeds from cash consideration in relation to acquisition Proceeds from increase of share capital

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan

160,000

600,000

Net cash flow provided from investing activities

Penerimaan dari imbalan kas atas akuisisi




183

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) Catatan/ Notes

2015

2014

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS

278,913

764,807

NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

853,674

88,867

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1,132,587

853,674

CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR

Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari: Kas Giro dan penempatan pada Bank Indonesia jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan

4

108,438

53,603

5 6

599,266 14,883

416,373 9,698

7

410,000

374,000

1,132,587

853,674


Halaman 4/2 Page

184


Cash and cash equivalents at end of the year consist of: Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia matured within threemonths or less since placement date Current accounts with other banks Placements with other banks matured within three months or less since placement date


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya

2015

23 24

Pengurang Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima: Pendapatan dari jual beli Pendapatan usaha utama lainnya

Penambah Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan: Penerimaan pelunasan pendapatan keuntungan murabahah Pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil Bagi hasil yang menjadi hak Bank Syariah Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana Dirinci atas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah dibagikan Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum dibagikan

2s, 25

14

2014

1,512,596 50,051

1,007,366 30,367

1,562,647

1,037,733

(9,302) (2,072)

(4,675) (1,346)

(11,374)

(6,021)

32,392 1,346

12,724 922

33,738

13,646

1,585,011

1,045,358

1,337,833

876,544

247,178

168,814

236,026

158,775

11,152

10,039

247,178

168,814


Income from fund management by the bank as mudharib Income from sales and purchases Other main operating income

Deductions Current period income in which the cash and cash equivalents were not received: Income from sales and purchases Other main operating income

Additions Prior period income in which the cash were received during the current period: Receipt of settlement from murabahah margin income Other main operating income

Available income for revenue sharing Sharia Bank’s share from revenue sharing Fund owners’ share from revenue sharing Details of: Fund owners’ share on distributed revenue sharing Fund owners’ share on undistributed revenue sharing



185

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ZAKAT FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes

2015

2014

Sumber Dana Zakat pada awal periode

-

-

Sources of Zakat Funds at beginning of the period

Sumber Dana Zakat Zakat dari Bank Zakat dari pihak luar bank

-

-

Sources of Zakat Funds Zakat from Banks Zakat from non-bank parties

-

-

-

-

Uses of Zakat Funds

Kenaikan Dana Zakat

-

-

Increase in Zakat Funds

Sumber Dana Zakat pada akhir periode

-

-

Sources of Zakat Funds at end of the period

Penggunaan Dana Zakat

2x


Halaman 6/1 Page

186



informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes Sumber Dana Kebajikan pada awal periode

2015

2014 162

176

Source of Qardhul Hasan Funds at beginning of the period

Sumber Dana Kebajikan Pendapatan non-halal Denda

132 14

15 19

Source of Qardhul Hasan Funds Non-halal income Penalty

Jumlah

146

34

Total

167

48

Use of Qardhul Hasan Funds

Penurunan Sumber Dana Kebajikan

(21)

(14)

Decrease in Qardhul Hasan Funds

Sumber Dana Kebajikan pada akhir periode

141

162

Source of Qardhul Hasan Funds at end of the period

Penggunaan Dana Kebajikan

2x

2x




187

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

INFORMASI UMUM a.

1.

Pendirian bank dan informasi umum

GENERAL INFORMATION a.

Bank establishment information

general

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” atau “Bank”) awalnya didirikan dengan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). Perubahan nama tersebut didasarkan pada perubahan terhadap seluruh Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) Republik Indonesia (“RI”) dalam Surat Keputusan (“SK”) No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPN Syariah” or the “Bank”) was initially established under the name of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”). The change in name was based on the changes to the entire Articles of Association as set forth in Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. and was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU50529.AH.01.02 year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Articles of Association and has been published in the State Gazette No.94 year 2013, in supplement of the State Gazette No. 124084 dated 22 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“UUS BTPN”) dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”) yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut dilakukan dengan izin Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

On 20 January 2014, the Shareholders’ Extraordinary General Meeting of BTPN approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") which was notarised by Notarial Deed No. 8 of Notary Hadijah, S.H., M.Kn. The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.Kep-49/D-03/2014.

On 22 May 2014, the Bank has received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of PT Bank Sahabat Purba Danarta based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Financial Services Authority (“FSA”) No.Kep-49/D-03/2014.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat OJK No: S17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (“BI”) dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli perihal Laporan Pelaksanaan 2014 Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

On 23 June 2014, the Bank has received its spin-off permit from Financial Services Authority (“FSA”) based on the Letter of OJK No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn. Notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia (“BI”) through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Commercial Sharia Bank Resulting from the Spin-Off.

Halaman 8/1 Page

188

and


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.


INFORMASI UMUM (lanjutan) a.

Pendirian (lanjutan)

bank

dan

1. informasi

umum

GENERAL INFORMATION (continued) a.

Akuisisi Bank

and

general

The Bank’s head office is located at Menara Cyber 2 34th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Block X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Cyber 2 Lantai 34, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Kuningan, Jakarta Selatan 12950. b.

Bank establishment information (continued)

b.

Bank Acquisition

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia (”BI”) menyetujui rencana BTPN untuk melakukan akuisisi sebesar 70% saham PT Bank Sahabat Purba Danarta (”BSPD”) melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum syariah.

On 19 July 2013, Bank Indonesia (“BI”) approved the plan of BTPN to acquire 70% shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta (“BSPD”) through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the changes of BSPD business activities from a conventional bank into a sharia bank.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 juncto Akta Notaris No. 30 tanggal 25 September 2013 yang keduanya dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., dimana BSPD mengubah namanya menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (”BTPNS”). Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (”Menhumkan”) Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Tahun 2013 No. AHU-50529.AH.01.02 tertanggal 1 Oktober 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Bank dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Based on Notarial Deed No. 25 dated 27 August 2013 juncto Notarial Deed No. 30 dated 25 September 2013, both were made by Hadijah, S.H., M.Kn., where BSPD changed its name to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (“BTPNS”). The change above was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-50529.AH.01.02 Year 2013 dated 1 October 2013 regarding Approval of Amendment to the Bank’s Articles of Association and has been published in the the State Gazette No. 94 Year 2013, Supplement No. 124084 dated 22 November 2013.

Berdasarkan akta notaris dari Notaris Hadijah, S.H., M.Kn., No. 26 dan No. 27 tanggal 30 Januari 2014, BTPN telah melakukan akuisisi atas BTPNS dan menjadi pemegang saham mayoritas dari BTPNS. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.10-04338 tertanggal 12 Februari 2014.

Based on notarial deed of Notary Hadijah S.H., M.Kn., No. 26 and No. 27 dated 30 January 2014, BTPN has acquired BTPNS and has become majority Shareholders of BTPNS. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its letter No. AHU-AH.01.10-04338 dated 12 February 2014.

Pada tanggal 4 Februari 2014, BTPN telah melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 266.667.

On 4 February 2014, BTPN has paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 266,667, respectively.


189



INFORMASI UMUM (lanjutan) b.

c.

1.

GENERAL INFORMATION (continued)

Akuisisi Bank (lanjutan)

b.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali

Difference transaction control

Proses kombinasi bisnis diakui pada tanggal efektif pemisahan unit usaha syariah terjadi dari induk perusahaan (BTPN) kepada Bank pada tanggal 4 Februari 2014, dimana Bank telah dianggap berada di bawah kontrol pengendalian yang sama, karena BTPN mengakuisisi Bank pada tanggal tersebut.

The business combination process is recognised on the effective date of the sharia business unit spin-off from the parent entity (BTPN) to the Bank on 4 February 2014, as the Bank is considered to be under common control because BTPN acquired the Bank on that date.

Terkait dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali ini, Bank telah mencatat selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp 38.211 pada akun tambahan modal disetor di sisi ekuitas sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012). Untuk kebijakan akuntansi mengenai kombinasi bisnis, harap lihat di Catatan 2z.

Regarding business combination entities under common control, the Bank recorded difference in restructuring value transaction of entities under common control amounting Rp 38,211 in additional paid-in capital in equity in accordance with SFAS 38 (Revised 2012). For accounting policy regarding this business combination, please refer to Note 2z.

Perubahan Kegiatan Usaha

c.

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan dan Komite Audit

d.

Dewan Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktur Direktur

Changes in Business Activities

Boards of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory Committees and Audit Committe The compositions of the Boards Commissioners and Directors as at December 2015 and 2014 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris

2015

2014

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Mahdi Syahbuddin*)

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati Taras Wibawa Siregar

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty

Harry A.S. Sukadis Ratih Rachmawaty

Taras Wibawa Siregar**) Gatot Adhi Prasetyo Setiasmo

Rosi Susanti Gatot Adhi Prasetyo Setiasmo

of 31

Board of Commissioners President Commissioner Independent Commissioner Commissioner Board of Directors President Director Deputy President Director Compliance and Risk Management Director Director Director Become effective as at 13 January 2015 *) Become effective as at 1 October 2015 **)

*) Efektif berlaku pada tanggal 13 Januari 2015 **) Efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015

Halaman 8/3 Page

190

in restructuring value of entities under common

Based on Decision Letter of Board of Commissioner Financial Services Authority No. Kep-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities. The Bank started to operate as sharia commercial bank on 14 July 2014.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambatlambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 14 Juli 2014. d.

Bank Acquisition (continued)




INFORMASI UMUM (lanjutan) d.

1.

Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Karyawan dan Komite Audit (lanjutan)

GENERAL INFORMATION (continued) d.

Boards of Commissioners, Board of Directors, Board of Sharia Supervisory Committees and Audit Committee (continued)

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah disetujui oleh OJK.

The change in composition of the Boards of Commissioners and Directors has been approved by FSA.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The composition of the Sharia Supervisory Board as at 31 December 2015 and 2014 are as follows:

2015 Dewan Pengawas Syariah Ketua Anggota

Drs. H. Amidhan KH. Ahmad Cholil Ridwan.Lc

2014 Board of Sharia Supervisory Committees Drs. H. Amidhan Chairman KH. Ahmad Cholil Ridwan,Lc Member

The composition of Audit Committee established by the Board of Commissioners are as follows:

Susunan Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: 2015 Komite Audit Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota

Kemal Azis Stamboel Dewie Pelitawati*) Mahdi Syahbuddin**) Aziz Budi Setiawan Muhammad Faisal Muchtar

2014 Kemal Azis Stamboel Taras Wibawa Siregar Aziz Budi Setiawan Muhammad Faisal Muchtar

Audit Committee Chairman Member Member Member Member Become effective as at 17 April 2015 *) Become effective as at 1 October 2015 **)

*) Efektif berlaku pada tanggal 17 April 2015 **) Efektif berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah 12.712 dan 10.828 orang (tidak diaudit).

As at 31 December 2015 and 2014, the Bank has 12,712 and 10,828 permanent employees, respectively (unaudited).


191



KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.

ACCOUNTING POLICIES

Laporan keuangan BTPN Syariah ini disusun oleh Direksi dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 26 Februari 2016.

The financial statements of BTPN Syariah were prepared by Board of Directors and authorised for issuance by the Board of Directors on 26 February 2016.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank’s financial statements are set out below:

a.

a.

Dasar penyusunan laporan keuangan

Basis of financial statements preparation

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 101 (Revisi 2014) – “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK No. 102 (Revisi 2013) – “Akuntansi Murabahah”, PSAK No. 105 – “Akuntansi Mudharabah” dan PSAK lain selama sesuai dengan prinsip syariah serta Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (Revisi 2013).

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards including the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 101 (Revised 2014) – “Presentation of Sharia Financial Statements”, SFAS No. 102 (Revised 2013) – “Accounting for Murabahah”, SFAS No. 105 – “Accounting for Mudharabah” and other SFAS as long as in compliance with sharia principle also Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) (Revised 2013).

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2014), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

Based on SFAS No. 101 (Revised 2014), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

(i) Laporan posisi keuangan; (ii) Laporan arus kas; (iii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; (iv) Laporan perubahan ekuitas; (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan (viii) Catatan atas laporan keuangan.

(i) (ii) (iii)

Statement of financial position; Statement of cash flows; Statement of profit or loss and other comprehensive income; (iv) Statement of changes in equity; (v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing; (vi) Statement of sources and uses of zakat funds; (vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and (viii) Notes to the financial statements.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Statements of financial positions, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flow, and statements of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masingmasing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

The financial statements are presented on the historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for the statement of cash flow.

Halaman 8/5 Page

192




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) a.

Dasar penyusunan (lanjutan)

laporan

2. keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) a.

Basis of financial statements preparation (continued)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of cash flows statement, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (accrual basis) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (cash basis).

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Statements of sources and uses of zakat funds and qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank’s role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber penggunaan dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of zakat funds show the sources and uses of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Zakat is some of the wealth that must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq, and shadaqah funds are from Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Dana kebajikan atas usaha telah didistribusikan ketika usaha syariah masih tergabung dalam unit usaha syariah di tahun 2014. Sejak tanggal terjadinya pemisahan unit secara legal dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasar prinsip syariah, Bank belum menunjuk pengelola dana kebajikan.

Qardhul hasan funds has been distributed when the sharia business was under the sharia business unit in 2014. Since the legal spin-off date and stated its operational activity based on sharia principal, the Bank has not appointed an organisation to manage its qardhul hasan funds.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan kecuali dinyatakan lain, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.


193



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi

ACCOUNTING POLICIES (continued) b.

Changes in accounting policies

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the financial statements as at 31 Desember 2015 and 2014, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

Sepanjang tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menetapkan PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) sebagai berikut:

During 2015, Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accountants (DSAK-IAI) has set SFAS and Interpretation of SFAS (IFAS) as follows:

-

-

PSAK 1 (Revisi 2013) “Penyajian laporan keuangan”; PSAK 4 (Revisi 2013) “Laporan keuangan tersendiri”; PSAK 15 (Revisi 2013) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama”; PSAK 24 (Revisi 2013) “Imbalan kerja”;

-

PSAK 46 (Revisi 2014) “Pajak penghasilan”; PSAK 48 (Revisi 2014) “Penurunan nilai aset”; PSAK 50 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: penyajian”; PSAK 55 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran”; PSAK 60 (Revisi 2014) “Instrumen keuangan: pengungkapan”; PSAK 65 (Revisi 2013) “Laporan keuangan konsolidasian”; PSAK 66 (Revisi 2013) “Pengaturan bersama”; PSAK 67 (Revisi 2013) “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain”; PSAK 68 (Revisi 2013) “Pengukuran nilai wajar”; PSAK 101 (Revisi 2014) “Penyajian laporan keuangan syariah”; PSAK 102 (Revisi 2013) “Akuntansi murabahah”; dan ISAK 26 (revisi 2014) “Penilaian ulang derivatif melekat”. ISAK 15 (Revisi 2015) “Batas aset imbalan pasti”.

-

PSAK dan ISAK tersebut di atas berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015.

SFAS 1 (Revised 2013) “Presentation of financial statements”; SFAS 4 (Revised 2013) “Separate financial statements”; SFAS 15 (Revised 2013) “Investment in associates and joint ventures”; SFAS 24 (Revised 2013) “Employee benefits”; SFAS 46 (Revised 2014) “Income taxes”;

-

SFAS 48 (Revised 2014) “Impairment of the assets”; SAFS 50 (Revised 2014) “Financial instrument: presentation”; SFAS 55 (Revised 2014) “Financial instrument: recognition and measurement”; SFAS 60 (Revised 2014) “Financial instrument: disclosures”; SFAS 65 (Revised 2013) “Consolidated financial statements”; SFAS 66 (Revised 2013) “Joint arrangements”; SFAS 67 (Revised 2013) “Disclosure of interests in other entities”; SFAS 68 (Revised 2013) “Fair value measurement”; SFAS 101 (Revised 2014) “Presentation of sharia financial statements”; SFAS 102 (Revised 2013) “Accounting for murabahah”; and IFAS 26 (Revised 2014) “Reassessment of embedded derivatives”. IFAS 15 (Revised 2015) “The limit on a defined benefit asset asset”.

-

SFAS and IFAS are effective since 1 January 2015.

Halaman 8/7 Page

194





2.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)


Changes in accounting policies (continued)

Penerapan standar dan intepretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Bank dan memberikan dampak pada laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

The adoption of the following new or revised Standards and interpretations which are relevant to the Bank’s operations and resulted in an affect on the financial statements, as follow:

PSAK 1 (revisi keuangan”

laporan

SFAS 1 (revised 2013) “Financial statement presentation”

Terkait dengan penerapan PSAK No. 1 (revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, Bank telah memodifikasi penyajian pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, untuk menyajikan pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi pada masa yang akan datang terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi. Informasi komparatif telah disajikan kembali dengan menggunakan basis yang sama.

In relation with the adoption of SFAS No. 1 (revised 2013), “Presentation of Financial Statements”, the Bank has modified the presentation of items of other comprehensive income in its statements of profit or loss and other comprehensive income, to present items that would be reclassified to profit or loss in the future separately from those that would never be reclassified to profit or loss. Comparative information has been represented on the same basis.

PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja”

SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefits”

PSAK 24 (revisi 2013) memberikan penyesuaian dalam perhitungan dan pengungkapan imbalan kerja. Perubahannya adalah:

SFAS 24 (revised 2013) provides the adjustment for calculation and disclosure for employee benefits. The changes are:

1) biaya jasa lalu diakui segera di laporan laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara: ketika amandemen atau kurtailmen terjadi, dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon;

1)

past service costs are recognized immediately in the statement of profit or loss at the earlier of the following dates: when the plan is amended or curtailment occur, and when the entity recognises related restructuring cost or termination benefits;

2) penggunaan implied return atas plan assets (yaitu tingkat diskonto) untuk estimasi return on plan asset; serta

2)

the uses of implied return on plan assets (i.e. discount rate) to estimate return on plan assets; and

3) keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

3)

actuarial gain and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumption charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

4) Revisi standar ini juga mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif. Pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 34.

4) The revised standard also requires more extensives disclosures. These have been provided in Note 34.

2013)

“Penyajian


195




c.

2.

Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)


Changes in accounting policies (continued)

PSAK 24 (revisi 2013) “Imbalan kerja” (lanjutan)

SFAS 24 (revised 2013) “Employee benefits (continued)

Sesuai dengan ketentuan transisi PSAK 24 (revisi 2013) Imbalan Kerja serta sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Keuangan dan Kesalahan, perubahanperubahan tersebut dipertimbangkan sebagai perubahan kebijakan akuntansi dan diterapkan secara retrospektif. Oleh karena itu, Bank telah membukukan dampak atas perubahanperubahan tersebut secara retrospektif pada saldo laba (lihat Catatan 43).

In accordance with transitional provision of SFAS 24 (revised 2013) Employee benefit and also in accordance with SFAS 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the above change are considered as changes in accounting policies and thus, should be applied restrospectively. As such, the Bank has recognized the impact of the changes retrospectively through retained earnings (see Note 43).

Instrumen keuangan

c.

Financial instruments

Aset keuangan

Financial assets

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya hanya dalam satu kategori yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Bank tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen Bank menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Bank classifies its financial assets only into one category of loans and receivables and available-for-sale financial assets. The Bank does not have financial asset classified as fair value through profit or loss, held-tomaturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Bank management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang

(a) Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali: - yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; - yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau - dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Halaman 8/9 Page

196


Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, except: - those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss; - those that the Bank upon initial recognition designates as availablefor-sale; or - those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of non-performing loans and receivables.



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) c.

2.

Instrumen keuangan (lanjutan)

c.

Aset keuangan (lanjutan) (a) Pinjaman (lanjutan)

yang

diberikan

ACCOUNTING POLICIES (continued) Financial instruments (continued) Financial assets (continued)

dan

piutang

(a) Loans and receivables (continued)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/imbal hasil efektif. Pendapatan bunga/marjin dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai “Pendapatan bunga/marjin”.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate/effective rate return method. Interest/margin income on financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as “Interest/margin income”.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai “Cadangan kerugian penurunan nilai”.

In the case of impairment, the impairment loss is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as “Allowance for impairment losses”. (b) Recognition

(b) Pengakuan Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (normal).

The Bank uses trade date accounting to record all transactions of financial assets.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

The Bank classifies its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif/imbal bagi hasil. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai “Beban bunga/bagi hasil”.

Financial liabilities that are not classified as at fair value through profit and loss is categorised into financial liabilities measured at amortised cost. Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortised cost using effective interest rates method. Effective interest rate/effective rate return amortisation is recognised as “Interest expense/profit sharing”.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal neraca, Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan liabilitas keuangan ini tidak diungkapkan.

During the year and at the balance sheet date, there are no financial liabilities classified as financial liabilities at fair value through profit or loss. Therefore, the accounting policies related to such financial liabilities are not disclosed.


197




2.


ACCOUNTING POLICIES (continued) c.

Financial instruments (continued)

Penentuan nilai wajar

Determination of fair value

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (orderly transaction) antara pelaku pasar (market participants) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

Sebelum 1 Januari 2015, prinsip umum dari nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada tanggal pelaporan.

Prior to 1 January 2015, the general principle is that fair value is the amount for which an asset could be exchange, or a liability settled, between knowledgeable, in accordance with the agreement between both parties on the measurement date.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas pengendalian yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (that is, if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Bank evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Reklasifikasi aset keuangan

Reclassification of financial assets

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Financial assets at fair value through profit or loss (if had not been required to be classified as held for trading at initial recognition) could be reclassified as loans and receivables if it met the definition of loans and receivables and entity has the intention and ability to hold the financial assets for foreseeable future or until maturity date.

Halaman 8/11 Page

198





2.



Financial instruments (continued)

Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reclassification (continued)

Bank tidak diperkenankan mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

The Bank shall not classify any financial assets as held-to-maturity if during the current financial year or during the two preceeding financial years, sold or reclassified more than an insignificant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

(a) dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; (b) terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau (c) terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

(a) are so close to maturity or the financial asset's call date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Reclassification of financial assets from heldto-maturity classification to available-for-sale is recorded at fair value. Unrealised gains or losses are recorded as part of equity component until the financial assets is derecognised, at which time the cumulative gain or loss previously recognised in equity shall be recognised in profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification is recorded at carrying amount. The unrealised gains or losses are amortised by using effective interest rate method up to the maturity date of that instrument.

Klasifikasi atas instrumen keuangan

Classification of financial instrument

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

of

financial

assets

(b) occur after the Bank has collected substantially all of the financial asset's original principal through scheduled payments or prepayments; or (c) are attributable to an isolated event that is beyond the Bank control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.


199




2.

Instrumen keuangan (lanjutan) Klasifikasi (lanjutan)

atas

instrumen


keuangan

Financial instruments (continued) Classification (continued)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 55 (revised 2014)

of

financial

Golongan/ Class

instrument

Subgolongan/ Subclasses

Kas/Cash Giro dan penempatan pada Bank Indonesia/Current accounts and placements with Bank Indonesia Giro pada bank lain/Current accounts with other banks Penempatan pada bank lain/Placement with other banks Aset keuangan/ Financial assets

Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables

Piutang murabahah/Murabahah receivables Pinjaman qardh/Funds of qardh Pinjaman yang diberikan/Loans Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah dan penempatan pada Bank Indonesia/Accrued income of murabahah receivable and placement with Bank Indonesia Aset lain-lain/Other assets

Uang muka/Advance payment Lain-lain/Others

Liabilitas segera/Liabilities due immediately Liabilitas keuangan/ Financial liabilities

Komitmen dan kontinjensi instrumen keuangan/ Commitment and contingency financial instruments

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost

Bagi hasil yang belum dibagikan/Undistributed revenue sharing Simpanan nasabah/Deposits from customers Liabilitas lain-lain/Other liabilities

Lainnya/Others

Fasilitas pinjaman yang diberikan yang belum digunakan/Unused loan facilities granted

Saling hapus instrumen keuangan

Offsetting financial instruments

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

Hak berkekuatan hukum tersebut haruslah tidak bergantung pada kondisi masa depan dan hak tersebut harus dapat tetap didapatkan dalam kondisi bisnis normal dan dalam hal terjadinya kegagalan, ketidakmampuan membayar maupun kebangkrutan dari Bank ataupun pihak rekanan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Bank or the counterparty.

Halaman 8/13 Page

200

Utang kepada pihak ketiga/Payable to third parties




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) d.

2.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

ACCOUNTING POLICIES (continued) d.

Transactions with related parties

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi”, yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

The Bank has transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (revised 2010) regarding “Related Party Disclosure”, the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

a.

Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; memiliki pengaruh signifikan ii. terhadap entitas pelapor; atau iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor;

a.

Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: entitas dan entitas pelapor adalah i. anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya); iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja karyawan dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor; vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a); vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

b.

b.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (Catatan 35).

A person or a close member of that person’s family is related to a reporting entity if that person: i. has control or joint control over the reporting entity; ii. iii.

has significant influence over the reporting entity; or is member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity;

An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: i.

ii.

iii.

the entity and the reporting entity are members of the same company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others); one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member); both entities are joint ventures of the same third party;

iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity; v.

the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity; vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a); vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (or of a parent of the entity). The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the notes to the financial statements (Note 35).


201



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) e.

2.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

ACCOUNTING POLICIES (continued) e.

Allowance for financial assets

losses

of

Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets

Sebelum 1 Januari 2015, Bank menggunakan metode penyisihan penghapusan aset produktif dan non-produktif sesuai PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.

Before 1 January 2015, the Bank used allowance for impairment losses of earning assets and non-earning assets in accordance with PBI No.13/13/PBI/2011 dated 24 March 2011 regarding “Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit”. Commitments a

Saldo aset produktif terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, piutang murabahah, pinjaman qardh, serta komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit/pembiayaan.

Earning assets consist of placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), Bank Indonesia Sharia Certificate (SBIS), current accounts with other banks, placements with other banks, murabahah receivables, funds of qardh and commitments and contingencies which carry credit/financing risk. Commitments a

Aset non-produktif adalah aset selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih. Agunan yang diambil alih (“AYDA”) adalah aset yang diperoleh Bank dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank. AYDA yang dimiliki oleh Bank adalah terkait dengan pinjaman konvensional.

Non-earning assets represent assets other than earning assets, which have potential loss, such as foreclosed asset. Foreclosed assets (“AYDA”) represent assets acquired by the Bank in the event that the debtor does not meet its obligations to the Bank. Foreclosed assets held by the Bank are associated with conventional loan. Inter-office acco

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (“PBI”), Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam satu dari lima kategori dan aset nonproduktif ke dalam satu dari empat kategori. Aset produktif tidak bermasalah (performing) diklasifikasikan sebagai “Lancar” dan “Dalam Perhatian Khusus”, sedangkan aset produktif bermasalah (non-performing) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: “Kurang Lancar”, “Diragukan” dan “Macet”. Kategori untuk aset non-produktif terdiri dari “Lancar”, “Kurang Lancar”, “Diragukan”, dan “Macet”.

In accordance with Bank Indonesia Regulations (“PBI”), the Bank classifies earning assets into one of five categories and non-earning assets into one of four categories. Performing earning assets are categorized as “Current” and “Special Mention”, while non-performing earning assets are categorized into three categories: “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”. NonEarning assets are divided into “Current”, “Substandard”, “Doubtful”, and “Loss”.

Pedoman pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

The guidelines in determining the allowance for impairment losses on earning assets based on Bank Indonesia regulations are as follows:

Halaman 8/15 Page

202

impairment





2.

ACCOUNTING POLICIES (continued)

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)

e.

Allowance for impairment financial assets (continued)

losses

of

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets (continued)

a.

Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito berjangka, setoran jaminan, dan/atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.

a.

General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding Bank Indonesia Syariah Certificates and securities issued by the government based on sharia principles, and part of earning assets guaranteed by government and cash collateral in the form of demand deposits, saving deposits, time deposits, guarantee deposits, and/or gold which are pledged accompanied with the power of attorney to liquidate.

b.

Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar: 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan; dan 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan; dan 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan 4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

b.

Special reserve, shall be at least: 1) 2) 3) 4)

5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value; and 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value; and 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

Kualitas surat-surat berharga dan penempatan pada bank lain ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

The rating quality of securities and placements with other banks are determined in 3 (three) groups, namely:

a.

a.

Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Pembayaran bagi hasil/marjin/fee yang berkala atau kewajiban lain yang sejenis dilakukan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai dengan akad;

Current, if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and was published in the past one year; 2)

3)

3) Belum jatuh tempo.

Payment for profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations were made in the amount and the right time, in accordance with the contract; Not yet mature.


203




2.


Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan) Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan) b.

Kurang Lancar, apabila: 1) Memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi dari lembaga pemeringkat (rating agency) yang diakui oleh Bank Indonesia dan diterbitkan dalam waktu satu tahun terakhir; 2) Terdapat penundaan pembayaran bagi hasil/marjin/fee berkala atau kewajiban lain yang sejenis;

e.


b.

2)

c.

There is postponement on the payment of profit sharing/margins/ periodic fees or other similar obligations; Not yet mature.

Loss, if the securities do not meet the criteria referred to above.

Cadangan penghapusan aset untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan pada akun Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi.

Allowance for losses on commitments and contingencies is recorded as liability in the statements of financial position under the account Estimated Losses on Commitments and Contingencies.

Persentase cadangan penghapusan aset di atas diterapkan terhadap saldo aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, kecuali untuk aset produktif yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai, dimana persentase cadangan penghapusan aset diterapkan terhadap saldo aset produktif yang bersangkutan dan komitmen dan kontinjensi.

The above allowance percentages are applied to earning assets after deducting the collateral value, in accordance with Bank Indonesia Regulations, except for earning assets categorized as current and not secured by cash collateral, where the rate is applied directly to the outstanding balance of earning assets, commitments and contingencies.

Adapun penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan cadangan penghapusan aset di atas tidak dapat dilakukan untuk aset non-produktif.

The use of collateral as deduction factor in computing the allowance for impairment losses is not applicable in the case of non-earning assets.

Saldo aset produktif yang memiliki kualitas macet dihapusbukukan dengan cadangan penghapusan asetnya pada saat manajemen berpendapat bahwa aset produktif sulit untuk direalisasi atau ditagih. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian peurunan nilai aset produktif selama tahun berjalan. Jika penerimaan melebihi nilai pokok, kelebihan tersebut diakui sebagai pendapatan marjin.

The outstanding balances of earning assets classified as loss is written off against the respective allowance for losses when management believes that recovery is no longer possible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to allowance for impairment losses on earning assets during the year of recovery. If recovery exceeds the principal amount, the excess is recognised as margin income.

Halaman 8/17 Page

204

Substandard, if: 1) Have an investment rating or higher rating than the rating agency recognised by Bank Indonesia and published in the past one year;

3)

Macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas.

of


3) Belum jatuh tempo. c.

losses





2.


Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

e.


losses

of

Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif (lanjutan)


Penyisihan penghapusan aset produktif dan aset non-produktif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.03/2014 berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

Allowance for possible losses on earning and non-earning assets based on POJK No. 16/POJK.03/2014 effective on 1 January 2015 is as follows:

Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Allowance for Impairment Losses Percentage

Klasifikasi Agunan yang diambil alih dan properti terbengkalai ≤ 1 tahun > 1 tahun Rekening antar kantor dan suspense account ≤ 6 bulan > 6 bulan

Classification

1% 100%

Foreclosed assets and abandoned properties ≤ 1 year > 1 year

1% 100%

Inter-office accounts and suspense accounts ≤ 6 months > 6 months

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

The Bank assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired.

Cadangan keuangan

aset

Allowance for impairment losses on financial assets

Sesuai dengan PSAK No. 102 (revisi 2013), Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-129/PB.13/2014 tertanggal 6 November 2014, perihal tanggapan atas usulan ASBISINDO, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 102 (revisi 2013) dan PAPSI 2013, Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai secara kolektif dimana Bank dapat terus menghitung cadangan kerugian dengan menggunakan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku ”Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” paling lambat sampai dengan 31 Desember 2014.

In accordance with SFAS No. 102 (revised 2013), Bank Indonesia Circular Letter No. 15/26/DPbS dated 10 July 2013 and Financial Services Authority (“FSA”) letter No. S 129/PB.13/2014 dated 6 November 2014, regarding to feedback on ASBISINDO’s suggestion on the initial application of SFAS No. 102 (revised 2013) and PAPSI 2013, the Bank applies transitional provision for collective impairment, where Banks may calculate allowance for possible losses based on Bank Indonesia Regulation “Assessment of Asset Quality of Commercial Banks Under Sharia Principle”, at the latest by 31 December 2014.

Sejak tanggal 1 Januari 2015, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah dihitung berdasarkan PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Since 1 January 2015, the allowance for impairment losses on murabahah receivables is calculated in accordance with SFAS 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement.

kerugian

penurunan

nilai


205





Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

e.

of

Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena manajemen beranggapan bahwa seluruh piutang murabahah memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

The Bank performs impairment evaluation collectively as the management believes that the murabahah receivables have similar credit risk characteristics and are individually insignificant in amount.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini.

Calculation of allowance for impairment lossess on murabahah receivables are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Bank menggunakan metode analisis model statistik yaitu flow rate analysis method untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank applies statistical model analysis method, which is flow rate analysis method, to assess the allowance for impairment losses.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Impairment losses on financial assets carried at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets' original effective interest rate.

nilai

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro pada bank lain

f.

Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances.

g.

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

Current accounts with other banks Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognised as other operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognised as the Bank’s income but are used as part of the qardhul hasan funds.

Halaman 8/19 Page

206

losses

Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

penurunan

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldonya. g.


aset

Cadangan kerugian keuangan (lanjutan)

f.

2.




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) h.

2.


Penempatan pada bank lain

h.

Placements with other banks represent placement in other Sharia Bank, Sharia Bussiness Unit and/or rural Sharia Bank in the form of current account, saving account, deposits, financing and/or other placements based on Sharia principles. Placement with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPR Syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. i.

Piutang murabahah

i.

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yakni saldo piutang dikurangi cadangan kerugian. Keuntungan murabahah yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. j.

k.

Pinjaman qardh

Placements with other banks

Murabahah receivables Murabahah is sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller. Murabahah receivables are stated at net realizable value, that is, balance of the receivables less allowance for impairment losses. Deferred murabahah margin is presented as a contra account of murabahah receivables.

j.

Funds of qardh

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Funds of qardh represents funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Bank, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

A funds of qardh is recognised in the amount lent at the transaction date. The Bank may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi penyisihan kerugian.

Funds of qardh is stated at its outstanding balance less allowance for possible losses.

Pinjaman yang diberikan

k.

Loans

Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Loans represent disbursement of cash or cash equivalent based on agreements with borrowers, where borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period.

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Loans are classified as loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.


207



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) k.

2.


Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

k.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognised only if the present value of total future cash receipt specified by the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the carrying amount of loans before restructuring.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi pinjaman yang diberikan berkaitan dengan modifikasi persyaratan pinjaman yang diberikan diakui bila nilai kini dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan pinjaman yang diberikan yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai pinjaman yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi. l.

Biaya dibayar di muka

l.

Biaya dibayar di muka adalah beban yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. m. Aset tetap dan aset tak berwujud

Loans (continued)

Prepayments Prepayments are expenses which have been incurred but have not been recognised as an expense in the related period. Prepayments are recognised as expenses in the profit or loss when it is amortised in accordance with the expected period of benefi by using straightline method.

m. Property and equipment and intangible assets

Perlakuan akuntansi atas aset tetap Bank sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011) – Aset Tetap.

Accounting treatment for property and equipment of the Bank is in accordance with SFAS 16 (revised 2011) – Property and equipment.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan, (jika ada). Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of property and equipment when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognised in the carrying amount of the property and equipment as a replacement, if the recognition criteria are fullfiled (if any). All other repairs and maintenance cost that do not meet the recognition criteria are recognised in the statements of comprehensive income as incurred. At end of the period, the residual value, useful lives, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Halaman 8/21 Page

208




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2.


m. Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)

m. Property and equipment and intangible assets(continued)

Aset tetap

Property and equipment

Tanah tidak disusutkan. Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Land is not depreciated. Property and equipment, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at cost less accumulated depreciation.

Gedung Golongan I: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Golongan II: Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Kendaraan bermotor - program kepemilikan kendaraan bermotor karyawan Leasehold improvement

Tahun/Years

Tarif/Rates

20

5%

4 4

25% 25%

5-8 5-8

20% - 12.5% 20% - 12.5%

5 sesuai masa sewa/ according to lease period

20% sesuai masa sewa/ according to lease period

Buildings Class I: Vehicles Office equipment Class II: Vehicles Office equipment Vehicles - employees car ownership program Leasehold improvement

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat lunak dan perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Office equipments consist of furniture and fixtures, installation, computer software and hardware, communication and other office equipment.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

The carrying amount of property and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property and equipment (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the assets) is included in the profit or loss in the period when the assets are derecognised.

Bank menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui sebagai beban pada laporan laba rugi.

The Bank reviews whether there are indications of impairment on the statements of financial position date. If there are any indications of impairment, the Bank estimates the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to profit or loss.


209




2.


m. Aset tetap dan aset tak berwujud (lanjutan)

n.

m. Property and equipment and intangible assets (continued)

Aset tak berwujud

Intangible assets

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Software is recognised at acquisition cost and subsequently carried at cost less accumulated amortisation.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank diakui sebagai aset tak berwujud.

Costs associated with maintaining software programs are recognised as expense when incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable by the Bank is recognised as intangible assets.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Other development expenditures that do not meet these criteria are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Software development costs recognised as assets are amortised over their estimated useful lives, which does not exceed four years or does not exceed 25% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

Aset lain-lain

n.

Other assets

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya pendirian, setoran jaminan, aset yang diambil alih dan lain-lain.

Other assets consist of advances, establishment cost, deposits, foreclosed asset and others.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (recoverable amount) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank melakukan penelaahan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Pemulihan penurunan nilai diakui sebagai keuntungan di laporan laba rugi pada saat terjadinya.

The Bank recognises impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At the statements of financial position date, the Bank evaluates the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. Reversal of the recoverable amount of assets is recognised as gain in the profit or loss when incurred.

Halaman 8/23 Page

210




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) o.

2.


Liabilitas segera

o.

Liabilities due immediately represent the Bank’s liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of Bank liabilities to the trustor.

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada pemberi amanat. p.

q.

Simpanan nasabah

Liabilities due immediately

p.

Deposits from customers

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah, tabungan wadiah, giro, tabungan, dan deposito berjangka.

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits, wadiah saving deposits, demand deposits, savings, and time deposits.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Deposits from customers are classified as financial liabilities measured at amortised cost. Incremental costs directly attributable to the acquistion of deposits from customers and deposits from other banks are deducted from the amount of deposits from customers and deposits from other banks. Refer to Note 2c for the accounting policy of financial liabilities measured at amortised cost.

Simpanan dari bank lain disajikan sebesar jumlah liabilitas terhadap bank lain.

Deposits from other banks are stated at the amounts due to other banks.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Wadiah demand deposit is a yadh dhamanah demand deposit in which the funds owner will get a bonus based on the Bank’s policy. Wadiah deposits are stated at the amount of wadiah demand deposit value.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (‘Athaya) sukarela dari pihak bank.

Wadiah saving deposits represent third party funds that can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya) voluntary on the part of banks.

Dana syirkah temporer

q.

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Temporary syirkah funds Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving accounts and mudharabah time deposits.


211



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) q.

r.

2.


Dana syirkah temporer (lanjutan)

q.

Temporary syirkah funds (continued)

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (on call) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer’s savings deposit balance.

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank kecuali akibat kelalaian atau merugi wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the initial fund to the owners if the Bank experience a loss, except for losses due to the Bank’s management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders’ equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders’ such as voting rights and the rights of realised gain from current assets and other noninvestment accounts.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib

r.

Revenue from fund management by the bank as mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual dan beli transaksi murabahah dan pendapatan bagi hasil.

Revenues from fund management by Bank as mudharib consist of income from sales and purchases murabahah transactions and profit sharing.

Bank menetapkan kebijakan tingkat risiko berdasarkan ketentuan internal. Bank melakukan penghentian amortisasi pendapatan pembiayaan ditangguhkan pada saat diklasifikasikan sebagai non-performing. Pendapatan Bank dari transaksi usaha yang diklasifikasikan sebagai non-performing dicatat sebagai pendapatan yang akan diterima nonlancar pada laporan komitmen dan kontinjensi.

The Bank prescribes the risk rate policies based on the internal regulation. The Bank terminates the amortisation of deferred income at the time its financing is classified as nonperforming. The Bank’s income from business transactions that are classified as nonperforming is recorded as revenue to be received in the statement of commitments and contingencies.

Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

Profit sharing revenue for mudharabah is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed profit sharing ratio.

Halaman 8/25 Page

212




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) s.

t.

u.

2.


Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

s. Third parties' share on returns of temporary syirkah funds

Hak nasabah atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (cash basis).

Third parties’ share on returns of temporary syirkah funds represent customer’s share on the Bank’s income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor.

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank’s gross profit.

Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a predetermined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

Pendapatan dan beban operasional lainnya

t.

Other operating income and expenses

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan, dan pelatihan.

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and salaries and benefits expense represent expenses related to Bank’s office and operational activities, including personnel expense includes salaries for employees, bonuses, overtime, allowances, and training.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

All of these income and expenses are recorded in the profit or loss when incurred.

Imbalan kerja karyawan

u. Employee benefits

Imbalan kerja karyawan dicatat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) – Imbalan Kerja.

Employee benefit is recorded in accordance with SFAS 24 (revised 2013) – Employee Benefits.

Imbalan pensiun

Pension benefits

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

The Bank is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with Labor Law No. 13/2003. Since the Labor Law sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under Labor Law represent defined benefit plans.


213



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u.

2.


Imbalan kerja karyawan (lanjutan)

u. Employee benefits (continued)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

Liabilitas program imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung sebesar nilai kini dari kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan metode projected-unit credit.

Defined benefit obligation recognised in the statements of financial position in respect of defined benefit obligation at the end of reporting period less the fair value of plan asset. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dikarenakan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi) yang didenominasikan dalam mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo mendekati jatuh waktu kewajiban pensiun.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the terms of the related pension obligation.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya pada saat terjadinya.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap. Iuran dana pensiun ditanggung bersama oleh karyawan dan Bank.

The Bank has implemented a defined contribution retirement program for its permanent employees. Contribution to the retirement funds are paid by the employees and the Bank.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Termination Benefits

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Bank memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal, atau ketika seorang pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengankompensasi imbalan pesangon. Bank mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal antara (i) ketika Bank tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut dan (ii) ketika Bank mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berasa dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon. Dalam hal menyediakan pesangon sebagai penawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan jumlah karyawan yang diharapkan menerima penawaran tersebut. Imbalan yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan didiskontokan menjadi nilai kininya.

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Bank before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits. The Bank recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Bank cannot longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the entity recognises costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer.Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

Halaman 8/27 Page

214




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) v.

2.


Pajak penghasilan kini dan tangguhan

v.

Current and deferred income tax

Perlakuan akuntansi perpajakan sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014) – Pajak Penghasilan.

Accounting treatment for taxation is recorded in accordance with SFAS 46 (revised 2014) – Income Taxes.

Pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Income tax expense comprises of current and deferred tax. Tax is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Manajemen Bank mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Bank’s management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Furthermore, where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Bank menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan utang pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

The balance sheet liability method is applied to determine Bank’s income tax expense. Under the balance sheet liability method, deferred tax assets and liabilities are recognised for all temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount in the statement of financial position at each reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realisation of such benefits is probable.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled. The changes to the carrying value of deferred tax assets and liabilities due to the changes of tax rates are charged in the current year, except for transactions which previously have been directly charged or credited to shareholders’ equity.


215



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) v.

Pajak penghasilan (lanjutan)

kini

dan

2.


tangguhan

v.

Current and (continued)

income

tax

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. Management provides provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office on probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumptions and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

Utang pajak penghasilan badan dan utang pajak lainnya Bank disajikan sebagai “Utang pajak” di laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan.

Corporate tax payables and other tax payables of Bank are presented as “Taxes payable” in the statement of financial position. Deferred tax assets are presented net of deferred tax liabilities in the statements of financial position.

w. Pembayaran berbasis saham

w. Share-based payments

Pembayaran berbasis saham dicatat sesuai dengan PSAK 53 (revisi 2010) – Pembayaran Berbasis Saham.

Share based payment is recorded in accordance with SFAS 53 (revised 2010) – Share-based Payments.

Bank mengoperasikan program imbalan berbasis saham, dimana Bank memberikan instrumen ekuitas induk perusahaan Bank (opsi) kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Nilai wajar opsi yang diberikan diakui sebagai beban dan dengan peningkatan pada ekuitas. Jumlah nilai yang harus dibebankan ditentukan dengan mengacu kepada nilai wajar opsi yang diberikan:

The Bank operates equity settled, share-based compensation plans, under which the Bank receives services from employees as consideration for equity instruments (options) of the Bank’s parent entity. The fair value of the options is recognised as an expense with a corresponding increase in equity. The total amount to be expensed is determined by reference to the fair value of the options granted:



termasuk kinerja pasar (misalnya, harga saham entitas);





tidak termasuk dampak dari jasa dan kondisi vesting yang tidak dipengaruhi kinerja pasar (misalnya, profitabilitas, target pertumbuhan penjualan dan tetap menjadi karyawan perusahaan selama periode waktu tertentu); dan termasuk dampak dari kondisi nonvesting.





Syarat jasa dan syarat yang tidak dipengaruhi kinerja pasar dimasukkan di dalam asumsi mengenai jumlah opsi yang diharapkan akan vest. Jumlah beban diakui selama periode vesting, yaitu periode dimana seluruh kondisi vesting tertentu telah terpenuhi.



including any market performance conditions (for example, an entity’s share price); excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions (for example, profitability, sale growth targets and remaining an employee of the entity over a specified time period); and including the impact of any non-vesting conditions.

Non-market performance and service conditions are included in assumptions about the number of options that are expected to vest. The total expense is recognised over the vesting period, which is the period over which all of the specified vesting conditions are to be satisfied.

Halaman 8/29 Page

216

deferred





2.


w. Pembayaran berbasis saham (lanjutan)

w. Share-based payments (continued)

Setiap akhir periode pelaporan, Bank merevisi estimasi jumlah opsi yang diharapkan akan vest berdasarkan syarat jasa. Selisih antara estimasi revisian dengan jumlah estimasi sebelumnya, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi Bank, dengan penyesuaian pada sisi ekuitas.

At the end of each reporting period, the Bank revises its estimates of the number of options that are expected to vest based on the nonmarket vesting conditions. It recognises the impact of the revision to original estimates, if any, in the Bank’s profit or loss, with a corresponding adjustment to equity.

Ketika opsi dieksekusi, induk perusahaan Bank akan menerbitkan sejumlah saham baru atau menerbitkan kembali saham treasurinya (jika ada). Nilai kas yang diterima dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan dikreditkan ke modal saham (nilai nominal) dan agio saham induk perusahaan.

When the options are exercised, the Bank’s parent entity will issues new shares or reissues its treasury shares (if any). The proceeds received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to share the parent entity’s capital (nominal value) and share premium.

x. Sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan

y.

x.

Sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Selama tahun 2015, Bank telah menyalurkan dana kebajikan sebesar Rp 167 (2014: Rp 48).

During 2015, The Bank has distributed the qardhul hasan funds amounting to Rp 167 (2014: Rp 48).

Sejak tanggal Bank beroperasi sebagai bank umum syariah, Bank belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Since the date of the Bank operates as Sharia commercial banks, the Bank has not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

Penalties/sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments, in the amount that are not agreed and not determined in the contract. The funds from penalties/sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

Aset dan dihentikan

liabilitas

atas

operasi

yang

Aset dan liabilitas diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan ketika nilai tercatatnya tidak akan dipulihkan melalui pemakaian berlanjut. Aset dan liabilitas ini dicatat pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, kecuali untuk aset pajak tangguhan, aset yang terkait dengan imbalan kerja, aset keuangan dan properti investasi yang dicatat pada nilai wajar yang secara khusus dikecualikan dari persyaratan ini.

y.

Assets and liabilities on discontinued operations Assets and liabilities are classified as assets and liabilities on discontinued operations when their carrying amount is not to be recovered principally through continuing use. These assets and liabilites are stated at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell, except for deferred tax assets, assets arising from employee benefits, financial assets and investment property that are carried at fair value, which are specifically exempts from this requirement.


217



KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) y.

z.

Aset dan liabilitas dihentikan (lanjutan)

atas

2. operasi


yang

y.

Assets and liabilities on discontinued operations (continued)

Kerugian penurunan nilai awal atau selanjutnya diakui atas penurunan nilai aset ke nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset. Keuntungan diakui atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.

An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write down of the asset to fair value less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell, but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised.

Aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan tidak boleh disusutkan atau diamortisasi selama diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan.

Assets and liabilities are not depreciated or amortised while they are classified as discontinued operations.

Aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Assets and liabilities on discontinued operations are presented separately in the statements of financial position.

Hasil dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The results of discontinued operations are presented separately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Kombinasi bisnis

z.

Business combination

Kombinasi bisnis dicatat sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

Business combination is recorded in accordance with SFAS 38 (Revised 2012) “Business Combination of Entities Under Common Control”.

Dikarenakan Bank telah berada di bawah kontrol pengendalian yang sama, Bank menggunakan metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Since the Bank is considered to be under common control, the Bank uses pooling-ofinterest method which the element of the combined financial statements are presented as if it had been combined since the date of beginning period under common control

Sesuai dengan PSAK 38 (Revisi 2012) tersebut, pemisahan unit usaha syariah dilakukan dengan nilai buku dari aset dan liabilitas UUS BTPN yang tercantum dalam laporan posisi keuangan penutupan UUS BTPN pada tanggal efektif pemisahan.

In accordance to the SFAS 38 (Revised 2012), the spin-off process was performed using book value of the assets and liabilities of BTPN’s UUS as recorded in its statement of financial position on the effective date.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (Stres) merupakan selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku pada transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dan dibukukan sebagai bagian ekuitas.

The difference in restructuring value transaction of entities under common control (Stres) represents the difference between the transfer price and the book value in restructuring transaction of entities under common control and is booked in the equity section.

Halaman 8/31 Page

218




KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) z.

2.


Kombinasi bisnis (lanjutan)

z. Business combination (continued) The Stres balance can change when there is, amongst others, lost of under common control substance between transacting entities or transfer of assets, liabilities, equity or other ownership instruments that cause the Stres to other party who is not under common control. In this case, the Stres balance is recognized as a realised gain/loss.

Saldo Stres dapat berubah pada saat, antara lain, hilangnya status substansi sepengendalian antara entitas yang bertransaksi atau pelepasan aset, liabilitas, ekuitas, atau instrument kepemilikan lainnya yang mendasari terjadinya Stres ke pihak lain yang tidak sepengendali. Dalam hal ini maka saldo Stres diakui sebagai laba/rugi yang direalisasi. 3.

ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS

ESTIMATES

AND

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Hal ini membutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Although these estimates are based on management’s best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

Key sources of estimation uncertainty:

a.

aset

a. Allowance for impairment losses of financial assets

Bank melakukan review atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan Manajemen diperlukan dalam menentukan estimasi yang digunakan untuk menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

The Bank reviews its financial assets at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management’s judgement is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

Bank juga membentuk cadangan penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang murabahah, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2e).

The Bank also estimates the collective impairment allowance for its murabahah receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data (refer to Note 2e).

Bank juga membentuk cadangan penurunan nilai kolektif atas eksposur piutang murabahah, dimana evaluasi dilakukan berdasarkan data kerugian historis (lihat Catatan 2e).

The Bank also estimates the collective impairment allowance for its murabahah receivables portfolio, where evaluation is performed based on historical data (refer to Note 2e).

Cadangan keuangan

kerugian

penurunan

nilai


219



ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

Sumber utama ketidakpastian estimasi: a.

b.

AND

Key sources of estimation uncertainty: aset

a. Allowance for impairment losses of financial assets (continued)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, Manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti antara lain kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, Manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as credit quality and type of product, among others. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience.

Cadangan kerugian keuangan (lanjutan)

penurunan

nilai

b.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Post-employment benefit liabilities

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja karyawan tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsiasumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja.

The present value of the post-employment benefit liabilities depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post employment benefit liabilities.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya/(pendapatan) untuk liabilitas imbalan pasca kerja karyawan antara lain tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji di masa datang, usia pensiun normal, tingkat mortalita dan lainlain. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas keluar masa depan yang diestimasi dan akan digunakan untuk membayar liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang mempunyai jangka waktu yang menyerupai jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja.

The assumptions used in determining the net cost/(income) for post-employment benefit liabilities includes the discount rate, salary increment rate, normal pension age, mortality rate and others. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post employment benefit liabilities. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of government bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related postemployment benefit liabilities.

Tingkat kenaikan gaji per tahun didasarkan pada informasi historis atas tingkat kenaikan gaji sebelumnya, tingkat inflasi dan masa kerja.

Annual salary increment rate determined based on historical information of previous salary increment rate, inflation rate and length of service.

Asumsi tingkat mortalita telah didasarkan pada tabel mortalita terbaru yang dihitung dengan menggunakan metode aktuaria yang diterima secara umum.

Mortality rate assumption is based on the latest mortality table which is calculated using actuarial method which is generally accepted.

Halaman 8/33 Page

220

ESTIMATES



4.


ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

3.

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

Key sources (continued)

b.

b.

Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

of

ESTIMATES

estimation

AND

uncertainty:

Post-employment benefit liabilities (continued)

Perubahan pada asumsi-asumsi tersebut di atas pada tahun-tahun buku berikutnya mungkin dapat menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja dan beban imbalan pasca kerja.

Change on the assumptions above on the following years may require adjustments to the carrying amount of the post employment benefit liabilities and the post employment benefit expenses.

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuarial. Perhitungan aktuaria mengunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain (lihat Catatan 34).

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuary valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate and others (refer to Note 34).

KAS

4.

GIRO DAN INDONESIA

PENEMPATAN

PADA

BANK

5.

2015 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Giro pada Bank Indonesia Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia

CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

AND

PLACEMENTS

2014 395,500 203,766

270,000 146,373

50,000

50,000

649,266

466,373

2,072

1,346

651,338

467,719

Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) Current accounts with Bank Indonesia Certificate of Bank Indonesia Sharia (SBIS) Accrued income of placement with Bank Indonesia

The ratio of the Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) for its Rupiah as at 31 December 2015 and 2014 are as follows:

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) untuk rekening Rupiah pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: 2015 Rupiah

CASH Cash on hand were all denominated in Rupiah currency. As at 31 December 2015 and 2014, the Bank has cash amounting to Rp 108,438 and Rp 53,603, respectively.

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Bank memiliki kas masing-masing sebesar Rp 108.438 dan Rp 53.603. 5.

CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS (continued)

2014 5.5%

5.5%

Rupiah


221


6.

GIRO DAN PENEMPATAN INDONESIA (lanjutan)


PADA

BANK

5.

CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang “Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah” sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan terakhir berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan masing-masing sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.

Based on Bank Indonesia Regulation No.6/21/PBI/2004 dated 3 August 2004 regarding “Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Commercial Banks under Sharia Principle” as amended, by Bank Indonesia Regulation No. 8/23/PBI/2006 dated 5 October 2006, No. 10/23/PBI/2008 dated 16 October 2008, and the lastest amendment No. 15/16/PBI/2013 dated 24 December 2014, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third party funds denominated in Rupiah and foreign currencies, respectively.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is provided to meet GWM from Bank Indonesia.

Bank menempatkan dana pada fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dengan rata-rata tingkat bonus tahunan sebesar 5,25% untuk tahun 2015 (2014: 5,75%).

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia’s Deposit Facility (FASBIS) with average annual bonus rate at 5.25% for the year 2015 (2014: 5.75%).

GIRO PADA BANK LAIN

6.

All current accounts with other banks were in Rupiah and were placed at third parties and related parties, consist of:

Seluruh giro pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga dan pihak berelasi, yang terdiri atas: 2015

2014

Pihak ketiga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia Syariah Pihak berelasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

335

1,308

222 51 5

388 50 5

613

1,751

14,270

7,947

14,883

9,698

Related parties PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat giro pada bank lain yang mengalami penurunan nilai.

As at 31 December 2015 and 2014, there was no impaired current accounts with other banks.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

Halaman 8/35 Page

222

Third parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Negara Indonesia Syariah




PENEMPATAN PADA BANK LAIN

7.

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

Seluruh penempatan pada bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga, yang terdiri atas:

All placements with other banks were in Rupiah and were placed at third parties, consist of:

a.

a.

Berdasarkan jenis

By type Placements with other banks (sharia)

Penempatan pada bank lain (syariah) 2015

2014

Pihak ketiga Deposito mudharabah

Third parties Mudharabah time deposits

PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jateng Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk (Unit Syariah) PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Victoria Syariah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

130,000

50,000

90,000 70,000 70,000

50,000 50,000 -

50,000

-

-

120,000 70,000 34,000

410,000

374,000

-

(3,740)

410,000

b.

Berdasarkan jangka waktu

b.

c. 2015

Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

By remaining period to maturity 2014

410,000 -

367,000 7,000

410,000

374,000

-

(3,740)

410,000

d.

By time period All placement with other banks have a period ranging from 1 to 3 months.

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan

Less: Allowance for impairment losses

370,260

Seluruh penempatan pada bank lain memiliki jangka waktu berkisar antara 1 - 3 bulan. c.

PT Bank Muamalat Indonesia PT Bank Bukopin Syariah Indonesia PT Bank Mega Syariah PT Bank Jabar Banten Syariah PT Bank Pembangungan Daerah Jateng Syariah PT Bank OCBC NISP Tbk (Syariah Unit) PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Victoria Syariah

Tingkat imbal hasil


370,260

d.

Tingkat imbal hasil per tahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank berkisar antara 6,75% sampai dengan 8,65% pada tahun 2015 (2014: 6,90% sampai dengan 9,25%).

≤ 1 month > 1 - 3 months

Rate of returns The annual rate of profit sharing for mudharabah time deposits and financing ranged from 6.75% to 8.65% in 2015 (2014: 6.90% to 9.25%).


223



PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan) e.

7.

Cadangan kerugian penurunan nilai

e.

2015 Saldo awal (Pemulihan)/penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 29)

Allowance for impairment losses The movements of allowance for impairment losses on placements with other banks are as follows:

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

2014 3,740

-

(3,740)

Saldo akhir

8.

PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

-

3,740

Ending balance

Pada tahun 2015, Bank melakukan pemulihan terhadap nilai cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perubahan metode perhitungan penyisihan kerugian aset produktif seperti dijelaskan pada kebijakan akuntansi Catatan 2e.

In 2015, Bank has reversed the 2014 allowance for impairment losses of placement with other banks. This is due to a change in the allowance for impairment losses calculation method as detailed in accounting policy Note 2e.

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Bank Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

PIUTANG MURABAHAH

8.

Semua piutang murabahah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut: 2015 Piutang murabahah Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

MURABAHAH RECEIVABLES All murabahah receivable were denominated in Rupiah, with details as follows: 2014

3,677,967

2,499,087

41,749

32,392

(61,999)

(33,092)

3,657,717

Halaman 8/37 Page

224

3,740

Beginning balance (Reversal)/allowance during the year (Note 29)


2,498,387

Murabahah receivables Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) a.

Berdasarkan kolektibilitas Indonesia

sektor sesuai

Lancar/ Current Perdagangan, restoran dan hotel Pertanian Perindustrian Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Jasa usaha Pertambangan Lainnya Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Perdagangan, restoran dan hotel Pertanian Perindustrian Sosial/masyarakat Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi Jasa usaha Pertambangan Lainnya Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

8.

ekonomi Peraturan

Dalam perhatian khusus/ Special mention

MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

dan Bank

a.

By economic sector and Bank Indonesia Regulation collectibility

2015 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total Trading, restaurant and hotel Agriculture Manufacturing Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Business services Mining Others

3,132,991 182,001 157,624 106,185

32,715 1,271 2,103 1,334

18,713 859 1,362 718

15,196 623 1,095 625

5,472 323 440 162

3,205,087 185,077 162,624 109,024

9,347 4,540 1,844 -

116 34 11 -

68 36 13 -

66 26 6 -

31 13 3 1

9,628 4,649 1,877 1

3,594,532

37,584

21,769

17,637

6,445

3,677,967

39,755

1,994

-

-

-

41,749

Accrued income of murabahah receivables

(7,921)

(14,465)

(16,375)

(17,034)

(6,204)

(61,999)


3,626,366

25,113

5,394

603

241

3,657,717

Lancar/ Current

Dalam perhatian khusus/ Special mention

2014 Kurang lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

2,049,946 161,682 167,389 58,719

19,766 1,417 1,726 574

10,531 768 918 293

5,541 358 316 207

1,994 96 41 110

2,087,778 164,321 170,390 59,903

8,953 4,637 2,116 651

111 46 19 31

43 28 1 22

16 4 6

1 4 6

9,124 4,719 2,136 716

2,454,093

23,690

12,604

6,448

2,252

2,499,087

30,944

1,448

-

-

-

32,392

(24,541)

(1,184)

(1,891)

(3,224)

23,954

10,713

3,224

2,460,496

(2,252) -

(33,092)

Trading, restaurant and hotel Agriculture Manufacturing Social/public Transportation, warehousing and telecommunication Business services Mining Others

Accrued income of murabahah receivables Less: Allowance for impairment losses

2,498,387


225



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) b.

8.


MURABAHAH RECEIVABLES (continued) b.

2015 ≤ 1 tahun > 1 - 2 tahun Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

By time period 2014

2,858,844 819,123

2,365,381 133,706

3,677,967

2,499,087

41,749

32,392

(61,999)

(33,092)

3,657,717

c.


Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

c.


63,024 201,286 2,829,065 584,592

36,462 153,361 2,295,465 13,799

3,677,967

2,499,087

41,749

32,392

(61,999)

(33,092)

3,657,717

d.

Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

dan

pihak

d.

Berdasarkan tingkat margin rata-rata

e.

By related and third party

By average margin rate 2014

Tingkat margin rata-rata per tahun

30%

Informasi lainnya 1)

30%

f.

1)

2015

The movements of allowance for impairment losses on murabahah receivables are as follows:

2014 33,092

24,021

65,136

15,878

Beginning balance Allowance made during the year (Note 29)

(38,071)

(7,161)

Written off during the year

1,842

354

61,999

33,092

Halaman 8/39 Page

226

Average interest rate per annum

Other information

Perubahan cadangan kerugian piutang murabahah adalah sebagai berikut:

Saldo awal Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 29) Penghapusbukuan selama tahun berjalan Penerimaan kembali hapus buku

Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses

As at 31 December 2015 and 2014, all murabahah receivables are given to the third party. There is no murabahah receivables given to related party.

2015

f.

≤ 1 month > 1 - 3 months > 3 - 12 months > 1 - 2 years

2,498,387

Sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga. Tidak ada piutang murabahah yang diberikan kepada pihak berelasi. e.

Accrued income of murabahah receivables Less : Allowance for impairment losses

2,498,387

2015 ≤ 1 bulan > 1 - 3 bulan > 3 - 12 bulan > 1 - 2 tahun

≤ 1 year > 1 - 2 years


Recovery of write-offs



PIUTANG MURABAHAH (lanjutan) f.

8.

Informasi lainnya (lanjutan)

2)

3)

f.

Other information (continued)

Piutang murabahah yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat secara ekstra-komtabel di dalam rekening administratif.

Murabahah receivables which were written off by the Bank are recorded as extra-comptable in the administrative account.

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang wajib dibentuk pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2) The minimum amount of allowance for impairment losses on receivables that should be provided as at 31 December 2015 and 2014 is in compliance with Bank Indonesia regulations.

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang dibentuk telah memadai.

Bank Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Rasio Non-Performing Financing (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

3)

2015

9.

MURABAHAH RECEIVABLES (continued)

The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as at 31 December 2015 and 2014 are as follows:

2014

NPF - Kotor Persentase

1.25%

0.85%

NPF - Gross Percentage

NPF - Bersih Persentase

0.17%

0.56%

NPF - Net Percentage

4)

Jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar nihil dan Rp 191. Restrukturisasi piutang murabahah dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon piutang bagi debitur.

4)

Total restructured murabahah receivables as at 31 December 2015 and 2014 amounted to nil and Rp 191. Murabahah receivables were restructured by providing period extension, rescheduling and additional receivable plafond for debtors.

5)

Berdasarkan laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (”BMPK”) Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 tidak terdapat pelanggaran atau pun pelampauan BMPK kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.

5)

Based on the Legal Lending Limit (“LLL”) report submitted to Bank Indonesia as at 31 December 2015 and 2014, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

BIAYA DIBAYAR DI MUKA

9. 2015

Sewa gedung Pemeliharaan & perbaikan IT Lainnya

PREPAYMENTS 2014

70,080 8,065 1,610

30,292 5,025 423

79,755

35,740

Building rental IT maintenance and renewal Others


227

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


10. ASET TETAP

10. PROPERTY AND EQUIPMENT

Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

2015 Penambahan/ Addition

Pengurangan/ Deduction

Reklasifikasi/ Reclassification

3,987 6,726 58,134 64,556 24,071

22,498 30,496 61,539

(1,189) (1,808) -

-

3,987 6,726 79,443 93,244 85,610

157,474

114,533

(2,997)

-

269,010

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

(1,910) (8,847) (12,038) (5,546)

(346) (25,147) (22,866) (20,335)

440 2,904 -

-

(2,256) (33,554) (32,000) (25,881)

(28,341)

(68,694)

3,344

-

Nilai buku bersih

129,133


Biaya Perolehan Tanah Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Akumulasi penyusutan Bangunan Kendaraan bermotor Perlengkapan kantor Leasehold improvement

Nilai buku bersih

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

(93,691) 175,319

Net book value




Jumlah/ Total

3,987 7,698 320 4,635 -

67,668 59,526 28,816

(532) (1,020) (22)

(972) (9,322) 1,415 (4,723)

3,987 6,726 58,134 64,556 24,071

16,640

156,010

(1,574)

(13,602)

157,474

(2,006) (204) (2,964) -

(360) (18,097) (15,323) (10,996)

576 2,020 20

456 8,878 4,229 5,430

(1,910) (8,847) (12,038) (5,546)

(5,174)

(44,776)

2,616

18,993

(28,341)

11,466

129,133

Cost Land Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Accumulated depreciation Buildings Motor vehicles Office equipment Leasehold improvement

Net book value

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, dan risiko lainnya.

The Bank has insured its property and equipment (except for landrights) to cover possible losses against fire, theft, and other risks.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there is no indication of impairment in the value of property and equipment.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tetap.

As at 31 December 2015 and 2014, there are no property and equipment pledged as collateral and no limitation of ownership of the property and equipment.

Halaman 8/41 Page

228

Jumlah/ Total


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)


11. ASET TAK BERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS Saldo awal/ Beginning balance

Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

Akumulasi amortisasi Piranti lunak

Nilai buku bersih


15,382

12

4,571

12,872

19,953

12,884

(4,969)

(5,208)

(4,969)

(5,208)



(249) -

Jumlah/ Total

9,779

24,924

Cost Software

(9,779)

7,664

Software development

(249)

-

32,588

-

-

(10,177)

-

-

(10,177)

14,984


Biaya Perolehan Piranti lunak Pengembangan piranti lunak

Akumulasi amortisasi Piranti lunak

Nilai buku bersih

Accumulated amortisation Software

22,411

Net book value




Jumlah/ Total

5,548

9,946

-

(112)

15,382

Cost Software

350

4,571

-

(350)

4,571

Software development

5,898

14,517

-

(462)

19,953

(2,370)

(3,061)

-

462

(4,969)

(2,370)

(3,061)

-

462

(4,969)

3,528

Accumulated amortisation Software

14,984

Net book value

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset tidak berwujud.

Management believes that there is no impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat aset tak berwujud yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tak berwujud.

As at 31 December 2015 and 2014, there are no intangible assets pledged as collateral and no limitation of ownership of the intangible assets.

12. ASET LAIN-LAIN

12. OTHER ASSETS 2015

Pihak ketiga Biaya pendirian wisma dan jaringan kantor Uang muka Setoran jaminan Agunan yang diambil alih Aset imbalan kerja Lain-lain Cadangan kerugian penurunan nilai Pihak berelasi Tagihan kepada perusahaan induk

2014

18,197 16,713 9,449 3,476 1,831 2,155

15,918 36,024 8,834 4,063 1,869

51,821

66,708

-

(50)

51,821

66,658

-

6,116

51,821

72,774

Third parties Wisma and office networking establishment fees Advances Deposits Foreclosed collateral Employee benefit assets Others Allowance for impairment losses Related parties Receivables to parent company


229



12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

12. OTHER ASSETS (continued)

Lain-lain terdiri dari aset yang masih dalam tahap penyelesaian dan pembayarannya dilakukan secara termin.

Others mostly consist of assets that are still in the stage of completion and the payment is made in installments.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas aset lain-lain.

Management believes that the allowance for losses is adequate to cover impairment losses for other assets.

Lihat Catatan 35 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 35 for detail of related parties balances and transactions

13. LIABILITAS SEGERA

13. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY 2015

2014

Simpanan sementara Kiriman uang Lainnya

6,529 1,341 50

5,224 52 -

7,920

5,276

Temporary deposit is a deposit to record the transactions that result from products and services provided by the Bank that cannot be processed further waiting for the fulfilment of the conditions (terms and conditions) for each product and service.

Simpanan sementara merupakan simpanan untuk membukukan transaksi-transaksi yang berasal dari produk dan jasa yang disediakan Bank yang belum dapat diproses lebih lanjut menunggu berlakunya kondisi (syarat dan ketentuan) untuk masing-masing produk dan jasa tersebut. 14. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

14. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2015 adalah bagi hasil untuk deposito mudharabah sebesar Rp 11.152 (2014: Rp 10.039).

Undistributed revenue sharing which has not been distributed by the Bank as at 31 December 2015 for mudharabah time deposits amounted to Rp 11,152 (2014: Rp 10,039).

15. SIMPANAN NASABAH

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS 2015

Tabungan Wadiah Giro Wadiah

2014 729,794 28,755

493,240 20,000

758,549

513,240

Halaman 8/43 Page

230

Temporary deposit transactions Remittances Others


Wadiah saving accounts Wadiah demand deposits



15. SIMPANAN NASABAH (lanjutan) a.

b.

15. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Giro Wadiah

a.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yaddhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Sampai dengan 31 Desember 2015, Bank membagikan bonus untuk produk giro wadiah sebesar Rp 274 (2014: nihil).

Wadiah demand deposits represent wadiah yaddhamanah in which depositors are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank’s policy. As at 31 December 2015, Bank distributed bonuses for wadiah demand deposits amounted to Rp 274 (2014: nil).

Sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro wadiah.

As at 31 December 2015 and 2014, there is no related party transaction for wadiah demand deposits.

Tabungan Wadiah

b.

Wadiah savings deposits represent deposits in Rupiah currency which can be distributed with bonus with the Bank’s policy.

Sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk tabungan wadiah.

As at 31 December 2015 and 2014, there is no related party transaction for wadiah savings deposits.

16. TAXATION

Utang pajak

a. 2015

Pajak penghasilan badan - Pasal 25 - Pasal 29 Pajak lainnya - Pasal 21 - Pasal 23 dan 4(2) - Pajak pertambahan nilai

b.

Wadiah savings deposits

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

16. PERPAJAKAN a.

Wadiah demand deposits

2014 3,945 29,602 33,547

4,665 12,535 17,200

2,286 4,429 -

3,765 3,376 64

40,262

24,405

Beban pajak penghasilan

b. 2015

Pajak penghasilan badan - Kini - Tangguhan Pajak penghasilan badan dari operasi yang dihentikan: - Kini - Tangguhan - Dampak dari penyesuaian kembali terkait dengan kombinasi bisnis

Taxes payable

Corporate income tax Article 25 Article 29 Other taxes Article 21 Article 23 and 4(2) Value added tax -

Income tax expense 2014

(69,926) 7,837

(62,089)

(40,464) 7,076

(2,874) 407 63

Corporate income tax Current Deferred Corporate income tax from discontinued opration: Current Deferred Impact from restatement related to business combination

(35,792)


231



16. PERPAJAKAN (lanjutan) b.

16. TAXATION (continued)

Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b.

The reconciliation between the Bank’s income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense and the prevailing tax rate is as follows:

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan perkalian laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum beban pajak penghasilan Pengaruh pajak atas perbedaan tetap

2014 231,295

Beban pajak penghasilan

134,734

57,824

33,683

4,265

2,109

62,089

35,792

Income tax expense

The reconciliation between income before income tax as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income with taxable income for the year ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:

2015

2014 231,295

Income before income tax Permanent differences Benefit in kind Others

19,527 (2,466)

5,871 2,565

Perbedaan temporer Imbalan kerja

(3,662)

(4,141)

17,870 12,967

9,329 23,531

Penghasilan kena pajak Beban pajak penghasilan kini sebelum memperhitungkan dampak penerapan PSAK 38 dan 58

Beban pajak penghasilan kini Dikurangi: pajak dibayar dimuka Utang pajak penghasilan

Temporary differences Employee benefits Depreciation of property and equipment Accrued bonus and tantiem

4,173 -

1,471 (3)

Allowance for impairment losses on murabahah receivables and loans Others

279,704

173,357

Taxable income

43,338

Current income tax expense before considering the impact of the application of SFAS 38 and 58

(16,898)

Tax impact of the application of SFAS 38 and SFAS 58

69,926

26,440

Current income tax expense

(40,324)

(13,905)

29,602

12,535

69,926

Dampak pajak atas penerapan PSAK 38 dan 58

-

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2015.

Less: Prepaid tax Income taxes payable

The calculation of income tax for the year ended 31 Desember 2015 above is a preliminary estimate made for accounting purposes and are subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for the year 2015.

Halaman 8/45 Page

232

134,734

Perbedaan tetap Kenikmatan karyawan Lain-lain

Penyusutan aset tetap Akrual bonus dan tantiem Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang Murabahah dan pinjaman yang diberikan Lainnya

Income before tax Income tax expense calculated from income before income tax expense Effect of tax on permanent differences

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut: Laba sebelum pajak penghasilan

Income tax expense (continued)




16. PERPAJAKAN (lanjutan) c.

16. TAXATION (continued)

Aset pajak tangguhan – bersih

c.

Deferred tax asset – net

2015 Dikreditkan ke laba/rugi/ Credited to profit/loss

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang Murabahah dan pinjaman yang diberikan Lainnya

Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equtiy

31 Desember/ December

8,569

2,326

2,269

4,468

(1,771) -

6,737

367 -

1,043 -

-

1,410 -

11,205

7,837

(1,771)

Deferred tax assets Employee benefits Depreciation of property and equipment Allowance for impairment losses on Murabahah receivables and loans Others

9,124

17,271

2014 Dikreditkan/ (dibebankan) Ke laba/rugi/ Credited/ (charged) to profit/loss

1 Januari/ January Aset pajak tangguhan Imbalan kerja karyawan Penyusutan aset tetap Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang Murabahah dan pinjaman yang diberikan Lainnya

-

Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equtiy

1,174

4,848

2,547

8,569

-

2,269

-

2,269

-

367 -

2,547

11,205

1

367 (1)

1,175

7,483

Administrasi

d. Administration Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax (“DGT”) stipulates that for the year 2008 and subsequent years, DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") menyatakan bahwa untuk tahun pajak 2008 dan seterusnya, DJP dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak. 17. LIABILITAS LAIN-LAIN

17. OTHER LIABILITIES 2015

Cadangan piutang murabahah Kewajiban kepada pemasok Asuransi Lain-lain

Deferred tax assets Employee benefits Depreciation of property and equipment Allowance for impairment losses on Murabahah receivables and loans Others

The Bank’s management believes that deferred tax assets can be recovered in future taxable years.

Manajemen Bank berpendapat bahwa aset pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa pajak yang akan datang. d.

31 Desember/ December

2014 103,280 13,038 3,425

91,904 87 2,408 5,222

119,743

99,621

Lain-lain terdiri dari cadangan pembayaran premi asuransi ke BPJS.

Provision for murabahah receivables Obligation to vendor Insurance Others

Others mostly consist of accrual for payment insurance premium to BPJS.


233



18. TABUNGAN MUDHARABAH

18. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

a. Berdasarkan jenis produk

a. 2015

Bukan Bank Tabungan Citra IB Tabungan Taseto Premium IB Tabungan Taseto Mapan IB

13,720 12,916 326

6,506 10,934 -

26,962

17,440

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

b.

2015 Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

Based on related and third parties

26,493 469

17,187 253

26,962

17,440

Non-Bank Third parties Related parties

Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah savings deposits for the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah

Nisbah (%)/ Ratio (%) Tabungan mudharabah

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)

1.76% 2014

3.59%

3.23%

Mudharabah savings deposits

19. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga 2015 Bukan Bank Pihak ketiga Pihak berelasi

Mudharabah savings deposits


2.32%

19. DEPOSITO MUDHARABAH

a.

By related and third party 2014

3,020,801 3,655

2,172,916 3,908

3,024,456

2,176,824

Halaman 8/47 Page

234

Non-Bank Citra IB Savings Taseto Premium IB Savings Taseto Mapan IB Savings

2014

2015

a.

By product 2014


Non-Bank Third parties Related parties



19. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan) b.

19. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)


b. 2015

Bukan Bank 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan

c.

2014

1,320,757 1,380,671 230,310 81,856 10,862

1,239,361 814,354 9,437 103,870 9,802

3,024,456

2,176,824


c. 2015

Bukan Bank Sampai dengan 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 9 bulan 9 - 12 bulan >12 bulan

By time period

Non-Bank 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months


1,897,100 919,802 136,696 12,630 57,168 1,060

1,277,429 353,965 353,962 92,096 89,570 9,802

3,024,456

2,176,824

Non-Bank Up to 1 month 1 - 3 months 3 - 6 months 6 - 9 months 9 - 12 months >12 months

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak ada deposito mudharabah yang dijadikan jaminan atas pembiayaan murabahah dan pinjaman yang diberikan oleh Bank.

As at 31 December 2015 and 2014, there are no Mudharabah deposits that were used as collateral for the Bank’s murabahah financing and loans.

Deposito mudharabah merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito mudharabah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the years ended 31 December 2015 and 2014, are as follows: 2015

Nisbah (%)/ Ratio (%) 1 bulan 3 bulan 6 bulan

16.21% 16.29% 18.56% 2014 Nisbah (%)/ Ratio (%)

1 bulan 3 bulan 6 bulan

Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%) 9.43% 9.48% 9.73%

1 month 3 months 6 months


12.76% 13.29% 14.26%

8.58% 8.93% 8.12%

1 month 3 months 6 months


235



20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Berdasarkan Akta Pendirian No. 25 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H. pengganti Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., tanggal 27 Agustus 2013, adalah sebesar Rp modal dasar Bank 640.000.000.000 (nilai penuh) yang terdiri atas 640.000 (nilai penuh) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri atas 533.333 (nilai penuh) lembar saham dengan rincian sebesar Rp 373.333.000.000 (nilai penuh) merupakan setoran tunai PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Based on the Deed of Establishment No.25, notarised by Hadijah, S.H., substitute of Notary Winarti Lukman Widjaja, S.H. dated 27 August 2013, Bank’s authorised capital amounted to Rp 640,000,000,000 (full amount) consisting of 640,000 (full amount) shares with a nominal value of Rp 1,000,000 (full amount) per share. The capital issued and fully paid consists of 533,333 (full amount) shares consisting of Rp 373,333,000,000 (full amount) in the form of transfer of cash of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 98 tanggal 23 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H.,M.Kn., Bank meningkatkan modal dasarnya sebanyak 860.000 saham menjadi 1.500.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per saham dan saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar 160.000 saham menjadi 693.333 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 693.000. Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan dari No AHU-0938093.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015.

Based on extordinary general meeting of shareholder No. 98 dated 23 June 2015 made by Notary Ashoya Ratam S.H.,M.Kn., Bank inreased its authorised capital amounting 860,000 shares to become 1,500,000 shares with par value Rp 1,000,000 (full amount) per share and issued and paid-capital amounting 160,000 shares to become 693.333 shares with total nominal Rp 693,000. The above change was subsequently approved by the Minister of Law and Human rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU0938093.AH.01.02. Tahun 2015 dated 25 June 2015.

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank’s shareholders as of 31 December 2015 and 2014 are as follows:

Pemegang saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

Pemegang saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid shares

2015 Persentase kepemilikan/ Ownership percentage

Jumlah modal/ Amount of capital

485,333 208,000

70.00% 30.00%

485,333 208,000

693,333

100.00%

693,333

Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid shares

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat

2014 Persentase kepemilikan/ Ownership percentage

Jumlah modal/ Amount of capital

373,333 160,000

70% 30%

373,333 160,000

533,333

100%

533,333

Halaman 8/49 Page

236

Shareholders


Shareholders PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Persero) Tbk PT Triputra Persada Rahmat



21. CADANGAN UMUM DAN WAJIB

21.

GENERAL AND LEGAL RESERVES

Cadangan umum dan wajib pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The general and legal reserves are originally provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) (later superseeded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-up share capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 Mei 2015 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No.12 tanggal 7 Mei 2015 dari Notaris Ashoya Ratam, SH., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 digunakan sebesar Rp 5.000 disisihkan sebagai cadangan wajib. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah cadangan yang telah dibukukan bank adalah sebesar Rp 7.206 (2014: Rp 2.206).

Based on the result of the Annual General Meeting of Shareholders on 7 May 2015 which was notarised by Ashoya Ratam, SH., Mkn., in notarial deed No.12 dated 7 May 2015, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2014 amounting Rp 5,000 as statutory reserve. As at 31 December 2015, total reserves provided by the Bank amounting to Rp 7,206 (2014: Rp 2,206)

22. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM

22.

SHARE-BASED PAYMENTS RESERVE

Seperti dibahas pada kebijakan akuntansi Catatan 2w, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN), sebagai induk perusahaan, memberikan hak opsi saham BTPN kepada karyawan BTPN yang sedang dalam penugasan kerja di anak perusahaan, yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Bank).

As discussed in the accounting policy Note 2w, PT Bank Tabungan Nasional Tbk. (BTPN), as parent entity, has granted BTPN’s stock option program for BTPN employees that are being assigned to its subsidiary, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Bank).

Beban kompensasi untuk semua program pemberian opsi saham untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 4.814. Beban kompensasi ini diklasifikasikan sebagai bagian dari beban tenaga kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehesif lainnya.

Compensation expense for all stock option program for the year ended 31 December 2015 amounted to Rp 4,814. Compensation expense is classified as part of personnel expense recognised in the statement of profit or loss and other comprehensif income.

Skema pembentukan cadangan pembayaran berbasis saham sesuai dengan induk perusahaan disajikan di bawah ini.

The scheme of share-based payments reserve according to the parent entity is presented below.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.


Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (BTPN) tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Hadijah S.H., M.Kn, para pemegang saham BTPN menyetujui rencana untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor BTPN dengan jumlah tidak melebihi Rp 4.672, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor BTPN menjadi tidak melebihi Rp 121.478.

Based on Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) PT Bank Tabungan Nasional Tbk. (BTPN) dated 26 March 2015 which was notarised on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated 26 March 2015, the shareholders of BTPN approved BTPN’s plan to increase the issued and paid-in capital of BTPN by a number not exceeding Rp 4,672 which resulting the issued and paid-up capital of BTPN not exceeding Rp 121,478.


237



22. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

22. SHARE-BASED (continued)

RESERVE

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (lanjutan)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (continued)

Hal ini dilakukan dengan cara mengeluarkan hak opsi atas saham-saham baru masing-masing berharga nominal Rp 20,- (nilai penuh) dengan jumlah tidak melebihi 233.611.491 saham.

This is done by issuing option rights on new shares with a par value of Rp 20,- (full amount) by a number not exceeding 233,611,491 shares.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi No. PS/BOD/004/IV/2015, pada tanggal 15 April 2015, BTPN memberikan hak opsi sebesar 141.575.000 saham. Hak opsi tersebut diberikan kepada para anggota Direksi dan para karyawan jenjang tertentu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris atau oleh Direksi BTPN berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Dewan Komisaris, selama jangka waktu yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

Based on Circular Resolution of BOD No. PS/BOD/004/IV/2015, dated 15 April 2015, BTPN has granted 141,575,000 share options. Share options granted to the members of the Board of Directors and the employees on a certain level are determined by the Board of Commissioners or by the Board of Directors of the BTPN under authority granted by the Board of Commissioners, during a certain period determined by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan atas hak opsi atas saham-saham baru tersebut harus sesuai dengan harga pelaksanaan, syarat dan ketentuan yang telah diumumkan dalam “Keterbukaan Informasi” yang umumkan melalui website BTPN dan website Bursa Efek Indonesia tanggal 17 Februari 2015.

Implementation of the right options on new shares shall be in accordance with the exercise price, the terms and conditions that have been published in the "Disclosure of Information" published in BTPN’s and Indonesian Stock Exchange’s website on 17 February 2015.

Periode pelaksanaan eksekusi opsi saham atas program 2015 - 2020 terdiri dari: (1) Maksimum 30% pada bulan Mei 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 1 Mei 2017; (2) Maksimum 30% pada bulan November 2017, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 7 November 2017; (3) Maksimum 60% pada bulan Mei 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 7 Mei 2018; (4) Maksimum 60% pada bulan November 2018, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 5 November 2018; (5) Maksimum 100% pada bulan Mei 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 6 Mei 2019; (6) Maksimum 100% pada bulan December 2019, dengan periode pelaksanaan selama 30 hari bursa dimulai pada 2 December 2019. Sisa hak opsi yang belum dieksekusi secara penuh sampai dengan 100% selama periode eksekusi sebelumnya dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan eksekusi terakhir.

The exercise period of 2015 - 2020 program will be conducted on (1) Maximum 30% on May 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 1 May 2017; (2) Maximum 30% on November 2017, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 November 2017; (3) Maximum 60% on May 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 7 May 2018; (4) Maximum 60% on November 2018, with the implementation period of 30 trading days starting on 5 November 2018; (5) Maximum 100% on May 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 6 May 2019; (6) Maximum 100% on December 2019, with the implementation period of 30 trading days starting on 2 December 2019. The remaining option rights which has not yet fully exercised up to prior exercise period can be implemented in the last exercise period of implementation.

Halaman 8/51 Page

238

PAYMENTS




22. CADANGAN PEMBAYARAN BERBASIS SAHAM (lanjutan)

22. SHARE-BASED (continued)

PAYMENTS

RESERVE

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (lanjutan)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (continued)

Nilai wajar rata-rata tertimbang opsi program 2015 2020 yang diberikan selama tahun berjalan yang ditentukan dengan menggunakan Binomial Model Parameter adalah sebesar Rp 1.144,16; Rp 1.388,54; dan Rp 1.622,72 per opsi untuk masing-masing periode vesting (nilai penuh). Input model yang signifikan adalah harga saham rata-rata tertimbang sebesar Rp 4.030 pada tanggal pemberian, harga eksekusi seperti ditunjukkan di atas, volatilitas sebesar 29.37%, hasil dividen 0%, usia opsi yang diharapkan selama dua tahun dan tingkat bunga bebas risiko tahunan sebesar 7,5%. Volatilitas diukur dengan standar deviasi atas imbal hasil saham yang terus dimajemukkan yang didasarkan pada analisis stastisik atas harga saham harian selama dua tahun terakhir.

The weighted average fair value of options granted during the year for 2015 - 2020 program determined using the Binomial Model Parameter was Rp 1,144.16; Rp 1,388.54; dan Rp1,622.72 (full amount) per option for each vesting period. The significant inputs into the model were weighted average share price of Rp 4,030 on the grant date, exercise price shown above, volatility of 29.37%, dividend yield of 0%, an expected option life of two years, and an annual risk-free interest rate of 7.5%. The volatility measured at the standard deviation of continuously compounded share returns is based on statistical analysis of daily share prices over the last two years.

Pergerakan jumlah opsi saham program 2015-2020 terkait dengan Bank adalah sebagai berikut:

Movements in the number of share options 20152020 program related to the Bank are as follows:

Harga eksekusi per lembar dalam Rupiah (nilai penuh)/ Exercise price per share in Rupiah (full amount) Pada awal tahun

2015 Opsi (dalam ribuan lembar saham)/Options (in thousands of shares)

-

-

Diberikan

4,000

17,660

Granted

Kadaluwarsa

4,000

-

Forfeited

Pada akhir periode

4,000

17,660

At end of the period

Opsi saham terkait dengan Bank atas program 2015 - 2020 yang masih ada pada akhir periode berjalan memiliki tanggal kadaluwarsa dan harga eksekusi berikut ini:

Tanggal Pemberian/ Grant date 15 April/April 2015 10 Juli/July 2015 9 Oktober/October 2015

Share options related to the Bank of 2015 - 2020 program outstanding at the end of the period have the following expiry dates and exercise prices:

31 Desember/December 2015 Harga eksekusi per lembar (angka penuh)/ Tanggal Exercise price per kadaluwarsa/ share Expiry date (full amount) Januari/January 2020 Januari/January 2020 Januari/January 2020

At beginning of the year

Opsi Saham/Shares Options (dalam ribuan lembar saham/in thousands of shares)

4,000 4,000 4,000

17,660 17,660


239



23. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

23. 2015

Pendapatan murabahah

2014

1,512,596

24. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

1,007,366

24. 2015

Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain Pendapatan bonus FASBIS Pendapatan bagi hasil investasi pada SBIS

OTHER MAIN OPERATING INCOME

24,955 21,726

12,422 15,416

Profit sharing income from placements with other banks Income bonus from FASBIS

3,370

2,529

Profit sharing income from investments in SBIS

50,051

30,367

25. THIRD PARTIES’ SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS

2015 Deposito mudharabah Tabungan mudharabah

2014 246,279 899

168,434 380

247,178

168,814

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Mudharabah time deposits Mudharabah savings deposits

26. OTHER OPERATING INCOME 2015

Jasa administrasi layanan bank Pemulihan biaya promosi Lain-lain

2014 369 4,465

105 5,981 1,178

4,834

7,264

27. GAJI DAN TUNJANGAN

Bank service administration fees Reversal of promotion Others

27. SALARIES AND BENEFITS 2015

2014 339,133 262,363 20,317

244,046 172,280 11,299

621,813

427,625

Halaman 8/53 Page

240

Income from murabahah

2014

25. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER

Gaji dan upah Tunjangan karyawan Pendidikan dan pelatihan

INCOME FROM SALES AND PURCHASES


Salaries and wages Employee allowances Education and training



28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 2015

Sewa Penyusutan Perjalanan dinas Asuransi Transportasi Keperluan kantor Outsourcing Listrik, air, dan gas Pemeliharaan dan perbaikan Peralatan dan keperluan wisma Honorarium tenaga ahli Komunikasi Administrasi Promosi Pajak Bonus giro wadiah Lain-lain

2014 80,321 73,903 31,966 30,870 23,587 23,147 22,700 14,586 14,064 8,148 5,164 4,135 3,642 3,621 3,561 274 1,804

46,273 46,396 14,453 14,158 8,615 19,818 5,154 4,044 4,624 6,342 7,009 1,122 319 72,981 10,577 208

345,493

262,093

Rent Depreciation Business travel Insurance Transportation Office supplies Outsourcing Electricity, water and gas Service and maintenance Wisma supplies and equipment Professional fees Communication Administration Promotion Tax Wadiah current account bonus Others

Lain-lain terdiri dari biaya pekerjaan dan pelayanan kantor dan beban operasional lainnya.

Others consists of operating expenses, office services and other operational expenses.

29. PEMBENTUKAN/(PEMBALIKAN) CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF

29. PROVISION FOR/(REVERSAL OF) ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON EARNING ASSETS

2015 Penempatan pada bank lain (Catatan 7) Piutang murabahah (Catatan 8)

2014 (3,740) 65,136

3,740 15,878

61,396

19,618

30. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

30. OTHER OPERATING EXPENSES 2015

Operasional wisma Beban pengembangan komunitas Beban regulator Rekruitmen Kerugian terkait risiko operasional Beban retribusi Lain-lain

2014 28,127 4,523 2,624 2,138 2,001 764 1,340

39,423 43 2,401 65 166 188

41,517

42,286

31. PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL – BERSIH

Operational of wisma Community development expense Regulatory fee Recruitment Loss of operational risk Retribution expense Others

31. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET

2015 Pendapatan non-operasional Beban non-operasional

Placements with other banks (Note 7) Murabahah receivables (Note8)

2014 1,842 (1,482) 360

109 (238)

Non-operating income Non-operating expenses

(129)


241



31. PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL – BERSIH (lanjutan)

31. NON-OPERATING INCOME/(EXPENSE) - NET (continued)

Pendapatan non-operasional terdiri dari keuntungan penjualan aset tetap.

Non-operational income mostly consists of gain on sale of property and equipment.

Beban non-operasional terdiri dari sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operational expenses mostly consist contribution, membership fees, and others.

32. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN

32. ASSETS AND LIABILITIES ON DISCONTINUED OPERATIONS

a) Aset atas operasi yang dihentikan

a) Assets on discontinued operations 2015

Pinjaman yang diberikan

2014 -

46,513

-

46,513

Loans

Pinjaman yang diberikan terkait BSPD diklasifikasikan sebagai aset atas operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Loans related to BSPD are classified as assets on discontinued operations in relation to the convertion of the Bank from coventional commercial bank to sharia commercial bank.

Seluruh pinjaman yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All loans disbursed by the Bank were denominated in Rupiah, with details as follows:

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas sesuai Peraturan Bank Indonesia

a.By type and Bank Indonesia Regulation collectibility

Lancar/ Current Usaha Mikro Kecil Usaha kecil menengah Umum Karyawan Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

2014 Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

18,699

4,180

1,123

2,202

164

26,368

8,009 1,528 2,057

1,746 3,645 -

1,500 1,569 -

344 1,742 -

2,092 753 -

13,691 9,237 2,057

30,293

9,571

4,192

4,288

3,009

51,353

467

587

-

-

-

1,054

(517) 30,243

(2,061) 8,097

(793) 3,399

(1,504)

(1,019)

(5,894)

2,784

1,990

46,513

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada pinjaman yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai.

Halaman 8/55 Page

242

of


Micro Small medium enterprise General-purpose Employee loan

Accrued interest income Less: Allowance for impairment losses

As at 31 December 2014 there was no loans secured by cash collateral.



32. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan)

32. ASSETS AND LIABILITIES ON DISCONTINUED OPERATIONS (continued)

a) Aset atas operasi yang dihentikan (lanjutan)

a) Assets on (continued)

b.Berdasarkan sektor ekonomi

Perdagangan Jasa lainnya Perindustrian Rumah tangga Jasa akomodasi Pertanian Transportasi & komunikasi

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

2014 Kurang Lancar/ Substandard

Diragukan/ Doubtful

Macet/ Loss

Jumlah/ Total

18,104 7,754 1,378 2,057

7,324 1,586 314 -

3,651 422 84 -

3,080 845 209 -

2,857 48 102 -

35,016 10,655 2,087 2,057

931 59

239 108

35 -

132 22

2 -

1,339 189

10

-

-

-

-

10

30,293

9,571

4,192

4,288

3,009

51,353

467

587

-

-

-

1,054

(517) 30,243

operations

b. By economic sector Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention

Lancar/ Current

discontinued

( 2,061) 8,097

(793) 3,399

(1,504)

(1,019)

( 5,894)

2,784

1,990

46,513

c. Berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo

Trading Other services Manufacturing Household Accomodation services Agriculture Transportation & communication

Accrued interest income Less: Allowance for impairment losses

c. By time period and remaining period to maturity By time period

Berdasarkan jangka waktu 2014 Sampai dengan 1 tahun 1 – 2 tahun 2 – 5 tahun Lebih dari 5 tahun

1,447 18,564 18,512 12,830

Up to 1 year 1 – 2 years 2 – 5 years More than 5 years

51,353 Pendapatan bunga yang masih akan diterima Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai

1,054 (5,894)

Accrued interest income Less: Allowance for impairnment losses

46,513


243





a) Aset atas operasi yang dihentikan (lanjutan)

a) Assets on (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo (lanjutan)

discontinued

operations

c. By time period and remaining period to maturity (continued) By remaining period to maturity

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo 2014 Kurang dari 1 bulan 1 – 3 bulan 3 – 6 bulan

3,914 3,757 43,682

Less than 1 month 1 – 3 months 3 – 6 months

51,353 Pendapatan bunga yang masih akan diterima

Accrued interest income

1,054


(5,894)

Less: Allowance for impairnment losses

46,513

d.Berdasarkan ketiga

pihak

berelasi

dan

pihak

d. By related and third party 2014

Pihak berelasi Konsumsi Pihak ketiga Modal kerja Konsumsi

275

Related parties Consumer

49,296 1,782

Third parties Working capital Consumer

51,353 Pendapatan bunga yang masih akan diterima

Accrued interest income

1,054


(5,894)

Less: Allowance for impairnment losses

46,513

e. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

e. Average interest rate per annum 2014

Suku bunga rata-rata per tahun

31.50%

Halaman 8/57 Page

244


Average interest rate per annum





b) Liabilitas atas operasi yang dihentikan

b) Liabilities on discontinued operations 2015

Dana pihak ketiga

2014 -

6,641

-

6,641

Third party fund

Dana pihak ketiga terkait BSPD diklasifikasikan sebagai liabilitas atas operasi yang dihentikan sehubungan dengan konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Third party fund related to BSPD are classified as liabilities on discontinued operations in relation to the convertion of the Bank from conventional commercial bank to sharia commercial bank.

a. Giro

a. Demand deposits

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk giro.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for savings deposits.

Berdasarkan jenis nasabah

By type of customer 2014

Yayasan Asuransi Perusahaan Perorangan

1,994 113 46 4

Foundation Insurance Corporate Individual

2,157 Tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 1,02%.

The average interest rate per annum for demand deposits for the years ended 31 December 2014 is 1.02%.

Tidak ada saldo giro yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan per 31 Desember 2014.

There are no demand deposits blocked or pledged for loans as at 31 December 2014.

b.Tabungan

b. Savings deposits

Berdasarkan pihak berelasi dan ketiga

By related and third party 2014

Pihak ketiga Pihak berelasi

4,422 3

Third parties Related parties

4,425 Berdasarkan jenis

By type 2014

Tabungan “PUP 2” Tabungan “Taruta” Tabungan “PPK” Tabungan “PU Agunan” Tabungan “PUP”

1,877 1,211 1,200 130 7

“PUP 2” Savings “Taruta” Savings “PPK” Savings “PU Agunan” Savings “PUP” Savings

4,425


245



32. ASET DAN LIABILITAS ATAS OPERASI YANG DIHENTIKAN (lanjutan) b) Liabilitas (lanjutan)

atas

operasi

yang


dihentikan

b) Liabilities (continued)

b.Tabungan (lanjutan)

on

discontinued

operations

b. Savings deposits (continued)

Berdasarkan jenis (lanjutan)

By type (continued)

Tingkat suku bunga rata-rata tabungan per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 3,47%.

The annual average interest rate for saving deposits for the year ended 31 December 2014 is 3.47%.

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

Berdasarkan pihak berelasi dan ketiga

By related and third party

Sampai dengan 31 Desember 2014, tidak terdapat transaksi dengan pihak berelasi untuk deposito berjangka.

As at 31 December 2014, there is no related party transaction for time deposits.

Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo


Sampai dengan 1 bulan 1 – 3 bulan 3 – 6 bulan

56 3

Up to 1 month 1 – 3 months 3 – 6 months

59 Berdasarkan tingkat suku bunga

By interest rates 2014

< 7% 7% - 8 % 8% - 9%

3 56

< 7% 7% - 8% 8% - 9%

59 Tingkat suku bunga rata-rata deposito berjangka per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah 10,18%.

The annual average interest rate for time deposits for the years ended 31 December 2014 is 10.18%.

Pada tanggal 31 Desember 2014, tidak ada saldo deposito berjangka yang diblokir atau dijadikan jaminan pinjaman yang diberikan.

As at 31 December 2014, there are no time deposits blocked or pledged for loans.

Pada tanggal 31 Desember 2014, aset dan liabilitas atas operasi yang dihentikan telah mencerminkan nilai wajarnya.

As at 31 December 2014, assets and liabilities on discounted operations has reflected their fair value.

Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan arus kas atas operasi yang dihentikan:

The following table gives cash flow information relating to discontinued operations:

2015 Arus kas operasi Arus kas investasi Arus kas pendanaan

2014 32,204 (6,641)

159,632 (115,633)

25,563

43,999

Halaman 8/59 Page

246


Operating cash flow Investing cash flow Financing cash flow





Tabel berikut memberikan informasi yang terkait dengan hasil operasi yang dihentikan:

The following table gives information about result of discontinued operations:

2015 Pendapatan bunga Beban bunga

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

2014 1,160 (28)

62,939 (7,665)

1,132

55,274

832

1,261

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif Beban operasional lainnya

(3,651) (127)

(27,526) (7,966)

(17,058) (277)

(9,645) (684)

PENDAPATAN OPERASIONAL-BERSIH

(19,149)

10,714

Beban non-operasional - bersih

-

(RUGI)/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN DARI DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN

33. INFORMASI MENGENAI KONTINJENSI

-

(2,874) 470

-

(2,404) 7,897

-

JUMLAH (RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN

DAN

NET OPERATING INCOME Non-operating expense - net (LOSS)/INCOME BEFORE TAX TAX EXPENSE Current Deffered -

(LOSS)/INCOME FOR THE YEAR FROM DISCOUNTED OPERATIONS

-

(19,149)

KOMITMEN

OTHER OPERATING EXPENSE Salaries and benefits General and administrative Allowance for impairment losses on earning and non earning asset Other operating expenses

10,301

(19,149)

Beban komprehensif lain

OTHER OPERATING INCOME

(413)

(19,149)

BEBAN PAJAK - Kini - Tangguhan

Interest income Interest expense

7,897

33. COMMITMENTS INFORMATION

Other comprehensive expense TOTAL COMPREHENSIVE (LOSS)/ INCOME FOR THE YEAR, NET OFF TAX FROM DISCOUNTED OPERATIONS

AND

CONTINGENCIES

a.

Bank memiliki tagihan kontinjensi berupa pendapatan dari pembiayaan/pinjaman yang diberikan dalam kategori non-performing sebesar Rp 2.368 di tahun 2015 (2014: Rp 1.300).

a.

The Bank has contingencies receivable in the form of income from non-performing financing/ loan amounting to Rp 2,368 in 2015 (2014: Rp 1,300).

b.

Kasus hukum

b.

Litigation case

Terdapat satu perkara hukum antara Bank dengan nasabah yang belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Berdasarkan surat putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 221/PD.G/2014PN.Smn, pengadilan memutuskan menolak tuntutan penggugat. Penggugat yaitu nasabah Bank melakukan naik banding dan kasus hukum ini sedang berada dalam proses di pengadilan tinggi. Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat kerugian signifikan yang mungkin timbul dari perkara hukum tersebut.

There is one unresolved legal case with customer until the date of these financial statements. Based on decision letter of Pengadilan Negeri Sleman No. 221/PD.G/2014PN.Smn, the court decided to reject the demand of plaintiff. The plaintiff who are Bank’s customer has appealed and now this legal case is still in the process in high court. Bank believes that there are no significant losses that might arise from this legal case.


247



34. LIABILITAS IMBALAN KERJA

34. EMPLOYEE BENEFITS 2015

Imbalan kerja jangka pendek Imbalan pasca kerja

2014 36,498 -

23,531 8,860

36,498

32,391

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits 2015

Bonus, tantiem dan insentif yang masih harus dibayar

2014

36,498

23,531

Accrued bonus, tantiem and incentives

Program pensiun iuran pasti

Defined contribution pension plan

Bank menerapkan kebijakan imbalan pasca-kerja sebagai berikut:

Bank implemented a policy on post-employment benefit as follows:

Dalam manfaat imbalan pasca-kerja, karyawan akan menerima manfaat mana yang lebih tinggi antara manfaat sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja (“UUTK”) No. 13/2013 atau manfaat dari program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang mengikuti program pensiun iuran pasti. Bila manfaat dari UUTK No. 13/2013 lebih tinggi dari manfaat program pensiun iuran pasti, maka manfaat program pensiun iuran pasti porsi Bank akan digunakan untuk mengurangi liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan UUTK No. 13/2013.

With this post-employment benefit, the employee will receive benefits based on Labor Law (“UUTK”) No. 13/2013 or from defined contribution plan, for those who joined defined contribution plan benefits, whichever benefit is higher. If benefits from UUTK No. 13/2013 are higher than the defined contribution plan benefits, then the defined contribution plan benefits will be used to reduce post-employment benefit liabilities based on UUTK No. 13/2013.

Dasar perhitungan manfaat UUTK No. 13/2013 ini menggunakan gaji pokok terkini. Program Pensiun Iuran Pasti dikelola oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Program pensiun didanai oleh kontribusi Bank sebesar 10%.

The calculation basis of this UUTK No. 13/2013 benefit is the current basic salary. The Bank’s Defined Contribution Pension Plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia. The pension plan is funded by contribution from the Bank at 10%.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, jumlah karyawan yang memiliki hak atas manfaat ini masing-masing adalah sebanyak 5.654 dan 4.999 karyawan (tidak diaudit).

As at 31 December 2015 and 2014, the total number of employees eligible for this benefit are 5,654 and 4,999 employees, respectively (unaudited).

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Liabilitas atas imbalan kerja jangka panjang lainnya meliputi uang jasa, uang pisah dan pesangon sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 dan kompensasi lainnya.

The Liability for other long-term employee benefits consist of service pay, severance and severance pay in accordance with the Labor Law No. 13/2003 and other compensations.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing, dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, PT Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit” sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 1 Februari 2016 dan 11 Februari 2015.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits for the year ended 31 December 2015 and 2014 was performed by registered actuarial consulting firm, PT Biro Pusat Aktuaria, respectively, independent actuarial using the “Projected Unit Credit” method as stated in its reports dated 1 February 2016 and 11 February 2015, respectively.

Karyawan tetap memiliki hak atas Program Pensiun Iuran Pasti atau manfaat yang disediakan sesuai dengan UUTK No. 13/2003 mana yang lebih tinggi.

The permanent employees have the right to defined contribution pension plans or benefits provided under the UUTK No. 13/2003, whichever is higher.

Halaman 8/61 Page

248

Short-term employee benefits Post employment benefit




34. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

34. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Perhitungan aktuaris tersebut menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsiasumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations used “Projected Unit Credit” method with underlying assumptions are as follows:

Tingkat diskonto per tahun Tingkat kenaikan gaji per tahun Tabel mortalita

Usia pensiun

2015

2014

8.5%

7.8%

11% 11% TMI (Tabel Mortalita TMI (Tabel Mortalita Indonesia) III 2011/ Indonesia) III 2011/ TMI (Indonesia Mortality TMI (Indonesia Mortality Table) III 2011 Table) III 2011 55 tahun/years 55 tahun/years

2015 Saldo awal tahun Biaya jasa kini Biaya jasa lalu Beban bunga Pembayaran manfaat Penyesuaian program Transfer keluar Pengukuran kembali: - Penyesuaian asumsi keuangan - Penyesuaian pengalaman Saldo akhir tahun

79,702 28,005 6,217 (4,327) -

4,699 12,640 5,631 2,232 (1,856) 2,350 41,774

(6,462) (549)

7,432 4,800

Balance at beginning of year Current service cost Past service cost Interest expense Benefit payment Plan amendment Transfer out Remeasurement: Changes in financial assumption Experience adjustment -

79,702

Balance at end of year

Post-employment benefits expenses recognised in the statement of comprehensive income are as follows:

Beban imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 2015

2014 28,006 691

28,412 887

(396)

184

28,301

Rekonsiliasi perubahan selama tahun berjalan atas perubahan liabilitas bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 2015

Saldo akhir tahun

Retirement age

2014

102,586

Biaya jasa Beban bunga Pengukuran kembali imbalan kerja jangka panjang

Annual salary increase rate Mortality table

The movement in the defined benefit obligation over the year is as follows:

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Saldo awal Beban tahun berjalan Jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain Pengalihan PBO Pengalihan aset Pembayaran manfaat Pembayaran kontribusi

Annual discount rate

Service cost Interest expense Remeasurement of other long-term employee benefit

29,483

The reconciliation of the movement during the year of the net liability recognised in the statements of financial position are as follows: 2014

8,860 28,301

4,699 29,483

(7,083) (160) (31,749)

10,186 37,035 (37,035) (1,310) (34,198)

(1,831)

8,860

Balance at beginning of year Current year expense Total amount recognised in other comprehensive income Transfer PBO Transfer asset Benefit payment Contribution paid Balance at end of year


249




34. EMPLOYEE BENEFITS (continued) Estimated liabilities:

Estimasi (aset)/liabilitas atas imbalan pasca-kerja: 2015 Nilai kini liabilitas imbalan manfaat pasti Nilai wajar aset program

102,586 (104,417)

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: 2015

Saldo akhir tahun

79,702 (70,842)

(asset)/

Present value of defined benefit obligation Fair value of plan assets

8,860

The movement in the fair value of plan assets during the year is as follows: 2014

70,842

-

5,525 31,749 (4,167) 468

1,345 34,198 (546) 37,035 (1,190)

104,417

70,842

Balance at beginning of year Expected return on plan assets Transfer PBO Transfer asset Benefit payment Actuarial gain/(losses) Balance at end of year

Seluruh aset program pensiun ditempatkan pada deposito berjangka yang diterbitkan oleh Bank dengan nilai wajar Rp 104.417 pada tahun 2015 (2014: Rp 70.842).

All of the pension plan assets are placed on time deposits issued by the Bank with fair value of Rp 104,417 pada tahun 2015 (2014: Rp 70,842).

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and postemployment medical plans. The most significant risks are as follow:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Bank memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Bank’s defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to out perform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Harapan umur hidup

Life expectancy

Sebagian besar dari kewajiban program menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas program.

The majority of the plans’ obligations are to provide benefits for the life of the member, so increases in life expectancy will result in an increase in the plans’ liabilities.

Halaman 8/63 Page

250

benefit

2014

(1,831)

Saldo awal Hasil yang diharapkan dari aset program Kontribusi pemberi kerja Imbalan yang dibayar Transfer keluar Keuntungan/(kerugian)/ aktuaria

post-employment





34. EMPLOYEE BENEFITS (continued) Life expectancy (continued)

Harapan umur hidup (lanjutan) Dalam hal program yang didanai, Bank telah memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka asset-liability matching (ALM) yang telah dibentuk untuk mencapai investasi jangka panjang yang sejalan dengan skema kewajiban pensiun. Dalam kerangka ini, ALM yang dimiliki Bank bertujuan untuk menyesuaikan aset-aset terhadap kewajiban pension dengan berinvestasi pada sekuritas bunga tetap jangka panjang dengan jatuh tempo yang sesuai dengan jatuh tempo pembayaran manfaat dan dalam mata uang yang sesuai. Perusahaan secara aktif memantau bagaimana durasi dan imbal hasil yang diharapkan dari investasi menyesuaikan dengan kas keluar yang diharapkan dari kewajiban pensiun. Bank tidak mengubah proses yang digunakan untuk mengatur risiko dari periode sebelumnya. Bank tidak menggunakan derivatif untuk pengaturan risiko.

In case of the funded plans, the Bank ensures that the investment positions are managed within an asset-liability matching (ALM) framework that has been developed to achieve long-term investments that are in line with the obligations under the pension schemes. Within this frameworks, the Bank's ALM objective is to match assets to the pension obligations by investing in long-termfixed interest securities with maturites that match the benefit payments as they fall due and in the appropriate currency. The Bank actively monitors how the duration and the expected yield of the investments are matching the expected cash outflows arising from the pension obligations. The Bank has not changed the processes used to manage its risks from previous periods. The Bank does not use derivatives to manage its risk.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date.

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi (aset)/liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2015 dan 2014 telah memenuhi persyaratan minimum UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003.

Management believes that the estimated postemployment benefit (assets)/liabilities as at 31 December 2015 and 2014 have fulfilled the minimum requirements of Labor Law No. 13 year 2003.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of pension benefits are as follows:

2015 Kurang dari satu tahun Antara satu dan dua tahun Antara dua dan lima tahun Lebih dari lima tahun

133 20,551 13,147,091

undiscounted

2014 2,013 282 9,564 10,441,820

Less than a year Between one and two years Between two and five years More than five years


251




34. EMPLOYEE BENEFITS (continued) The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumptions is as follow:

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

Dampak program pension iuran pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on defined contribution pension plan and other long-term employee benefits Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit Perubahan Asumsi/ Biaya jasa kini/ Change in Assumption obligation Current service cost

Tingkat diskonto

Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%

91,559 115,934

24,864 31,846

Discount rate

Tingkat kenaikan gaji

Kenaikan/increase 1% Penurunan/decrease 1%

115,848 91,395

31,818 24,819

Salary increase rate

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi actuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode projected unit credit di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Dibawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

Personil manajemen kunci

Key management personnel

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan BI.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to BI regulation.

Transaksi antara Bank dengan personil manajemen kunci meliputi pemberian pinjaman; penempatan dana oleh personil manajemen kunci pada Bank berupa rekening tabungan, giro dan/atau deposito berjangka; pembayaran kompensasi dan remunerasi berupa gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya; serta imbalan pasca kerja.

Transactions between Bank and key management personnel include loans; placement from key management personnel to the Bank in form of saving account, current account and/or time deposit; payment of compensation and remuneration in form of basic salary, honorarium, bonus, tantiem and other allowances; and also post-employment benefits.

Halaman 8/65 Page

252


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan) a.

DENGAN

PIHAK

BERELASI

35. RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)

Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi Pihak-pihak berelasi/ Related parties

a.

Induk perusahaan/ Parent company


Induk perusahaan/ Parent company

Unsur transaksi pihak berelasi/ Related parties transactions

Karyawan kunci/ Key management personnel

Transaksi dengan pihak berelasi

b.

Aset lain-lain, giro pada bank lain, liabilitas lain-lain, beban lain-lain/Other assets, current accounts with other banks, other liabilities, other expense Tidak ada transaksi dengan induk perusahaan/No transaction in relation with parent company Giro wadiah, bank garansi yang diterbitkan, liabilitas lain-lain, deposito kewajiban mudharabah, kontinjensi/Wadiah demand deposits, bank guarantees issued, other liabilities, time deposit mudharabah, contingent liabilities

Related party transactions The outstanding balances and detail transactions with related parties are as follows:

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: 2015 Aset Giro pada bank lain (Catatan 6) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) (Catatan 32) Lain-lain (Catatan 12)

Type of relationships and related parties transactions

Jenis hubungan/ Type of relationships


Pejabat Eksekutif/Executive employees

b.


2014 Assets Current accounts with other banks (Note 6) PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Loans (assets on discontinued operations) (Note 32) Others (Note 12)

14,270

7,947

-

275 6,116

14,270

14,338

0.28%

0.39%

Percentage to total assets

Liabilitas Simpanan nasabah

-

3

Liabilities Deposit from customers

Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi

-

3

Total liabilities from related parties

0.0%

Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

Persentase terhadap jumlah aset

Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah (Catatan 18) Karyawan kunci

-

469

Temporary Syirkah Funds Mudharabah savings deposits (Note 18) 253 Key employees

Deposito mudharabah (Catatan 19) Karyawan kunci

3,655

3,908

Mudharabah time deposits (Note 19) Key employees

Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi

4,124

4,161

Total temporary syirkah funds from related parties

0.14%

0.19%

Percentage to total temporary syirkah funds

Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer


253

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan) b.

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI


Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b.

2015

Related party transactions (continued) 2014

Beban bunga Giro Tabungan Deposito berjangka Jumlah

-

-

Interest expense Current accounts Saving accounts Time deposits Total

Persentase terhadap jumlah beban bunga

-

-

Percentage to total interest expense

6,585

-

General and administrative expense Rent

1.91%

-

Percentage to total general and administrative expense

Beban umum dan administrasi Sewa Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut: 2015

%*)

Dewan Direksi/ Board of Directors Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners %*) Rp

Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management *) % Rp

Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel %*) Rp

Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya 3.09%

19,202

0.81%

5,013

-

-

5.57%

34,638

Salaries and other short-term employee benefits

Jumlah

19,202

0.81%

5,013

-

-

5.57%

34,638

Total

3.09%

*) % terhadap beban tenaga kerja

*) % to total salary expense

2014

%*)

Dewan Direksi/ Board of Directors Rp

Dewan Komisaris/ Board of Commisioners %*) Rp

Pemegang saham utama yang juga bagian dari manajemen/ Shareholders that are part of management *) % Rp

Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya 2.13%

9,097

0.47%

2,007

-

-

3.03%

12,954

Salaries and other short-term employee benefits

Jumlah

9,097

0.47%

2,007

-

-

3.03%

12,954

Total

2.13%

*) % terhadap beban tenaga kerja

*) % to total salary expense

Halaman 8/67 Page

254

Personil manajemen kunci lainnya/ Other key management personnel %*) Rp


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. TRANSAKSI (lanjutan) c.

DENGAN

PIHAK

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BERELASI


Pembayaran Berbasis Saham

c.

Share-Based Payments Share-based payment given to the key management personnel as follow:

Pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Program 2015-2020 *) BTPN Syariah Harga eksekusi Opsi/ Opsi saham/ Option exercise price Share option Dewan Direksi Manajemen kunci lainnya

4,000 4,000

7,900,000 9,760,000

Board of Directors Other key management

17,660,000

36. ANALISIS JATUH TEMPO

36. MATURITY ANALYSIS The maturity of assets and liabilities as at 31 December 2015 and 2014 based on the remaining period to maturity are as follows:

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut: Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas

2015

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Sesuai permintaan/ On demand

Jumlah/ Total

-

108,438

108,438

-

-

203,766

651,338

2,843,885 5 -

588,767 55 -

14,883 79,755

14,883 410,000 3,657,717 60 79,755

-

-

175,319 22,411 17,271 51,821

175,319 22,411 17,271 51,821

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Murabahah receivables – net Funds of qardh Prepayments Property and equipment-net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

-

-

-

-

-

Loans (assets on discontinued operations)

834,935

247,702

2,843,890

588,822

673,664

5,189,013

Total Assets

Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain- lain Imbalan kerja

7,920 11,152 6,715 13,038 -

3,945 -

29,602 103,280 -

-

758,549 3,425 36,498

7,920 11,152 758,549 40,262 119,743 36,498

Liabilities Liabilities due immediately Undistributed revenue sharing Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit

Jumlah Liabilitas

38,825

3,945

132,882

-

798,472

974,124

Total Liabilities

-

-


395,500

52,072

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Piutang murabahah-bersih Pinjaman qardh Biaya dibayar dimuka

410,000 29,435 -

195,630 -

-

-

-

Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) Jumlah Aset

-

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

1,897,100

919,802

206,494

1,060

26,962 -

26,962 3,024,456

Temporary Syirkah Funds Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

Jumlah Dana Syirkah Temporer

1,897,100

919,802

206,494

1,060

26,962

3,051,418

Total Temporary Syirkah Funds

(1,100,990)

(676,045)

2,504,514

587,762

(151,770)

1,163,471

Maturity Gap

Perbedaan Jatuh Tempo


255



36. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan)

36. MATURITY ANALYSIS (continued)

Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months

Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month Aset Kas

2014

Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year

Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year

Sesuai permintaan/ On demand


270,000

-

51,346

-

146,373

467,719

Giro pada bank lain Penempatan pada bank lain Piutang murabahah-bersih Biaya dibayar dimuka

363,330 62,352 -

6,930 150,898 -

2,271,476 -

13,661 -

9,698 35,740

9,698 370,260 2,498,387 35,740

-

-

-

-

129,133 14,984 11,205 72,774

129,133 14,984 11,205 72,774

Assets Cash Current accounts and placements with Bank Indonesia Current accounts with other banks Placement with other banks Murabahah receivables - net Prepayments Property and equipment-net Intangible assets-net Deferred tax asset Other assets - net

4,046

3,050

39,417

-

-

46,513


699,728

160,878

2,362,239

13,661

473,510

3,710,016

Total Assets

5,276 10,039 7,205 87 -

4,665 -

12,535 94,312 -

-

513,240 5,222 32,391

5,276 10,039 513,240 24,405 99,621 32,391

-

Aset tetap - bersih Aset tak berwujud - bersih Aset pajak tangguhan Aset lain-lain - bersih Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) Jumlah Aset Liabilitas Liabilitas segera Bagi hasil yang belum dibagikan Simpanan nasabah Utang pajak Liabilitas lain- lain Imbalan kerja Simpanan nasabah (liabilitas atas operasi yang dihentikan) Jumlah Liabilitas

-

-

-

53,603

53,603

Liabilities Liabilities due immediately Undistributed revenue sharing Deposits from customers Taxes payable Other liabilities Employee benefit Deposits from customers (liabilities on discontinued operations)

56

-

3

-

6,582

6,641

22,663

4,665

106,850

-

557,435

691,613

Total Liabilities

Dana Syirkah Temporer Tabungan mudharabah Deposito mudharabah

1,277,429

353,965

535,628

9,802

17,440 -

17,440 2,176,824

Temporary Syirkah Funds Mudharabah saving deposits Mudharabah time deposits

Jumlah Dana Syirkah Temporer

1,277,429

353,965

535,628

9,802

17,440

2,194,264

Total Temporary Syirkah Funds

Perbedaan Jatuh Tempo

(600,364)

(197,752)

1,719,761

3,859

(101,365)

824,139

Maturity Gap

37. MANAJEMEN RISIKO

37. RISK MANAGEMENT

Kerangka Manajemen Risiko

Risk Management Framework

Sistem pengelolaan manajemen risiko perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Namun demikian, secara umum masih memiliki banyak kesamaan sebagai lembaga/instansi yang bergerak di bidang keuangan.

Risk management system of sharia banking is unique when compared to conventional banking. However, generally they have a lot in common as institutions/agencies engaged in the financial sector.

Pengembangan manajemen risiko keuangan di Bank berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II.

Financial Risk management development in the Bank is guided by Bank Indonesia regulations which govern risk management implementation by banks operating in Indonesia, as well as Basel Accord II documentation issued by the Basel Committee of Banking Supervision.

Kerangka manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan meningkatnya perkembangan dan kompleksitas bisnis, strategi dan sistem informasi manajemen.

The Bank risk management framework is implemented through policies, procedures, transaction and authorisation limits, risk tolerance as well as risk management tools. The Group carries out continuous risk management development in line with the increasing business complexity and the development organization, strategy and management information systems.

Halaman 8/69 Page

256

Jumlah/ Total




37. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT (continued)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Risk Management Framework (continued)

Penerapan manajemen risiko mencakup:  Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Implementation of risk management covers:  Board of Commissioner and Board of Director active supervision  Sufficient policy, procedure and sets limit

  

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko Pengendalian internal yang menyeluruh

 

Sufficient process of identification, measurement, risk oversight and control and risk management information Overall internal control system

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, control unit yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

The organization of the Bank risk management involves the oversight from the Board of Commissioners and Directors. The Group has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level a Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, a control unit to monitor all of the risks in the Bank operating activities.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Divisi Internal Audit.

The Bank’s Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Group risk management policies and procedures and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Group. The Bank’s Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit Division.

Risiko yang berasal dari instrumen keuangan Bank adalah risiko keuangan, termasuk diantaranya adalah risiko pembiayaan dan kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

The risks arising from financial instruments to which the Bank is exposed are financial risks, which include financing and credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk.

Risiko pembiayaan dan kredit

Financing and credit risk

Risiko pembiayaan dan kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika nasabah, klien atau rekanan Bank gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya kepada Bank. Risiko pembiayaan dan kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan).

Financing and credit risk is the risk of financial loss, should any of the Bank customers, clients or market counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Bank. Financing and credit risk arises mainly from shariah financing/receivable and loans (assets on discontinued operations).

Piutang Murabahah

Murabahah Receivables

Tujuan pengelolaan risiko pembiayaan Bank selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia, juga untuk mengelola risiko pembiayaan itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

The objectives of managing the Bank’s financing risk instead of meeting the requirements set by Bank Indonesia regulation, and also to manage risk financing itself so that the possibility of losses from unpaid financing facilities and other financial contracts is at a minimum level, both on an individual and entire financing portfolio level.


257





Risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)

Financing and credit risk (continued)

Piutang murabahah (lanjutan)

Murabahah receivables (continued)

Pengelolaan pembiayaan Bank diarahkan untuk melakukan ekspansi pembiayaan dan mengelola kualitas setiap pembiayaan sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi Non-Performing Financing (“NPF”). Pengelolaan pembiayaan yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko pembiayaan.

The management of the Bank’s financing is directed for the expansion of financing and managing the quality of its financing service since grant date until payment to prevent it from becoming Non-Performing Financing (“NPF”). Effective management of the fund can minimize losses and optimize the using of capital allocated to financing risk.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, BTPN Syariah melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

The Bank has written financing policies and procedures. This policy provides comprehensive and detailed guidance regarding the financing of management activities from the financing proposal, analysis process, approval, monitoring, documentation, control, and rescue/restructuring. In order to support the financing process more carefully, BTPN Syariah conducts the review and improvement of financing policies periodically in accordance with current business developments.

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)


Bank menggunakan model incurred loss untuk pengakuan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, kerugian hanya diakui jika terdapat bukti obyektif atas peristiwa kerugian spesifik.

The Bank uses an incurred loss model for the recognition of impairment losses of financial assets for accounting purposes. These mean that losses can only be recognised when there is objective evidence of a spesific loss event.

Pertimbangan utama dalam melakukan evaluasi penurunan nilai pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) khususnya pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 hari atau terdapat kesulitan atau pelanggaran dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak awal. Bank melakukan evaluasi penurunan nilai dengan dua metode, yaitu evaluasi penurunan nilai secara individual dan kolektif.

The main considerations for the loan (assets on discontinued operations) impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than 90 days or there are any known difficulties or non-compliance of the original term of the contract. The Bank evaluates impairments assessment using two method, individual and collective impairment assessment.

Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual untuk masing-masing pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang signifikan. Bank melakukan penilaian secara individual untuk pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dengan plafon di atas Rp 20.000.000 (nilai penuh).

The Banks determines the allowances for impairment losses for each significant loan (assets on discontinued operations) on an individual basis. The Bank assesses individually for loans (assets on discontinued operations) with principal above Rp 20,000,000 (full amount).

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menentukan jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai, antara lain kemampuan debitur untuk memperbaiki kinerja saat menghadapi kesulitan keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi pengeluaran saat terjadi kepailitan, ketersediaan dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim terhadap pihak asuransi, nilai agunan yang dapat direalisasikan, dan ekspektasi waktu diperolehnya arus kas.

Items considered when determining allowance for impairment losses include the sustainability of the debtors' business plan, its ability to improve performance once a financial difficulty is arisen, projected receipts and the expected payout should bankruptcy occurs, the availability of other financial support, including claim for the insurance party, the realisability of collateral, and the timing of expected cash flows.

Halaman 8/71 Page

258








Penyisihan kerugian penurunan nilai dievaluasi setiap tanggal pelaporan. Sedangkan evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dilakukan atas pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang tidak signifikan secara individual.

The allowance for impairment losses is evaluated at each reporting date. The allowance for impairment losses is based on collective evaluation is made for the loans (assets on discontinued operations) which are not individually significant.

(i)

(i)

Manajemen risiko pembiayaan dan kredit

Financing and credit risk management

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan dan kredit secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Review of the financing and credit policies periodically especially if there is changing in market conditions, changes in regulations and/or business approach.

Batas pemberian pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) ditetapkan dan ditelaah mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Telaahan pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dilakukan melalui komite persetujuan pembiayaan dan kredit.

Lending limits for financing and loans (assets on discontinued operations) are set and reviewed in the light of changing market and economic conditions. Periodic financing and credit (assets on discontinued operations) reviews and assessments of probability of default are also conducted. Approval process using financing and credit (assets on discontinued operations) approval committee.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

The Bank also closely monitors the development of its financing and loan (assets on discontinued operations) portfolios to enable the Bank to initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in financing and credit (assets on discontinued operations) quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko pembiayaan dan kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur, dan pengembangan sistem.

Bank continued to actively manage and monitor the financing and loan (assets on discontinued operations) portfolio quality by improving financing and credit risk management policies effectively, improving procedures, and systems development.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in financing and credit quality or to minimize credit losses.


259





Risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan) (ii)

(iii)

Cadangan kerugian penurunan kebijakan pencadangan

Financing and credit risk (continued) nilai

dan

(ii)

Impairment and provisioning policies

Penurunan nilai adalah kondisi dimana terdapat bukti obyektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal pembiayaan dan pinjaman yang diberikan tersebut dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment is a condition where there is objective evidence of adverse events as a result of one or more events occurring after the initial recognition of these financing and credits and these adverse events impact on the estimated future cash flows of financial assets or groups financial assets that can be reliably estimated.

Cadangan kerugian dihitung dengan menggunakan metode CKPN sesuai dengan POJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Impairment allowances are calculated based on CKPN method in accordance to POJK No. 16/POJK.03/2014 regarding Assessment of the Quality of Assets of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan berdasarkan bukti obyektif.

Impairment allowances are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position based on objective evidence.

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya. Eksposur risiko pembiayaan dan kredit terhadap aset keuangan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

(iii)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements. Financing and credit risk exposures relating to statements of financial position assets as at 31 December 2015 and 2014 is as follows:

Eksposur maksimum/ Maximum exposure 2015 2014

Giro pada bank lain Piutang murabahah - bersih Pinjaman qardh Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan)

14,878 3,657,717 60

9,693 2,498,387 -

3,672,655

46,513 2,554,593

Halaman 8/73 Page

260


Current accounts with other banks Murabahah receivables - net Funds of qardh Loans (assets on discontinued operations)







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya. (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements. (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak ada fasilitas piutang murabahah dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) kepada nasabah yang belum ditarik – committed. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

As at 31 December 2015 and 2014, there are no unused murabahah receivables and loan (assets on discontinued operations) facilities granted – committed. As such, there are no credit risk exposures related to off-balance sheet items.

Risiko konsentrasi pembiayaan dan kredit

Concentration of financing and credit risk

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko pembiayaan dan kredit dimanapun risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok, dan industri serta sektor geografis yang disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank manages and controls concentrations of financing and credit risk wherever they are identified - in particular, to individual and group counterparties, and to industries and geographical sectors that are presented net after allowance for impairment losses.

Bank menentukan tingkat risiko pembiayaan dan kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau beberapa kelompok debitur.

The Bank structures the levels of financing and credit risk it undertakes by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one borrower or more borrowers.

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit

Concentration of risks of financial assets with financing and credit risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors

Jawa/Java Giro pada bank lain Piutang murabahah dan dan pinjaman qardh bersih

2015

Bali & Nusa Tenggara

Kalimantan & Sulawesi

Sumatera

Jumlah/ Total

14,878

-

-

-

14,878

2,826,682

140,794

590,601

99,700

3,657,777

2,841,560

140,794

590,601

99,700

3,672,655

Current accounts with other banks Murabahah receivables and funds of qardh net


261







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements (continued)

Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko pembiayaan dan kredit (lanjutan)

Concentration of risks of financial assets with financing and credit risk exposure (continued)

a) Sektor geografis (lanjutan)

a) Geographical sectors (continued)

Jawa/Java Giro pada bank lain

9,693

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah - bersih

2014

Bali & Nusa Tenggara

Kalimantan & Sulawesi

Sumatera -

-

Jumlah/ Total -

Current accounts with other banks

9,693

2,131,746

84,171

328,983

-

Loans (assets on discontinued operations) and murabahah 2,544,900 receivables - net

2,141,439

84,171

328,983

-

2,554,593

b) Industry sectors

b) Sektor industri

The following table breaks down the Bank financing and credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorised by the industry sectors.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur pembiayaan dan kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. 2015

Giro pada bank lain Piutang murabahah dan pinjaman qardh bersih

Pemerintah/ Government

Lembaga keuangan/ Financial institution

Perdagangan/ Trading

-

14,878

-

-

-

-

14,878

-

-

3,188,002

112,831

160,759

196,185

3,657,777

-

14,878

3,188,002

112,831

160,759

196,185

3,672,655

Jasa/ Business Services

Perindustrian/ Lain-lain/ Manufacturing Others

Jumlah/ Total Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

2014

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah bersih

Pemerintah/ Government

Lembaga keuangan/ Financial institution

Perdagangan/ Trading

-

9,693

-

-

-

-

9,693

-

-

1,985,434

157,907

172,325

229,234

2,544,900

-

9,693

1,985,434

157,907

172,325

229,234

2,554,593

Jasa/ Business Services

Perindustrian/ Lain-lain/ Manufacturing Others

Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan pembiayaan/piutang syariah pada sektor ”Lain-lain” terutama terdiri dari pembiayaan dan kredit untuk sektor pertanian.

Halaman 8/75 Page

262


Jumlah/ Total

Loans (assets operations) financing/receivables mostly consist of financing/receivables industry sector.

Current accounts with other banks Loans (asset on discontinued operations) and murabahah receivables - net

on discontinued and sharia in sector “Others” loans and sharia to agriculture







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements (continued)



c) Kualitas pembiayaan dan kredit dari aset keuangan

c) Financing and credit quality of financial assets As at 31 December 2015 and 2014, quality of financial assets are divided as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas: Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

2015

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total

Giro pada bank lain Piutang murabahah dan pinjaman qardh bersih

14,878

-

-

14,878

3,626,426

25,113

6,238

3,657,777

Current accounts with other banks Murabahah receivable and funds of qardh net

Jumlah

3,641,304

25,113

6,238

3,672,655

Total

Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired

Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired

2014

Mengalami penurunan nilai/ Impaired

Jumlah/ Total

Giro pada bank lain Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah - bersih - Pihak ketiga - Pihak berelasi

9,693

-

-

2,490,464 275

32,051 -

22,110 -

Current accounts with other banks Loans (assets on discontinued operations) and murabahah receivables - net 2,544,625 Third parties 275 Related parties -

Jumlah

2,500,432

32,051

22,110

2,554,593

9,693

Total


263







(iii)

(iii)

Eksposur maksimum risiko pembiayaan dan kredit disajikan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya (lanjutan)

Maximum exposure to financing and credit risk are presented net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other credit enhancements (continued)



c) Kualitas pembiayaan dan kredit dari aset keuangan (lanjutan)

c) Financing and credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, rincian kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan rating internal adalah sebagai berikut:

The credit quality of financing and loans (assets on discontinued operations) that are “neither past due nor impaired” as at 31 December 2015 and 2014 can be assessed by reference to the internal rating system as follows:

Lancar/ Current

Piutang murabahah dan Pinjaman qardh bersih - Modal kerja - Konsumsi yang


Pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) dan piutang murabahah

Murabahah receivable and funds of qardh – net

31,994

3,594,474

Working capital -

50

8

58

Investment -

60 3,562,590

32,002

60 3,594,592

Consumer -

39,311

444

39,755

Accrued interest margin/income

(7,850)

(71)

(7,921)

Allowance for impairment losses

3,594,051

32,375

3,626,426

Lancar/ Current

2014 Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience

Jumlah/ Total

Loans (assets on discontinued operations) and murabahah receivables

- Modal kerja

2,478,692

3,638

2,482,330

Working capital -

- Konsumsi

2,057 2,480,749

3,638

2,057 2,484,387

Consumer -

31,354

56

31,410

Accrued interest margin/income

(34)

(25,058)

Allowance for impairment losses

3,660

2,490,739

Pendapatan marjin/bunga masih akan diterima

yang


(25,024 ) 2,487,079

Halaman 8/77 Page

264

Jumlah/ Total

3,562,480

- Investasi

Pendapatan marjin/bunga masih akan diterima

2015 Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ Has an overdue experience








(iii)

(iii)







Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan dan pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) yang “belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai” adalah:

Details for financing and credit quality of loans (assets on discontinued operations) that are “neither past due nor impaired” are as follow:

- Lancar Pembiayaan dan pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar marjin dan pokok piutang murabahah bunga atau pokok pinjaman yang diberikan (aset atas operasi yang dihentikan) oleh Bank.

- Current This category is considered as very strong capacity to pay margin and principal of murabahah receivables or interest and principal of loan (assets on discontinued operations) back to the Bank.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran Pembiayaan dan pinjaman dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya atau bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo.

- Has an overdue experience

Analisa umur pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang “telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai” pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

An aging analysis of financing and loans that are “past due but not impaired” on 31 December of 2015 and 2014 is set out below: 2015 Syariah/ Sharia

Modal Kerja/ Working Capital 1 – 30 hari 31 – 60 hari 61 – 90 hari Pendapatan bunga/marjin yang masih harus diterima Cadangan kerugian penurunan nilai

This category is considered to have adequate capacity to pay margin and principal receivables or interest and principal. However, there is a concern over the debtor’s ability to make payments when due.

Jumlah/ Total

-

20,100 9,632 7,852 37,584

20,100 9,632 7,852 37,584

1 – 30 days 31 – 60 days 61 – 90 days

-

1,994

1,994

-

(14,465)

(14,465)

Accrued interest income Allowance for impairment losses

-

25,113

25,113


265







(iii)

(iii)







Modal Kerja/ Working Capital 1 – 30 hari 31 – 60 hari 61 – 90 hari Pendapatan bunga/marjin yang masih harus diterima Cadangan kerugian penurunan nilai

2014 Syariah/ Sharia

Jumlah/ Total

4,237 2,520 2,814 9,571

10,347 6,973 6,370 23,690

14,584 9,493 9,184 33,261

1 – 30 days 31 – 60 days 61 – 90 days

587

1,448

2,035

(2,061)

(1,184)

(3,245)

Accrued interest income Allowance for impairment losses

8,097

23,954

Bank menempatkan aset keuangan lainnya pada berbagai instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berupa FASBIS dan SBIS.

Other financial assets are placed by the Bank in various financial instrument issued by Bank Indonesia, such as FASBIS and SBIS.

Risiko Pasar

Market Risk

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian dalam nilai buku atau fluktuasi arus kas di masa mendatang yang diakibatkan oleh perubahan suku bunga pasar atau nilai tukar.

Market risk is the potential loss in book value or future cash flows fluctuation due to changes in market interest rates or exchange rates.

Bank tidak memiliki aset maupun liabilitas keuangan yang memiliki suku bunga ataupun dalam mata uang asing.

The Bank does not have any assets or liabilities that carry interest or denominated in foreign currencies.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, adapun faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai laporan posisi keuangan dan rekening administratif Bank adalah perubahan tingkat suku bunga pasar pada portfolio buku Bank.

In current Bank’s activities, the market risk factors that may affect the value of statement of financial position and administrative accounts of the Bank is the changes of market interest rate in portfolio of the Bank.

Halaman 8/79 Page

266

32,051






Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued) Policies adopted by the Bank in managing its market interest rate risk including: a) Monitoring of market interest rate risk.

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga pasar: a) Melakukan pemantauan risiko suku bunga pasar. b) Melakukan simulasi perhitungan net margin income terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar. c) Melakukan pemantauan terhadap Repricing Gap Profile Asset & Liability secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

b) To simulate net margin income calculation on all possible market interest rate changes. c) Monitoring of overall Repricing Gap Profile Assets and Liabilities in order to anticipate adverse movement of market interest rate.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya mismatch jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Liquidity risk is the risk due to inability of Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, BTPN Syariah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan alat likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil maturitas.

In carrying out the liquidity risk management process, BTPN Syariah identify, measure, monitor, and control of liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile.

Bank mengungkapkan aset dan liabilitas berdasarkan umur jatuh tempo. Pengungkapan tersebut telah diterapkan di Catatan 36.

Bank has disclosed assets and liabilities based on its maturity. These have been provided in Note 36.

Kebijakan yang dijalankan Bank mengendalikan risiko likuiditas adalah:

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

-

-

-

dalam

Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia, dan risk appetite Bank. Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan cukup mudah ditelusuri. Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas yang dilaksanakan secara konsisten dan independen. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.

-

-

-

Application of a liquidity risk control policy that is suited to the Bank mission, business strategy, capital adequacy, human resources, and appetite for risk. Application of a liquidity risk limit policies and procedures that are written, complete, adequate and easy to follow. Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control. Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage interest rates in an effort to increase/decrease certain sources of funds.


267





Risiko Likuiditas (lanjutan) -

-

Liquidity Risk (continued)

Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor secara bulanan oleh ALCO dan Risk Management Committee (RMC). Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengedalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

-

Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. It’s monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC).

-

Establish procedures and team for funding liquidity contigency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.

Risiko Operasional

Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidak-cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadiankejadian eksternal.

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional

Operational Risk Management Framework

1.

1.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka-kerja pengelolaan resiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

The Bank operational risk management framework is executed with clear accountabilities of all parties involved. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

Pada tingkatan operasional dibentuk sistem pengendalian secara berlapis, dimana Sistem Pengendalian Internal (“QA”) berperan membantu Risk Taking Unit (“RTU”) dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Pada lapis pengendalian berikutnya, Operational Risk Management (“ORM”) bersama-sama dengan Divisi Compliance berperan dalam pendefinisian, penyempurnaan, dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan, dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional.

Layered of defenses was formed at the operational levels, whereas System of Internal Controls (“QA”) is assisting the Risk Taking Units (“RTUs”) in day-to-day enforcement of operational risk management practices. While in the next layer, Operational Risk Management (“ORM”) together with Compliance Division act in defining, refining, and maintaining the operational risk framework, ensuring the adequacy of risk mitigation, policies, and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities.

Berikutnya, Internal Audit secara independen berperan memastikan bahwa risiko yang tersisa (residual risks) masih berada dalam batasan yang dapat diterima (risk appetite).

The Internal Audit is then independently performing the assurance that all residual risks are within the agreed risk appetite.

Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forumforum periodik dan fasilitasi rutin.

Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank is conducted through regular forums and facilitations.

Halaman 8/81 Page

268






Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational (continued)

2.

2.

Pelaksanaan Kerangka Kerja ORM di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan serta Pengendalian/Mitigasi Risiko.

Risk

Management

Framework

Practices of ORM Framework in Bank are conducted through an integrated processes consists of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling/Mitigating. The stages of its processes involve comprehensive risk reviews over new and/or changes to Bank’s products, system, services and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the units’ discipline in deploying control mechanisms.

Dalam proses ini secara bertahap dilakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, layanan maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol. 3.

Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online real-time untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

3.

Automation of day-to-day ORM processes is enabled by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to strengthen the capture, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4.

Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan jadwal Regulator (Bank Indonesia/OJK). Sementara persiapan untuk langkah selanjutnya dengan menggunakan Pendekatan Standar maupun Advance Measurement Approach terus dilakukan dan disesuaikan dengan jadwal Regulator.

4.

Bank have performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach as per Regulator’s (Bank Indonesia/OJK) timeline. Whilst, preparation towards the adoption of the next stage Internal Capital Adequacy Assessment Process (“ICAAP”) by using Standardised Approach and Advance Measurement Approach are continuously exercised and will concur to Regulator timetable.

5.

Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem pasokan listrik, hingga situasi bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

5.

Bank have developed a comprehensive Business Continuity Management (“BCM”) guidelines to anticipate operational risks which might arise from critical situations such as natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.


269





Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Operational (continued)

6.

6.

Beberapa inisiatif pokok telah dilaksanakan guna terus menyempurnakan praktek pengelolaan risiko operasional, yaitu : kemampuan sistem - Menyempurnakan Operational Risk Management System (ORMS), yaitu sistem yang digunakan sebagai pusat database dan informasi terkait pengelolaan risiko operasional, dan diantaranya digunakan untuk pencatatan kejadian risiko, kerugian dan recovery kerugian risiko operasional. - Perluasan proses identifikasi risiko melalui registrasi risiko dengan basis produk, kejadian berisiko, dan aset informasi. - Melakukan pendefinisian ulang fungsi dan peran QA sebagai bagian lini pertama pada kerangka kerja pengendalian internal bank. - Perluasan proses penilaian risiko melalui kajian risiko operasional secara berkelanjutan terhadap inisiatif yang disampaikan oleh Unitunit Bisnis. praktek pengelolaan - Penyelarasan Pengelolaan Kelangsungan Usaha (“BCM”) dengan mengacu kepada ketentuan dari Regulator dan/atau standard baku GPG dari BCI dan ISO-22301, yaitu diantaranya dengan melakukan identifikasi dan analisa insiden/gangguan yang berpotensi mengganggu operasional bisnis dan layanan Bank, serta menyusun rencana contingency untuk mengatasi insiden/gangguan tersebut. - Peningkatan kesadaran budaya risiko (risk awareness) melalui pelatihan dan media sosialisasi lainnya (diantaranya broadcast email, poster dan buletin).


Management

Framework

Some major initiatives have been put into effect to continuously improve ORM practices such as: the Operational Risk - Revamping Management System (ORMS) capabilities, a system used as a database and information center relating to operational risk, used to record risk event, loss and recovery of operational risk loss. - Extension of risk identification process through risk register based on product, risk events, and information asset. - Redefining Quality Assurance Function and Role as part of first line at Bank’s internal control framework. - Extension of risk assessment process through continuous operational risk assessment into intiatives which were initiated by Business Units. of Business Continuity - Re-alignment Management (“BCM”) with reference to the Regulator’s regulation and/or GPG standards from BCI and ISO-22301, which includes identification and analysis of incidents/disturbances that could potentially disrupt the Bank’s business operations and services, as well as developing contingency plans to cope with the incidents/disorders. - Increasing cultural risk awareness through training and other media socialisation (including broadcast email, posters and newsletters).


Risiko non keuangan lainnya (lanjutan)

Other non financial risk (continued)

Bank juga memonitor risiko non keuangan sebagai berikut: (i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan proses litigasi; (ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;

The Bank also monitors non financial risk as follows: (i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and litigation process; (ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the business activities of the Bank or negative perception about the Bank;

Halaman 8/83 Page

270

Risk








(iii)

risiko strategi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan (iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

(iii) strategic risks to minimise possible losses arising from wrong decision and/or carrying out a strategic decision that fails to anticipate changes in the business environment; and

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan seperti tersebut di atas diantaranya adalah:

Initiatives taken to manage legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks as described above, include the following:

-

Risiko hukum dikelola dengan cara: (i) Membentuk unit kerja khusus bidang hukum; (ii) Menetapkan kebijakan pengendalian risiko hukum terutama yang berpengaruh kepada aktivitas fungsional. Kebijakan dievaluasi minimal satu tahun sekali; (iii) Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko hukum yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebelum diperkenalkan kepada nasabah; (iv) Mengidentifikasi risiko hukum yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (v) Pengukuran risiko hukum secara kuantitatif.

-

Risiko reputasi dikelola dengan cara: (i) Membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada nasabah dan pemangku kepentingan; (ii) Menetapkan kebijakan komunikasi dalam rangka menghadapi publikasi negatif atau pencegahannya; (iii) Mengidentifikasi risiko reputasi yang terdapat pada setiap aktivitas fungsional; (iv) Mengukur risiko reputasi secara kuantitatif.

-

-

(iv) compliance risks to minimise possible loss from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.

Legal risks are managed by: (i) Forming a legal division; (ii) Establishing policies of legal risk controls particularly risks affecting functional activities. Those policies are evaluated annually; (iii) Identifying and controlling legal risks that were inherent to products and new activities before launching; (iv) Identifying legal risks functional activities; (v) Quantifying legal risks.

affecting

all

Reputation risks are managed by: (i) Forming a unit that is authorised and responsible to provide comprehensive information to customers and stakeholders; (ii) Establishing communication policies to anticipate any negative publication or its prevention; (iii) Identifying reputation risks in all functional activities; (iv) Quantifying reputation risks.


271







-

Risiko strategis dikelola dengan cara: (i) Menyusun rencana korporasi dan rencana kerja 3 (tiga) tahun sesuai dengan misi dan strategi Bank yang disetujui oleh Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan, dan dilakukan review minimal semesteran; (ii) Membangun Sistem Informasi Manajemen dengan pengukuran kinerja yang tepat dan melakukan pemantauan berkala atas key initiatives yang dilaksanakan oleh unit-unit untuk mencapai rencana kerja sesuai dengan tenggat waktunya; dan (iii) Menetapkan kebijakan yang mengatur perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk rencana korporasi dan rencana bisnis.

-

Strategic risks are managed by: (i) Setting up 3 (three) years period corporate and business plan in accordance with the Bank’s objectives and strategies that have been approved by Board of Commissioners and Directors by considering the impact to capital, and reviewed at least semi-annually; (ii) Setting up a Management Information System with an accurate performance measurement that periodically monitors key initiatives initiated by Banks’ units to achieve business plan goal within the prescribed time; and (iii) Establishing guidance to set up and monitor the implementation of strategies including corporate and business plan.

-

Risiko kepatuhan dikelola dengan cara: (i) Membentuk unit kerja kepatuhan independen dalam struktur organisasi yang melakukan pengawasan aktif kepada unit-unit kerja secara periodik; (ii) Menetapkan prosedur pengendalian risiko kepatuhan, kebijakan pengaturan tanggung jawab, dan review kepatuhan secara berkala; (iii) Menetapkan prosedur identifikasi dan pengukuran untuk risiko kepatuhan pada seluruh aktivitas fungsional; (iv) Memiliki sistem laporan risiko kepatuhan secara periodik minimal setiap bulan;

-

Compliance risks are managed by: (i) Forming an independent compliance division which performs active monitoring to other divisions periodically; (ii) Establishing procedure of compliance risk control, policies of responsibilty, and compliance review periodically;

Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional, satuan kerja pengendalian risiko dan satuan kerja pemantau risiko dalam struktur organisasi.

(iii) Establishing procedures to identify and assess compliance risks in all functional activities; (iv) Establishing risk compliance report system periodically at the minimum once a month; (v) Setting up a clear segregation of duties between operational, risk control and risk monitoring unit in the organisation structure.

Berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, BTPN Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, namun demikian belum diperhitungkan dalam penilaian perhitungan kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio).

Following Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 and the New Basel II Capital Accord, which adds operational risk in the calculation of regulatory capital, BTPN Syariah has applied the principles of operational risk management, however, has not been taken into account in the assessment of capital adequacy calculation (Capital Adequacy Ratio).

Proses pengelolaan risiko operasional BTPN Syariah dilakukan oleh setiap unit kerja Bank (risk owner). Untuk membantu proses tersebut, BTPN Syariah dengan dukungan BTPN sebagai induk perusahaan mengembangkan perangkat manajemen risiko operasional, yaitu PERISKOP (Perangkat Risiko Operasional). Sistem ini mengintegrasikan unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang dengan unit manajemen risiko sehingga proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Process of managed operational risk BTPN Syariah was performed by each unit of the Bank (risk owner). To assist this process, BTPN Syariah with the support of BTPN as the parent company, develops operational risk management tools, namely PERISKOP (Operational Risk Tool). This system integrates units at head quarters and branch offices with risk management unit, so that the process of identification, assessment, measurement, monitoring, and control of operational risk is more accurate and faster.

(v)

Halaman 8/85 Page

272








PERISKOP mempunyai beberapa modul seperti Self Assesment, Loss Event Data Base, dan Action Plan, yang memungkinkan proses identifikasi risiko dilakukan sendiri oleh unit kerja, peristiwa kejadian di 8 (delapan) lini bisnis dan tindak lanjut untuk memitigasi risiko operasional lebih termonitor.

PERISKOP has several modules such as Self Assessment, Loss Event Data Base and Action Plan, which enables the risk identification process being carried out solely by the working unit, the incidence of events in 8 (eight) business lines and follow-up are monitored to mitigate the operational risks.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank, sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, BTPN Syariah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

To anticipate events that can disrupt the operations of the Bank, as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, BTPN Syariah has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

Kesiapan dalam penerapan manajemen risiko operasional, di seluruh jenjang organisasi Bank akan mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kinerja Bank sehingga menghasilkan nilai tambah bagi para stakeholder.

Readiness in the implementation of operational risk management, at all levels of the organisation in the Bank will promote business growth and improve the performance of the Bank, thus to generate added value for its stakeholders.

38. MANAJEMEN MODAL

38. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal pada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan gearing ratio serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

The Bank capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Pada tanggal 31 Desember 2015, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006. Bank juga telah memasukan Risiko Operasional dalam menghitung KPMM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 2015. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2015, , the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Bank Indonesia Circular Letter No. 8/10/DPbS dated 7 March 2006. The Bank has also included Operational Risk in calculating CAR based on Bank Indonesia Regulation No.21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014 and Otoritas Jasa Keuangan Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2015 dated 27 April 2015. Such CAR is as follows:

Modal inti Modal disetor Tambahan modal disetor Cadangan umum dan tujuan Laba bersih tahun berjalan Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Kerugian komprehensif lain Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif Jumlah modal inti

2015 693,333 226,667 7,206 80,685 56,242 (4,575) (3,476) 1,056,082

Core capital Paid-in capital Additional paid-in capital General and appropriated reserve Net income in the current year Prior income after tax Other comprehensive income Allowance for impairment losses for non-productive asset Total core capital


273



38. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

38. CAPITAL MANAGEMENT (continued) 2015

Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum 1,25% dari ATMR)

7,921

Supplementary capital (maximum at 100% from core capital) General reserve on allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% of ATMR)

7,921

Total supplementary capital

1,064,003

Total capital

5,331,682

Risk Weighted Assets) (RWA) Credit Risk and Operational Risk

19.96%


Rasio KPMM yang diwajibkan

8%

Minimum CAR

Pada tanggal 31 Desember 2014, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2014, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is calculated based on Bank Indonesia Circular Letter No. 8/10/DPbS dated 7 March 2006. Such CAR is as follows:

Jumlah modal pelengkap Jumlah modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Risiko Operasional Rasio KPMM Bank

Modal inti Modal disetor Tambahan modal disetor Cadangan umum dan tujuan Laba bersih tahun berjalan Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak Jumlah modal inti

2014 533,333 226,667 2,206 22,557 12,944

Prior income after tax

797,707

Total core capital

Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti) Cadangan umum kerugian penurunan nilai (maksimum 1,25% dari ATMR)

28,798

Supplementary capital (maximum at 100% from core capital) General reserve on allowance for impairment losses of earning assets (maximum at 1.25% of ATMR)

Jumlah modal pelengkap

28,798


826,505

Total capital

2,521,518

Risk Weighted Assets) (RWA) Credit Risk and Market Risk

32.78%


8%

Minimum CAR

Jumlah modal Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit dan Risiko Pasar Rasio KPMM Bank Rasio KPMM yang diwajibkan

Halaman 8/87 Page

274

Core capital Paid-in capital Additional paid-in capital General and appropriated reserve Net income in the current year




39. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

39. OPINION BOARD

THE

SHARIA

SUPERVISORY

Based on Letter No. S.001/DPS/I/2016 dated 13 January 2016, and No. S.001/DPS/2015 dated 20 January 2015 for the years ended 31 December 2014, the Sharia Supervisory Board (“DPS”) of BTPN Syariah stated that in general the sharia aspects in the operation of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah have complied with sharia principles and values.

Berdasarkan surat No. S.001/DPS/I/2016 tanggal 13 Januari 2016 dan No. S.001/DPS/2015 tanggal 20 Januari 2015 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) BTPN Syariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. 40. PENGGABUNGAN USAHA

OF

40. BUSINESS COMBINATION

Menindaklanjuti penyelesaian atas proses akuisisi BTPN Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (”BTPN”) telah melakukan pemisahan unit usaha syariah (spin-off) pada tanggal 4 Februari 2014 dan mengakibatkan:

Following the completion of the acquisition of BTPN Syariah, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. (”BTPN”) has spin-off its sharia business unit on 4 February 2014, which resulted in:

a.

Seluruh aset dan liabilitas yang terkait dengan Unit Usaha Syariah (‘UUS’) BTPN telah dipindahkan dan menjadi hak, liabilitas, atau tanggungan dari BTPN Syariah sebagai entitas penerima.

a.

All assets and liabilities relates to (Sharia Business Unit) UUS BTPN in possession of BTPN were transferred and become the rights, liabilities or expenditures to be operated under BTPN Syariah responsibility as the receiver entity.

b.

Seluruh operasi, bisnis, dan kegiatan UUS BTPN telah berpindah tangan untuk dioperasikan dibawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab BTPN Syariah.

b.

All of the UUS BTPNS operation, business and office activities were transferred to and for operated under BTPN Syariah benefit, loss and responsibility.

c.

Seluruh hak, klaim, otorisasi dan liabilitas UUS BTPN secara perjanjian, tindakan atau hal apapun yang dibuat, dilakukan atau terjadi pada tanggal atau sebelum tanggal efektif dari pemisahaan unit usaha (spin-off), termasuk dan tidak sebatas pada daftar aset dan kewajiban UUS BTPN yang telah ditetapkan serta seluruh hubungan legal antara UUS BTPN dan pihak lain telah dipindah tangan untuk dioperasikan dibawah keuntungan, kerugian dan tanggung jawab BTPN Syariah.

c. All of the UUS BTPN’s rights, claims, authorities and liabilities based on any agreements, achieve or existing which were made, performed or which occurred on or before the effective date of the spin-off including but not limited to the stated list of assets and liabilities of UUS BTPN and all legal relations between UUS BTPN and other parties have been transferred to and or operated under BTPN Syariah benefit, loss and responsibility.

Sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” tentang penggunaan nilai buku dalam rangka kombinasi bisnis entitas sepengendali, pemisahan unit usaha syariah dilakukan dengan nilai buku dari aset dan liabilitas UUS BTPN yang tercantum dalam laporan posisi keuangan penutupan UUS BTPN pada tanggal efektif pemisahan.

In accordance to SFAS No. 38 (Revised 2012), “Business Combinations on Entities Under Common Control” regarding the use of book value in relation to business combination under common control, this spin-off process was performed using book value of the assets and liabilites of BTPN’s UUS as recorded in its statement of financial position on the effective date.

Laporan posisi keuangan penggabungan usaha antara UUS BTPN dan Bank pada tanggal 4 Februari 2014 merupakan penjumlahan laporan posisi keuangan pada awal hari tanggal 4 Februari 2014. Laporan posisi keuangan awal tersebut berasal dari laporan posisi keuangan UUS BTPN dan Bank tanggal 4 Februari 2014.

The statement of financial position after combination of BTPN’s UUS and the Bank on 4 February 2014 represents combination of Statement of Financial Position on the beginning of the day on 4 February 2014. The statement of financial position was combined between BTPN’s UUS and the Bank on 4 February 2014.


275



PENGGABUNGAN USAHA (lanjutan)

40. BUSINESS COMBINATION (continued) In relation with the business combination, the summary of net book value of assets and liabilities transferred by BTPN’s UUS to the Bank are as follows:

Terkait dengan penggabungan usaha, berikut adalah rangkuman nilai buku bersih atas jumlah aset dan kewajiban yang diserahkan UUS BTPN kepada Bank:

4 Februari/ February 2014 Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah dana syirkah temporer Nilai buku - bersih Nilai pengalihan Tambahan modal disetor

1,888,758 (454,745) (1,069,464) 364,549 402,760

Total assets Total liabilities Total temporary syirkah fund Net - book value Transfer value

(38,211)

Additional paid in capital

Laporan keuangan disusun dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 38 (Revisi 2012) tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” sehubungan dengan pemisahan unit usaha syariah.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (“SFAS”) No. 38 (Revised 2012) regarding “Business Combination Under Common Control” in relation to the spin-off of sharia business unit.

Transaksi tersebut diperlakukan menurut metode penyatuan kepemilikan dimana unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian yaitu tanggal 4 Februari 2014.

These transaction are conducted based on poolinginterest method which the element of the combined financial statements are presented as if it had been combined since the date of beginning period under common control dated 4 February 2014.

Hal ini mengakibatkan perubahan dalam saldo akhir jumlah aset, saldo laba dan ekuitas Bank pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing menjadi sebesar Rp 3.780.498, Rp 108.776 dan Rp 905.429.

This matter resulted in changes in ending balance of total assets, retained earning and equity as at 31 December 2014 to Rp 3,780,498, Rp 108,776 and Rp 905,429, respectively.

Apabila laporan keuangan Bank disusun berdasarkan ketentuan PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank umum syariah, hal ini mengakibatkan jumlah aset, saldo laba dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 3.707.874, Rp 70.565 dan Rp 830.565.

If the Bank's financial statements are prepared based on PBI. No. 11/10/ PBI/2009 dated 29 April 2009 in relation to the conversion of business activities from conventional bank to sharia bank, it resulted total assets, retained earning and equity as at 31 December 2014 amounting to Rp 3,707,874, Rp 70,565 and Rp 830,565.

Untuk kepentingan perpajakan, Bank menggunakan informasi sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 29 April 2009, yaitu sejak tanggal Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah.

For tax purposes, the Bank use the information reffering to the financial statements which was prepared based on PBI. No. 11/10/PBI/2009 dated 29 April 2009 which is the date of Bank started to operate as sharia commercial bank.

Halaman 8/89 Page

276


informasi keuangan PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 41. KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2015 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated) BANK

41. CONVERSION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-49/D-03/2014 tanggal 22 Mei 2014 Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah keputusan, Bank wajib menyelesaikan seluruh pinjaman yang diberikan dan kewajiban debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

Based on Decision Letter of Commisioner OJK No. KEP-49/D-03/2014 dated 22 May 2014, the Bank obtained approval to change its business activities from conventional commercial bank into commercial bank which conduct business activity based on sharia principle. During 60 (sixty) days after the decision, the Bank must conduct its business activity based on sharia principle and at the latest 1 (one) year after the decision, the Bank must settle all of its loans and obligations to customers from conventional activities.

Kebijakan konversi produk pembiayaan bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: 1. Masa konversi produk pembiayaan yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal efektif konversi bank menjadi bank syariah.

The conversion policies of Bank’s financing product from conventional bank to sharia bank are as follows: 1. Conversion period of financing product allowed by Bank Indonesia is 1 (one) year since the conversion’s the effective date of the Bank obtain the approval from Bank Indonesia become a sharia bank. 2. Inform the written conversion plan to all of its debtors. 3. Corporate loans should be converted into sharia financing with profit sharing scheme under sale-purchase murabahah principle depends on the appropriateness of the product. 4. Unconverted current account should be settled by customer at maturity date within the 1 (one) year. 5. As long as has not yet converted, loans will continue to be considered as conventional loan until transition maximum time limit 1 (one) year since the effective date of Bank’s conversion permit.

2. 3.

4. 5.

PRODUK

Memberitahukan rencana konversi secara tertulis kepada seluruh debitur. Pinjaman yang diberikan komersial dikonversi menjadi pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil jual beli murabahah tergantung kesesuaian produknya. Pinjaman rekening koran yang tidak dikonversi akan dilunasi oleh nasabah pada saat jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Selama belum dikonversi, pinjaman yang diberikan akan dilanjutkan sebagai pinjaman konvensional sampai batas waktu transisi maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif ijin konversi Bank.

Sedangkan kebijakan konversi dana pihak ketiga dari produk bank konvensional ke bank syariah adalah sebagai berikut: rencana konversi dan 1. Memberitahukan tahapan-tahapan konversi secara tertulis kepada seluruh nasabah. 2. Giro dikelola berdasarkan prinsip wadiah. 3. Tabungan dan deposito berjangka dikelola berdasarkan prinsip mudharabah. 4. Memberikan nisbah/bagi hasil pada masa-masa awal setelah konversi kepada seluruh nasabah. Bagi nasabah dan debitur yang tidak setuju dikonversi akan dilakukan penyelesaian seketika atau secara bertahap. Berdasarkan opini Dewan Pengawas Syariah Bank, terhadap aset dan portofolio yang masih menggunakan perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah dan belum dapat dikonversikan karena adanya hal-hal yang tidak dapat dihindari, maka kondisi tersebut dianggap darurat.

Conversion policies for third party funds from conventional bank into sharia bank products are as follows: 1. Inform the written plan of conversion and conversion steps to the entire customers. 2. 3. 4.

Current accounts is managed based on wadiah principle. Saving deposits and time deposits are managed based on mudharabah principle. Provide the profit sharing ratio to entire customer in earlier period after the conversion.

For depositors and debtors who do not agree with the conversion, there will be immediate or gradual settlement. Based on opinion of the Bank’s Sharia Supervisory Board, assets and portfolio which still use the agreements that do not comply with sharia principle and have not yet converted due to unavoidable things, it will be recognised as an emergency situation.


277

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2015 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 41. KEBIJAKAN KONVERSI KONVENSIONAL (lanjutan)


PRODUK

BANK

41. CONVERTION POLICY OF CONVENTIONAL BANK PRODUCT (continued) As of 30 June 2015, all conventional bank product that consist of loan and third party funds have settled or converted into syariah product.

Pada tanggal 30 Juni 2015, seluruh produk bank konvensional yang terdiri dari pinjaman yang diberikan dan dana pihak ketiga telah diselesaikan atau dikonversi menjadi produk syariah. 42. STANDAR AKUNTANSI BARU

42. NEW PROSPECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan beberapa standar baru, revisi dan intepretasi, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut:

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Intitute of Accounting (“DSAK-IAI”) has issued new standards, amendments and interpretations which will be effective as at 1 January 2016:

-

PSAK 1 (revisi 2015) “Penyajian laporan keuangan” PSAK 4 (revisi 2015) “Laporan keuangan tersendiri” PSAK 5 (revisi 2015) “Segmen operasi” PSAK 7 (revisi 2015) “Pengungkapan pihakpihak berelasi” PSAK 13 (revisi 2015) “Properti investasi”

-

PSAK 15 (revisi 2015) “Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama” PSAK 16 (revisi 2015) “Aset tetap” PSAK 19 (revisi 2015) “Aset tak berwujud” PSAK 22 (revisi 2015) “Kombinasi bisnis”

-

-

-

PSAK 24 (revisi 2015) “Imbalan Kerja” PSAK 25 (revisi 2015) “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan” PSAK 53 (revisi 2015) “Pembayaran berbasis saham” PSAK 65 (revisi 2015) “Laporan keuangan konsolidasian” PSAK 66 (revisi 2015) “Pengaturan bersama” PSAK 67 (revisi 2015) “Pengungkapan kepentingan dalam entitas lain” PSAK 68 (revisi 2015) “Pengukuran nilai wajar”

-

PSAK 110 (revisi 2015) “Akuntansi sukuk”

-

-

ISAK 30 (revisi 2015) “Pungutan” ISAK 31 (revisi 2015) “Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti investasi”

-

-

-

-

-

SFAS 1 (Revised 2015) “Presentations of financial statements” SFAS 4 (Revised 2015) “Separate financial statements” SFAS 5 (Revised 2015) “Operation segment” SFAS 7 (Revised 2015) “Related party disclosure” SFAS 13 (Revised 2015) “Investment property” SFAS 15 (Revised 2015) “Investment in associates and joint venture” SFAS 16 (Revised 2015) “Fixed assets” SFAS 19 (Revised 2015) “Intangible assets” SFAS 22 (Revised 2015) “Business combinations” SFAS 24 (Revised 2015) “Employee benefits” SFAS 25 (Revised 2015) “Accounting policies, changes in accounting estimates and errors” SFAS 53 (Revised 2015) “Share-based payments” SFAS 65 (Revised 2015) “Consolidated financial statements” SFAS 66 (Revised 2015) “Joint arrangements” SFAS 67 (Revised 2015) “Disclosure of interests in other entities” SFAS 68 (Revised 2015) “Fair value measurement” SFAS 110 (Revised 2015) “Accounting for Sukuk” ISFAS 30 (Revised 2015) “Levies” ISFAS 31 (Revised 2015) “Interpretation of scope of SFAS 13: Investment property”

PSAK 1 and ISAK 31 berlaku untuk tahun buku yang dimulai sejak 1 Januari 2017 dan penerapan dini diperkenankan, sedangkan revisi dan standar baru lainnya akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016.

SFAS 1 and ISFAS 31 are effective for the annual period beginning 1 January 2017 and early implementation is permitted The other new and revised standards will be effective for the annual period beginning 1 January 2016.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, masih mempelajari dampak yang mungkin dari penerapan standar baru dan revisi interpretasi tersebut serta pengaruhnya laporan keuangan Bank.

At issuance date of the financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised SFAS to the Bank’s financial statements.

Bank timbul serta pada

Halaman 8/91 Page

278




43. REKLASIFIKASI DAN PENYAJIAN KEMBALI

43. RECLASSIFICATION AND RESTATEMENT Certain accounts in the financial statements for the year ended 31 December 2014 have been reclassified to conform the presentation of financial statements for the year ended 31 December 2015 and restated due to retrospective application of changes in accounting standards.

Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 telah telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan disajikan kembali karena penerapan retrospektif dari perubahan standar akuntansi.

31 December 2014

Sebelum reklasifikasi Sesudah dan penyajian Reklasifikasi reklasifikasi dan kembali/ penyajian dan penyajian kembali/ kembali/ Before reclassification Reclassification After reclassification and and restatement restatement and restatement

Aset Aset pajak tangguhan 1) 2) Aset lain-lain 2) 3a) Aset tetap 3a) Liabilitas Imbalan kerja karyawan - Imbalan pasca kerja 1) Liabilitas segera 3b) Liabilitas lain-lain 2) 3b) Ekuitas Saldo laba - Belum dicadangkan 1) Tambahan modal disetor 2) Laba rugi komprehensif lain Pengukuran kembali imbalan pasca kerja 1) Beban pajak terkait 1)

9,126 139,772 134,696

2,079 (66,998) (5,563)

(292) (5,363) (97,294)

(106,570) (263,320)

-

11,205 72,774 129,133

(8,568) 87 (2,327)

6,426 74,864

(10,186) 2,547

Assets Deferred tax asset 1) 2) Other assets 2) 3a) Property and equipment 3a)

(8,860) (5,276) (99,621)

Liabilities Employee benefits Post employment benefit 1) Liabilities due immediately 3b) Other liabilities 2) 3b)

(100,144) 188,456

Equity Retained earnings Unappropriated 1) Additional paid-in capital 2)

(10,186) 2,547

Other comprehensive income Remeasurements of post employment benefit 1) Related income tax 1)

1. Sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013) – ”Imbalan Kerja” (”PSAK 24”). PSAK 24 ini menyebabkan Bank mengubah kebijakan akuntansi terkait pengakuan imbalan kerja (lihat Catatan 2b).

1.

Since 1 January 2015, the Bank adopted SFAS 24 (Revised 2013) – “Employee benefit” (“SFAS 24”). This new revised SFAS 24 resulted in change in accounting policy regarding recognition of employee benefits (see Note 2b).

2. Penyesuaian terkait dengan efek kombinasi bisnis pada tanggal 4 Februari 2014

2.

Adjustment related to the effect of business combination on 4 February 2014.

3. Reklasifikasi atas: (a) uang muka sewa dari aset tetap ke aset lain-lain; dan (b) kewajiban kepada pemasok dari liabiltas lain-lain.

3.

Reclassification of: (a) advanced rent paid from property and equipment to other assets; and (b) obligation to vendor from liabilities due immediately to other liabilities.


279

referensi OJK Kriteria

Halaman

I. Umum 1.

Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.

√

2.

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.

√

3.

Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.

Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman.

√ √ √ √

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan.

Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.

√

4. II. 1.

2.

Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) serta laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas.

3.

Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.

4.

Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik*.

1. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Jumlah saham yang beredar; b. Kapitalisasi pasar; c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan d. Volume perdagangan. 2. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan dan volume perdagangan saham. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir*.

Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar ; 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk.

5.

280

Ikhtisar Data Keuangan Penting Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun.


4 4

4

4

N/A 4, 5 4 4, 5

4, 5

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

referensi OJK

Kriteria

Halaman

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi 1.

2.

3.

Laporan Dewan Komisaris.

Laporan Direksi.

Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Penerapan tata kelola perusahaan; dan 4. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 5. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

17 17 17, 18 N/A 22, 23, 24

26 25 25 N/A 170

IV. Profil Perusahaan 1.

Nama dan alamat lengkap perusahaan.

Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, dan website.

52, Cover Belakang

2.

Riwayat singkat perusahaan.

Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada). Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan

35

3.

Bidang usaha.

Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.

4.

Struktur Organisasi.

Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.

5.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan.

Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.

6.

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan.


35, 52 76 71, 166 36, 37

32 32 N/A 18,19, 25, 34, 91, 105, 131, 133, 136, 142 38, 39 38, 39 38, 39 38, 39 38, 39 38, 39 38, 39

281

Kriteria 7.

8.

9.

10.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan sebagai anggota Direksi di Perusahaan.

Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan).

Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Deskripsi dan data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan untuk masing-masing level organisasi; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan.

Komposisi Pemegang saham.

Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; dan c. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

11.

Struktur grup perusahaan.

Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, dan (SPV).

12.

Kronologis pencatatan saham*.

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham; 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham; 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; dan 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

13.

14.

15.

16.

282

Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi.

Kronologis pencatatan efek lainnya*.

Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 5. Peringkat efek.

Halaman 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 40-44 N/A 88 88 85, 86

N/A 48-53, 61, 112 48-53 N/A N/A

N/A N/A N/A N/A 36,37

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal*.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.

N/A N/A N/A

Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

8, 9 8, 9 8, 9 8, 9

Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).

Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.


N/A 167, 168, 169

referensi OJK

Kriteria 17.

Informasi pada Perusahaan.

Meliputi paling kurang: 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. 3. 4. 5.

V. 1.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas.

2.

Uraian atas kinerja keuangan perusahaan.

Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas.

3.

Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.

Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang.

Bahasan tentang struktur modal dan kebijakan manajemen atas struktur modal.

Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal () yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal () dan dasar pemilihan kebijakan tersebut.

Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhir.

Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut; 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 3. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.

Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.

Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.

Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.

5.

6.

7.

Cover Belakang, 52

Struktur grup perusahaan (jika ada); Analisis kinerja keuangan; Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir); dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

Tinjauan operasi per segmen usaha.

4.

Halaman


68 71-73

58-63

148, 149, 151 N/A

61

N/A

N/A

N/A

283

Kriteria 8.

Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.

61

9.

Uraian tentang prospek usaha perusahaan.

Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

34

10.

Uraian tentang aspek pemasaran.

Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.

11.

Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.

Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; dan 4. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.

Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)*.

Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi*.

Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;

15.

Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

61

16.

Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.

Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi, agar diungkapkan.

61

17.

Informasi kelangsungan usaha.

Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.

12.

13.

14.

284

Halaman

2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.


N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A Tidak terjadi di 2015 N/A

17, 26 26 26

referensi OJK

Kriteria

Halaman

VI. GOOD CORPORATE GOVERNANCE 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Uraian Dewan Komisaris.

Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan 3. Pengungkapan mengenai (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).

Informasi mengenai Komisaris Independen.

Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.

Uraian Direksi.

Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi atau program orientasi bagi Direksi baru; dan 3. Pengungkapan mengenai (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).

terhadap Dewan Komisaris dan Direksi.

Mencakup antara lain: 1. Prosedur pelaksanaan atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi; dan 3. Pihak yang melakukan

Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek, pasca kerja, dan/atau jangka panjang lainnya untuk setiap anggota Direksi; dan 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.

Frekuensi dan tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.

7.

Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu.

Dalam bentuk skema atau diagram, kecuali untuk BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah.

8.

Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali.

Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.

9.

Komite Audit.

Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit; 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.


113, 114 127 115 116 117 123 124, 127 124 126, 127 126,127 127 129, 130 129, 130 129, 130

130

129, 130 128 128 128 48-53, 61, 112

130 130 130 130 130 130

147 N/A 149 148 149 152

285

Kriteria 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

286

Komite/Fungsi Nominasi dan/ atau Remunerasi.

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/ atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.

Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan.

Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.

Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan.

Mencakup antara lain: 1. Nama, domisili, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan; dan 3. Program pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi sekretaris perusahaan.

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun sebelumnya.

Dalam bentuk tabel mencakup antara lain: 1. Keputusan RUPS tahun sebelumnya; 2. Realisasi hasil RUPS tahun sebelumnya pada tahun buku; dan 3. Alasan dalam hal terdapat keputusan RUPS yang belum direalisasikan.

Uraian mengenai unit audit internal.

Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit audit internal; dan 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal.

Akuntan Publik.

Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.

Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.

Uraian mengenai sistem pengendalian intern.

Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – ); dan 3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.


Halaman 149, 150 151 150 151 152 N/A N/A 145 146 145 146, 147 152 110 110 110

111-113 111-113 N/A N/A N/A N/A 140 141 138 52 119, 127, 130, 131, 134 N/A N/A

89 89 92-95 92 92, 118, 138 N/A 132-138

referensi OJK

Kriteria 18.

Uraian mengenai yang terkait dengan lingkungan hidup.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.

19.

Uraian mengenai yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan lain-lain.

20.

Uraian mengenai yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; 2. Kegiatan yang dilakukan; dan 3. Biaya yang dikeluarkan. terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain.

Uraian mengenai yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen.

Mencakup antara lain: 1. Kebijakan yang ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan. terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan.

Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan.

23.

Akses informasi dan data perusahaan.

Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.

24.

Bahasan mengenai kode etik.

Memuat uraian antara lain: 1. Isi kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik; dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.

21.

22.

25.

Pengungkapan mengenai.

Memuat uraian tentang mekanisme antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya. Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.


Halaman 159-160

159-160

159-160 159-160

314 315, 316

161 161 N/A N/A

52, Cover Belakang

132 133 133 133 N/A

131, 132 131 132 N/A N/A

287

Kriteria 26.

Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.

Halaman

Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.

N?A

Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.

175

VII. INFORMASI KEUANGAN

288

1.

Surat Pernyataan Direksi dan/ atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan*.

2.

Opini auditor independen atas laporan keuangan.

3.

Deskripsi Auditor Independen di Opini.

Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.

176-177

4.

Laporan keuangan yang lengkap.

Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).

178-229

5.

Perbandingan tingkat profitabilitas.

Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

181

6.

Laporan Arus Kas

Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

183-184

7.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi.

Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan.

192-219

8.

Pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas.

253-255

9.

Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan.

Hal-hal yang harus diungkapkan: 215-216, 231-233 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

176-177


referensi OJK

Kriteria

Halaman

10.

Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap.

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.

208-209, 228

11.

Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi*.

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.

N/A

12.

Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan.

Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.

192-200

13.

Penerbitan laporan keuangan.

Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.

175

*Kriteria khusus untuk Perusahaan Listed


289

Halaman ini sengaja dikosongkan.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Menara Cyber 2, lantai 34 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Jakarta Selatan 12950 Tel. 021 300 26 400 Fax. 021 290 21 699

www.btpnsyariah.com

laporan tahunan 2015

Tumbuh untuk Keuangan Inklusif

Recommend Documents