newsletter Pilih Partai atau Caleg? opini editorial #SinemaPemilu Kaleidoskop Pemilu 2014 Partisipasi dan Pendidikan Pemilu Programatik

newsletter #9 | MARET 2014

opini Partisipasi dan Pendidikan Pemilu Programatik OLEH DIAH SETIAWATY >>Hlm. 5

Anak Muda, Teknologi, dan Pemilu OLEH FEBRILLIAN PRATAMI >>Hlm. 8

#SinemaPemilu

editorial

Belajar Jurdil di Pemilu SMA

Pilih Partai atau Caleg?

OLEH DIAH SETIAWATY

Tahap pemungutan suara Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Rabu, 9 April 2014 setiap warga Indonesia yang menggunakan hak pilih memilih wakil di parlemen. Sudahkah kita tahu, calon legislator yang akan kita pilih? Siapa yang kita pilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan II? Selain karena tak tahu/tak kenal, kebingungan menentukan pilihan caleg disebabkan sangat banyaknya caleg. Jika 12 partai nasional mencalonkan 10 nama di setiap tingkat perwakilan, ada 360 nama caleg. Masyarakat Aceh harus ditambah 3 partai lokal beserta lebih dari 10 Ini belum termasuk caleg DPD yang setiap provinsinya sekitar 25 nama caleg. Singkatnya, sekitar 400 caleg yang kita pertimbangkan untuk dipilih. Adakah yang dikenal? Adakah yang sesuai? Apa kita pilih partai saja? Jika alasan penerapan memilih caleg (bukan partai) adalah untuk memutus kuasa elite (oligarki) partai dan lebih berpeluang mendorong orang baik terpilih, mungkinkah memilih partai saja (bukan caleg) bisa lebih memperbaiki pemerintahan terpilih?

>>Hlm. 9

Kaleidoskop Pemilu 2014

>>Hlm. 12

NEWSLETTER #9 | MARET 2014

editorial

Pilih Caleg atau Partai? bidang atau perspektif setiap LSM. Ada perspektif antikorupsi, HAM, lingkungan, perempuan (keadilan gender), dan lainnya. Transaprency International Indonesia menyeleksi caleg berdasarkan jejak rekam jabatan publik dan tingkat transparansi serta akuntabilitasnya. Melalui situs www.cekyourcandidates.org, TI Indonesia menawarkan caleg muda antikorupsi. Ukuran usia mudanya di bawah 40 tahun. Kualitas antikorupsinya berdasar laporan kekayaan dan jejak rekam yang berhasil diketahui. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontra-S) menyeleksi caleg berdasarkan komitmen penegakan keadilan terhadap kejahatan HAM berat. Melalui www.bersih2014.net, Kontra-S menawarkan sejumlah caleg aktivis. Ada aktivis HAM, gerakan perempuan, keragaman (pluralisme), lingkungan, dan sebagainya. Selain tiu, Kontra-S tak menawarkan semua caleg yang berada di kuasa pimpinan berjejak rekam pelanggar HAM berat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui www.pemilu.walhi.or.id mengingatkan untuk tak memilih kandidat yang telah merusak lingkungan. Perusakan hutan tropis menjadi perkebunan sawit secara masif dan lahan Memilih caleg gagal/selesai pengeboran minyak pun menjadi Memang ada caleg yang jelas bekerja nyata dan dasar tak ditawarkannya kandidat kepada pemilih. berpengaruh di parlemen. Tapi hanya beberapa Jika mau pertimbangan memilih calegnya nama. Untuk DPR RI 2009-2014, hanya beberapa lebih mudah dan ringan perspektif, beberapa nama yang disorot media karena prestasinya. aplikasi unggulan telepon pintar bersistem Begitu pun untuk DPD atau tingkat DPRD I dan operasi (OS) Android merekomendasikan caleg II. Mungkin, ada lebih banyak dewan yang berkualitas baik. “Orang Baik” berkemampuan baik mencalonkan kembali www.orangbaik.org dari Appskitchen meranking (petahana), tapi sayangnya masyarakat tak caleg berdasarkan tingkat dan kualitas pendidikan mengenalnya. Belum lagi caleg baru yang lebih kampus asal, kesesuaian tempat tinggal dengan banyak tak dikenal di media atau pun di dapil, dan riwayat organisasi. “Caleg Store” dari keseharian setiap dapilnya. Alexier menyampaikan profil caleg yang Sejumlah LSM menawarkan para caleg penilaian kualitasnya bisa interaktif dengan berkualitas baik. Kualitas dibentuk berdasarkan pengguna. Keduanya merupakan pemenang dari bidang atau perspektif setiap LSM. Ada 2 kompetisi pembuatan berbasis teknologi perspektif antikorupsi, HAM, lingkungan, informasi aplication program interface (API) perempuan (keadilan gender), dan lainnya. Tahap pemungutan suara Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Rabu, 9 April 2014 setiap warga Indonesia yang menggunakan hak pilih memilih wakil di parlemen. Sudahkah kita tahu, calon legislator yang akan kita pilih? Siapa yang kita pilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat I dan II? Selain karena tak tahu/tak kenal, kebingungan menentukan pilihan caleg disebabkan sangat banyaknya caleg. Jika 12 partai nasional mencalonkan 10 nama di setiap tingkat perwakilan, ada 360 nama caleg. Masyarakat Aceh harus ditambah 3 partai lokal beserta lebih dari 10 Ini belum termasuk caleg DPD yang setiap provinsinya sekitar 25 nama caleg. Singkatnya, sekitar 400 caleg yang kita pertimbangkan untuk dipilih. Adakah yang dikenal? Adakah yang sesuai? Apa kita pilih partai saja? Jika alasan penerapan memilih caleg (bukan partai) adalah untuk memutus kuasa elite (oligarki) partai dan lebih berpeluang mendorong orang baik terpilih, mungkinkah memilih partai saja (bukan caleg) bisa lebih memperbaiki pemerintahan terpilih?


pengguna. Keduanya merupakan pemenang dari kompetisi pembuatan berbasis teknologi informasi aplication program interface (API) aplikasi (Hackthon) di Bandung (9/3) yang diadakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) beserta The Asia Foundation. Semua karya aplikasi dari Hackthon itu bisa diunduh di www.pemiluapps.org. Merujuk pada tawaran informasi caleg itu, keadaannya tak terlalu berubah. Masih terlalu banyak caleg yang mesti dipertimbangkan untuk dipilih. Setelah diseleksi berdasarkan perspektif LSM pun jumlah pilihannya masih banyak. Atau sebaliknya, pada penawaran caleg berdasar perspektif LSM, malah tak ada sama sekali nama yang bisa ditawarkan jika dikaitkan dapil kita.

Pemilu 2014 masih menerima pilihan partai saja karena beberapa pertimbangan. Indonesia masih di fase transisi, dari otokrasi menuju demokrasi. Politik, baik makna struktural maupun kultural, masih jauh dari masyarakat karena setengah dari usia bangsa Indonesia hidup di masa pengharaman politik. Pasca-Reformasi, baru tiga kali kita benar-benar menyelenggarakan pemilu setelah dari 1971 sampai 1997 menyelenggarakan pemilu pura-pura. Keadaan ini menjadikan penerapan sistem proporsional daftar terbuka di Pemilu 2009 dan 2014 tak utuh sesuai teori. PKPU No.26/2013 tentang Pungut-Hitung Pemilu Legislatif makin melonggarkan bentuk pilihan sistem proporsional daftar terbuka. Melalui Bab Penghitungan Suara, peraturan mengesahkan empat bentuk pilihan. Selain mengesahkan memilih caleg saja, partai saja, Memilih partai Jika masih bingung memilih siapa calegnya, partai dan caleg, peraturan pun mengesahkan memilih partai jauh lebih mudah bisa memilih partai dan dua caleg atau lebih. dipertimbangkan. Jumlahnya hanya 12 (di Aceh Pengesahan berbagai bentuk sasaran ditambah 3 partai lokal). Jauh lebih sedikit coblos dalam satu partai itu dalam dibandingkan caleg yang jumlahnya bisa 400-an penghitungannya mengembalikan suara kepada di surat suara. partai. Pemilu 2009 yang menilai bentuk sasaran Aspek pertimbangan memilih partai lebih coblos itu tak sah berdampak pada banyaknya sederhana. Bisa membedakan partai nasionalis suara tak sah/hilang. Dasar menyelamatkan hak atau islamis. Bisa partai dominan atau tak pemilih di tengah kebingungan masyarakat pada dominan di parlemen. Bisa partai lama atau baru. pemilu Indonesia yang rumit ini menjadi dalih. Bisa partai yang anggotanya di masa jabatan Makna sistem proporsional yang juga menghargai legislatif/eksekutif, paling sedikit melakukan setiap suara pemilih menjadi alasan. korupsi atau kejahatan lainnya. Bisa tak ingin Ada pun tips memilih partai adalah: memilih partai pemenang pemilu sebelumnya, pertama. Pilih partai yang memungkinkan lolos atau malah tetap mempertahankannya. ambang batas masuk parlemen (parliamentary Memilih partai (bukan caleg) masih threshold/PT). Khususnya untuk kursi DPR RI relevan, karena sistem pemilu kita menerima karena DPRD I dan II tak ada PT. Ini mengingat, memilih partai. Memang, pasal 5 UU No. 8/2012 partai yang mendapat suara di bawah 3,5% dari menyatakan Pemilu 2014 menggunakan sistem total pemilih nasional, suaranya hangus. Semua proporsional daftar terbuka untuk DPR serta calegnya tak dapat kursi DPR RI meskipun DPRD I dan II (untuk DPD bersistem perolehan suara di dapilnya tinggi. Setelah mayoritarian banyak wakil). Sistem pemilu ini penerapan PT, tahap awal merolehan kursi untuk dalam penerapan ketat teknis pemilihannya, partai didasari hitungan pemenuhan bilangan memilih caleg/orang. Teknis memilih caleg pembagi pemilih (BPP). Partai yang memenuhi (tanpa partai) menjadi salah satu pembeda dengan BPP otomatis mendapatkan kursi. sistem proporsional daftar tertutup yang memilih Kedua. Pilih partai berpendukung kuat, partai. khususnya di dapil tempat kita memilih. Ini pun Pemilu 2014 masih menerima pilihan partai saja cara, agar suara kita tak hangus. Setelah PT karena beberapa pertimbangan. Indonesia masih 3 diterapkan untuk menyeleksi partai parlemen RI di fase transisi, dari otokrasi menuju demokrasi. 2014-2019, perolehan suara lanjut ke


cara, agar suara kita tak hangus. Setelah PT diterapkan untuk menyeleksi partai parlemen RI 2014-2019, perolehan suara lanjut ke penghitungan suara partai untuk DPRD I dan II. Sebagaimana konversi suara ke kursi di penghitungan DPR RI, dasar pemberian kursi tahap awal berdasarkan BPP (bilangan pembagi pemilih). Partai yang suaranya di bawah BPP, mendapat sisa kursi di penghitungan berikutnya. Ketiga. Pilih partai yang kerja kolektif di parlemennya baik. Pasca-Reformasi, undangundang pemilu dan partai politik di Indonesia tak bisa menunda orang-orang Orde Baru dan (purnawirawan) militer ikut pemilu. Idealnya, pemilu pertama setelah penumbangan rezim otoriter melarang satu periode pihak yang berkuasa di rezim yang ditumbangkan. Karena aturan ini tak diterapkan (mungkin ini konsekuensi Reformasi, bukan Revolusi), kita hanya mungkin menghukumnya melalui pemilu dengan tak memilih pihak itu. Memilih partai tertentu, berarti juga menghukum dengan cara tak memilih partai yang lain. Dari hasil Pemilu 1999-2004 sampai 20092014, ada anggota dewan dan pejabat eksekutif asal partai yang melanggar hukum, seperti: korupsi (termasuk suap, gratifikasi, dan pencucian uang), perusakan lingkungan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lainnya. Selain itu, secara kolektif, anggota dewan merupakan bagian dari partai. Partai harus mempertanggungjawabkan orang/kadernya yang bersalah di masa jabatannya. Sebab, partai yang melakukan perekrutan dan kaderisasi. Secara lembaga pun, partai merasa punya peran terhadap keberhasilan caleg mendapat kursi. Atas nama kerja kolektif organisasi, partai pun meminta dan menerima uang bulanan atau akumulasi tahunan dari gaji si anggota dewan atau eksekutif partai bersangkutan. Atas dasar itu, penting menghukum partai yang banyak kader/orang-nya bermasalah hukum. Partai apa yang banyak kadernya korup dan merugikan negara saat memegang jabatan publik? Partai apa yang berplatform anti-HAM? Partai apa yang kepemimpinannya punya catatan 4 pengrusakan berat terhadap lingkungan?

Partai apa yang berplatform anti-HAM? Partai apa yang kepemimpinannya punya catatan pengrusakan berat terhadap lingkungan? Pertanggungjawaban apa dari partai secara lembaga terhadap permasalahan tersebut? Tak ada. UU pemilu, UU partai politik, dan UU lembaga publik pun tak bisa menunda keikutsertaan pihak-pihak bermasalah hukum di pemilu untuk menjalani pengadilan. Hebatnya pemilu bisa menghukum pihak/partai itu. Tentu saja dengan cara, setiap diri kita datang ke TPS memilih partai yang relatif tak bermasalah secara hukum. [] USEP HASAN SADIKIN Redaktur


opini

Partisipasi dan Pendidikan Pemilu Programatik OLEH DIAH SETIAWATY Salah satu bonus demografi yang dimiliki oleh manipulasi dan politik uang, komitmen Indonesia adalah jumlah pemilih pemula dan pemberantasan korupsi yang kurang, hingga ke pemilih muda yang masih berusia produktif di masalah teknis dan administratif, serta yang juga Indonesia yang sangat besar. Pemilih pemula tidak kalah penting adalah hilangnya kepercayaan adalah mereka yang baru pertama kali akan rakyat terhadap pemerintahan karena terbukti menggunakan hak pilih, purnawirawan atau bahwa setelah terjadi pemilu demokratis, mereka yang sudah tidak lagi bekerja sebagai kesejahteraan rakyat tidak juga meningkat, jikat anggota TNI atau Kepolisian. Dalam konteks ini tidak bisa disebut tercapai. Faktor ini bisa jadi maka yang dimaksud sebagai pemilih pemula adalah salah faktor determinan penyebab adalah mereka yang baru pertama kali memilih, turunnya partisipasi pemilih dan penyebab sedangkan yang dimaksud dengan pemuda atau munculnya beragam tipe pemilih seperti tipe pemilih muda di dalam tulisan ini merujuk pemilih skeptis, pesimis, apatis, pragmatis, dan kepada UU No. 40 tahun 2009 tentang lainnya. Kepemudaan yaitu mereka yang berusia 16 Hal ini adalah respon yang wajar sampai dengan 30 tahun. mengingat kondisi politik yang dihadapi oleh Partisipasi politik yang tinggi di negara Indonesia saat ini yang menunjukkan bahwa demokrasi pada umumnya dianggap baik karena hampir seluruh partai politik besar terjerat oleh menunjukkan bahwa warga negara aktif KPK dalam perkara tindak Pidana Korupsi. mengikuti dan memahami masalah politik dan Korupsi tersebut dilakukan oleh berbagai aktor ingin melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. yang berasal dari wakil-wakil parpol di lembaga Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim eksekutif dan legislatif. Pada bulan Juni tahun pemerintahan yang berjalan memiliki legitimasi 2013 lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tinggi. Bentuk partisipasi politik yang bahkan memberikan pernyataan kepada media paling mudah diukur intensitasnya adalah bahwa setidaknya ada tiga puluh enam caleg yang persentase orang yang menggunakan hak pilih diragukan komitmen antikorupsinya. Tiga puluh pada saat pemilu (voter turnout) dibanding enam caleg ini tersebar dari setidaknya sembilan dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak partai besar di Indonesia dan mencalonkan diri di memilih. Persoalan yang ada saat ini adalah jika 24 dapil di seluruh Indonesia. dihitung secara rata-rata partisipasi pemilih di Penilaian itu dilakukan dengan kriteriaIndonesia terus mengalami penurunan konsisten kriteria tertentu yang beberapa di antaranya sebesar sepuluh persen dari tiga periode pemilu adalah mereka yang pernah terlibat dan menerima sejak pemilihan umum demokratis pertama kali sejumlah uang dalam kasus korupsi, pernah diselenggarakan di Indonesia pascaruntuhnya terpidana kasus korupsi, serta politisi yang pernah rezim Orde Baru. dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika Turunnya tingkat partisipasi ini dalam pemeriksaan yang pernah dijatuhi sanksi dipengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari dalam pemeriksaan oleh badan kehormatan DPR. kurangnya pendidikan politik, masih banyaknya Kualitas yang buruk ini ditambah dengan manipulasi dan politik uang, komitmen eksposure media yang besar dan terus menerus pemberantasan korupsi yang kurang, hingga ke 5 terhadap berita-berita negatif terkait dengan masalah teknis dan administratif, serta yang juga politik dan pemerintahan. Paradigma yang


eksposure media yang besar dan terus menerus memiliki kegiatan kepemiluan paling kompleks terhadap berita-berita negatif terkait dengan di dunia dengan empat juta petugas di 550.000 politik dan pemerintahan. Paradigma yang TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah menjadi landasan berpikir yang selalu digunakan negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas oleh pers mainstream adalah bad news is a good mengelola 775 juta surat suara dengan 2.450 news (berita buruk adalah berita baik), hal ini desain yang berbeda untuk memfasilitasi menyebabkan bertaburannya berbagai pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu pemberitaan dengan sentimen negatif di berbagai presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat media massa baik cetak maupun elektronik. nasional dan daerah menyebabkan publik begitu Ketidaknetralan pers di Indonesia juga berjarak dengan kegiatan pemilu dan menjadi pemicu berbagai ragam pemberitaan dan menganggapnya sebagai even lima tahunan sentimen negatif terhadap partai politik, semata. pemerintah, dan juga kepada pers itu sendiri. Hal itu juga merupakan tantangan besar Hampir seluruh media besar di Indonesia dimiliki bagi pemerintah untuk memberikan pendidikan, oleh kandidat dari partai politik tertentu. Hal ini sosialisasi, dan informasi kepada segenap rakyat menyebabkan media massa gagal menjalankan Indonesia karena tanpa adanya pendidikan fungsinya untuk melakukan literasi media dan pemilih yang baik sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat mengetahui apa urgensi memilih? Bagaimana sebagaimana yang terdapat di dalam UU cara menjadi pemilih cerdas? Hal-hal apa saja Penyiaran Media pasal 52 ayat 2 yang berbunyi: yang harus diperhatikan dalam memilih seorang “Literasi media adalah kegiatan pembelajaran kandidat?. untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Inti Di lain sisi, pendidikan pemilih yang dari literasi media adalah pemberdayaan buruk di dalam tubuh partai politik masyarakat untuk kritis atas tayangan media, mengakibatkan buruknya kaderisasi partai. Partai terutama televisi (mengingat besarnya pengaruh memilih wakil-wakilnya yang duduk di dalam TV).” Pada akhirnya sebagaimana yang parlemen bukan berdasarkan kualitas, diungkapkan Khrisna Sen dan David T. Hill di kompetensi, komitmen dan loyalitas caleg dalam buku “Media, Culture, and Politics in terhadap partai melainkan berdasarkan hitungIndonesia” bahwa media massa Indonesia bukan hitungan transaksional dan pragmatis semata. menjalankan peran merefleksikan realitas tetapi Berbicara tentang pendidikan pemilih , perlu merepresentasikan realitas. Media di Indonesia untuk dibedakan antara pendidikan kepemiluan dengan mudah menjadi alat kepentingan (Electoral Education) dan informasi pemilih dan kekuasaan untuk merumuskan realitas politik, (Voter Education/Awareness) karena kedua hal kultural dan sosial Indonesia seperti yang ini sering salah dipahami oleh para pihak yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti terkait di dalam proses kepemiluan. Pendidikan yang dialami rakyat banyak. pemilih bersifat lebih panjang, terstruktur dan Masalah lain yang juga merupakan unsur terprogram dengan baik. Hal ini berbeda dengan yang menentukan dalam turunnya partisipasi di informasi pemilih yang biasanya dilakukan hanya dalam pemilu ini adalah pendidikan pemilih yang menjelang pemilu dan menyediakan informasi dilakukan oleh pemerintah. Elemen pendidikan dasar seperti bagaimana cara memilih? Waktu politik ini ibarat sebuah koefisien dalam rumus memilih? Lokasi dan tempat memilih. Informasi matematika yang dapat mempengaruhi unsurpemilih biasanya tidak membutuhkan banyak unsur lainnya, tidak hanya partispasi politik tetapi penjelasan tentang konsep pemilu dan demokrasi juga kualitas dari para wakil rakyat dari dan di itu sendiri. dalam tubuh partai politik itu sendiri. Tidak dapat Pendidikan pemilih atau sering disebut dipungkiri, Indonesia sebagai negara yang electoral education/voter education dilakukan memiliki kegiatan kepemiluan paling kompleks tidak hanya kepada mereka yang memiliki hak 6 di dunia dengan empat juta petugas di 550.000 pilih tetapi juga kepada mereka yang akan TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah memiliki hak pilih seperti siswa-siswi di bawah


tidak hanya kepada mereka yang memiliki hak pilih tetapi juga kepada mereka yang akan memiliki hak pilih seperti siswa-siswi di bawah usia 17 tahun. Pendidikan pemilih ini biasanya dilakukan di sekolah oleh penyelenggara Pemilu dan meliputi aspek-aspek dasar dan filosofis. Kondisi yang ada saat ini di Indonesia, pendidikan pemilih bisa dibilang tidak ada, yang ada hanyalah kegiatan informasi pemilih yang diselenggarakan hanya menjelang pemilu setiap lima tahun sekali. Kegiatan informasi pemilih ini dilakukan oleh beberapa LSM dan juga oleh KPU melalui beberapa program sosialisasi dan juga melalui Relawan Demokrasi yang direkrut oleh KPU. Sayangnya informasi pemilih ini masih minim dan belum merata. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti India dan Australia, Indonesia masih jauh tertinggal. Pihak KPU sampai saat ini bahkan belum selesai membahas bentuk pendidikan politik yang tepat yang harus diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu sampai saat ini tidak ada pendekatan programatik dalam melakukan pendidikan pemilih. Sebagai contoh posisi penyelenggara pemilu di Australia sangat besar, mereka tak hanya terlibat dalam pendidikan pemilih saja. Namun, juga melakukan pendidikan politik kewarganegaraan. Sehingga proses pendidikan pemilih merupakan proses yang panjang dan berkesinambungan. Sedangkan di India upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih menggunakan Systematic Voter's Education and Electoral Participation (SVEEP) yaitu yaitu pendidikan pemilih dan partisipasi pemilu yang sistematis, bekerja sama dengan civil society, isnstitusi pendidikan, dan relawan dari golongan muda untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Selain penyelenggara pemilu pihak yang wajib melakukan pendidikan politik di Indonesia antara lain adalah partai politik. Bahkan partai politik mendapatkan subsidi dari negara untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh tentunya bermanfaat bagi partai politik itu sendiri sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini karena di setiap partai politik tentunya dibutuhkan kaderkader yang berkualitas. Kewajiban ini bahkan 7 tertuang di dalam Undang-undang No.2 Tahun

sebagai sarana rekrutmen politik. Hal ini karena di setiap partai politik tentunya dibutuhkan kaderkader yang berkualitas. Kewajiban ini bahkan tertuang di dalam Undang-undang No.2 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2012. Sebetulnya jumlah pemilih pemula di Indonesia pada pemilu 2014 ini dapat menjadi sebuah potensi yang besar untuk perbaikan masa depan bangsa Indonesia. Di dalam konteks partisipasi politik, khususnya partisipasi pemilih Indonesia memiliki tantangan untuk menurunkan tingkat potensi golput secara umum maupun dari golongan pemilih pemula dan pemilih muda. Potensi ini kian meningkat secara konstan ratarata 10% setiap periode pemilu semenjak dilaksanakannya pemilu demokrasi pertama di masa orde baru. Kurangnya pendidikan politik, berjaraknya masyarakat dengan pemilu, pemberitaan negatif, pers yang partisan serta buruknya performa para wakil rakyat seiring dengan tidak maksimalnya fungsi partai dalam kaderisasi dan pendidikan politik disinyalir menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pendidikan pemilih yang programatik dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan institusi pendidikan. Dengan adanya program pendidikan pemilih yang sistematif, terstruktur dan masif, tidak hanya kepada pemilih pemula saja tetapi juga kepada calon pemilih secara keseluruhan maka pemahaman pemilih dan juga motivasi pemilih dapat meningkat serta pemilih, khususnya pemilih pemula dapat menentukan pilihan dengan rasional dan kritis. [] DIAH SETIAWATY Program Officer Voters Ecucatio


opini

Anak Muda, Teknologi, dan Pemilu OLEH FEBRILLIAN PRATAMI Seorang sosiologis dari Polandia yang bernama Zygmunt Bauman pernah membuat tulisan mengenai kelahiran sebuah generasi muda yang dikategorikan sebagai generasi Y. Generasi Y merupakan generasi yang lahir pada tahun 80-an hingga 90-an dan memiliki karakteristik yang ditandai dengan ketergantungannya pada teknologi. Generasi ini belum pernah mengalami keadaan tanpa adanya akses pada teknologi informasi dan memiliki tendensi untuk selalu aktif mencari jawaban segala pertanyaannya lewat teknologi. Itu sebabnya mereka dinamai generasi Y (Why) karena dikategorikan sebagai questioning generations (generasi yang mempertanyakan sesuatu). Keberadaan generasi Y ini salah satunya terlihat dari anak muda masa kini yang aktif di situs jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Path, dll. Generasi ini juga lebih sering menggunakan alat pencari Google untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka daripada bertanya langsung pada guru atau orang tua.

tanpa dipungut biaya. Peserta yang berhasil menciptakan aplikasi pemilu yang memenuhi kriteria penilaian juri akhirnya dipilih sebagai pemenang. Kemampuan anak muda untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih melalui kemajuan teknologi ini menunjukkan semakin signifikannya peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi politik. Jika awalnya sosialisasi masih sebatas percakapan di lini masa jejaring sosial, kini sosialisasi pendidikan pemilih dapat dilakukan lewat aplikasi yang memuat informasi penting seputar pemilu. Aplikasi yang dibuat secara interaktif seperti adanya fitur game pemilu atau quiz pemilu memungkinkan pengguna (user) aplikasi ini mengasah pengetahuannya mengenai pemilu. Selain sebagai bentuk pendidikan pemilih, adanya aplikasi buatan anak muda ini juga mendorong upaya transparansi dan efektifitas penyelenggara pemilu dalam rangka sosialisasi pemilu bagi masyarakat luas. []

Pendidikan pemilih dengan teknologi FEBRILLIAN PRATAMI Anak muda yang akrab dengan teknologi Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia memiliki peluang besar untuk membuat dobrakan terutama yang berpengaruh secara politis. Bentuk dobrakan tersebut salah satunya ditunjukkan dari kemampuan mereka membuat aplikasi yang berguna untuk pendidikan politik. Baru-baru ini Perludem menyelenggarakan perlombaan Hackathon dalam rangka menciptakan aplikasi berbasis web dan mobile yang berisi tentang informasi kepemiluan. Perlombaan itu nyatanya sebagian besar diikuti oleh partisipan dari kalangan anak muda. Perlombaan marathon dalam menciptakan aplikasi pemilu ini hasilnya ditujukan untuk disebarluaskan pada masyarakat secara bebas tanpa dipungut biaya. Peserta yang berhasil menciptakan aplikasi pemilu yang memenuhi 8


#sinemapemilu

Belajar Jurdil di Pemilu SMA OLEH DIAH SETIAWATY Film “Election” besutan sutradara Alexander Payner ini paduan dari drama komedi yang gelap dan penuh dengan intrik politik tetapi dikemas dengan gaya casual dan ringan. Film yang ditujukan untuk segmen remaja ini menceritakan mengenai kehidupan yang damai seorang guru PKN (civic) di sebuah desa kecil di Omaha, Nebraska yang menjadi berubah 180 derajat ketika ia berusaha menghalangi salah seorang siswinya yang sangat cerdas (over achieving) dan ambisius, Tracey Flick (Reese Witherspoon), menjadi Presiden SMA. Jim percaya Tracey tidak pantas mendapatkan gelar Presiden sekolah, karena telah berhubungan intim terhadap teman baiknya (Dave) yang merupakan sesama guru di SMA tersebut yang berakibat fatal. Terlebih lagi ketika Tracey mempresentasikan petisinya kepada Jim, dia mengucapkan kata-kata bahwa mereka akan bekerja lebih dekat (working closely) yang dianggap Jim sebagai sebuah rayuan dan Wag The Dog sekaligus ancaman. Akhirnya dengan Sutradara: Barry Levinson; Pemain: Dustin menggunakan dalih-dalih demokrasi dan janjiHoffman, Robert De Niro, Anne Heche; Rilis: janji masa depan yang cemerlang, Jim berhasil 1997; Durasi: 97 menit. membujuk Paul Metzler (Chris Klein), seorang membuat kejutan besar dengan pidatonya yang pemain rugby (sepak bola Amerika) yang populer kontroversial. Berbeda dengan Tracey dan Paul dan berhati baik di sekolah, untuk maju menjadi yang memiliki dialog yang dogmatis dan calon Presiden SMA. normatif, Tammy mengatakan bahwa pemilihan Alur cerita semakin menarik ketika Presiden SMA tidak ada gunanya dan jika dia Tammy (Jessica Campbell), adik dari Paul turut terpilih dia akan membubarkan dewan pelajar ikut dalam kontestasi politik sekolah ini. (OSIS). Pidato ini mendapat sambutan yang luar Disebabkan patah hati karena ditolak oleh Lisa biasa dari para siswa-siswi SMA tersebut. (Frankie Ingrassia) pujaan hatinya yang beralih Proses pelanggaran kampanye juga menyerangnya dengan menjadi pacar dan diceritakan di dalam film ini ketika Tracy pada sekaligus tim sukses kakaknya sendiri ia nekad suatu malam murka dan menghancurkan semua maju menjadi kompetitor kakaknya meskipun poster kampanye Paul. Dalam usahanya secara struktur dia belum cukup umur dan jenjang menghancurkan barang bukti, Tammy melihat (calon Presiden haruslah mereka yang duduk di Tracey dan mengamankan semua barang bukti kelas XII sedangkan Tammy baru kelas XI tersebut. Keesokan harinya, ketika berhadapan SMA). Dalam pidato pemilihannya, Tammy dengan Jim, Tracy tegas menyatakan tidak membuat kejutan besar dengan pidatonya yang 9 bersalah. Sementara itu Tammy yang memegang kontroversial. Berbeda dengan Tracey dan Paul


Jim, Tracy tegas menyatakan tidak bersalah. penyelenggaraan pemilu dalam konteks yang Sementara itu Tammy yang memegang bukti fisik sebenarnya. Banyak sekali anggota dewan yang tersebut datang dan kemudian mengaku dengan ambisinya berusaha mencapai kursi melakukan pelanggaran tersebut dan kekuasaan dengan segala cara. Menggunakan didiskualifikasi dari pemilihan serta dikeluarkan cara-cara kotor seperti politik uang dan dari sekolah karena dianggap mengacau. melakukan banyak pelanggaran kampanye. Hari pemilihan umum, Jim mengawasi Beberapa anggota dewan yang muda dan tidak penghitungan suara. Paul yang baik hati ternyata berpengalaman sama sekali dalam kehidupan dan merasa bahwa ia berbuat sombong jika memilih kerja-kerja publik, seperti Paul, mendadak namanya sendiri di kotak suara sehingga ia dicalonkan untuk memenuhi kuota atau memilih Tracy . Siapa sangka keputusan ini mencalonkan diri karena iming-iming kehidupan memiliki konsekuensi yang mahal. Surat suara yang lebih baik dan bermanfaat nantinya. tersebut secara cermat dihitung oleh dua panitia Penyelenggara Pemilu yang sudah dari unsur siswa dan menemukan bahwa Tracy melakukan tugasnya dengan baik juga gagal unggul satu suara. Salah satu dari panitia dalam memberikan pendidikan dan informasi memberikan kode kepada Tracy bahwa ia telah politik kepada pemilih pemula dan muda menang dalam pemilu kali ini. Ketika Jim melihat sehingga banyak yang tidak tahu apa urgensi dari Tracy menari penuh semangat di aula ia memilih pemimpin mereka. Tidak heran jika pada menyimpulkan bahwa Tracy telah tahu keputusan akhirnya ketika ada provokator seperti Tammy dari pemilu tersebut. Jim pun melakukan yang berkata bahwa pemilu tidak ada gunanya, penghitungan suara sendiri untuk mengesahkan respon yang diberikan adalah tepuk tangan sambil pemilu dan Jim memutuskan secara diam-diam berdiri (standing ovation) karena keberanian dan membuang dua surat suara Tracy dan Paul kepercayaan diri untuk mengatakan hal yang satir menyatakan pemenang resmi . Keputusan ini dan tabu di hadapan publik. memunculkan keraguan dan shock dari dua Isu gender gap juga cukup ketara, ketika panitia pemilu yang merupakan wakil muridseorang perempuan yang memiliki ambisi untuk murid, mereka sangat yakin bahwa penghitungan maju kepanggung politik harus dapat menungguli suara awal mereka adalah akurat. Banyak pihak laki-laki dalam segala bidang dan terkadang yang sangat kecewa terutama Tracy dan itupun tidak cukup. Tracy Flick diimajikan keluarganya. Keesokan harinya petugas sebagai seorang perempuan ambisius dan licik kebersihan menemukan dua surat suara dibuang dalam keseluruhan film terlepas dari segala usaha dan memberikan kepada sekolah, Jim dihadapkan dan kerja kerasnya untuk mendapatkan dengan dakwaan berat dan akhirnya popularitas dengan cara yang jujur dan mengundurkan diri dari sekolah. bermartabat dengan menjadi siswa berprestasi Film yang diadaptasi dari novel karya Jim baik dalam sisi akademis maupun organisasi. Taylor dan Tom Perotta ini memiliki berbagai Bahkan isu seksualitas pun menjadi konflik dan dialog-dialog sinis yang cerdas dalam ganjalan yang besar bagi siswi ini ketika ia sebuah ajang kontestasi demokrasi skala kecil di membuka hubungan dengan seorang Dave guru SMA. Hal ini membuat film ini begitu memukau matematikanya yang sudah dewasa dan dengan plot yang tidak mudah ditebak dan setiap berkeluarga. Dengan pemahaman awam dari Jim, karakter menjadi sulit untuk dilupakan. Penonton Tracy dianggap sebagai perusak rumah tangga terpaksa membangun hubungan cinta dan benci yang akhirnya dibalas mentah-mentah dengan (love and hate relationship) kepada setiap argumen dari Tracy bahwa dia hanyalah seorang karakter yang berperan di dalamnya. siswi yang juga dimanfaatkan oleh gurunya dan Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, Jim tidak berhak menyerangnya seperti itu atau film ini memberikan sebuah miniatur akan dia akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur penyelenggaraan pemilu dalam konteks yang hukum. Dalam hal ini terlihat jelas kelindan 10 sebenarnya. Banyak sekali anggota dewan yang antara politik informal dan forrmal, bahwa sisi dengan ambisinya berusaha mencapai kursi privat juga mempengaruhi politik dan politik jelas


ganjalan yang besar bagi siswi ini ketika ia membuka hubungan dengan seorang Dave guru matematikanya yang sudah dewasa dan berkeluarga. Dengan pemahaman awam dari Jim, Tracy dianggap sebagai perusak rumah tangga yang akhirnya dibalas mentah-mentah dengan argumen dari Tracy bahwa dia hanyalah seorang siswi yang juga dimanfaatkan oleh gurunya dan Jim tidak berhak menyerangnya seperti itu atau dia akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Dalam hal ini terlihat jelas kelindan antara politik informal dan forrmal, bahwa sisi privat juga mempengaruhi politik dan politik jelas mempengaruhi hubungan privat sebagaimana slogan the personal is political. Gambaran akan politik seksualitas di dalam film ini menggambarkan sebuah ironi yang terjadi tentang pemaknanaan mengenai politik dan gender di kalangan perempuan yang dicalonkan atau mencalonkan diri menduduki jabatan-jabatan publik Pada akhirnya film ringan ini memberikan makna yang dalam tentang politik itu sendiri. Dari sisi filosofi terdapat pelajaran berharga yang ditawarkan film ini yaitu perbedaan antara etika dan moral yang menjadi pertanyaan pembuka di dalam film ini menjadi begitu relevan untuk merefleksikan ending dari film ini. Moral dan etika kedua-duanya terkait erat dengan perbuatan benar dan salah. Etika adalah seperangkat aturan yang dijalani oleh individual karena faktor eksternal (misal diatur oleh hukum dan undangundang) sedangkan moral lebih merujuk kepada prinsip-prinsip individual mengenai benar dan salah. Pertanyaan yang menggelitik pada akhirnya merujuk pada perdebatan para filsuf bahwa “Adakah moral di dalam politik?”. Sang sutradara dengan piawai membuat penonton menjadi seperti Tuhan yang dapat melihat segala sesuatunya dari berbagai segi. Penonton berkali-kali dibenturkan dari sudut pandang yang satu ke sudut pandang yang lainnya dan dibebaskan untuk memilih memihak kepada nilai-nilai yang mana? Setiap karakter digambarkan tidak ada yang sempurna, semua memiliki kelebihan dan kekurangan masingmasing dengan sangat manusiawi. Sebagaimana posmodernisme mengkaji relativisme etika 11

masing dengan sangat manusiawi. Sebagaimana posmodernisme mengkaji relativisme etika (ethical relativism) dan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk mengetahui bahwa sebuah realitas adalah objektif atau pernyataan tentang realitas adalah objektif atau pernyataan manusia dapat mengetahui segala sesuatu dengan sangat jelas karena realitas, ilmu pengetahuan, dan nilainilai dikonstruksi melalui diskursus tertentu. [] DIAH SETIAWATY Program Officer Voters Education Perludem


Kaleidoskop Pemilu 2014

Februari 2014 2/2.

Komisi Penyiaran Indonesia kembali menegur dua stasiun televisi swasta nasional yang dianggap tak netral. Kuis Indonesia Cerdas di Global TV dan Kuis Kebangsaan di RCTI dinilai melanggar. Sebab, dua program siaran itu dibiayai, disponsori, dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu 2014, yakni Partai Hanura, beserta pasangan capres-cawapresnya, WirantoHary Tanoesoedibjo. Sementara itu, para calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah bersikap adil dengan mengalokasikan dana serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk saksi mereka di tiap tempat pemungutan suara. Hal ini disampaikan Ketua DPD, Irman Gusman. Sebelumnya, Pemerintah akan mengucurkan Rp 660 miliar untuk honor saksi 12 partai di lebih dari 540 ribu tempat pemungutan suara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, gelontoran Rp 1,5 triliun diberikan melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rencananya, tiap saksi akan mendapat Rp 100 ribu, sehingga besaran dana untuk tiap partai sebesar Rp 54,57 miliar.

Yusuf mengatakan, lembaganya akan kesulitan melacak transaksi keuangan caleg tanpa ada penyerahan nomor rekening dari KPU. Identitas berupa nama dan tanggal lahir calon bisa dipakai sebagai modal awal pelacakan. Namun proses itu memakan waktu lama. Tanpa adanya pencantuman nomor rekening oleh KPU, PPATK akan menyurati semua bank di Indonesia yang berjumlah sekitar 300 untuk melacak sebuah nama. Jika KPU menyertakan nomor rekening, penelusuran akan lebih mudah. Apalagi, setidaknya, ada sekitar 6.600 calon yang memperebutkan 560 kursi DPR. Lantaran waktu yang lama, kata Yusuf, sebuah isu dana haram akan meredup dan tak memiliki dampak besar bagi perubahan dalam pemilu. Direktur Eksekutif Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan, caleg berperan penting memperbaiki citra partai agar memenuhi syarat ambang batas parlemen. IPI memprediksi ada empat partai yang terancam tak mampu mencapai ambang batas 3,5 persen dalam Pemilu Legislatif 2014.

5/2.

Komisioner KPU bidang hukum, Ida Budhiati mengatakan, prosedur kontrol dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengendalian rekapitulasi surat suara memang menyatakan dana saksi partai politik dari dibuat ketat dan transparan. Ada tiga formulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara rawan yang harus diunggah di web KPU setelah dikorupsi. Wakil Ketua KPK, Bambang rekapitulasi suara. Jadi, tak hanya formulir Widjojanto mengatakan, meski belum tingkat TPS, tetapi juga rekapitulasi tingkat desa dianggarkan, dana itu muncul tiba-tiba. dan rekapitulasi tingkat kecamatan. Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, dana Husni Kamil Manik menambahkan, formulir C1 saksi merupakan usulan Menteri Koordinator Plano juga harus dibuka di dalam rekapitulasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto. penghitungan suara di kelurahan. Dalam rapat di kantor Djoko pada 15 Januari lalu, Deputi Perludem, Veri Junaidi kata Muhammad, Djoko mengaku mendapat mengatakan, harus dipastikan, PPS mampu keluhan satu partai soal kesulitan menghadirkan mendistribusikan form C-1ke tingkat saksi. kabupaten/kota. Ini agar C1 bisa segera di-scan dan diunggah di server KPU untuk segera diakses Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis publik. Jika terlambat, proses publikasi akan siaTransaksi Keuangan (PPATK), Muhammad sia. Jual-beli suara sangat mungkin terjadi di Yusuf mengatakan, lembaganya akan kesulitan rekapitulasi PPS dan PPK. 12 melacak transaksi keuangan caleg tanpa ada 6/2. Bawaslu berencana merekrut mahasiswa penyerahan nomor rekening dari KPU. Identitas sebagai mitra pengawas lapangan. Langkah ini

3/2.

4/2.


penyampaian laporan awal dana kampanye, Bawaslu mahasiswa belum satu pun berencana dari dua merekrut belas partai politik peserta mitra sebagai pemilupengawas yang sudah lapangan. menyerahkannya Langkah ini kepada KPU. diambil setelah Paling pemerintah lambat 2 Maret. menganulir draf peraturan Hal presiden ini juga memiliki yang mengatur konsekuensi soal serius mitra karena KPU bisa pengawas pemilu membatalkan lapangan. pesertaMenurut pemilu jika sampai takpara Muhammad, menyetorkan mahasiswa laporan akan awal bertugas dana kampanye dan melaporkan potensi rekening pelanggaran khusus dana selama kampanye. proses Ketentuan pemilu kepada itu sudah pengawas diatur pemilu Peraturan lapangan. KPU Nomor Tapi 17/2013 tak mereka tentang bisa Pedoman bertindakPelaporan jika melihat Dana Kampanye Peserta pelanggaran. Honor mahasiswa Pemilu DPR, tersebut, DPRD, kata dia, dan DPD.ditanggung Kementerian Pendidikan. akan Sementarai itu, Sementara itu, Mendagri, Bawaslu mengkaji Gamawandugaan Fauzi pelanggaran kampanye mengatakan pemerintah yang belum dilakukan memutuskan Partai Nasdem melalui kelanjutan dana saksi apel dan siaga mitrapartai, pengawas. Minggu Ia (23/2/2014) tetap menuntut lalu. kesediaan Jika ada pelanggaran, Bawaslu mengelola hal ini akan diteruskan dana saksi. Tapi ke KPU Gamawan atau kepolisian. memastikan Bawaslu dana akan pengawas mitra melakukantak penilaian memiliki landasan apakah hukum. pertemuan yang dilakukan Wakil Ketua Komisi di ruang Pemerintahan terbuka itu termasuk Dewan dalam aktivitas Perwakilan Rakyat rapat(DPR), umumArif terbuka. Wibowo Jika menilai, terbukti merupakan kampanye, mahasiswa boleh diikutkan katanya, sebagai Bawaslu mitra akan memberi rekomendasi pengawas pemilu. Catatannya, kepada pihak mahasiswa selanjutnya. tak [] boleh dibiayai negara.

6/2.

kecamatan ke server KPU. Dengan cara seperti itu, jika ada transaksi suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa atau di tingkat PPK, maka akan diketahui. Jaring pengaman keempat adalah dengan membolehkan masyarakat mendokumentasikan hasil perolehan suara begitu selesai dilakukan penghitungan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013, begitu hasil sudah selesai, dibolehkan mendokumentasikan dengan foto dan video, kita kasih waktu. Jaring pengaman kelima adalah KPU mengharuskan formulir rekapitulasi C1 plano dibuka dan ditempel di tingkat desa. Terakhir, mengatasi adanya kasak-kusuk jual beli suara di PPS atau PPK, KPU menyiapkan jaring pengaman keenam, yaitu ketentuan bahwa setiap kegiatan catat-mencatat harus dilakukan di tempat terbuka. Jika dilakukan secara tertutup, prosesnya harus diulang.

10/2.

Sejumlah partai peserta Pemilu 2014 berkukuh tak akan mencoret nama-nama caleg bermasalah, termasuk yang berstatus tersangka. Untuk memastikan perolehan suara Selain menjadi pentolan partai, sebagian besar peserta pemilu tak dicurangi, KPU menyiapkan caleg itu sudah menjadi anggota DPR RI. enam skenario atau jaring pengaman untuk Partai Demokrat, yang menjadi partai mempersulit para pihak yang merencanakan jual dengan caleg petahana terbanyak, berdalih tak beli suara. Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay ada alasan kuat mencoret caleg yang namanya menegaskan, berbagai metode mencurangi disebut-sebut terkait kasus korupsi. Menurut perolehan suara, terutama dengan mengakali Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati rekapitulasi suara, sudah diantisipasi KPU. Ali Assegaf, partainya tidak akan menghukum Jaring pengaman pertama, KPU akan kader yang kesalahannya belum jelas. mewajibkan petugas di tingkat kabupaten/kota Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Tantowi mengunggah hasil pemindaian (scan) rekapitulasi Yahya mengatakan partainya tak bisa mencoret perolehan suara tingkat TPS (formulir C1) ke begitu saja caleg bermasalah dan berstatus server KPU. tersangka atau terdakwa. Dia mencontohkan Jaring pengaman kedua, untuk mencegah Chairun Nisa, caleg Kalimantan Tengah yang C1 diubah ketika berada di tingkat Panitia kini menjadi terdakwa dugaan suap sengketa Pemilihan Kecamatan (PPK), pengunggahan Pilkada Gunung Mas. formulir C1 di tingkat kabupaten/kota dilakukan Sementara itu, Badan Kehormatan Dewan dengan tak menunggu rekapitulasi suara di Perwakilan Rakyat mencatat 90 persen anggota tingkat desa dan tingkat kecamatan. DPR periode 2009-2014 menjadi caleg pada Jaring pengaman ketiga, KPU pemilihan umum April nanti. 20 persennya mengharuskan petugas mengunggah hasil pernah diproses Badan Kehormatan karena rekapitulasi suara tingkat desa dan tingkat diduga melakukan pelanggaran etika. kecamatan ke server KPU. Dengan cara seperti 11/2. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia 13 itu, jika ada transaksi suara di tingkat Panitia bersama International Foundation for Electoral Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa atau di Systems memperlihatkan sosialisasi pemilihan

7/2.


Timur yang terkena hujan abu dari Gunung Kelud.

18/2.

Ketua Bawaslu, Muhammad menuding pemerintah menghambat terbitnya payung hukum pengucuran dana mitra pengawas pemilu lapangan yang direncanakan lembaganya. Menurut dia, ada indikasi pemerintah menghambat pengucuran dana ini terkait dengan sikap Badan Pengawas yang menolak menjadi juru bayar honor saksi dari partai. Kementerian meminta agar kelembagaan, tugas, dan wewenang mitra pengawas diatur dalam peraturan Ketua Badan Pengawas. Gamawan mengatakan, dana mitra pengawas sudah disetujui DPR, mekanisme pengucuran dana dan pertanggungjawabannya harus jelas. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Sudan Arief, mengatakan sampai kemarin belum ada keputusan final ihwal dana saksi dan mitra pengawas. Dia membantah kabar bahwa kementeriannya menghambat penerbitan payung hukum dana mitra pengawas.

19/2.

Mendagri, Gamawan Fauzi mengatakan, kementeriannya dan Bawaslu bersepakat tak mengajukan draf peraturan presiden tentang dana saksi partai dan mitra pengawas pemilu lapangan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraeni mendukung jika dana saksi dan mitra dibatalkan. Menurut dia, dua pos anggaran akan membuat anggaran pemilu membengkak.

20/2. Mencoblos dua nama atau lebih masih

mencoblos dua nama dianggap tidak sah. Sementara itu, juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, KPK meminta pimpinan partai mengawasi dan melarang calegnya menerima gratifikasi untuk biaya kampanye. Dari daftar caleg tetap KPU, misalnya, sekitar 90 persen anggota DPR kembali mencalonkan diri. Itu sebabnya, akhir pekan lalu, KPK mengirim surat ke 15 ketua umum partai peserta Pemilu 2014, termasuk tiga partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih meminta publik dan penyelenggara Pemilu 2014 mengawasi dana kampanye caleg petahana, terutama anggota DPR. Dana caleg, kata anggota Koalisi, Abdullah Dahlan, patut dipertanyakan jika tidak sesuai dengan profil. Apalagi, kata dia, nama calon itu kerap disebut-sebut menerima duit dalam kasus dugaan korupsi yang diusut KPK. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya akan terus menelisik aliran dana caleg. Awal Februari lalu, PPATK dan KPU sudah meneken kerja sama untuk mengawasi transaksi di rekening calon.

26/2.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah, mengatakan, sesuai dengan aturan, parpol harus melaporkan dana kampanye sebelum jadwal rapat umum pada 16 Maret. Laporan awal dana kampanye dilaporkan paling lambat 2 Maret. Apabila dana kampanye tak dilaporkan, parpol bisa mendapatkan sanksi didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu 2014. Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Judhariksawan, mengancam akan melarang iklan kampanye partai di media cetak dan elektronik. Menurut dia, kepastian larangan ini sedang dibahas bersama KPU dan Bawaslu. KPI, menurut Judha, menilai iklan politik di media massa, terutama televisi, sudah tergolong mengkhawatirkan. Partai, ujarnya, seperti sengaja memainkan celah aturan larangan kampanye melalui penyiaran iklan.

di satu partai dalam Pemilu 2014 tetap dinilai sah. Ini ada dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Ketua KPU Sulawesi Selatan, Iqbal Latief mengatakan ada beberapa hal yang harus diketahui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) setelah terbitnya peraturan baru tersebut. Sebab, Hingga lima hari menjelang tenggat di dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2009, mencoblos dua nama dianggap tidak sah. penyampaian laporan awal dana kampanye, 14 Sementara itu, juru bicara KPK, Johan Budi belum satu pun dari dua belas partai politik mengatakan, KPK meminta pimpinan partai peserta pemilu yang sudah menyerahkannya

24/2.


penyampaian laporan awal dana kampanye, belum satu pun dari dua belas partai politik peserta pemilu yang sudah menyerahkannya kepada KPU. Paling lambat 2 Maret. Hal ini juga memiliki konsekuensi serius karena KPU bisa membatalkan peserta pemilu jika sampai tak menyetorkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Ketentuan itu sudah diatur Peraturan KPU Nomor 17/2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Sementarai itu, Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Partai Nasdem melalui apel siaga partai, Minggu (23/2/2014) lalu. Jika ada pelanggaran, hal ini akan diteruskan ke KPU atau kepolisian. Bawaslu akan melakukan penilaian apakah pertemuan yang dilakukan di ruang terbuka itu termasuk dalam aktivitas rapat umum terbuka. Jika terbukti merupakan kampanye, katanya, Bawaslu akan memberi rekomendasi kepada pihak selanjutnya. []

15

newsletter Pilih Partai atau Caleg? opini editorial #SinemaPemilu Kaleidoskop Pemilu 2014 Partisipasi dan Pendidikan Pemilu Programatik

Recommend Documents