RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan
organisasi,
membuat
strategi
untuk
mencapai
tujuan
itu,
dan
mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan.
Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal merupakan rencana bersama anggota korporasi, artinya, setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
1
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Rencana Kerja (Renja)-SKPD, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka
menengah.
Rencana
Kerja
(Renja)
SKPD
ini
menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja
SKPD
mempunyai
kedudukan
yang
strategis
yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Penyusunan Rencana Kerja DPKAD Kota Bandung Tahun 2012 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 7 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan untuk prioritas program dan kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENJA
Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah untuk memberikan arah serta
3
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
sebagai pedoman
taktis
dan
strategis
dalam
penyelenggaraan
pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.
Sasaran Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.
1.3. LANDASAN HUKUM 1.3.1. Landasan Idiil : Pancasila 1.3.2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945 1.3.3. Landasan Operasional: a.
Undang-Undang
Nomor
28
tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
c.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
d.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
e.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Daerah;
g.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
38
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ; h.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah
Daerah
Propinsi
Pemerintah
dan
Pemerintah, Daerah
Kabupaten/ Kota; i.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
08
Tahun
2008
tentang
Organisasi Perangkat Daerah; j.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; k.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
l.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung
5
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Nomor 13 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung; m. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025; n.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013.
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Tujuan dan Sasaran, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.
6
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG Berisi uraian tentang Dasar Pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kedudukan serta Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
BAB IV
KEBIJAKAN ORGANISASI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berisi uraian tentang penjelasan arah kebijakan organisasi dan Agenda Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2012.
BAB V PENUTUP Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tahun 2012, yang tersusun atas dasar dukungan dan partisipasi
dari
(stakeholder)
berbagai
maupun
komponen
para
baik
pemangku
dari
masyarakat
kepentingan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung umumnya dan kemajuan DPKAD sendiri pada khususnya.
7
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
2.1
PEMBENTUKAN Pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)
Kota Bandung pada Tahun 2010 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, membawa dampak besar pada pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, karena DPKAD merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2.2
TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, tugas pokok Dinas
8
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah.
2.3
FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi; c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.4
KEDUDUKAN Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur lini
Pemerintah Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
9
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
2.5
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas : a.
Kepala Dinas
b.
Sekretariat, membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Keuangan dan Program;
c.
d.
e.
f.
Bidang Anggaran, membawahkan : 1.
Seksi Anggaran Pendapatan;
2.
Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;
Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1.
Seksi Belanja Tidak Langsung;
2.
Seksi Belanja Langsung;
3.
Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;
Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan : 1.
Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;
2.
Seksi Pemanfaatan Aset Daerah;
3.
Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;
Bidang Akuntansi, membawahkan : 1.
Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
2.
Seksi Akuntansi Belanja;
3.
Seksi Pencatatan dan Pelaporan.
10
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUBBAG UMUM & KEPEG
BIDANG ANGGARAN
1. SEKSI ANGGARAN PENDAPATAN 2. SEKSI ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI
BIDANG PERBENDAHA RAAN 1. SEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG 2. SEKSI BELANJA LANGSUNG 3. SEKSI PEMBIAYAAN DAN MANAJEMEN KAS
BIDANG PEMBERDAYA AN ASET 1. SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN DOKUMENTASI 2. SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH 3. SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA
SUBBAG KEU & PROGRAM
BIDANG AKUNTANSI
1. SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2. SEKSI AKUNTANSI BELANJA 3. SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN
11
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DPKAD KOTA BANDUNG Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2010-2013. Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2010-2013 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor 050/1481-DPKAD tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2010-2013, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Rencana Kerja DPKAD Tahun 2012 sebagai rencana kerja DPKAD Kota Bandung untuk Tahun 2012, tidak terlepas dari Rencana Strategis DPKAD Tahun 2010 – 2013, yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :
3.1. VISI Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan
dan
aset
daerah
dituntut
untuk
dapat
menjawab
tuntutan
12
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
pembaharuan sistem keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, disusun visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dalam Mendukung Pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat”. Pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pemantapan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat. Visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.
3.2. MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan
13
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut : a.
Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
b.
Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib.
c.
Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.
3.3. TUJUAN Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi
dari pernyataan
misi organisasi.
Tujuan yang
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2012. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :
14
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
1.
MISI KE-1 (satu) Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu Tujuan : 1.1
Meningkatnya
kualitas
penganggaran
sesuai
dengan
dokumen
perencanaan,
standar satuan harga, analisa standar belanja, dan
standar pelayanan minimum. Sasaran : 1.1.1
Tersusunnya
rencana
keuangan
tahunan
pemerintahan
daerah. Indikator kinerja sasaran : i.
Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu.
ii. 1.1.2
Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.
Tersusunnya anggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja sasaran : i.
2.
Adanya Standar Satuan Harga.
MISI KE-2 (dua) Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib. Tujuan : 2.1
Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sasaran : 2.1.1
Terlaksananya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan.
15
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Indikator kinerja sasaran : i.
Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan.
ii. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi: 1. SIM Keuangan 2. SIM Barang iii. Prosentase Pengelola Keuangan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan: 1. Pengguna Anggaran 2. Kuasa Pengguna Anggaran 3. PPK-SKPD 4. Bendahara 2.1.2
Terlaksananya
penatausahaan
aset
sesuai
peraturan
perundangan. Indikator kinerja sasaran : i.
Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan.
ii. Prosentase
SDM
yang
memiliki
kompetensi
yang
dibutuhkan: a. Penyimpan Barang b. Pengurus Barang
16
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
2.1.3
Terlaksananya pemanfaatan aset. Indikator kinerja sasaran : i. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD.
2.1.4
Terlaksananya pengamanan dan penanganan sengketa aset. Indikator kinerja sasaran : i.
Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung.
ii. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk. 3.
MISI KE-3 (tiga) Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Tujuan : 3.1
Terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas. Sasaran : 3.1.1
Tersedianya laporan keuangan daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Indikator kinerja sasaran : a.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu.
17
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
3.4. STRATEGI Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan
kerangka
pengeluaran
jangka
menengah,
penganggaran
terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; 2.
Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah;
3.
Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3.5. KEBIJAKAN Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1.
Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;
2.
Penerapan
penyusunan
penganggaran
sesuai
dengan
dokumen
perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;
18
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
3.
Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
4.
Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;
5.
Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;
6.
Peningkatan pemanfaatan aset;
7.
Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian sengketa;
8.
Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
19
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB IV KEBIJAKAN ORGANISASI, ANALISIS KINERJA DAN PROGRAM PRIORITAS 4.1
KEBIJAKAN ORGANISASI Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai
lembaga pelaksana pengelolaan keuangan dan aset daerah berperan penting dalam keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan
pertanggungjawaban
daerah,
pelaksanaan
APBD,
akuntansi pembinaan
keuangan dan
daerah,
pengawasan
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung memiliki fungsi yang strategis agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan
20
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses
Bertanggung
jawab
informasi merupakan
seluas-luasnya
tentang
perwujudan
kewajiban
keuangan seseorang
daerah. untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yang
telah
ditetapkan.
Keadilan adalah
keseimbangan distribusi
kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung juga memiliki fungsi yang strategis agar pengelolaan aset daerah yang meliputi perencanaan
kebutuhan
dan
penganggaran,
pengadaan,
penerimaan,
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi
21
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Arah kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk menetapkan tujuan kebijakan yang akan dicapai dalam rangka mendorong perwujudan Visi dan Misi Kota Bandung sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013. Arah kebijakan strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung ditetapkan sebagai berikut : 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan pemerintahan kota; 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset pemerintahan kota; 3. Pengembangan sistem informasi dalam manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4.2
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
bahwa salah satu dokumen perencanaan yang digunakan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah adalah dokumen perencanaan tahunan. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan
22
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), berikut rencana capaiannya (target). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah melaksanakan program-program dan kegiatan selama Tahun 2010 dengan pencapaian kinerja sebagaimana tersaji pada
lampiran 1. Dalam pengelolaan keuangan daerah terjadi perubahan aturan dalam peraturan perundangan yang berlaku yang menuntut aparatur pengelola keuangan untuk dapat segera menyesuaikan tugas dan fungsinya. Sedangkan di sisi lain, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, hambatan dan kendala dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana pendukungnya. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal tersebut diperlukan langkah-langkah antisipatif dan terkordinasi, antara lain : Pertama, mengkaji dan menyempurnakan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Kedua, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ketiga, menata kembali sistem aplikasi dan data base pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting
23
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
mencermati kompleksitas penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset. Keempat, memperbaiki sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian
yang
sehat,
terselenggaranya
penilaian
resiko,
aktivitas
pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian pada setiap SKPD. Kelima, menjalin dan
meningkatkan intensitas
koordinasi
dan
konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
4.3
PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2012 Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Bandung merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan yang dapat dicapai tergantung dari implementation gap. Besar kecilnya perbedaan antara sesuatu yang diinginkan dengan kenyataan hasil yang didapat tergantung pada implentation
capacity dari organisasi/aktor atau sekelompok organisasi yang dipercaya untuk mengembangkan tugas melaksanakan kebijakan tersebut. Program-program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian program tingkat Pemerintah Kota Bandung, yang dituangkan dalam dokumen
24
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Rencana
Pembangunan
Skala
Kota
dan
berupaya
seoptimal
mungkin
berkontribusi dalam pencapaian Kinerja Pemerintah Kota dalam setiap aspeknya. Program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung pada Tahun 2011 mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah untuk yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam negeri No 21 Tahun 2011 yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian serta Urusan Wajib Pertanahan yang terdiri atas : 1.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota;
3.
Program
Penataan
Penguasaan,
Kepemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan Tanah; 4.
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
5.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6.
Program Pengembangan Data/Informasi;
7.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
8.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :
1.
Penyusunan Standar Satuan Harga
2.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD
25
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
4.
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
5.
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
6.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7.
Penyusunan
Rancangan
Peraturan
KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 8.
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
9.
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10.
Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
11.
Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan
12.
Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah
13.
Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah
14.
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
15.
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah
16.
Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah
17.
Penyusunan dan Pemutahiran Database Aset
18.
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah
19.
Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS
20.
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD
21.
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD
22.
Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
23.
Sertifikasi tanah
24.
Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan
26
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
25.
Pengadaan tanah untuk prasarana umum dan sosial
26.
Pengadaan tanah untuk SOR
27.
Pengadaan tanah untuk sentra industri dan perdagangan
28.
Pengadaan tanah untuk Peternakan
29.
Pengadaan tanah untuk pertanian
30.
Pematangan tanah milik daerah
31.
Pengadaan tanah untuk sarana kesehatan
32.
Pengadaan tanah untuk sarana pekerjaan umum
33.
Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup
34.
Pengadaan tanah untuk sarana perhubungan
35.
Pengadaan tanah untuk sarana perumahan
36.
Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran dan pemerintahan umum
37.
Pengadaan tanah untuk Kolam Retensi
38.
Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
39.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
40.
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
41.
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
42.
Pengadaan Sarana Penyimpanan
27
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
Prioritas program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan
Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2012 disajikan dalam Lampiran III.
4.4 DANA INDIKATIF Pada Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2011 ini telah diusulkan kegiatan-kegiatan untuk programprogram yang terkait dengan urusan wajib sebesar Rp. 96.181.000.000,- dan belanja non urusan sebesar Rp. 4.311.423.220,- Berdasarkan Bab V Lampiran Peraturan Walikota Bandung Nomor 311 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2010, perkiraan alokasi anggaran (pagu indikatif) belanja langsung DPKAD adalah sebesar Rp. 84.884.386.950,- termasuk Rp. 75.000.000.000,- diantaranya untuk pengadaan aset tanah. Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk programprogram yang terkait dengan urusan wajib sebesar Rp. 80.954.000.000,termasuk Rp. 75.000.000.000,- diantaranya untuk pengadaan aset tanah, dan belanja non urusan sebesar Rp. 3.930.386.950,-.
4.5 SUMBER DANA Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
28
RENJA DPKAD KOTA BANDUNG TAHUN 2012
BAB V PENUTUP Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Tahun 2012 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kota Bandung “Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa BERMARTABAT”. Rencana Kerja Tahun 2012 ini memang masih belum sempurna dan masih harus banyak perbaikan. Namun demikian kami upayakan agar selaras dengan Renstra DPKAD Tahun 2010 – 2013 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013. Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait. Bandung,
.
KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH NIP. 19610308 199103 1 009
29
