Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: XX/POJK.YY/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF
PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR XX/POJK.YY/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF
Menimbang: a. bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Indonesia yang belum mengenal, menggunakan dan/atau mendapatkan layanan jasa perbankan dan jasa keuangan lainnya, baik karena tingkat kemiskinan maupun lokasi tempat tinggal yang terpencil (unbanked dan unbankable people);
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, I. UMUM Peranan perbankan sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian baik lokal, regional maupun global. Dalam perkembangan akhirakhir ini, tuntutan dinamika perbankan untuk meningkatkan pelayanan agar bermanfaat kepada segenap lapisan masyarakat semakin terdengar. Hal ini terutama karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh jasa layanan perbankan. Banyaknya unbanked people ini terlihat pada hasil survey World Bank (2010) yang mencatat bahwa pada saat itu terdapat sekitar 47% dari total masyarakat yang merupakan penabung di lembaga keuangan formal. Kondisi akses keuangan di Indonesia ini relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan akses keuangan di negara lain di Asia seperti Singapura (95%), Korea (65%), Malaysia, Thailand dan Srilangka (masing-masing 60%). Hal 1 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN Rendahnya akses terhadap layanan jasa keuangan di Indonesia disebabkan antara lain oleh masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau layanan jasa keuangan formal karena faktor lokasi kependudukan masyarakat yang terpencil sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mendapatkan layanan keuangan. Selain itu rendahnya akses keuangan juga disebabkan oleh penghasilan sebagian masyarakat yang belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan sehingga belum mampu menyisihkan dana untuk menabung. Layanan jasa keuangan melalui Branchless Banking (BB) diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh jaringan kantor secara fisik (Layanan Keuangan Tanpa Kantor/LAKU PANDAI), baik dengan menggunakan sarana teknologi seperti telepon seluler, Electronic Data Capture (EDC) maupun jasa pihak ketiga seperti seperti Agen individu atau Agen badan hukum, terlebih lagi bila diiringi dengan produk yang tepat atau sesuai bagi masyarakat yang disasar, maka BB dapat merupakan alternatif yang efektif dan efisien bagi Bank dalam menawarkan jasa keuangan kepada unbanked dan unbankable people.
Hal 2 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
b. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terutama unbanked dan unbankable people atas layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dan industri perbankan serta jasa keuangan lainnya mendukung program keuangan inklusif sebagaimana telah dituangkan dalam strategi nasional keuangan inklusif;
Salah satu prasyarat bagi keberhasilan pembangunan adalah terciptanya suatu sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pasar dan institusi keuangan diyakini memainkan peranan penting dalam menyalurkan dana kepada kegiatan ekonomi yang produktif. Maka dari itu Pemerintah menyadari akan pentingnya keuangan inklusif dan menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang terdiri dari 6 (enam) pilar. BB dicantumkan di dalam pilar ke-5 (kelima) dalam SNKI yaitu fasilitas intermediasi dan distribusi. Diharapkan dengan menjadikan program BB untuk FI sebagai salah satu strategi nasional dalam pembangunan di Indonesia, partisipasi dan kerjasama dari pihak-pihak seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Bank penyelenggara LAKU PANDAI, perusahaan telekomunikasi (telco), perusahaan penyedia jasa teknologi informasi dan Agen LAKU PANDAI dapat menimbulkan sinergi yang baik dalam implementasi kegiatan LAKU PANDAI ini. Dengan dilayaninya masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil dan masyarakat berpenghasilan rendah oleh Bank penyelenggara LAKU PANDAI maka akan semakin banyak dan semakin beragam golongan masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan. Selanjutnya, dengan semakin inklusif layanan jasa Hal 3 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
PENJELASAN keuangan di Indonesia maka kegiatan perekonomian baik dari Pemerintah maupun swasta dapat melibatkan semakin banyak pihak dalam masyarakat di Indonesia sehingga dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat semakin merata di seluruh Indonesia baik dari sisi wilayah maupun golongan ekonomi. Dengan demikian peningkatan akses keuangan dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan LAKU PANDAI selain memberikan manfaat yang besar juga dilain pihak dapat menimbulkan risiko baru baik kepada Bank sendiri maupun masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan pengaturan mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor (LAKU PANDAI) dalam rangka Keuangan Inklusif.
Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Hal 4 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467). Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF BAB I KETENTUAN UMUM PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud Cukup jelas. dengan: 1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah. 2. Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang selanjutnya disebut LAKU PANDAI adalah kegiatan jasa layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor lembaga keuangan secara fisik, namun dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank terutama dalam rangka melayani unbanked dan unbankable people. Hal 5 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
3. Agen adalah pihak ketiga yang merupakan kepanjangan tangan dari Bank untuk melayani nasabah secara bertatap muka menggunakan teknologi informasi yang diselenggarakan oleh Bank. 4. Keuangan Inklusif yang selanjutnya disingkat KI adalah upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses dan/atau memanfaatkan jasa keuangan (unbanked dan unbankable people) karena berbagai hambatan antara lain tingkat kemiskinan, lokasi domisili di daerah terpencil, lokasi tempat bekerja yang jauh dari domisili dan biaya yang terkait dengan produk dan transaksi keuangan. Pasal 2 Pasal 2 (1) Penyelenggara LAKU PANDAI untuk KI adalah lembaga Ayat (1) keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Cukup jelas. Jasa Keuangan untuk melakukan LAKU PANDAI. (2) Lembaga keuangan yang dapat mengajukan permohonan Ayat (2) persetujuan penyelenggaraan LAKU PANDAI untuk KI adalah: a. Bank, Huruf a Cukup jelas. b. Perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan Huruf b asuransi jiwa, dan Perusahaan asuransi kerugian adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penalangan risiko kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa dari tak pasti. Hal 6 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
c. Lembaga keuangan lainnya Otoritas Jasa Keuangan.
PENJELASAN
dibawah
pengawasan
Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Huruf c Cukup jelas.
Pasal 3 Pasal 3 (1) Produk yang dapat dilayani oleh pihak ketiga yang Ayat (1) bekerjasama dengan lembaga keuangan dalam rangka LAKU PANDAI untuk KI antara lain: a.Basic Saving Account (BSA), Huruf a Cukup jelas. b. kredit kepada usaha mikro, Huruf b Kredit kepada usaha mikro adalah kredit yang diberikan oleh Bank penyelenggara LAKU PANDAI kepada nasabah BSA untuk kegiatan produktif. c. asuransi mikro, dan/atau Huruf c Produk asuransi mikro adalah produk asuransi yang memiliki karakterisitik yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai asuransi mikro. Hal 7 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH d. produk lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. (2) BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah rekening tabungan dengan karakteristik sebagai berikut: a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia paling banyak hanya 1 (satu) rekening tabungan pada Bank yang sama; b. dalam mata uang rupiah; c. Bank dapat memberikan nama produk tabungan sesuai kebijakan Bank; d. tanpa batas minimum setoran;
e. tanpa batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat; f. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan oleh Bank, namun paling tinggi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); g. maksimum transaksi penarikan tunai dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan ditetapkan oleh Bank, namun paling tinggi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); h. maksimum transaksi penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada huruf g paling tinggi dapat lebih besar
PENJELASAN Huruf d Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan tabungan adalah semua jenis tabungan yang ditawarkan oleh Bank mencakup BSA dan tabungan lainnya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Setoran mencakup setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas. Hal 8 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam hal nasabah BSA menjadi debitur Bank; i. tanpa biaya untuk: 1) administrasi bulanan, 2) pembukaan rekening, 3) penutupan rekening, 4) penyetoran tunai, dan/atau 5) transfer masuk; j. penarikan tunai dan/atau transfer keluar ke rekening lain pada Bank yang sama yang dilakukan nasabah BSA di Agen LAKU PANDAI dapat dikenakan biaya setelah 4 (empat) transaksi dalam 1 (satu) bulan yang sama;
PENJELASAN
Huruf i Cukup jelas.
Huruf j Contoh nasabah BSA Bank P (X) melakukan transaksi sebagai berikut: Tanggal Jenis Transaksi 2 Juli 2015
1 (satu) transaksi tarik tunai di Agen A
10 Juli 2015
1 (satu) transaksi transfer ke rekening nasabah Bank P (Y) melaluiAgen B
15 Juli 2015
2 (dua) transaksi transfer ke rekening nasabah Bank P (Z) dan nasabah Bank P Hal 9 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN (W) melalui ATM
k. biaya untuk transaksi pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya ditetapkan oleh Bank, namun tidak boleh lebih tinggi dari biaya transaksi untuk rekening tabungan reguler;
l. tidak diperkenankan untuk rekening bersama (joint account) dengan status “dan/atau”; m. bukti kepemilikan rekening tabungan diserahkan kepada Bank;
17 Juli 2015
2 (dua) transaksitariktunai di Agen C
20 Juli 2015
1 (satu) transaksi transfer ke rekening nasabah Bank P (W) melalui Agen B
25 Juli 2015
1 (satu) transaksi tarik tunai di Agen B
Bank P baru dapat membebankan biaya transaksi kepada nasabah X untuk transaksi yang dilakukan selama bulan Juli sejak tanggal 20 Juli 2015. Huruf k Contoh pembayaran antara lain untuk listrik, air dan/atau telepon. Contoh biaya lainnya antara lain untuk penggantian kartu atau buku tabungan karena telah penuh, rusak atau hilang. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Bukti kepemilikan tabungan antara lain Hal 10 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH n. mendapatkan bunga atau bagi hasil;
(3) Dalam hal jumlah transaksi nominal dalam sebulan dan/atau saldo rekening BSA akan mendekati batas, namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening BSA, Bank dapat mengubah status rekening BSA menjadi tabungan reguler berdasarkan pengajuan nasabah. (4) Dalam rangka menyesuaikan kualitas layanan dengan kebutuhan nasabah BSA, Bank hanya dapat menyediakan kartu ATM/debit kepada nasabah yang mengajukan permohonan kepemilikan kartu ATM/debit, dan kartu ATM/debit harus didukung dengan kerjasama antara Bank dengan penyelenggara sistem pembayaran tertentu. (5) Bank wajib melayani nasabah yang membutuhkan pembukaan BSA dan/atau transaksi BSA lainnya melalui jaringan kantor Bank. (6) Kredit kepada usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada calon debitur (pemohon kredit) yang telah menjadi nasabah BSA paling singkat 6 (enam) bulan dengan kriteria kredit sebagai
PENJELASAN berupa buku, print out atau kartu penabung; Huruf n Bunga atau bagi hasil BSA diberikan secara tiering kepada nasabah, mulai dari saldo Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga/tingkat bagi hasil terendah paling kurang sama dengan tingkat bunga terendah untuk tabungan reguler pada masing-masing Bank. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dimaksud dengan penyelenggara sistem pembayaran tertentu yaitu berbadan hukum Indonesia dan memiliki lokasi pemrosesan transaksi dan penempatan pusat data di Indonesia. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Hal 11 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH berikut: a. maksimum nominal kredit sesuai dengan rata-rata saldo BSA dalam 6 (enam) bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
b. tujuan kredit adalah untuk kegiatan produktif seperti modal kerja, investasi barang modal, pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya; c. jangka waktu kredit paling lama 1 (satu) tahun atau ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
d. permohonan kredit dapat diajukan melalui jaringan kantor Bank dan/atau Agen, namun analisis kelayakan dan persetujuan pemberian kredit tetap dilakukan oleh Bank; e. pencairan kredit dapat dilakukan melalui: 1) rekening BSA debitur, atau 2) rekening milik supplier, pemberi kerja atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha nasabah.
PENJELASAN Huruf a Kebijakan Bank antara lain mempertimbangkan analisis Bank mengenai kebutuhan dana yang diajukan calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Kebijakan Bank antara lain mempertimbangkan analisis Bank mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur dan/atau informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas atau instansi terkait. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Contoh supplier antara
lain
Agen
Hal 12 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN pupuk dan/atau benih diperlukan untuk kegiatan padi nasabah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
yang tanam
Ayat (7) Cukup jelas.
a. BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), dan b. kredit kepada usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c. produk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (8) Fitur produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) ayat (1) huruf c dan ketentuan lebih lanjut mengenai Cukup jelas. asuransi mikro mengacu pada ketentuan mengenai asuransi mikro. BAB II BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI Bagian Pertama Persyaratan Bank Penyelenggara LAKU PANDAI Pasal 4 Pasal 4 (1) Bank yang akan mengajukan permohonan persetujuan Ayat (1) penyelenggaraan LAKU PANDAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia; Huruf a Cukup jelas Hal 13 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH b. memiliki peringkat faktor profil risiko, risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1,2, atau 3.
c. telah memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan sekitarnya;
d. telah memiliki infrastruktur pendukung untuk melayani
PENJELASAN Huruf b Penilaian peringkat faktor profil risiko, risiko operasional dan risiko kepatuhan adalah penilaian sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum atau penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian peringkat faktor profil risiko, risiko operasional dan risiko kepatuhan yang digunakan adalah penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Huruf c Yang dimaksud dengan ”Wilayah Indonesia Timur” adalah pembagian wilayah Indonesia berdasarkan zona waktu meliputi provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Yang dimaksud dengan ”sekitarnya” adalah provinsi di sekitar wilayah Indonesia timur yang berdasarkan pertimbangan jaringan kantor perbankan. banyaknya daerah tertinggal dan penduduk miskin, dan kondisi tertentu lainnya di provinsi tersebut memerlukan LAKU PANDAI. Huruf d Hal 14 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melaksanakan transaksi perbankan melalui media elektronik berupa: 1) SMS banking atau mobile banking, dan
2) Internet banking atau host to host.
Angka 1) Yang dimaksud dengan: a) SMS banking adalah layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS, b) Mobile banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti. Angka 2) Yang dimaksud dengan internet banking adalah layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.. Yang dimaksud dengan host to host system adalah sistem elektronik yang terhubung diantara dua institusi.
(2) Jaringan
kantor
di
sekitar
Wilayah
Indonesia
Timur
Ayat (2) Hal 15 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Cukup jelas. provinsi Nusa Tenggara Timur. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi secara Ayat (3) berkala terkait persyaratan wilayah jaringan kantor Bank Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan ayat (2), dan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 5 Pasal 5 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud ”Bank yang dimiliki oleh Pemerintah huruf c dikecualikan bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah” adalah Bank yang sahamnya mayoritas Daerah atau Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta. dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mendukung peran Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta dalam meningkatkan layanan keuangan, pengembangan pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Bagian Kedua Wilayah Operasional Bank Penyelenggara LAKU PANDAI Pasal 6 Pasal 6 (1) Bank penyelenggara LAKU PANDAI dapat bekerjasama Ayat (1) dengan pihak ketiga dalam rangka LAKU PANDAI untuk KI Cukup jelas. (Agen). (2) Lokasi pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank yang Ayat (2) memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Cukup jelas. Hal 16 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH ayat (1) huruf c dapat berada di seluruh wilayah Indonesia, namun tidak termasuk di ibukota provinsi, ibukota kabupaten atau kotamadya. (3) Lokasi pihak ketiga yang bekerjasama dengan Bank yang mendapatkan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat di provinsi sesuai lokasi kantor pusat Bank berada.
(4) Mempertimbangkan kemampuan jangkauan pemantauan, Bank wajib memiliki jaringan kantor di kabupaten lokasi Agen LAKU PANDAI berada, dengan ketentuan sebagai berikut paling kurang: a.kantor kas dalam hal Agen hanya dapat menerima tabungan, atau b. kantor cabang pembantu dalam hal Agen dapat menerima tabungan dan aplikasi kredit (5) Bank dapat memiliki Agen LAKU PANDAI di kotamadya atau ibukota kabupaten dalam hal tidak terdapat jaringan kantor (sampai dengan kantor kas) dari bank apapun di kotamadya atau ibukota kabupaten tersebut. (6) Kewajiban memiliki jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikecualikan sepanjang:
PENJELASAN
Ayat (3) Contoh : 1. Bank X yang berkantor pusat di Surabaya maka hanya dapat memiliki Agen LAKU PANDAI yang berlokasi di provinsi Jawa Timur. 2. Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di provinsi Z maka hanya dapat memiliki Agen LAKU PANDAI yang berlokasi di provinsi Z. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas. Hal 17 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH a. Bank penyelenggara memiliki jaringan kantor paling kurang kantor kas di kabupaten yang berbatasan, dan b. lokasi Agen dapat dijangkau oleh pegawai Bank dari jaringan kantor terdekat.
(7) Dalam hal keberadaan jaringan kantor Bank masih belum mencukupi untuk melayani unbanked dan unbankable people di ibukota kabupaten, Bank dapat memiliki Agen di ibukota kabupaten tersebut sepanjang:
PENJELASAN Huruf a Cukup jelas Huruf b Pengertian ”dapat dijangkau” dalam hal untuk kepentingan pengelolaan likuiditas, proses persetujuan pembukaan rekening, monitoring, dan lain-lain. Ayat (6) Cukup jelas.
a. Bank sudah memiliki jaringan kantor di ibukota kabupaten tersebut, dan b. Bank bekerjasama dengan Agen di ibukota kabupaten luar Pulau Jawa sejumlah dua kali dari Agen di kota kabupaten. BAB III KERJASAMA PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI Pasal 7 Pasal 7 (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan LAKU PANDAI, Bank Cukup jelas. dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan kepanjangan tangan Bank. (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Agen LAKU PANDAI individu, dan/atau b. Agen LAKU PANDAI badan usaha. (3) Pelaksanaan kerja sama Bank Penyelenggara dengan pihak Hal 18 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
ketiga wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 8 Pasal 8 (1) Agen LAKU PANDAI individu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal 7 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. bertempat tinggal di lokasi Agen beroperasi, Huruf a Cukup jelas. b. memiliki kemampuan, reputasi dan integritas yang baik di Huruf b wilayah operasionalnya; Kemampuan meliputi kemampuan dalam memberikan penjelasan terkait aspek teknis dengan baik. Reputasi yang baik antara lain mempunyai jabatan atau memiliki pengaruh di daerahnya seperti ketua adat, anggota pengurus perkumpulan dan/atau tenaga pendidik.
c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari usaha atau kegiatan lainnya yang sedang berjalan di lokasi setempat, paling singkat 2 (dua) tahun; d. menempatkan deposit dan/atau jaminan dengan jumlah sesuai yang ditetapkan oleh Bank penyelenggara LAKU
Integritas antara lain dapat dinyatakan dalam bentuk penyampaian surat pernyataan oleh Agen kepada Bank dan/atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Hal 19 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
PANDAI; e. telah menjadi nasabah Bank paling singkat 2 (dua) Huruf e tahun; Cukup jelas. f. lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank Huruf f penyelenggara LAKU PANDAI; dan Cukup jelas. g. hanya dapat bekerjasama dengan 1 (satu) Bank Huruf g penyelenggara LAKU PANDAI. Cukup jelas. (2) Persyaratan jumlah tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) Ayat (2) huruf c dan huruf e dapat dikecualikan dengan Cukup jelas. pertimbangan tertentu yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 9 Pasal 9 Agen LAKU PANDAI badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. berbadan hukum Indonesia berupa: Huruf a 1) lembaga yang memiliki otoritas pengatur dan pengawas Angka 1) dan diperkenankan melayani transaksi dibidang Contoh lembaga antara lain PT POS keuangan, atau Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro, koperasi dan pegadaian. 2) perusahaan berbadan hukum yang memiliki jaringan Angka 2) retail outlet, Cukup jelas. b. memiliki reputasi dan kinerja yang baik di wilayah Huruf b operasionalnya; Cukup jelas. c. memiliki usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha Huruf c tetap paling singkat 2 (dua) tahun; Cukup jelas. d. merupakan nasabah Bank penyelenggara paling singkat 2 Huruf d Hal 20 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH e.
f. g.
h. i.
(dua) tahun; menempatkan deposit dan/atau jaminan dengan jumlah sesuai yang ditetapkan oleh Bank penyelenggara LAKU PANDAI; mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan; memiliki teknologi informasi yang memadai dan dapat mengintegrasikan data dari berbagai device yang digunakan untuk LAKU PANDAI; lulus proses uji tuntas (due diligence) oleh Bank penyelenggara LAKU PANDAI; memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan LAKU PANDAI;
PENJELASAN Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Keberadaan unit khusus atau penunjukan pegawai Agen LAKU PANDAI badan hukum, yang bertanggung jawab atas kegiatan LAKU PANDAI dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank penyelenggara dengan Agen LAKU PANDAI badan hukum. Huruf j Cukup jelas.
j. dapat bekerjasama dengan lebih dari 1 (satu) Bank Penyelenggara, namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan operasional badan hukum tersebut dan mendapatkan persetujuan dari Bank yang telah bekerjasama sebelumnya; dan k. Setiap kantor atau outlet badan hukum hanya dapat Huruf k menyediakan 1 (satu) produk bank konvensional dan/atau Cukup jelas. 1 (satu) bank syariah. Pasal 10 Pasal 10
Hal 21 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH (1) Layanan yang dapat dilakukan oleh Agen LAKU PANDAI individu atau badan usaha meliputi; a. Pembukaan BSA; b. penyetoran dan penarikan tunai; c. pemindahbukuan;
d. pembayaran tagihan; e. transfer dana;
f. pengecekan saldo; g. penutupan BSA;
PENJELASAN
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah transfer antar rekening pada Bank yang sama. Huruf e Cukup jelas. Huruf e Transfer dilakukan berdasarkan perintah nasabah. Dalam hal perintah transfer bukan berdasarkan perintah nasabah yaitu dari walk in customer, Agen LAKU PANDAI wajib memiliki ijin kegiatan usaha pengiriman uang dari Bank Indonesia. Termasuk dalam kegiatan transfer antara lain penyaluran program bantuan Pemerintah kepada masyarakat. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Hal 22 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
h. menerima dokumen permohonan pengajuan kredit Huruf h kepada usaha mikro oleh nasabah BSA untuk Cukup jelas. diteruskan kepada kantor cabang pembantu Bank; i. fasilitas lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Huruf i Keuangan. Cukup jelas. (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Ayat (2) dapat dilakukan oleh Agen LAKU PANDAI tertentu untuk Agen LAKU PANDAI tertentu ditetapkan melayani nasabah Bank selain nasabah BSA. berdasarkan kebijakan dan standar operating procedure (SOP) Bank. (3) Batas nominal transaksi untuk layanan sebagaimana Ayat (3) dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam batas layanan yang Cukup jelas. ditetapkan oleh Agen LAKU PANDAI tertentu. Pasal 11 Pasal 11 (1) Bank penyelenggara LAKU PANDAI wajib memastikan: Cukup jelas. a. pemenuhan persyaratan Agen LAKU PANDAI individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Agen LAKU PANDAI badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan b. penyediaan layanan Agen LAKU PANDAI individu dan/atau badan usaha setiap saat sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Bank wajib mengenakan sanksi dan/atau pembinaan terhadap Agen LAKU PANDAI yang tidak dapat memenuhi persyaratan dan penyediaan sebagaimana diatur pada ayat (1). Pasal 12 Pasal 12 (1) Agen LAKU PANDAI individu atau badan hukum dapat Cukup jelas. Hal 23 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
menjadi pemasar asuransi mikro. (2) Agen LAKU PANDAI individu atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan pemasar asuransi mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai asuransi mikro. Pasal 13 Pasal 13 (1) Bank dapat menetapkan pemakaian device yang berbeda Ayat (1) antar Agen LAKU PANDAI dengan mempertimbangkan Device yang dapat digunakan Agen LAKU kondisi wilayah operasional dan kemampuan Agen LAKU PANDAI antara lain komputer atau laptop, PANDAI. handphone (HP), dan/atau EDC. (2) Bank dapat menetapkan device dan/atau instrument yang Ayat (2) akan digunakan nasabah untuk melakukan transaksi Device yang dapat digunakan nasabah antara keuangan, atau tidak menetapkan device dan/atau lain HP, sedangkan instrument antara lain kartu instrument. ATM. Contoh non device dan/atau instrument antara lain buku tabungan, lembar statement, lembar print out bukti transaksi. Pasal 14 Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan Cukup Jelas LAKU PANDAI diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN LAKU PANDAI Pasal 15 Pasal 15 (1) Bank yang akan melakukan kegiatan LAKU PANDAI wajib Ayat (1) Hal 24 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH mencantumkan rencana penyelenggaraan LAKU PANDAI dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
(2) Bank wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan penyelenggaraan LAKU PANDAI kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum penyelenggaraan LAKU PANDAI dilakukan. (3) Permohonan persetujuan penyelenggaraan LAKU PANDAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut: a. informasi umum mengenai kegiatan LAKU PANDAI;
PENJELASAN Yang dimaksud dengan RBB adalah rencana bisnis bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank. Rencana penyelenggaraan LAKU PANDAI paling kurang memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut: a. jenis dan deskripsi umum kegiatan LAKU PANDAI, b. waktu pelaksanaan kegiatan LAKU PANDAI, c. tujuan kegiatan LAKU PANDAI, d. keterkaitan kegiatan LAKU PANDAI dengan strategi bisnis Bank, e. risiko atas kegiatan LAKU PANDAI, dan f. mitigasi risiko atas kegiatan LAKU PANDAI. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a Informasi umum meliputi antara lain: nama produk LAKU PANDAI, rencana waktu penerbitan, dan informasi mengenai skim atau fitur produk LAKU PANDAI yang akan Hal 25 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH b. manfaat, biaya dan risiko bagi Bank; c. manfaat dan risiko bagi nasabah dan Agen LAKU PANDAI; d. prosedur pelaksanaan (standar operating procedure/SOP) kegiatan LAKU PANDAI;
e. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT); f. dokumen atau konsep dokumen dalam rangka: 1) transparansi dan edukasi kepada Agen dan nasabah yang terkait dalam kegiatan LAKU PANDAI,
2) rencana cakupan Agen dan wilayah operasional, 3) struktur organisasi pendukung termasuk pengawasan dari manajemen dan kantor bank di daerah yang menjadi target lokasi Agen, 4) kesiapan kebijakan, sistem dan prosedur dari para pihak yang terkait dengan LAKU PANDAI, 5) kesiapan infrastruktur teknologi informasi,
PENJELASAN diterbitkan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas. Huruf f Angka 1) Dokumen atau konsep dokumen meliputi antara lain perjanjian antara Bank dengan nasabah dan/atau Agen LAKU PANDAI, brosur, leaflet, dan/atau formulir aplikasi. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Hal 26 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH 6) kesiapan pengendalian manajemen risiko khususnya untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking. g. sistem informasi akuntansi.
PENJELASAN Cukup jelas. Angka 6) Cukup jelas.
Huruf g Sistem informasi akuntansi termasuk penjelasan singkat mengenai keterkaitan sistem informasi akuntansi tersebut dengan sistem akuntansi Bank secara menyeluruh, dan/atau sistem pencatatan administrasi. Ayat (4) Cukup jelas.
(4) Otoritas Jasa Keuangan akan menindaklanjuti permohonan persetujuan dan rencana penyelenggaraan LAKU PANDAI yang disampaikan oleh Bank dengan berpedoman pada ketentuan mengenai kegiatan usaha bank umum berdasarkan modal inti. BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI Pasal 16 Pasal 16 (1) Bank Penyelenggara wajib: Ayat (1) a. bertanggungjawab atas seluruh perbuatan dan tindakan Huruf a yang dilakukan oleh Agen LAKU PANDAI, Tanggung jawab Bank penyelenggara termasuk tindakan yang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama sepanjang terkait dengan jasa Bank atau permasalahan terkait lainnya. Hal 27 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
b. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan Agen LAKU PANDAI secara memadai, c. memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan LAKU PANDAI, dan d. memastikan edukasi dan literasi kepada Agen, nasabah BSA, dan masyarakat telah dilakukan secara optimal.
(2) Bank penyelenggara LAKU PANDAI dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memastikan Agen tercakup dalam pemantauan dan pengawasan kantor cabang yang akan menjadi base branch dari Agen LAKU PANDAI.
(3) Pengaturan
lebih
lanjut
terkait
dengan
perjanjian
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Contoh edukasi adalah penyampaian informasi mengenai: - manfaat, risiko, syarat dan ketentuan dari produk dan layanan yang disediakan Agen, dan - hak dan kewajiban nasabah, Agen dan Bank. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah penduduk di sekitar lokasi Agen LAKU PANDAI dan/atau yang menjadi target calon nasabah. Ayat (2) Yang termasuk kegiatan pemantauan adalah monitoring likuiditas Agen sedangkan yang termasuk kegiatan pengawasan adalah sistem pengendalian internal yang terintegrasi dalam sistemnya sehingga seluruh pemasalahan kepatuhan dapat terakomodir, khususnya mengenai identifikasi, assesment dan pelaporan atas kepatuhan Bank. Ayat (3) Hal 28 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Cukup jelas. dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan pengaturan hal-hal lain yang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Bank sebagai penyelenggara LAKU PANDAI diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 17 Pasal 17 (1) Bank Penyelenggara wajib menyampaikan laporan Ayat (1) perkembangan pelaksanaan kegiatan LAKU PANDAI Laporan pengembangan pelaksanaan kegiatan kepada Otoritas Jasa Keuangan. LAKU PANDAI antara lain memuat: a. data kuantitatif terkait produk dan kegiatan, b. data penolakan pembukaan rekening dan transaksi, c. data Agen, dan d. informasi kendala dan tindak lanjut. (2) Laporan pengembangan pelaksanaan kegiatan LAKU Ayat (2) PANDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Cukup jelas. secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember. (3) Laporan pengembangan pelaksanaan kegiatan LAKU Ayat (3) PANDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Cukup jelas. paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) setelah akhir bulan laporan. (4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari libur Ayat (4) maka laporan paling lambat disampaikan pada hari kerja Cukup jelas. terakhir sebelumnya. (5) Laporan pengembangan pelaksanaan kegiatan LAKU Ayat (5) PANDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Cukup jelas. Hal 29 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan. (6) Selama penyampaian laporan secara online sebagaimana Ayat (6) dimaksud pada ayat (5) belum dapat dilakukan, Bank Cukup jelas. harus menyampaikan hardcopy dan softcopy laporan secara offline kepada Otoritas Jasa Keuangan. (7) Format laporan pengembangan pelaksanaan kegiatan Ayat (7) LAKU PANDAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Cukup jelas. ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18 Pasal 18 Setiap transaksi LAKU PANDAI yang dilakukan nasabah harus Cukup jelas. dibukukan pada rekening nasabah pada saat yang bersamaan (real time). Pasal 19 Pasal 19 (1) Bank wajib memastikan sistem elektronik untuk BSA Cukup jelas. terinterkoneksi dengan sistem elektronik untuk BSA di Bank lain. (2) Bank harus mendukung terwujudnya interoperability dalam sistem pembayaran di Indonesia. BAB VI MANAJEMEN RISIKO DAN PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT) Bagian Pertama Penerapan APU dan PPT Pasal 20 Pasal 20 (1) Bank dapat menerapkan prosedur Customer Due Dilligence Ayat (1) Hal 30 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH (CDD) yang lebih sederhana terhadap calon nasabah BSA.
(2) Terhadap calon nasabah BSA, Bank wajib meminta informasi paling kurang mencakup: a. nama lengkap, b. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat lain apabila ada, c. tempat dan tanggal lahir, dan d. pekerjaan. (3) Informasi calon nasabah BSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan dokumen identitas calon nasabah atau dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Bank tentang profil calon nasabah tersebut dan spesimen tanda tangan.
PENJELASAN CDD yang lebih sederhana adalah prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan APU dan PPT bagi bank umum. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Dokumen identitas adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas antara lain: a. kartu pengenal yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang mencantumkan foto diri seperti kartu peserta program yang dikeluarkan oleh Pemerintah; b. dokumen identitas dan surat referensi dari nasabah lain yang mengenal profil calon nasabah BSA; c. surat referensi dari kelurahan atau kepala desa dimana calon nasabah BSA berdomisili Hal 31 dari 38
040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN yang mencantumkan foto diri; atau d. kartu tanda pelajar bagi calon nasabah BSA perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki KTP yang disertai dengan dokumen identitas dan surat persetujuan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggungjawab terhadap calon nasabah BSA tersebut. Ayat (4) Cukup jelas.
(4) Terhadap calon nasabah BSA yang menyerahkan dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimintakan surat pernyataan untuk menyerahkan dokumen identitas paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah pembukaan BSA. (5) Calon nasabah BSA yang membuka rekening melalui Agen Ayat (5) LAKU PANDAI dapat melakukan transaksi penyetoran tunai Cukup jelas. sebelum proses verifikasi selesai dlakukan oleh Bank. (6) Dalam menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) yang Ayat (6) lebih sederhana, Bank dan Agen LAKU PANDAI wajib Cukup jelas. mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pasal 21 Pasal 21 Bank penyelenggara wajib memberikan pelatihan mengenai Cukup jelas. penerapan APU dan PPT kepada Agen LAKU PANDAI secara berkelanjutan. Bagian Kedua
Hal 32 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Manajemen Risiko Pasal 22 Pasal 22 Bank wajib menerapkan manajemen risiko dalam melakukan Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko kegiatan LAKU PANDAI dengan mengacu pada ketentuan bagi bank, antara lain: mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank. 1. ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, apabila bank penyelenggara LAKU PANDAI berupa bank umum; atau 2. ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, apabila apabila bank penyelenggara LAKU PANDAI berupa bank umum syariah. Pasal 23 Pasal 23 (1) Sistem elektronik untuk LAKU PANDAI yang Ayat (1) diselenggarakan oleh Bank wajib menerapkan prinsipCukup jelas. prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi e-banking yang paling kurang mencakup: a. kerahasiaan (confidentiality), b. integritas (integrity), c. ketersediaan (availability), d. keaslian (authentication), e. non repudiation, f. pengendalian otorisasi dalam sistem, database, dan aplikasi (authorisation of control), g. pemisahan tugas dan tanggung jawab (segregation of duties), dan h. pemeliharaan jejak audit (maintenance of audit trails). Hal 33 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko teknologi informasi. (2) Bank dapat menggunakan berbagai metode dalam rangka Ayat (2) menguji keaslian identitas (authentication) yang didasarkan Contoh factor authentication yaitu ”what you atas penilaian manajemen risiko aktivitas LAKU PANDAI, know” (PIN, password), ”what you have” (kartu sensitivitas dan nilai data yang disimpan, antara lain magnetis/chip, token, digital signature), menerapkan sekurang-kurangnya dua faktor otentikasi (two dan/atau ”something you are” (biometric/sidik factor authentication). jari, retina). (3) Dalam menerapkan prinsip non repudiation, Bank harus Ayat (3) menyusun dan menerapkan prosedur agar transaksi dapat Cukup jelas. dipertanggungjawabkan (kredibel) antara lain messaging security dan end to end encryption. Pasal 24 Pasal 24 Dalam penerapan teknologi informasi untuk LAKU PANDAI, Peraturan perundang-undangan yang berlaku Bank dan Agen LAKU PANDAI wajib mematuhi peraturan antara lain ketentuan mengenai penerapan perundang-undangan yang berlaku. manajemen risiko teknologi informasi, Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-Undang mengenai informasi dan transaksi elektronik. BAB VII PERLINDUNGAN NASABAH Pasal 25 Pasal 25 (1) Dalam melaksanakan LAKU PANDAI, Bank penyelenggara Ayat (1) wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen Prinsip perlindungan konsumen mencakup: sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai a. Transparansi, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan b. Perlakuan yang adil, perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. c. Keandalan, Hal 34 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Ayat (2) Cukup jelas.
(2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. BAB VIII PELAPORAN Pasal 26 Pasal 26 Permohonan persetujuan penyelenggaraan LAKU PANDAI, Cukup jelas. rencana penyelenggaraan LAKU PANDAI melalui Agen dan/atau laporan pelaksanaan LAKU PANDAI, disampaikan kepada: 1. Departemen Pengawasan Bank atau Kantor Regional terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek; atau 2. Kantor Regional atau Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusar di luar wilayah Jabodetabek, dengan tembusan kepada Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Hal 35 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Pasal 27 Pasal 27 Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan penolakan atas Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” permohonan Bank untuk menyelenggarakan LAKU PANDAI antara lain tujuan penyelenggaraan LAKU PANDAI berdasarkan pertimbangan tertentu. ditengarai tidak sejalan dengan persaingan yang sehat, upaya pemerataan pembangunan, dan perluasan akses keuangan bagi masyararakat berpenghasilan rendah dan berada di daerah terpencil. Pasal 28 Pasal 28 Dalam rangka memastikan kebenaran laporan yang Cukup jelas. disampaikan dan memastikan pemenuhan ketentuan oleh Bank, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan, keterangan, dan/atau data, termasuk melakukan pemeriksaaan langsung (on site visit) terhadap Agen LAKU PANDAI. BAB X SANKSI Pasal 29 Pasal 29 (1) Bank penyelenggara yang melanggar Pasal…, Pasal…, Cukup jelas. Pasal… dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. Pembatasan kegiatan usaha; d. Pembekuan kegiatan usaha; dan e. Pencabutan izin kegiatan usaha. Hal 36 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Pasal 30 Ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang terkait dengan Ketentuan pelaksanaan yang terkait antara lain implementasi pelaksanaan LAKU PANDAI di sektor jasa perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan keuangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak penerapan APU dan PPT bagi bank umum. bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pasal 31 Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak Cukup jelas. tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta Hal 37 dari 38 040814
Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI)
BATANG TUBUH
PENJELASAN
pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NOMOR ....
NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN
...
Hal 38 dari 38 040814
