newsletter #10 | APRIL 2014
opini Partisipasi Politik Kelompok Difabel di Pemilu OLEH FEBRILLIAN PRATAMI >>Hlm. 5
#SinemaPemilu Jujur di Dalam dan Luar Pemilu OLEH USEP HASAN SADIKIN >>Hlm. 7
editorial
Pendidikan Inklusif untuk Pemilu Inklusif
Kaleidoskop Pemilu 2014
Bisa dibilang, dari segi manajemen penyelenggaraan, Pemilu 2014 merupakan pemilu terbaik Indonesia. Tapi, tanpa maksud tak menghargai capaian positifnya, pemilu di Indonesia masih belum ramah kepada kita semua, khususnya penyandang cacat/disabilitas (penulis menggunakan terma difabel (different ability). Sebab utamanya, penyelenggaraan pemilu yang inklusif tak terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan bersistem dan segala pihak di dalamnya terbuka dan merangkul semua pihak melalui pendekatan empatik. >> KE HALAMAN 2
>>Hlm. 9
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
editorial
Pendidikan Inklusif untuk Pemilu Inklusif Bisa dibilang, dari segi manajemen penyelenggaraan, Pemilu 2014 merupakan pemilu terbaik Indonesia. Tapi, tanpa maksud tak menghargai capaian positifnya, pemilu di Indonesia masih belum ramah kepada kita semua, khususnya penyandang cacat/disabilitas (penulis menggunakan terma difabel (different ability). Sebab utamanya, penyelenggaraan pemilu yang inklusif tak terintegrasi dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan bersistem dan segala pihak di dalamnya terbuka dan merangkul semua pihak melalui pendekatan empatik. Ini pendidikan dari, oleh, dan untuk semua. Segala identitas dan keadaan manusia di dunia ini diterima berproses didik dengan menempatkan segala pihak di dalamnya sebagai subjek didik. Ada saling aksi dan saling reaksi antar pendidik, peserta didik, dan masyarakat. Dalam bingkai sekolah, pendidikan inklusif mengajak dan menerima masuk semua pendidik dan peserta didik. Sekolah inklusif bukan hanya untuk orang kaya saja, tapi semua strata ekonomi. Sekolah inklusif pun untuk semua agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dengan segala sektenya. Baik sekte mayor seperti Katolik atau Protestan dengan segala ragamnya, maupun sekte minor dalam Islam seperti Ahmadiyah atau Syiah. Juga untuk semua etnis atau ras. Semua identitas dan keadaan manusia ditampung dan diproses tumbuh dalam sekolah inklusif. Bahkan, tanpa kata inklusif pun sekolah seharusnya memang inklusif. Termasuk untuk kelompok difabel. Siapa saja difabel?
dimaknai sebagai pendidikan dan sekolah untuk kaum difabel. Dalam bingkai program pendidikan dan sekolah inklusif, kaum difabel dengan proses didiknya diistilahkan menjadi ABK (anak berkebutuhan khusus). Undang-Undang No.20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 15 menuliskan, jenis pendidikan bagi Anak berkebutuan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1)-nya memberikan batasan, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional,mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan, peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autis; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain. Sedangkan, Permendiknas No. 01 tahun 2008 tentang Standar Operasional Pendidikan Khusus mengelompokan ABK. Kelompok A adalah ABK berhambatan melihat (tunanetra, termasuk buta total). Kelompok B untuk siswa berhampatan dengar (tunarungu). Kelompok C untuk ABK berhambatan mental (tunagrahita) ringan dan C1 tunagrahita sedang. Kelompok D untuk ABK berhambatan fisik (tunadaksa) ringan dan D1 tunadaksa sedang, sedangkan E untuk tunalaras. Ada yang memasukan down syndrom dan skizofrenia (ketakstabilan jiwa karena emosi) satu kelompok dengna tunagrahita.
Pemaknaan pendidikan dan sekolah inklusif telah bergeser. Ia tak khusus dimaknai sebagai Seiring kemajuan studi kedokteran dan psikologi pendidikan dari, oleh, dan untuk semua, tapi lebih beserta pendidikan, daftar kelompok itu semakin dimaknai sebagai pendidikan dan sekolah untuk 2 kompleks dan bertambah. Buta warna sangat kaum difabel. Dalam bingkai program pendidikan mungkin dimasukan pada kelompok A. Lalu ada
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
kompleks dan bertambah. Buta warna sangat mungkin dimasukan pada kelompok A. Lalu ada Indigo dan jenis syndrom lain seperti Asperger dan lainnya. Bahkan, penggunaan kata difabel bermakna different ability untuk mengganti makna tak normal/kurang menjadi makna keberbedaan dengan masuknya kelompok cerdas istimewa (ber-IQ lebih dari 120) ke dalam kelompok ABK. Difabel di pemilu Undang-undang No. 8/2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sayangnya belum terhubung dengan terma difabel dalam pendidikan inklusif. Ayat (1) di Pasal 157 dan 165 menuliskan makna difabel dengan redaksi “tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya”. Selain itu, Pasal 142 Ayat (2) membahas alat bantu terkait difabel hanya ditujukan pada tuna netra. Dalam redaksi UU itu istilah difabel masih bermakna ketunaan atau keberhambatan fisik. Padahal, difabel bukan soal keberhambatan fisik saja, tapi juga keberhambatan lainnya atau malah keberbedaan lainnya. Misal, jangan salahkan kelompok cerdas istimewa jika kelompok ini tak mencoblos karena pemilu begitu membosankan dari cara penyampaian dan penyelenggaraan. Salah satu yang sering dilupakan dari lingkup difabel yaitu kelompok keberhambatan intelektual (IQ) seperti tuna grahita. Keberhambatan ini berdampak pada keterbelakangan mental (mental retardation). American Asociation on Mental Deficiency (AAMD) mengartikan tunagrahita sebagai orang meliputi fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata (Sub-average), yaitu IQ 84 ke bawah berdasarkan tes di usia sebelum 16 tahun.
tertutupnya akses hak memilih. Tak ada pendidikan bahkan sekedar kampanye pemilu terhadapan penyandang gangguan jiwa. Tak ada juga pengupayaan pendataan daftar pemilih dan alokasi TPS. Inklusif sebagai perspektif Pemilu yang akses terhadap difabel bukanlah sebatas adanya tamplate Braile, halusnya jalan, TPS bebas got, atau posisi kotak suara yang bisa dijangkau pengguna kursi roda. Beberapa hal ini hanya bagian kecil dari makna difabel. Dan, difabel pun merupakan salah satu beragam identitas yang diberi akses dalam pemilu yang inklusif. Sehingga, inklusif di sini bukan berarti ketersediaan fasilitas, program, atau pengupayaan akses. Lebih dari itu, inklusif di sini berarti perspektif keterbukaan yang empatik terhadap semua ragam identitas, tanpa kecuali. Apakah para penyelenggara pemilu berperspektif inklusif? Apakah penyeleksiannya menyertai perspektif inklusif? Apakah pegawai kependudukan dan pantarlih berspektif inklusif dalam mendata pemilih? Jawaban ya/tidak dari pertanyaan itu menyimpulkan baik/buruk-nya inklusivitas pemilu. Jika kita banyak menjawab “tidak”, itu konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu yang tak terintegrasi dengan pendidikan inklusif. Buruknya keadaan akses untuk semua dalam penyelenggaraan pemilu karena pemilu diselenggarakan para anggota masyarakat yang tumbuh dari didikan pendidikan eksklusif.
Banyak bentuk eksklusivitas kita temukan atau alami di sekolah menyertai proses didiknya. Yang rangkingnya atau nilai UN/NEM-nya tinggi masuk kelas unggulan. Ada stereotipe IPA lebih Selasa, 8 April 2014, kedatangan Perhimpunan unggul dibanding IPS. Perempuan dipisah dengan Jiwa Sehat ke KPU menggambarkan masih laki-laki. Kelompok difabel dipisahkan dari ekslusifnya makna disabilitas dan pemilu itu sekolah umum untuk masuk sekolah luar biasa. sendiri. Ketua PJS, Yeni Rose menjelaskan, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucho tak stigma masyarakat (termasuk di dalamnya disediakan layanan pendidikan agama di sekolah anggota penyelenggara pemilu) terhadap negeri. Tak diterimanya siswa beragama penyandang gangguan jiwa berdampak Ahmadiyah. Celetuk dan ledek “kribo” dan tertutupnya akses hak memilih. Tak ada 3 “hitam” untuk siswa Papua. Juga bentuk tak pendidikan bahkan sekedar kampanye pemilu setara dan diskriminatif lainnya.
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
“hitam” untuk siswa Papua. Juga bentuk tak setara dan diskriminatif lainnya. Mungkin penekanan solusi menciptakan pemilu inklusif dimulai dengan menguatkan pendidikan inklusif, kita akan pesimis bisa berhasil dalam waktu cepat. Pendidikan adalah proses panjang yang menyerta usaha pelibatan antar pihak; masyarakat, tokoh, sekolah, pemerintah, pendidikan dan sebagainya. Kalau pintar, baik, dan bermanfaatnya para peserta didik bisa dicapai dengan “simsalabim” buat apa kita menyelenggarakan ajar-mengajar di sekolah dan memilih pemerintahan melalui pemilu? Menguatkan optimisme, kita bisa mempertimbangkan pendapat aktivis difabel, Ariani Soekanwo. Perempuan ini meyakini, pemilu yang inklusif bisa menjadi percepatan untuk terciptanya pendidikan inklusif. Pemilu yang disertai advokasi perspektif inklusif kepada penyelenggara beserta pengawas, aktivis, dan peserta pemilu akan menghasilkan pemerintahan berperspektif inklusif. Orang-orang terpilih di parlemen dan eksekutif ini yang nantinya akan membuat kebijakan berperspektif inklusif. Tak hanya di bidang kepemiluan, atau pendidikan, tapi juga semua bidang. [] USEP HASAN SADIKIN Redaktur
newsletter Penasihat: Didik Supriyanto; Pimpinan Redaksi: Titi Anggraini; Manajerial Internal: Rahmi Sosiawaty Project Officer: Diah Setiawaty; Redaksi : Usep Hasan Sadikin, Heru Suprapto, Nelvia Gustina, Bagus Purwoadi, Fauziah Muslimah; dan Nur Ainani Fitria. Media Sosial : Wike Devi Erianti; Kolektor Data : Febrilian Pratami; Demokratur : Bhaskara Haqa.
Redaksi rumahpemilu.org menerima tulisan berita, opini, resensi film, feature seputar pemilu. Tulisan akan dimuat untuk kebutuhan publikasi www.rumahpemilu.org dan newsletter. Tulisan dikirim berformat word ke
[email protected].
NEWSLETTER #10 | ARPIL 2014
opini
Partisipasi Kelompok Difabel di Pemilu OLEH FEBRILLIAN PRATAMI Kelompok difabel awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat/disabilitas. Kata difabel merupakan singkatan dari “different ability”, yang menggantikan sebutan awalnya seperti penyandang cacat dan penyandang disabilitas. Orang yang dianggap memiliki kebutuhan khusus tidak dianggap sebagai memiliki keterbatasan, melainkan setara dengan orang-orang lainnya, maka dari itu mereka bukan dianggap tidak mampu tapi memiliki kemampuan yang berbeda. Terminologi difabel lebih akrab digunakan di Indonesia daripada secara internasional. Istilah universal yang masih kerap digunakan adalah penyandang disabilitas/disability. Kelompok difabel telah menjadi salah satu sasaran pemilih oleh KPU disamping kelompok pemilih perempuan, pemula, marjinal, dan keagamaan. Secara representasi di kalangan masyarakat sipil, melalui LSM maupun komunitas kelompok difabel cukup berkontribusi dalam upaya advokasi kepentingan difabel. Namun lain halnya ketika berbicara mengenai representasi difabel di pemerintahan maupun dalam proses partisipasi politik. Sebagian besar difabel yang bekerja di pemerintahan hanya seputar dinas sosial dan dinas pendidikan (pengajar khusus untuk SLB). Sedangkan dalam konteks partisipasi politik, gerakan peduli difabel ditandai dengan hadirnya beberapa organisasi besar yang memayungi kepentingan difabel seperti PPUA Penca, PPDI, HWPDI, dan Pusat Kajian Disabilitas UI. Gerakan LSM tersebut pada umumnya masih mengalami kendala terutama dari segi belum adanya kebijakan yang pro-difabel.
(PPDI) baru-baru ini turut mendorong dalam perumusan RUU Disabilitas dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini. Urgensi dari penyusunan RUU disabilitas ini merupakan tuntutan kelompok penggiat advokasi difabel mengenai posisi difabel yang masih belum kuat secara representatif di masyarakat maupun di hadapan negara. Draf RUU yang disusun itu di dalamnya terdapat bagian yang memuat mengenai kebebasan dasar dan hak difabel. Salah satunya mengenai hak berpolitik, di mana pemerintah menjamin dan melindungi hak difabel dalam kesamaan hak berpolitik. Hak ini sudah termasuk baik itu hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Hal lainnya yang juga tidak kalah penting adalah mengenai adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesebilitas dan tidak adanya persyaratan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam pemilu agar dapat menyalurkan hak politiknya secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Namun pada kondisi riil di masyarakat, posisi difabel masih menjadi subjek diskriminasi dan eksklusi sosial. Baru-baru ini muncul kabar yang cukup mengejutkan, KPU pusat tidak menyediakan surat suara dengan template Braille untuk penyandang tuna netra. Dari keseluruhan surat suara yang dialokasikan, hanya surat suara DPD saja yang menyediakan template Braille, sedangkan surat suara DPR tidak menyediakannya. Kebijakan sementara untuk menangani hal tersebut adalah dengan mengizinkan adanya pendamping atau pihak ketiga bagi difabel ketika memilih di TPS. Jika merujuk pada RUU disabilitas, tidak disediakannya fasilitas atau alat yang memudahkan akses difabel ketika memilih ini Partisipasi Politik Kelompok difabel yang diwakilkan oleh gerakan bisa dikategorikan sebagai praktik diskriminasi. LSM Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sebab, ketika digunakan mekanisme pendamping, (PPDI) baru-baru ini turut mendorong dalam 5 peluang kerahasiaan pilihan difabel di pemilu perumusan RUU Disabilitas dalam Prolegnas sangat kecil. Padahal telah disebutkan bahwa hak
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
peluang kerahasiaan pilihan difabel di pemilu sangat kecil. Padahal telah disebutkan bahwa hak politik difabel dapat disalurkan dengan umum, bebas, dan rahasia. Meskipun begitu, upaya gerakan kelompok advokasi difabel dalam mendorong RUU disabilitas masuk dalam prolegnas perlu diapresiasi. Jika payung hukum bagi difabel secara nasional telah jelas maka kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih difabel juga akan terbuka lebar. [] FEBRILLIAN PRATAMI Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia
6
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
#sinemapemilu
Jujur di Dalam dan Luar Pemilu OLEH USEP HASAN SADIKIN Jujur, merupakan satu kata yang bisa menyimpulkan “The Campaign”. Film garapan sutradara Jay Roach ini mengumbar kejujuran berlatarbelakang pemilu anggota kongres perwakilan North Carolina. Secara sarkas, film besutan 2012 ini menyadarkan kita, jujur bukan soal merek dagang dalam berkampanye meraih kursi. Jujur bukan hanya soal terbuka dan bertanggungjawabnya pada peran publik. Film berdurasi 85 menit menekankan, jujur merupakan kesesuaian karakter antara kata dan sikap diterapkan dalam pemilu dan kehidupan keseharian. Tak ada pemisahan kehidupan publik dan privat saat kejujuran dijalankan. Berdasarkan konsepsi jujur itu “The Campaign” langsung mengkritik realitas penyelenggaraan pemilu. “Perang ada aturannya. Gulat lumpur pun ada. Politik, tak ada,” ujar film ini memulai. Kita seperti mendapat kepastian, kebohongan untuk meraih kuasa merupakan sebab utama dibencinya politik dan pemilu. The Campaign Penilaian busuk terhadap politik dan pemilu Sutradara: Jay Roach; mudah kita buktikan dengan menanyakan, “apa Pemain: Will Ferrell, Zach Galifianakis; yang terbesit di pikiran kita saat mendengar kata Rilis: 2012; Durasi: 85 menit. „politik‟ dan „pemilu‟?” Jawaban yang muncul Sedangkan Marty merupakan warga biasa. adalah “partai”. Pemaknaan partai kemudian Kehidupan di kota ia jalankan tanpa ambisi kuat. merujuk pada citra parlemen yang korup, elitis, Keterbukaan dan keramahan Marty jalankan dan seksis. Kesimpulannya, politik dan pemilu itu dengan keapaadaan. Kejujuran lebih lihai ia busuk yang lahirkan sikap apatis dan golput. praktekan dibandingkan dengan bicara. Kejujuran Ini cerita kontestasi antara Cam Brady Marty terapkan mulai dari meja makan sampai (Will Ferrell) sebagai petahana dan Marty pekerjaan. Ia dorong pengakuan segala kesalahan Huggins (Zach Galifianakis) sebagai pendatang dan sikap menghargai kejujujuran bersama istri, baru dalam pencalonan anggota kongres. Cam dan kedua anaknya. sudah lima kali berturut-turut menjadi anggota Keadaan minimnya kontestasi di distrik itu kongres. Ini menggambarkan keadaan pemilu di menggambarkan teori sistem pemilu mayoritarian Indonesia yang juga tak membatasi anggota (distrik) di Amerika Serikat. Satu kursi untuk satu dewan untuk mencalonkan lagi dan terpilih lagi. dapil. Ada diktum persaingan yang berbunyi, Anggota dewan dijadikan jabatan abadi karena makin sedikit jumlah kursi maka persaingan yang membuat aturannya adalah juga anggota makin ketat. Tak ada yang bisa mengalahkan dewan. popularitas dan modal uang seorang Cam Brady? Sedangkan Marty merupakan warga biasa. 7 Sedikit saja tak lebih popular atau kaya, hampir Kehidupan di kota ia jalankan tanpa ambisi kuat. bisa dipastikan dikalahkan Cam Brady. Keterbukaan dan keramahan Marty jalankan
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
popularitas dan modal uang seorang Cam Brady? Sedikit saja tak lebih popular atau kaya, hampir bisa dipastikan dikalahkan Cam Brady. Mendekati hari pemilihan, kebusukan karakter, pekerjaan, dan keluarga Cam Brady semakin diketahui publik. Pengusaha pemodal kampanye Cam berpindah ke Marty. Niat baik mencalonkan dari Marty tergoda dengan tawaran dana dan strategi kampanye.
dihilangkan pun disimpulkan investigasi jurnalis sebagai intervensi industri rokok yang sebelumnya memberikan modal kampanye pemilu. Tak cukup dalam relasi kandidat dengan pengusaha, film ini pun mengaitkan ruang publik dengan ruang privat. Tawaran atau intervensi pengusaha hitam akan berkelindan menjadi kolusi dan korupsi jika sejalan dengan pribadi yang korup. Digambarkan Cam Brady sebagai pribadi yang suka selingkuh, melanggar aturan, dan memandang jabatan sebagai keistimewaan berkuasa. Ini mirip dengan gambaran koruptor pada umumnya. Sedangkan Marty menghilangkan potensi korupnya dengan kepribadian terbuka. Banyak adegan Marty menerima Cam di dalam rumahnya. Sebaliknya, Cam orang yang coba menutup keluarganya dan pilihan-pilhan pribadinya. Sejatinya, korupsi adalah kebohongan relasi yang menguntungkan satu pihak seiring mengorbankan pihak lain dengan menyelewengkan kepercayaan bersama. Korupsi intinya merupakan kejahatan relasi antar yang internal dengan yang eksternal. Saat ada relasi antar ruang atau pihak yang menyertai kepentingan bersama dan kepercayaan lalu terjadi ketertutupan dan penyelewengan untuk keuntungan atau kepentingan satu pihak, maka itulah korupsi. Pengertian korupsi tersebut akan tetap sesuai diterapkan pada segala ranah. Bisa di ranah personal, sosial, kultural, formal dan struktural. Termasuk dalam pemilu. Hendaknya, asas jujur dalam Jurdil bukan saja soal transparansi dan akuntabiltas penyelenggaraan pemilu. Jujur dalam Jurdil pun hendaknya menjadi perspektif karakter para penyelenggara pemilu baik dalam bidang profesionalnya maupun kehidupan personal dan sosial. Jika jujur terasa dan tampak dalam kerja penyelenggara dan kontestasi pemilu, masyarakat akan menilai hebat pemilu lalu menyukainya. []
Tak jujur+pemodal hitam=korupsi Berkekuatan niat perubahan lebih baik dan dukungan uang, Marty bersemangat berkampanye. Makin hari elektabiltasnya makin tinggi. Tapi seiring itu makin terbuka keinginan pemodal mendukung pencalonannya. Tak ada makan siang gratis. Pemodal ingin kepentingan bisnis dimudahkan dan didukung undang-undang. Bisnis yang dimaksud ternyata bertolakbelakang dengan ide dan program yang Marty inginkan dan janjikan kepada pemilih. Atas dasar efisien, pemodal ingin mendatangkan banyak pekerja dari Cina, bukan memperkerjakan warga kota North Carolina. Di sini upaya kejujuran terhadap janji tetap dipertahankan Marty. Dalam kampanye, Marty menyatakan lapangan pekerjaan yang lebih luas dan layak menjadi program utama untuk warga. Pihak pemodal lalu ditolak. Marty sadar betul, niat perubahan yang lebih baik merupakan alasan dirinya mencalonkan. Apa yang dialami Marty pun dialami caleg beserta partai di Indonesia. Pemodal hitam mendekati caleg dan partai yang berpotensi menang. Lemahnya hubungan caleg dengan konstituen membuat kuatnya intervensi kepentingan pemodal terhadap caleg. Di Pemilu 2009 perusahaan rokok mengamankan eksistensi kuasa bisnisnya lintas tingkat pemilihan dewan: DPR RI, DPD, DPRD I dan II. Atas nama rakyat pembela petani tembakau, pengusaha rokok semakin kaya. Reklame iklan rokoknya di halte sekolah, lapangan olahraga, lokasi strategis protokol, dijamin pemerintahan daerah. Di tataran regulasi USEP HASAN SADIKIN tingkat nasional, kasus “ayat tembakau” Penikmat film dihilangkan pun disimpulkan investigasi jurnalis sebagai intervensi industri rokok yang 8 sebelumnya memberikan modal kampanye
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
Kaleidoskop Pemilu 2014
Maret 2014 4/03.
Pejabat diminta tak menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye pemilihan umum tahun ini. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah, wakil kepala daerah, dan pegawai negeri mempunyai hak cuti selama kampanye. Tapi tak boleh menggunakan fasilitas negara, pada (3/03). Gamawan mengatakan pejabat daerah yang menggunakan fasilitas negara akan ketahuan juga. Ia mengatakan media bisa turut mengontrol penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Dia mengatakan kalau kedapatan menggunakan fasilitas negara, bupati dan wali kota akan ditegur gubernur," katanya.
5/03. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat keamanan, terutama Polri, untuk serius dan secara terpadu mengamankan proses demokrasi pada pemilu mendatang. Calon anggota legislatif, calon presiden, ataupun masyarakat harus bebas dari segala intimidasi dan ancaman dalam proses pemilu itu. Menko Polhukam Djoko Suyanto menyampaikan hal itu seusai rapat kabinet terbatas yang membahas persiapan pengamanan pemilu, Selasa (4/3), di Kantor Presiden, Jakarta. Rapat tertutup yang dipimpin Presiden itu dihadiri Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman. Beliau mengatakan, aparat keamanan, titik beratnya kepolisian, harus serius dan secara terpadu mengamankan proses demokrasi, mulai dari pelaksanaan kampanye minggu depan, pemungutan suara, hingga pasca pemungutan suara. Djoko mengatakan aparat BIN juga mendukung pengamanan ini untuk mengupdate informasi yang ada di masyarakat.
6/03.
Mahkamah Konstitusi khawatir Wahiduddin Adams mudah dipengaruhi Patrialis Akbar saat menjalankan tugasnya. Kekhawatiran itu muncul karena, sewaktu Patrialis menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang tak lain adalah atasan Wahiduddin, ia pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di kementerian itu. Anggota koalisi, Erwin Natosmal Oemar mengatakan ada potensi dia didikte bekas pimpinannya. Ketika mengikuti uji kepatutan, Erwin menilai Wahiduddin tidak jelas dalam menjawab pertanyaan Tim Pakar yang dibentuk Komisi Hukum DPR. Saat ditanya soal independensi sebagai hakim konstitusi jika berhadapan dengan bekas atasannya, Wahiduddin mengatakan seseorang harus bisa menempatkan diri di lingkungan baru. Begitu masuk, dia harus tahu dalam sistem ketatanegaraan apa.
7/03. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, melalui lima KPU kota dan satu KPU kabupaten, merekrut masyarakat sekitar menjadi relawan surat suara. KPU Jakarta Barat, misalnya, mengumpulkan sekitar 350 orang di GOR Kebon Jeruk untuk membantu melipat suara Pemilu Legislatif 2014. Ketua KPU Jakarta Barat Sunardi Sutrisno mengatakan, upah yang diberikan kepada warga Rp 100 tiap surat suara. Sunardi, di GOR Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (6/3/2014) mengatakan Satu dus, isinya 1.000 surat suara. Jadi, satu tim yang beranggotakan tiga orang bisa mendapat Rp 100.000 per dus Rata-rata per harinya, warga bisa melipat tiga hingga empat dus surat suara. Aktivitas ini berlangsung sejak Rabu (5/3/2014) kemarin. Warga mulai bekerja mulai pukul 08.00-17.00. Setiap tim yang beranggotakan tiga warga juga didampingi oleh seorang pengawas dari KPU.
10/03.
Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Ribuan surat suara dilaporkan rusak Mahkamah Konstitusi khawatir Wahiduddin saat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum 9 Adams mudah dipengaruhi Patrialis Akbar saat (KPU) kabupaten/kota. KPU menegaskan bahwa menjalankan tugasnya. Kekhawatiran itu muncul perusahaan yang bertanggung jawab dalam
NEWSLETTER #10 | ARPIL 2014
saat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. KPU menegaskan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab dalam pencetakan dan distribusi diwajibkan mengganti surat suara tersebut. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di sela-sela Jalan Sehat Pemilu 2014 di silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (9/3/2014) mengatakan jumlah surat yang harus dipenuhi oleh perusahaan, karena perusahaan yang melakukan (produksi dan distribusi sutat suara). Dia mengatakan, hingga saat ini, KPU belum mendapat laporan yang detail soal jumlah surat suara yang rusak. Namun, kata Ferry beberapa KPU kabupaten/kota sudah melaporkan kerusakan surat suara yang diterima pihaknya. Dengan demikian, katanya, belum ada pembengkakan anggaran pengadaan surat suara. Ia meminta, setiap satuan kerja KPU di daerah mencatat dan menyortir surat suara yang ditemukan rusak. Catatan tersebut, katanya, harus dilaporkan kepada KPU di tingkat pusat.
11/03. Anggota Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, mengatakan pihaknya mendapat laporan ihwal surat suara pemilu yang sudah dicoblos. Sebagian surat suara itu rencananya didistribusikan untuk Jakarta dan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Yang dilaporkan dicoblos ada di 10-15 daerah pemilihan. Menurut Arif, laporan tersebut dikirimkan melalui pesan pendek oleh petugas Pengawas Pemilu maupun KPU tingkat kabupaten dan kota. KPU, katanya, masih mengkonfirmasi laporan surat suara yang dicoblos. Hingga kemarin, dia belum menerima laporan tertulis mengenai kerusakan itu. Data kerusakan masih dikumpulkan oleh Biro Logistik KPU.
12/03.
(PPK) Logistik KPU, Susila Herry Prabowo mengatakan bukan tercoblos, tapi cacat. Dan itu cuma satu lembar. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno juga membantah isu surat suara tercoblos di wilayahnya. Itu tidak benar. Hanya gosip. Ia hanya membenarkan bahwa anggotanya menemukan surat suara yang robek sebagian dan warna surat suara pudar. Anggota KPU Jakarta Pusat Kelompok Kerja Logistik, Imam Hidayat, juga menyatakan tak ada surat suara yang tercoblos. Dia hanya menemukan 200 lembar lebih surat suara Dewan Perwakilan Daerah yang rusak dan tidak memenuhi standar di gudangnya. Pencetaknya PT Gelora Aksara Pratama di Cibubur.
13/03.
Mahkamah Konstitusi menjamin pelaksanaan afirmasi 30 persen perempuan. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengutamakan calon anggota legislatif perempuan jika terjadi perolehan suara yang sama dengan sebaran luas yang sama pula dengan caleg laki-laki. Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan, Rabu (12/3) mengatakan Kata ’mempertimbangkan’ dalam Pasal 215 Huruf b UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ’mengutamakan’. MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Yayasan LBH Apik, Lembaga Partisipasi Perempuan, Perhimpunan Peningkatan Kebudayaan Masyarakat, Wanita Katolik Republik Indonesia, dan sejumlah tokoh, seperti Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Nursyahbani Katjasungkana, dan Musdah Mulia.
Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum dan salah satu rekanan pencetak surat suara, PT Temprint, menyelidiki isu surat suara Komisi Pemberantasan Korupsi tercoblos. Penyelidikan yang dilakukan juga melibatkan komisi pemilihan umum daerah siap mengusut calon anggota legislatif yang setempat. Temuan terakhir, tidak ada surat suara dilaporkan masyarakat menerima gratifikasi. yang tercoblos. Pejabat Pembuat Komitmen Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas setelah (PPK) Logistik KPU, Susila Herry Prabowo bertemu dengan perwakilan partai politik, Komisi 10 mengatakan bukan tercoblos, tapi cacat. Dan itu Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu cuma satu lembar. kemarin mengatakan Calon legislatif jujur
14/03.
NEWSLETTER #10 | ARPIL 2014
bertemu dengan perwakilan partai politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu kemarin mengatakan Calon legislatif jujur tempatnya di Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan yang bermasalah di Rumah Tahanan Guntur. Menurut dia, berdasarkan kajian yang dilakukan Komisi, ada potensi anggota Dewan yang kembali mencalonkan, menerima gratifikasi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga. KPK ingin mereka tidak bermasalah sejak dari awal, seperti menerima pemberian dari cukong busuk, makelar proyek, dan makelar kasus.
17/03.
Hari pertama kampanye terbuka, rata-rata partai politik masih menggunakan gaya lama. Para kader dan simpatisan partai mendatangi tempat kampanye, mendengarkan orasi, melihat pentas musik, lalu bubar dengan arak-arakan kendaraan bermotor diiringi suara knalpot yang meraung-raung. Asap pun mengepul di sana-sini. Hari pertama kampanye terbuka, partai politik menebar perang urat saraf kepada partai lawan. Calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengawali kampanye terbuka di Lapangan Masaran, Sragen, Jawa Tengah, didampingi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dan anaknya, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
19/03.
Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan empat partai peserta pemilu melanggar aturan penayangan iklan kampanye di televisi pada hari pertama kampanye terbuka. Menurut Ketua KPI Judhariksawan, perilaku partai ini bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran karena menggunakan televisi untuk kepentingan kelompok dan golongan. Ada partai yang mengambil spot iklan lebih dari yang ditentukan. Iklan kampanye di lembaga penyiaran hanya dibolehkan 10 spot per hari berdurasi masing-masing 30 detik untuk televisi dan 60 detik untuk radio. Partai yang melanggar aturan itu, menurut Judha, adalah Partai NasDem di MetroTV mengambil 12 spot iklan, Gerindra 14 spot di TransTV, serta Hanura di tiga stasiun televisi sekaligus: 13 spot di RCTI, 13 spot di MNCTV, dan 15 spot di Global TV. Iklan Golkar juga tayang di tiga stasiun televisi: 14 spot di TV One, 15 spot di ANTV, dan 16 spot di Indosiar. Temuan ini baru pada hari pertama kampanye Ahad lalu.
20/03.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyatakan calon legislator inkumben membutuhkan dana lebih besar ketimbang calon yang baru maju. Peneliti Lembaga Penyelidikan Beginikah cara menguji Ekonomi, Teguh Dartanto, mengatakan negarawan?” tanya pemerhati hukum tata negara penghitungan lembaganya menunjukkan calon Refly Harun seusai menyaksikan uji kelayakan inkumben harus mengeluarkan biaya Rp 1,18-4,6 dan kepatutan calon hakim konstitusi di Komisi miliar untuk menjadi anggota DPR. III DPR, 3-5 Maret lalu. Saat itu, 11 calon diuji Sedangkan calon anggota DPR baru untuk mencari pengganti mantan Ketua MK Akil ditaksir membutuhkan biaya Rp 787 juta hingga Mochtar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Rp 1,18 miliar. Untuk anggota DPR provinsi, duit Korupsi serta Hakim Konstitusi Harjono yang yang dibutuhkan sebesar Rp 320-481 juta. Teguh pensiun bulan ini. mengatakan dengan investasi politik sebesar itu Walau mengapresiasi kehadiran sejumlah pun tak menjamin calon legislator akan terpilih, tokoh yang tergabung dalam Tim Pakar yang dalam seminar "Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dibentuk Komisi III, Refly menyayangkan proses dan Relasi Calon Legislator" (19/03). Menurut pengujian yang terkesan menitikberatkan pada Teguh, jika biaya yang dikeluarkan kurang dari pertanyaan pasal per pasal di konstitusi dan jumlah itu, kecil kemungkinan calon akan kurang menggali visi kenegarawanan calon. terpilih. 19/03. Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan 21/03. Putusan Mahkamah Konstitusi menolak 11 empat partai peserta pemilu melanggar aturan penghapusan ambang batas suara minimal untuk penayangan iklan kampanye di televisi pada hari dapat mencalonkan presiden (presidential
18/03.
NEWSLETTER #10 | APRIL 2014
26/03.
Komisi Pemilihan Umum mengklaim Daftar Pemilih Tetap sudah bebas dari pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) invalid atau bermasalah. Sampai Senin lalu, KPU mencatat jumlah data pemilih yang NIK-nya bermasalah mencapai 124.814 pemilih. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan Hasilnya, semua NIK yang invalid sudah ditemukan dan kemudian diperbaiki. Menurut dia, perbaikan itu dilakukan dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri. Komisi lalu melengkapi nama, jenis kelamin, dan data lainnya yang masih kosong. Komisi juga memvalidasi pemilih yang tidak berhak memilih karena sudah meninggal atau anggota Tentara Nasional Indonesia dan polisi.
27/03.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan gejala ketergantungan partai terhadap sosok penarik suara semakin kuat. Gejala itu merata di hampir semua partai besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrat. Yunarto mencontohkan hasil survei lembaganya terhadap 1.200 responden menunjukkan sosok Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon presiden Joko Widodo menjadi magnet suara bagi PDIP. Menurut hasil survey yang dia paparkan (26/03), Sebanyak 57,8 persen responden memilih PDIP karena tertarik figur Jokowi.
28/03. Direktur Eksekutif Cirus Surveyors Group, Andrinof Chaniago, mengatakan sejumlah calon legislator artis yang diusung partai berbasis Islam bisa menjadi bumerang bagi partainya. Menurut Andrinof, para pemilih dan kader partai Islam kerap memperhatikan perilaku dan gaya hidup caleg yang diusung partainya. Dia mengatakan Perilaku dan gaya hidupnya (akan diamati), apakah sesuai dengan koridor agama atau tidak. Masyarakat, kata Andrinof, melihat dengan teliti perilaku dan gaya hidup caleg artis. Apabila perilakunya sudah sesuai dengan koridor Islam sebelum bergabung 12 dengan partai, caleg tersebut bisa diterima.
hidup caleg artis. Apabila perilakunya sudah sesuai dengan koridor Islam sebelum bergabung dengan partai, caleg tersebut bisa diterima. Namun, apabila sang caleg baru "berubah" setelah masuk partai, kecil kemungkinan caleg tersebut akan diterima. []
