BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masih banyaknya anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya antara lain, karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan membuat pemerintah saat ini gencar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional untuk mencapai keuangan inklusif. Strategi nasional untuk mencapai keuangan inklusif dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK, Industri Perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya. Keuangan Inklusif yang dimaksud adalah keadaan dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan1. Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif atau yang biasanya disebut dengan Laku Pandai, yaitu Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Program ini bertujuan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan
1
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif
1
kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Selain itu, juga melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia, terutama antara desa dan kota. Layanan yang dapat dilakukan agen adalah dalam hal penerimaan dana tabungan, memberikan pembiayaan kredit mikro, asuransi mikro dan produk keuangan lain berdasarkan persetujuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014
Tentang
Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka
Keuangan Inklusif. Salah satu bank yang memiliki Agen paling banyak adalah bank BRI. Kemudahan menjadi agen dan fasilitas yang diberikan membuat masyarakat menjadi tertarik. Hal ini dapat terlihat pada laporan bank BRI bahwa pada Tahun 2016 mencapai 26.000 agen yang tersebar di Indonesia.2 Agen Laku Pandai Bank BRI yang disebut dengan Agen BRILink melayani transaksi tunai, non-tunai/T-Bank dan Mini Bank. Adapun transaksi tunai seperti bank umumnya yaitu setoran pinjaman, simpanan serta tarik tunai, sedangkan T-Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat
2
Ria Martati, “BRI Perluas Agen Laku Pandai Melalui Warug KUBE” InfoBank, Edisi II, Juli 2016, Hlm 22
2
dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai “rekening” tabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.3 Banyaknya Agen tidak membuat bank BRI dapat menjamin transaksi yang baik. Bisa saja karena terlalu banyak agen atau jaringan yang tidak baik membuat beberapa transaksi gagal. Seringkali transaksi yang gagal adalah penarikan uang tunai dan transfer uang. Hal ini tentu saja membuat nasabah Agen BRILink menjadi dirugikan karena transaksi gagal namun saldo tetap terdebet padahal dalam pasal 34 peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan
Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif menentukan : (1) “Bank penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan”. (2) “Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku”. Sesuai pasal 34 serta Pasal 3 peraturan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif tersebut dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan kepada bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah yang hanya menekankan kewajiban tersebut hanya berlaku pada bank, padahal dalam hal ini agen sebagai kepanjangan tangan dari bank
3
Ibid
3
dalam layanan Laku Pandai terutama dalam memberikan jasa pada masyarakat seharusnya juga diwajibkan untuk untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Agen dalam hal ini tidak dapat disebut sebagai pegawai bank. UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terutama pada penjelasan pasal 47 ayat (2) menentukan bahwa “yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank”. Penjelasan tentang agen telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif terutama pada pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa “Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan”. Salah satu kelemahan dari Peraturan OJK tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yaitu tidak diatur secara jelas tanggung jawab agen secara perdata di dalam peraturan, maka ketika terjadi kesalahan atau gagal transaksi tidak jelas pula apa yang harus dilakukan agen dan bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan. Berdasarkan mfakta tersebut, maka dari itu penulis mengangkat tema permasalahan penelitian ini dengan judul Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Terhadap Terjadinya Gagal Tansaksi Saldo Terdebet (Studi Kasus Agen BRILink “MAHER” cabang kp Cigodeg Tonggoh, Pameungpeuk, Kabupaten Garut)
4
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditentukan perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan hukum Agen BRILink ditinjau dari peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif ? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Agen BRILink ketika terjadi gagal transaksi yang menyebabkan saldo terdebet ?
C. TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam melakukan penelitian ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu : 1.
Tujuan Obyektif a. Mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Agen BRILink ditinjau dari peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif . b. Mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab Agen BRILink ketika terjadi gagal transaksi yang menyebabkan saldo terdebet.
2.
Tujuan Subyektif
5
a. Memperoleh informasi dan data yang akurat terkait dengan tanggung jawab Agen BRILink ketika terjadi gagal transaksi yang menyebabkan saldo terdebet b. Menjadi bahan di dalam Penulisan Hukum, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran penulis mengenai topik penelitian ini, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain : 1. Jurnal Hukum Tanggung Jawab Agen Laku Pandai Terhadap Rahasia Bank oleh Ajeng Noorseta Quadtias Kumitirasih dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan rumusan masalah : Bagimana tanggung jawab agen pelaksana Laku Pandai dalam rangka inklusif terhadap kerahasiaan bank ?4 Jurnal ini membahas mengenai kerjasama Bank dengan agen sebagai kepanjangan tangan bank dalam melakukan transaksi layanan keuangan yang dikaitkan dengan tanggung jawab agen terhadap penjagaan rahasia bank. Adapun hal yang membedakan jurnal hukum ini dengan penelitian penulis terlihat dari rumusan masalah yang
4
Ajeng Noorseta, 2015, Tanggung Jawab Agen Laku Pandai Terhadap Rahasia Bank, Unbraw, Malang, halaman 3
6
berbeda dimana penulis meneliti mengenai pertanggungjawaban agen Laku Pandai apabila terjadi gagal transaksi saldo terdebet. 2. Skripsi Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Menyediakan Layanan Perbankan di BPTN Kc Yogyakarta pada tahun 2016 oleh Novita Tri dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan judul dengan rumusan masalah : (1) Apakah pembukaan rekening calon nasabah Laku Pandai tanpa pertemuan langsung dengan bank melanggar prinsip mengenal nasabah? (2) Bagaimana tanggung jawab agen yang dalam pelaksanaan tugas sebagai agen dilaksanakan oleh pihak lain? Adapun hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah rumusan masalah, objek penelitian dan lokasi peneltian.5 Berdasarkan kedua hasil penelitian di atas, maka penelitian penulis mengenai Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) Terhadap Terjadinya Gagal Tansaksi Saldo Terdebet di BRILInk Cabang Garut merupakan penelitian yang original karena memiliki variabel penelitian yang berbeda dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi :
5
Novita Tri, 2016, Tanggung Jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Menyediakan Layanan Perbankan di BPTN Kc Yogyakarta, UGM, Yogyakarta, halaman 4
7
1. Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru bagi penulis terlebih dalam meneliti tentang tanggung jawab Agen BRILink ketika terjadi gagal transaksi yang menyebabkan saldo terdebet. 2. Masyarakat Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum mengenai tanggung jawab Agen BRILink ketika terjadi gagal transaksi yang menyebabkan saldo terdebet. 3. Ilmu Pengetahuan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan ataupun pemikiran yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
8
