LAPORAN TAHUN Enam Tahun Meletakkan Fondasi Kelembagaan Persaingan Usaha: Tantangan ke Depan

_____________________________________________________________________

LAPORAN TAHUN 2006

Enam Tahun Meletakkan Fondasi Kelembagaan Persaingan Usaha:

Tantangan ke Depan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

Halaman

1

Laporan Tahunan KPPU 2006

_____________________________________________________________________

Halaman

2


_____________________________________________________________________

BAB

1 PENDAHULUAN Beragam kasus persaingan usaha yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sejak awal tahun 2006 mengisyaratkan adanya perkembangan baru bagi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Masa implementasi awal yang cukup berat telah dijalani oleh KPPU pada periode pertama, yaitu pada tahun 2000–2005. Beranjak dari kondisi awal yang penuh tantangan, KPPU terus memperbaiki kinerjanya dan menjaga komitmen terhadap UU No. 5/1999. Hasilnya, saat ini nilai-nilai persaingan usaha yang sehat mulai menjadi acuan bagi pelaku usaha di tanah air. 1.1.

KINERJA

TAHUN

2006

Terlepas dari maraknya kasus persaingan usaha yang didominasi oleh masalah persekongkolan tender, tahun ini KPPU mencatat sejumlah indikator keberhasilan atas perbaikan kinerjanya. Arus laporan yang masuk dari tahun ke tahun memang bergerak lambat. Namun, dalam periode 2005–2006 telah terjadi peningkatan hingga dua kali lipat atas jumlah laporan yang disampaikan ke KPPU dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan yang masuk tersebut lalu ditindaklanjuti ke bagian Penanganan Perkara yang mengupas beragam kasus persaingan usaha. Di antaranya adalah kasus diskriminasi harga serta kasus lain yang menghambat persaingan. Tugas dan wewenang KPPU memang tidak serta merta disambut baik oleh para pelaku usaha di Indonesia. Apalagi, KPPU didirikan pada masa–masa iklim dunia usaha masih dipenuhi oleh nuansa yang anti pada persaingan sehat, seperti, tender kolusif, monopolisasi, kartel, dan patronase pelaku usaha dengan birokrat. Padahal, semua tindakan yang antipersaingan hanya akan berdampak pada biaya tinggi serta rendahnya daya saing para pelaku usaha di Indonesia. 1.2.

KASUS

PERSAINGAN

USAHA

TAHUN

2006

Persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 merupakan kasus terbanyak yang ditangani oleh KPPU sepanjang tahun 2006. Setelah meluasnya cakupan wilayah kerja KPPU di lima kota di Indonesia melalui

Halaman

3


_____________________________________________________________________ keberadaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU, yaitu, di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Batam, maka makin banyak kasus persekongkolan tender di berbagai daerah dilaporkan untuk ditindaklanjuti perkaranya. Hasil atas penanganan perkara tender tersebut memperlihatkan bahwa persekongkolan tender juga bisa terjadi karena adanya intervensi oleh pejabat birokrasi atau pengaturan yang dilakukan panitia tender. Perkara persaingan usaha yang ditangani KPPU juga melibatkan pelaku usaha besar, seperti, PT Carrefour, PT Semen Gresik, dan main distributor Yamaha di Sulawesi Selatan. Pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dalam ketiga kasus ini terkait dengan strategi bisnis yang dilakukan ketiga pelaku usaha tersebut. Oleh karenanya, KPPU menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat pada dunia usaha tanah air. Pada saat yang sama, iklim dunia usaha juga senantiasa berkembang dengan menggunakan berbagai strategi bisnis yang kian inovatif. 1.3.

KPPU

DAN

DUKUNGAN

MULTISTAKEHOLDER

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU telah mendapatkan dukungan dari para stakeholder, terutama dari pemerintah. Dukungan tersebut tercermin dari diterbitkannya kebijakan ekonomi dan politik yang sejalan dengan UndangUndang No. 5/1999. Melalui kebijakan pemerintah diharapkan turut berperan menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Dalam rangka kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga negara/instansi pemerintah, KPPU telah membukukan dua Memorandum of Understanding (MoU) selama tahun 2006. Pertama, MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2006. Lalu, disusul MoU dengan Departemen Komunikasi dan Informatika pada 16 Oktober 2006. Dukungan dari lembaga peradilan juga memberikan nilai positif bagi KPPU. Setelah permohonan keberatan pelaku usaha atas sejumlah Putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, kini satu-persatu Putusan KPPU diperkuat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung (MA). Hingga kini, empat Putusan KPPU telah diperkuat MA serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kekuatan hukum yang tetap berperan penting dalam pelaksanaan putusan atas suatu perkara. Selain berfungsi sebagai landasan eksekusi perkara, berlakunya kekuatan hukum yang tetap dengan adanya kemenangan KPPU di Mahkamah Agung telah mengangkat kredibilitas KPPU sebagai lembaga pengawas hukum persaingan di Indonesia. Hal ini turut meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas KPPU yang disertai berkembangnya pemahaman terhadap hukum persaingan di lembaga peradilan. 1.4.

AKTIVITAS

INTERNASIONAL

KPPU tak hanya bertanggung jawab dalam membangun jaringan kerja sama di tingkat nasional, namun juga di tingkat internasional. Dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, KPPU turut berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional di bidang hukum dan kebijakan persaingan skala regional. Di

Halaman

4


_____________________________________________________________________ antaranya adalah peran KPPU sebagai observer tetap di OECD dan chairman forum ACFC periode 2005 – 2006. Hukum dan kebijakan persaingan usaha yang senantiasa berkembang telah menuntut perlunya pendalaman terhadap teknik penanganan suatu kasus serta peningkatan pemahaman guna membentuk persamaan persepsi. Oleh karena itu, KPPU beserta Mahkamah Agung dan UNCTAD menyelenggarakan Judicial Seminar pada tanggal 13-14 Juni 2006 di Hotel Le Meridien, Bali. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyamakan persepsi atas efektivitas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha bagi para Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar dan Balikpapan, serta aparat penegak hukum dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Pada saat yang hampir bersamaan, KPPU juga menyelenggarakan The 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law yang bertujuan memicu implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha. Konferensi yang diselenggarakan di tempat yang sama pada 15-16 Juni 2006 tersebut berupaya menindaklanjuti koordinasi regional yang telah dibangun sejak tahun 2003. 1.5.

MASA

TUGAS

ANGGOTA

KOMISI

Pada periode pertama berdirinya KPPU, sebelas Anggota Komisi telah diangkat untuk masa jabatan tahun 2000–2005 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 162/M/2000. Seluruh Anggota KPPU itu berperan dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga pengawas persaingan usaha ini. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, masa tugas Anggota Komisi periode pertama berakhir pada 7 Juni 2005. Namun, karena ketika itu proses pemilihan Anggota Komisi untuk periode berikutnya belum selesai, masa jabatan Anggota KPPU periode pertama diperpanjang selama satu tahun berdasarkan Keputusan Presiden No. 94/2005. Tahun 2006 merupakan akhir dari perpanjangan masa jabatan Anggota KPPU periode pertama. Nama para Anggota KPPU yang akan menjabat pada periode berikutnya telah terpilih berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59/P/2006 tertanggal 12 Desember 2006. Dengan demikian, seluruh Anggota KPPU yang baru terpilih ini diharapkan senantiasa konsisten dalam menegakkan pelaksanaan UU No. 5/1999 sesuai dengan komitmennya serta mampu meningkatkan kinerja KPPU pada masa mendatang.

Halaman

5


_____________________________________________________________________

Halaman

6


_____________________________________________________________________

BAB

2 PENEGAKAN HUKUM Direktorat Penegakan Hukum (DPH) adalah salah satu unit kerja KPPU yang berada di bawah koordinasi Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU. Direktorat ini berfungsi mendukung KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum persaingan usaha berdasarkan UU No. 5/1999 tentang Larangan terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPH secara khusus bertugas melayani masyarakat dengan menerima laporanlaporan yang terkait dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Selain menerima laporan dari masyarakat, Direktorat ini juga menindaklanjuti inisiatif Anggota Komisi maupun Sekretariat KPPU melalui kegiatan Monitoring Pelaku Usaha atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Tugas DPH dalam membantu Anggota KPPU adalah menangani dan menyelesaikan perkara-perkara persaingan usaha, mempertahankan Putusan KPPU di lembaga peradilan (di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung), serta memonitoring pelaksanaan Putusan KPPU yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Direktorat Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahkan empat unit, yaitu, (1) Subdirektorat Monitoring Pelaku usaha; (2) Subdirektorat Penanganan Pelaporan; (3) Subdirektorat Penanganan Perkara; serta (4) Subdirektorat Litigasi dan Monitoring Pelaksanaan Putusan. Tiap subdirektorat (subdit) dipimpin oleh seorang Kepala Subdirektorat (Kasubdit) yang dibantu beberapa orang staf. Masing-masing subdit memiliki tugas sesuai nama subditnya dan bertanggung jawab kepada Direktur DPH. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki investigator dan panitera yang secara langsung membantu Anggota Komisi dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara persaingan usaha. 2.1.

MONITORING

PELAKU

USAHA

Dalam melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaku Usaha, objek monitoring KPPU yang utama adalah pelaku usaha/kelompok pelaku usaha di sektor industri barang maupun jasa yang menguasai pangsa pasar lebih dari 50% maupun dua atau tiga pelaku usaha/kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari 75%. Persentase tersebut didasari oleh ketentuan dalam UU No. 5/1999.

Halaman

7


_____________________________________________________________________ Kegiatan monitoring ini bertujuan mengawasi perilaku pelaku usaha agar tidak menyalahgunakan posisi dominannya dan menghindari terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dan menjadi market leader berpeluang menguasai pasarnya dengan cara-cara yang tidak sehat. Dampaknya, misalnya, masyarakat harus membayar suatu produk barang/jasa dengan harga yang lebih mahal daripada harga seharusnya. Selama data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan monitoring ini dapat dibuktikan kebenarannya, sumbernya bisa diperoleh dari mana saja. Misalnya, data statistik yang dikeluarkan oleh badan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), informasi dari individu-individu, atau data yang diperoleh KPPU dari lapangan yang diolah menjadi data komprehensif. Salah satu cara mengumpulkan data dan informasi juga dapat diperoleh dengan menggunakan metode dengar pendapat (hearing) yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, yaitu, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, maupun perwakilan masyarakat. Sekretariat KPPU kemudian melaporkan hasil pengumpulan data tersebut kepada Anggota Komisi. Penyampaian laporan itu disertai usulan atas tindak lanjutnya. Misalnya, jika berdasarkan hasil monitoring terdapat dugaan kuat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, maka Sekretariat KPPU akan mengusulkan KPPU untuk berinisiatif menangani perkara tersebut. Sepanjang tahun 2006, KPPU telah melakukan 12 kegiatan monitoring terkait dugaan kartel dan integrasi vertikal yang menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Dugaan terjadinya praktik kartel antara lain ditujukan pada distribusi gula lokal yang dikuasai oleh kelompok usaha tertentu. AKLI sebagai asosiasi yang diakreditasi oleh LPJK dan sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) juga diduga terlibat praktik kartel. Sedangkan dugaan mengenai integrasi vertikal ditujukan terhadap industri migas yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha di Sulawesi Selatan. 2.2.

PENANGANAN

PELAPORAN

Berdasarkan amanat UU No. 5/1999, KPPU bertugas menerima pengaduan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan atas pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Lima tahun yang lalu, KPPU hanya menerima 21 laporan. Namun, sepanjang 2006, tercatat sudah 200 jumlah laporan yang masuk. Meningkatnya jumlah laporan yang masuk dari masyarakat ditunjang oleh serangkaian program sosialisasi atas UU No. 5/1999 ke seluruh tanah air. Kemajuan ini juga didukung oleh hadirnya beberapa kantor perwakilan KPPU di Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan. Hingga kini, 64% laporan yang diterima oleh KPPU terkait dengan dugaan persekongkolan tender, di mana sebagian besar dari laporan tersebut merupakan dugaan atas persekongkolan tender di instansi pemerintah. Seluruh laporan yang masuk ke KPPU akan diuji kebenarannya melalui proses penelitian laporan, klarifikasi kepada pihak yang melaporkan, dan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Uji kebenaran tersebut dilakukan karena tidak semua laporan yang masuk berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Sebelas persen (11%) dari total jumlah laporan yang masuk hanya berupa surat yang mempersoalkan kebijakan pemerintah terhadap dunia persaingan usaha, surat tembusan, serta berbagai laporan lain yang sebenarnya

Halaman

8


_____________________________________________________________________ bukan merupakan bagian dari yurisdiksi KPPU. Hal ini tampak pada gambar berikut: Gambar 2. a. Klasifikasi Laporan

persekongkolan tender 64% jual rugi 2%

penguasaan pasar 7% monopoli 8%

non-yurisdiksi KPPU (tembusan surat, kebijakan pemerintah 11%

integrasi vertikal 1% kartel 2%

posisi dominan 1% jabatan rangkap 2%

oligopoli 1% penetapan harga 1%

Laporan bersifat “tembusan” yang masih berkaitan dengan KPPU tetap menjadi perhatian KPPU. Bahkan, jika perlu, KPPU akan melakukan monitoring terhadap laporan tembusan tersebut. Sementara itu, terhadap laporan yang bukan merupakan wewenang KPPU (seperti laporan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi), KPPU akan memberikan arahan pada Pelapor untuk meneruskan laporannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI (Polri), dan atau ke Kejaksaan RI. KPPU senantiasa berhati-hati dalam menindaklanjuti laporan yang merupakan wewenangnya. Banyak pihak yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan membuat laporan pengaduan ke KPPU dan menggunakan laporannya tersebut untuk memeras pihak yang dilaporkan. 2.3.

PENANGANAN

PERKARA

Setelah status laporan ditetapkan sebagai suatu perkara persaingan usaha, maka KPPU akan menindaklanjuti perkara tersebut melalui proses Penanganan Perkara. Jangka waktu penanganan suatu perkara sampai pengambilan putusan akan berlangsung paling lama 150 hari kerja. Sepanjang tahun 2006, KPPU telah menangani 18 perkara persaingan usaha yang terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Sebagian

Halaman

9


_____________________________________________________________________ besar merupakan masalah persekongkolan tender. Sedangkan perkara lain yang juga banyak ditangani KPPU terkait dengan dugaan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, di mana hal ini melanggar Pasal 19 UU No. 5/1999. Tak semua perkara yang ditangani KPPU berakhir dengan putusan. Jika ternyata tidak ditemukan adanya alat bukti yang cukup, maka KPPU -- melalui Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan -- dapat menghentikan suatu proses penanganan perkara persaingan. Selain didasari oleh alat bukti yang sah dan cukup, KPPU dalam memutus suatu perkara persaingan usaha juga harus memiliki keyakinan secara independen bahwa memang telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Berikut ini adalah gambaran mengenai persentase penanganan perkara KPPU: Gambar 2. b. Persentase Penanganan Perkara KPPU

Tidak dilanjutkan 33%

bersalah 22%

Tidak bersalah 22%

Putusan 39% Dalam Proses Penanganan perkara 28%

2.4.LITIGASI

DAN

MONITORING

PUTUSAN

Tak semua pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah melanggar ketentuan UU No. 5/1999 bersedia menerima Putusan KPPU. Berdasarkan UU tersebut, pelaku usaha yang keberatan terhadap Putusan KPPU berhak mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri di domisili hukum usahanya. Sejak tahun 2000, 43% Putusan KPPU telah diajukan ke Pengadilan Negeri oleh para pelaku usaha yang merasa keberatan dengan putusan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Halaman

10


_____________________________________________________________________ Gambar 2. c. Pelaksanaan Hasil Putusan KPPU

keberatan 43%

Tidak Bersalah 24%

bersalah 76%

menerima 33%

Makin tersosialisasinya UU No. 5/1999 dan meningkatnya jumlah hakim yang memahami hukum persaingan telah berdampak positif bagi KPPU. Kini, Putusan KPPU sudah tidak lagi selalu dikalahkan di Pengadilan Negeri. Contohnya, penguatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2006 tentang Penggantian Logo Pertamina. Mahkamah Agung juga mendukung penegakan hukum persaingan di Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1/2003 yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 3/2005. Dukungan Mahkamah Agung tersebut sebagai upaya mengisi kekosongan Hukum Acara Penanganan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Selain itu, Mahkamah Agung juga beberapa kali memfasilitasi terlaksananya kegiatan pelatihan dan seminar mengenai hukum persaingan usaha bagi Hakimhakim Pengadilan Negeri maupun Hakim Agung. Para Hakim dan Hakim Agung turut berperan dalam menegakkan hukum persaingan di Indonesia. Putusan KPPU yang diuji oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung merupakan “pintu akhir” yang menentukan apakah Putusan KPPU akan diperkuat atau dikalahkan. Dengan demikian, berbagai kegiatan yang telah difasilitasi oleh Mahkamah Agung tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi penguatan Putusan KPPU di Pengadilan Negeri. Hingga kini, Mahkamah Agung telah memutus lima perkara keberatan di tingkat kasasi, yaitu, (1) Putusan No. 03/KPPU-I/2002 tentang Divestasi Saham Pemerintah di PT Indomobil Sukses Intenasional; (2) Putusan No. 04/KPPUI/2003 tentang Monopoli Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Jakarta International Container Terminal; (3) Putusan No. 03/KPPU-L/2004 tentang Tender Pengadaan Hologram pada Pita Cukai di Perum Peruri; (4) Putusan No. 07/KPPU-L/2004 tentang Divestasi dua Unit VLCC PT Pertamina; serta (5) Putusan No. 01/KPPUL/2003 tentang PT Garuda Indonesia (persero).

Halaman

11


_____________________________________________________________________ Pada tingkat kasasi, empat dari lima Putusan KPPU telah diperkuat oleh Mahkamah Agung. KPPU saat ini juga sedang berupaya mengeksekusi putusanputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Dengan demikian, berbagai ungkapan yang menyatakan bahwa Putusan KPPU selalu kalah di tingkat pengadilan nampaknya sudah harus diluruskan. Gambar 2. d. Persentase Putusan KPPU di Tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

MA membatalkan Putusan KPPU 5% MA menguatkan Putusan KPPU 24% Membatalkan Putusan KPPU 76%

PN Menguatkan Putusan KPPU 24%

Proses Kasasi 47%

KPPU selalu berupaya agar pelaku usaha yang telah dijatuhi sanksi mau melaksanakan Putusan KPPU secara sukarela. KPPU melakukan kegiatan Monitoring Pelaksanaan Putusan guna mengawasi pelaku usaha agar melaksanakan putusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, Monitoring Pelaksanaan Putusan yang dilakukan KPPU sepanjang tahun 2006 mencakup seluruh Putusan KPPU. Yakni, Putusan yang meliputi 10 Putusan atas Perkara KPPU mulai tahun 2005 serta lima (5) Putusan atas Perkara KPPU yang pemeriksaannya dimulai pada 2006. Berikut ini 14 Perkara Persaingan Usaha yang telah diputus KPPU pada tahun 2006:

Halaman

12


_____________________________________________________________________ Boks 2. a. Daftar Putusan KPPU Tahun 2006 1.

Putusan Perkara No: 11/KPPU-L/2005 Distribusi Semen Gresik

2.

Putusan Perkara No: 12/KPPU-L/2005 Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut

3.

Putusan Perkara No: 13/KPPU-L/2005 Tender Alat Kesehatan di Rumah Sakit Cibinong

4.

Putusan Perkara No: 14/KPPU-L/2005 Jasa Pengoperasian Harbour Mobile Crane (HMC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) di Surabaya

5.

Putusan Perkara No: 16/KPPU-L/2005 Tender Dishub Surabaya

6.

Putusan Perkara No: 17/KPPU-L/2005 RSUD Bekasi

7.

Putusan Perkara No: 19/KPPU-L/2005 Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam

8.

Putusan Perkara No: 20/KPPU-L/2005 Tender PJU/SJU DKI Jakarta

9.

Putusan Perkara No: 21/KPPU-L/2005 Diskriminasi Distribusi Gas oleh Pertamina

10. Putusan Perkara No: 22/KPPU-L/2005 Tender Pipanisasi oleh PGN 11. Putusan Perkara No: 02/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung dalam Proyek Logo Baru Pertamina 12. Putusan Perkara No: 03/KPPU-L/2006 Penunjukan Langsung dalam Proyek CIS-RISI PLN 13. Putusan Perkara No: 04/KPPU-L/2006 Sistem Distribuasi Motor YamahaSulawesi Selatan 14. Putusan Perkara No: 06/KPPU-L/2006 Tender Perbaikan Bangsal di RSU Pematang Siantar *) Seluruh Putusan KPPU dapat di-download melalui www.kppu.go.id

Berdasarkan Daftar Putusan KPPU Tahun 2006 dalam Boks 2. a., sebelas Putusan KPPU menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Dari 11 putusan tersebut, lima pelaku usaha yang dinyatakan bersalah tidak mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri. A. Putusan KPPU yang Tidak Diajukan ke Pengadilan Negeri Lima Putusan KPPU tidak diajukan ke Pengadilan Negeri oleh para pelaku usaha karena mereka telah menerima putusan tersebut dan bersedia melaksanakannya secara sukarela. Putusan-putusan tersebut adalah:

Halaman

13


_____________________________________________________________________ 1. Perkara No. 10/KPPU-L/2005

Perkara ini mengenai Kartel Perdagangan Garam. Diperoleh fakta bahwa pelaku usaha yang menyediakan pasokan garam dari Madura ke Sumatera Utara dan pelaku usaha yang mendistribusikan garam tersebut ke seluruh Sumatera Utara telah melakukan praktik kartel. KPPU lalu memutuskan bahwa para pelaku usaha yang telah terlibat dalam Kartel Perdagangan Garam itu terbukti melanggar ketentuan Pasal 11 UU No. 5/1999. Kemudian KPPU memerintahkan mereka untuk membatalkan kartel tersebut dan mereka pun menyatakan bersedia mematuhi serta melaksanakan perintah Putusan KPPU. 2. Perkara No. 17/KPPU-L/2005

Dalam perkara ini, KPPU menyatakan telah terjadi persekongkolan tender dalam Tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur. Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 ini dilakukan oleh CV Lalang Bina Sehati bersama Panitia Tender tersebut. Putusan KPPU memberikan sanksi berupa larangan kepada CV Lalang Bina Sehati untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan Tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dishub Jawa Timur selama dua tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhitung 14 hari sejak diputuskannya perkara ini, CV Lalang Bina Sehati tidak mengajukan keberatannya atas putusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Putusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Selanjutnya, sesuai dengan putusan tersebut, KPPU memberikan saran dan pertimbangannya pada pemerintah serta pihak-pihak terkait sebagai berikut: 1. Merekomendasikan kepada Dishub Kota Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan tender pengadaan di lingkungan Dishub Kota Surabaya agar mengikuti ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 dan ketentuanketentuan lain sebagaimana mestinya. 2. Merekomendasikan kepada atasan langsung Panitia (Terlapor I) untuk memberikan sanksi administrasi kepada Terlapor I atas keterlibatannya dalam persekongkolan Tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan Dishub Surabaya pada tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Merekomendasikan kepada Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan untuk memberi ketegasan mengenai penerapan Surat Edaran Departemen Perhubungan No. HK.505/1940/LLAJ tentang Daftar Perusahaan Perlengkapan Jalan Pemegang Rekomendasi. 4. Merekomendasikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan ketentuan serta berhati-hati dalam memberikan surat referensi dan surat dukungan berdasarkan ketentuan perbankan yang berlaku.

3. Perkara No. 04/KPPU-L/2006

KPPU dalam perkara ini juga menemukan adanya persekongkolan tender dalam Tender Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai

Halaman

14


_____________________________________________________________________ Labuhan Maringgai–Muara Bekasi untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera–West Java (SSWJ) Tahap II PT oleh Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Persekongkolan tender dalam pekerjaan konsultan ini dilakukan antarpeserta maupun dengan panitia tender. Dalam putusan ini, KPPU memerintahkan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 1. Terlapor I (PGN) menghentikan kerja sama dengan Terlapor VII (DNV Singapore) yang terkait dengan pekerjaan konsultan dalam Tender Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai–Muara Bekasi untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera– West Java (SSWJ) Tahap II PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 2. Terlapor I (PGN) melaksanakan secara konsisten peraturan pengadaan barang dan atau jasa sesuai dengan Keputusan Direksi PGN dan atau peraturan lain yang menyangkut pengadaan barang dan atau jasa. 3. Direktur Utama PT PGN dan Komisaris PT PGN memberikan sanksi administratif atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jobi Triananda selaku Project Manager SSWJ IV. Pihak Terlapor dalam perkara ini tidak mengajukan keberatan atas Putusan KPPU karena mereka menerima putusan tersebut serta melaporkan pelaksanaan putusan ini kepada KPPU. 4. Perkara No. 04/KPPU-L/2006

Dalam perkara ini, KPPU menyatakan telah terjadi perbuatan diskriminasi yang dilakukan oleh Distributor Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha di Sulawesi Selatan, PT Suracojaya Abadi Motor, yang melarang para subdistributornya untuk menjual kepada mixed channel. Mix channel adalah dealer kendaraan roda dua yang menjual lebih dari satu merk. KPPU kemudian memberikan putusan berupa syarat tangguh kepada PT Suracojaya Abadi Motor untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Denda tersebut wajib dibayar, terhitung 30 hari kerja setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap jika PT Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan Butir 4 Amar Putusan KPPU sebagai berikut: “Memerintahkan Terlapor I: PT Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada mixed channel membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada channel murni”.

PT Suracojaya Abadi Motor tidak mengajukan keberatannya dan melaksanakan Putusan KPPU dengan memberi kesempatan pada mixed channel untuk membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada channel murni. 5. Perkara No. 06/KPPU-L/2006

Perkara ini mengenai Tender Perbaikan Bangsal RSUD Pematang Siantar. Dalam perkara yang terkait dengan pengadaan alat medis di rumah sakit umum daerah ini, terbukti telah terjadi persekongkolan antarpeserta tender, peserta tender dengan panitia tender, bahkan membuktikan adanya keterlibatan walikota dan wakil walikota Pematangsiantar. Persekongkolan tender tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya

Halaman

15


_____________________________________________________________________ Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Dalam putusannya, KPPU memberikan rekomendasi kepada KPK agar mengambil tindakan terhadap Walikota, Wakil Walikota Pematangsiantar, dan Hasudungan Nainggolan (peminjam perusahaan yang menjadi pemenang tender) atas tindakannya yang telah merugikan negara. Selain itu, KPPU juga meminta Pemerintah Daerah untuk memerintahkan setiap Panitia Pengadaan Barang/Jasa agar memperhatikan UU No. 5/1999 dan Keppres No. 80/2003 dalam pelaksanaan tender serta menutup peluang bagi pelaku usaha yang dalam proses lelang tender memakai/meminjam perusahaan lain (“pinjam bendera”). KPPU lalu menjatuhkan sanski kepada para pelaku persekongkolan tersebut, yakni, CV Kreasi Multy Poranc (Terlapor III), PT Pembangunan Delima Murni (Terlapor IV), serta CV Sumber Mulya (Terlapor V) berupa larangan untuk mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama satu tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Khusus kepada Hasudungan Nainggolan, selain dilarang mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar selama satu tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka ia juga diharuskan membayar ganti rugi kepada negara Rp127.146.666,67 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen). Setelah KPPU melakukan pemeriksaan silang di Pengadilan Negeri yang menjadi domisili hukum masing-masing Terlapor, ternyata para pihak yang dinyatakan bersalah tidak mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Putusan KPPU dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Oleh karena itu, KPPU mengirim surat teguran pada para Terlapor untuk melaksanakan putusan tersebut sebelum KPPU mengajukan permohonan eksekusi atas putusannya itu ke Pengadilan Negeri. B. Putusan KPPU yang Diajukan ke Pengadilan Negeri UU No. 5/1999 telah mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak menerima Putusan KPPU dalam suatu perkara persaingan usaha dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri di domisili hukum usahanya. Pengajuan keberatan itu dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan Putusan KPPU. Enam Putusan KPPU telah diajukan ke Pengadilan Negeri oleh para pelaku usaha yang keberatan atas putusan tersebut. Adapun Putusan KPPU yang diajukan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah: 1. Perkara No. 11/KPPU-I/2005 Perkara ini mengenai Perjanjian Tertutup dan resale price maintenance dalam pemasaran Semen Gresik, yakni, antara PT Semen Gresik dengan para

Halaman

16


_____________________________________________________________________ distributornya yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung. Dalam putusannya, KPPU menyatakan bahwa para distributor tersebut terbukti telah melakukan kartel antardistributor. Sedangkan PT Semen Gresik terbukti melakukan unsur-unsur pelanggaran Perjanjian Tertutup dan resale price maintenance dengan para distributornya. KPPU kemudian memutuskan bahwa para distributor Semen Gresik, yaitu, PT Bina Bangun Putra, PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), UD Mujiarto, TB Lima Mas, CV Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading Coy, serta CV Bumi Gresik terbukti melanggar Pasal 8, 11, dan 15 ayat (1) dan (3)b UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU memerintahkan mereka untuk membubarkan konsorsium dan membayar denda secara tanggung renteng Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). PT Semen Gresik Tbk yang terbukti melanggar Pasal 8 dan 15 ayat (1) dan (3)b UU No. 5/1999 juga diputuskan untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). PT Semen Gresik dan para distributornya kemudian mengajukan keberatan atas Putusan KPPU tersebut di domisili hukumnya masing-masing. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung, pemeriksaan atas perkara tersebut digabungkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Setelah melalui proses persidangan berdasarkan Peraturan MA No. 03/2005, Pengadilan Negeri Surabaya pada 31 Oktober 2006 menerima permohonan PT Semen Gresik dan para distributornya dengan membatalkan Putusan KPPU. KPPU kemudian menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menyerahkan Memori Kasasinya pada 22 Desember 2006. 2. Perkara No. 13/KPPU-L/2005 Dalam perkara ini, KPPU kembali menangani kasus persekongkolan Tender Pengadaan Alat Medis di RSUD Cibinong. Persekongkolan ini melibatkan para peserta tender, panitia tender, dan distributor alat medis tersebut. Selain masalah persekongkolan tender, KPPU juga menemukan bukti adanya diskriminasi yang dilakukan oleh panitia tender dan distributor alat medis itu. KPPU lalu menjatuhkan sanksi kepada Terlapor V untuk membayar denda Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) dan Terlapor III Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Para Terlapor dalam perkara ini kemudian mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) di domisili hukumnya masing-masing. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung, pemeriksaan atas perkara tersebut kemudian digabungkan di PN Jakarta Selatan. Pada tanggal 19 Oktober 2006, PN Jaksel lalu memutuskan untuk mengabulkan permohonan keberatan dari salah satu Terlapor. Dengan demikian, Putusan Pengadilan telah membatalkan sebagian dari Putusan KPPU. Akibatnya, selain KPPU yang mengajukan kasasi atas Putusan PN ini, pelaku usaha yang tidak dikabulkan permohonannya oleh PN juga mengajukan kasasi.

Halaman

17


_____________________________________________________________________ 3. Perkara No. 19/KPPU-L/2005 Perkara ini mengenai persekongkolan tender yang terjadi di Badan Otorita Batam dalam Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner untuk Pelabuhan Batu Ampar, Batam. Nuansa vertikal dalam persekongkolan tender ini cukup kental karena Panitia Tender telah mengarahkan spesifikasi teknisnya kepada salah satu penyedia barang (yang memang tidak banyak pihak mampu menyediakan scanner untuk container dengan teknologi gamma ray). KPPU membuktikan bahwa spesifikasi teknis yang dibuat oleh Panitia Tender memang telah diatur bersama Pemenang Tender. Oleh karena itu, KPPU menjatuhkan sanksi kepada Pemenang Tender tersebut untuk membayar denda Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan melarangnya mengikuti tender pengadaan gamma ray container scanner selama dua tahun di seluruh Indonesia. Para Terlapor dalam perkara ini kemudian mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Batam dan PN Jakarta Pusat. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung, pemeriksaan atas perkara tersebut digabungkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 22 Desember 2006, PN Jakarta Pusat menerima permohonan keberatan para Terlapor dan membatalkan Putusan KPPU. Setelah pergantian tahun, KPPU akan mengajukan kasasi atas Putusan PN tersebut. 4. Perkara No. 20/KPPU-L/2005 Perkara ini terkait dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta. Perkara ini didasari oleh: 1. Adanya upaya pembatasan Peserta Tender oleh Panitia Tender dengan membuat persyaratan, yakni, produsen dari Peserta Tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri harus mempunyai kantor perwakilan dan memiliki investasi di bidang perlampuan di Indonesia. 2. Pembatasan tersebut terkait dengan adanya persekongkolan tender, yakni, antara perusahaan tertentu dengan Panitia Tender dalam menetapkan persyaratan tender yang menguntungkan Peserta Tender yang membawa produk merk Panasonic, Philips, General Electric (GE), dan Osram. KPPU menemukan bahwa persyaratan yang mengharuskan adanya kantor perwakilan dan investasi bidang perlampuan di Indonesia menunjukkan adanya tindakan Panitia Pengadaan untuk memfasilitasi pelaku usaha yang mewakili pabrikan Philips, GE, Panasonic, dan Osram. Tindakan tersebut telah menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dalam tender di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Oleh karena itu, KPPU kemudian memberikan saran dan pertimbangannya kepada Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajarannya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi atau memberi perlakuan khusus pada pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa.

Halaman

18


_____________________________________________________________________ Dalam perkara tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Oleh karenanya, KPPU memerintahkan mereka untuk membayar denda masing-masing Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, KPPU juga membuktikan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Maka, KPPU memberikan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta selama satu tahun bagi Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta Terlapor XI. Para Terlapor dalam perkara ini kemudian mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung, pemeriksaan atas perkara tersebut digabungkan di PN Jakarta Pusat. Namun, karena belum semua berkas perkara diterima oleh PN Jakarta Pusat, maka hingga kini perkara tersebut masih belum disidangkan. 5. Perkara No. 02/KPPU-L/2006 Pada Februari 2006, KPPU mulai memeriksa PT Pertamina (Persero) yang diduga telah melakukan tindakan diskriminasi dengan memberikan keistimewaan pada salah satu perusahaan jasa konsultan komunikasi. Diskriminasi tersebut berupa penunjukan langsung sehingga menutup pasar jasa konsultan di bidang komunikasi untuk bisa bersaing secara sehat. Berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU, PT Pertamina terbukti tidak memiliki alasan yang dapat dibenarkan dalam melakukan penunjukan langsung untuk pembuatan logo barunya. Pertamina seharusnya menggelar tender atas pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, PT Pertamina terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 karena tanpa alasan yang sah telah menunjuk secara langsung Landor untuk membuat logo Pertamina. Sebagai sanksinya, KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada PT Pertamina Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). PT Pertamina kemudian mengajukan keberatan atas Putusan KPPU tersebut ke PN Jakarta Pusat. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini merasa kurang jelas terhadap duduk perkaranya. Oleh karena itu, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Majelis Hakim memerintahkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada dua orang ahli komunikasi. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur pasar penyedia jasa pembuatan logo di Indonesia serta mengetahui batasan pelaku usaha yang terkait dengan penunjukan secara langsung dalam pekerjaan pembuatan logo perusahaan. KPPU lalu menyerahkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut ke PN Jakarta Pusat pada 12 Desember 2006 dan kemudian menerima pemberitahuan panggilan untuk menghadiri sidang tanggal 3 Januari 2007.

Halaman

19


_____________________________________________________________________ 6. Perkara No. 03/KPPU-L/2006 Munculnya perkara ini diawali oleh keinginan PT PLN Cabang Jakarta dan Tangerang untuk menciptakan otomatisasi billing system bagi para pelanggannya yang dikenal dengan sebutan CIS-RISI. Dalam pelaksanaannya, sistem CIS-RISI yang dibangun oleh pihak ketiga, yaitu PT Netway Utama, ternyata tak dapat dikembangkan tanpa menggunakan sistem yang patennya dimiliki oleh PT Netway Utama. Akibatnya, PT PLN harus selalu tergantung pada PT Netway Utama dalam setiap pengembangan sistem tersebut. KPPU menyatakan bahwa tindakan PT Netway Utama yang mematenkan sistemnya telah mengakibatkan sistem CIS-RISI tak dapat dikembangkan oleh pelaku usaha lainnya. Hal ini telah menghambat para pesaing PT Netway Utama untuk bisa melakukan kegiatan usaha dalam pengembangan sistem CIS-RISI. KPPU memutuskan bahwa PT Netway Utama telah melanggar Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU menjatuhkan sanksi pada PT Netway Utama untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Selain itu, KPPU juga memerintahkan PT PLN untuk tidak mengikutsertakan PT Netway Utama dalam pengadaan barang/jasa di PT PLN Pusat maupun PT PLN Cabang Jakarta dan Tangerang selama satu tahun. C. Putusan KPPU yang Masih Berada di Tingkat Kasasi Selain putusan-putusan tahun 2006, masih ada lima Putusan KPPU yang sedang diperkarakan di Pengadilan Negeri (PN) maupun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Perkara tersebut diajukan para pihak yang berkeberatan atas Putusan KPPU tahun 2005. Perkara-perkara itu adalah: 1. Perkara No. 07/KPPU-L/2004 Pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU dalam Perkara No. 07/KPPUL/2004 tentang Divestasi Dua Unit VLCC Milik Pertamina tampaknya masih keberatan dengan Putusan MA No. 04 K/KPPU/2005 yang memperkuat Putusan KPPU atas perkara ini. Pada September 2006, KPPU menerima pemberitahuan dari PN Jakarta Pusat bahwa pelaku usaha yang dijatuhi sanksi oleh KPPU tersebut telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Perdata, pelaksanaan eksekusi tidak dapat ditunda oleh upaya PK. Dengan demikian, meskipun pelaku usaha mengajukan permohonan untuk melakukan PK, proses permohonan eksekusi yang telah diajukan oleh KPPU sebelumnya ke PN Jakarta Pusat pada 24 April 2006 tetap tidak dihentikan. Saat ini, permohonan tersebut masih berada dalam proses di Kepaniteraan PN Jakarta Pusat. 2. Perkara No. 02/KPPU-L/2005 Putusan KPPU terhadap PT Carrefour Indonesia yang telah diperkuat oleh PN Jakarta Selatan melalui Putusan No. 03/KPPU/2005/PN.Jak.Sel, ternyata

Halaman

20


_____________________________________________________________________ masih belum cukup untuk menghentikan perkara ini. PT Carrefour Indonesia telah mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. KPPU lalu menyikapinya dengan memberikan Kontra Memori Kasasi atas kasasi yang diajukan oleh PT Carrefour. Sampai saat ini, Mahkamah Agung masih melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut. 3. No. 04/KPPU-L/2005 Pada September 2005, KPPU memutuskan bahwa telah terjadi persekongkolan antarpeserta tender dalam Lelang Penjualan Barang Bukti Penyelundupan Gula di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dengan Perkara No. 04/KPPU-L/2005. Para Terlapor dalam perkara ini kemudian mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU tersebut di domisili hukumnya masing-masing. Berdasarkan Penetapan Mahkamah Agung, pemeriksaan atas perkara tersebut lalu digabungkan di PN Jakarta Selatan. Pada 20 Juni 2006, PN Jaksel kemudian memutuskan untuk menolak permohonan para Pemohon/Terlapor karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan KPPU sudah tepat. Namun, para Terlapor tidak menerima Putusan PN Jaksel tersebut. Lalu, pada 30 Juni 2006, mereka mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan PN Jaksel ini. KPPU kemudian menyikapinya dengan menyerahkan Kontra Memori Kasasi ke PN Jaksel tanggal 14 Agustus 2006. Saat ini, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung. 4. No. 06/KPPU-I/2005 Hampir seluruh Terlapor dalam Perkara No. 06/KPPU-I/2005 tentang Persekongkolan Tender dalam Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Riau adalah kontraktor BUMN. Berdasarkan bukti yang diperoleh KPPU dari hasil pemeriksaan dan penyelidikannya atas perkara ini, KPPU memutuskan bahwa telah terjadi persekongkolan dalam tender tersebut. KPPU lalu menyatakan dalam putusannya sebagai berikut: 1. Terlapor X, Ir. S.F. Hariyanto, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 2. Terlapor I: PT Waskita Karya (Persero), Terlapor II: PT Hutama Karya (Persero), Terlapor III: PT Wijaya Karya (Persero), Terlapor IV: PT Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor V: PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Terlapor VI: PT Istaka Karya (Persero) Tbk, Terlapor VII: PT Harap Panjang, Terlapor VIII: PT Modern Widya Technical, Terlapor IX: PT Anisa Putri Ragil, serta Terlapor XI: PT Duta Graha Indah secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 3. Menghukum Terlapor II: PT Hutama Karya dan Terlapor XI: PT Duta Graha Indah untuk menghentikan kegiatan pembangunan Jalan Sei Akar-Bagan Jaya selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan Putusan ini. 4. Menghukum Terlapor VIII: PT Modern Widya Technical dan Terlapor IX: PT Anisa Putri Ragil untuk menghentikan pembangunan Jalan Sei PakningTeluk Masjid-Sp. Pusako, selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya petikan Putusan ini. 5. Menghukum Terlapor I, PT Waskita Karya, untuk membayar denda Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman

21


_____________________________________________________________________ Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 6. Menghukum Terlapor III, PT Wijaya Karya, untuk membayar denda Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran KPPN Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 7. Menghukum Terlapor IV, PT Pembangunan Perumahan (Persero), untuk membayar denda Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran KPPN Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 8. Menghukum Terlapor V, PT Adi Karya (Persero) Tbk, untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran KPPN Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 9. Menghukum Terlapor VI, PT Istaka Karya (Persero) Tbk, untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran KPPN Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 10. Menghukum Terlapor VII, PT Harap Panjang, untuk membayar denda Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran KPPN Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, yakni selambat-lambatnya 30 sejak diterimanya petikan Putusan ini. 11. Melarang Terlapor II, PT Hutama Karya, mengikuti tender dalam proyek pembangunan jalan/jembatan pada tahun jamak (multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau. 12. Melarang Terlapor VIII, PT Modern Widya Technical, mengikuti tender dalam proyek pembangunan jalan/jembatan pada tahun jamak (multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau. 13. Melarang Terlapor IX, PT Anisa Putri Ragil, mengikuti tender dalam proyek pembangunan jalan/jembatan pada tahun jamak (multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau. 14. Melarang Terlapor XI, PT Duta Graha Indah, mengikuti tender dalam proyek pembangunan jalan/jembatan pada tahun jamak (multiyears) di Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau.

Halaman

22


_____________________________________________________________________ Para Terlapor dalam perkara ini kemudian mengajukan keberatan atas Putusan KPPU di domisili hukumnya masing-masing. Berdasarkan Penetapan MA, pemeriksaan atas perkara tersebut lalu digabungkan di PN Jakarta Timur. Setelah melalui proses pemeriksaan, PN Jakarta Timur menerima permohonan keberatan dari seluruh Terlapor tersebut. Pengadilan Negeri ini kemudian membatalkan Putusan KPPU. Namun, KPPU tidak sepakat dengan Putusan PN Jaktim dan kemudian menyatakan kasasi atas putusan tersebut. Pada 5 Mei 2006, KPPU menyerahkan Memori Kasasinya ke PN Jakarta Timur. 5. No. 08/KPPU-I/2005 Perkara ini diangkat berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan KPPU terhadap PT Superintending Company of Indonesia/Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia/SI (Persero). Kedua BUMN di bidang survey tersebut diduga melanggar UU No. 5/1999 terkait dengan Penyediaan Jasa Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula. Keputusan Menteri Perdagangan telah menetapkan bahwa ketika gula impor memasuki pelabuhan Indonesia harus diverifikasi ulang. Menteri lalu menunjuk kedua BUMN itu sebagai pelaksananya. Walaupun hanya ada dua perusahaan yang menyelenggarakan penyediaan jasa verifikasi ulang, namun diharapkan tetap terjadi persaingan usaha yang sehat di antara kedua perusahaan tersebut. Nyatanya, kedua BUMN ini justru membuat Kesepakatan Kerja sama antara kedua pihak mengenai pelaksanaan verifikasi melalui sebuah MoU No. : MOU-01/SP-DRU/IX/2004 . No. : 805.1/DRU-IX/SPMM/2004 Dalam praktiknya, MoU ini telah menghilangkan persaingan di antara mereka yang bahkan secara sepihak juga menetapkan besaran jasa. Akibatnya, para importir tidak memiliki pilihan lain karena hanya dua pelaku usaha tersebut yang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan verifikasi ulang. Oleh karena itu, KPPU memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 17, dan Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. KPPU kemudian menjatuhkan sanksi kepada kedua pelaku usaha tersebut sebagai berikut: 1. Memerintahkan Sucofindo dan SI untuk membatalkan Kesepakatan Kerja Sama antara kedua pihak mengenai Pelaksanaan Verfikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula No. : MOU-01/SP-DRU/IX/2004 tanggal 24 September 2004 No. : 805.1/DRU-IX/SPMM/2004 dan menghentikan seluruh kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula melalui KSO, yakni selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan atas Putusan ini. 2. Memerintahkan Sucofindo dan SI untuk membayar denda masing-masing Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. J. Juanda No. 19 melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Denda ini harus dibayar

Halaman

23


_____________________________________________________________________ lunas paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan atas Putusan ini. 3. Memerintahkan Sucofindo dan SI untuk tidak menunjuk SGS Jenewa maupun perwakilan atau anak perusahaan SGS Jenewa di negara lain sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula di negara asal barang yang terkait dengan proses verifikasi impor gula selama satu tahun, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan atas Putusan ini. 4. Memerintahkan Sucofindo dan SI untuk menerapkan praktik persaingan usaha yang sehat dalam penentuan afiliasi di luar negeri yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis gula impor. 5. Memerintahkan Sucofindo dan SI untuk tidak memungut biaya jasa verifikasi impor gula dari importir gula sebelum pungutan tersebut disetujui DPR RI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua perusahaan survey tersebut kemudian mengajukan keberatannya atas Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui proses pemeriksaan, Majelis Hakim PN Jaksel lalu menyatakan bahwa kedua perusahaan itu tidak melanggar UU NO. 5/1999. Selain membatalkan Putusan KPPU, PN Jaksel juga menyatakan bahwa Putusan KPPU tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Meskipun beberapa Putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, tahun 2005 merupakan Tahun Dukungan Publik kepada KPPU. Dukungan tersebut juga diperoleh dari Mahkamah Agung yang telah memperkuat empat (4) Putusan KPPU sepanjang tahun 2005. Keempat Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah: 1. Putusan No. 04/KPPU-I/2003 tentang Monopoli Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Jakarta International Container Terminal. 2. Putusan No. 03/KPPU-L/2004 tentang Tender Pengadaan Hologram pada Pita Cukai di Perum Peruri. 3. Putusan No. 07/KPPU-L/2004 tentang Divestasi Dua Unit VLCC PT Pertamina. 4. Putusan No. 01/KPPU-L/2003 tentang PT Garuda Indonesia (Persero). Khusus terhadap Putusan No. 04/KPPU-I/2003 tentang Monopoli Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Jakarta International Container Terminal, KPPU mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Halaman

24


_____________________________________________________________________

BAB

3 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA Program Kebijakan Persaingan KPPU pada tahun 2006 didasari oleh dua hal, yakni, keberhasilan KPPU dalam tahun sebelumnya dan target yang ingin dicapai KPPU pada masa-masa mendatang. Peran KPPU makin tersosialisasi dalam kebijakan persaingan. Sosialisasi ini juga berkembang melalui tugas KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU No. 5/1999. Peran KPPU juga mulai diakui oleh berbagai institusi yang berwenang mengeluarkan kebijakan di sektor ekonomi. Bahkan, beberapa instansi pemerintah telah melakukan kerja sama yang erat dengan KPPU. Melalui kerja sama yang tercipta di antara KPPU dan pemerintah, maka proses internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dapat dilakukan dengan lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya. Bahkan, KPPU juga telah bekerja sama di bidang kebijakan persaingan dengan beberapa instansi tertentu secara kontinyu dalam bentuk program yang baku. Misalnya, kerja sama KPPU dengan Departemen Perdagangan dan Departemen Luar Negeri yang terkait dengan substansi persaingan dalam beberapa perjanjian ekonomi (economic agreement) dengan berbagai negara, baik itu perjanjian bilateral, regional, maupun multilateral. Secara garis besar, program kebijakan persaingan pada 2006 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Salah satunya adalah kegiatan Harmonisasi Kebijakan. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah sebagai salah satu upaya menginternalisasikan nilai-nilai persaingan usaha ke dalam kebijakan pemerintah. Melalui kerja sama ini, pemerintah diharapkan dapat menggunakan substansi UU No. 5/1999 sebagai bahan pertimbangannya dalam menetapkan setiap kebijakannya di sektor ekonomi. Kegiatan Harmonisasi ini terdiri dari tiga (3) sub kegiatan, yakni Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan, Evaluasi Kebijakan Pemerintah, serta Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah. Pelaksanaan sub kegiatan ”Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan” bertujuan membentuk mekanisme koordinasi yang baku antara

Halaman

25


_____________________________________________________________________ kebijakan persaingan dengan KPPU, instansi pemerintah, dan lembaga regulator terkait lainnya. Sedangkan ”Evaluasi Kebijakan Pemerintah” ditujukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam perspektif persaingan usaha. Sementara itu, ”Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah” memang merupakan salah satu tugas utama KPPU. Sub kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari beberapa hasil aktivitas lain KPPU, seperti, Monitoring Pelaku Usaha, Penanganan Perkara, Kajian Sektor Industri dan Perdagangan, serta Evaluasi Kebijakan Pemerintah. Dalam Program Kebijakan Persaingan juga terdapat kegiatan Kajian Sektor Industri dan Perdagangan. Kegiatan ini bertujuan menganalisis iklim persaingan usaha di sektor industri dan perdagangan. Pada tahun 2006, KPPU telah melakukan tiga kajian persaingan usaha di tiga sektor perekonomian, yakni, Persaingan Usaha dalam Pengelolaan Bandar Udara (Bandara) , Persaingan Usaha dalam Jalur Distribusi Pupuk, serta Persaingan Usaha dalam Industri Asuransi. Kegiatan yang juga menjadi fokus dalam Program Kebijakan Persaingan adalah Pengembangan Pranata Hukum Persaingan Usaha. Program ini bertujuan mendukung pelaksanaan tugas KPPU dalam upaya Penegakan Hukum maupun Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah. Kegiatan Pengembangan Pranata Hukum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2006 antara lain meliputi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999, Pendalaman Naskah Akademis Revisi UU No. 5/1999, serta satu program baru yang mulai dikembangkan pada tahun 2007. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 menjadi salah satu tugas KPPU sebagaimana diamanatkan oleh UU tersebut dalam Pasal 35 huruf f. Pedoman Pelaksanaan bertujuan memberikan pengertian yang jelas sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemahaman atas substansi dari ketentuan pengaturan dalam UU No. 5/1999. Persamaan persepsi terhadap substansi yang diatur dalam UU tersebut diharapkan dapat dibentuk di seluruh stakeholder UU No. 5/1999 melalui pedoman ini. Sedangkan kegiatan Pendalaman Naskah Akademis Revisi UU No. 5/1999 yang telah dilaksanakan sejak 2005 silam bertujuan mendalami naskah akademis dan draft revisi UU tersebut. Kegiatan ini kemudian dijadikan sebagai bahan yang akan disampaikan kepada DPR dalam rangka merevisi UU No. 5/1999. 3.1.

HARMONISASI

KEBIJAKAN

Program Harmonisasi Kebijakan tetap menjadi salah satu kegiatan utama KPPU selama tahun 2006. Berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah dan para pembuat kebijakan (regulator) di sektor ekonomi yang dilaksanakan melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah proses internalisasi nilai-nilai persaingan usaha ke dalam kebijakan Pemerintah. Program Harmonisasi Kebijakan tersebut meliputi tiga (3) sub kegiatan, yakni, Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan, Evaluasi Kebijakan Pemerintah, serta Pemberian Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah.

Halaman

26


_____________________________________________________________________ 3.1.1. Membangun Sistem Koordinasi Kebijakan Persaingan KPPU berhasil membangun koordinasi dalam kebijakan persaingan pada tahun 2005. Koordinasi Kebijakan Persaingan ini kemudian menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan KPPU tahun 2006. Beberapa aktivitas Koordinasi Kebijakan Persaingan yang diselenggarakan KPPU hingga akhir 2006 di antaranya adalah: 1. Negosiasi perjanjian kerja sama internasional. KPPU hingga akhir 2006 tetap menjadi bagian utama Tim Negosiasi Perjanjian Ekonomi (Economic Agreement) antara Indonesia dengan negara lain, khususnya yang terkait dengan pembahasan mengenai substansi persaingan dalam draft perjanjian. Tanggung jawab KPPU dalam tim tersebut makin meningkat setelah dipercaya sebagai pemimpin (leader) dalam negosiasi yang terkait dengan isu kebijakan persaingan. 2. KPPU senantiasa menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) -- terutama Komisi VI DPR RI -- melalui rapat dengar pendapat (hearing). Melalui kegiatan ini, KPPU memperoleh banyak masukan dari DPR seputar perilaku persaingan usaha yang tidak sehat serta sejumlah kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan UU No. 5/1999. KPPU juga memanfaatkan forum ini guna menyampaikan beberapa kebijakan yang telah ditanganinya. 3. Dalam menindaklanjuti kerja sama yang telah terjalin selama tahun 2005, KPPU senantiasa melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dengan kebijakan persaingan, antara lain: i. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ii. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia iii. Bank Indonesia iv. Departemen Perdagangan v. Departemen Perhubungan vi. Departemen Komunikasi dan Informasi 3.1.2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha KPPU juga berperan penting dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah. Evaluasi ini merupakan upaya KPPU untuk menganalisis substansi kebijakan pemerintah berdasarkan perspektif persaingan usaha. Hal ini dilakukan sebagai upaya menyempurnakan sejumlah kebijakan pemerintah yang masih bersifat menghambat terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat. KPPU telah mengevaluasi 13 kebijakan pemerintah pada tahun 2006 sebagai berikutr: 1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Kegiatan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi merupakan inisiatif KPPU yang dilaksanakan setelah KPPU mengamati kondisi aktual di sektor industri minyak dan gas bumi. Terutama, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2005 membatalkan beberapa pasal dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (khususnya tentang penggunaan mekanisme pasar dan persaingan usaha dalam penyediaan minyak dan gas bumi), termasuk mengenai masalah penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Halaman

27


_____________________________________________________________________

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan opini publik bahwa pemerintah harus menetapkan harga seluruh BBM beserta ”turunannya”. Nyatanya, pemerintah hanya menetapkan harga BBM yang dikategorikan sebagai ”BBM Bersubsidi” bagi konsumen nonindustri. Sementara itu, penetapan harga untuk ”BBM Nonsubsidi” diserahkan pada mekanisme pasar. Jika mengacu pada UU No. 22/2001, maka definisi mengenai bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi. Sementara itu, gas bumi merupakan hasil proses alami berupa hidrokarbon, di mana dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer, berbentuk fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan dua definisi tersebut, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menyerahkan penetapan harga kepada pemerintah, seharusnya pemerintah menetapkan seluruh harga BBM dan Gas Bumi. Namun, pemerintah tampaknya tidak konsisten dalam menetapkan regulasi harga minyak dan gas bumi. Berikut ini kesimpulan atas hasil proses evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam industri BBM: 1. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah (melalui berbagai peraturan perundangan yang diterbitkannya) berpendirian bahwa kebijakan harga BBM ditetapkan sebagai berikut: a. Harga BBM yang didefinisikan sebagai ”BBM Jenis Tertentu”, yaitu, Premium Oktan 88, Solar, dan Minyak Tanah, ditetapkan oleh pemerintah serta mengandung unsur subsidi. b. Harga BBM di luar ”BBM Jenis Tertentu” sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Nyatanya, harga inilah yang berlaku di lapangan. Penerapan atas definisi BBM masih belum konsisten sehingga turut mempengaruhi kebijakan harga BBM. Namun, pasar secara keseluruhan dapat menerima kehendak pemerintah. 2. Berdasarkan urut-urutan peraturan perundangan, perbedaan definisi BBM dari UU No. 21/2002 mulai terjadi dalam Peraturan Presiden No. 55/2005 tentang Harga Eceran BBM Dalam Negeri. Jalan pintas ini menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan harga BBM yang disertai subsidi. 3. Peran antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Migas dalam mengatur industri hilir Migas masih tumpang-tindih. Hal ini terjadi akibat tugas BPH dalam UU yang tidak konsisten dengan tugas BPH dalam peraturan perundangan di bawahnya. Dalam Pasal 8 Ayat 4 UU No. 21/2002, tugas BPH Migas secara eksplisit dinyatakan sebagai independen regulatory body. Namun, tugas BPH Migas direduksi dalam peraturan perundangan berikutnya, mulai dari PP No. 36. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa Menteri ESDM bertugas mengatur sektor hilir migas. Sedangkan UU menetapkan bahwa tugas pengaturan, pengawasan, dan pembinaan sektor hilir migas dilakukan oleh BPH Migas. Dari sinilah munculnya potensi tumpah-tindih dalam regulasi dan kewenangan antara Dirjen Migas, Departemen ESDM, dan BPH Migas. 4. Munculnya potensi tumpang tindih dalam peran dan proses birokrasi yang tidak efektif juga berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi, terutama

Halaman

28


_____________________________________________________________________ bagi pelaku usaha yang akan melakukan investasi di sektor industri hilir migas. Model dan jumlah perizinan berjenjang yang dilakukan oleh instansi berbeda, menunjukkan adanya peran yang tumpang-tindih dalam tugas penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi jika dilihat dari skema PSO. Dalam UU, pendistribusian BBM merupakan tugas BPH Migas sepenuhnya. Namun, dalam implementasinya, pendistribusian BBM ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden dan penugasannya terhadap PT Pertamina dilakukan melalui Menteri ESDM. 5. Terbukanya pasar belum memperlihatkan mekanisme PSO. Hingga 2006, para pelaku usaha -- selain PT Pertamina -- masih menunggu skema PSO yang akan melibatkan mereka. Sejumlah pelaku usaha menilai bahwa beberapa persyaratan dalam kebijakan PSO merupakan entry barrier. 6. Pada tahun 2006, persaingan usaha di sektor hilir Migas mulai terjadi meskipun masih dalam skala yang sangat terbatas. Kini, dalam dunia bisnis SPBU di Jakarta telah hadir Petronas dan Shell. Selain perusahaan multinasional, pada saat yang sama, beberapa pelaku usaha lokal juga telah menjadi pemasok kebutuhan BBM untuk industri. Berdasarkan kesimpulan tersebut, KPPU akan terus memantau perkembangan kebijakan di sektor industri hilir migas serta persaingan yang terjadi di dalamnya. Terutama yang melibatkan pelaku usaha dalam skema PSO hingga menempati 90% kebutuhan BBM Indonesia. 2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap RUU Pelayaran dan RUU Perkeretaapian Evaluasi terhadap kebijakan ini merupakan inisiatif KPPU. Berdasarkan hasil evaluasi KPPU, substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Pelayaran dan RUU Perkeretaapian ternyata banyak terkait dengan dunia persaingan usaha. Terutama dengan model pengelolaan yang berubah dari sistem monopoli menuju pada persaingan. Dalam analisis KPPU terhadap RUU Pelayaran dan RUU Perkeretaapian berdasarkan perspektif persaingan usaha, sejumlah pengaturan dalam RUU ini memang terkait dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, beberapa di antaranya masih memerlukan koreksi agar implementasinya selaras dengan UU No. 5/1999. Berikut ini adalah beberapa pendapat KPPU terhadap kedua RUU tersebut: a. RUU Pelayaran Berdasarkan hasil analisis terhadap RUU Pelayaran, beberapa hal perlu diperhatikan industri pelayaran dalam upaya menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, yakni: 1. Ternyata tak ada perubahan signifikan dalam RUU Pelayaran, kecuali mulai terbukanya pengelolaan pelabuhan bagi pelaku usaha swasta. Substansi yang diatur pada umumnya tak jauh berbeda dengan UU No. 21/1992 sehingga masih menyisakan adanya ketidakjelasan yang sama dalam regulation framework di industri pelayaran. 2. RUU Pelayaran dipenuhi upaya pemberdayaan di sektor industri pelayaran nasional. Hal ini menunjukkan kuatnya keterlibatan perusahaan pelayaran nasional dalam proses penyusunan RUU tersebut.

Halaman

29


_____________________________________________________________________

3.

4.

5.

6.

Namun, dalam beberapa hal, proses pemberdayaan dilakukan dengan mengubah sistem demi memperoleh efisiensi dalam pengelolaannya. Perubahan sistem ini dimulai dengan mengaitkan definisi pelayaran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayaran sebagai bagian dari industri pelayaran. Dalam RUU Pelayaran, perusahaan pelayaran diizinkan menguasai hulu dan hilir secara terintegrasi tanpa adanya upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam persaingan. Penyalahgunaan ini, misalnya, bisa dilakukan melalui pemisahan identitas bisnis (unit usaha tersendiri yang terafiliasi). Faktanya, perusahaan pelayaran diperbolehkan beroperasi dalam suatu usaha jasa bongkar muat tanpa harus mendirikan perusahaan bongkar muat. Hal ini tentu akan mengurangi persaingan intra-terminal yang dikenal dalam regulation framework industri pelabuhan. Pengaturan yang ada dalam industri kepelabuhanan masih sangat minim. Meskipun industri kepelabuhanan sangat kompleks, substansi yang diatur dalam RUU belum menyentuh perbaikan yang diharapkan. Tak ada perubahan yang cukup berarti dalam pengaturan kepelabuhanan, kecuali mulai terbukanya pengelolaan pelabuhan bagi pelaku usaha swasta. Akibatnya, sekalipun swasta terlibat dalam pengelolaan pelabuhan, kondisi ini belum mampu menciptakan iklim persaingan yang sehat. Hubungan kelembagaan antarregulator dalam industri kepelabuhanan juga masih sama. Terutama yang menyangkut tugas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten dengan PT Pelindo serta pelaku usaha lainnya. Kusutnya persoalan kepelabuhanan disebabkan oleh buruknya hubungan antarlembaga. Beberapa pasal pengaturan dalam industri pelayaran masih harus diperbaiki dan diperjelas pelaksanaannya. Hal ini bertujuan menghindari kontroversi yang dapat melahirkan kebijakan pemerintah atau perilaku pelaku usaha yang bertentangan dengan UU No. 5/1999. Secara khusus, hasil analisis terhadap pasal-pasal tersebut dijadikan sebagai bahan saran dan pertimbangan KPPU yang akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR.

b. RUU Perkeretaapian Hasil kesimpulan KPPU terhadap beberapa pasal dalam RUU Perkeretaapian adalah: 1. Secara keseluruhan, RUU Perkeretaapian berupaya mengimplementasikan persaingan dengan meningkatkan partisipasi peran swasta. Namun, semangat tersebut masih belum disertai regulation framework yang jelas serta kesiapan pemerintah dalam mengatur skema persaingan. Hal ini tampak dari sejumlah “regulasi turunan” berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang harus disusun berdasarkan UU Perkeretaapian, seperti, membahas masalah pengaturan persaingan antarpelaku usaha. 2. Dalam beberapa pasal yang mengatur industri perkeretapian terdapat beberapa substansi pengaturan yang masih harus diperjelas lagi. Tujuannya, agar pelaksanaan UU Perkeretaapian nantinya tidak menimbulkan kontroversi atau mendorong munculnya perilaku pelaku

Halaman

30


_____________________________________________________________________ usaha yang bertentangan dengan UU No. 5/1999. Hasil analisis terhadap pasal-pasal tersebut dijadikan sebagai bahan saran dan pertimbangan KPPU yang akan disampaikan pada pemerintah dan DPR. 3. Evaluasi Kebijakan Labelisasi Harga Obat Departemen Kesehatan mengeluarkan kebijakan Kepmenkes No. 69/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label Obat pada tanggal 7 Februari 2006. Kebijakan tersebut mengharuskan para Produsen ”Obat Resep dan Obat Bebas” untuk mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di setiap label obatnya. Sikap pro dan kontra terhadap efektivitas kebijakan ini pun kemudian muncul. Berdasarkan analisa KPPU, pelaksanaan Kepmenkes No. 69/2006 tidak akan berdampak positif terhadap persaingan usaha yang terjadi di antara produsen, distributor, dan apotek. Keinginan pemerintah untuk mencantumkan label HET pada setiap kemasan obat dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan kepentingan pasien selaku konsumen. Namun, dalam menetapkan formulasi HET, pemerintah tidak berwenang mengatur Harga ”Obat Bebas dan Obat Resep” yang dihasilkan produsen. Kecuali, ”Obat Generik” yang diatur dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Pengaturan HET dapat membatasi perolehan keuntungan apotek. Hal ini berpotensi mengurangi inisiatif persaingan di antara mereka sehingga akan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun demikian, Harga Netto Apotek (HNA) – sebagai indikator dalam penetapan HET -- telah mengandung margin bagi apotek. Nilai keuntungan tersebut bervariasi untuk setiap obat sebagaimana tercantum dalam daftar HNA, yakni, perolehan keuntungan mulai dari 10% hingga 70% untuk obat-obat tertentu. Oleh karenanya, apotek dapat menjual obat dengan harga sedikit di atas atau di bawah HNA yang ditetapkan. Untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dalam industri farmasi serta menurunkan harga obat di tingkat pembeli, pemerintah dapat menyusun mekanisme referensi harga bagi setiap obat yang beredar di pasar berdasarkan nama generik obat. Mekanisme tersebut sebaiknya juga ditetapkan dengan menggunakan acuan Harga Jual Produsen (HJP) selain HNA agar lebih komprehensif. Untuk menjamin pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan harga tersebut, optimalisasi Badan POM dan atau pembentukan suatu lembaga independen sektoral yang didirikan berdasarkan undang-undang dapat dipertimbangkan. 4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Industri Kartu Kredit KPPU juga mengevaluasi kebijakan pemerintah di bidang industri kartu kredit sebagai bagian dari competition assessment KPPU dalam industri keuangan. Fenomena meningkatnya transaksi penggunaan kartu (kartu kredit maupun kartu debet) serta tingginya suku bunga kartu kredit menjadi entry point dalam kegiatan evaluasi kebijakan KPPU. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa industri alat pembayaran berbentuk kartu telah berkembang pesat di Indonesia. Meskipun persaingan di Industri APMK

Halaman

31


_____________________________________________________________________ makin ketat, ternyata konsentrasi pada berbagai segmen pasar tetap tinggi dengan pangsa pasar Visa sebagai salah satu contohnya. Sebagai prinsipal, Visa mampu menguasai lebih dari 50% jumlah kartu kredit yang beredar di pasaran serta nilai transaksinya. Sementara itu, BCA menguasai 82,8% pangsa pasar nilai transaksi kartu debet. Sedangkan PT Rintis Sejahtera dengan produknya Prima menguasai 54,3% dari nilai transaksi switching companies kartu debet. Namun, tingginya rasio konsentrasi pasar pada beberapa perusahaan di sejumlah segmen produk dalam industri APMK tersebut berpotensi menimbulkan unfair business practices. Berdasarkan hasil analisis KPPU, maka rekomendasi yang diberikan tim evaluasi kebijakan pemerintah di sektor industri kartu kredit adalah: 1. Agar KPPU menindaklanjuti data yang diperoleh mengenai tingginya rasio konsentrasi untuk beberapa segmen dalam industri APMK. KPPU disarankan memonitor para pelaku usaha, khususnya pada Bank BCA yang mendominasi pangsa pasar kartu debet serta dominasi PT Prima Rintis Sejahtera (Prima) sebagai switching company. 2. Agar KPPU menindaklanjuti dominasi dua prinsipal utama, yaitu, Visa dan Master di Indonesia. Upaya tindak lanjut ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan kerja sama antarlembaga persaingan internasional melalui forum OECD serta ICN. Kerja sama ini perlu dilakukan guna mengeksplorasi data empiris terhadap dugaan mengenai potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh kedua prinsipal internasional tersebut. 3. Meskipun regulasi APMK -- khususnya PBI No. 7/52/PBI/2005 -- sudah cukup komprehensif, beberapa isu persaingan tetap harus diperhatikan: a. Masih terdapat masalah ketimpangan informasi yang terkait dengan isu transparansi sehingga merugikan kesejahteraan konsumen serta pihak lainnya. Ketimpangan informasi ini dapat diatasi dengan mewajibkan tiap issuer untuk memberikan informasi yang maksimal pada para nasabah. b. Bank Indonesia (BI) dan KPPU perlu memperhatikan aspek tukarmenukar informasi berdasarkan Pasal 23 Ayat 1 PBI No. 7/52/PBI/2005. Melalui kegiatan tukar-menukar informasi dengan nasabah mengenai negative list dan positive list, biaya assesment resiko per issuer dan problem NPL dapat berkurang pada tiap individu maupun agregat yang menjadi nasabahnya. KPPU dapat merekomendasikan agar kegiatan ini dilakukan melalui satu sistem terbuka yang dapat diakses stakeholder serta diorganisir oleh institusi terpisah, yakni pusat pengelola informasi atau BI. Tujuannya untuk menghindari diskriminasi dan penutupan akses merchant tertentu terhadap issuer serta isu persaingan (exclusive dealing) antarsesama merchant. Jika ada merchant yang dominan, maka issuer dapat menolak transaksi kerja sama dengan merchant pesaingnya (refusal to deal). c. Dalam perspektif persaingan, BI dan KPPU perlu memperhatikan pengaturan akses serta besaran interchange fee melalui Pasal 31 dan 40 PBI No. 7/52/PBI/2005. Pengaturan akses yang transparan dan tidak bersifat diskriminatif akan menjamin tersedianya akses yang diperlukan bagi seluruh issuer dan acquirer. BI dan KPPU juga perlu memastikan agar antarsesama issuer/acquirer tidak memiliki kesepakatan dalam menetapkan fee yang dikategorikan sebagai price fixing. Begitu juga

Halaman

32


_____________________________________________________________________ dengan besaran interchange fee yang perlu dipastikan agar tetap proporsional terhadap biaya (cost based) guna melenyapkan abuse terhadap consumer welfare oleh issuer/acquirer. 5. Evaluasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persaingan Usaha di Sektor Industri Gula Evaluasi ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi kebijakan pemerintah di sektor industri gula pada 2005. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2006 KPPU merasa perlu memfokuskan kajiannya terhadap mata rantai industri gula yang harganya cenderung terus meningkat. Evaluasi KPPU lalu difokuskan pada analisa tata niaga yang terkait dengan harga gula, yakni mulai dari proses produksi sampai di tangan konsumen. Setelah melalui proses analisa dan diskusi, tim evaluasi KPPU menyimpulkan bahwa kebijakan tata niaga gula turut mempengaruhi berbagai perubahan yang terjadi dalam industri gula di Indonesia, yaitu: 1. Kebijakan tata niaga telah menjadikan jalur distribusi hanya sebagai tempat penyaluran komoditas gula. Konsekuensi atas struktur oligopoli produsen gula telah mengakibatkan jalur distribusi gula cenderung menjadi kekuatan oligopoli. Ternyata hanya segelintir pelaku usaha yang mampu masuk ke dalam tiap jenjang jalur distribusi. Penyebabnya, pasokan dibatasi hanya pada sejumlah besaran gula yang dibutuhkan secara tepat oleh pasar. 2. Kebijakan tata niaga gula juga telah menyebabkan tingginya daya tawar pelaku usaha di bagian hulu jalur distribusi terhadap pelaku usaha yang berada di bawahnya. Daya tawar tertinggi ada di tangan produsen yang disusul oleh distributor, sub-distributor, grosir, retailer, dan konsumen. Daya tawar yang tinggi (bargaining power) muncul karena pasokan sepenuhnya berada di tangan mereka. 3. Kebijakan ini turut mempengaruhi harga di setiap jalur distribusi. “Jaringan atas” yang menguasai daya tawar seringkali berupaya mengambil keuntungan lebih tinggi daripada yang dikehendaki pemerintah. Akibatnya, harga gula selalu berada di atas kisaran yang diinginkan pemerintah serta cenderung terus naik. Meskipun kisaran harga gula di tingkat internasional turun dari $485/MT menjadi $400/MT, harga gula di dalam negeri tetap tinggi. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa kebijakan tata niaga gula berada di balik kenaikan harga tersebut. 4. Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Himbauan Harga Lelang dan Harga Eceran Tertinggi guna memperbaiki harga gula agar pelaku usaha tidak mengeksploitasi konsumen. Namun, pelaku usaha ternyata tidak memberikan respon positif terhadap surat edaran itu. Meskipun pemerintah menghendaki agar harga gula tetap berada pada kisaran Rp6.000-Rp6.200/kg, nyatanya harga gula senantiasa berada di atas kisaran tersebut. 5. Kebijakan mengenai Harga Eceran Tertinggi ternyata masih belum efektif di pasar. Penyebabnya, (1) kebijakan tersebut hanya bersifat himbauan; (2) harga ditentukan dengan menggunakan metode mekanisme pasar padahal struktur pasar gula -- termasuk jalur distribusinya – cenderung terkonsentrasi atau oligopoli. Hal ini terjadi akibat tidak ada pihak yang serius mengawasi harga jual gula di pasar.

Halaman

33


_____________________________________________________________________ 6. Kebijakan tata niaga gula telah menguntungkan seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi gula, yakni, mulai dari produsen gula (Sugar Group, Gunung Madu, PTPN & RNI, dan petani), distributor, sub-distributor, retailer, serta grosir. Karena hanya merekalah yang menyalurkan gula, maka tiap level distribusi mampu menyalahgunakan kekuatan posisinya terhadap level yang berada di bawahnya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tim evaluasi sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan saran dan pertimbangannya kepada pemerintah sebagai berikut: a. Memperbaiki/mengganti substansi pengaturan gula impor dengan substansi pengaturan yang lebih mendukung terjadinya persaingan usaha. Beberapa kebijakan yang dapat diusulkan adalah: i. Memberlakukan mekanisme pengawasan tarif sebagai upaya melindungi produk dalam negeri, termasuk mencabut impor gula yang berpotensi menciptakan kartel. ii. Tetap memberlakukan kebijakan tata niaga untuk gula impor tetapi dengan mekanisme competition for the market. iii. Menata jalur distribusi dengan berpedoman pada efisiensi yang berorientasi pada harga gula yang murah. Perhatian khusus diberikan pada penataan distribusi untuk wilayah yang bukan penghasil gula. b. Meninjau kebijakan harga dasar gula untuk kepentingan jangka panjang guna menghindari kontraproduktif dalam perkembangan industri gula. Namun, di sisi lain, munculnya alternatif kebijakan perlindungan terhadap petani telah menimbulkan tantangan tersendiri. c. Memasukkan prinsip persaingan usaha dalam upaya menata industri gula Indonesia. Hal ini bertujuan menciptakan industri gula yang efisien dan memiliki daya saing dalam percaturan gula internasional. d. Mendorong perlunya revitalisasi industri gula guna memperoleh efisiensi. Melalui proses ini, diharapkan tidak terjadi lagi distorsi pasar terhadap seluruh persoalan industri gula Indonesia. 6. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Ketenagalistrikan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 membatalkan UU No. 22/2003 tentang Ketenagalistrikan, maka Pemerintah dan DPR berupaya menyusun draft RUU Ketenagalistrikan yang baru. RUU tersebut masih diolah pemerintah dan DPR hingga akhir 2006. Mengingat beberapa substansi yang terdapat dalam RUU Ketenagalistrikan mengandung unsur persaingan usaha, KPPU lalu menganalisis RUU tersebut berdasarkan perspektif persaingan usaha. Draft RUU Ketenagalistrikan menetapkan bahwa industri ketenagalistrikan dikuasai oleh negara dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah wajib menetapkan kebijakan, mengatur, mengawasi, serta berusaha menyediakan tenaga listrik yang penyediaannya dilakukan oleh BUMN. Pengaturan tersebut memperbaiki UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, berdasarkan pengaturan ini, BUMN yang ditunjuk oleh negara jelas akan memonopoli pasar industri ketenagalistrikan. Penunjukan tersebut menutup keterlibatan peran swasta dalam mengelola tenaga listrik di Indonesia.

Halaman

34


_____________________________________________________________________ Muncul kontradiksi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. BUMN dinyatakan memiliki hak sebagai pemegang kesempatan pertama untuk melakukan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan. Jika BUMN tersebut tak mampu melakukannya, maka sepanjang tidak merugikan negara, kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan pihak non-BUMN. Aturan ini bertentangan dengan pengaturan yang menyatakan bahwa listrik dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN. Draft RUU tersebut juga menyebutkan bahwa prinsip persaingan usaha yang sehat dapat diterapkan pada wilayah yang memungkinkan secara teknis dan ekonomis. Hal ini memungkinkan adanya keterlibatan pelaku usaha non-BUMN dalam industri ketenagalistrikan yang mendorong pengaturan keterlibatan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Akan tetapi, pengaturan ini kontradiktif dengan ketentuan bahwa penguasaan listrik berada di tangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN. Sedangkan sistem perizinan tampaknya tidak memiliki potensi diskriminatif karena RUU tersebut hanya memuat hal-hal normatif yang terkait dengan perizinan. Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, izin dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota. Terkait dengan tarif, RUU Ketenagalistrikan menyatakan bahwa harga jual diatur dan diawasi oleh pemerintah serta pemerintah daerah. Namun, RUU tersebut juga memberi kesempatan pada daerah untuk menetapkan harga yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan sudut pandang pemerintah, tampaknya pengaturan ini hanya mengakomodasi keinginan beberapa daerah untuk memberlakukan tarif yang lebih sesuai dengan kondisi daerahnya. Dugaan tersebut muncul karena tidak banyak investor yang tertarik memasuki industri ketenagalistrikan akibat tarif yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Melalui kebebasan ini, suatu daerah dapat menetapkan tarif yang bisa menarik investor guna mengatasi kekurangan pasokan listrik yang terjadi pada akhir 2006. Namun, “tarif yang berbeda” tentu tak sama dengan “tarif yang dihasilkan oleh mekanisme pasar” sebagai wujud persaingan yang sesungguhnya. Pengaturan mengenai standardisasi dan sertifikasi juga ditentukan guna menjamin keamanan dan keselamatan. Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat diskriminatif, tampaknya hanya mengatur hal-hal yang normatif saja. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan pemerintah di sektor industri ketenagalistrikan, KPPU kemudian memberikan saran sebagai berikut: a. Tentang Penguasaan Negara melalui BUMN Karena industri ketenagalistrikan dikuasai oleh negara melalui BUMN, maka diharapkan pelaksanaannya dapat diawasi dengan ketat. Hal ini bertujuan mewujudkan efisiensi pengelolaan serta menghindari penyalahgunaan kekuatan monopoli dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. b. Tentang Persaingan Masih belum jelasnya regulation framework yang terkait dengan persaingan di industri ketenagalistrikan Indonesia. Publik perlu memperoleh kejelasan tentang persaingan yang dimaksud, terutama menyangkut pasal yang

Halaman

35


_____________________________________________________________________ menyatakan bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan dilakukan oleh negara melalui BUMN. c. Tentang Perizinan KPPU menekankan agar persyaratan untuk memperoleh izin harus bersifat transparan dan tidak diskriminatif sehingga dapat mencegah terjadinya entry barrier. d. Tentang Harga Karena penetapan harga oleh pemerintah merupakan satu-satunya proses penetapan harga jual listrik, maka harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, metode penetapan tarif listrik juga harus mempertimbangkan pencapaian target efisiensi operator. Dengan demikian, potensi inefisiensi operator tunggal yang berpotensi merugikan konsumen dapat ditekan seminimal mungkin. 7. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia Lambatnya perkembangan industri di daerah tertentu diiringi tingginya tuntutan untuk meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan asli daerah. Hal ini menuntut pemerintah berkonsentrasi mengembangkan metode yang dapat mendatangkan investasi asing ke dalam negeri. Pemerintah lalu berupaya menciptakan kawasan ekonomi khusus, yaitu suatu kawasan yang menjanjikan peluang investasi dengan memberikan kemudahan fasilitas bagi para investor. Fasilitas tersebut meliputi kemudahan di bidang perizinan, perpajakan, sistem pelayanan satu pintu, dan sebagainya. Akan tetapi, kemudahan atas berbagai fasilitas pemerintah dikhawatirkan akan menciptakan eksklusivitas bagi pelaku usaha tertentu. Dampaknya terhadap persaingan usaha secara keseluruhan pun masih belum diperhatikan. Oleh karena itu, proses pembentukan kawasan ekonomi khusus harus dijamin agar sejalan dengan UU No. 5/1999. Hasil analisis KPPU terhadap kebijakan kawasan ekonomi khusus berdasarkan perspektif persaingan usaha adalah sebagai berikut: a. Persaingan antarpengelola kawasan ekonomi perlu diperhatikan. Pendefinisian atas perilaku persaingan yang tidak sehat dalam kawasan ekonomi khusus masih sulit dilakukan karena terhambat oleh definisi mengenai pasar yang bersangkutan. Kesulitan ini muncul akibat perbedaan orientasi pasar antara pelaku usaha yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus tersebut dengan pelaku usaha yang berada di luar kawasan itu, di mana persaingan antarpelaku usaha terjadi dalam pasar ekspor. Sedangkan perilaku antipersaingan dalam kawasan ekonomi khusus hanya dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan oleh pengelola kawasan, otorita, maupun pelaku usaha tertentu yang menguasai infrastruktur. b. Persaingan antarkawasan ekonomi terjadi di antara pengelola kawasan industri guna mendapatkan investor untuk berinvestasi. Berdasarkan jenis kawasan ekonomi, persaingan akan terjadi di antara kawasan industri yang berada dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan industri yang merupakan kawasan berikat, serta kawasan industri yang berada dalam kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas. Tiap jenis kawasan

Halaman

36


_____________________________________________________________________ bersaing dalam memberikan pelayanannya serta penawaran insentif maksimal kepada investor yang potensial. c. Persaingan yang tidak seimbang dapat terjadi akibat kebijakan pemerintah yang memberikan status atas kawasan ekonomi tertentu. Namun, ketidakseimbangan tersebut tidak memiliki dampak ekonomis bagi pelaku usaha pada pasar yang sama. d. Masalah yang menghambat persaingan juga terjadi akibat diskriminasi pemerintah terhadap sejumlah fasilitas bagi kawasan-kawasan ekonomi, hambatan masuk terhadap calon investor, serta adanya penyalahgunaan posisi dominan oleh pengelola kawasan dengan memberikan hak monopoli, diskriminasi, hambatan masuk, dan sebagainya. e. Sebaliknya, potensi monopoli oleh Sistem Penanganan Satu Atap justru positif dan menguntungkan konsumen sehingga tidak dilarang oleh UU No. 5/1999. Sedangkan hal yang perlu ditekankan adalah upaya meningkatkan pengawasan guna mencegah Lembaga Pelayanan Satu Atap melakukan praktik monopoli. f. Berdasarkan pembentukan KEKI di Batam, Bintan, Karimun, dan beberapa wilayah lain yang potensial, pelaksanaan kawasan ekonomi khusus belum berdampak bagi pelaku usaha domestik yang berada di luar kawasan. Hal ini terjadi karena berbedanya orientasi pasar di antara pelaku usaha yang berada di dalam kawasan dengan pelaku usaha luar kawasan. 8. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Telekomunikasi Regulasi sektor industri telekomunikasi Indonesia berjalan dinamis seiring perkembangannya yang diakselerasi oleh perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi. Cepatnya perkembangan teknologi tersebut telah mengubah tatanan industri telekomunikasi. Perubahan ini diiringi oleh berbagai alternatif sarana telekomunikasi yang terus berkembang. Misalnya, perkembangan frekuensi sebagai alternatif pengganti kabel yang memiliki keunggulan mobilitas, juga diiringi perkembangan telekomunikasi berbasis Internet Protocol (VoIP) sehingga mampu menekan harga hingga 50 % dari harga semula. Begitu juga dengan kehadiran teknologi 3G sebagai generasi terbaru dalam sarana telekomunikasi. Teknologi ini menghadirkan sarana telekomunikasi sebagai alat komunikasi suara sekaligus transfer gambar dan video. Di sisi lain, pengelolaan industri telekomunikasi Indonesia hingga akhir 2006 masih belum berkembang secara optimal. Banyak persoalan yang belum diatur dengan tegas, seperti, masalah interkoneksi, USO, CDMA, dan sebagainya. Oleh karena itu, KPPU merasa perlu mengevaluasi kebijakan pemerintah di sektor industri telekomunikasi. Hasil analisa KPPU menyimpulkan bahwa beberapa regulasi di sektor telekomunikasi Indonesia sudah mulai sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999. Dalam beberapa segi, perkembangan regulasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Halaman

37


_____________________________________________________________________ 1. Kebijakan Interkoneksi Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 08/Per/M.KOMINF/02/2006 tentang Interkoneksi sebagai Landasan Implementasi Interkoneksi Antaroperator Indonesia. Pelaku usaha telah mengimplementasikan kebijakan interkoneksinya di beberapa daerah. Hal ini berlangsung setelah pemerintah memberikan batas waktu hingga 1 Januari 2007 guna melaksanakan seluruh interkoneksi antarpelaku usaha. Meskipun pengaturan interkoneksi terkesan lamban, pelaksanaannya pada tahun 2006 sudah cukup maju sehingga dapat melandasi terciptanya interkoneksi sesuai persyaratan dalam industri telekomunikasi seluruh dunia. 2. Kebijakan Duopoli Hingga akhir 2006, praktik duopoli hanya terjadi pada jaringan tetap yang berbasis kabel dan SLI. Setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Menkominfo No. 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tertanggal 12 Desember 2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Jaringan Bergerak Seluler, perubahan penting pun terjadi. Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan izin Fixed Wireless Access (FWA) kepada dua operator lainnya, yaitu, Bakrie Telecom dan Mobile 8 sehingga persaingan di jaringan fixed line makin ketat. Dengan dibukanya peluang usaha di sektor telekomunikasi, pemerintah juga akan segera membuka jaringan tetap berbasis kabel dan SLI kepada pelaku usaha yang dinilai memenuhi persyaratan. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka perubahan duopoli menjadi persaingan sepenuhnya hanya tinggal menunggu waktu. 3. Kebijakan Universal Service Obligation (USO) Melalui berbagai sarana telekomunikasi, tiap tahunnya pemerintah senantiasa melaksanakan USO di beberapa daerah tertinggal. USO telah diimplementasikan melalui mekanisme competition for the market, yaitu dengan model pelelangan. Pemerintah juga telah menetapkan RPP USO guna memberikan arahan terhadap implementasinya, di mana RPP tersebut sudah mengakomodasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 4. Kebijakan Sistem Lisensi Pemerintah telah melakukan perubahan mendasar dalam pemberian lisensi. Di antaranya dengan menerapkan model competition for the market dalam proses pemberian lisensi kepada pelaku usaha, khususnya lisensi telekomunikasi yang berbasis pada frekuensi. Sedangkan untuk telekomunikasi berbasis kabel, pemerintah telah merencanakan konsep keterbukaan bagi tiap pelaku usaha yang mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Konsep ini juga telah mengikuti konsep modern licensing, di mana setiap pemberian lisensi akan disertai dengan hak dan kewajiban yang diemban oleh pemegang lisensi tersebut beserta sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini sudah sejalan dengan UU No. 5/1999. 5. Kebijakan Tarif Tugas pemerintah yang terkait dengan kebijakan tarif hanya terbatas pada penentuan formula tarifnya saja. Penentuan tarif diserahkan sepenuhnya pada pelaku usaha melalui mekanisme pasar, kecuali tarif telepon jaringan tetap berbasis kabel yang dioperasikan oleh PT Telkom. Khusus jaringan tetap berbasis kabel masih diintervensi oleh pemerintah dan DPR. Meskipun

Halaman

38


_____________________________________________________________________ PT Telkom mengeluhkan tarifnya yang masih berada di bawah tarif keekonomiannya, pemerintah hingga kini tetap belum mengizinkan kenaikan tarif Telkom. Dengan demikian, KPPU menyimpulkan bahwa perkembangan regulasi di sektor industri telekomunikasi telah sejalan dengan UU No. 5/1999. Kebijakan tersebut telah mengakomodasi prinsip-prinsip persaingan usaha serta mengutamakan aspek transparansi dan akuntabilitas. Mengingat pengelolaan sektor telekomunikasi akan selalu terkait dengan unsur-unsur persaingan usaha, maka setiap tahun KPPU mengevaluasi kebijakan pemerintah di sektor ini. 9. Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Sektor Industri Beras Kegiatan evaluasi di sektor ini merupakan inisiatif KPPU seiring munculnya isu “kelangkaan beras” dalam memenuhi kebutuhan konsumsi beras di Indonesia. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh KPPU, persaingan dalam industri beras telah berjalan dengan baik. Industri ini tidak mengalami hambatan dalam memasuki pasar sehingga para pelaku usaha dapat keluarmasuk pasar dengan mudah. Para petani pun memiliki pilihan dalam memasarkan produknya, baik itu menjualnya secara langsung ke pasar atau memasarkannya melalui pedagang yang lebih besar (pengumpul). Jumlah pelaku usaha di sektor industri beras cukup banyak. Pemerintah sejak akhir 2006 juga telah mencabut kewenangan BULOG yang selama ini ditunjuk sebagai importir tunggal dalam monopoli impor beras. Sejak saat itu, impor beras sudah dapat dilakukan oleh pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan. Pengawasan terhadap impor dan penyanggaan beras pun dilakukan dengan ketat melalui kuota serta bea masuk. Tujuannya adalah mendukung industri dalam negeri melalui mekanisme tender (competition for the market). Berdasarkan hasil evaluasi KPPU terhadap pengalaman negara lain dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah persaingan dalam jalur distribusi atau pemasaran di sektor industri beras. Sementara itu, persoalan utama yang dihadapi industri beras Indonesia terletak pada bagaimana menyalurkan beras ke tangan konsumen dengan harga yang terjangkau. Persoalan lain muncul ketika jumlah permintaan jauh melebihi pasokan yang ada. Akibatnya, kebijakan impor beras pun menjadi pilihan. Karena hasil evaluasi kebijakan ini belum dapat menggali lebih dalam persoalan yang dihadapi sistem distribusi beras, maka diusulkan agar industri beras menjadi salah satu kajian KPPU pada tahun 2007. 10.Evaluasi terhadap RUU Penerbangan Evaluasi ini merupakan inisiatif KPPU yang dilakukan dengan mengkaji penyusunan RUU Penerbangan. Di dalam RUU ini terdapat beberapa perubahan konsep dari monopoli menjadi terbuka melalui mekanisme persaingan. KPPU harus berperan dalam internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat ke dalam RUU tersebut. Hal ini bertujuan agar ketika RUU Penerbangan telah menjadi UU, perkembangan yang terjadi di sektor penerbangan akan sejalan dengan UU No. 5/1999.

Halaman

39


_____________________________________________________________________ Kesimpulannya, beberapa pengaturan dalam draft RUU Penerbangan sudah memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat, yakni: 1. RUU Penerbangan telah berusaha mengakomodasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Hal ini tercantum pada Butir Menimbang dalam draft tersebut. 2. Salah satu perubahan mendasar dalam draft RUU ini tercantum pada Pasal 42 yang mengubah sistem pengelolaan bandar udara (bandara), yaitu dari sistem monopoli menjadi sistem persaingan dengan memberikan kesempatan pada pelaku usaha -- termasuk swasta -- untuk ikut mengelola bandara. Namun, mekanisme pengelolaan yang jelas seperti competition for the market harus diberlakukan guna menyaring pelaku usaha yang benarbenar mampu mengelola bandara. 3. RUU Penerbangan juga perlu mempersiapkan regulation framework persaingan yang jelas, terutama terkait dengan kebijakan peran regulator, kebijakan perizinan, kebijakan penetapan tarif, serta kebijakan keselamatan. Hal ini sangat penting dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat di sektor industri penerbangan Indonesia. 11.Evaluasi terhadap RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Evaluasi ini merupakan inisiatif KPPU atas munculnya berbagai isu di media massa mengenai penyusunan RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Evaluasi ini juga bagian dari agenda kegiatan KPPU dalam menganalisa RUU Transportasi Nasional yang sedang disempurnakan oleh pemerintah. Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan evaluasi KPPU terhadap RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: 1. Sektor industri transportasi angkutan sangat luas karena melibatkan berbagai jenis industri khusus. Sudah selayaknya masalah Lalu Lintas dan angkutan jalan diatur oleh UU khusus. Namun, dalam RUU tersebut masih belum banyak memuat sub industri yang dipersaingkan. Penjelasan dalam beberapa pasal RUU ini bahkan masih belum spesifik. 2. Transportasi jalan dan berbagai fasilitas pendukungnya menyatu dalam sistem jaringan transportasi. Faktor keamanan dan keselamatan pun perlu diperhatikan. Oleh karena itu, beberapa elemen dalam sistem jaringan transportasi tidak dapat dipersaingkan, seperti, elemen pengelolaan terminal, parkir di badan jalan, pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan, dan sebagainya. 3. Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan adalah mengenai keberadaan berbagai lembaga independen yang ditunjuk pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut akan berperan dalam mengakreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan serta menerbitkan sertifikat pengemudi angkutan penumpang umum. Namun, draft RUU itu belum menjelaskan secara spesifik bentuk lembaga tersebut. 4. Sedangkan aturan mengenai penyelenggaraan asuransi dalam RUU ini tetap terbuka dan tidak mengarah pada pelaku usaha tertentu. Persoalan yang akan muncul nantinya justru terkait dengan implementasi atas RUU tersebut. Sebab, hingga kini hanya kendaraan pribadi (yang masih baru saja) yang diasuransikan. Kendaraan umum sama sekali tidak bisa diasuransikan. Padahal, asuransi terhadap kendaraan (selain kendaraan

Halaman

40


_____________________________________________________________________ pribadi yang masih baru) sebenarnya dapat menguntungkan pasar asuransi kendaraan mengingat besarnya jumlah kendaraan yang ada di Indonesia. 5. RUU ini memberi kebebasan bagi pengusaha angkutan orang dalam penetapan tarif sehingga mereka dapat menetapkan tarif sendiri berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikannya. Namun, bagi pelayanan angkutan tertentu, seperti, trayek yang dimonopoli, trayek yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan trayek untuk pengembangan wilayah, tarifnya ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pasal pengaturannya masih belum menjelaskan sejauh mana peranan dan kemampuan pemerintah dalam membedakan jenis pelayanan angkutan serta mencari tahu trayek yang dimonopoli oleh pelaku usaha tertentu. 6. Khusus mengenai penetapan tarif taksi, pemerintah berperan dalam menetapkan tarif taksi berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Akan tetapi, jika pemerintah tidak memberikan “tarif batas atas” yang bertingkat berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, maka hal ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas. Dalam RUU ini pemerintah juga belum memasukkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat pada proses pemilihan pelaku usaha yang terlibat di industri tersebut. Sedangkan untuk jangka panjang, persaingan yang sehat disertai standar kualitas yang prima akan bermanfaat bagi konsumen serta pelaku usaha. Dengan demikian, KPPU perlu mengadvokasikan pembuat kebijakan untuk memasukkan asas persaingan usaha yang sehat ke dalam kebijakan angkutan serta mendorong pemerintah untuk menetapkan standar kualitas yang sangat ketat demi menjamin persaingan yang efektif. 12.Evaluasi Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Industri Penyiaran Industri penyiaran dianggap penting dan vital karena berfungsi menyampaikan informasi yang diperlukan masyarakat serta berperan dalam membentuk opini publik. Monopoli di bidang informasi berpotensi menghambat arus informasi yang akan menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat serta menghalangi perkembangan industri penyiaran di Indonesia. Evaluasi terhadap kebijakan ini bersumber dari inisiatif KPPU berdasarkan sejumlah persoalan yang dihadapi industri penyiaran terkait dengan persaingan usaha. Munculnya persoalan ini diduga akibat kebijakan pemerintah di sektor industri penyiaran. Berdasarkan analisis dalam perspektif persaingan usaha, maka kondisi aktual industri penyiaran Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Monopolisasi informasi telah membatasi akses masyarakat terhadap berbagai informasi, berdampak negatif bagi dunia persaingan usaha, serta menghambat perkembangan industri penyiaran televisi di berbagai wilayah Indonesia. 2. Perkembangan dalam industri penyiaran -- khususnya televisi -- semakin kompetitif sehingga konsentrasi pangsa pasar cenderung menurun. Namun, praktik merger/akuisisi yang kemudian terjadi, berpotensi meningkatkan konsentrasi pangsa pasar pelaku usaha pasca konsolidasi. 3. Stasiun TV yang free to air maupun pay channel banyak mempraktikkan integrasi vertikal, terutama terkait dengan production house sebagai content provider dan packager. Namun, hal ini berpotensi antipersaingan karena

Halaman

41


_____________________________________________________________________ bersifat diskriminatif atau melibatkan perjanjian eksklusif yang dapat menyingkirkan production house independen. 4. Kebijakan penyiaran yang telah mencerminkan semangat perluasan pasar serta antipemusatan kepemilikan guna mengakomodir TV swasta lokal sudah sejalan dengan iklim persaingan. Namun, kebijakan ini masih memiliki sejumlah kendala, seperti, rancunya kebijakan mengenai pemberian dan penyesuaian izin penyiaran, masih terdapat unsur pemusatan kepemilikan, serta belum memuat kebijakan untuk mengantisipasi trend konvergensi teknologi penyiaran dengan telekomunikasi dan perangkat multimedia lainnya. Sementara itu, era konvergensi penyiaran-telekomunikasi-multimedia di Indonesia sebenarnya telah dimulai oleh pengembangan layanan telekomunikasi 3G serta akses internet melalui TV kabel. Oleh karena itu, KPPU dapat melakukan beberapa tindakan berikut ini guna mendorong industri penyiaran agar sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat: i. Mendukung kebijakan pemerintah yang melarang monopoli informasi di bidang penyiaran televisi. ii. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menkominfo serta KPI, terutama yang berkaitan dengan sejumlah saran berikut ini: a. Mendukung sistem TV jaringan yang akan memperluas pasar serta mengembangkan industri penyiaran TV di daerah dengan memberi peluang yang lebih besar pada pelaku usaha daerah untuk melakukan kontribusi content maupun kepemilikan. b. Menerapkan prinsip competition for the market secara transparan, kompetitif, dan akuntabel, terutama untuk alokasi dan manajemen spektrum/kanal frekuensi radio. c. Mengantisipasi konvergensi terhadap industri penyiarantelekomunikasi-multimedia. Setidaknya diimplementasikan melalui harmonisasi kebijakan dan institutional setting yang mengacu pada model OECD, yaitu pendekatan Horizontal-Fungsional. 13.Evaluasi Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Persaingan Usaha dalam RUU Haji KPPU mengevaluasi RUU Penyelenggaraan Haji guna memperoleh bahan dan informasi menyeluruh mengenai kinerja penyelenggaraan haji di Indonesia sampai tahun 2006. Berikut ini adalah kesimpulan hasil analisa KPPU terhadap RUU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji: (1). Dalam perkembangannya, jumlah quota haji Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,27%/tahun. Namun, berdasarkan jenis jamaah atau quota yang ada, hanya kategori jamaah regular yang mengalami peningkatan tiap tahun. Sedangkan pada jamaah khusus dan kategori lainnya justru mengalami penurunan, yakni, rata-rata 6,89%/tahun untuk jamaah khusus dan 11,87% untuk jamaah kategori lainnya. (2). Fenomena menarik lainnya tampak pada tahun 2000 ketika biaya penyelenggaraan ibadah haji menurun drastis, yakni mulai dari

Halaman

42


_____________________________________________________________________

(3). (4).

(5).

(6).

Rp27.373.000 pada tahun 1999 menjadi Rp17.758.000 pada tahun 2000. Penurunan ini merupakan dampak positif dari kebijakan pemerintah yang melibatkan perusahaan penerbangan Saudi Arabia Airlines (SV) -- selain PT Garuda Indonesia yang sebelumnya memonopoli angkutan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi -- melalui Keputusan Presiden No. 119/1998. Keikutsertaan SV telah menurunkan tarif biaya angkutan penerbangan haji dari US$1.750 menjadi US$1.200. Namun, biaya penyelenggaraan haji pada tahun-tahun berikutnya kembali naik meskipun nilai peningkatannya tidak terlalu tinggi. Sebagai penyelenggara ibadah haji yang wajib menyediakan fasilitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, pemerintah memang telah mengadopsi mekanisme tender (competition for the market) yang terkait dengan layanan pemondokan dan katering jamaah haji. Faktanya, layanan pemondokan tampaknya masih belum memenuhi harapan sebagian besar jamaah haji. Sedangkan pola tender yang terkait dengan pengadaan jasa penyediaan konsumsi dengan sistem katering, ternyata selama ini lebih banyak menguntungkan pelaku usaha Arab Saudi. Padahal, masih banyak pelaku usaha nasional yang mampu menawarkan jasa layanan katering yang memuaskan. Hal ini terjadi akibat adanya hambatan regulasi dari pemerintah Arab Saudi yang membatasi agar jasa penyediaan konsumsi hanya diserahkan pada pelaku usaha Arab Saudi atau atas nama perusahaan Arab Saudi saja. Ketentuan dalam RUU No. 17/1999 masih menggunakan paradigma bahwa negara memberikan jaminan perlindungan melalui pemerintah yang merangkap sebagai fungsi regulasi sekaligus fungsi pelaksanaannya. Akibatnya, pelaksanaan manajemen monopolistik telah menyebabkan penyelenggaraan haji menjadi tidak optimal. Guna mengoptimalkan pelayanan haji yang berorientasi pada layanan berkualitas dan harga yang murah, maka saran dan pertimbangan KPPU yang dapat diberikan kepada pemerintah adalah: a. Dalam menyelenggarakan angkutan jamaah haji, pemerintah perlu membuka pasar yang memprioritaskan keterlibatan perusahaan penerbangan nasional. Tujuannya, agar pelaku usaha dapat saling bersaing dalam menawarkan kualitas pelayanan terbaiknya dengan harga yang rasional dan kompetitif. b. Membenahi mekanisme tender yang transparan guna memperluas keterlibatan swasta nasional dalam penyediaan jasa katering di embarkasi maupun di Arab Saudi. Begitu juga dengan pengadaan jasa pemondokan/akomodasi. c. Dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan ibadah haji, beberapa pasal masih perlu direvisi agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Rumusan perbaikan beberapa pasal tersebut akan menjadi bahan pemberian saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah serta DPR.

Halaman

43


_____________________________________________________________________ Boks 3.1. Daftar Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan Pemerintah yang Terkait Persaingan Usaha, di antaranya mengenai: 1. Labelisasi Harga Obat 2. Industri Beras 3. RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. RUU Penerbangan 5. Industri KetenagaListrikan 6. Industri Penyiaran Televisi 7. Industri Telekomunikasi 8. RUU Penyelenggaraan Haji 9. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia 10. Industri Kartu Kredit 11. Industri Gula 12. RUU Perhubungan 13. Industri Minyak dan Gas Bumi

3.1.3. Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah Sebagaimana salah satu tugas utama KPPU yang tercantum dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka pada tahun 2006 KPPU akan terus memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berpotensi bertentangan dengan UU tersebut. Hal ini dilakukan agar kebijakan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat guna mendorong terciptanya kinerja di sektor ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Berikut ini sejumlah saran dan pertimbangan KPPU yang diberikan kepada pemerintah sepanjang tahun 2006: 1. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Industri Jasa Penilai Usaha KPPU memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan ini setelah menganalisis kebijakan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Bapepam No. Kep.09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam Butir 3 huruf e disebutkan bahwa penilai usaha yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Landasan hukum Keputusan tersebut adalah SK Menteri Keuangan No.57/KMK.017/1996 Tentang Jasa Penilai. Setelah KPPU menganalisa industri jasa penilai usaha berikut kebijakannya, KPPU menemukan beberapa fakta sebagai berikut: 1. Selain MAPPI, terdapat Ikatan Profesi Penilai Usaha (IPPUI) yang berkembang sejak tahun 2000. IPPUI berperan mengembangkan instrumen

Halaman

44


_____________________________________________________________________ peningkatan kualitas profesi Penilai Usaha (business valuation) yang dilakukan di bawah pembinaan Departemen Keuangan sebagai regulator. 2. Peraturan Bapepam tersebut mengakibatkan Penilai Usaha yang bukan anggota MAPPI tak dapat menjalankan profesinya di pasar modal. 3. Sebelum diterapkannya Butir 3 huruf e dalam peraturan tersebut, pasar jasa Penilai Usaha pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Pengguna jasa dapat memilih Penilai yang diinginkannya tanpa hambatan apapun berdasarkan track record dan reputasi Penilai Usaha tersebut. 4. Ketetapan Departemen Keuangan memberlakukan ketentuan yang hanya mengakui MAPPI didasari pada upaya menciptakan efisiensi dan menghindari span of control yang terlalu luas. Berdasarkan temuan tersebut, KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Keuangan untuk memperbaiki substansi Pengaturan Profesi Penilai sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No.57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai. Khusus mengenai klausul yang menetapkan MAPPI sebagai satu-satunya asosiasi profesi penilai, KPPU menyarankan agar peraturan ini bersifat terbuka bagi kehadiran asosiasi profesi lainnya. Dengan terbukanya pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan beberapa hal positif dalam perkembangan profesi penilai, yakni: 1. Meningkatnya kualitas profesi penilai Indonesia. 2. Hilangnya peluang terdistorsinya pengelolaan profesi oleh kepentingan tertentu (vested interest). 3. Mendorong berlakunya mekanisme pasar yang sehat terkait dengan kualitas profesi penilai. 4. Munculnya dorongan bagi hadirnya regulator yang kuat, transparan, dan akuntabel. Sampai saat itu, menurut Departemen Keuangan, model dengan satu asosiasi profesi bagi pengelolaan profesi penilai usaha tetap merupakan model yang terbaik. Dengan demikian, berarti pemerintah masih belum mengadopsi sepenuhnya saran dan pertimbangan KPPU. 2. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah di Industri Pencetakan Blangko Dokumen. Saran dan pertimbangan ini terkait dengan perubahan pengaturan pencetakan blangko dokumen penduduk (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil) yang terjadi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah hanya menetapkan empat pelaku usaha yang memiliki hak untuk ikut serta dalam pencetakan blangko dokumen penduduk di seluruh Indonesia. Upaya menertibkan industri pencetakan blangko dokumen penduduk merupakan langkah yang baik dalam mengintegrasikan penataan dokumen penduduk. Namun, KPPU mengharapkan agar pengaturan tersebut tetap berada dalam koridor persaingan usaha yang sehat. Persoalannya, dalam kebijakan itu terdapat substansi pengaturan yang membatasi pelaku usaha pemilik hak mencetak blangko dokumen penduduk.

Halaman

45


_____________________________________________________________________ Akibatnya, muncul ketidakpusan beberapa pelaku usaha yang tidak terpilih dalam pemilihan pelaku usaha untuk hak tersebut dengan alasan proses pemilihan tidak transparan dan akuntabel. Berdasarkan persoalannya, maka KPPU menyarankan agar Departemen Dalam Negeri memperbaiki beberapa peraturan dalam proses seleksi pencetakan blangko dokumen pendudu, antara lain melalui: 1. Pedoman Seleksi Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk disusun secara transparan dan terbuka serta mengatur agar sistem penyeleksian terhindar dari potensi persaingan usaha yang tidak sehat, seperti, persekongkolan, tindakan diskriminatif, dan sebagainya. 2. Proses seleksi terhadap perusahaan pencetak blangko dokumen penduduk harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan kepada publik dengan parameter terukur guna menghadirkan perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang mampu menghasilkan kualitas terbaik serta harga termurah. 3. Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah di Industri Garam Saran dan pertimbangan ini terkait dengan Rancangan Perda tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara. Dalam rancangan Perda tersebut terdapat: (1) ketidaksesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal kualitas standar Garam Bahan Baku serta adanya pengaturan Garam Bahan Baku Belum Dicuci dalam rancangan Perda tersebut yang dapat menimbulkan hambatan pasar bagi pelaku usaha tertentu; (2) adanya duplikasi pengujian garam yang masuk ke Sumatera Utara sehingga berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi, persekongkolan dalam penunjukan laboratorium pengujian, serta penyalahgunaan peran dominan oleh Komite Nasional Garam. Berdasarkan data tersebut, KPPU kemudian memberikan saran dan pertimbangannya kepada Gubernur dan Ketua DPRD dengan substansi sebagai berikut: 1. Pengaturan kualitas garam dan pencucian agar mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat serta menghilangkan semua hal yang berpotensi pada persaingan usaha yang tidak sehat, seperti hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha pencucian garam. 2. Pengaturan mengenai pengujian garam cukup dilakukan satu kali dengan proses pemilihan/penunjukan laboratorium penguji yang tidak terbatas pada satu laboratorium penguji saja sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. 3. Pengawasan terhadap kualitas garam yang dilakukan oleh Komite Nasional Garam (KNG) perlu dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan peran dominan dan tindakan kolusi dengan pelaku usaha. 4. Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Medis di Rumah Sakit Saran dan pertimbangan ini terkait dengan Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Peralatan Medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamadya Bekasi.

Halaman

46


_____________________________________________________________________ Berdasarkan putusan tersebut, KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota Bekasi agar dalam melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada masa mendatang senantiasa memperhatikan serta melaksanakan kebijakan mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 5.

Saran dan Pertimbangan kepada Bank Indonesia (BI) terkait Pelaksanaan PBI No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia Saran dan pertimbangan ini terkait dengan adanya Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan KPPU, kebijakan Bank Indonesia pada intinya melarang terjadinya kepemilikan tunggal sebagai pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank. Oleh karena itu, KPPU menyampaikan sejumlah saran dan pertimbangannya sebagai berikut: a. Kebijakan tersebut relatif sejalan dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap dan Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham. b. Akan tetapi, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan lain untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Terutama yang terkait dengan dugaan penyalahgunaan posisi dominan oleh bank tertentu pasca konsolidasi. Jika terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5/1999, maka KPPU akan menindaklanjutinya dengan menggunakan pendekatan hukum bagi bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, KPPU menyarankan perlunya koordinasi dan kerja sama berupa Harmonisasi Kebijakan yang sistematis antara Bank Indonesia dan KPPU. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dalam sistem perbankan nasional serta menjaga iklim persaingan usaha dalam industri perbankan.

3.2.KAJIAN SEKTOR PERDAGANGAN

INDUSTRI

DAN

Berdasarkan pertimbangan nilai strategis atas sektor industri dan perdagangan serta berbagai kajian KPPU di sektor industri tersebut sebelum 2006, maka pada tahun 2006 KPPU memutuskan untuk menganalisa sektor industri dan perdagangan. Hasil analisa tersebut adalah: 1. Kajian Sektor Bandar Udara Bandar udara (bandara) merupakan salah satu infrastruktur transportasi penting dan salah satu pos strategis dalam penataan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Pengelolaan bandara serta jasa terkait lainnya merupakan faktor utama bagi pelayanan publik yang optimal. Penyelenggaraan tunggal oleh Angkasa Pura sebagai operator tunggal dalam penyelenggaraan bandara merupakan bentuk penyelenggaraan bandara yang berlaku hingga akhir 2006. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul sejumlah tuntutan atas peningkatan frekuensi arus transportasi udara serta kinerja pengelola bandara.

Halaman

47


_____________________________________________________________________ Sistem persaingan perlu diberlakukan dalam pengelolaan bandara dan jasa terkait lainnya. Pemikiran ini bertujuan memaksimalisasikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi pemeliharaan infrastruktur bandara. Oleh karena itu, KPPU melakukan kajian menyeluruh terhadap sektor bandara berdasarkan perspektif persaingan usaha. Hasil kajian mampu menggambarkan profil industri kebandarudaraan di Indonesia. Faktanya, struktur industri bandara di Indonesia bersifat monopoli karena pengelolaannya masih dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (mengelola 13 bandara) dan Angkasa Pura II (mengelola 10 bandara). Selebihnya, 136 bandara dikelola oleh UPT Ditjen Perhubungan Udara, termasuk Bandara Hang Nadim yang dikelola oleh UPT Badan Otorita Batam. Hanya satu bandara yang dikelola oleh pihak swasta, yaitu Bandara Timika-Irian Jaya yang dikelola oleh PT Freeport. Adapun bandara yang menjadi sampel dalam kajian KPPU ini adalah Soekarno Hatta (Angkasa Pura II), Juanda (Angkasa Pura I), dan Hang Nadim (Otorita Batam). Berdasarkan tatanan regulasi kebandarudaraan, PT Angkasa Pura sebagai operator bandara mengelola semua jenis jasa yang ada di bandara. Jasa tersebut meliputi Pelayanan Navigasi Penerbangan (Air Traffic Services) yang merupakan pelayanan jasa aeronautica-ATS dan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan (Airport Services). Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dibagi lagi menjadi Pelayanan Jasa Aeronautica-Non ATS dan Pelayanan Jasa Nonaeronautica. Pelayanan ini sudah melibatkan pihak swasta, seperti, jasa ground handling, aircraft maintenance, catering, warehaousing, beserta tenan lain yang ada di dalam bandara. Keterlibatan swasta tersebut dilakukan dengan berbagai pola, antara lain, sistem kerja sama, konsesi melalui beauty contest, atau tender terbuka. Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, maka konsep persaingan di bandara dapat dilakukan dengan membuka persaingan dalam sektor jasa penunjang kebandarudaraan. Namun, konsekuensi atas kebijakan pengelolaan bandara menyebabkan posisi PT Angkasa Pura menjadi monopolis. Oleh karena itu, penyalahgunaan posisi dominan/monopoli menjadi isu sentral dalam analisa persaingan untuk pengelolaan bandara. Selain abuse of monopoly power, juga terdapat berbagai potensi terjadinya unfair oligopolistic conduct. Terutama untuk penyedia jasa penunjang bandara dan penerbangan yang memiliki karakteristik limited resources. Beberapa isu mengenai pengelolaan bandara terkait dengan persaingan yang yang dapat diidentifikasi KPPU antara lain meliputi: a. Integrasi vertikal, terutama antara jasa penunjang bandara dengan pengelola bandara. Contohnya, Gapura Angkasa yang merupakan anak perusahaan Angkasa Pura dan Garuda serta Persero Batam/BUMD sebagai penyedia groundhandling dan warehouse di Bandara Hang Nadim. b. Kartel, terutama yang terkait dengan struktur oligopoli dalam penyedia jasa penunjang bandara/penerbangan, seperti, groundhandling, catering, courier and cargo, dan sebagainya.

Halaman

48


_____________________________________________________________________ c. Hambatan persaingan vertikal, seperti diskriminasi harga dan nonharga. Begitu juga dengan perjanjian eksklusif, terutama yang terjadi antara pengelola bandara dengan penyedia jasa penunjang bandara. d. Competition for the market, terutama untuk pemegang konsesi penyediaan jasa penunjang bandara yang bersifat aeronautika dan nonaeronautika. e. Monopoli penyediaan jasa penunjang, seperti penyediaan avtur oleh PT Pertamina. Dalam pembangunan baru Bandara Juanda-Surabaya, ada rencana mempersaingkan pelayanan jasa avtur sehingga diharapkan harga dan kualitas pelayanannya lebih efisien. f. Monopoli dalam penyediaan jasa penunjang bandara juga terdapat di sektor jasa transportasi taksi bandara. Izin operasi taksi di bandara kebanyakan diberikan berdasarkan Kesepakatan Pemahaman (MoU) antara Angkasa Pura dengan Dephub dan atau Koperasi Angkatan Udara/Angkatan Laut. Selain beberapa isu tersebut, akses terhadap berbagai fasilitas bandara dapat dikategorikan sebagai essential facilities, terutama bagi pelaku usaha Penyedia Jasa Bandara Nonafiliasi Angkasa Pura yang terkait dengan posisi Angkasa Pura selaku pengelola bandara sekaligus Penyedia Jasa Penunjang Bandara. Dalam kondisi ini berlaku prinsip essential facilities doctrine, yaitu, nondiskriminatif, open access, serta desain kelembagaan yang memisahkan peran operator dan regulator. Penting memahami kompleksitas bisnis dan pengelolaan bandara terkait dengan persaingan global kegiatan bandara pada masa mendatang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan traffic, kapasitas bandara, persaingan antarbandara, hasil keuangan, kebijakan harga (pricing), revenue dan atau pendapatan bandara, tenaga kerja, capital Expenditures, ownership/kepemilikan, hubungan dengan airline, lingkungan regulasi, serta kerja sama dengan airline. Beberapa rekomendasi mengenai pengelolaan bandara dapat diberikan berdasarkan hasil kajian secara eksternal (kepada pemerintah) maupun secara internal (bagi KPPU). Rekomendasi eksternal yang diberikan antara lain bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan bandara, melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan bandara melalui public private partnership, serta mempersiapkan regulation framework seiring perubahan pada UU Penerbangan yang ketentuannya mulai mengarah pada persaingan usaha. Substansi rekomendasi tersebut adalah: a. Agar kebijakan mengenai kewenangan peran antara regulator dan operator tidak saling tumpang tindih. b. Kebijakan pengelolaan bandara seperti jasa penunjang pelayanan navigasi tetap dikelola oleh pemerintah atau Independen Regulatory Body agar tidak terjadi diskriminasi dalam pelayanannya. c. Kebijakan perizinan bersifat free entry dan free exit sehingga tidak menyebabkan barrier bagi semua pelaku usaha selama pelaku usaha menjaga kompetensi dan kualitasnya. d. Kebijakan penetapan tarif bersifat transparan, kompetitif, serta mencerminkan tingkat keekonomian dan mengutamakan pelayanan pada konsumen dalam kerangka public private partnership pengelolaan bandara.

Halaman

49


_____________________________________________________________________ e. Kebijakan keamanan dan keselamatan penerbangan mengacu pada standar internasional. Sedangkan pemerintah berperan memegang fungsi atas keamanan dan keselamatan penerbangan tersebut. Secara internal, berbagai potensi yang melanggar prinsip persaingan usaha serta isu persaingan lainnya dapat menjadi masukan untuk Kegiatan Monitoring Pelaku Usaha bagi KPPU. Misalnya, kecenderungan integrasi vertikal dalam mata rantai bisnis di bandara yang terjadi pada jasa ground handling dan warehousing. 2. Kajian Sektor Asuransi Industri asuransi sebagai salah satu sektor keuangan yang higly regulated sangat dipengaruhi iklim persaingan usaha. Kondisi ini melatarbelakangi kajian KPPU terhadap industri asuransi yang difokuskan pada analisa struktur pasar, perilaku, serta regulasi sektoral. Penerimaan bruto dalam industri asuransi naik dari Rp41,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp45,4 triliun pada 2005. Sedangkan perusahaan asuransi di Indonesia per tanggal 31 Agustus 2006 berjumlah 413 perusahaan, terdiri dari 157 perusahaan asuransi dan re-asuransi serta 256 perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi dan re-asuransi terdiri dari 51 perusahaan asuransi jiwa, 97 perusahaan asuransi kerugian, empat (4) perusahaan reasuransi, dua (2) perusahaan penyelenggara program asuransi sosial (Jamsostek), serta tiga (3) perusahaan penyelenggara asuransi untuk pegawai negeri sipil (PNS), tentara (TNI), dan kepolisian. Perusahaan penunjang asuransi terdiri dari 154 perusahaan pialang asuransi, 34 konsultan aktuaria, dan sembilan (9) agen asuransi. Data ini menunjukkan bahwa iklim persaingan usaha dalam industri asuransi cukup ketat, terutama ditinjau dari banyaknya jumlah pelaku usaha yang terlibat. Kondisi persaingan tersebut tampak pada pangsa pasar perusahaan asuransi berdasarkan nilai premi maupun nasabahnya. Perusahaan yang menjadi leader dalam persentase pangsa pasar pada industri asuransi jiwa berdasarkan rekapitulasi investasi per 31 Desember 2005 adalah PT AIG Life (18%) yang diikuti PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (13%), Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (13%), PT Prudential Life Insurance (11%), dan PT Asuransi AIA Indonesia (10%). Sementara berdasarkan nilai preminya, perusahaan yang menjadi leader berikut persentase pangsanya adalah PT AIG Life (13,5%), PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (13,3%), PT Prudential Life Assurance (9,4%), PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (6,3%), serta PT Asuransi Jiwasraya (5,9%). Berdasarkan kalkulasi atas jumlah nasabah, maka perusahaan asuransi jiwa yang menjadi leader berikut pangsanya adalah PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (8,5 juta nasabah atau 34,65%), Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (3,9 juta nasabah/15,89%), PT BNI Life Insurance (3 juta nasabah atau 12,46%), PT Asuransi Takaful Keluarga (2,3 juta nasabah atau 9,29%), dan PT Asuransi Jiwa Askrida (1,7 juta nasabah atau 7,08%). Dengan demikian, struktur pasar dalam asuransi jiwa relatif tidak terkonsentrasi. Namun, jika

Halaman

50


_____________________________________________________________________ ditinjau berdasarkan jumlah nasabahnya, struktur pasar cenderung oligopoli karena lima perusahaan menguasai pangsa hingga lebih kurang 79,37%. Sedangkan analisa terhadap struktur pasar asuransi umum difokuskan pada enam sektor utama sebagai pasar relevan yang terpisah satu sama lain, yaitu: 1. Asuransi kerugian. Lima perusahaan yang mendominasi sektor ini berikut penguasaan pangsa preminya adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (13,15%), PT Asuransi Sinar Mas (7,73%), PT Tugu Pratama Indonesia (7,64%), PT Asuransi Astra Buana (7,34%), dan PT Asuransi Central Asia (4,38%). Dengan demikian, struktur pasar dalam asuransi kerugian relatif tidak terkonsentrasi. 2. Asuransi kebakaran. Tak ada perbedaan yang terlalu mencolok dalam pangsa pasar sektor asuransi kebakaran. Lima perusahaan yang memimpin pasar adalah PT Asuransi Sinar Mas (12,19%), PT Asuransi Jasa Indonesia (11,48%), PT Tugu Pratama Indonesia (7,06%), PT Asuransi Central Asia (5,97%), dan PT Asuransi Mitsui Sumitomo (4,50%). Struktur pasar dalam asuransi kebakaran juga relatif tidak terkonsentrasi. 3. Asuransi kendaraan bermotor. Beberapa perusahaan asuransi yang menjadi leader berdasarkan preminya pada periode 2005 adalah PT Asuransi Astra Buana dengan pangsa 19,79%, disusul PT Asuransi Wahana Tata (7,27%), PT Asuransi Adira Dinamika (7,25%), PT Raksa Pratikara (6,90%), dan PT Asuransi Central Asia (5,93%). Dengan demikian, struktur pasar dalam asuransi kendaraan bermotor juga relatif tidak terkonsentrasi. 4. Asuransi penerbangan. Berdasarkan data terakhir tahun 2005, asuransi penerbangan didominasi oleh PT Asuransi Jasa Indonesia dengan pangsa pasar premi 74,88% yang disusul PT Citra International Underwriters (10%), PT Tugu Pratama Indonesia (9,48%), PT Asuransi Wahana Tata (1,82%), serta PT Asuransi Bringin Sejahtera (1,43%). Dengan adanya dominasi oleh PT Asuransi Jasa Indonesia, maka struktur pasar dalam asuransi penerbangan telah terkonsentrasi. Bahkan, jika mengacu pada Pasal 17 Ayat 2 UU No. 5/1999, dominasi tersebut cenderung monopoli karena satu perusahaan menguasai pangsa pasar lebih dari 50%. 5. Asuransi Minyak dan Gas Bumi (Migas) dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu, on shore dan off shore. Berdasarkan data terakhir tahun 2005, leader Asuransi Migas on Shore dalam pasar adalah PT Asuransi AIU Indonesia dengan pangsa premi 35,31%, diikuti PT Asuransi Jasa Indonesia (27,43%), PT Tugu Pratama Indonesia (15,01%), PT Asuransi Astra Buana (12,04%), dan PT Ace Ina Insurance (8,08%). Dengan demikian, struktur pasar on shore relatif terkonsentrasi dan cenderung bersifat oligopoli karena penguasaan pangsa pasar oleh tiga perusahaan terbesar mencapai lebih kurang 77,75%. Padahal, ambang batas struktur oligopoli berdasarkan UU No. 5/1999 adalah 75% untuk dua atau tiga perusahaan terbesar. Hal ini juga terjadi pada Asuransi Migas Off Shore. PT Tugu Pratama Indonesia memimpin pangsa premi 60,10% yang disusul PT Asuransi Jasa Indonesia (34,78%). Dengan demikian, stuktur pasar Off Shore terkonsentrasi dan cenderung mengarah pada monopoli, terutama yang dilakukan dua perusahaan besar tersebut. 6. Asuransi kesehatan. Berdasarkan data tahun 2005, PT Asuransi Sinar Mas memimpin pangsa premi industri asuransi kesehatan hingga 25,31%. Disusul PT Asuransi Bangun Askrida (10,58%), PT Asuransi AIU Indonesia

Halaman

51


_____________________________________________________________________ (9,44%), PT Lippo General Insurance (8,87%), dan PT Asuransi Sarana Upaya (8,56%). Dengan demikian, struktur pasar dalam segmen asuransi kesehatan relatif tidak terkonsentrasi. Kajian KPPU ini juga menganalisa kebijakan industri asuransi yang meliputi UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian, UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah No. 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah No. 63/1999 tentang Perubahan Atas PP No. 73/1992, serta Keputusan Menteri Keuangan yang terkait dengan industri asuransi. Kebijakan dalam industri asuransi dipenuhi berbagai persyaratan yang dapat menghambat persaingan. Di sisi lain, persyaratan tersebut masih dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan karakteristik industri dan produk asuransi. Berbagai ketentuan entry barrier bertujuan memberi perlindungan pada konsumen karena karakteristik industri asuransi yang menanggung resiko tertanggung (konsumen). Dengan demikian, industri tersebut diregulasi secara ketat untuk menjamin agar perusahaan asuransi tidak merugikan konsumen. Fenomena perilaku yang terkait dengan prinsip persaingan usaha tampak dalam pembentukan konsorsium dan perusahaan pooling dalam industri asuransi, terutama, industri re-asuransi, monopoli asuransi sosial oleh BUMN, captive market, tukar menukar informasi antarperusahaan asuransi, serta persaingan dalam tarif premi asuransi dan re-asuransi. Namun, fenomena captive insurance yang saat ini banyak diadopsi oleh perusahaan manufaktur dan industri perasuransian sebenarnya tidak memberi kebebasan pada konsumen dalam memilih produk-produk asuransi. Fenomena konsorsium dan pooling juga berpotensi bersifat tertutup sehingga dapat menjadi entry barrier bagi perusahaan lain. Perilaku tersebut mengarah pada bentuk perjanjian atau kegiatan yang bersifat antipersaingan. Berbagai regulasi asuransi diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencegah perilaku yang unfair. Di antaranya adalah larangan untuk melakukan “banting tarif premi” serta larangan pemaksaan pemilihan perusahaan asuransi tertentu kepada para nasabah (prinsip freedom to choose). Faktanya, justru masih banyak terjadi perang tarif premi dan captive insurance. Berbagai kondisi struktur pasar dan perilaku dalam industri asuransi menggambarkan iklim persaingan dalam sektor ini. KPPU kemudian menindaklanjuti berbagai informasi mengenai struktur pasar yang cenderung terkonsentrasi guna mengantisipasi para market leader agar tidak memonopoli dan menyalahgunakan posisi dominannya. Hal ini juga ditujukan pada perilaku pelaku usaha asuransi yang berpotensi melanggar persaingan usaha. 3. Kajian Sektor Pupuk Pupuk merupakan faktor produksi penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani dan ketahanan pangan. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari tingkat produksi, tataniaga, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), subsidi dan nonsubsidi, dan sebagainya. Namun,

Halaman

52


_____________________________________________________________________ persoalan dalam industri dan distribusi pupuk yang ditandai oleh kelangkaan pupuk serta penyimpangan harga aktual dari HET tetap saja terjadi. Efisiensi dan efektivitas distribusi suatu komoditi juga ditentukan oleh tingkat persaingan usaha dalam industri dan distribusi komoditi tersebut. Jika ditinjau dari struktur pasar, industri pupuk masih sangat oligopoli dan berpotensi melahirkan kekuatan monopoli karena penguasaan produksi berada di tangan beberapa produsen. Di sisi lain, terjadi dikotomi antara pasar subsidi dan nonsubsidi, serta pasar dalam dan luar negeri dengan disparitas harga yang cukup besar. Maka, kebijakan distribusi pupuk dengan sistem rayonisasi yang tidak melalui jalur khusus (tetapi jalur perdagangan umum) dapat menimbulkan intervensi. Kebijakan pemerintah dalam produksi dan pendistribusian pupuk ini juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga gagal mewujudkan efisiensi pendistribusian pupuk bagi petani. Penelitian tersebut merupakan perpaduan dari studi literatur dan survey lapangan ke Provinsi Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Aspek penelitian ditekankan pada industri dan perdagangan pupuk yang dikaitkan dengan persaingan usaha. Data yang terdiri dari data sekunder dan primer dianalisis dengan metode Structure, Conduct, and Performance (SCP). Analisis SCP juga menggambarkan efisiensi dan efektivitas dalam industri maupun perdagangan pupuk, sedangkan analisis terhadap regulasi lebih ditekankan pada content analysis. Hasil studi menunjukkan bahwa hambatan utama terhadap persaingan usaha adalah kebijakan pemerintah dalam pendistribusian pupuk yang bersubsidi. SK Menperindag No 93/MPP/Kep/3/2001 yang kemudian disempurnakan dengan SK Menperindag berikutnya dan dilengkapi SK Permentan No. 17/Permentan/SR.130/5/2006 telah menetapkan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi guna mematahkan kekuatan monopoli secara nasional yang sebelumnya diberikan kepada PT Pusri sebagai holding. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka tanggung jawab distribusi diberikan pada seluruh produsen dengan sistem rayonisasi yang disertai penetapan HET. Namun, kebijakan ini ternyata juga memberikan kekuatan monopoli pada produsen, distributor, dan pengecer di wilayah pemasarannya masing-masing. Hambatan terhadap persaingan usaha ini secara nasional juga disebabkan oleh jumlah produsen pupuk yang sangat terbatas dan konsentrasi produksi hanya pada dua produsen saja, yakni, PT Pusri dan PT Pupuk Kaltim. Sejumlah praktik dalam distribusi pupuk berpotensi melanggar UU No. 5/1999. Kegiatan distribusi pupuk bersubsidi pada umumnya bersifat melawan hukum. Hal ini tampak pada pengalihan pupuk subsidi ke pasar nonsubsidi atau ke luar negeri; pengecer tidak langsung menyalurkan pupuk kepada petani; penguasaan distribusi dan atau kekuatan monopoli di tingkat produsen, distributor, maupun pengecer; kolusi dalam penentuan distributor atau pengecer; serta Perjanjian Tertutup di antara produsen dan distributor yang merugikan petani. Daya tarik keuntungan monopoli merupakan faktor yang diduga menghambat persaingan usaha. Begitu juga dengan barrier to entry untuk menjadi distributor

Halaman

53


_____________________________________________________________________ dan pengecer, permintaan pupuk yang in-elastis, dan adanya pasar pupuk nonsubsidi yang disertai disparitas harga yang cukup tinggi. Hal ini berpotensi menghambat persaingan usaha yang sehat dan menimbulkan biaya tinggi (timbul transaction cost yang besar). Kondisi tersebut diperparah oleh law enforcement yang rendah dan kurang berfungsinya komisi pengawasan pupuk yang tidak didukung dana operasional. Faktor lain yang menimbulkan dugaan terhadap distribusi pupuk yang tidak efisien dan efektif adalah: 1. Keterbatasan pasokan gas, kondisi pabrik yang sebagian sudah tua, serta terbatasnya dana subsidi pemerintah menyebabkan jumlah produksi pupuk bersubsidi lebih kecil daripada jumlah pupuk yang dibutuhkan. 2. Seringkali pembayaran subsidi yang dilakukan melalui mekanisme anggaran terlambat dicairkan sehingga menghambat aktivitas produksi pupuk bersubsidi pada tahap berikutnya. 3. Kebijakan dan implementasi yang tidak konsisten sehingga pengalokasian pupuk oleh Peraturan Mentan No.17/Permentan/SR.130/5/2006 tidak sinkron dengan Permendag No. 03/M-DAG/PER/2/2006. 4. Sistem rayonisasi belum berjalan efektif akibat pengawasan yang lemah, rendahnya law enforcement, serta sulitnya mengubah sistem pemasaran pupuk yang sudah melembaga sebelumnya (terutama di tingkat distributor dan pengecer atau di lini III). 5. Sebagian besar petani merupakan ”petani kecil” yang tak mampu membeli pupuk dengan uang tunai. Karena petani hanya mampu membayar setelah panen (yarnen), petani tidak dapat membeli pupuk secara langsung dari “pengecer resmi”. Mereka membelinya dari kios tidak resmi, kelompok tani, huller, atau tengkulak. Faktanya, harga pupuk bersubsidi yang diterima petani hanya menyimpang sekitar 15% s/d 20% di atas HET. Namun, harga tersebut – khususnya bagi petani padi -- belum dapat memberikan keuntungan. Terutama ketika musim panen saat mayoritas petani menjual sebagian besar atau seluruh hasil panennya pada musim panen tersebut. Penyebabnya adalah harga gabah yang rendah saat musim panen serta rendahnya produktivitas lahan atau produksi padi per hektar. Produktivitas lahan rendah karena petani belum mampu menerapkan penggunaan pupuk yang berimbang. Sebagian besar petani padi tidak menggunakan pupuk KCL dalam budidaya padinya, melainkan hanya menggunakan pupuk urea dan SP-36 atau TSP dengan jumlah pemakaian pupuk urea yang berlebihan. Pada akhirnya, selama struktur pasar dalam industri dan distribusi pupuk bersifat monopoli atau oligopoli dengan adanya kekuatan yang dominan, maka intervensi pemerintah tetap diperlukan. Struktur pasar tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha dan menimbulkan kesewenangan (abuse) dalam penentuan harga pupuk terhadap downline distribution. Hal ini dapat diatasi dengan mengurangi barrier to entry bagi pelaku usaha lainnya guna meningkatkan jumlah pelaku distribusi pupuk bersubsidi agar struktur pasar

Halaman

54


_____________________________________________________________________ secara vertikal menjadi lebih seimbang. Dengan demikian, intervensi pemerintah masih diperlukan mengingat pihak petani pada umumnya belum siap. 3.3.PENDALAMAN NO. 5/1999

NASKAH

AKADEMIS

REVISI

UU

KPPU telah menyelenggarakan kegiatan pendalaman Naskah Akademis UndangUndang pada tahun 2006. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas UU No. 5/1999. Diskusi-diskusi intensif pun telah dilaksanakan dengan berbagai stakeholder, antara lain, dengan para regulator selaku pembuat arah kebijakan perekonomian nasional, pelaku bisnis, pengamat, dan akademisi ekonomi. Permasalahan mengenai azas dan tujuan kembali muncul ketika membahas arah UU No. 5/1999 karena terdapat keinginan agar tujuan UU tersebut lebih difokuskan guna mempermudah implementasinya. Substansi hukum materiil dalam UU No. 5/1999 juga telah dibahas dan diusulkan agar disesuaikan dengan sudut pandang ekonomi dan hukum persaingan usaha. Sedangkan dalam bagian Tatacara Penanganan Perkara dibahas mengenai berbagai celah hukum yang selama ini dinilai mengganggu Penanganan Perkara di KPPU maupun dalam proses di Pengadilan. Berbagai persoalan yang dihadapi KPPU telah menjadi pengalaman yang berharga dan bermanfaat sebagai masukan dalam memperbaiki substansi Rancangan Revisi UU tersebut. Melalui pembahasan Naskah Akademis terhadap Revisi UU No. 5/1999 sampai akhir tahun 2006, KPPU berhasil memetakan perubahan-perubahan yang akan diusulkan. Kelembagaan KPPU dan Tatacara Penanganan Perkara serta hal-hal yang dikecualikan dari penerapan UU No. 5/1999 masih perlu dibahas lebih mendalam. Dalam pembahasan selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lembaga legislatif agar UU tersebut sejalan dengan produk peraturan perundang-undangan lainnya. 3.4.PENYUSUNAN (GUIDELINE)

UU

PEDOMAN NO. 5/1999

PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan (Guideline) UU No. 5/1999 yang telah dilakukan KPPU pada tahun 2006 meliputi penyusunan atas tiga (3) guideline, yakni, Pasal 19 d tentang Diskriminasi, Pasal 47 tentang Sanksi Administratif, dan Pasal 50 a tentang Pengecualian. Rencananya, draft guideline yang telah disiapkan ini akan dikomunikasikan pada para stakeholder yang terkait dengan substansi masing-masing pedoman tersebut. Komunikasi ini juga dimaksudkan untuk memperoleh contoh kasus yang terdapat dalam praktik bisnis di lapangan. Sebelum diresmikan menjadi Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 melalui Keputusan Komisi, ketiga draft guideline ini akan dipublikasikan guna memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat luas (stakeholder).

Halaman

55


_____________________________________________________________________

Halaman

56


_____________________________________________________________________

BAB

4 PROGRAM KOMUNIKASI 4.1.

SOSIALISASI USAHA

DAN

KOMUNITAS

PERSAINGAN

Berbeda dengan tahun sebelumnya, fokus kegiatan advokasi sepanjang tahun 2006 dirancang sesuai perkembangan tingkat pemahaman stakeholder KPPU. Selain itu, kegiatan sosialisasi pada tahun ini juga didukung oleh penayangan iklan layanan masyarakat secara intensif di televisi dan radio. Stakeholder KPPU yang beragam juga mempunyai kepentingan yang berbeda terhadap keberadaan UU No. 5/1999. Sosialisasi dalam bentuk seminar, forum diskusi, dan pelatihan telah dilaksanakan sepanjang 2006 bagi kalangan akademisi, instansi pemerintah di pusat dan daerah, pelaku usaha sektor alat kesehatan dan pelabuhan, Hakim Pengadilan Negeri, serta media massa. Pemilahan stakeholder dalam sosialisasi tahun 2006 mengacu pada hasil evaluasi kegiatan tahun–tahun sebelumnya, yakni setiap forum sosialisasi akan efektif jika membahas isu persaingan usaha tertentu. Dalam hal ini, Persekongkolan Tender merupakan materi utama sosialisasi pada tahun 2006. Pemilihan masalah Persekongkolan Tender didasari oleh laporan yang diterima KPPU mengenai perilaku tersebut sejak awal 2006. Efektivitas sosialisasi pada tahun 2006 bertujuan membentuk komunitas persaingan usaha guna mendukung perkembangan yang mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat. Masing-masing kegiatan sosialisasi yang dilakukan berdasarkan stakeholdernya adalah: 1. Akademisi Pertemuan dengan pihak akademisi dilaksanakan dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu, seminar, kunjungan, dan lokakarya. Sepanjang tahun 2006, KPPU telah menerima kunjungan dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Islam. Sedangkan kegiatan seminar diselenggarakan atas kerja sama KPPU dan STIE YKPN Yogyakarta dengan tema ”Mewujudkan Good Corporate Governance melalui Pelaksanaan UU No. 5/1999” pada 22 April 2006.

Halaman

57


_____________________________________________________________________ Kalangan akademisi juga dinilai berperan dalam memberi masukan terhadap kajian yang telah dilakukan KPPU. Peran ini diakomodasi dalam lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta dengan mengundang stakeholder KPPU di sektor pelabuhan pada ”Forum Diskusi Kajian Kepelabuhanan dan Sektor Industri” pada 27 Maret 2006. Selain itu, KPPU juga merencanakan penegakan hukum yang paripurna dengan menciptakan infrastruktur suatu hukum persaingan, yakni memasukkan unsurunsur persaingan usaha yang sehat ke dalam materi Perguruan Tinggi. Materi– materi tersebut kemudian disusun dan dipresentasikan dalam sistematika yang terarah. KPPU lalu menyelenggarakan sejumlah Kuliah Umum di berbagai universitas seperti Universitas Hasanuddin (Makassar), Universitas Sam Ratulangi (Menado), Universitas Lambung Mangkurat (Banjarmasin), dan Universitas Lampung. 2. Instansi Pemerintah/Lembaga Negara Jaringan KPPU dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menumbuhkan perekonomian daerah. Apalagi, pada 2006 KPPU telah membuka tiga kantor perwakilan yang baru, yaitu, di Makassar pada 15 Februari 2006, Balikpapan pada 15 Maret 2006, dan Batam pada 4 Desember 2006. Oleh karena itu, dalam momentum pembukaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU, di lokasi KPD KPPU diselenggarakan Seminar Persaingan Usaha bertema ”Implementasi UU Persaingan dalam Menunjang Perekonomian Daerah”. Larangan terhadap Persekongkolan Tender merupakan substansi persaingan usaha yang seringkali dijadikan sebagai tema dalam sosialisasi KPPU. Diskusi mengenai tender ini menjadi materi umum dalam sejumlah seminar KPPU yang ditujukan kepada instansi pemerintah. Sepanjang tahun 2006, sosialisasi tersebut dilakukan terhadap Pemerintah Daerah/Kota Bekasi, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi KPPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyepakati Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini menandai dimulainya kerja sama dan koordinasi yang efektif dalam lingkup kerja dua lembaga negara tersebut. Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 6 Februari 2006 di Gedung KPPU, Jakarta, oleh Ketua KPPU, Syamsul Maarif, beserta Ketua KPK, Taufiquerachman Ruki. Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar yang bersifat mengikat dalam mendukung pelaksanaan fungsi serta tugas KPPU dan KPK. Kerja sama dan koordinasi yang efektif pun dituangkan dalam seluruh pasal Nota Kesepahaman yang berlaku sejak 6 Februari 2006. Kesepakatan ini merupakan babak baru perjalanan panjang KPPU dan KPK dalam menghadapi berbagai tantangan atas implementasi kebijakannya masing-masing. Di antara kerja sama yang disepakati dalam 10 pasal Nota Kesepahaman tersebut adalah:

Halaman

58


_____________________________________________________________________ 1. 2. 3. 4. 5.

Permintaan atau akses data dan atau informasi. Koordinasi atas temuan masing–masing pihak. Kerahasiaan penggunaan dan keamanan data dan atau informasi. Menindaklanjuti temuan sesuai dengan kewenangan masing–masing. Penunjukan pejabat penghubung (liaison officer).

Kerja sama awal ditindaklanjuti KPPU dan KPK dengan menyelenggarakan seminar bertema ”Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Barang/Jasa Pemerintah” di berbagai kota, yaitu, Jakarta, Palembang, dan Surabaya. 4. Pelaku usaha Semakin berkembangnya hukum persaingan usaha, maka tuntutan dari pelaku usaha juga semakin beragam. Oleh karena itu, penyusunan upaya advokasi harus dapat membidik sejumlah kepentingan yang terkait dengan pelaku usaha. Selama tahun 2006, sosialisasi yang diselenggarakan bagi pelaku usaha meliputi daerah Provinsi Jawa Tengah dan sekitarnya, Makassar, Padang, dan Balikpapan. Permasalahan yang diangkat difokuskan kepada topik persaingan usaha dalam tender, industri semen, dan industri peternakan. 5. Hakim Pengadilan Negeri Perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha juga senantiasa menuntut teknik penanganan kasus yang mendalam serta peningkatan pemahaman guna membentuk persamaan persepsi. Oleh karena itu, KPPU, Mahkamah Agung, dan UNCTAD lalu menyelenggarakan Judicial Seminar pada tanggal 13-14 Juni 2006 di Hotel Le Meridien, Bali, sebagai upaya membentuk persamaan persepsi mengenai efektivitas implementasi hukum serta kebijakan persaingan usaha bagi para Hakim Agung maupun Hakim Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Balikpapan. Selanjutnya, KPPU secara teratur juga menyelenggarakan pelatihan hakim dalam rangka memberi penjelasan mengenai Penanganan Perkara di KPPU berdasarkan Peraturan Komisi No. 1/2006 maupun Proses Pengajuan Keberatan sesuai hukum acara terbaru, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2005. Kegiatan pelatihan tersebut diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 28–29 Agustus 2006 serta di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 27–28 November 2006. 6. Media Massa Transparansi pemberitaan dan aktualitas mengenai isu persaingan usaha dapat berjalan baik melalui proses edukasi secara berkala yang dilakukan terhadap media. Oleh karenanya, KPPU mengagendakan kegiatan rutin bagi wartawan berupa Forum Jurnalis dengan tema sebagai berikut: a. Kasus Tanker Pertamina b. The 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law c. Fuel Surcharge INACA dan Kenaikan Premi d. Studi Kasus Industri Retail e. Catatan Akhir Tahun 2006: Tumbuhnya Kesadaran terhadap Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat

Halaman

59


_____________________________________________________________________ Kegiatan sosialisasi intensif dalam agenda rutin Direktorat Komunikasi merupakan upaya utama dalam menumbuhkan budaya bersaing secara sehat. Hal ini bertujuan membentuk komunitas persaingan usaha yang dapat mewujudkan tujuan UU No. 5/1999 untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagai langkah awal, sosialisasi mengenai keberadaan KPPU dan UU No. 5/1999 dilakukan melalui media televisi dan radio. Antara lain melalui dialog interaktif di televisi yang ditayangkan di TV 7 dan TVRI. Pada saat yang sama, KPPU juga memiliki jadwal siaran rutin di Radio 68 H yang bertajuk Dialog Ekonomi tiap Senin dan Kamis pada pukul 19.00–20.00 WIB. Agar sosialisasi berjalan lebih intensif, masyarakat umum juga dapat memperoleh informasi mengenai KPPU melalui iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di radio dan televisi sepanjang November dan Desember 2006. Berakhirnya tahun 2006 merupakan momentum penutup bagi periode pertama keberadaan KPPU. Namun, komitmen terhadap penegakan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan senantiasa dibangun pada periode berikutnya. Oleh karena itu, berbagai catatan penting pada 2006 menjadi bekal KPPU dalam menyusun strategi advokasi guna mengembangkan hukum persaingan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaannya di tanah air. 4.2.

PENGEMBANGAN

PUBLIKASI

KPPU

KPPU telah melaksanakan berbagai kegiatan publikasi sepanjang tahun 2006. Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung sosialisasi KPPU yang bertujuan menyampaikan informasi pada publik dan multistakeholder KPPU. Informasi tersebut dituangkan dalam berbagai materi publikasi yang digunakan sebagai bahan sosialisasi KPPU. Kegiatan publikasi bertujuan memberikan pemahaman mengenai UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memperkenalkan KPPU sebagai lembaga pengemban amanat UU tersebut. Tersampaikannya “pesan” dalam semangat UU No. 5/1999 kepada seluruh stakeholder KPPU diharapkan dapat mengubah perilaku dalam dunia usaha di Indonesia agar menjadi lebih sehat sehingga mampu menciptakan iklim perekonomian yang efektif dan efisien. Hingga kini, KPPU masih menghadapi sejumlah kendala akibat masih rendahnya kesadaran terhadap manfaat dan pentingnya UU Persaingan Usaha di Indonesia. Padahal, sudah banyak negara lain yang berhasil meningkatkan efisiensi di bidang perekonomiannya dengan menerapkan UU Persaingan Usaha yang efektif. Dalam tiap pelaksanaan kegiatan sosialisasi perlu ditanamkan kesadaran bagi masyarakat mengenai manfaat UU No. 5/1999 pada jangka panjang. Sosialisasi ini diikuti pemahaman yang lebih spesifik terhadap substansi UU tersebut serta penjelasan mengenai berbagai pasal di dalamnya. Pilihan terhadap media yang tepat pun perlu dilakukan. Salah satunya dengan membuat bahan sosialisasi berupa barang cetakan maupun dalam bentuk elektronik. Bahan sosialisasi tersebut digunakan sebagai media penyampaian informasi KPPU ke stakeholder yang berada di pusat dan daerah. Sepanjang tahun 2006, KPPU telah menerbitkan sejumlah publikasinya sebagai sarana sosialisasi KPPU kepada para stakeholder. KPPU menerbitkan materi

Halaman

60


_____________________________________________________________________ publikasi berupa buku dan bahan sosialisasi digital yang merupakan hasil atas berbagai kegiatan yang berlangsung di KPPU. Berbagai publikasi tersebut di antaranya adalah: • Pembuatan Laporan Tahun 2005 dalam dua versi, yakni versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. • Penerbitan buku Konferensi tentang Persaingan di ASEAN: “The 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law” yang diselenggarakan pada 14-16 Juni 2006 di Bali. • Penerbitan newsletter “KOMPETISI” sebagai media berkala KPPU yang menyajikan beragam informasi serta gagasan kritis dan membangun tentang persaingan usaha. Neswletter yang terbit empat kali dalam satu tahun ini ditujukan pada multistakeholder KPPU. • Pencetakan Buku UU No. 5/1999 guna lebih mensosialisasikan hukum persaingan usaha di Indonesia. • Penerbitan Buku Guideline Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Persekongkolan Tender. • Pembuatan giimick, brosur, plakat, kalender, dan sebagainya untuk bahan sosialisasi KPPU. Dalam kegiatan publikasinya, KPPU juga mengelola dan mengembangkan website KPPU guna melayani masyarakat dalam memberikan data serta informasi yang terkait dengan kegiatan KPPU, perkembangan kasus, dan sebagainya. Pengelolaan dan pengembangan website ini merupakan salah satu cara KPPU dalam mensosialisasikan persaingan usaha yang sehat. Kegiatan ini terkait dengan pengembangan strategi komunikasi KPPU dalam menemukan pola komunikasi yang tepat bagi masyarakat. Upaya pengembangan strategi komunikasi KPPU juga perlu diperhatikan mengingat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah terhadap pentingnya persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan pengalaman selama pada periode pertama KPPU, publik berperan penting dalam mewujudkan penegakan hukum persaingan yang efektif, adil, dan transparan dengan menyebarluaskan nilai-nilai persaingan usaha serta memonitor praktik antipersaingan. Program kegiatan komunikasi sangat penting agar KPPU senantiasa memperoleh dukungan publik dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Serangkaian program komunikasi KPPU telah disosialisasikan secara intensif. Manfaat keberadaan KPPU dan UU No. 5/1999 di sektor ekonomi merupakan substansi utama dalam sosialisasi pada awal berdirinya KPPU tahun 2000. Seiring perkembangan berikutnya, KPPU berhasil mendukung penurunan tarif maskapai penerbangan, menghindari kartel pelaku usaha di berbagai sektor industri, memasukkan berbagai alternatif produk bagi konsumen seperti diterimanya Galileo dalam sistem ticketing maskapai penerbangan, menghilangkan monopoli penyaluran kredit pensiunan di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta beberapa sumbangan lainnya. Mengingat kehadiran UU No. 5/1999 dalam sistem hukum dan perekonomian negeri ini masih baru, maka sistem peradilan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi Penanganan Perkara dengan sempurna. KPPU bahkan masih memiliki kendala yang terkait dengan rendahnya pemahaman stakeholder terhadap UU No. 5/1999 serta keberadaan KPPU sebagai lembaga negara. Guna membangun citra positif KPPU, maka pelaksanaan tiap kegiatan sosialisasi diformulasikan dengan program yang berbeda berdasarkan ragam kepentingan stakeholder KPPU. Dalam hal ini, KPPU secara paralel juga menjalin kerja sama

Halaman

61


_____________________________________________________________________ yang baik dengan media cetak dan elektronik sebagai jembatan arus informasi dari KPPU kepada masyarakat. Program komunikasi KPPU ini juga meliputi kerja sama KPPU dengan berbagai negara secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama tersebut pada umumnya berupa pemberian bantuan teknis dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kemampuan KPPU dalam menjalankan tugasnya, sosialisasi dan deseminasi tentang persaingan usaha, serta mengembangkan kelembagaan KPPU sebagai institusi yang solid, efisien, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. 4.3.

PENGEMBANGAN

JARINGAN

ANTAR

LEMBAGA

4.3.1. Pengembangan Kerjasama Bilateral Dalam rangka membangun hubungan kelembagaan yang bersifat bilateral, KPPU selalu berupaya menciptakan dan menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pertukaran pengalaman melalui kunjungan resmi dan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bentuk workshop dan seminar. Sepanjang tahun 2006, KPPU telah menerima kunjungan resmi dari lembaga pemerintah Malaysia dan Kamboja. Kunjungan pertama dilakukan oleh Secretary General for Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs (MDTCA) Malaysia yang dipimpin oleh H.E. Dato’ Seri Talaat Haji Hussain untuk membahas kebijakan persaingan dan peningkatan kerja sama bilateral. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan pertama delegasi Malaysia pada 23 April 2004. Menurut Dato’, pertemuan tersebut ditujukan untuk mengukuhkan kembali keinginan Malaysia dalam pengembangan hukum persaingan dan rencana pendirian lembaga antimonopoli di Malaysia. Keberadaan dan kinerja KPPU akan dijadikan Malaysia sebagai salah satu referensi untuk mewujudkan keberadaan lembaga yang sama di negara tersebut pada tahun 2006. Dalam diskusi tersebut dikemukakan isu seputar pertanggungjawaban lembaga, keberhasilan program advokasi KPPU, dan pasal–pasal pengecualian yang dimuat dalam UU No. 5/1999. Kunjungan lainnya dilakukan oleh delapan perwakilan dari Cambodian Ministry of Commerce pada tanggal 19-22 Juni 2006. Pertemuan yang difasilitasi oleh UNCTAD tersebut ditujukan untuk memahami hukum persaingan di Indonesia sebagai referensi penyusunan draf undang-undang hukum persaingan yang nantinya akan diterapkan di Kamboja. Indonesia merupakan salah satu di antara empat negara ASEAN yang telah memiliki hukum persaingan beserta lembaga pengawasnya. Negara lain ASEAN yang juga telah memiliki serta menerapkan hukum persaingan adalah Vietnam, Thailand, dan Singapura. Bersama Indonesia, negara-negara tersebut senantiasa turut berperan aktif melakukan pertukaran informasi guna meningkatkan efektivitas kebijakan persaingan usaha demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pengawas hukum persaingan yang kini menjadi rujukan dan referensi negara tetangganya, KPPU harus menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga serupa. Bahkan, keragaman karakteristik negara–negara tetangga serta sinergi dalam iklim kompetisi sebaiknya dibangun atas pertimbangan mengenai kompleksitas kebijakan persaingan, fleksibilitas iklim persaingan, dan strategi yang mampu mengimbangi beragam kepentingan.

Halaman

62


_____________________________________________________________________ Selain itu, KPPU juga telah melakukan kerja sama bilateral dengan beberapa lembaga persaingan usaha di negara lain, seperti, Bundeskartellamt (Jerman), Japan Fair Trade Commission (JFTC), US–Federal Trade Commission (US-FTC), Korea Fair Trade Commission (KFTC), Australia Competition and Consumer Commission (ACCC), dan Chinese Taipei Fair Trade Commission (CTFTC). Berbagai kegiatan terkait kerjasama bilateral tersebut antara lain meliputi: 1. Berbagai pembahasan mengenai kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam konteks Indonesia-Japan Economic Partnership (IJEPA) telah meningkat intensitasnya selama 2006. Dalam enam seri negosiasi yang dilaksanakan di Indonesia dan Jepang, KPPU berperan pada Competition Chapter. Setelah melewati berbagai pembahasan mendalam pada negosiasi tersebut, KPPU akhirnya mengarahkan kerja sama tersebut pada Prinsip Notifikasi dalam Penanganan Perkara dan Pemberian Bantuan Teknis yang berkelanjutan. Dengan bantuan teknis JFTC yang dilaksanakan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), staf KPPU mendapatkan pelatihan mengenai teori dan aplikasi hukum antimonopoli Jepang. 2. Dalam kerja sama antara KPPU dengan Taiwan Fair Trade Commission (TFTC), KPPU telah mengirimkan stafnya untuk mengikuti Pelatihan tentang Analisa Ekonomi dalam Penegakan Hukum Persaingan. KPPU juga berpartisipasi dalam memenuhi undangan TFTC untuk mengikuti Taiwan 2006 International Conference on Competition Policies/Laws yang bertemakan “The Role of Competition Policy/Law in the Socio-Economic Development”. 3. Selain itu, KPPU memperoleh kehormatan dari Chairman Korea Fair Trade Commission (KFTC) untuk menghadiri undangan “The 4th Seoul International Competition Forum” dan “The 11 International Workshop on Competition Policy” yang diselenggarakan oleh KFTC dan UNCTAD. 4. Penjajakan kerja sama dengan Australia dilakukan melalui pertemuan dengan ACCC yang membahas program kerja sama ACCC & KPPU tentang Policy & Liaison Branches and Regulatory Development Branch in ACCC serta melakukan pertemuan dengan Profesor Andrew MacIntyre dari Australia National University. 5. KPPU juga dilibatkan dalam “ADB Regional Workshop on Competition Law and Policy in Asia” sebagai wujud kerja sama KPPU dengan ADB. 4.3.2. Pengembangan Kerjasama Multilateral Dalam tingkat multilateral, KPPU juga terlibat secara aktif dalam memberikan kontribusi untuk bertukar pengalaman dalam penerapan hukum dan kebijakan persaingan pada berbagai organisasi internasional. Organisasi tersebut antara lain meliputi Association South East Asian Nations (ASEAN), Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), International Competition Network (ICN), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), European Union (EU), dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Peran Serta KPPU dalam OECD Organization for Economic Cooperation for Development (OECD) adalah salah satu organisasi international yang memiliki anggota tetap 30 negara dengan tujuan

Halaman

63


_____________________________________________________________________ melaksanakan kerja sama dalam pembangunan ekonomi. Ketiga puluh negara tersebut memiliki kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi dunia. Selain itu, OECD juga melibatkan beberapa negara yang dianggap potential secara ekonomi untuk bergabung sebagai regular observer. OECD memiliki peran strategis dalam meningkatkan good governance di sektorsektor pelayanan publik. OECD juga sering membantu suatu negara dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang strategis. Hingga kini, OECD telah memiliki database mengenai statistik di sektor industri dan perdagangan serta menjadi pusat referensi bagi berbagai indikator ekonomi dan sosial di banyak negara. OECD pun telah beberapa kali menerbitkan hasil publikasi, report, dan hasil kajiannya yang terkait dengan perkembangan ekonomi dunia. Competition Committee adalah salah satu komite khusus OECD yang bertujuan meningkatkan global economic efficiency dan prosperity melalui persaingan usaha. Implementasinya dilakukan oleh dua working group, yaitu Working Group 2 (Competition and Regulation), dan Working Group 3 (Cooperation and Enforcement). Competiton Committee berperan proaktif dalam pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai analisa kebijakan serta hukum persaingan di tingkat internasional. Terkait dengan hubungan Indonesia dengan OECD, berdasarkan pengamatan OECD, Indonesia dinilai telah mengadopsi dan memberlakukan hukum persaingan usaha yang merupakan kebijakan persaingan usaha yang paling maju di antara negara-negara Asia Tenggara. Sebagai lembaga independen, KPPU bertugas melaksanakan amanat UU tersebut dalam rangka memberi perlindungan hukum yang sama bagi tiap pelaku usaha guna menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selain itu, UU No. 5/1999 diharapkan mampu memberi jaminan kepastian hukum untuk mendorong pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan mendasarkan pada fakta tersebut, KPPU telah mengajukan dan diterima sebagai Regular Observer pada Competition Committee OECD untuk periode tahun 2006-2007. Sebagai Regular Observer Competition Committee, selama tahun 2006 KPPU telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Competition Committee di forum OECD. Bentuk partisipasi ini adalah: a. Memberi masukan tertulis mengenai implementasi dan perkembangan kebijakan persaingan di Indonesia. b. Terlibat dalam diskusi dengan memberikan pandangan terhadap perkembangan konsep dan isu-isu terkini mengenai persaingan usaha di tingkat internasional. c. Dalam setiap Working Party (WP), selain diberi kesempatan memberi masukan dalam pembahasan mengenai masalah persaingan usaha, KPPU juga memperoleh pengalaman dan masukan dari negara lainnya. Hal ini merupakan best practices dalam menganalisa masalah persaingan. d. Bersama Bank Indonesia, KPPU telah berpartisipasi aktif dalam WP2 guna membahas industri perbankan. KPPU juga akan melibatkan Kejaksaan Agung guna membahas WP3 mengenai Peranan Public Prosecutors dalam Menangani kartel. Harapan yang ingin dicapai melalui partisipasi tersebut adalah: a. Terdapat sharing of information dan knowledge yang dapat membantu KPPU dalam proses capacity building, terutama melalui technical assistance dan peningkatan internal infrastructure;

Halaman

64


_____________________________________________________________________ b. KPPU dapat memanfaatkan jaringan OECD untuk mengkaji persaingan usaha secara menyeluruh di Indonesia dan tingkat internasional; c. KPPU dapat bekerja sama dengan Competition Committee OECD guna meningkatkan advokasi kebijakan persaingan, di antaranya dengan menerapkan competition assessment-RIA dan peer review. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah: a. Meningkatkan pemahaman KPPU, regulator, maupun stakeholder lainnya mengenai prinsip-prinsip persaingan usaha di Indonesia; b. Meningkatkan kualitas output KPPU berupa putusan, saran, dan pertimbangan yang berkualitas. c. Meningkatkan kinerja KPPU dengan memanfaatkan jaringan internasional dalam komunitas persaingan usaha; d. Memberi jaminan investasi serta iklim berusaha yang sehat dan kondusif guna meningkatkan kredibilitas dan citra positif Indonesia di mata internasional, terutama bagi para investor dan komunitas ekonomi lintas negara. Sebagai observer, Indonesia memperoleh kesempatan peer review -- termasuk pra peer review -- yang dapat memperbaiki kebijakan maupun implementasi persaingan dan hukum persaingan, termasuk regulatory reform dan Harmonisasi Kebijakan. Di sisi lain, Indonesia diwajibkan untuk aktif terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi Competition Committee minimal tiga kali dalam satu tahun, serta memberi masukan tertulis pada setiap forum diskusi Competition Committee dan Sub Working Group. Selain itu sebagai observer, Indonesia juga diwajibkan membayar Regular Observer Membership untuk jangka waktu dua tahun yang sebesar 5.100 Euro. KPPU berperan penting dalam mewujudkan good governance corporate yang merupakan komitmen pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, KPPU berupaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha bagi setiap orang. KPPU juga terlibat aktif sebagai salah satu observer dalam OECD, yakni dengan memberikan pandangan dan membagi pengalamannya terhadap berbagai masalah kebijakan persaingan internasional. Sejumlah pertemuan penting pun dihadiri KPPU, seperti, putaran pertama yang membahas tentang Ensuring Access to Essential Transportation Structure for New Entrants, Private Remedies, dan Indirect Purchaser Standing. Pada putaran kedua, pertemuan ini membahas Increasing Competition between Payments Cards, Techniques and Evidentiary Issues in Proving Dominance/Monopoly Power, Private Remedies, Remedies and Sanctions in Abuse of Dominance Position, serta Competition Policy and Environmental Protection. Dalam putaran ketiga, KPPU memiliki kontribusi dalam membahas Competition, Regulation, and Retail Banking, Evidentiary Issues in Merger and Plea Bargaining/Settlement of Cartel Cases, serta Patent, Innovation, and Bidding Market. Sedangkan pada putaran keempat yang merupakan pertemuan terakhir, KPPU berperan membahas Regulatory Impact Analysis as a Tool for Policy Coherence for Well Functioning Markets, Peer Review of Regulatory Reform In Sweden, Monitoring Exercise in Korea, serta Assessing Sectoral Policies Using a Multidisciplinary Regulatory Quality Perspective.

Halaman

65


_____________________________________________________________________ OECD yang dalam hal ini adalah Korea Regional Center of Competition juga memberi kesempatan pelatihan teknis bagi staf KPPU. Training ini dilaksanakan dalam lima seri pelatihan dengan berbagai topik yang berbeda, yaitu, Regional Capacity Building Seminar on Basic Antitrust on Market Definition, Regional Cartel Workshop, Regional Antitrust Workshop on Competition Case Studies, Regional Capacity Building Seminar on Abuse of Dominance, serta Regional Antitrust Workshop on Competition Case Studies. Peran Serta KPPU dalam Organisasi Internasional Lain Selain dengan OECD, KPPU juga aktif melakukan kegiatan bersama dengan lembaga internasional lain antara lain seperti UNCTAD, ASEAN-ACFC, dan ICN. Dalam hubungannya dengan UNCTAD, KPPU telah mengikuti The 5th UN Conference to Review All Aspects of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices di Antalya, Turki, pada tanggal 14-18 November 2005. KPPU terpilih sebagai vice president dalam konferensi ini dan diberi kesempatan untuk memimpin salah satu sidang. Selanjutnya, KPPU menjadi Anggota Tim Perumus dalam 7th Session InternGovernmental Group di UNCTAD pada tanggal 30 Oktober–2 November 2006 di Jenewa, Swiss. Melalui kerja sama dengan ASEAN Secretariat serta dukungan dana dari GTZ dan Bank Dunia, KPPU berhasil menyelenggarakan The 1st ASEAN Conference on Competition Law and Policy di Bali pada tahun 2003. Konferensi tersebut kemudian merekomendasikan pembentukan ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC). ACFC adalah forum untuk sarana pertukaran informasi dan pengalaman tentang persaingan usaha di antara negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ACFC diharapkan dapat melakukan kerja sama lebih intensif dalam mengembangkan hukum persaingan usaha, terutama bagi kepentingan negara-negara ASEAN, serta mewujudkan pertumbuhan hukum persaingan dalam ruang lingkup regional yang sejalan dengan Deklarasi Integrasi Ekonomi ASEAN pada masa mendatang serta mempersiapkan ASEAN dan negara–negara anggotanya dalam interaksi dengan para mitra dagangnya. KPPU juga turut aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan International Competition Network (ICN). ICN merupakan forum diskusi dan jaringan kerja bagi otoritas pengawas persaingan usaha dari berbagai negara. KPPU telah terlibat dalam kegiatan ICN sejak tahun 2002 serta aktif dalam pembahasan mengenai sejumlah isu persaingan usaha, seperti, competition on regulated sector, competition outreach, merger and acquisition, abuse of dominant position, dan sebagainya. 4.3.3 Bantuan Teknis dan Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Donor KPPU menyadari bahwa pengembangan kapasitas masih perlu dilakukan dalam meningkatkan kemampuan institusi untuk menegakan hukum persaingan dan menginternalisasikan kebijakan persaingan. Olehkarenanya, KPPU selalu berupaya memperoleh dan menjaga bantuan yang diperoleh dari lembaga donor. Bantuan tersebut diperoleh dari Asia Development Bank (ADB), Deeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH (GTZ), Japan International Cooperation Agency (JICA), Korea International Cooperation Agency (KOICA), US-Agency for

Halaman

66


_____________________________________________________________________ International Development (USAID), World Trade Organization (WTO), dan Word Bank. Bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kemampuan staf KPPU tersebut dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan seminar dan pelatihan yang diselenggarakan di Indonesia dan luar negeri. Jepang senantiasa berupaya mewujudkan komitmennya dalam mengembangkan ilmu dan kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menempatkan Resident Advisory yang merupakan ahli hukum dan ahli kebijakan persaingan usaha dari Lembaga Persaingan Jepang (Japan Fair Trade Commission/JFTC). JFTC bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam memberikan pelatihan guna mengembangkan kemampuan staf KPPU melalui program pelatihan “Indonesia Group Training Program on Competition Law and Policy”. Program ini telah berjalan tiga tahun sejak 2003. Tiap tahun, KPPU mengirim 10 orang staf dalam lingkungan Sektretariat KPPU untuk mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan persaingan usaha di Jepang selama lebih kurang tiga minggu. Pada tahun 2006, training tersebut dilaksanakan tanggal 26 Februari–16 Maret 2006. Program pelatihan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin tahunan dalam jangka panjang. Program pelatihan ini merupakan hasil kerja sama KPPU yang telah berpartisipasi aktif dalam organisasi OECD–Competition Committee. Melalui Pusat Pelatihan Bidang Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha Asia yang berada di Seoul, Korea Selatan, kerja sama antara OECD dan Korea Fair Trade Commission (KFTC) telah memberi kesempatan pada staf KPPU untuk mengembangkan kemampuannya dengan mengikuti berbagai pelatihan. Training mengenai Market Relevant, Merger, Abuse Dominant Position, Bid Ringging, dan Cartel diselenggarakan selama seminggu di bawah program “The OECD-Korea Regional Centre for Competition (RCC), to the OECD Training for Competition Authority”. Pelaksanaan program ini telah berlangsung sejak tahun 2004. Pada 2006, program pelatihan ini dilaksanakan lima kali. KPPU telah mengirimkan dua orang stafnya yang kemudian bergabung dengan peserta lain dari lembaga persaingan di kawasan Asia Pasifik. Hingga pertengahan 2006, program ini telah dilaksanakan tiga kali, yakni, pada bulan Februari, April, dan Juni. Terkait dengan bantuan lembaga donor, KPPU dengan dukungan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan Deeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH–Implementation of Competition Law (GTZ– ICL), telah menyelenggarakan Judicial Seminar On Competition Law and Policy pada 13–14 Juni 2006 di Bali. Program yang telah dilaksanakan dua kali ini merupakan tindak lanjut KPPU dalam membentuk kesamaan persepsi mengenai efektivitas implementasi hukum dan kebijakan persaingan usaha bagi para Hakim Agung, Hakim Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar, dan Balikpapan serta aparat penegak hukum dari Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung maupun investigator, analis, dan staf KPPU. Pelaksanaannya didorong oleh perkembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang senantiasa menuntut pendalaman atas teknik penanganan kasus serta peningkatan pemahaman guna membentuk kesamaan persepsi. Dalam Judicial Seminar ini, para narasumber merupakan ahli dalam hukum persaingan usaha. Narasumber UNCTAD juga berasal dari akademisi dan lembaga persaingan yang sudah berpengalaman, yaitu, Prof. Frederic Jenny (Visiting Professor-University College, London), Hon. Vaughn Walker (Chief Judge, North District of California), dan Mr. David Pender (Advisor for ASEAN Countries dari US–

Halaman

67


_____________________________________________________________________ FTC). Para ahli tersebut mengulas berbagai pendekatan dalam hukum persaingan usaha. Seluruh rangkaian materi seminar menyimpulkan bahwa dalam implementasi hukum persaingan diperlukan pemahaman yang baik berdasarkan sudut pandang hukum dan ekonomi. Perkembangan strategi penanganan menjadi acuan bagi Penanganan Perkara persaingan usaha. Dalam hal ini, UNCTAD juga membahas pentingnya manajeman kasus yang menyeluruh dan kompetensi dalam menangani kasus persaingan usaha. 4.3.4 Penyelenggaraan Konferensi Internasional Penyelenggaraan konferensi internasional merupakan salah satu strategi komunikasi KPPU dalam meningkatkan peranan KPPU dalam pengembangan hukum dan kebijakan persaingan usaha di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2006, KPPU telah menyelenggarakan 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law: “Accelerate Growth and Competitiveness through Competition Policy and Law”. Konferensi ini merupakan lanjutan konferensi pertama yang telah diselenggarakan pada Maret 2003. Konferensi kedua ini juga dilaksanakan di Bali pada tanggal 14, 15, dan 16 Juni 2006 dengan dukungan dari ASEAN Secretariat dalam kerangka ASEAN Consultative Forum on Competition (ACFC), dukungan New Zealand melalui Ministry of Economic Development, serta Deeutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH–Implementation of Competition Law (GTZ– ICL), Friedrich Naumann Stiftung (FNS), US-Agency for International Development (USAID), dan UNCTAD. Konferensi diikuti negara ASEAN, para pengambil kebijakan dan regulator, pelaku usaha/asosiasi, para akademisi, serta penegak hukum maupun ahli hukum dan kebijakan dari negara-negara maju. Pelaksanaan konferensi difokuskan pada jawaban terhadap sejumlah persoalan hukum dan kebijakan persaingan usaha di ASEAN, yaitu: 1. Mendukung dan mempercepat proses keberadaan hukum persaingan usaha dan kebijakan yang dibutuhkan guna memicu pertumbuhan ekonomi untuk dijadikan sebagai prioritas tiap negara ASEAN dalam integrasi ekonomi ASEAN pada masa mendatang. 2. Membangun agenda berjenjang yang memuat kepentingan bersama mengenai kebijakan dan hukum persaingan usaha di antara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini disusul kerja sama dengan mitra dagang dan mitra ekonomi di luar ASEAN. 3. Menindaklanjuti agenda terencana guna mendukung program ACFC, khususnya di bidang pembangunan kapasitas melalui sejumlah pelatihan, seminar, lokakarya, dan sebagainya dalam bentuk kerja sama regional serta partisipasi dari negara dan organisasi yang aktif sebagai mitra ASEAN. Hukum dan kebijakan persaingan usaha merupakan kunci sukses bagi pasar bebas dalam ruang lingkup regional. Hambatan perdagangan dapat dieliminasi dalam suatu pasar regional yang terintegrasi. Jika kondisi ideal persaingan telah tercapai, para pelaku usaha akan bebas dari berbagai tindakan antipersaingan sehingga mampu meningkatkan peluang mereka dalam era ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC) pada masa mendatang.

Halaman

68


_____________________________________________________________________ Konferensi 2nd ASEAN Conference on Competition Policy and Law: “Accelerate Growth and Competitiveness through Competition Policy and Law”menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Semua negara anggota ASEAN perlu mengadopsi serta menegakkan hukum dan kebijakan persaingan. Hukum persaingan yang diadopsi harus mencerminkan dan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik tiap negara. 2. Lembaga persaingan perlu dibentuk di seluruh ASEAN guna mempercepat perwujudan tujuan ASEAN Vision, yaitu ASEAN Economic Community pada tahun 2020. Lembaga persaingan ini harus dilengkapi dengan kekuatan penegakan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah tiap negara ASEAN untuk mempermudah dalam menindak perusahaan pelanggar hukum (misconduct to justice). Tindakan misconducts ini juga mengarah pada kegiatan kartel atau monopoli terhadap produk-produk tertentu yang diperdagangkan. 3. Disarankan agar adopsi dan penerapan hukum serta kebijakan persaingan juga didukung oleh tindakan kelembagaan maupun kegiatan capacity building. Kerja sama teknis dengan donor atau negara-negara maju yang lebih berpengalaman guna menunjang program ini juga sangat direkomendasikan. 4. Pertemuan ASEAN Conference on Competition Law and Policy harus dilaksanakan. Jika mungkin juga dijadikan sebagai agenda rutin tiap dua tahun sekali. Tuan rumah penyelenggara konferensi berikutnya diharapkan merupakan negara yang bersedia dan siap mengkoordinasikan agenda kegiatan konferensi ini. 5. The ASEAN Consultative Forum for Competition (ACFC) merupakan sarana pertukaran informasi mengenai isu hukum dan kebijakan persaingan di antara negara ASEAN yang harus diperkuat keberadaannnya. Pada forum pertemuan berikutnya -- di mana KPPU sebagai Ketua ACFC Periode 2007 diganti oleh Competition Administration Department, Vietnam -- disarankan untuk mengorganisasikan konferensi back-to-back dengan kegiatan training atau seminar. Dengan demikian, ASEAN Conference on Competition Law and Policy tetap dilaksanakan back-to-back dengan ACFC Annual Meeting.

Halaman

69


_____________________________________________________________________

Halaman

70


_____________________________________________________________________

BAB

5 ADMINISTRASI DAN KELEMBAGAAN 5.1.PENETAPAN SEKRETARIAT

STATUS KOMISI

KELEMBAGAAN

Pasal 34 UU No. 5/1999 mengatur secara tegas bahwa Komisi dibantu oleh Sekretariat KPPU demi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat diatur lebih lanjut oleh Keputusan Komisi. Hal ini juga telah diatur dengan jelas dalam Pasal 12 Keputusan Presiden No. 75/1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPPU menyusun serta menetapkan susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dalam Keputusan Komisi. Keputusan Komisi ini telah diubah beberapa kali, terakhir adalah Keputusan Komisi No. 41/Kep/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Meskipun UU, Keppres, dan Keputusan Komisi tentang Sekretariat KPPU telah mengatur kewenangan KPPU dalam menetapkan susunan organisasi, tugas, maupun fungsi sekretariatnya, langkah ini belum dapat diterima sepenuhnya oleh pihak-pihak terkait, terutama dalam hal penggunaan APBN dan pengelolaan pegawai. Pembahasan mengenai kelembagaan Sekretariat KPPU yang telah dilakukan sejak awal Januari hingga akhir Juni 2006 masih belum final. Karena usulan KPPU mengenai Rancangan Peraturan Presiden tentang Sekretariat KPPU yang disampaikan pada Menteri Sekretaris Negara pada 26 Desember 2005 belum memperoleh tanggapan, KPPU lalu menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPPU pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Februari 2006. Hingga kini, KPPU masih berupaya membahas masalah tersebut dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta pihak terkait lainnya. Hasil pembahasan yang telah dilakukan beberapa kali hingga akhir Juni 2006 masih belum signifikan. Sementara ini, pembahasan tersebut baru memperoleh kesepakatan bahwa Sekretariat KPPU yang selanjutnya disebut sebagai Sekretariat Jenderal (Sekjen) Komisi adalah unsur penunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU. Kedudukan Sekjen Komisi berada di bawah Komisi dan bertanggungjawab langsung kepada Komisi. Sekjen Komisi dipimpin oleh seorang Sekjen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Eselon Ia, di mana Sekjen ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Komisi.

Halaman

71


_____________________________________________________________________ Status kelembagaan Sekretariat KPPU yang belum ditetapkan secara tegas dan jelas telah mengakibatkan status para pegawai KPPU masih belum diputuskan, yaitu apakah pegawai Sekretariat KPPU berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), nonpegawai negeri sipil, atau hanya disebut sebagai pegawai KPPU. Dalam usulan rancangan yang telah disampaikan, pegawai Sekretariat KPPU disebut sebagai pegawai KPPU yang terdiri dari Pegawai Tetap, Pegawai Negeri yang dipekerjakan, dan Pegawai Tidak Tetap. Selain menghadapi kendala yang terkait dengan masalah kepegawaian, KPPU juga masih belum memperoleh kemandirian dalam mengelola pembiayaan KPPU yang bersumber dari APBN. Akibatnya, KPPU masih belum memperoleh kode bagian anggaran sendiri dalam pembiayaan atas pelaksanaan tugas-tugas KPPU. Hingga kini, pembiayaan KPPU masih bersumber dari APBN yang “numpang” melalui anggaran Departemen Perdagangan. Pembahasan mengenai status kelembagaan Sekretariat KPPU diharapkan dapat segera tuntas dalam semester II tahun 2006 dan ditetapkan dalam suatu Keputusan atau Peraturan Presiden. Hal ini penting sebagai dasar pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat KPPU serta pihak lembaga/instansi terkait lainnya. 5.2.PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PERWAKILAN KPPU DI DAERAH

KANTOR

KPPU telah memiliki lima (5) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU hingga akhir Desember 2006, yaitu di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Batam. KPPU membuka KPD di Batam pada September 2006 mengingat Batam merupakan kota yang sedang berkembang dengan tingkat pertumbuhan industri dan usaha yang cukup tinggi. Kehadiran KPD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas KPPU. Terutama ketika KPPU menangani perkara yang terkait dengan pelaku usaha di wilayah kerja KPD KPPU bersangkutan. Pemeriksaan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaraan terhadap UU No. 5/1999 sudah dapat dilakukan di kantor KPD KPPU. Begitu juga dengan kegiatan lainnya yang perlu difasilitasi oleh KPD. Keberadaan KPD KPPU juga didukung oleh DPRD, Pemerintah Daerah, media massa, dan pihak lainnya. Dukungan yang bersifat politis maupun fasilitatif dari DPRD dan Pemda telah mempermudah operasionalisasi KPD di masing-masing wilayah kerjanya. Dengan demikian, dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan UU No. 5/1999 serta mampu mewujudkan persaingan usaha yang sehat di seluruh pelosok tanah air. 5.3.PENINGKATAN SUMBER SEKRETARIAT KPPU

DAYA

MANUSIA

Pegawai yang aktif dalam Sekretariat KPPU hingga akhir Juni 2006 berjumlah 109 orang. Jumlah ini masih belum memenuhi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan tugas Komisi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM), KPPU berencana merekrut 60 hingga 70 pegawai baru pada tahun 2006. Namun, karena ruangan yang dibutuhkan masih belum tersedia, rekrutmen baru bisa dilaksanakan pada semester II tahun 2006.

Halaman

72


_____________________________________________________________________ 5.4.PENINGKATAN KPPU

SARANA

DAN

PRASARANA

Guna melancarkan pelaksanaan tugas-tugasnya, KPPU sangat membutuhkan ruangan yang memadai, antara lain, ruang kerja untuk Anggota Komisi, Direksi, dan pegawai KPPU, ruang pemeriksaan, ruang rapat, ruang pembacaan putusan, pelaksanaan dengar pendapat, ruang audio visual, ruang publik area, dan tempat parkir kendaraan bermotor. Meskipun KPPU telah berupaya memperoleh gedung baru melalui Menteri Keuangan dan pihak terkait lainnya, hingga akhir Juni 2006 KPPU masih belum memperoleh gedung/kantor/tanah yang memadai. Karena perolehan gedung baru masih belum terealisasi, maka dana yang telah disediakan untuk pengadaan gedung/kantor/tanah KPPU masih dalam tanda bintang pada DIPA Satuan Kerja KPPU Tahun Anggaran 2006. 5.5.

ANGGARAN

KPPU

Faktanya, Anggaran KPPU masih merupakan bagian dari Anggaran Departemen Perdagangan. Pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah Anggaran KPPU, seperti, Komisi VI DPR RI, Ketua Bappenas, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan telah mendukung adanya bagian anggaran tersendiri untuk KPPU. Namun, KPPU hingga kini masih belum memperoleh kemandirian untuk memiliki bagian anggarannya sendiri. Kendala ini terkait dengan status kelembagaan Sekretariat KPPU yang masih belum ditetapkan oleh Pemerintah sebagai landasan pihak terkait dalam memfasilitasi KPPU. Sedangkan jumlah Anggaran KPPU untuk tahun 2006 telah meningkat jika dibandingkan dengan Anggaran KPPU Tahun 2005. Total jumlah Anggaran KPPU Tahun 2006 Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah) atau naik hampir 50% daripada Anggaran Tahun 2005 yang hanya Rp42.300.000.000 (empat puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah). Kenaikan anggaran hingga Rp29 miliar ini ditujukan untuk biaya pengadaan gedung/kantor. Sedangkan sisanya untuk pembayaran gaji/honorarium dan biaya lain operasional kantor. 5.6.ANGGOTA

BARU

KPPU

Proses rekrutmen Anggota Baru Komisi masih berlangsung hingga akhir Juni 2006. Agar tidak terjadi kekosongan jabatan sampai keanggotaan KPPU yang baru terbentuk serta demi kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi, maka Keppres No. 18/P/2006 mengenai Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Periode 2000–2005 diterbitkan sampai anggota baru Komisi terbentuk, yakni selambat-lambatnya satu tahun sejak Keppres tersebut dikeluarkan.

Halaman

73


_____________________________________________________________________

Halaman

74


_____________________________________________________________________

BAB

6 TANTANGAN KE DEPAN 6.1.

FOKUS

DAN

HARAPAN

Selama periode 2006, kegiatan KPPU tetap difokuskan pada pelaksanaan tugas utamanya dalam menegakkan hukum dan mengoreksi kebijakan yang berdampak pada iklim persaingan usaha. Dilihat dari segi penegakan hukum, penanganan perkara KPPU masih memerlukan penyempurnaan serta sosialisasi atas instrumen operasionalnya, seperti, dalam hukum acara dan guideline UU. Sedangkan kebijakan persaingan KPPU akan tetap memfokuskan diri pada evaluasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terkait yang mendasari kelembagaan persaingan usaha di Indonesia. Pelaksanaan kedua program utama ini didukung oleh kegiatan Monitoring Pelaku Usaha serta Kajian Regulasi, Industri, dan Perdagangan. Kegiatan-kegiatan pendukung tersebut merupakan bagian dari fokus kegiatan utama KPPU yang takkan terpisahkan pada tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, KPPU akan memfokuskan kegiatan monitoring dan kajiannya pada sektor utilities (listrik, air, telekomunikasi, dan jalan raya), transportasi (penerbangan, angkutan laut, kereta api, dan urban transport), industri dengan rasio konsentrasi pasar yang tinggi (terigu, semen, mie instant, kertas, dan sebagainya), serta sektor tata niaga yang terkait dengan kebijakan pemerintah (pupuk, gula, penyelenggaraan haji, asuransi, dan sebagainya). Seiring dengan perjalanan waktu, KPPU senantiasa memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa dukungan dari semua pihak, KPPU mustahil bisa bertahan dalam menegakkan hukum persaingan di Indonesia. 6.2.KONTRIBUSI KPPU EKONOMI BANGSA

BAGI

PEMBANGUNAN

KPPU memikul beban berat dalam kondisi riil perkembangan ekonomi Indonesia yang sedang berada dalam masa pemulihan ini. Sektor perekonomian dipenuhi praktik usaha yang bersifat antipersaingan, seperti, diskriminasi, penyalahgunaan posisi dominan, kolusi, kartel, serta kegiatan usaha lainnya yang bertentangan dengan UU No. 5/1999. Seiring dengan harapan publik terhadap kehadiran KPPU, maka beban tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi KPPU agar

Halaman

75


_____________________________________________________________________ senantiasa mampu berperan aktif dalam membenahi sistem perekonomian Indonesia. Dalam faktanya, KPPU harus menghadapi tantangan yang datang dari pelaku usaha sebagai obyek utama KPPU. Tantangan juga datang dari pihak pemerintah yang belum sepenuhnya mengakomodasi semangat persaingan ke dalam kebijakan ekonomi sehingga sejumlah kebijakan pemerintah tersebut masih banyak diwarnai semangat antipersaingan. Sudah selayaknya KPPU selalu memperhatikan efektivitas kebijakan pemerintah yang terkait dengan persaingan usaha di semua sektor, dampak ekonomi atas proses investigasi dan Putusan KPPU, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor 5/1999. Dengan demikian, hukum persaingan di Indonesia dapat dilaksanakan lebih efektif sehingga memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 6.3.TANTANGAN USAHA

DAN

HAMBATAN

PERSAINGAN

A. TANTANGAN Berikut in sejumlah faktor yang menjadi tantangan bagi KPPU untuk saat ini dan beberapa waktu mendatang: 1. Independensi KPPU • Berdasarkan amanat dalam Pasal 30 UU No. 5/1999, status kelembagaan KPPU telah ditentukan sebagai lembaga yang kuat kedudukannya serta independen dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain. Anggaran KPPU memang berasal dari APBN dan Komisi harus bertanggungjawab pada Presiden RI. Namun, kedudukan KPPU tidak berada dalam koordinasi suatu lembaga pemerintah tertentu serta bukan merupakan anggota kabinet. KPPU independen terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta bebas dari pengaruh politik. Dengan demikian, KPPU memiliki banyak tantangan dalam menegakkan hukum persaingan yang adil dan transparan pada semua pihak. 2. Kewenangan sebagai Lembaga Pemutus Perkara • Independensi KPPU dilengkapi dengan kewenangan Komisi untuk menganalisa, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha serta pihak-pihak tertentu yang terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Keputusan KPPU mempunyai kekuatan hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5/1999. Bahkan, Komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif. Berbagai kewenangan tersebut ditujukan agar pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 berjalan efektif. • Selain itu, KPPU juga mempunyai tiga peran sebagai: (a) quasi legislatif, yaitu menyusun peraturan pelaksanaan UU No. 5/ 1999, (b) quasi eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan yang dibuat, serta (c) quasi yudikatif, yaitu menjatuhkan putusan dan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar UU Persaingan Usaha. Ketiga peran tersebut berbeda dengan lembaga pemutus perkara lainnya.

Halaman

76


_____________________________________________________________________ 3. Kewenangan Memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah • Perilaku pelaku usaha dan kebijakan pemerintah sangat menentukan iklim persaingan usaha. Kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi nilainilai persaingan usaha dapat menyebabkan persaingan menjadi tidak sehat. Bahkan, memberi peluang-peluang khusus pada pihak tertentu. Oleh karena itu, KPPU diberi kewenangan untuk memperbaiki iklim persaingan usaha melalui saran dan pertimbangan yang diberikannya pada pemerintah. Saran dan pertimbangan yang efektif dapat mewujudkan lingkungan kompetitif yang dinamis. 4. Kewenangan Meminta Keterangan dari Pemerintah dan Pihak Terkait Lainnya • Agar kewenangan yang dimiliki KPPU lebih efektif dalam proses pemeriksaaan perkara, pembuatan putusan perkara, serta pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, maka KPPU juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan, data, informasi, dan alat bukti lainnya dari instansi pemerintah. Selain itu, KPPU juga berwenang memanggil pelaku usaha dan meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha. 5. Fungsi Spesifik oleh Ragam Kepakaran Anggota Komisi • Latar belakang dan pengalaman yang sangat beragam dari tiap Anggota KPPU merupakan kekuatan dalam proses pengambilan keputusan melalui Sidang Komisi yang demokratis. 6. Liberalisasi Perdagangan • Liberalisasi perdagangan telah membuka peluang perdagangan tanpa batas yang dipercaya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Perdagangan tanpa batas ini merupakan tantangan berat bagi para pelaku usaha Indonesia yang belum siap bersaing. Liberalisasi perdagangan ini juga merupakan tantangan bagi KPPU agar UU No. 5/1999 mampu mengatasi strategi perdagangan yang makin dinamis dan kompleks persoalannya serta dapat menjangkau pelaku usaha asing yang berbisnis di Indonesia. Persoalan yang dihadapi akibat liberalisasi perdagangan di antaranya adalah penerapan nilai persaingan dalam kepentingan nasional, persaingan antara pengusaha lokal dan pengusaha asing, serta kolusi antara pelaku usaha lokal dan pelaku usaha asing. 7. Globalisasi Hukum Persaingan • Globalisasi hukum persaingan usaha telah meningkatkan kebutuhan mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai persaingan usaha. Negara yang telah mengadopsi hukum persaingan usaha, secara tegas memiliki berbagai tuntutan mengenai penerapan prinsip persaingan usaha di dalam wilayah hukumnya maupun di wilayah hukum Indonesia. Hal ini tak dapat dihindari oleh pelaku usaha Indonesia maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasionalnya. Oleh karena itu, KPPU berperan penting dalam membantu pelaku usaha dan membawa kepentingan negara dalam arena persaingan usaha yang telah mengglobal. 8. Demokratisasi dan Transparansi • Era demokrasi dan transparansi telah mendukung pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Masyarakat, konsumen, dan pesaing dengan mudah dapat mengamati perilaku persaingan tidak sehat yang dapat merugikan publik dan negara. Masyarakat yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi merupakan salah satu faktor utama dalam proses

Halaman

77


_____________________________________________________________________ mengkoreksi perilaku antipersaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun yang tersirat dalam kebijakan pemerintah. 9. Dukungan Lembaga Internasional dan Donor • Berbagai lembaga internasional, seperti, OECD, ICN, Bank Dunia, USAID, GTZ, AUSAID, dan ADB sangat mendukung penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha guna memberi kepastian hukum serta menciptakan budaya persaingan. Lembaga-lembaga internasional tersebut memiliki banyak pengalaman dan sumber daya berupa tenaga ahli di bidang persaingan maupun sumber pendanaan. Dalam hal ini, KPPU memiliki tantangan agar mampu membangun kerja sama serta mengoptimalkan dukungan lembaga-lembaga internasional tersebut. 10. Dukungan Pers • Pers sangat berperan membantu sosialisasi serta penegakan UU Persaingan Usaha. Pers dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan prasarana kerja KPPU dalam mensosialisasikan UU No. 5/1999 melalui berbagai media massa yang menjangkau seluruh pelosok tanah air. Sedangkan untuk kepentingan internal KPPU, laporan pers memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan KPPU, seperti, monitoring, kajian, dan pemeriksaaan kasus-kasus persaingan usaha. 11. Luas Wilayah Geografis dan Jumlah Pelaku Usaha • Penegakan hukum persaingan yang adil dan transparan berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia. Dengan wilayah geografis Indonesia yang luas dan banyaknya jumlah pelaku usaha yang tersebar, maka KPPU memiliki tantangan agar hukum persaingan dapat menjangkau secara efektif pada semua pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. B. HAMBATAN Hambatan yang dihadapi KPPU secara garis besarnya berasal dari keberadaan KPPU sebagai lembaga yang relatif masih baru. Dalam hal ini, KPPU harus menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan pengalaman serta perangkat hukum pendukung yang masih kurang lengkap. Begitu juga dengan hambatan lain mengenai ketidakjelasan kedudukan KPPU dalam struktur kelembagaan negara. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor penghambat KPPU: 1. Kedudukan KPPU dalam Struktur Ketatanegaraan • UU No.5/1999 telah menetapkan bawa KPPU adalah suatu lembaga independen yang tidak berada di bawah pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lainnya. Namun, pengakuan terhadap KPPU dalam struktur ketatanegaraan masih belum jelas sampai saat ini. Akibatnya, timbul persoalan lain mengenai penempatan posisi KPPU dalam sistem APBN serta status kelembagaan Sekretariat KPPU. 2. Sistem Anggaran Pembiayaan KPPU • Sejak KPPU didirikan pada tahun 1999, penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas Komisi ”ditumpangkan” dalam Anggaran Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Bagian 19. Anggaran tersebut masih berupa Anggaran Proyek yang bersumber dari Anggaran Pembangunan. Padahal, Pasal 37 UU No. 5/1999 telah menegaskan bahwa

Halaman

78


_____________________________________________________________________

3.

4.

5.

6.

KPPU berhak mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN ataupun sumber lainnya. Maka, lembaga semacam KPPU sudah seharusnya berhak memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai mekanisme penerimaan dan pengelolaan anggaran, baik itu anggaran rutin maupun anggaran pembangunan. Ketidakpastian sistem anggaran yang masih harus dihadapi KPPU akan berdampak negatif terhadap kelancaran tugas Komisi serta kepastian kerja staf Sekretariat KPPU. Kemampuan Sumber Daya Manusia • Pemahaman terbatas atas prinsip persaingan usaha serta pengalaman minim dalam penanganan perkara menyebabkan staf KPPU belum mampu bekerja secara optimal. Sebagian besar staf belum memperoleh pendidikan yang cukup memadai tentang dasar-dasar pengetahuan hukum persaingan usaha serta minim pengalaman dalam melakukan monitoring, pemeriksaan, analisa, dan kajian terhadap persaingan usaha. Keterbatasan Instrumen Penegakan Hukum Persaingan Usaha • Dalam menjalankan fungsinya mulai dari menerima laporan, klarifikasi, kajian, monitoring, public hearing, hingga pemeriksaan yang menghasilkan Putusan Komisi, KPPU banyak menghadapi berbagai kendala. Terutama instrumen dan peraturan yang belum lengkap serta masih memiliki banyak kekurangan guna mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. • Beberapa perangkat hukum yang belum efektif sepenuhnya adalah Hukum Acara UU No.5/1999, Pedoman Pasal-pasal, Pedoman Monitoring, Pedoman Public Hearing, Pedoman Kajian, hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum yang terkait, serta Kode Etik Staf yang terlibat dalam Penanganan Perkara. Belum Tersedianya Konsep Komunikasi • Konsep komunikasi masih belum tersusun hingga saat ini. KPPU sangat membutuhkan konsep komunikasi yang menjelaskan secara komprehensif mengenai program-program kerja komunikasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Konsep ini sangat penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai persaingan usaha, mengubah perilaku pelaku usaha, serta memberikan informasi dan transparansi kinerja KPPU kepada publik yang memiliki kepentingan dengan peran KPPU. KPPU selama ini masih belum mampu berinteraksi secara optimal dengan publik melalui media elektronik maupun media cetak, seperti, jurnal, brosur, dan leaflet serta melalui berbagai bentuk forum diskusi mengenai persaingan usaha. Sedangkan kelemahan lain terkait dengan masih minimnya materi sosialisasi yang mampu menjelaskan nilai persaingan usaha secara sederhana dan mudah dimengerti khalayak umum. Timbulnya Hambatan Perdagangan Lokal dari Pemerintah Daerah • Seiring dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap daerah telah diberi hak otonomi dalam mengelola sumber daya daerahnya masih-masing. Di sisi lain, pemerintah daerah sering menciptakan kebijakan atau peraturan daerah yang berbenturan dan bertentangan dengan UU No. 5/1999. Beberapa kebijakan tersebut di antaranya adalah pembatasan perdagangan bagi pelaku usaha dari daerah lain, pemberian kemudahan bagi pelaku usaha setempat, maupun praktik kolusi tender atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Halaman

79


_____________________________________________________________________ 7. Sentimen Nasionalisme • Globalisasi perdagangan diiringi pula oleh peningkatan jumlah komunitas internasional persaingan usaha. Pelaku usaha Indonesia yang tak siap bersaing dengan pelaku usaha asing kerapkali berlindung di balik alasan isu sentimen nasionalisme. Sejumlah bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah praktik antidumping, proteksi, dan subsidi yang pada akhirnya justru menjadi beban negara. 8. Sistem Hukum yang Kurang Mendukung • Efektivitas penerapan UU No. 5/1999 masih diragukan karena sistem hukum yang kurang memadai. Sistem hukum tersebut mencakup tiga (3) hal, yaitu, substansi UU Persaingan Usaha, institusi atau lembaga peradilan, serta budaya atau politik yang mendukung penegakkan hukum. Susunan berbagai Pedoman Pelaksanaan pasal-pasal dalam UU No. 5/1999 masih belum sempurna. Akibatnya, pelaksanaan Hukum Acara menjadi tersendat, hubungan kerja dengan para penegak hukum belum berjalan efektif, serta rendahnya budaya persaingan di kalangan pelaku usaha. 9. Rendahnya Budaya Persaingan • Kebijakan persaingan yang sehat masih belum banyak dipahami oleh publik sehingga sering terjadi “kesalahan” yang tidak disadari dalam pelaksanaannya. Rendahnya budaya persaingan juga terjadi di antara pelaku usaha, antara lain, dalam bentuk praktik kolusi, penetapan harga bersama, dan diskriminasi. Hal ini tentu akan merugikan konsumen dan pelaku usaha pesaing. Namun, pelaku usaha yang bersaing secara tidak sehat pada akhirnya akan kalah bersaing. Dengan sendirinya, mereka akan kehilangan konsumen karena mutu barang/jasa yang diproduksinya rendah akibat pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak efisien. 10. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang Masih Kental • Para pelaku usaha yang terbiasa melakukan praktik KKN dengan pegawai pemerintah maupun sesama pelaku usaha akan mempersulit upaya penegakan hukum persaingan yang adil dan transparan. KKN merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum persaingan yang merugikan negara dan masyarakat. Alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan mutu barang/jasa jauh di bawah standar minimal yang dibutuhkan sehingga merugikan pemerintah yang bersangkutan, konsumen, maupun masyarakat pengguna jasa publik. 11.Belum Terinternalisasinya Nilai-nilai Persaingan Usaha dalam Kebijakan Pemerintah • Kebijakan pemerintah diberbagai bidang belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai persaingan usaha. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan publik yang mencakup perdagangan, industri, investasi, dan pajak maupun kebijakan dalam pembangunan daerah dan sektoral, seperti, telekomunikasi, transportasi, dan kelistrikan. Hambatannya terletak pada kesepakatan dalam menentukan prioritas kebijakan, konsistensi langkah kebijakan, serta sinergi antarberbagai kebijakan. Hambatan ini juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap nilai persaingan usaha, adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu, dan pengaturan peran pemerintah sebagai regulator atau pelaku usaha yang tidak jelas. Semua ini menghambat efektivitas kebijakan persaingan, terutama UU No. 5/1999.

Halaman

80


_____________________________________________________________________ 6.4.

KENDALA

YANG

DIHADAPI

KPPU mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama tahun 2006. Banyaknya kendala yang masih harus dihadapi telah memacu KPPU agar dapat menemukan solusi terbaik dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala tersebut meliputi: 1. Masalah Penegakan Hukum a. Masih belum dilembagakannya hubungan kelembagaan antara KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya. b. Belum adanya PP mengenai Merger dan Akuisisi sehingga Pasal 28-29 UU No. 5/1999 belum dapat diterapkan. 2. Masalah Pengembangan Kebijakan Persaingan a. Belum harmonisnya pemahaman kebijakan persaingan antara pemerintah dan KPPU. b. Belum dilembagakannya mekanisme Harmonisasi Kebijakan Persaingan. c. Sistem data di Indonesia yang buruk sangat menyulitkan KPPU dalam memperoleh data primer maupun sekunder sesuai tuntutan di KPPU. Padahal, KPPU sangat memerlukan data yang bersifat mikro di setiap sektor. Sedangkan data yang tersedia di beberapa lembaga resmi seperti BPS sebagian besar merupakan data agregat yang belum mampu mendeskripsikan situasi suatu sektor dalam perspektif persaingan usaha. d. Keterbatasan pengetahuan stakeholder mengenai persaingan usaha yang sehat turut mempersulit KPPU dalam proses pengumpulan data dan informasi. e. Keterbatasan wewenang KPPU dalam mendapatkan data valid dari stakeholder, terutama pelaku usaha. f. Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia (SDM) di KPPU. g. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang persaingan usaha. Hal ini menimbulkan kendala dalam proses yang membutuhkan analisis secara mendalam. Salah satunya menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan naskah akademis yang sempurna mengenai kebijakan persaingan. 3. Masalah Pengembangan Komunikasi a. Kurangnya pemahaman terhadap UU No. 5/1999. b. Belum optimalnya hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri. 4. Masalah Pengembangan Kelembagaan a. Status kelembagaan yang belum tuntas menimbulkan konsekuensi tersendiri, yakni sistem pembinaan dan pengembangan pegawai yang belum dapat dilembagakan. b. Belum adanya bagian anggaran sendiri. c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM. d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 5. Masalah Pengembangan Sistem Informasi a. Sistem informasi masih belum mendukung efektivitas dan efisiensi sistem kerja. b. Belum dilembagakannya hubungan dengan sumber-sumber data dan informasi.

Halaman

81


_____________________________________________________________________ 6.5.RENCANA KE DEPAN (PRIORITAS RENCANA STRATEGIS KPPU PERIODE 2007–2012) Paradigma baru dalam implementasi hukum persaingan usaha tersirat dalam Rencana Strategis (Renstra) KPPU yang lebih menekankan pada pendekatan kesejahteraan. Paradigma ini sejalan dengan pengembangan strategi yang ditujukan pada berbagai inovasi di dunia usaha. Upaya pelaksanaannya dititikberatkan pada transparansi dan implementasi terhadap UU No. 5/1999 dalam kerangka pembangunan nasional. Hanya saja, sering terjadi ”tarik-menarik kepentingan” antara konsumen dan produsen -- besar maupun kecil --dalam pengembangan inovasi strategi di dunia usaha. Slogan KPPU “Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat” menjadi acuan utama dalam kinerja KPPU. Slogan ini telah diresmikan dalam acara Peringatan Delapan Tahun UU No. 5/1999 pada tanggal 8 Maret 2007 di Hotel Borobudur, Jakarta. Misi dan nilai-nilai dasar KPPU yang tersirat dalam slogan ”Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat” merupakan komitmen KPPU dalam mengembangkan hukum persaingan usaha demi kesejahteraan rakyat. Jalinan kerja sama yang baik antara KPPU dengan lembaga negara terkait maupun dengan sesama lembaga persaingan usaha negara lainnya turut mendukung keberhasilan kinerja KPPU sebagai suatu lembaga negara. Kerja sama yang terjalin baik dapat dimanfaatkan sebagai sarana distribusi informasi, pertukaran pengalaman, serta sebagai upaya untuk saling berbagi dalam mengembangkan budaya bersaing secara sehat. Kendalanya, KPPU hingga kini masih merasakan kebijakan persaingan pemerintah yang belum harmonis. Kendala ini masih ditambah oleh kewenangan lembaga yang terbatas, kurangnya tenaga yang memiliki keahlian dalam bidang persaingan usaha, serta belum teratasinya keterbatasan SDM KPPU. Oleh karena itu, KPPU lalu membangun komitmen secara berkelanjutan guna mewujudkan kerangka kerja yang lebih baik. Lima (5) Pendekatan Strategi KPPU pada periode sebelumnya, yaitu dalam periode 2000-2006 adalah: 1. Pengembangan Kelembagaan 2. Pengembangan Penegakan Hukum 3. Pengembangan Kebijakan Persaingan 4. Pengembangan Komunikasi 5. Pengembangan Sistem Informasi Sejak Anggota KPPU Periode 2006-2011 terpilih, KPPU menyusun Renstra 20072012 yang diharapkan dapat menjadi pegangan bagi KPPU dalam lima tahun ke depan. Renstra 2007-2012 ini menggunakan tiga (3) Pendekatan Strategi yang diharapkan dapat lebih fokus dalam menjawab tantangan KPPU. Berikut ini adalah Pendekatan Strategi KPPU Periode 2007-2012: Strategi Pokok: 1. Menegakkan Hukum Persaingan; 2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan. Strategi Penunjang: Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel.

Halaman

82


_____________________________________________________________________ Berdasarkan Renstra tersebut, KPPU lalu mengajukan Program Kerja sebagaimana ditetapkan dalam RKA-KL KPPU Tahun 2007. Adapun program kerja tersebut adalah: 1. Penanganan Pelaporan dan Penanganan Perkara terhadap dugaan pelanggaran UU No. 5/1999; 2. Pelaksanaan Litigasi dan Pengurusan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung; 3. Monitoring Pelaku Usaha; 4. Monitoring Pelaksanaan Putusan; 5. Dengar Pendapat (Public Hearing); 6. Pembahasan RPP Merger; 7. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara; 8. Kajian-kajian Persaingan Usaha; 9. Kajian peraturan perundangan yang terkait dengan persaingan usaha; 10. Evaluasi dan Kajian terhadap Dampak Kebijakan Persaingan Usaha; 11. Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha; 12. Amandemen UU No. 5/1999; 13. Penyusunan naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999; 14. Sosialisasi Persaingan Usaha; 15. Pengembangan Program IJEPA; 16. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Bidang Persaingan Usaha; 17. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM; 18. Pengadaan sarana dan prasarana kerja; 19. Modifikasi gedung kantor KPPU; 20. Pengembangan Sistem Informasi KPPU; 21. Penyusunan sistem administrasi; 22. Pengendalian Internal; 23. Operasional kantor. Program-program kerja tersebut diimplementasikan ke dalam Program Pembangunan Nasional, seperti: 1. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementrian/Lembaga, antara lain: • Pengendalian Internal 2. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, antara lain: • Penyusunan sistem administrasi 3. Program Pengelolaan SDM Aparatur, antara lain: • Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, antara lain: • Pengadaan sarana dan prasarana kerja • Modifikasi gedung kantor KPPU • Pengembangan Sistem Informasi KPPU 5. Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara, antara lain: • Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 6. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan, antara lain: • Operasional kantor 7. Program Pembentukan Hukum, antara lain: • Pembahasan RPP Merger • Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara

Halaman

83


_____________________________________________________________________ • Amandemen UU No. 5/1999 • Penyusunan naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999 8. Program Persaingan Usaha, antara lain: • Penanganan Pelaporan dan Penanganan Perkara terhadap dugaan pelanggaran UU No. 5/1999 • Pelaksanaan Litigasi dan Pengurusan ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung • Monitoring Pelaku Usaha • Monitoring Pelaksanaan Putusan • Dengar Pendapat (Public Hearing) • Kajian-kajian mengenai Persaingan Usaha • Kajian peraturan perundangan yang terkait dengan persaingan usaha • Evaluasi dan Kajian terhadap Dampak Kebijakan Persaingan Usaha • Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha 9. Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional, antara lain: • Pengembangan Program IJEPA • Penyelenggaraan Konferensi Internasional Bidang Persaingan Usaha 10. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Masa, antara lain: • Sosialisasi Persaingan Usaha; • Pengembangan Sistem Informasi KPPU; • Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM; Perjuangan yang harus ditempuh KPPU dalam Program KPPU Periode 20072012 lebih banyak bertujuan memantapkan posisi KPPU sebagai lembaga negara sehingga KPPU diharapkan sudah memiliki posisi yang kuat pada tahun 2011-2012. Dengan demikian, perubahan yang diharapkan tersebut dapat meningkatkan kredibilitas dan pengakuan KPPU oleh para stakeholder-nya, terutama dalam dunia usaha sebagaimana tampak pada gambar berikut ini: Gambar Arah Strategis Pengembangan KPPU Jangka Menengah 2007-2012 & Jangka Panjang Sampai Dengan 2020

Halaman

84


_____________________________________________________________________ 6.6.UPAYA OPTIMALISASI KINERJA KPPU DALAM MEMPERKUAT LEMBAGA PERSAINGAN USAHA Sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999, KPPU harus konsisten dengan menghasilkan kinerja yang optimal guna memperkuat fondasi kelembagaan persaingan usaha. Hal ini dilaksanakan KPPU dengan menindaklanjuti upaya pencapaian tujuan dalam enam tahun ke depan sebagaimana telah ditetapkan oleh Renstra KPPU Periode 2007-2012, yaitu: 1. Mewujudkan KPPU sebagai institusi yang kuat, kredibel, dan mampu melaksanakan misinya Kekuatan KPPU tercermin dari peran dan kejelasannya dalam struktur kelembagaan negara, profesionalisme sumber daya manusianya, dukungan kekuatan perangkat hukum, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan kredibilitas KPPU ditentukan oleh independensinya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pembuatan putusan maupun kebijakan Komisi, serta hasil kinerjanya dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. 2. Mewujudkan perubahan perilaku pelaku usaha Pelaku usaha diharapkan dapat mengubah perilakunya dari sikap sebelumnya yang antipersaingan menjadi penjunjung nilai–nilai persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, pelaku usaha harus memahami manfaat dan peran persaingan. Jika KPPU mampu membuktikan peran dan kredibilitasnya sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU No. 5/1999, maka pelaku usaha juga akan terdorong untuk mengubah perilakunya. 3. Meningkatkan dukungan dari lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga peradilan tertinggi turut mendukung KPPU dengan menerbitkan PERMA No. 01/2003 yang disusul PERMA No. 03/2005 mengenai Tata Acara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Dukungan juga datang dari Pengadilan Negeri (PN) yang telah memperkuat sejumlah Putusan KPPU yang diajukan oleh para pelaku usaha yang berkeberatan atas Putusan KPPU tersebut. Dengan dukungan lembaga peradilan tersebut, maka sejak tahun 2006 Putusan KPPU diperkuat oleh Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Dukungan tersebut turut memperkuat fondasi KPPU sebagai lembaga negara dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. 4. Menciptakan kebijakan ekonomi nasional yang memiliki nilai-nilai persaingan usaha yang sehat Kebijakan dan hukum persaingan sangat bermanfaat dalam roda perekonomian nasional jika didukung dan sinergis dengan kebijakan lainnya. Karena pemerintah berwenang membuat kebijakan publik, maka KPPU harus memprioritaskan jalinan kerja sama dan koordinasi yang optimal dengan pemerintah. Terutama dengan lembaga regulator maupun lembaga pembuat kebijakan dan peraturan perundang–undangan. Koordinasi juga perlu dilakukan dengan kebijakan ekonomi nasional yang turut menentukan strategi bisnis dan perilaku pelaku usaha dalam menyikapi nilai–nilai persaingan. Oleh karena itu, peran advokasi KPPU sangat dibutuhkan demi mencapai visi dan misi KPPU secara optimal.

Halaman

85


_____________________________________________________________________

Halaman

86


_____________________________________________________________________

BAB

7 PENUTUP Dukungan multistakeholder KPPU sepanjang tahun 2006 mencerminkan perwujudan apresiasi khalayak terhadap kinerja KPPU. Dukungan tersebut juga merefleksikan keberhasilan sosialisasi intensif KPPU dalam menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Persaingan yang sehat pada akhirnya akan mewujudkan perekonomian nasional yang memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi era perdagangan bebas. Hasil yang diperoleh berkat dukungan publik selama 2006 tercermin dari munculnya berbagai perkembangan baru dalam implementasi UU No. 5/1999. Terutama jika ditinjau dari segi penegakan hukum persaingan, beragamnya kasus persaingan usaha yang dihadapi oleh KPPU, serta mulai diinternalisasikannya nilai dan prinsip persaingan usaha ke dalam berbagai kebijakan terkait. Selama setahun ini, KPPU telah mampu mengatasi sejumlah tantangan yang harus dihadapinya agar dapat membangun fondasi kelembagaan yang kuat. Meskipun pada awalnya banyak menghadapi tantangan, KPPU senantiasa selalu memperbaiki kinerjanya serta menjaga komitmennya sebagai lembaga pengawas persaingan. Hasilnya, nilai-nilai persaingan usaha yang sehat kini telah menjadi acuan bagi sebagian besar pelaku usaha di tanah air. KPPU juga telah membangun hubungan baik dengan multistakeholder-nya, seperti, parlemen, akademisi, jurnalis, serta asosiasi. Perkembangan hubungan tersebut sejalan dengan Strategi Advokasi KPPU dalam meningkatkan efektivitas implementasi UU No.5/1999 yang menghasilkan sejumlah dukungan positif sebagai berikut: - DPR menyetujui kenaikan anggaran yang cukup signifikan sehingga KPPU mempunyai kesempatan untuk terus meningkatkan kinerjanya tahun ini. - Akademisi terlibat dalam memberi masukan bagi kajian KPPU maupun dalam menyelenggarakan sejumlah aktivitas kuliah umum di berbagai Universitas Negeri guna memperoleh persamaan persepsi atas UU No. 5/1999. - Pers telah memberitakan secara proporsional dan aktual mengenai berbagai isu persaingan usaha serta permasalahannya. Hal ini dapat terlaksana berkat adanya hubungan baik yang terbina antara KPPU dan media massa. - Semakin berkembangnya hukum persaingan usaha, maka semakin berkembang pula berbagai tuntutan dari para pelaku usaha. Perkembangan ini ditunjukkan oleh seringnya Asosiasi Pelaku Usaha meminta KPPU sebagai narasumber dalam

Halaman

87


_____________________________________________________________________ memberi masukan maupun dalam forum-forum diskusi yang mereka selenggarakan. Selain mampu mendorong perubahan dalam iklim persaingan usaha di Indonesia guna mewujudkan perekonomian yang efisien, KPPU juga mengharapkan agar para pelaku usaha di tanah air telah memiliki kesiapan dalam menghadapi tantangan dan hambatan isu globalisasi. KPPU harus mampu berperan dalam memperkuat perekonomian bangsa demi menghadapi berbagai tantangan yang muncul pada era globalisasi ini. Oleh karena itu, agar kondisi ideal tersebut dapat terwujud, KPPU tak bisa lagi bersikap toleran terhadap berbagai hal yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi karena hanya akan memperlemah daya saing lokal terhadap produk luar. Akhirnya, seiring dengan babak baru dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, marilah kita ciptakan efisiensi perekonomian melalui kompetisi yang sehat demi memperkuat fondasi kelembagaan persaingan usaha yang selaras dengan dinamika tantangan pada masa-masa mendatang. Semoga!

Halaman

88


_____________________________________________________________________

LAMPIRAN

1 PUTUSAN KPPU TAHUN 2006 Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 terkait dengan Distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.11/KPPU-I/2005, yaitu dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) terkait dengan Distribusi Semen Gresik di Area 4 Jawa Timur yang meliputi wilayah Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Nganjuk, Pare, Trenggalek, dan Tulungagung. Majelis komisi yang diketuai oleh Tadjuddin Noer Said (Ketua) dengan Anggota Majelis Soy M. Pardede dan Faisal H. Basri telah memutuskan bahwa para distributor Semen Gresik, yaitu PT Bina Bangun Putra, PT Varia Usaha, PT Waru Abadi, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), UD Mujiarto, TB Lima Mas, CV Obor Baru, CV Tiga Bhakti, CV Sura Raya Trading Coy, dan CV Bumi Gresik melanggar Pasal 8, 11, dan 15 Ayat (1) dan (3)b UU No. 5/1999 serta diperintahkan membubarkan konsorsium dan membayar denda secara tanggung renteng Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan PT Semen Gresik Tbk diputuskan melanggar Pasal 8 dan 15 Ayat (1) dan (3)b UU No. 5/1999 serta wajib membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Perkara ini merupakan inisiatif KPPU. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, KPPU menemukan fakta bahwa PT Semen Gresik Tbk (Terlapor XI) membagi Jawa Timur menjadi delapan (8) area pemasaran. Dalam rangka memasarkan produknya, PT Semen Gresik Tbk menunjuk distributor PT Semen Gresik Tbk dan para distributor mengikatkan diri melalui suatu Perjanjian Jual Beli yang menempatkan para distributor sebagai distributor mandiri/pembeli lepas. Meskipun posisi para distributor ini sebagai pembeli lepas, namun PT Semen Gresik Tbk menetapkan harga jual di tingkat distributor dan mewajibkan distributor untuk menjual sesuai harga tersebut, menentukan pihak yang bisa menerima pasokan dari distributor, dan melarang distributor menjual semen merek lain.

Halaman

89


_____________________________________________________________________ PT Semen Gresik Tbk menerapkan suatu pola pemasaran yang dikenal sebagai “Vertical Marketing System” (VMS). VMS ini merupakan pedoman bagi para distributor untuk hanya memasok jaringan di bawahnya (Langganan Tetap/LT dan Toko) serta melarang distributor memasok LT dan toko yang bukan bagian dari kelompoknya. Pola VMS tidak berjalan efektif meskipun pelanggarannya akan dikenakan sanksi. Tidak berjalannya VMS mengakibatkan terjadinya perang harga antardistributor karena perilaku LT yang berpindah-pindah distributor dan menawar harga serendah mungkin pada tiap distributor. Dalam menyikapi perang harga tersebut, PT Semen Gresik Tbk memfasilitasi pertemuan-pertemuan di kantornya. Atas inisiatif para distributor, dibentuklah suatu perkumpulan distributor yang bernama Konsorsium Distributor Semen Gresik Area 4 Jawa Timur. Kesepakatan yang dicapai dalam pembentukan konsorsium adalah memperketat pelaksanaan VMS, mematuhi harga jual Semen Gresik berdasarkan harga yang sudah ditetapkan, membagi jatah distribusi dan berkoordinasi, serta saling berbagi informasi antarsesama Anggota Konsorsium. Maksud dan tujuan pembentukan konsorsium adalah untuk menghadapi perilaku para LT dan Toko serta menghentikan perang harga. Konsorsium ini kemudian membentuk Kantor Pemasaran Bersama yang dibiayai secara bersama. Tugasnya mengumpulkan pesanan Semen Gresik dari LT dan melanjutkan pesanan tersebut pada PT Semen Gresik yang sebenarnya merupakan inti dari kegiatan usaha dari tiap distributor tersebut. Ketatnya pelaksanaan VMS oleh konsorsium mengakibatkan hilangnya persaingan di antara distributor, tidak dimungkinkannya distributor memperluas usahanya, dan tidak dimungkinkannya LT mendapat pasokan selain dari distributornya. Keberadaan konsorsium juga menghilangkan kesempatan LT untuk melakukan penawaran harga karena distributor telah bersepakat untuk menjaga harga pada harga yang telah ditentukan oleh PT Semen Gresik Tbk. Akhirnya, berdasarkan bukti–bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut: 1. Menyatakan bahwa PT Bina Bangun Putra (Terlapor I), PT Varia Usaha (Terlapor II), PT Waru Abadi (Terlapor III), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (Terlapor IV), UD Mujiarto (Terlapor V), TB Lima Mas (Terlapor VI), CV Obor Baru (Terlapor VII), CV Tiga Bhakti (Terlapor VIII), CV Sura Raya Trading Coy (Terlapor IX), serta CV Bumi Gresik (Terlapor X dan Terlapor XI) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 8 UU No. 5/1999. 2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, serta Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 11 UU No. 5/1999. 3. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 ayat (1) UU No. 5/1999.

Halaman

90


_____________________________________________________________________ 4. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 15 Ayat (3) huruf b UU No. 5/1999. 5. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 6. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, serta Terlapor XI tidak terbukti melanggar Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5/1999. 7. Memerintahkan Terlapor XI menghapus klausul yang menetapkan harga jual kembali yang lebih rendah dan menghentikan upaya mengatur harga jual. 8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X membubarkan Konsorsium. 9. Memerintahkan Terlapor XI menghapus klausul yang melarang distributor memasok LT yang bukan jaringannya dalam setiap perjanjiannya. 10. Memerintahkan Terlapor XI menghapus klausul yang melarang para distributornya menjual semen merek lain selain Semen Gresik dalam setiap perjanjiannya. 11. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X untuk membayar denda secara tanggung renteng Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. 12. Menghukum Terlapor XI untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Halaman

91


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.12/KPPU-L/2005, yaitu dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kegiatan penambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Majelis Komisi yang diketuai Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Soy M. Pardede dan Faisal Hasan Basri telah memutuskan bahwa pelaku usaha terkait, yaitu, PT Kuang Ye Indo International Mining Development (PT KY) dan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB) tidak terbukti melanggar Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5/1999. Pada pertengahan tahun 2005, KPPU menerima laporan dari masyarakat Kalimantan Selatan mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 pada Kegiatan Penambangan Biji Besi di Kabupaten Tanah Laut yang diduga melanggar Pasal 13 tentang Oligopsoni, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 (a) tentang Penguasaan Pasar, dan Pasal 25 (c) tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh PT KY dan PD AUMB secara sendiri maupun bersama-sama. Kasus ini berawal dari kedatangan investor China, PT KY, yang berniat melakukan penambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut pada akhir tahun 2003. Guna merealisasikan keinginannya, PT KY lalu menemui Bupati Tanah Laut untuk mendapatkan perijinan yang terkait dengan penambangan biji besi. Karena perusahaan asing tidak diperbolehkan mendapat Kuasa Pertambangan berdasarkan ketentuan pertambangan, maka PT KY harus bekerja sama dengan perusahaan lokal yang memungkinkannya mendapat Kuasa Pertambangan. Selanjutnya, pada awal 2004, Bupati Tanah Laut menyetujui keinginan PT KY dan meminta PD AUMB menjadi mitra dalam kegiatan penambangan tersebut. PD AUMB bersedia menjadi mitra PT KY, namun dengan syarat PT KY harus membayar uang kesungguhan dan membiayai seluruh biaya perizinan, termasuk pengurusan izin Kuasa Pertambangan. PT KY bersedia membiayai pengurusan perizinan seluruhnya dan telah membayar biaya kesungguhan Rp1,5 miliar. PD AUMB dan PT KY lalu sepakat melakukan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk MOU yang kemudian disempurnakan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penambangan. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa PT KY mempunyai Hak Tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan biji besi di wilayah pertambangan yang diperjanjikan. Dengan telah disepakatinya perjanjian ini, PT KY lalu memulai kegiatan penambangannya dan memberikan fee pada PD AUMB US $1,5/ton. PT KY juga telah mengekspor biji besi tersebut ke China. Dalam perjalanannya, 12 penambang rakyat -- yang atas ijin dari PD AUMB -melakukan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan yang izin Kuasa Pertambangannya dibiayai oleh PT KY. Kemudian muncul persoalan saat para penambang lokal ini harus menjual hasil biji besinya ke PT KY. Padahal, harga jual

Halaman

92


_____________________________________________________________________ di pasar waktu itu lebih menguntungkan para penambang lokal. Para penambang rakyat ini terikat dengan perjanjian jual beli yang disepakati antara PD AUMB dan PT KY sehingga mereka tidak dapat menjual hasil tambang mereka tanpa seizin pemilik Kuasa Pertambangan, yakni PD AUMB. Namun, pada pertengahan 2005, para penambang lokal sudah dapat menjual ke selain PT KY. Saat itu, juga karena adanya ketidakpastian perizinan, PT KY berhenti melakukan penambangan dan pembelian biji besi yang masih berlangsung sampai saat ini. KPPU menangani kasus ini dalam dua tahap pemeriksaan, yakni, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan Majelis Komisi. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 13 tentang Oligopsoni, Pasal 18 tentang Monopsoni, Pasal 19 (a) tentang Penguasaan Pasar, dan Pasal 25 (c) tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh PD AUMB dan PT KY, baik secara sendiri maupun bersama-sama. Alasannya adalah sebagai berikut: 1. Tentang Hak Tunggal a. Bahwa dalam kerja sama PD AUMB dengan PT KY yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama Penambangan dan Perjanjian Jual Beli Biji Besi terdapat ketentuan mengenai hak tunggal yang dimiliki oleh PT KY untuk mencari dan melakukan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan biji besi di wilayah pertambangan yang diperjanjikan. b. Bahwa Hak Tunggal tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT KY karena dalam kenyataannya terdapat 12 penambang lain yang melakukan kegiatan penambangan yang sama. c. Bahwa mulai bulan Agustus 2005 hingga saat ini, PT KY tidak melakukan kegiatan penambangan dan pembelian biji besi di Kabupaten Tanah Laut. 2. Tentang Oligopsoni a. Bahwa dugaan Oligopsoni dapat diterapkan apabila PD AUMB dan PT KY bersama-sama menguasai pembelian biji besi dari penambang rakyat. b. Bahwa dengan dijualnya biji besi ke selain PT KY menunjukkan tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan Oligopsoni. 3. Tentang Monopsoni a. Bahwa dugaan Monopsoni dapat diterapkan apabila PD AUMB atau PT KY menjadi pembeli tunggal atau menguasai pembelian biji besi dari penambang rakyat. b. Bahwa PD AUMB adalah pemilik Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan 12 penambang rakyat yang dimaksud. Sehingga, struktur pasar penambangan di wilayah tersebut adalah pasar Monopsoni. Namun,

Halaman

93


_____________________________________________________________________ bukan termasuk Monopsoni sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1999. c. Bahwa dengan demikian, tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan Monopsoni dalam pembelian biji besi. 3. Tentang Penguasaan Pasar a. Bahwa dugaan Penguasaan Pasar dapat diterapkan apabila PD AUMB maupun PT KY -- baik secara sendiri maupun bersama-sama -- menguasai pasar dengan cara yang tidak sehat dengan cara menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan penambangan. b. Bahwa dengan diterbitkannya SPK kepada 12 perusahaan penambang, menunjukan bahwa PD AUMB memberikan kesempatan kepada penambang lainnya untuk melakukan kegiatan penambangan sehingga tidak ada alasan untuk menerapkan pasal tentang dugaan Penguasaan Pasar dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PD AUMB. c. Bahwa dengan tidak ada lagi hak tunggal yang dimiliki oleh PT KY menunjukkan bahwa PT KY sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menolak dan atau menghalangi penambang lain melakukan kegiatan penambangan. Sehingga, tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang dugaan Penguasaan Pasar dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT KY. 4. Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan a. Bahwa dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan dapat diterapkan apabila PD AUMB atau PT KY dengan kekuatan posisi dominannya menghambat penambang lainnya yang berpotensi menjadi pesaing untuk melakukan kegiatan penambangan. b. Bahwa PD AUMB adalah pemilik Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan 12 penambang. Sehingga, struktur pasar penambangan di wilayah tersebut adalah monopoli karena PD AUMB pemegang Kuasa Tunggal untuk wilayah tersebut sehingga PD AUMB tidak berada dalam posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999. c. Bahwa pengalihan hak penambangan dari PD AUMB kepada PT KY tidak mengubah struktur pasar penambangan di wilayah tersebut. Maka, PT KY tidak berada dalam posisi dominan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1999. d. Bahwa dengan demikian, tidak ada indikasi yang cukup untuk menerapkan pasal tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5/1999. Namun demikian, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan indikasi pelanggaran terhadap Pasal 15 Ayat (2). Sehingga, berdasarkan rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan, Komisi menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan

Halaman

94


_____________________________________________________________________ Lanjutan. Untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi membentuk Majelis Komisi yang diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Soy M. Pardede dan Faisal H. Basri. Dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 Ayat (2) dengan alasan tidak terpenuhinya unsurunsur dalam Pasal 15 Ayat (2) sebagaimana berikut ini: 1. Unsur Perjanjian a. Bahwa PD AUMB dan PT KY telah melakukan perjanjian kerja sama penambangan dan perjanjian jual beli biji besi. b. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian terpenuhi. 2. Unsur Barang dan atau Jasa a. Bahwa yang ditransaksikan dalam kegiatan ini adalah barang berupa biji besi. b. Bahwa dengan demikian unsur barang dan atau jasa terpenuhi. 3. Unsur Barang dan atau Jasa Lain a. Bahwa tidak ada barang dan atau jasa lain yang ditransaksikan oleh PD AUMB dan PT KY, kecuali hanya barang yang berupa biji besi. b. Bahwa dengan demikian, unsur barang dan atau jasa lain tidak terpenuhi. Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi juga mempertimbangkan data dan informasi yang intinya adalah berikut ini: 1. Bahwa tujuan pembentukan UU No. 5/1999 adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat guna menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 2. Bahwa untuk tujuan tersebut, perlu ada pengaturan perizinan dalam kegiatan penambangan yang berpedoman pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam rangka menjamin kepastian berusaha bagi investor asing, investor lokal, dan penambang rakyat. 3. Bahwa PD AUMB tidak tercatat di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sehingga, Kuasa Pertambangan yang dimiliki oleh AUMB tidak mempunyai kekuatan hukum. 4. PT KY tidak terdaftar sebagai perusahaan jasa pertambangan ataupun pemegang Kuasa Pertambangan di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan

Halaman

95


_____________________________________________________________________ Panas Bumi. Sehingga, kegiatan penambangan umum yang dilakukan PT KY tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, Majelis Komisi berpendapat: 1. Bahwa perjanjian kerja sama penambangan antara PD AUMB dan PT KY tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan kegiatan penambangan biji besi di Kabupaten Tanah Laut. Karena, PD AUMB dan PT KY tidak memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2. Merekomendasikan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi serta pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memeriksa dan meluruskan perizinan yang terkait kegiatan penambangan di Kabupaten Tanah Laut, kegiatan usaha PD AUMB dan PT KY, serta para penambang rakyat dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. 3. Merekomendasikan pada KPPU untuk memberikan saran kebijakan kepada pemerintah terkait dengan penambangan biji besi untuk memperoleh kejelasan dan kepastian usaha dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip persaingan usaha. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa PD AUMB dan PT KY tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa PD AUMB dan PT KY telah melanggar ketentuan di bidang pertambangan. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Halaman

96


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Alat Kedokteran di Rumah Sakit Daerah Cibinong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.13/KPPU-L/2005, yaitu dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan adanya tindakan diskriminasi pada Tender Pengadaan Alat Kedokteran di Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) Cibinong. Majelis Komisi dalam perkara ini diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal. Majelis Komisi memutuskan bahwa dr. Radianti, M.A.R.S. sebagai Ketua Panitia Tender (Terlapor I), PT Bhakti Wira Husada (Terlapor II), PT Wibisono Elmed (Terlapor III), PT Nauli Makmur Graha (Terlapor IV), PT Bhineka Usada Raya (Terlapor V), dan dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. sebagai Direktur/Kepala BRSD Cibinong-Kabupaten Bogor (Terlapor VI), terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Selanjutnya, PT Bhineka Usada Raya juga terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dan diwajibkan membayar denda Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah). Sedangkan PT Wibisono Elmed dikenakan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Perkara ini muncul setelah pihak BRSD Cibinong berupaya memenuhi kebutuhan alat kedokterannya. Melalui dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK), pihak BRSD Cibinong mengajukan anggaran untuk 33 item alat kedokteran ke Panitia Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran Legislatif Pemerintah Kabupaten Bogor. RASK tersebut akhirnya disetujui dan disahkan dalam bentuk Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BRSD Cibinong dalam APBD Tahun 2005. Guna menindaklanjuti persetujuan dan pengesahan DASK tersebut, dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. segera membentuk Panitia Tender dan menunjuk dr. Radianti, M.A.R.S. sebagai Ketua Panitia Tender. Segera setelah terbentuknya Panitia Tender, tender tersebut diumumkan di Harian The Jakarta Post pada tanggal 26 April 2005. Tercatat 47 pelaku usaha yang mendaftar untuk berpartisipasi di tender tersebut. Namun, hanya 15 pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawarannya. Dari 15 pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran, lima di antaranya tidak dibuka dokumen penawarannya. Sehingga, hanya 10 pelaku usaha yang dipertimbangkan untuk dievaluasi. Setelah melalui serangkaian evaluasi yang terdiri dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi administrasi tahap 2, evaluasi teknis tahap 2, evaluasi administrasi tahap 3, serta evaluasi kewajaran harga dan penilaian kualifikasi, Panitia Tender mengusulkan tiga (3) calon pemenang, yaitu, PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, dan PT Nauli Makmur Graha. Dari ketiga calon pemenang ini, akhirnya dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. pada tanggal 17 Juni 2005 menetapkan PT Bhakti Wira Husada sebagai pemenang Tender Pengadaan Alat Kedokteran dengan nilai penawaran Rp5.799.999.000.

Halaman

97


_____________________________________________________________________ KPPU menangani kasus ini dalam dua tahap pemeriksaan, yakni, Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan Tim Pemeriksa Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dilakukan oleh Majelis Komisi. Dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) tentang Praktik Diskriminasi dalam rangka Penguasaan Pasar dan Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama oleh dr. Radianti, M.A.R.S. (Ketua Panitia Tender), PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, PT Bhineka Usada Raya dan dr. Julianti Juliah, M.A.R.S., (Direktur / Kepala BRSD Cibinong Kabupaten Bogor). Sehingga, KPPU menilai perlu melakukan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi membentuk Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan yang diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (d) tentang Praktik Diskriminasi dalam rangka Penguasaan Pasar dan Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: a. Bahwa dalam proses pengadaan alat kedokteran di BRSD Cibinong, dr. Julianti Juliah, M.A.R.S membentuk Panitia Tender Pengadaan Alat Kedokteran dan menunjuk dr. Radianti, M.A.R.S. sebagai Ketua Panitia Pengadaan. Sehingga, segala kegiatan dr. Radianti, M.A.R.S. yang berkaitan dengan proses tender merupakan tanggung jawab dr. Julianti Juliah, M.A.R.S. b. Bahwa dr. Radianti M.A.R.S tidak mempersyaratkan status terdaftar di Departemen Kesehatan atas 21 item alat kedokteran yang menurut ketentuan seharusnya berlaku untuk seluruh alat kedokteran yang ditenderkan. Selain itu, sebelum aanwijzing (rapat penjelasan tender), dr. Radianti M.A.R.S tidak mengecek status terdaftar alat kedokteran yang ditenderkan. Demikian pula ketika serah terima alat kedokteran untuk di-install BRSD Cibinong. c. Bahwa dalam tender di BRSD Cibinong, PT Bhineka Usada Raya mempengaruhi dr. Radianti, M.A.R.S sehingga penyusunan spesifikasi alat kedokteran dalam persyaratan tender mengacu dan mengarah pada spesifikasi alat-alat kedokteran yang termuat dalam brosur-brosur PT Bhineka Usada Raya. d. Bahwa spesifikasi alat-alat kedokteran mengacu pada alat-alat kedokteran yang didistributori oleh PT Bhineka Usada Raya, seperti, Mobile X-Ray, Infusion pump+stand, Curret Suction, Baby Incubator+Baby Scale, Fetal Doppler, Suction Pump (Baby), Syring Pump+Stand, Vascular Screening, Patient Monitor (ICU Infant), Ventilator ICU, Pulse Oxymeter, Tens, dan Traksi Cervico Lumba Sacral. e. Bahwa PT Bhineka Usada Raya sebagai distributor alat kesehatan melakukan tindakan diskriminasi dalam pemberian surat dukungan. Sehingga, hanya PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, dan CV Darmakusumah yang mendapatkan surat dukungan.

Halaman

98


_____________________________________________________________________ f.

Bahwa tindakan diskriminatif dalam pemberian surat dukungan tersebut memberi kesempatan yang lebih besar pada keempat perusahaan tersebut untuk memenangkan tender dan menutup kesempatan bagi perusahaan lain untuk bersaing secara sehat dalam tender tersebut.

g. Bahwa dr. Radianti M.A.R.S juga melakukan tindakan diskriminasi pada saat melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender berupa pemberian perlakuan istimewa terhadap dokumen penawaran PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, dan PT Nauli Makmur Graha. h. Bahwa PT Bhineka Usada Raya yang merupakan distributor alat kesehatan lalu mendirikan PT Wibisono Elmed untuk mengikuti tender-tender alat kesehatan. i.

Bahwa pengaturan harga penawaran dilakukan oleh Singgih Wibisono (Direktur Utama PT Bhineka Usada Raya), Ari Wibowo Wibisono (Direktur Utama PT Wibisono Elmed yang juga merupakan anak dari Singgih Wibisono), dan Hasan Karamo (Direktur PT Bhineka Usada Raya yang juga merupakan staff PT Wibisono Elmed).

j.

Bahwa dokumen penawaran CV Darmakusumah disiapkan oleh Hasan Karamo - termasuk pengurusan surat dukungan sole agent/distributor -- meskipun CV Darmakusumah merupakan kompetitor PT Wibisono Elmed dalam tender yang dimaksud. Selain itu, salah satu surat dukungan sole agent/distributor yang disiapkan oleh Hasan Karamo untuk CV Darmakusumah, juga terdapat dalam dokumen penawaran PT Bhakti Wira Husada meskipun CV Darmakusumah merupakan kompetitor PT Bhakti Wira Husada.

k. Bahwa persekongkolan untuk mengatur PT Bhakti Wira Husada sebagai pemenang tender terbukti dari adanya persamaan dukungan distributor untuk seluruh alat kesehatan yang ditenderkan serta adanya persesuaian harga pada dokumen penawaran PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, PT Nauli Makmur Graha, dan CV Darmakusumah. l.

Bahwa tindakan persesuaian harga penawaran antara PT Bhakti Wira Husada, PT Wibisono Elmed, dan PT Nauli Makmur Graha mengakibatkan terhambatnya persaingan yang sehat antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

m. Bahwa harga penawaran PT Bhakti Wira Husada Rp5.799.999.700 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Sedangkan perkiraan harga pasar untuk 33 alat kedokteran Rp3.518.047.247 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Dengan demikian, persekongkolan tender ini mengakibatkan keuntungan (excess profit) bagi pelaku usaha yang bersekongkol Rp2.281.952.453 (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah). Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:

Halaman

99


_____________________________________________________________________ 1. Menyatakan bahwa Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 3. Menghukum Terlapor V untuk membayar denda Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, selambat-lambatnya 30 sejak dibacakannya putusan ini. 4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212, selambat-lambatnya 30 sejak dibacakannya putusan ini. 5. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti kegiatan tender dan atau terlibat dalam kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia selama dua tahun sejak dibacakannya putusan ini. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Halaman

100


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 Terkait dengan Tender Pengadaan Jasa di Surabaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.14/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan Pengadaan Jasa Pengoperasian Harbour Mobile Crane (HMC) dan Rubber Tyred Gantry (RTG) di Surabaya. Majelis Komisi yang diketuai oleh Syamsul Maarif dengan Anggota Majelis Soy M. Pardede dan Tadjuddin Noer Said telah memutuskan bahwa pelaku usaha terkait, yaitu, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (PT BJTI) dan PT Usaha Era Pratama Nusantara (PT UEPN) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Kasus ini berawal dari laporan yang disampaikan ke KPPU dan kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan proses penanganan perkara. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa PT BJTI (Terlapor I) dan PT UEPN (Terlapor II) telah melakukan tindakan persekongkolan dalam Tender Kerja Sama Usaha Pengoperasian HMC dan RTG dengan sistem tarif per box petikemas yang diselenggarakan oleh PT BJTI. Indikasi persekongkolan ditengarai dari adanya persyaratan pengalaman dan spesifikasi teknis yang mengarah pada salah satu peserta, yaitu PT UEPN, serta adanya pertemuan-pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh PT UEPN dan PT BJTI selama tender berlangsung. Selain itu, indikasi terjadinya persekongkolan juga diperkuat dengan adanya perjalanan ke Antwerp, Belgia, yang dibiayai oleh pemenang tender, yaitu PT UEPN. Maka, berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Majelis Komisi memperoleh fakta–fakta bahwa:

Benar, ada pelaksanaan tender kerja sama usaha pengoperasian HMC dan RTG dengan sistem tarif per box petikemas yang diselenggarakan oleh PT BJTI sejak tanggal 26 Juli 2005 dan berakhir pada 14 September 2005.

Pemenang tender untuk Kerja Sama Usaha Pengoperasian HMC adalah PT UEPN. Sedangkan pemenang tender untuk Kerja Sama Usaha Pengoperasian RTG adalah PT Emitraco.

Panitia menetapkan bahwa perusahaan yang dapat mengikuti tender adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman dalam mengusahakan, mengoperasikan, memelihara selama minimal satu tahun: •

Peralatan Container Crane atau Harbour Mobile Crane untuk Kerja Sama Usaha Pengoperasian Harbour Mobile Crane.

•

Peralatan Rubber Tyred Gantry atau Reach Stacker untuk Kerja Sama Usaha Pengoperasian Rubber Tyred Gantry.

•

Berkaitan dengan persyaratan pengalaman untuk Kerja Sama Usaha Pengoperasian HMC, ada tiga peserta yang melampirkan daftar pengalaman sesuai dengan ketentuan Panitia. Ketiga peserta tersebut adalah PT

Halaman

101


_____________________________________________________________________ Transindo, PT Noell, dan PT UEPN. Sedangkan peserta lainnya melampirkan daftar pengalaman yang tidak sesuai ketentuan. •

Produsen peralatan HMC ada dua, yaitu, GOTTWALD dan LIEBHER. Spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia dapat dipenuhi oleh kedua produsen peralatan tersebut. Faktanya, semua peserta dapat menawarkan peralatan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan oleh Panitia.

•

Benar, ada pertemuan–pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh PT UEPN dan PT BJTI dalam selama tender berlangsung. Namun, pertemuanpertemuan atau komunikasi tersebut merupakan konsekuensi dari adanya perjanjian bagi hasil pekerjaan bongkar muat curah kering yang telah ditandatangani oleh kedua pihak sejak 18 Desember 2003.

•

Benar, ada perjalanan ke Antwerp, Belgia, yang dilakukan oleh PT UEPN dan PT BJTI serta dibiayai oleh PT UEPN pada tanggal 4 Oktober 2005. Namun, perjalanan tersebut dimaksudkan untuk melihat peralatan yang akan digunakan dalam Kerja Sama Usaha Pengoperasian HMC setelah PT UEPN ditetapkan sebagai pemenang. Selain itu, Agenda Peninjauan Peralatan juga telah disampaikan dan diakui oleh sebagian besar peserta.

Fakta-fakta tersebut mendasari kesimpulan Majelis Komisi sebagai berikut: Persyaratan pengalaman yang ditentukan Panitia tidak mengarah pada PT UEPN sebagai pemenang tender. Spesifikasi teknis yang ditentukan Panitia tidak mengarah pada merek tertentu yang hanya dapat disediakan oleh PT UEPN sebagai pemenang tender. Pertemuan-pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh PT UEPN dan PT BJTI selama kurun waktu tender berlangsung bukan merupakan bagian dari upaya mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang tender. Perjalanan ke Antwerp, Belgia yang dibiayai oleh PT UEPN bukan merupakan bagian dari upaya mengatur dan atau menentukan PT UEPN sebagai pemenang tender. Akhirnya, berdasarkan bukti–bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan sebagai berikut: Terlapor II PT Usaha Era Pratama Nusantara dan Terlapor I PT Berlian Jasa Terminal Indonesia tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Halaman

102


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.16/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan Tender Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya. Majelis Komisi yang diketuai Soy M. Pardede dengan Anggota Majelis Syamsul Maarif dan Faisal Hasan Basri telah memutuskan bahwa Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub Kota Surabaya (Terlapor I) dan CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang terkait dengan Tender Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub Kota Surabaya dan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor (Terlapor I), Kepala Bagian Tata Usaha Dishub Kota Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Berkala dan Pengadaan Blangko (Terlapor II), Kepala Dishub Kota Surabaya (Terlapor III), serta CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV). Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU telah melakukan serangkaian pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan tanggal 24 Oktober 2005 sampai 12 Desember 2005. Ketua Tim Pemeriksa adalah Soy Martua Pardede dengan Anggota Tim Pemeriksa Syamsul Maarif dan Faisal H. Basri. Tim telah mendengar keterangan dari Pelapor dan para Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Hasilnya, Tim menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999. Hasil temuan ini lalu direkomendasikan pada Komisi. Hasil Rapat Komisi menyetujui untuk menindaklanjutinya ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan lalu dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2005 hingga 8 Maret 2006 yang diketuai Soy Martua Pardede dengan Anggota Majelis Komisi Syamsul Maarif dan Faisal H. Basri. Dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, para Saksi, dan Pemerintah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu di dengar keterangannya (Terlapor IV dan saksi), maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari sampai tanggal 24 April 2006. Hingga masa Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Terlapor IV tidak memenuhi panggilan Majelis Komisi untuk didengar keterangannya. Dalam serangkaian pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi menemukan bukti adanya persekongkolan, yakni, Persekongkolan Horizontal antarsesama peserta tender, Persekongkolan Vertikal antara pemenang tender dengan Panitia, dan

Halaman

103


_____________________________________________________________________ Gabungan Persekongkolan Horizontal dan Vertikal dengan Panitia dalam bentuk:

antarsesama peserta tender

a. Panitia menerima seluruh usulan CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) tentang Surat Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal Barang Produksi Luar Negeri dari Departemen Perdagangan yang masih dalam proses pengurusan, yakni diperbolehkan dan agar persyaratan ISO 9001:2000 dilegalisir oleh notaris negara asal. Panitia menolak usulan dari calon peserta tender lain, yaitu agar persyaratan untuk memiliki surat Rekomendasi Dirjen Perhubungan Darat dimasukkan ke dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat). Hal ini dilakukan Panitia dengan tujuan memenangkan CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV). b. Pada saat menjelaskan pekerjaan tender kedua, salah satu anggota Panitia menyarankan pada seluruh calon peserta tender agar tidak saling bersaing dalam Tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dengan cara bersepakat untuk menentukan pemenang tender. c. Setelah acara penjelasan mengenai pekerjaan tersebut, CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) lalu memprakarsai pertemuan antarcalon peserta tender di Restoran Agiss Surabaya untuk membicarakan pembagian fee yang akan diberikan oleh pemenang kepada peserta tender yang lain. Hal ini bertujuan mengatur pemenang tender. d. Ada tiga calon peserta tender yang mengajukan tawaran fee, yaitu, PT Cipta Nusantara Persada Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), PT Anche Technology Indonesia Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam pertemuan tersebut, calon peserta tender lainnya menolak tawaran pembagian fee dari PT Cipta Nusantara Persada dan PT Anche Technology Indonesia yang lebih tinggi daripada tawaran CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV). Alasannya, CV Lalang Bina Sehati (Terlapor IV) adalah pemenang tender serupa pada tahun 2004 dan memiliki ”kedekatan” dengan pejabat di lingkungan Dishub Surabaya. Majelis Komisi juga menemukan fakta lain, yaitu: a.

Panitia salah dalam menerapkan aturan Keppres No. 80/2003 tentang Persyaratan Pengalaman yang Dikecualikan dengan Menghitung Nilai Pengalaman Tertinggi.

b. Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan tidak memberi ketegasan dalam menerapkan Surat Edaran Dephub No. Hk.505/1940/LLAJ tentang Daftar Perusahaan Perlengkapan Jalan Pemegang Rekomendasi. c. Bank Mandiri Cabang Malang JA. Suprapto dalam memberikan surat referensi dan dukungannya pada Terlapor IV tidak memiliki keterangan yang jelas dan pasti secara materiil, kecuali secara formal, normatif, dan nominal. Bahkan, di antaranya ada yang salah dan sama sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan CV Lalang Bina Sehati.

Halaman

104


_____________________________________________________________________ Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan Terlapor I, Panitia Pengadaan Alat Proteksi Lingkungan Berupa Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub Surabaya, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 2. Menyatakan Terlapor II, Kepala Bagian Tata Usaha Dishub Surabaya sebagai Pelaksana Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Berkala dan Pengadaan Blangko, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 3. Menyatakan Terlapor III, Kepala Dishub Surabaya, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 4. Menyatakan Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 5. Melarang Terlapor IV, CV Lalang Bina Sehati, untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan Tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor di lingkungan Dishub di Jawa Timur selama dua tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan pada pemerintah maupun pihak terkait sebagai berikut: 1. Merekomendasikan pada Dishub Kota Surabaya untuk mengawasi pelaksanaan Tender Pengadaan di lingkungan Dishub Surabaya agar sesuai dengan Keppres No. 80/2003 dan ketentuan lainnya. 2. Merekomendasikan pada atasan langsung Panitia (Terlapor I) untuk memberikan sanksi administrasi pada Terlapor I atas keterlibatannya dalam persekongkolan tender Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Dishub Surabaya Tahun 2005 sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Merekomendasikan pada Dirjen Perhubungan Darat Dephub untuk memberi ketegasan mengenai penerapan Surat Edaran Dephub No. HK.505/1940/LLAJ tentang Daftar Perusahaan Perlengkapan Jalan Pemegang Rekomendasi. 4. Merekomendasikan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan ketentuan serta berhati-hati dalam memberikan surat referensi dan surat dukungan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 16/KPPUL/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 2 Juni 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

105


_____________________________________________________________________

Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Pengadaan Alat Medis di RSUD Bekasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.17/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan adanya tindakan diskriminasi pada pengadaan alat medis kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi. Majelis Komisi yang diketuai oleh Tadjuddin Noer Said dengan Anggota Majelis Erwin Syahril dan Soy M. Pardede memutuskan bahwa PT Bhineka Usada Raya (Terlapor I), PT Master Duta (Terlapor II), serta Direktur RSUD Bekasi (Terlapor III) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan dari pelaku usaha bahwa PT Bhineka Usada Raya (Terlapor I) selaku distributor Bronchoscopy dan PT Master Duta (Terlapor II) selaku distributor Functional Endoscopy Sinus Surgery (FESS), diduga melanggar Pasal 6 UU No. 5/1999 karena telah memberikan harga yang berbeda kepada Pelapor untuk barang/jasa yang sama, melanggar Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5/1999 karena baik secara langsung maupun tidak langsung telah menggunakan posisi dominannya dengan menetapkan syarat-syarat perdagangan yang dapat menghalangi konsumen/pembeli, serta melaporkan Direktur RSUD Kota Bekasi (Terlapor III) karena telah meminta Pelapor untuk mengkondisikan Wali Kota dan Wakil Walikota Bekasi. Setelah mendengar para saksi, keterangan dari para Terlapor, serta alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh dalam Pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5/1999. Akan tetapi, terdapat indikasi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 karena tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II adalah tindakan sendiri-sendiri yang tidak diperjanjikan secara bersama serta syarat-syarat perdagangan yang ditetapkan oleh Terlapor I dan Terlapor II tidak ditujukan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang/jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Selain itu, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta terkait dengan pelaksanaan Lelang Pengadaan Alat-alat Medis Kedokteran di RSUD Bekasi, yaitu: 1. Perencanaan pengadaan alat-alat medis kedokteran di RSUD Bekasi mengacu pada penawaran harga dan brosur pelaku usaha tertentu. Sehingga, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi telah mengarah pada merek dan pelaku usaha tertentu. Selain itu, Pengumuman Lelang yang dimuat dalam Harian Suara Karya tidak menguraikan mengenai pekerjaan yang akan ditenderkan, perkiraan nilai pekerjaan, syarat-syarat peserta lelang umum, adendum atas perubahan beberapa syarat-syarat lelang tidak diterbitkan, serta telah terjadi tindakan post bidding (setelah surat penawaran diserahkan).

Halaman

106


_____________________________________________________________________ 2. Sebelum menetapkan pemenang lelang kepada calon pemenang, Terlapor III telah meminta CV Lami untuk “mengkondisikan” Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Selain fakta terhadap substansi pelanggaran dan fakta lainnya itu, Majelis Komisi menemukan bahwa salah satu alat bukti surat yang disampaikan oleh saksi Achmad Hussein kepada Majelis Komisi ternyata tidak sesuai dengan surat aslinya. Sehingga, Majelis Komisi meminta Komisi untuk menindaklanjuti temuan ini kepada Penyidik Polri. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Bhineka Usada Raya, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Master Duta, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa Terlapor III, Direktur RSUD Bekasi, melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999.

tidak

terbukti

Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif.

Halaman

107


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.19/KPPU-L/2005, yaitu dugaan mengenai pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Badan Otorita Batam. Majelis Komisi yang diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal telah memutuskan bahwa Panitia Pengadaan APBN DIPA 2005 Otorita Batam (Terlapor I) dan PT Mitrabuana Widyasakti (Terlapor II) terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 serta dikenakan denda Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terhadap Terlapor II. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan pada tanggal 28 September 2005 mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dalam Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner oleh Otorita Batam. Rapat Komisi pada 10 Nopember 2005 memutuskan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai perkara KPPU dan diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan pada tanggal 17 November 2005 sampai 28 Desember 2005. Ketua Tim Pemeriksa adalah Erwin Syahril dengan Anggota Tim Pemeriksa Pande Radja Silalahi dan Bambang Purnomo Adiwiyoto. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari Pelapor, Terlapor I, dan Terlapor II. Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999, yaitu: 1. Perencanaan pengadaan Gamma Ray Container Scanner mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II. 2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II. 3. Kriteria Penilaian Spesifikasi Teknis mengarah pada produk yang ditawarkan oleh Terlapor II. 4. Penilaian spesifikasi teknis dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten. 5. Panitia pengadaan dan UPT Pengembangan Signal & Navigasi LIPI melakukan tindakan diskriminasi kepada beberapa peserta lelang. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan pada Komisi untuk menindaklanjuti perkara ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan lalu dilakukan pada tanggal 29 Desember 2005 sampai 24 Maret 2006 yang diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Komisi Pande Radja Silalahi dan H.Mohammad Iqbal.

Halaman

108


_____________________________________________________________________ Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II, dan para saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu di dengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja. Kesimpulan Majelis Komisi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan adalah: 1. Perencanaan Pengadaan Container Scanner mengarah pada produk Container Scanner teknologi Gamma Ray Merk Vehicle and Cargo Inspection System (VACIS) produksi Science Application International Corporation (SAIC) yang juga merupakan produk yang ditawarkan Terlapor II. 2. Spesifikasi teknis mengarah pada produk VACIS (SAIC). 3. Kriteria teknis dan penilaian teknis mengacu pada produk VACIS (SAIC). 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan utama disusun berdasarkan harga produk VACIS (SAIC). 5. Pembobotan penilaian harga dan teknis dimaksudkan untuk memenangkan Terlapor II. 6. Terlapor II dan Panitia Pengadaan melakukan tindakan saling menyesuaikan harga penawaran dan HPS. 7. Panitia Pengadaan melakukan tindakan diskriminatif kepada peserta tender tertentu. 8. Penunjukan UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI sebagai Tim Teknis tidak sesuai dengan prosedur. 9. UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI tidak berkompeten melakukan penilaian aspek teknis serta bukan merupakan bidangnya. Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Biro Perencanaan Otorita Batam, Direktur Pembangunan Otorita Batam sebagai penanggung jawab pengadaan Gamma Ray Container Scanner, Penanggung Jawab Kegiatan APBN (DIPA 2005) Otorita Batam, serta Panitia Pengadaan Gamma Ray Container Scanner telah melakukan tindakan-tindakan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II. Oleh sebab itu, Majelis Komisi merekomendasikan pada atasan langsung dan pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan administratif serta tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dalam Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI telah melaksanakan pekerjaan yang bukan bagian dari kompetensinya serta bukan merupakan bidangnya, dan melakukan tindakan yang memfasilitasi terjadinya

Halaman

109


_____________________________________________________________________ persekongkolan dalam pengadaan container scanner di pelabuhan Batu Ampar untuk memenangkan Terlapor II. Oleh karenanya, terhadap UPT Pengembangan Signal dan Navigasi LIPI (yang dalam hal ini adalah para personel yang terlibat dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner di Pelabuhan Batu Ampar), yaitu, Ir. Agus Suwahyono dan Ir. Soenarko, Majelis merekomendasikan agar LIPI memberikan sanksi administratif pada mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 2. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. 3. Melarang Terlapor II untuk mengikuti Tender Pengadaan Gamma Ray Container Scanner selama dua tahun di seluruh Indonesia. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 19/KPPUL/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

110


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.20/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta). Majelis Komisi yang diketuai Pande Radja Silalahi dengan Anggota Majelis Erwin Syahril dan Mohammad Iqbal memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5/1999 serta kewajiban membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terhadap pihak–pihak tertentu. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan pada tanggal 14 September 2005 mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dalam Tender Pengadaan Barang di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Hasil klarifikasi terhadap laporan tersebut pada intinya adalah: Ada upaya pembatasan peserta tender oleh Panitia Tender dengan membuat persyaratan sebagai berikut: a. Produsen para peserta tender yang menawarkan luminer lengkap atau bola lampu dari luar negeri harus mempunyai kantor perwakilan dan mempunyai investasi di bidang perlampuan di Indonesia. b. Tiap pabrik yang akan mengikuti tender pengadaan barang/jasa harus memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta. c. Ada persekongkolan antara perusahaan tertentu dengan Panitia Tender dalam menetapkan persyaratan tender. Hal ini menguntungkan peserta tender yang membawa produk merek Panasonic, Philips, General Electric (GE), dan Osram. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 dalam bentuk perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh distributor (authorized dealer) dan atau agen tunggal (perusahaan pemegang merek Panasonic, Philips, General Electric (GE), dan Osram yang tergabung dalam Asosiasi Industri Luminer Kelistrikan Indonesia (AILKI) yang juga menjadi peserta tender di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menetapkan bahwa dalam dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 22 UU No. 5/1999, maka para pihak yang ditentukan sebagai Terlapor adalah PT Spektra Tata Utama (Terlapor I), PT Dinamika Prakarsa Elektrikal (Terlapor II), PT Fajar Sumber Rejeki (Terlapor III), PT Aula Pratama Bersama (Terlapor IV), PT Guna Era Distribusi (Terlapor V), PT Guna Elektro (Terlapor VI), PT Dwipurwa Naika Lestari (Terlapor VII), PT Panca Piranthi Artha (Terlapor VIII), PT Sairo Talenta Nauli (Terlapor IX), PT Alfa Montage (Terlapor X), CV Ria Natalia (Terlapor XI), serta

Halaman

111


_____________________________________________________________________ Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Provinsi DKI Jakarta (Terlapor XII). Berikut ini sejumlah fakta yang diperoleh Majelis Komisi berdasarkan hasil Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan: 1. Persaingan hanya terjadi di antara tiga merek. 2. Pembatasan peserta tender oleh Authorized Dealer. 3. Authorized Dealer mengatur peserta yang mengikuti tender. 4. Authorized Dealer dan peserta yang direkomendasikannya mengatur pemenang tender dengan cara sengaja tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sengaja menawarkan harga di atas Owner Estimate (OE), dan Authorized Dealer menawarkan harga di atas harga yang ditawarkan oleh peserta yang direkomendasikannya. 5. Mengenai persyaratan tender yang mencakup adanya kantor perwakilan dan investasi bidang perlampuan di Indonesia, contoh barang tidak konsisten, serta tidak logis telah memicu terjadinya persengkongkolan. 6. Menimbulkan dampak terhadap persaingan usaha, yaitu, persaingan semu, dampak bagi pelaku usaha lain, serta dampak bagi kepentingan umum dan atau konsumen. Berdasarkan fakta tersebut yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 huruf a dan d serta Pasal 22 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pelanggaran sebagai berikut: 1. Karena unsur yang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999 lebih lanjut. 2. Unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf d UU No. 5 /1999 terpenuhi. 3. Unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 juga terpenuhi. Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Persyaratan adanya kantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia menunjukkan adanya tindakan Panitia Pengadaan yang memfasilitasi pelaku usaha yang mewakili pabrikan Philips, GE, Panasonic, serta Osram yang menghambat pelaku usaha lain untuk bersaing dalam tender di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta. 2. Adanya bukti persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender sepatutnya diketahui oleh Panitia Pengadaan. Namun, Panitia Pengadaan tidak mengambil tindakan apapun. Tiadanya tindakan Panitia Pengadaan tersebut telah membuka peluang atas terjadinya persekongkolan di antara peserta tender.

Halaman

112


_____________________________________________________________________ 3. Tindakan Panitia Pengadaan dan Pengguna Barang tersebut melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani sebagaimana diatur dalam Keppres Presiden No. 80/2003. Oleh karena itu, Majelis Komisi menyarankan pada Komisi agar menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta guna menegakkan Pakta Integritas beserta segala konsekuensinya. 4. Majelis Komisi merekomendasikan pada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya agar tidak melakukan tindakan diskriminasi atau memberi perlakuan khusus pada pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor VI secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 4. Memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk membayar denda masing-masing Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212 yang harus dibayar lunas selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. 5. Menghukum Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, dan Terlapor XI untuk tidak mengikuti kegiatan Pengadaan Barang Armatur Lengkap dan Komponen Lepas di Dinas PJU dan SJU DKI Jakarta selama satu tahun, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan ini. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 20/KPPUL/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

113


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Distribusi Gas di wilayah Cibitung dan Cilegon oleh PT Pertamina Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.21/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah Cibitung dan Cilegon yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero). Majelis Komisi yang diketuai Mohammad Iqbal dengan Anggota Majelis Syamsul Maarif dan Erwin Syahril memutuskan bahwa PT Pertamina (persero) sebagai Terlapor I, PT Banten Inti Gasindo sebagai Terlapor II, serta PT Isma Asia Indotama sebagai Terlapor III tidak terbukti melanggar UU No. 5/1999. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 yang terkait dengan diskriminasi distribusi gas di wilayah Cibitung dan Cilegon oleh PT Pertamina (persero), PT Banten Inti Gasindo, dan PT Isma Asia Indotama. KPPU lalu melakukan serangkaian pemeriksaan, yaitu, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan pada tanggal 21 November 2005 sampai 30 Desember 2005. Ketua Tim Pemeriksa adalah Bambang Purnomo Adiwiyoto dengan Anggota Tim Pemeriksa Mohammad Iqbal dan Syamsul Maarif. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor. Hasilnya, Tim menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No. 5/1999. Tim lalu merekomendasikan hasil pemeriksaannya kepada Komisi yang kemudian setuju untuk menindaklanjutinya ke dalam Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2006 sampai 28 Maret 2006. Ketua Majelis Komisi adalah Mohammad Iqbal dengan Anggota Majelis Komisi Syamsul Maarif dan Erwin Syahril. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari para Terlapor, 19 orang Saksi, dan Pemerintah. Selain itu, juga melakukan pemeriksaan lapangan di wilayah Cibitung dan Cilegon. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, Majelis Komisi lalu memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja sampai tanggal 15 Mei 2006. Dari serangkaian pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi tidak menemukan bukti mengenai adanya pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, serta Pasal 25 Ayat (1) huruf a dengan alasan: 1. PT Pertamina menghentikan penyaluran gas kepada PT Igas Utama dengan alasan bahwa PT Igas Utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Surat Keputusan Bersama pada tanggal 31 Agustus 2004.

Halaman

114


_____________________________________________________________________ 2. Penghentian aliran gas oleh PT Pertamina kepada PT Igas Utama bukan merupakan suatu bentuk tindakan yang menghalangi PT Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Karena, PT Pertamina bukan merupakan pesaing dari PT Igas Utama dan keduanya berada pada pasar yang berbeda, yaitu wilayah Cibitung dan Cilegon. 3. PT Isma Asia Indotama -- baik secara sendiri maupun bersama dengan PT Pertamina -- tidak melakukan tindakan yang menghalangi PT Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di wilayah Cibitung. 4. PT Banten Inti Gasindo -- baik secara sendiri maupun bersama dengan PT Pertamina -- tidak melakukan tindakan yang menghalangi PT Igas Utama untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di wilayah Cilegon. 5. PT Pertamina menyalurkan pasokan pada PT Igas Utama lebih sedikit daripada PT Banten Inti Gasindo karena sesuai dengan pembayarannya (advance payment). Hal ini bukan merupakan bentuk diskriminasi dari PT Pertamina kepada PT Igas Utama. 6. PT Pertamina memberikan syarat-syarat perdagangan yang sama pada seluruh trader dalam hal mendapatkan pasokan gas. Tidak terdapat persyaratan yang menghalangi para trader untuk melakukan hubungan usaha dengan produsen gas lainnya yang merupakan pesaing PT Pertamina. 7. Harga berbeda yang diberikan PT Pertamina kepada trader bukan untuk mendiskriminasi trader yang satu dan trader lainnya. Harga gas yang ditentukan oleh PT Pertamina telah mempertimbangkan perhitungan ekonomis, yaitu, jarak pengangkutan gas ke titik serah, indeksasi terhadap waktu, indeksasi terhadap bahan baku atau bahan bakar pengganti, indeksasi terhadap produk, indeksasi terhadap indek harga konsumen, serta indeksasi terhadap harga energi dan margin. Majelis Komisi juga menemukan fakta lain, yaitu: 1. Perbedaan penafsiran mengenai prosedur pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi serta hak khusus antara BPH Migas dengan Direktorat Jenderal Migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36/2004 dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya. 2. Belum ditetapkannya besaran toll fee oleh BPH Migas untuk wilayah Cibitung dan Cilegon dapat menimbulkan perselisihan antara trader dan konsumen. 3. Perilaku Pemerintah Provinsi Banten yang memberi perlakuan khusus hanya pada PT Banten Inti Gasindo dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak sehat. 4. Penyambungan pipa milik PT Igas Utama dengan pipa milik PT Pertamina yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda di antara sesama trader sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha tertentu.

Halaman

115


_____________________________________________________________________ 5. Dalam perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Jual Beli Gas antara PT Pertamina dengan PT Igas Utama, seharusnya dapat dicarikan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak sehingga tidak merugikan konsumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Pertamina (persero), tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 19 huruf a dan d, serta Pasal 25 Ayat (1) huruf a UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor II, PT Banten Inti Gasindo, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan d UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa Terlapor III, PT Isma Asia Indotama, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. Selanjutnya, Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sebagai berikut: 1. Meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menyelesaikan perbedaan penafsiran di antara Direktorat Jenderal Migas dengan BPH Migas mengenai proses pemberian izin usaha di bidang minyak dan gas bumi agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam berusaha. 2. Meminta Gubernur Banten untuk tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan satu pelaku usaha saja, yaitu PT Banten Inti Gasindo. Sehingga, pelaku usaha lain mendapat kesempatan yang sama untuk berusaha di wilayah Propinsi Banten. 3. Meminta BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam perkara ini. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 21/KPPUL/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

116


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Pipa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.22/KPPU-L/2005, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender dalam Tender Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai–Muara Bekasi untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera– West Java (SSWJ) Tahap II oleh PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero). Majelis Komisi yang diketuai oleh Pande Radja Silalahi dengan Anggota Majelis Mohammad Iqbal dan Tadjuddin Noer Said memutuskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Terlapor I) terbukti melanggar Pasal 19 (d) UU No. 5/1999. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan yang pada intinya adalah: 1. Bahwa penunjukan Konsorsium SEAPI-Welspun sebagai pemenang tender dalam Tender Pengadaan Pipa Offshore South Sumatera-West Java (SSWJ) Tahap II Paket Labuhan Maringgai–Muara Bekasi dilakukan dengan cara yang tidak sah. 2. Bahwa PGN melakukan diskriminasi dengan tidak melakukan inspeksi terhadap seluruh peserta tender. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat mengenai pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5/1999 dalam bentuk berikut ini: 1. Pembentukan Konsorsium South East Asia Pipe Industries (SEAPI)-Welspun. 2. Nilai Penawaran Konsorsium SEAPI-Welspun. 3. Penunjukan DNV Singapore sebagai konsultan untuk melakukan inspeksi. 4. PGN tidak melakukan inspeksi terhadap semua pabrik pipa dan pabrik plat (plate mill) peserta tender. 5. Pengguguran Seluruh Peserta dalam Tender Pertama. Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menetapkan: 1. Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 19 d dan Pasal 22 UU No. 5/1999. 2. Para Terlapor adalah PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk (Terlapor I), Ketua Panitia Tender Pengadaan Pipanisasi Gas Sumatera Selatan–Jawa Barat Tahap II Paket Labuhan Maringgai–Muara Bekasi PT PGN (Persero) Tbk (Terlapor II), PT South East Asia Pipe Industries (SEAPI) (Terlapor III), PT Bakrie & Brothers Tbk/Bakrie & Brothers (Terlapor IV), Welspun Gujarat Stahl Rohren Pte. Ltd./Welspun (Terlapor V), Daewoo International Corporation/Daewoo (Terlapor VI), Det Norske Veritas Pte. Ltd/DNV Singapore (Terlapor VII), serta PT Cipta Dekatama Tastek/Cipta Dekatama (Terlapor VIII).

Halaman

117


_____________________________________________________________________ Dari hasil Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut: 1. Majelis Komisi menilai bahwa alasan penunjukan DNV Singapore dapat diterima namun tidak mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Keputusan Direksi No. 065.K/92/750/2002 tanggal 1 April 2002. 2. Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Panitia Tender yang tidak melakukan inspeksi terhadap SEAPI dan plate supplier-nya telah mengakibatkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap para peserta tender. 3. Majelis Komisi menilai bahwa pembatalan tender telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Majelis Komisi menilai bahwa prosedur tender ulang yang dilakukan oleh Panitia Tender tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Majelis Komisi menilai bahwa meskipun pembentukan Konsorsium SEAPIWelspun sesuai dengan ketentuan, namun pembentukan konsorsium tersebut telah mengurangi persaingan (lessening the competition). 6. Majelis Komisi menilai bahwa gugurnya Cipta Dekatama dalam tender ulang adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Majelis Komisi menilai bahwa persyaratan delivery schedule yang dibuat oleh PGN terlalu ketat. 8. Majelis Komisi menilai bahwa pengiriman surat oleh manajemen Bakrie & Brothers tidak mempengaruhi penentuan pemenang tender. Berdasarkan kesimpulan tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi menilai bahwa pemenuhan unsur dalam pasal-pasal tersebut sebagai berikut: 1. Unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 terpenuhi. 2. Oleh karena unsur “bersekongkol” tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi tidak perlu membuktikan unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 lebih lanjut. Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Tindakan Project Manager SSWJ IV yang memfasilitasi kedatangan Duferco (plate supplier) sebagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan proses tender adalah tindakan yang tidak wajar. 2. Tindakan Project Manager SSWJ IV yang menyetujui perubahan plate supplier yang dilakukan oleh Konsorsium SEAPI–Welspun telah menimbulkan ketidakpastian bagi proses tender. 3. Tindakan kooperatif yang ditunjukkan oleh para Terlapor selama proses pemeriksaan.

Halaman

118


_____________________________________________________________________ Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Komisi lalu memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PGN) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor I (PGN), Terlapor II (Panitia Tender), Terlapor III (SEAPI), Terlapor IV (Bakrie and Brothers), Terlapor V (Welspun), Terlapor VI (Daewoo), Terlapor VII (DNV Singapore), serta Terlapor VIII (Cipta Dekatama) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 3. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk menghentikan kerja sama dengan Terlapor VII (DNV Singapore) yang terkait dengan pekerjaan konsultan dalam Tender Pengadaan Pipa untuk Proyek Transmisi Gas Jalur Lepas Pantai Labuhan Maringgai–Muara Bekasi untuk Proyek Pipanisasi Gas South Sumatera–West Java (SSWJ) Tahap II oleh PT PGN( Persero) Tbk. 4. Memerintahkan Terlapor I (PGN) untuk melaksanakan secara konsisten Peraturan Pengadaan Barang dan atau Jasa berdasarkan Keputusan Direksi PGN dan atau peraturan lain yang menyangkut pengadaan barang/jasa. 5. Memerintahkan Direktur Utama PT PGN dan Komisaris PT PGN agar memberikan sanksi administratif atas tindakan-tindakan Jobi Triananda selaku Project Manager SSWJ IV. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 22/KPPUL/2005 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

119


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Penunjukan Langsung dalam Proyek Logo Baru Pertamina Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.02/KPPU-L/2006, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan penunjukan langsung kepada Landor (branding consultant) dalam Proyek Perubahan Logo Pertamina oleh PT Pertamina (Persero). Majelis Komisi yang diketuai Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Syamsul Maarif dan Faisal H. Basri memutuskan bahwa PT Pertamina (persero) terbukti melanggar Pasal 19 (d) UU No. 5/1999 serta diwajibkan membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 Februari 2006 sampai 20 Maret 2006. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim telah mendengar keterangan dari Terlapor dan Pelapor. Tim berhasil menemukan indikasi kuat mengenai pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 dengan pertimbangan: •

Bahwa ketentuan Bab VII Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) No. 036/C0000/2004-SO (SK 036) tentang Manajemen Pengadaan Barang/Jasa telah berpotensi mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat.

•

Bahwa PT Pertamina (Persero) telah melakukan tindakan diskriminasi dengan mengistimewakan Landor melalui penunjukan langsung sehingga menghilangkan atau menutup persaingan uasaha pada pasar jasa konsultan komunikasi.

Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Tim lalu merekomendasikan pada Komisi untuk menindaklanjutinya ke Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan mulai tanggal 21 Maret 2006 sampai 16 Juni 2006. Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor dan para Saksi di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu di dengar keterangannya, maka Majelis Komisi memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari kerja guna memperoleh keterangan dari Terlapor kembali dan para Saksi di bawah sumpah. Akhirnya, setelah melakukan serangkaian Pemeriksaan Pendahuluan selama 30 hari, Pemeriksaan Lanjutan selama 60 hari, serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari, Majelis lalu melakukan penilaian sebagai berikut: 1. PT Pertamina (Persero) telah mengistimewakan Landor karena Pertamina tidak berupaya mencari perusahaan pembuat logo pembanding dan mengabaikan branding consultant lain. 2. Alasan PT Pertamina (Persero) melakukan penunjukan langsung tidak benar dan tidak berdasar, yakni:

Halaman

120


_____________________________________________________________________ a. Terkait dengan alasan PT Pertamina mengenai keterbatasan waktu untuk melakukan launching logo baru: Pelaksanaan launching logo PT Pertamina dilakukan pada tanggal 10 Desember 2005 atau lebih kurang 13 bulan sejak Direksi PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menunjuk langsung Landor. Sehingga, PT Pertamina dalam jangka waktu sekitar 13 bulan sebenarnya memiliki cukup waktu untuk memilih penyedia jasa pembuatan logo secara kompetitif melalui proses tender atau beauty contest. b. Terkait dengan alasan Landor yang tidak bersedia mengikuti proses beauty contes: Sebelum ditunjuk untuk melakukan pekerjaan terkait perubahan logo baru PT Pertamina, Landor juga telah mengerjakan perubahan logo Bank BNI dan Indosat yang penunjukannya melalui proses beauty contest. 3. Ketentuan BAB VII SK 036 tidak dapat diterapkan dalam penunjukan Landor karena Majelis Komisi menemukan bahwa Landor bukanlah konsultan komunikasi. Penyediaan jasa konsultan komunikasi juga bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan Landor dalam perubahan logo baru PT Pertamina. 4. Penunjukan langsung Landor berdampak terhadap pelaku usaha lain maupun PT Pertamina (Persero) itu sendiri, yaitu: a. Dampak terhadap pelaku usaha lain: Tindakan PT Pertamina (Persero) yang sejak awal menginginkan Landor sebagai pembuat logo telah menghilangkan kesempatan bagi perusahaan pembuat logo lainnya untuk menambah referensi dan meningkatkan reputasinya. b. Dampak terhadap PT Pertamina (Persero): Tindakan PT Pertamina (Persero) yang sejak awal menginginkan Landor sebagai pembuat logo telah menghilangkan persaingan dalam hal penawaran dari perusahaan pembuat logo lainnya. Akibatnya, Pertamina tidak memiliki pilihan lain sebagai pembanding dalam menilai penawaran Landor, baik itu dari segi harga, ruang lingkup kerja, maupun kualitas kerja. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan PT Pertamina (Persero) secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menunjuk secara langsung Landor untuk pembuatan logo PT Pertamina (Persero) tanpa alasan yang sah. 2. Menghukum PT Pertamina (Persero) untuk membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui bank pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta

Halaman

121


_____________________________________________________________________ menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 02/KPPUL/2006 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

122


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Penunjukan Langsung dalam Proyek CIS–RISI PLN Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.03/KPPU-L/2006, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan Penunjukan Langsung PT Netway Utama (Netway) untuk melaksanakan Proyek Outsourcing Roll Out Customer Information SystemRencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) di PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang (Disjaya). Majelis Komisi yang diketuai oleh Syamsul Maarif dengan Anggota Majelis Pande Radja Silalahi dan Faisal H. Basri memutuskan bahwa Netway telah melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5/1999 dan diwajibkan membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sedangkan Disjaya dan PT PLN Kantor Pusat melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Pendahuluan mulai tanggal sampai 4 April 2006. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim keterangan dari Terlapor dan Pelapor. Tim kemudian berhasil indikasi kuat mengenai pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a 22 UU No. 5/1999 dengan pertimbangan berikut ini:

yang kemudian 20 Februari 2006 telah mendengar menemukan Dari dan d serta Pasal

•

Bahwa Disjaya hanya melakukan evaluasi penunjukan langsung kepada Netway.

•

Bahwa Akibat penunjukan langsung tersebut menyebabkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha lain untuk mengerjakan proyek Outsourcing Roll Out CISRISI di Disjaya;

•

Bahwa Netway tidak memenuhi kriteria untuk penunjukan sebagaimana diatur dalam SK Direksi No. 036.K/DIR/1998.

langsung

Dari hasil Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Tim lalu merekomendasikan pada Komisi untuk menindaklanjutinya ke Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan dilakukan mulai tanggal 5 April 2006 sampai 30 Juni 2006. Dalam Pemeriksaan telah didengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli di bawah sumpah. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, Majelis Komisi lalu memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan selama 30 hari dari tanggal 3 Juli 2006 yang berakhir pada 11 Agustus 2006 guna mendapatkan keterangan dari Terlapor kembali dan para Saksi di bawah sumpah. Akhirnya, setelah melakukan serangkaian Pemeriksaan Pendahuluan selama 30 hari, Pemeriksaan Lanjutan selama 60 hari, serta Perpanjangan Pemeriksaan lanjutan selama 30 hari, sebelum Majelis Komisi mengambil keputusan, salah satu Anggota Majelis Komisi menyampaikan perbedaan pendapatnya (Dissenting Opinion). Selanjutnya, Majelis Komisi memutuskan:

Halaman

123


_____________________________________________________________________ 1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Disjaya) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor II (Netway) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa Terlapor I (Disjaya) dan Terlapor III (PLN Pusat) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 4. Menyatakan bahwa Terlapor II (Netway) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 5. Menyatakan bahwa Terlapor I (Disjaya), Terlapor II (Netway), dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. 6. Memerintahkan bahwa Terlapor I (Disjaya) dan Terlapor III (PLN Pusat) tidak mengikutsertakan Terlapor II (Netway) dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Terlapor I (Disjaya) serta Terlapor III (PLN Pusat) selama satu tahun. 7. Memerintahkan Terlapor II (Netway) membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 03/KPPUL/2006 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 27 September 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

124


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 oleh Distributor Yamaha di Sulawesi Selatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.04/KPPU-L/2006, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan praktik tidak sehat dalam sistem distribusi motor Yamaha di Sulawesi Selatan. Majelis Komisi yang diketuai oleh Syamsul Maarif dengan Anggota Majelis Tadjuddin Noer Said dan Faisal H. Basri memutuskan bahwa PT Suracojaya Abadi Motor (Suraco) telah melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5/1999 serta diwajibkan membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pemeriksaan yang diawali Pemeriksaan Pendahuluan mulai tanggal 20 Maret 2006 sampai 4 Mei 2006. Dalam Pemeriksaan, Tim telah mendengar keterangan dari Terlapor, yaitu, PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I), UD Sinar Baru (Terlapor II), serta Toko Sinar Alam Pratama (Terlapor III). Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lanjutan mulai tanggal 5 Mei 2006 sampai 28 Juli 2006. Mengingat masih terdapat pihak yang perlu didengar keterangannya, Majelis Komisi lalu memutuskan untuk memperpanjang Pemeriksaan Lanjutan dari tanggal 31 Juli 2006 hingga 13 September 2006 guna mendapatkan keterangan dari Terlapor kembali dan para Saksi di bawah sumpah. Akhirnya, setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, KPPU menemukan fakta bahwa Suraco selaku main dealer motor Yamaha di Sulawesi Selatan telah melakukan praktik diskriminasi pada mixed channel, yaitu dengan melarang subdealer menjual motor Yamaha pada mixed channel tanpa membuka faktur, di mana kebijakan ini tidak berlaku bagi channel murni (pure channel). Mixed channel adalah toko yang menjual berbagai merek motor dalam satu toko. Sedangkan channel murni adalah toko yang hanya menjual motor Yamaha dalam satu toko. Majelis Komisi menemukan fakta dan menilai bahwa: 1. Benar para sub-dealer dilarang menjual motor Yamaha kepada mixed channel tanpa buka faktur. 2. Larangan menjual motor Yamaha ke mixed channel merupakan kebijakan Suraco. 3. Alasan larangan Suraco kepada sub-dealer untuk tidak menjual motor Yamaha ke mixed channel tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, Majelis Komisi menemukan bahwa: a. Mixed channel tidak melakukan praktik usaha tidak jujur yang merugikan kepentingan konsumen.

Halaman

125


_____________________________________________________________________ b. Mixed channel tidak melakukan praktik jual rugi yang mengganggu stabilitas harga motor Yamaha. c. Beroperasinya mixed channel tidak menghambat beroperasinya sub-dealer. d. Tidak ada bukti bahwa mixed channel tidak menjamin kualitas motor Yamaha hingga ke tangan konsumen. e. Larangan Suraco kepada sub-dealer untuk tidak menjual motor Yamaha ke mixed channel menguntungkan sub-dealer. Selanjutnya, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I), UD Sinar Baru (Terlapor II), serta Toko Sinar Alam Pratama (Terlapor III) tidak terbukti melanggar Pasal 15 Ayat (1) UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa UD Sinar Baru (Terlapor II) dan Toko Sinar Alam Pratama (Terlapor III) tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5/1999. 4. Memerintahkan PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I) memberi kesempatan pada mixed channel untuk membeli motor Yamaha tanpa buka faktur sebagaimana yang diberlakukan pada channel murni. 5. Menghukum PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I) membayar denda Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah), terhitung 30 hari kerja setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap jika PT Suracojaya Abadi Motor (Terlapor I) tidak melaksanakan Butir 4 Amar Putusan. Denda tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 04/KPPUL/2006 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

126


_____________________________________________________________________ Putusan KPPU terhadap Dugaan Pelanggaran UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Pematangsiantar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan putusan terhadap Perkara No.06/KPPU-L/2006, yaitu mengenai dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait dengan tender pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005. Majelis Komisi yang diketuai oleh Erwin Syahril dengan Anggota Majelis Pande Radja Silalahi dan Mohammad Iqbal memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 UU No. 5/1999 dan menetapkan Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc, yaitu Hasudungan Nainggolan, SE untuk membayar ganti rugi Rp127.146.666,67 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) ke Kas Negara. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan yang kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian pemeriksaan yang diawali Pemeriksaan Pendahuluan. Dalam Pemeriksaan, Tim telah mendengar keterangan dari para Terlapor, yaitu, Terlapor I: Iswan Lubis, SH (Selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar), Terlapor II: Santo Denny Simanjuntak, SH (Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005), Terlapor III: CV Kreasi Multy Poranc, Terlapor IV: PT Pembangunan Delima Murni, Terlapor V: CV Sumber Mulya, Terlapor VI: Ir. Robert Edison Siahaan (Selaku Walikota Pematangsiantar), Terlapor VII: Drs. Imal Raya Harahap (Selaku Wakil Walikota Pematangsiantar), serta Terlapor VIII: Hasudungan Nainggolan, SE. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPPU menemukan fakta-fakta berikut ini: 1. Hasudungan Nainggolan masuk dalam Tender Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematangsiantar melalui CV Kreasi Multy Poranc serta sekaligus meminjam PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya. 2. Hasudungan Nainggolan yang mempersiapkan seluruh dokumen penawaran milik PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya. 3. Direktur PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya tidak pernah menandatangani dokumen penawaran. 4. Pada tanggal 28 November 2005, Panitia mengusulkan CV Risma Karya sebagai calon pemenang kepada Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar. 5. Pada tanggal 29 November 2005, Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar bersama dengan Panitia menghadap Wakil Walikota untuk menyampaikan usulan calon pemenang. Karena, status Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar adalah sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plt), ia tidak berwenang

Halaman

127


_____________________________________________________________________ mengambil keputusan sendiri. Sedangkan hal ini sudah menjadi kebiasaan di pemerintahan Kota Pematangsiantar. 6. Pada pertemuan tersebut, Wakil Walikota menelepon seseorang -- yang menurut Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender adalah Walikota -- untuk melaporkan bahwa calon pemenang adalah CV Risma Karya. 7. Setelah komunikasi tersebut, Wakil Walikota memerintahkan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender untuk memenangkan Hasudungan Nainggolan selaku Wakil Direktur II CV Kreasi Multy Poranc. 8. Panitia semula mengusulkan CV Risma Karya dengan harga penawaran Rp1.502.757.000 (satu miliar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang kemudian berubah mengusulkan CV Kreasi Multy Poranc dengan harga penawaran Rp1.884.197.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 30 November 2005. 9. Panitia tidak melakukan evaluasi ulang dalam mengubah pemenang seperti yang diperintahkan oleh Wakil Walikota.

usulan

calon

10. Pada tanggal 30 November 2005, Santo Denny Simanjuntak (Panitia) menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Hasudungan Nainggolan yang mengatakan agar perusahaannya (CV Kreasi Multy Poranc) dimenangkan. 11. Pada tanggal 30 November 2005, Walikota menelepon Santo Denny Simanjuntak (Panitia) dengan menggunakan telepon seluler milik Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar agar Panitia memenangkan Hasudungan Nainggolan. 12. Hasudungan Nainggolan telah lama mengenal dan sering berkomunikasi dengan Wakil Walikota. Sebelumnya, Hasudungan Nainggolan pernah mencalonkan diri sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota bersama dengan Wakil Walikota saat ini. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Perubahan usulan calon pemenang tanpa adanya evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia akibat campur tangan Walikota, Wakil Walikota, dan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa Panitia tidak melaksanakan Pakta Integritas. 2. Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna barang/jasa karena dalam beberapa kesempatan ia selalu melaporkan terlebih dahulu kepada Wakil Walikota dan Walikota mengenai pelaksanaan Tender Perbaikan Bangsal di RSU Kota Pematangsiantar. 3. Untuk memenangkan tender, Hasudungan Nainggolan menggunakan CV Kreasi Multy Poranc serta sekaligus meminjam PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya sebagai pendamping. 4. Hasudungan Nainggolan menyusun dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut. Khusus untuk PT Pembangunan Delima Murni dan CV Sumber Mulya,

Halaman

128


_____________________________________________________________________ penyusunan dokumen penawaran dilakukan tanpa sepengetahuan Direktur masing-masing. 5. Hasudungan Nainggolan telah lama mengenal dan sering berkomunikasi dengan Wakil Walikota. Menurut pengakuan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia, Hasudungan Nainggolan tidak bisa menerima jika perusahaannya dikalahkan. Tindakan Hasudungan Nainggolan tersebut merupakan upaya mempengaruhi Wakil Walikota untuk menekan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Ketua Panitia agar menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang tender. 6. Pada tanggal 29 November 2005, Panitia telah mengusulkan CV Risma Karya sebagai calon pemenang kepada Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan melaporkannya pada Wakil Walikota. 7. Berdasarkan pengakuan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia, Wakil Walikota berkomunikasi melalui telepon dengan Walikota mengenai calon pemenang lelang/tender. Kemudian Wakil Walikota memerintahkan untuk mengubah calon pemenang dari CV Risma Karya menjadi CV Kreasi Multy Poranc. 8. Meskipun Walikota dan Wakil Walikota tidak mengakui adanya komunikasi melalui telepon yang membicarakan mengenai pemenang tender, namun setelah pelaporan tanggal 29 November 2005 tersebut di atas, pada 30 November 2005 Panitia melakukan perubahan usulan calon pemenang tanpa melakukan evaluasi ulang, yaitu yang semula dari CV Risma Karya menjadi CV Kreasi Multy Poranc. 9. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia bahwa Walikota pada tanggal 30 November 2005 menelepon Ketua Panitia dengan menggunakan handphone milik Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar agar Panitia menetapkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang. 10. Selanjutnya, Panitia mengusulkan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang dan meminta persetujuan dari Walikota, Wakil Walikota, serta Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam bentuk disposisi. 11. Tindakan meminjam perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 serta prinsip-prinsip good coorporote governance. 12. Tindakan meminjam perusahaan sebagai pendamping untuk mengikuti Tender Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematangsiantar yang dilakukan oleh Hasudungan Nainggolan telah meniadakan persaingan atau mengakibatkan persaingan semu antara CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni, dan CV Sumber Mulya. 13. Perubahan calon pemenang dari CV Risma Karya yang menawarkan harga Rp1.502.757.000 (satu miliar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) menjadi CV Kreasi Multy Poranc yang menawarkan harga Rp1.884.197.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus

Halaman

129


_____________________________________________________________________ sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menimbulkan selisih harga antara penawaran CV Kreasi Multy Poranc dengan CV Risma Karya Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Akibatnya, RSU Kota Pematangsiantar tidak memperoleh harga terbaik. 14. Harga yang dibayar oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah RSU Kota Pematangsiantar menjadi lebih mahal Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) telah menimbulkan kerugian bagi negara. Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1. Walikota dan Wakil Walikota seharusnya tidak campur tangan dalam penentuan pemenang lelang karena berdasarkan ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 yang berwenang menetapkan pemenang adalah pengguna barang/jasa. 2. Penetapan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang tender akibat persekongkolan Hasudungan Nainggolan dengan Walikota dan Wakil Walikota menyebabkan RSU Kota Pematangsiantar harus membayar lebih mahal Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). 3. Akibat penetapan CV Kreasi Multy Poranc sebagai pemenang, terdapat kerugian negara sekurang-kurangnya Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). 4. Kebiasaan meminjam perusahaan secara langsung atau melalui perubahan Akte Notaris untuk mengikuti tender seperti yang dilakukan oleh CV Kreasi Multy Poranc, PT Pembangunan Delima Murni, dan CV Sumber Mulya merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan Keppres No. 80/2003, prinsip-prinsip good corporate governance, serta persaingan usaha yang sehat. 5. Tindakan Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender mengubah usulan calon pemenang adalah atas perintah Walikota dan Wakil Walikota. Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: 1. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan terhadap Walikota, Wakil Walikota Pematangsiantar, dan Hasudungan Nainggolan yang telah mengakibatkan kerugian negara Rp381.440.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dalam pelaksanaan Tender Perbaikan Bangsal RSU Kota Pematangsiantar. 2. Meminta pemerintah agar Panitia Lelang/Tender dalam pelaksanaan Keppres No. 80/2003 melakukan ketentuan yang dituangkan dalam Pakta Integritas dengan benar. Pihak yang melaksanakan Pakta Integritas juga harus terlindungi secara hukum. 3. Meminta Pemerintah Daerah untuk memerintahkan pada setiap Panitia Pengadaan Barang/jasa agar dalam pelaksanaan tender memperhatikan UU No. 5/1999 dan Keppres No. 80/2003 serta menutup peluang bagi pelaku usaha

Halaman

130


_____________________________________________________________________ yang dalam proses lelang memakai/meminjam perusahaan lain (”pinjam bendera”). 4. Meminta atasan langsung Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia agar tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada Plt. Kepala RSU Kota Pematangsiantar dan Panitia Tender. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi lalu memutuskan : 1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Iswan Lubis SH (selaku Pelaksana Tugas Sementara Kepala Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar) bersama dengan Terlapor II: Santo Denny Simanjuntak SH (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kegiatan Perbaikan Bangsal di Unit Kerja RSU Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2005), Terlapor VI: Ir. Robert Edison Siahaan (selaku Walikota Pematangsiantar), serta Terlapor VII: Drs. Imal Raya Harahap (selaku Wakil Walikota Pematangsiantar) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 2. Menyatakan bahwa CV Kreasi Multy Poranc (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 3. Menyatakan bahwa PT Pembangunan Delima Murni (Terlapor IV) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 4. Menyatakan bahwa CV Sumber Mulya (terlapor V) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 5. Menyatakan bahwa Hasudungan Nainggolan, SE (Terlapor VIII) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999. 6. Menghukum CV Kreasi Multy Poranc (Terlapor III), PT Pembangunan Delima Murni (Terlapor IV), serta CV Sumber Mulya (Terlapor V) untuk tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama satu tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum Hasudungan Nainggolan, SE (Terlapor VIII) untuk tidak diperkenankan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar selama satu tahun anggaran sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap serta membayar ganti rugi kepada negara Rp127.146.666,67 (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah enam puluh tujuh sen) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 1212. Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi (tidak memihak siapapun) sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5/1999 guna mewujudkan kepastian berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha serta

Halaman

131


_____________________________________________________________________ menjamin persaingan usaha yang sehat dan efektif. Putusan Perkara No. 06/KPPUL/2006 tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2006 di Gedung KPPU Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat.

Halaman

132


_____________________________________________________________________

LAMPIRAN

2

RESUME SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU TAHUN 2006 Tabel 11 Resume Saran dan Pertimbangan KPPU 2006 No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat 1 1. Surat No. 61/K/II/ 2006 tanggal 8 Februari 2006 Perihal Saran dan Pertimbangan tentang Kebijakan Sertifikasi Profesi Penilai kepada Menteri Keuangan RI

Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha

Isi Saran dan Pertimbangan

2 Sumber Kebijakan: SK Ketua Bapepam No. Kep. 09/PM/2005 tentang Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal, Butir 3 huruf e yang menyebutkan bahwa “Penilai Usaha yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib menjadi anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). Landasan hukum Keputusan tersebut adalah SK Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai.

3 Agar pemerintah memperbaiki substansi pengaturan Profesi Penilai sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No. 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai, terutama mengenai klausul yang menetapkan ”MAPPI sebagai satu-satunya Asosiasi Profesi Penilai”. Klausul tersebut perlu diperbaiki dengan substansi pengaturan yang ”terbuka” bagi kehadiran lebih dari satu asosiasi profesi.

Isu Persaingan Usaha: Pembatasan hanya pada satu asosiasi saja dapat berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat berupa: 1. Munculnya entry barrier untuk masuk ke dalam pasar

Halaman

Pengaturan yang ”terbuka” ini diharapkan dapat menciptakan beberapa hal positif dalam perkembangan Profesi Penilai, yaitu: 1. Meningkatnya kualitas Profesi Penilai Indonesia. 2. Hilangnya peluang terdistorsinya pengelolaan profesi oleh kepentingan tertentu (vested interest).

133


Tangapan Pemerintah/ Perkembangan Permasalahan 4 Surat Saran Pertimbangan sedang dibahas di Subdit Jasa Penilai Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan.

_____________________________________________________________________ No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat 1

2. Surat No. 64/K/II/ 2006 tanggal 9 Februari 2006 tentang Saran dan Pertimbangan tentang Kebijakan Pencetakan Blangko Dokumen Penduduk kepada Menteri Dalam Negeri RI

Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha 2 hanya karena tidak memiliki sertifikat profesi dari satu organisasi tertentu. 2. Munculnya potensi diskriminasi Penilai Usaha jika pengelolaan profesi hanya dilakukan oleh satu organisasi. 3. Munculnya beberapa bentuk persekongkolan antaranggota Profesi Penilai Usaha. Sumber Kebijakan: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 470-1007 Tahun 2005 tentang Penetapan Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk. Pengaturan tersebut menetapkan bahwa hanya ada empat pelaku usaha yang memiliki hak untuk dapat ikut serta dalam pencetakan blangko dokumen penduduk di seluruh Indonesia. Surat keputusan tersebut juga meniadakan peran distributor dokumen kependudukan yang selama ini berperan penting dalam distribusi blangko dokumen penduduk dengan tujuan mereduksi ekses negatif yang selama ini muncul. Misalnya, pemalsuan untuk mewujudkan single identity number (SIN). Isu Persaingan Usaha: Pembatasan jumlah pelaku usaha yang berhak mencetak blangko dokumen penduduk menimbulkan ketidakpuasan di antara pelaku usaha yang tidak terpilih dengan alasan proses

Halaman


3 3. Mendorong berlakunya mekanisme pasar yang sehat terkait dengan kualitas Profesi Penilai. 4. Munculnya dorongan bagi kehadiran regulator yang kuat, transparan, dan akuntabel.

KPPU menyarankan agar pemerintah -- dalam hal ini Departemen Dalam Negeri – memperbaiki beberapa pengaturan dalam proses seleksi pencetakan blangko dokumen penduduk, antara lain melalui: 1. Penyusunan Pedoman Seleksi Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk yang transparan dan terbuka serta mengatur substansi penyeleksian guna menghindari munculnya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, seperti, persekongkolan, tindakan diskriminatif, dan sebagainya. 2. Proses Seleksi Perusahaan Pencetak Blangko Dokumen Penduduk harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan kepada publik dengan menggunakan parameterparameter terukur guna menghadirkan perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang mampu menghasilkan kualitas terbaik dengan harga murah.

134


Tangapan Pemerintah/ Perkembangan Permasalahan 4

Surat KPPU sedang dibahas di Direktorat Administrasi Kependudukan.


3. Surat No. 87/K/II/ 2006 tanggal 20 Februari 2006 kepada Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang Tanggapan terhadap Rancangan Perda tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam Di Provinsi Sumatera Utara



2 pemilihan tidak transparan dan akuntabel. Sumber Kebijakan: Rancangan Perda tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Garam di Provinsi Sumatera Utara. Dalam Rancangan Perda tersebut terdapat: (1) ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal kualitas standar Garam Bahan Baku serta adanya pengaturan Garam Bahan Baku Belum Dicuci dalam rancangan Perda tersebut dapat menciptakan hambatan pasar bagi pelaku usaha tertentu; (2) adanya duplikasi pengujian garam yang masuk ke Sumatera Utara sehingga dapat melahirkan potensi ekonomi biaya tinggi, potensi persekongkolan dalam penunjukan laboratorium pengujian, serta potensi penyalahgunaan peran dominan oleh Komite Nasional Garam.

3

Halaman

KPPU menyarankan beberapa hal berikut ini: 1. Agar pengaturan mengenai kualitas garam dan pencucian garam mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan agar menghilangkan semua hal yang berpotensi pada persaingan usaha tidak sehat, seperti hambatan masuk (entry barrier) bagi pelaku usaha pencucian garam. 2. Pengujian garam yang cukup dilakukan satu kali dengan proses pemilihan/penunjukan laboratorium penguji agar diatur selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan tidak terbatas pada satu laboratorium penguji. 3. Pengawasan atas kualitas garam yang dilakukan oleh Komite Nasional Garam (KNG) perlu dibatasi untuk menghindari penyalahgunaan peran dominan dan kolusi dengan pelaku usaha.

135



Tidak terdapat tanggapan. Berdasarkan pengamatan KPD KPPU Sumatera Utara, diketahui bahwa Raperda tersebut hingga saat ini tidak diterbitkan.

_____________________________________________________________________ No./Tgl. Surat/ Tujuan Surat 1 4. Surat No. 210/K/V/ 2006 tanggal 31 Mei 2006 Kepada Walikota Bekasi

5. Surat No. 297/K/X/ 2006 tanggal 19 Oktober 2006 kepada Gubernur Bank Indonesia



2 Sumber: Adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaan pengadaan alatalat medis kedokteran di RSUD Bekasi.

3 KPPU menyarankan Walikota Bekasi agar dalam melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada waktu mendatang lebih memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sumber: Rencana Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan larangan kepemilikan tunggal untuk menjadi pemegang saham pengendali di lebih dari satu bank.

Terkait dengan kebijakan tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terutama Pasal 26 tentang Jabatan Rangkap dan Pasal 27 tentang Kepemilikan Saham. b. Akan tetapi, kebijakan tersebut perlu disertai dengan kebijakan lain untuk mencegah terjadinya merger atau konsolidasi perbankan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU No. 5/1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Untuk itu, KPPU menyarankan adanya koordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan KPPU dalam Harmonisasi Kebijakan yang sistematis. Koordinasi dan kerja sama ini bertujuan menciptakan stabilitas sistem perbankan nasional

Halaman

136


Tangapan Pemerintah/ Perkembangan Permasalahan 4 Tidak ada tanggapan dari Walikota Bekasi.


Sumber, Materi Kebijakan, dan Isu Persaingan Usaha 2


3 serta menjaga iklim persaingan usaha dalam industri yang bersangkutan.

Halaman

137



LAPORAN TAHUN Enam Tahun Meletakkan Fondasi Kelembagaan Persaingan Usaha: Tantangan ke Depan

Recommend Documents