STRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN ESD

Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif melalui Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD)

STRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN ESD

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2009

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Nasional Pengkajian Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif: Pengembangan Model Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif melalui Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD) – Strategi Nasional Pelaksanaan ESD. - - Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2009 vi, 34h ISBN : 978-602-8613-07-1 1. 2. 3. 4. I. II. III.

Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif Strategi Nasional Pelaksanaan ESD Judul Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas Seri Pengembangan Model

Tim Penyusun

Penyunting

:

1. Drs.: Philip Suprastowo, APU 2. Sudiyono, S.Pd 3. Dra. Asri Ika Dwi Martini 4. Teguh Supriyadi, S.Si.,M.Si :

5. 6. 7. 8.

Dra. Karmidah, M.Si Dra. Etty Sisdiana Nur Listiawati, S.S., M.Ed Dr. Agung Purwadi,M.Eng

Prof. Dr. Zaenal Arifin Prof. Dr. Nadiroh Drs. Mahdiansyah, MA

Desain Sampul dan Tata Letak : Anugrah Sukma

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjaknov/Copyright @ 2009 Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber. Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Balitbang Depdiknas Kompleks Depdiknas, Gedung E Lt-19 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 12401 Telp. 021-5736365, Faks. 021-5741664 Website: puslitjaknov.org e-mail: [email protected]

Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif melalui Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD)

STRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN ESD

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2009

ii

Balitbang, Depdiknas

PENGANTAR Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada sesi ke 57 tahun 2002 mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Decade of Education for Sustainable Development/DESD). Tujuan DESD adalah untuk mengintegrasikan prinsipprinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran. Upaya ini diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan konteks tersebut pada tahun 2009 Puslitjaknov Balitbang Depdiknas melakukan kegiatan tentang „Pengkajian Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif berupa Pengembangan Model Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif melalui Implementasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD)‟. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menemukan suatu model yang dapat digunakan sebagai acuan guna mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik model tersebut meliputi: (1) Model Strategi Nasional Pelaksanaan ESD, (2) Model Pelaksanaan ESD melalui Kegiatan Intrakurikuler, dan (3) Model Pelaksanaan ESD melalui Kegiatan Ekstrakurikuler. Buku ini merupakan Model Strategi Pelaksanaan ESD yang diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan, program dan kegiatan ESD dari tingkat pemerintah sampai pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Model tersebut juga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah (Depdiknas), dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota, serta sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan tersebut. Model ini telah diseminarkan di lingkungan Depdiknas secara terbatas. Kami berharap model ini dapat ditindaklanjuti serta didayagunakan oleh para pengambil kebijakan dan para pelaksana di lapangan dalam mengimplementasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Jakarta, November 2009 Kepala Puslitjaknov

Burhanuddin Tola, Ph.D. NIP: 19510818 198112 1 001

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

iii

iv


DAFTAR ISI PENGANTAR ................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................... v Bab I PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan .................................................................................... 3 C. Manfaat .................................................................................... 3 D. Ruang Lingkup ............................................................................ 4 E. Pengguna ................................................................................. 4 Bab II LANDASAN HUKUM DAN HAKEKAT ESD .......................................... 5 A. Landasan Hukum ......................................................................... 5 n Hambatan B. Hakekat ESD .............................................................................. 6 C. Pengertian Kecerdasan Komprehensif dan Kompetitif ............................ 14 Bab III

STRATEGI PELAKSANAAN ESD .................................................. 15

A. Model Strategi Pelaksanaan ESD ....................................................... 15 B. Pemerintah (Depdiknas) ................................................................ 16 C. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ................................ 27 D. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) .............................................. 29 Bab IV PRINSIP DAN IMPLIKASI ........................................................... 31 31 A. Prinsip ..................................................................................... 31 B. Implikasi .................................................................................. DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 33


v

vi


BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

K

onferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang ”Lingkungan Hidup Manusia (The Human Environment)” di Stockholm, Swedia, 1972, menjadi tonggak sejarah penggerak manusia di bumi untuk memfokuskan perhatian pada masalah lingkungan. Perkembangan selanjutnya pada era 1980-an berkembang konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yakni “pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus mengesampingkan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka”. Konsep tersebut merupakan respon terhadap pentingnya keseimbangan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial dengan memperhatikan lingkungan serta pelestarian sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem, dan menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan mahluk di dunia. Esensi pembangunan berkelanjutan adalah keselarasan antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan. Manusia merupakan pusat dari pembangunan berkelanjutan, karenanya penting ditanamkan nilai-nilai yang dapat mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan. Nilai-nilai dimaksud, antara lain: (1) Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua manusia di seluruh planet bumi dan komitmen terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi semua, (2) Menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang dan komitmen terhadap tanggungjawab antargenerasi, (3) Menghargai dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya yang mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap ekosistem planet bumi, dan (4) Menghargai keanekaragaman budaya dan komitmen untuk membangun toleransi budaya lokal dan global, perdamaian, dan non-violence. Upaya merealisasikan pembangunan berkelanjutan dapat ditempuh melalui pendidikan. Pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Dalam hal ini, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

1

pendidikan dapat membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif, yakni: cerdas spiritual, cerdas emosional dan cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Sidang umum PBB pada sesi ke 57 tahun 2002 mendeklarasikan periode 20052014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Decade of Education for Sustainable Development/DESD). UNESCO sebagai badan PBB ditunjuk untuk memandu dekade tersebut dalam mengembangkan standar kualitas pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development/ESD). Tujuan umum dari DESD adalah untuk mengintegrasikan prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan kedalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran. Upaya pendidikan ini akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang mendorong terciptanya masa depan yang lebih berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, keberlanjutan pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Penerapan ESD di Indonesia pada saat ini belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi ESD Puslitjaknov tahun 2008, antara lain: (1) Belum ada kebijakan dan acuan penyelenggaraan ESD yang secara eksplisit dari tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan, (2) Kepala sekolah dan guru belum memahami ESD, (3) Guru mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktek pembangunan berkelanjutan kedalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran, (4) Minimnya sosialisasi ESD kepada kepala sekolah maupun guru, dan (5) Terbatasnya sumber belajar tentang ESD. Temuan evaluasi ESD tahun 2008 memandang perlu disusunnya rencana strategis nasional tentang pelaksanaan ESD dalam rangka mencapai target DESD di tahun 2014. Rencana strategis dimaksud dituangkan pada Gambar 1. Sasaran ESD tahun 2014: Terlaksananya ESD di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan

Rencana strategi nasional implementasi ESD

DESD 2005 2005

2008

2014

Situasi ESD hingga tahun 2008

Gambar 1. Time-frame Analisis Situasi dan Rencana Strategis Nasional Pencapaian Sasaran ESD tahun 2014.

Merujuk pada perencanaan strategi tersebut maka pemerintah perlu bekerja keras dalam Decade of Education for Sustainable Development/DESD. Dalam menyusun strategi pelaksanaan ESD di masa mendatang perlu mengacu pada kesepakatan UNESCO di Bonn-Jerman, pada 31 Maret sampai 2 April 2009, yang mencakup sebagai berikut.

2


1. Promosi kontribusi ESD pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD). 3. Re-orientasi sistem pendidikan dan pelatihan yang diperuntukkan pada keberlanjutan melalui kebijakan yang koheren pada tingkat nasional dan lokal. 4. Pengembangan dan penguatan mekanisme dan kerjasama internasional, nasional, dan regional untuk ESD yang menghormati keberagaman budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dikembangkan kebijakan, program dan kegiatan yang jelas dan terukur baik pada tingkat pemerintah, pemerintah daerah, maupun satuan pendidikan dalam suatu strategi nasional, sehingga integrasi nilai dan praktek pembangunan berkelanjutan pada semua aspek pendidikan dan pembelajaran dapat dioptimalkan dalam membentuk Insan Cerdas Komprehensif dan Kompetitif. Strategi tersebut diharapkan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut: (1) landasan hukum dan hakekat ESD, serta Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif, (2) kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan ESD untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif, serta (3) prinsip dan implikasi model strategi nasional pelaksanaan ESD. B.

Tujuan Secara umum strategi nasional ini bertujuan untuk memberikan acuan dasar bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan, strategi, program serta kegiatan ESD dalam membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif. Secara khusus strategi nasional ini bertujuan memberikan acuan dasar tentang hal-hal berikut:

C.

1.

Landasan hukum dan pengertian ESD, serta insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif.

2.

Kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan ESD guna membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif.

3.

Gambaran tentang implikasi dan prinsip model strategi nasional pelaksanaan ESD.

Manfaat 1.

Memberikan acuan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama Depdiknas (unit utama terkait), pemerintah daerah dan sekolah tentang ESD sehingga memiliki persepsi, pemahaman, dan komitmen yang sama tentang ESD.

2.

Terjadi sinkronisasi dan terkoordinasinya kebijakan, program dan kegiatan dari tingkat pusat, daerah sampai di tingkat sekolah.


3

D.

E.

3.

Masing-masing pihak yang berkepentingan, terutama Depdiknas (unit utama terkait), pemerintah daerah dan sekolah memahami tugas dan fungsinya serta tanggungjawab masing-masing dalam penyelenggaraan ESD.

4.

Terciptanya forum komunikasi antar pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan ESD, sehingga memudahkan perbaikan langkah lebih lanjut, dan berguna pula untuk memudahkan memberikan laporan DESD Indonesia di forum antar bangsa.

Ruang Lingkup 1.

Strategi ini difokuskan pada strategi pelaksanaan ESD dalam rangka pembentukan insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif bagi pemerintah pusat (Depdiknas), pemerintah daerah dan sekolah.

2.

Strategi nasional implementasi ESD adalah cara-cara yang perlu dilakukan oleh Depdiknas, pemerintah daerah, dan sekolah untuk mencapai tujuan ESD.

3.

Strategi nasional tersebut mencakup kebijakan, program dan kegiatan, serta koordinasi pelaksanaan ESD.

Pengguna 1. Depdiknas: Ditjen Mendikdasmen, Ditjen PNFi, Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, Setjen Depdiknas, Pusat-pusat di lingkungan Balitbang, serta UPT Depdiknas di daerah dan BSNP serta BAN. 2. Departemen Agama dan Departemen/lembaga lain yang terkait. 3. Pemerintah Daerah: Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; serta Kanwil Depag Provinsi dan Kandep Depag Kota/Kabubaten. 4. Satuan pendidikan (sekolah/madrasah).

4


BAB II

LANDASAN HUKUM DAN HAKEKAT ESD A. Landasan Hukum 1. UUD 1945

P

embukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. 2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 3) Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3. Renstra Depdiknas 2005-2009 Pembentukan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif sesuai dengan yang diamanatkan pada Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 yang tertera pada bab II Dasar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional pada bagian Visi Departemen Pendidikan Nasional. Insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif merupakan suatu target dari visi pendidikan nasional yaitu ”terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia sehingga berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan mampu serta proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis.


5

4. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; … untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil; sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. 5. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 3) Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 6. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7. PP 19 SNP 2005 (pasal 5 –18, pasal 25,26,27) Delapan standar pendidikan, yakni: (1) Isi, pasal 6, 7, 17, (2) Proses, pasal 19, (3) Kompetensi lulusan, (4) Pendidik dan tenaga kependidikan, pasal 28, (5) Sarana dan prasarana, (6) Pengelolaan, (7) Pembiayaan, dan (8) Penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya.

B. Hakekat ESD 1. Pengertian ESD ESD adalah upaya yang luas dan sepanjang hayat yang menantang setiap individu, lembaga dan komunitas untuk memandang hari esok sebagai hari bagi kita semua, atau justru tidak akan menjadi milik siapapun. ESD merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. ESD tidak bermakna sama dengan pendidikan tentang pembangunan berkelanjutan atau sekedar transfer pengetahuan. ESD berurusan dengan upaya mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat

6


yang positif1. Dalam hal ini perlu dikembangkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan sehingga dapat mengubah perilaku dan gaya hidup kita bagi transformasi masyarakat yang positif. Nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah sebagai berikut. a. Menghargai nilai-nilai dan hak-hak semua manusia di seluruh planet bumi dan komitment terhadap keadilan sosial dan ekonomi bagi semua. b. Menghargai hak-hak azasi manusia generasi mendatang dan komitmen terhadap tanggungjawab antargenerasi. c. Menghargai dan peduli pada kehidupan komunitas dengan keanekaragamannya yang mencakup perlindungan dan perbaikan terhadap ekosistem planet bumi. d. Menghargai keanekargaman budaya dan komitmen untuk membangun toleransi budaya lokal dan global, perdamaian dan anti kekerasan (nonviolence). ESD adalah berlaku untuk setiap orang, dan pada setiap tahapan kehidupan dimana masing-masing orang menemukan diri mereka. Oleh karena itu, ESD berlaku dalam sebuah perspektif belajar sepanjang hidup, mencakup semua ruang lingkup belajar yang memungkinkan, baik formal, non-formal dan informal, serta dimulai dari usia dini hingga dewasa. ESD menuntut reorientasi pendekatan pendidikan, struktur dan isi kurikulum, pedagogi dan sistem ujian. ESD harus mendemonstrasikan hal-hal sebagai berikut2. a. Lintas Disiplin dan Holistik/Menyeluruh; belajar untuk pembangunan berkelanjutan harus tercakup didalam semua kurikulum, bukan sebagai subjek yang terpisah. b. Nilai Pendorong; penting bahwa norma-norma, nilai-nilai, dan prinsipprinsip yang dimiliki bersama dapat menopang pembangunan berkelanjutan dan harus dibuat seeksplisit mungkin sehingga dapat diukur, diuji, diperdebatkan dan diaplikasikan. c. Berpikir Kritis dan Pemecahan Masalah; menuntun pada kepercayaan dan keyakinan untuk mengatasi dilema dan kebingungan serta tantangan dalam pembangunan berkelanjutan. d. Multi-Metode; puisi, drama, debat, pengalaman dan lain-lain, adalah pedagogi-pedagodi yang berbeda yang menjadi model proses dalam ESD. Pengajaran yang hanya mentransfer pengetahuan sudah seharusnya diganti dengan pendekatan para guru dan murid bekerja bersama untuk mencari pengetahuan dan memainkan peranan penting membangun lingkungan dalam institusi pendidikan mereka. e. Pengambilan Keputusan secara Partisipatif; murid berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana mereka harus belajar.

1 2

http://www. UNESCObkk.org/index. php?id =3808 http://www.yplhc.org/konsep_desd.php


7

f. Dapat Diterapkan (applicable); pengalaman belajar menawarkan terintegrasinya kehidupan personal dan profesional dari hari ke hari. g. Relevan secara Lokal; mengkaji masalah dan isu baik lokal maupun global menggunakan bahasa yang digunakan oleh peserta didik. Konsepkonsep pembangunan berkelanjutan harus secara hati-hati diekspresikan dalam bahasa yang lain karena pada kenyataannya masing-masing bahasa dan budaya mengekspresikan hal-hal secara berbeda-beda, dan setiap bahasa memiliki cara-cara kreatif dalam mengekspresikan konsep. UNESCO dalam publikasinya (http://www. UNESCObkk.org/index.php.id= 3808) mengidentifikasi tujuh kelompok pemangku kepentingan yang dapat melaksanakan ESD, yakni: pemerintah dan Komisi Nasional UNESCO, masyarakat, sektor swasta, lembaga pendidikan formal, masyarakat adab (civil society), media, dan lembaga internasional. Pemerintah adalah penggerak utama karena ia melaksanakan perundangundangan dan kebijakan bangsa. Komisi-Komisi Nasional UNESCO merupakan lembaga utama di tingkat nasional. Komisi-Komisi itu, umumnya berpusat di kementerian pendidikan suatu negara, mempunyai peran yang diperlukan, yaitu mereka melakukan kerja koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah lain dan menyiapkan mekanisme untuk kegiatan-kegiatan ESD. Masyarakat merupakan sasaran yang harus dijangkau ESD. Unsur masyarakat seperti kaum perempuan, pemuda, dan kelompok beragama adalah tempat ESD ditanamkan dan disemaikan. ESD harus diakarkan di masyarakat lokal karena dampak pembangunan berkelanjutan dan pembangunan tidak berkelanjutan dirasakan langsung di tingkat lokal. Sektor swasta merupakan mesin pertumbuhan yang memiliki tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) yang memainkan peran penting dalam menyertakan sumber daya profesional dan keuangan untuk mendukung ESD. Lembaga pendidikan berpotensi dalam menyebarkan ESD kepada peserta didik di segenap jenjang pendidikan. Namun penyebaran ESD melalui jalur pendidikan hendaknya jangan dijadikan sebagai satu mata pelajaran tersendiri, sebaliknya diintegrasikan dalam semua mata ajaran. Organisasi non-pemerintah berperan dalam mengadvokasikan dan mengkampanyekan nilai ESD kepada warga masyarakat. Sementara itu dukungan media memiliki peran penting untuk mengkomunikasikan pesan ESD kepada masyarakat secara meluas. Dengan demikian diharapkan membangun kesadaran, pemahaman, dan tanggung jawab sosial warga masyarakat dalam mengembangkan kehidupan yang sesuai dengan jiwa dan semangat ESD. Lembaga-lembaga internasional berfungsi memperluas kerjasama dalam ESD pada tingkat kawasan dan global, terutama dalam mempengaruhi arah politik penyebaran ESD di setiap Negara. Berdasarkan uraian di atas ESD dirumuskan sebagai pendidikan yang bermakna, berfungsi dan bertujuan untuk: (1) pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang tanpa harus

8


mengesampingkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, (2) meningkatkan mutu hidup manusia dengan tetap hidup di dalam daya dukung ekosistem, dan (3) menguntungkan bagi semua makhluk di bumi (manusia dan ekosistem) pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian nilai-nilai ESD dapat menjadi “roh pendidikan”. 2. Komponen ESD Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga perspektif penting, yakni sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi3. Perspektif Sosial-Budaya merupakan sebuah pemahaman terhadap institusi sosial dan peran manusia dalam perubahan dan pembangunan. Sama halnya dengan sistem demokrasi dan partisipasi yang memberikan peluang untuk mengemukakan pendapat, memilih pemerintahan, mengembangkan kesepakatan dan menyadari adanya perbedaan. Perspektif Lingkungan merupakan suatu kesadaran terhadap sumbersumber daya alam, lingkungan hidup fisik yang sensitif, dampak aktifitas manusia, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komitmen untuk menciptakan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi. Perspektif Ekonomi merupakan kepekaan terhadap keterbatasan dan potensi pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan, dikaitkan dengan komitmen untuk mengevaluasi tingkat konsumsi individu dan masyarakat sebagai bentuk keprihatinan terhadap lingkungan serta keadilan sosial. Ketiga perspektif tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (gambar 2). Ini berarti dalam melakukan pembangunan berkelanjutan tidak bisa mempertimbangkan satu aspek saja, seperti aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek sosial-budaya dan lingkungan.

3

UNESCO, UNESCO and Sustainable Development, 2005


9

BERKELANJUTAN

SOSIAL BUDAYA Dapat ditanggung

Layak

LINGKUNGAN

Adil EKONOMI ONOMI

a

a

Gambar 2. Skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu tiga pilar (Sumber: Hagan Foundation Center for the Humanities /http://www.scc.spokane.edu/?hfchsustain)

Ketiga perspektif tersebut terdiri dari 15 komponen seperti pada tabel berikut. Tabel 1. Komponen ESD untuk masing-masing perspektif4

Sosial-Budaya

Lingkungan

1. Hak Azasi Manusia

8.

Sumber Daya Alam

2. Keamanan

9.

Perubahan cuaca

3. Kesetaraan gender

10. Pembangunan perdesaan 11. Urbanisasi berkelanjutan

4. Keragaman budaya dan pemahaman lintas budaya 5. Kesehatan 6. HIV/AIDS 7. Tata Kelola

Ekonomi 13. Pengurangan kemiskinan 14. Tanggung jawab perusahaan (CSR) 15. Ekonomi pasar

12. Pencegahan dan penanganan bencana

Ke-15 komponen dari tiga perspektif ESD (Sosial-Budaya, Lingkungan, dan Ekonomi) tersebut masih belum cukup operasional untuk kepentingan implementasinya dalam pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Untuk kepentingan kegiatan di satuan pendidikan, masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Tabel-2 di bawah ini merupakan salah satu contoh penjabaran dimaksud yang didapatkan dengan cara mengidentifikasi dan 4

UNESCO, UNESCO and Sustainable Development, 2005

10


mengkategorisasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) untuk mata pelajaran tingkat SD. Tabel 2. Aspek-Aspek dalam Tiga Perspektif ESD

No

Aspek-Aspek dalam Tiga Perspektif ESD

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10

Perspektif Sosial Budaya Hak Azasi Manusia Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak untuk mengembangkan diri Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak memperoleh keadilan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak atas kesejahteraan Hak wanita Hak anak

1.2 1.2.1

Keamanan Hidup rukun, damai, kasih sayang, dan tolong menolong dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan dunia Hidup saling bertoleransi Bersikap sportif, objektif, dan menjadi suri tauladan Rendah hati, santun, dan saling menghargai Jujur, tanggung jawab Persatuan dan kesatuan bangsa (NKRI)

1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

Kesetaraan Gender Kesadaran terhadap orientasi seksual dan Relasi yang setara antara Laki-laki dan perempuan Persamaan hak atas pendidikan dan kesehatan Persamaan hak mendapatkan pekerjaan/jabatan Persamaan hak terhadap hukum Persamaan hak terhadap agama Persamaan hak untuk bernegara Peran serta/partisipasi termasuk mengutarakan aspirasi, pendapat (memperjuangkan kodrat) Persamaan hak terhadap reproduksi Keragaman Budaya dan Pemahaman Lintas Budaya Menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dan budaya Rukun dalam kemajemukan (kebhinekaan) dan menghargai ciri khas budaya lokal Kerjasama dan toleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan dan budaya Memberikan kesempatan dan peluang dalam pengembangan kebudayaan suku bangsa


11

No 1.4.5 1.4.6 1.5 1.5.1

Menghargai/ apresiasi terhadap keberagaman karya seni tari, lukis, teater, patung, suara dan musik Menghargai keberagaman nilai-nilai, norma, aturan, dan budaya setempat.

1.5.2

Kesehatan Kesadaran diri untuk hidup bersih, sehat jiwa dan raga (pengetahuan, sikap, dan perilaku) Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar

1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3

HIV/AIDS Pemahaman tentang HIV (termasuk penyebabnya) Kesadaran diri tentang bahaya HIV Cara penanggulangan HIV

1.7 1.7.1 1.7.2

Tata Kelola Musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan Pelayanan kehidupan publik (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, transportasi dsb.) Mengenal aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintahan (desa, kecamatan, kab/kota, propinsi dan nasional) serta sanksi bagi yang melanggar. Mengenal strukrur dan lembaga pemerintahan (desa, kecamatan, kab/kota, propinsi dan nasional) Menjaga keutuhan NKRI Akuntabilitas publik (pelayanan, pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan wewenang, mis. korupsi) Kerjasama antarnegara (dalam cakupan ASEAN, ASIA, ASIA PASIFIK dll)

1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Lingkungan Sumber Daya Alam Pelestarian, konservasi, rehabilitasi (reboisasi) SDA Pengelolaan, pemanfaatan (pendayagunaan) SDA Eksplorasi dan eksploitasi SDA

2.2 2.2.1

Perubahan Cuaca Pengetahuan perubahan suhu, kelembaban, angin, dan pola curah hujan Penyebab perubahan suhu, kelembaban, angin, dan pola curah hujan Dampak perubahan suhu, kelembaban, angin, dan pola curah hujan terhadap kehidupan manusia, binatang, tumbuhtumbuhan, dan alam semesta

2.2.2 2.2.3

2.3 2.3.1 2.3.2

12


Pembangunan Perdesaan Perubahan potensi SDA daerah Perubahan mata pencaharian Balitbang, Depdiknas

No


2.3.3 2.3.4

Perubahan peta daerah Perubahan sistem pemerintahan (otonomi)

2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Urbanisasi Berkelanjutan Terbatasnya mata pencaharian di desa Pembangunan yang tidak merata Keamanan hidup Dampak urbanisasi (SDM di desa berkurang, mempengaruhi tata kota, keamanan/kriminalitas meningkat, kerusakan lingkungan)

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4

Pencegahan dan Penanganan Bencana Macam-macam bencana alam Cara mencegah bencana alam Penyelamatan diri Empati terhadap korban bencana

3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

Ekonomi Pengurangan Kemiskinan Etos kerja Penciptaan lapangan kerja Pemberdayaan masyarakat Usaha Masyarakat Kelompok Mandiri (UMKM) Koperasi dan usaha rakyat lain Pemberian bantuan masal dari pemerintah (BLT, setelah bekerja)

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Tanggung Jawab Perusahaan (CSR) Pemberdayaan masyarakat Mendorong kemandirian masyarakat Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan kesehatan Pengurangan kemiskinan

3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6

Ekonomi Pasar Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan Kemampuan menguasai jaringan pasar Kompetensi mutu produk Kemampuan negosiasi dan diplomasi Kewirausahaan Penguasaan ICT


13

C. Pengertian Kecerdasan Komprehensif dan Kompetitif Kecerdasan merupakan kondisi dan proses berpikir yang mengindikasikan makna kesempurnaan, perkembangan akal budi, dan kesempurnaan pertumbuhan (sehat, kuat). Howard Gardner mengkategorikan adanya Sembilan kecerdasan yakni: (1) linguistik, (2) logis-matematis, (3) spasial, (4) kinestetik-jasmani, (5) musikal (6) interpersonal, (7) intrapersonal, (8) naturalis, dan (9) eksistensialis. Renstra Depdiknas dalam menetapkan tujuan pendidikan nasional mengacu pada pembentukan insan cerdas komprehensif dan kompetitif. Makna Kecerdasan komprehensif meliputi: (1) cerdas intelektual, (2) cerdas spiritual, (3) cerdas emosional dan sosial, dan (4) cerdas kinestetis. Kecerdasan intelektual merupakan aktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif. Sementara kecerdasan spiritual merupakan aktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. Kecerdasan emosional dan sosial dimaknai sebagai aktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasi akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya, dan aktualisasi diri melalui interaksi sosial yang membina dan memupuk hubungan timbal balik, demokratis, empatik dan simpatik, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, sedangkan Kecerdasan Kinestetis diartikan sebagai aktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas, dan aktualisasi insan adiraga. Makna kompetitif adalah upaya pembentukan insan yang berkepribadian unggul dan „gandrung‟ akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat.

14


BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN ESD A. Model Strategi Pelaksanaan ESD

M

odel strategi pelaksanaan ESD dimaksudkan untuk memberikan acuan pelaksanaan ESD yang menyangkut kebijakan, program dan kegiatan dari tingkat pusat, daerah, dan sampai pada satuan pendidikan; sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kecerdasan Komprehensif Pusat

Kompetitif

Propinsi

Kota/ Kabupatenn

Sinkronisasi Operasionalisasi Kebijakan Strategi Program Kegiatan     

Sinkronisasi Operasionalisasi Kebijakan Strategi Program Kegiatan

   

Operasionalisasi Kebijakan Strategi Program Kegiatan

Satuan pendidikan/ Sekolah (PF) Dpt ditanggung

A d il

Visi sekolah sebagai Pusat Pendidikan dan Pembudayaan Siswa

Intrakurikuler

PNFI

 Operasionalisasi Kebijakan Sekolah  Program  Kegiatan

Ekstrakurikuler

Gambar 3. Model Strategi Nasional Pelaksanaan ESD Program dan kegiatan harus disusun secara jelas dan terukur, sehingga mudah untuk dievalausi keberhasilannya. Operasionalisasi kebijakan, program dan kegiatan dibuat singkat dan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

15

persepsi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Ini semua dikemas dalam rencana strategi nasional pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Gambar 3).

B.

Pemerintah (Depdiknas) ESD merupakan sebuah konsep pendidikan yang meliputi pendekatan dan analisis terhadap pelaksanaan pembangunan yang memiliki perspektif ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Dengan demikian ESD merupakan proses pendidikan tentang pembangunan yang didasarkan pada suatu konsep lintas sektor dan lintas disiplin ilmu. ESD memiliki peran cukup penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, terutama dalam membentuk peserta didik yang cerdas komprehensif dan kompetitif. Namun ESD belum dilaksanakan secara optimal dan meluas di segenap jenjang pendidikan yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah belum terdapat seperangkat regulasi di dalam pembangunan pendidikan yang berhubungan langsung dengan penerapan ESD. Atas dasar itu, diperlukan adanya kebijakan yang eksplisit tentang ESD yang dapat digunakan sebagai pijakan penyelengaraan ESD di tingkat pusat, daerah, dan sekolah. Kebijakan Depdiknas tentang pelaksanaan ESD di Indonesia perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesepakatan UNESCO di Bonn, Jerman pada 31 Maret sampai 2 April 2009 yang mencakup komponen sebagai berikut. 1. Promosi kontribusi ESD pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan guna mencapai pendidikan berkualitas yang memperhatikan perkembangan hubungan antara ESD dan EfA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis, serta membantu pencapaian agenda ESD. 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ESD, dengan mengutamakan perluasan pembelajaran dan wawasan ESD selama 5 tahun pertama yang selanjutnya diterapkan pada kebijakan dan program tentang kesadaran masyarakat dan berbagai bentuk pembelajaran informal. Hal tersebut mencakup peningkatan peran dan kontribusi media massa untuk membantu perkembangan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu keberlanjutan dan pembangunan kapasitas profesional media. 3. Re-orientasi sistem pendidikan dan pelatihan dalam rangka keberlanjutan program melalui kebijakan yang koheren pada tingkat nasional dan lokal. Mengembangkan kebijakan ESD melalui koordinasi antarsektor/antardeparteman dan lembaga pemerintah non-departemen yang juga melibatkan sektor bisnis dan industri, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains, khususnya melalui integrasi ESD ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Program tersebut termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan EfA dan MDG, melalui pendekatan lintas-sektor dan pembiayaannya; dengan memobilisasi sumberdaya dan penyandang dana.

16


4. Pengembangan dan penguatan kerjasama internasional, nasional, dan regional untuk ESD yang menghormati keberagaman budaya. Selain itu juga perlu dilakukan pembentukan komite, jejaring, dan kelompok masyarakat yang mengimplementasikan ESD pada tingkat regional dan nasional yang menguatkan hubungan lokal-nasional dan nasional-global, serta meningkatkan kerjasama Utara-Selatan dan Selatan-Selatan. Dalam upaya pelaksanaan, kebijakan penerapan ESD perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Penggunaan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua tingkatan, khususnya melalui pengembangan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang efektif, pendidikan guru, praktek mengajar, kurikulum, materi pembelajaran, dan pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan, dan juga dengan mengenali kontribusi yang signifikan dari pendidikan non-formal dan informal, serta pendidikan kejuruan dan pelatihan di industri. 2. Promosi dialog kebijakan dalam kerangka sosialisasi berbagai hal tentang ESD, pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang relevan dalam penyusunan kebijakan ESD, pengembangan strategi monitoring dan evaluasi, dan penyebarluasan informasi tentang praktek-praktek ESD yang baik. Selain itu juga perlu dikembangkan indikator-indikator ESD nasional yang dapat mengindikasikan kemajuan penerapan dan memungkinkan dilaksanakannya review terhadap proses dan analisis hasil pencapaian ESD. 3. Re-orientasi kurikulum dan program pendidikan guru untuk mengintegrasikan ESD ke dalam pendidikan pra-jabatan dan pelatihan dalam-jabatan. Mendukung lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para guru, dan para dosen untuk membangun jejaring, mengembangkan, dan meneliti pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Selain itu perlu dilalukan upaya khusus untuk mendukung para guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan mengevaluasi proses pembelajaran ESD. 4. Re-orientasi program pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan agar mencakup ESD serta pengembangan dan perluasan kemitraan ESD untuk mengintegrasikan ESD ke dalam materi dan pelaksanaan pelatihan keterampilan, pendidikan kejuruan, dan pelatihan di tempat kerja dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor publik, dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai mitra pengembangan ESD. Selanjutnya ESD harus menjadi bagian integral dalam pelatihan pemimpin-pemimpin dalam bisnis, industri, perdagangan, organisasi nirlaba dan organisasi sukarela, dan pelayanan publik. 5. Peningkatan rasa memiliki (kepemilikan) para pemuda terhadap permasalahan ESD melalui pelibatan para pemuda beserta organisasi dan jaringannya dalam penyusunan disain dan penerapan ESD untuk meningkatkan komitmen, solidaritas, dan potensi mereka. 6. Peningkatan peran dan kontribusi masyarakat sipil dalam menstimulasi perdebatan dan partisipasi publik serta memperkenalkan kegiatan-


17

kegiatan ESD. Untuk itu perlu ditemukan cara memperluas keterlibatan dan komitmen tersebut. 7. Pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi penting sistem tradisional, sistem yang asli setempat, dan sistem pengetahuan lokal serta penghargaan terhadap kontribusi budaya yang beragam dalam mempromosikan ESD. 8. Promosi keadilan gender secara aktif serta penciptaan kondisi dan strategi yang memungkinkan wanita saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk membawa perubahan sosial dan kesejahteraan. 9. Pengembangan ilmu pengetahuan melalui jaringan ESD. Termasuk dalam kegiatan ini adalah identifikasi dan pemberian dukungan kepada satuan pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga riset, serta pusat dan jaringan pendidikan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumber ESD. Selain itu perlu dilakukan eksplorasi potensi wilayah geografi dan bioregional yang dapat ditetapkan menjadi laboratorium ESD. 10. Mendorong peningkatan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan jaringan penelitian tentang ESD. Dalam kerangka itu perlu dilakukan mobilisasi fungsi inti universitas, yaitu: pengajaran, riset, dan pengabdian pada masyarakat untuk memperkuat pengetahuan global dan kearifan lokal tentang ESD, pemanfaatan kepemimpinan serta jaringan program Unesco dalam ESD. Untuk keperluan itu perlu dikembangkan struktur insentif yang mendukung penelitian dan pengembangan ESD pada pendidikan tinggi. Selain itu juga perlu dilakukan pembangunan struktur lembaga dan organisasi yang memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan program-program multi-disiplin dan pembangunan model-model yang tanggap terhadap kompleksitas dan keadaan yang mendesak dalam pelaksanaan ESD. 11. Peningkatan upaya dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan keberlanjutanan yang mendesak dan kritis (seperti perubahan iklim, serta perlindungan bagi air dan pangan) yang dilakukan dengan cara mengembangkan rencana program dan kegiatan khusus di dalam payung dekade ESD PBB dan kerangka kerjasama dengan berbagai fihak. 12. Pemanfaatan mekanisme kelembagaan selama dekade PBB untuk ESD dan dekade lain yang sedang berjalan (seperti dekade PBB untuk aksi „Air untuk Kehidupan‟) yang akan menjamin bahwa ESD terus diimplementasikan selama dekade tersebut. 13. Penggunaan keahlian yang ada di dalam sistem PBB untuk memperkuat ESD dalam konvensi kunci pengembangan berkelanjutan; misalnya yang difokuskan pada biodiversity, perubahan iklim, de-sertifikasi, dan warisan budaya yang tidak dinyatakan secara jelas.

18


Kebijakan yang dikeluarkan oleh Depdiknas perlu disertai dengan penentuan program dan kegiatan oleh berbagai unit kerja terkait di tingkat pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Pada tingkat pusat, penerapan kebijakan dan program ESD perlu didukung oleh unit utama terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Penerapan kebijakan, program dan/atau kegiatan oleh masing-masing unit terkait disajikan pada Tabel 3. Tabel 3. Kebijakan, Program dan/atau Kegiatan ESD Sesuai dengan Tupoksi Unit Utama Depdiknas dan Unit Lain yang Terkait No

Tupoksi Unit Utama Depdikdas dan Unit lain yang terkait

1.

Balitbang Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud Balitbang menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan; penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan pelaksanaan administrasi badan (Permendiknas No. 40 tahun 2006)

Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (sesuai kesepakatan Bonn 2009)

 Mempromosikan serta mendiskusikan kebijakan ESD dengan pihak-pihak terkait dan berkepentingan.  Melaksanakan dan memanfaatkan hasilhasil penelitian yang relevan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan strategi monitoring dan evaluasi, dan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan ESD.  Mengembangkan usulan kebijakan kepada pimpinan departemen tentang (1) strategi nasional pelaksanaan ESD, (2) strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ESD, (3) reorientasi sistem pendidikan yang menekankan pembelajaran sepanjang hayat, (4) peningkatan hubungan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal melalui ESD, (5) reorientasi sistem pendidikan dan pelatihan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.  Mengembangkan model-model pelaksanaan ESD.  Mempromosikan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan ESD, termasuk yang dilaksanakan melalui program Unesco.  Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada lembaga riset yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam menyebarluaskan pengetahuan dan pembangunan sumberdaya ESD.  Mendorong dan meningkatkan pengembangan keunggulan ilmiah, riset,


19

No







 



2.

Ditjen Mandikdasmen Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut fungsi Ditjen Mandikdasmen adalah: a. Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; b. Melaksanakan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah;

20

dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan jaringan penelitian tentang ESD Mengembangkan indikator-indikator ESD nasional yang dapat mengindikasikan kemajuan penerapan dan memungkinkan dilaksanakannya review terhadap proses dan analisis pencapaian hasil ESD. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi ESD di tingkat nasional dan daerah, serta mengambil inisiatif untuk mengembangkan strategi dan pelaksanaan ESD yang dapat memberi petunjuk bagi PBB dalam memberikan kesimpulan dalam pelaksanaan DESD yang nyata dan konkret Mengembangkan struktur insentif untuk mendukung penelitian dan pengembangan ESD. Melaksanakan pertukaran informasi tentang praktik-praktik yang baik dalam pelaksanaan ESD, termasuk pertukaran informasi dalam implementasi ESD dan DESD. Mengkoordinasikan pelaksanaan ESD di tingkat unit utama Depdiknas serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan ESD dengan unit-unit terkait di luar Depdiknas termasuk dengan lembaga internasional dan mempertanggungjawabkannya kepada Mendiknas

 Meningkatkan ketersediaan pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar jalur formal bagi semua anak usia sekolah sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan (ESD).  Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada sekolah yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.  Membangun struktur lembaga dan organisasi satuan pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak yang dapat memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan programprogram multidisiplin dalam pelaksanaan Balitbang, Depdiknas

No

Tupoksi Unit Utama Depdikdas dan Unit lain yang terkait c. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur ESD di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah; d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang manajemen pendidikan dasar; e. Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal. (Permendiknas No. 14 tahun 2005)

3.

Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (sesuai kesepakatan Bonn 2009) ESD.  Mempromosikan kontribusi ESD pada pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak untuk mencapai pendidikan bermutu, dengan perhatian khusus untuk membantu perkembangan hubungan antara ESD dan EFA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis.  Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak.  Mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah dan taman kanakkanak dengan melibatkan peran masyarakat.  Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan dasar dan menengah dan taman kanak-kanak.  Mendukung reorientasi sistem pendidikan dasar dan menengah dan taman kanankanak yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.

Ditjen PNFI Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan nonformal dan informal. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Fungsi Ditjen PNFI adalah: a. Merumuskan kebijakan Departemen di bidang pendidikan nonformal dan informal; b. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan nonformal dan informal; c. Menyusun standar,

 Meningkatkan ketersediaan pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan menengah jalur non-formal dan informal bagi semua anak usia sekolah serta pendidikan keaksaraan bagi semua orang dewasa sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.  Mengidentifikasi dan memberikan dukungan lembaga pendidikan non-formal dan in-formal yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi yang mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.  Membangun struktur lembaga dan organisasi pendidikan non-formal, informal, dan pelatihan yang dapat memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi warga belajar, dan program-program


21

No

Tupoksi Unit Utama Depdikdas dan Unit lain yang terkait norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan nonformal dan informal; d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan nonformal dan informal; e. Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal. (Permendiknas No. 28 tahun 2007).

4.

multidisiplin dalam pelaksanaan ESD.  Mempromosikan kontribusi ESD pada jalur pendidikan non-formal dan in-formal untuk mencapai pendidikan bermutu, dengan perhatian khusus untuk membantu perkembangan hubungan antara ESD dan EFA dalam suatu pendekatan yang koheren dan sistematis.  Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pendidikan non-formal dan in-formal.  Mengoperasionalkan kebijakan ESD melalui program pendidikan non formal dan informal berkoordinasi dengan lembaga lain terkait serta melibatkan dunia usaha dan industri, masyarakat setempat, serta para pakar yang relevan.  Mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan non formal dan informal dengan melibatkan peran masyarakat.  Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan non-formal dan in-formal.  Mendukung reorientasi sistem pendidikan non-formal dan informal, pendidikan anak usia dini, dan pelatihan yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.  Mengupayakan peningkatan rasa memiliki di kalangan pemuda mengenai permasalahan ESD.

Ditjen Dikti Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dikti menyelenggarakan fungsi: a. Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang pendidikan tinggi; b. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;

22


 Mengidentifikasi dan memberi dukungan kepada perguruan tinggi dan lembaga riset, serta pusat dan jaringan pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.  Membangun struktur lembaga dan organisasi yang memfasilitasi fleksibilitas, partisipasi peserta didik, dan program multi-disiplin dalam pelaksanaan ESD.


No



penyusunan standar,  Mempromosikan kontribusi ESD pada norma, pedoman, kriteria perguruan tinggi untuk mencapai dan prosedur di bidang pendidikan bermutu, dengan perhatian pendidikan tinggi; khusus untuk membantu perkembangan c. Membina dan hubungan antara ESD dan EFA dalam mengembangkan pendidikan suatu pendekatan yang koheren dan tinggi sesuai perkembangan sistematis. ilmu pengetahuan, teknologi  Mendukung pencapaian tujuan agenda dan seni; ESD di tingkat nasional melalui d. Memberikan bimbingan pendidikan tinggi teknis dan evaluasi di  Mengembangkan dan memperluas bidang pendidikan tinggi; kemitraan dalam rangka pengintegrasian e. Melaksanakan urusan ESD ke dalam pelaksanaan pendidikan administrasi Direktorat tinggi dengan melibatkan masyarakat Jenderal. sipil, sektor publik dan swasta, lembaga (Permendiknas no. 15 tahun swadaya masyarakat, dan partner 2005) lainnya.  Mendorong dan meningkatkan pengembangan keunggulan ilmiah, riset, dan pengetahuan baru bagi ESD melalui pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan jaringan penelitian tentang ESD.  Memobilisasi fungsi inti universitas (pengajaran, riset, dan pengabdian masyarakat) untuk memperkuat pengetahuan global dan kearifan lokal tentang ESD, dan pemanfaatan kepemimpinan, serta jaringan program Unesco dalam ESD.  Mendukung LPTK untuk membangun jejaring penelitian dan pengembangan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka ESD.  Mengembangkan struktur insentif untuk mendukung penelitian dan pengembangan ESD pada pendidikan tinggi.  Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pendidikan tinggi.  Mendukung reorientasi sistem pendidikan tinggi yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui integrasi ESD.  Mendukung reorientasi kurikulum dan program pendidikan guru untuk mengintegrasikan ESD ke dalam pendidikan pra-jabatan.  Mengupayakan peningkatan rasa memiliki Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

23

No


Kebijakan, program dan/atau kegiatan ESD (sesuai kesepakatan Bonn 2009) di kalangan mahasiswa mengenai permasalahan ESD.  Memperluas keterlibatan dan komitmen masyarakat dalam menstimulasi diskusi dan partisipasi masyarakat dalam memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD.

5.

Ditjen PMPTK Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditjen PMPTK menyelenggaran fungsi: a. Menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; b. Melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; c. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; d. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; e. Melaksanakan urusan administrasi Direktorat Jenderal. (Permendiknas No. 8 Tahun 2005)

24

 Mendukung para guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan tentang ESD, termasuk dukungan kepada lembaga pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan.  Melakukan upaya khusus untuk mendukung para guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran ESD dan mengevaluasi proses pembelajarannya.  Mengidentifikasi dan memberi dukungan kepada lembaga pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan yang dapat menjadi pusat keahlian dan inovasi dalam mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan, serta pembangunan sumberdaya ESD.  Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam mempromosikan ESD pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan untuk mencapai pendidikan bermutu.  Mendukung pencapaian tujuan agenda ESD di tingkat nasional melalui pelatihan guru.  Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengoperasionalkan kebijakan ESD pada satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan lembaga lain terkait serta melibatkan dunia usaha dan industri, masyarakat setempat, serta para pakar yang relevan.  Mendukung pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan dan ESD, mengutamakan perluasan pembelajaran dan wawasan ESD selama 5 tahun pertama yang selanjutnya diterapkan pada kebijakan dan program Balitbang, Depdiknas

No





 

 

6.

tentang kesadaran masyarakat dan berbagai bentuk pembelajaran informal. Hal tersebut mencakup peningkatan peran dan kontribusi media massa untuk membantu perkembangan kesadaran dan pemahaman publik tentang isu-isu keberlanjutan dan pembangunan kapasitas profesional media. Mengembangkan dan memperluas kemitraan dalam rangka pengintegrasian ESD ke dalam pelaksanaan pelatihan guru dengan melibatkan masyarakat sipil, sektor publik dan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan partner lainnya. Mengintegrasikan nilai-nilai ESD pada pelatihan guru dan penjaminan mutu pendidikan. Mendukung reorientasi sistem pelatihan guru yang diperuntukkan bagi pembangunan berkelanjutan khususnya melalui integrasi ESD, termasuk reorientasi kurikulum dan program pelatihannya. Mengupayakan peningkatan rasa memiliki di kalangan guru mengenai permasalahan ESD. Melaksanakan perluasan keterlibatan dan komitmen guru menstimulasi diskusi dan partisipasi publik dalam memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD melalui berbagai kegiatan.

Badan Standar Nasional Pendidikan 

Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan  Menyelenggarakan ujian nasional  Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan

 Mengembangkan pengintegrasian nilainilai ESD ke dalam Standar Nasional Pendidikan.  Mengevaluasi keterlaksanaan penerapan nilai-nilai ESD di setiap satuan pendidikan.  Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan ESD.


25

No



 Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah  Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran 7.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, PNFI, dan PT Permendiknas No. 28, 29, dan 30 tahun 2005 BAN PT, S/M, dan PNF mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN PT, S/M, dan PNF mempunyai fungsi untuk: a. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF b. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF untuk diusulkan kepada Menteri; c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan,

26

 Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF yang memperhatikan nilai-nilai ESD.  Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF yang mencakup nilai-nilai ESD untuk diusulkan kepada Menteri.  Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan mengevaluasi keterlaksanaan akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF, termasuk penerapan nilai-nilai ESD.  Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi.


No


d.

e.

f.

g.

h.


kriteria, dan perangkat akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF ; Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF ; Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; Mengumumkan hasil akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF secara nasional; Melaporkan hasil akreditasi BAN PT, S/M, dan PNF kepada Menteri; Melaksanakan ketatausahaan BAN PT, S/M, dan PNF

C. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Pemerintah provinsi (Dinas pendidikan provinsi) Sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah provinsi perlu menindaklanjuti dengan upaya penerapannya di wilayah administrasi provinsi yang bersangkutan. Tugas dan fungsi pemerintah provinsi dalam penerapan ESD adalah sebagai berikut. a. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat dan provinsi tentang pelaksanaan ESD pada lingkup wilayah provinsi yang bersangkutan agar terjadi sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. b. Melaksanakan sosialisasi ESD, melalui berbagai kegiatan seperti, seminar, forum diskusi, workshop, lomba, pertemuan, kelompok, Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

27

paguyuban, dan berbagai media interaksi dan komunikasi khas daerah yang tepat, dan lain-lain. c. Mengembangkan sistem monitoring pelaksanaan ESD di lingkungan wilayah kerja pemerintah provinsi. d. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan tentang jenis-jenis kegiatan pada tingkat satuan pendidikan serta pembangunan sumber daya yang berkaitan dengan ESD. e. Mengkoordinasi kegiatan ESD antar-sektor/antar-unit kerja yang melibatkan sektor bisnis dan industri, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains dalam pelaksanaan ESD di daerah. f. Memberi dukungan terhadap pemecahan masalah-masalah terkait dengan ESD menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. g. Melaksanakan sosialisasi kontribusi ESD pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai pendidikan yang bermutu. h. Memberi dukungan kepada institusi pendidikan dan pelatihan guru serta penjaminan mutu pendidikan untuk membangun jejaring. i.

Mengembangkan strategi-strategi ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran ESD

2. Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan kab/kota) Pemerintah daerah dengan hak otonominya mempunyai urusan yang tertuang dalam UU RI No. 32 tahun 2004 Ps 14 ayat (1), yang salah satu kewajibannya adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada pemerintah daerah kab/kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan kab/kota. Dinas Pendidikan kab/kota adalah unsur pelaksana pemerintah kab/kota yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kab/kota. Meskipun kabupaten dan kota mempunyai hak otonomi dengan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola aspek pembangunan pendidikan di wilayahnya, namun pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah propinsi, termasuk dalam penerapan ESD. Program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kab/kota terkait dengan pelaksanaan ESD adalah sebagai berikut. a. Menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tindak lanjut kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi) tentang pelaksanaan ESD pada lingkup wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan agar terjadi

28


sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dengan pemerintah daerah serta sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya b. Melaksanakan sosialisasi tentang ESD, melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, forum diskusi, workshop, lomba, pertemuan, kelompok, paguyuban, dan berbagai media interaksi dan komunikasi khas daerah yang tepat, dan lain-lain. c. Mengembangkan sistem dan pelaksanaan monitoring pelaksanaan ESD di lingkungan wilayah kerja pemerintah kabupaten/kota setempat. d. Mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada berbagai jenis-jenis kegiatan sekolah serta identifikasi potensi dan pengembangan sumber daya yang diperlukan bagi pelaksanaan ESD. e. Melaksanakan koordinasi antar-sektor/antar-unit kerja yang melibatkan sektor bisnis dan industri setempat, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan komunitas sains dalam pelaksanaan ESD melalui seluruh jenjang dan jenis pendidikan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal yang ada di wilayah kabupaten/kota. f. Memberi dukungan terhadap pemecahan masalah-masalah terkait dengan ESD menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan sistemik pada pendidikan formal, non-formal, dan informal pada semua jenjang dan jenis pendidikan. g. Melaksanakan sosialisasi tentang ESD pada semua pendidikan dan untuk mencapai pendidikan berkualitas. h. Mengembangkan strategi-strategi ESD yang dapat berjalan dengan ukuran kelas yang lebih besar, dan mengevaluasi proses pembelajaran ESD

D. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah) 1. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat, propinsi, dan kab/kota tentang pelaksanaan ESD pada lingkup wilayah administrasi kab/kota yang bersangkutan. 2. Menyusun rencana pelaksanaan program pembelajaran ESD yang mengacu pada kebijakan pemerintah baik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 3. Melaksanakan program pembelajaran berwawasan menggunakan sumber belajar yang relevan.

ESD,

dengan

4. Memperluas keterlibatan dan komitmen masyarakat a.l. melalui peningkatan peran dan kontribusi dewan pendidikan, komite sekolah, orang tua murid, dan warga masyarakat untuk dan partisipasi dalam memperkenalkan kegiatan-kegiatan ESD. 5. Melaksanakan evaluasi. 6. Menyusun laporan.


29

30


BAB IV

PRINSIP DAN IMPLIKASI A. Prinsip

P

rinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapan model Strategi Pelaksanaan ESD adalah sebagai berikut. 1.

Ada kooordinasi dan kerjasama yang terpadu dari pemerintah (khususnya Depdiknas), pemerintah daerah sampai di tingkat satuan pendidikan.

2. Terjadinya sinkronisasi kebijakan dan langkah-langkah penyelenggaraan ESD antara pemerintah (khususnya Depdiknas), pemerintah daerah sampai di tingkat satuan pendidikan. 3. Setiap pihak yang berkepentingan melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan otonomi pemerintah daerah, serta peraturan yang relevan lainnya.

B. Implikasi Pelaksanaan ESD berimplikasi pada perlunya perhatian, komitmen, peran serta dari berbagai pihak sebagai berikut. 1. Sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya setiap instansi unit kerja di tingkat pusat perlu menyediakan anggaran untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka panjang. Adanya dukungan penganggaran dana, baik dari APBN, APBD, dan satuan pendidikan guna menjamin tercapainya tujuan ESD. 2. Guna memahami tingkat keberhasilan ESD secara nasional perlu dilaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas publik dan bahan laporan periodik untuk kepentingan domestik maupun dalam rangka laporan DESD.


31

32


DAFTAR PUSTAKA David Wechsler (http://www.angelfire.com/mt/matrixs/psikologi2.htm) Daniel Goleman (1996), Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ – New York Times Fenrich, Peter (1997), Model of the Instructional Development Cycle, http://proceedings. informingscience.org/InSITE2004/030fenri.pdf Gardner, Howard. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic, 1993. Gardner, Howard. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. Hagan Foundation Center for the Humanities: Sustainability (2009), http://www.scc.spokane.edu/?hfchsustain ESD dan Media (http://www.UNESCObkk.org/index. php?id =3808) http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=37893 http://www.yplhc.org/konsep_desd.php. Sustainable Development (DESD)

Konsep

Decade

of

Education

for

http://www.yplhc.org/tujuan_strategi.php. Tujuan dan Strategi DESD http://www.yplhc.org/latar_belakang_desd.php. Latar Belakang DESD http://www.yplhc.org/krgka_implementasi_int.php. Internasional (DESD)

Kerangka

Implementasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan#cite_note-0. Pembangunan Berkelanjutan http://www.unescobkk.org/index.php?id=3808. ESD dan Media: Lembar fakta bagi praktisi media untuk memajukan Pendidikan. http://www.yplhc.org/about_mdg.php. Tujuan Pembangunan Milenium/Millenium Development Goals (MDG's) http://www.yplhc.org/latar_belakang_desd.php. Latar Belakang (http://www. UNESCObkk.org/ index.php?id =3808). http://www.yplhc.org/krgka_implementasi_int.php. Internasional (DESD)

Kerangka

Implementasi

http://www.yplhc.org/konsep_desd.php Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan

33

http://www.angelfire.com/mt/matrixs/psikologi2.htm Inteligensi dan IQ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993), Balai Pustaka. Koran Tempo, 28 Maret 2008, Sedikitnya 10.000 Warga Pekanbaru Mengungsi Akibat Banjir Koran Tempo, 29 Mei 2008, Dua Tahun Tak Henti Menyembur Koran Tempo, 16 Juni 2008, Walhi: Lima Tahun Lagi Hutan di Sumatera Habis. Limas

Sutanto, 2006, Indonesia dan Kecerdasan http://64.203.71.11/kompas-cetak/0607/31/opini/2839898.htm.

Majemuk

_______, 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, MPPNJP, Depdiknas, Jakarta. _______, 2003, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas, Jakarta. _______,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi UNESCO (2007), Sustainable Development UUD 1945 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP 19 SNP 2005 (pasal 5 –18, pasal 25,26,27) Renstra 2010 – 2014 (dalam Perencanaan)

34


STRATEGI NASIONAL PELAKSANAAN ESD

Recommend Documents