_____________________________________________________________________
LAPORAN SEMESTER 1 (SATU) TAHUN 2008
”TAHUN IMPLEMENTASI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT”
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Halaman
1
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
KATA PENGANTAR Lahirnya UU No. 5/1999 merupakan antitesa dari kondisi ekonomi pasar yang inefisien. Keadaan tersebut perlu diperbaiki dengan mengimplementasikan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Upaya untuk mengimplementasikan hukum tersebut membutuhkan sebuah lembaga yang mengawasi sekaligus mendorong kondisi perekonomian pasar yang sehat di negeri ini. Internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai persaingan usaha, merupakan kerja awal bagi lembaga yang diberi amanat untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999. Upaya advokasi telah dilakukan secara maksimal pada masa-masa awal lahirnya KPPU. Saat ini, diusianya yang kedelapan tahun, KPPU sudah tidak lagi hanya bergerak diwilayah kerja advokasi. Proses penguatan kelembagaan menjadi salah satu tugas besar diusianya yang telah sewindu ini. Peningkatan kinerja dan kredibilitas mendorong pada peningkatan eksistensi KPPU. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya harmonisasi kebijakan persaingan dibeberapa sektor, meningkatnya jumlah saran dan pertimbangan yang diberikan kepada pemerintah, dilakukannya pembahasan UU No. 5/1999 dan penyusunan pedoman pelaksanaannya. Dibidang kerjasama kelembagaan, KPPU berupaya untuk menyusun kebijakan diforum internasional. Kerjasama antar lembaga memberikan kontribusi besar bagi kemajuan lembaga melalui pertukaran ilmu dan informasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan KPPU diharapkan dapat menguatkan kelembagaan yang telah dibentuk sejak tahun 2000. Eksistensi dan kinerja KPPU selama sewindu telah dirasakan oleh stakeholder KPPU. Pelaku usaha mulai memahami dan sadar akan hukum persingan usaha. Sejalan dengan pemahaman pelaku usaha terhadap UU No. 5/1999, jumlah laporan/pengaduan masyarakat tentang pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut pun kian meningkat. Lebih dari seratus laporan telah diterima KPPU sejak bulan Januari hingga Juni tahun 2008. Beberapa Putusan KPPU telah dilaksanakan dan sejumlah Putusan telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Disamping itu, konsumen juga telah ikut merasakan manfaat atas keberadaan KPPU. Pilihan atas produk dan jasa yang ditawarkan semakin meningkat, baik dari segi harga maupun kualitas pelayanannya. Indikator tersebut diatas merupakan bukti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap KPPU. Tetapi, kedepan tantangan yang dihadapi KPPU akan jauh lebih besar. Kendala yang dihadapi adalah menjaga dan mempertahankan integritas KPPU demi menjaga amanat yang telah diberikan oleh Undang-undang. Tantangan dan kendala tersebut menjadi pendorong lembaga ini untuk bersatu memberikan kinerja secara maksimal bagi masyarakat. Tekad ini harus dibuktikan dalam Tahun Implementasi Persaingan Usaha yang Sehat.
Halaman
2
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
BAB
1 PENDAHULUAN
T
epat pada tahun ini, KPPU genap berusia 8 (delapan) tahun yang merupakan tahun implementasi persaingan usaha. Dalam usia yang relatif belia untuk sebuah lembaga di Indonesia, KPPU telah memberikan andil yang sangat besar dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Cita-cita mulia ini dipupuk semenjak tahun 2000 silam dimana lembaga ini dibentuk setahun setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat disahkan. Sebagai catatan, undang-undang ini merupakan satu-satunya undang-undang yang dihasilkan atas inisiatif DPR. Pada awal pendiriannya, KPPU mengemban tugas yang teramat berat dalam menghadapi dinamisnya dunia usaha dan ditengah situasi krisis multidimensi yang menyelimuti Indonesia waktu itu. Saat itu arus konflik dunia usaha Indonesia sangat kuat. Praktek persaingan usaha yang tidak sehat dianggap jamak dan lumrah. Hal ini diperparah dengan adanya perselingkuhan kekuasaan dan dunia usaha yang marak. Dalam situasi inilah KPPU lahir sebagai pengawas persaingan usaha. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, undang-undang memberikan amunisi berupa kewenangan yang luas kepada KPPU. Selain itu, KPPU juga diberikan rentang waktu yang terbatas dalam menangani suatu perkara, hal ini bertujuan untuk dapat menjamin kepastian berusaha. Dalam pelaksanaan undang-undang ini, KPPU dapat menangani perkara berdasarkan pada dua mekanisme kerjanya yaitu berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU ataupun atas inisiatif KPPU dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha. Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat, tetapi tidak final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada pengadilan negeri tempat terlapor berdomisili, bahkan proses hukum ini juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung. Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang dalam mengimplementasikan penegakkan hukum persaingan usaha.
Halaman
3
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Independensi KPPU Jika ditinjau dari struktur kelembagaannya, KPPU merupakan lembaga yang sangat independen yang terbebas dari segala bentuk intervensi dari pihak manapun. Tentu saja hal ini mutlak diperlukan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menggawangi praktek usaha di Indonesia. Saat ini, KPPU dinakhodai oleh 13 anggota komisioner yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keanggotaan KPPU, didalamnya sudah termasuk seorang ketua dan wakil ketua yang setiap tahun diadakan pemilihan secara demokratis untuk mengisi kedua posisi tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hasil kerjanya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Namun dalam prakteknya, independensi KPPU sering dipertanyakan dan menjadi celah bagi pelaku usaha dalam upaya meloloskan diri dari proses hukum. Sebenarnya Undang-undang nomor 5 tahun 1999 telah dengan sangat rinci membahas tentang status dan independensi KPPU. Dengan demikian, keputusan KPPU mengawasi praktek persaingan usaha serta kasus-kasus yang menjadi perkara sampai adanya suatu putusan atau vonis sebenarnya sangat terukur dengan independensi dan integritas yang tinggi. Tantangan Kedepan Dalam kiprahnya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan bukan dengan melalui jalan yang mulus dan tanpa hambatan, melainkan melalui tanjakan terjal yang harus ditempuh, terlebih isu hukum persaingan usaha masih terbilang barang baru di negeri ini. Selama delapan tahun ini, KPPU tergolong aktif melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tetapi yang perlu dievaluasi secara singkat kali ini adalah dampak UU Antimonopoli yang secara langsung maupun tidak langsung telah dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Sejarah mencatat bahwa prestasi pertama yang ditorehkan lembaga ini adalah sanggup menghasilkan putusan pada tahun awal berdirinya, dimana untuk ukuran negara maju sekalipun membutuhkan waktu sedikitnya lima tahun untuk dapat memutus satu perkara persaingan usaha. Selain itu, terdapat sederet prestasi emas lain yang pernah ditorehkan KPPU untuk bangsa ini, coba saja kita tengok beberapa kasus besar, diantaranya penjualan saham Indomobil yang sangat menyita perhatian publik pada saat itu, belum lagi berakhirnya era penerbangan ”mahal”, dimana kala itu KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang industri penerbangan di tanah air yang hasilnya bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan moda tranportasi udara sebagai alternatif melakukan perjalanan yang tentu saja faktor keamanan dan keselamatan tidak boleh diabaikan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah sebagai regulator. Contoh lainnya adalah, terbongkarnya persekongkolan dalam penjualan 2 unit tanker pertamina (VLCC) yang sangat banyak merugikan keuangan negara. Kasus VLCC ini berujung dengan beberapa pejabat negara dalam proses hukum.
Halaman
4
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Tak kalah hebohnya ketika KPPU berhasil membongkar praktek persaingan usaha tidak sehat dalam industri telekomunikasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings yang merupakan salah satu BUMN negara Singapura, Dalam perkara tersebut, Temasek mempunyai kepemilikan silang di dua operator telekomunikasi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen). Perkara lain berupa kartel kesepakatan tarif penggunaan jasa sms (short messaging services) yang dilakukan oleh sejumlah operator telekomunikasi berhasil dibongkar pula oleh KPPU.) Disamping itu, terdapat perkara-perkara yang telah inkracht maupun yang telah dibayar dendanya oleh terlapor kepada negara, diantaranya Carefour dengan trading terms-nya serta exclusive dealing PT. Telkom dan Garuda Indonesia yang pada tahun 2007 menerima dan melaksanakan Putusan KPPU. Kemenangan KPPU atas tiga pemain besar tersebut menambah daftar panjang Putusan KPPU dengan kekuatan hukum tetap. Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 terkait dengan perkara Carrefour mengenai pemberlakuan syarat-syarat perdagangan (trading terms). Para pemasok merasa dirugikan atas pemberlakuan trading terms oleh Carrefour karena setiap tahunnya terdapat penambahan jenis item serta menaikkan biaya dan persentase fee trading terms. Carrefour juga tidak membedakan antara pemasok berskala besar dan pemasok berskala kecil dalam hal pemberlakuan syarat-syarat dagang tersebut. Adanya trading terms melahirkan diskriminasi karena terjadi penguasaan pasar yang dilakukan oleh Carrefour. Pelaku usaha lain dihalangi untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Oleh karenanya, Majelis Komisi mengenakan Pasal 19 huruf a mengenai Penguasaan Pasar dan mengenakan denda kepada Carrefour sebesar Rp 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah). Upaya Carrefour mengajukan banding ke Pengadilan Negeri ditolak oleh Majelis hakim. Sama halnya dengan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung pun mematahkan usaha kasasi Carrefour dan kembali menguatkan Putusan KPPU. Sejak saat itu, Carrefour mematuhi Putusan KPPU serta membayarkan hukuman dendanya kepada negara. Pemain besar lainnya yang terjerat pasal oleh KPPU adalah Telkom. Telkom menutup akses layanan kode akses milik operator lain yang ada di wartel dan mengalihkannya ke kode akses 017 miliknya. Telkom terbukti menghalangi provider SLI (Sambungan Langsung Internasional) lainnya untuk masuk bersaing pada pasar bersangkutan yang sama (entry barrier). Berdasarkan pelanggaran tersebut, maka Majelis Komisi melalui Putusan No. 02/KPPU-I/2004 menjerat Telkom dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan juga Pasal 19 huruf a dan b. Telkom terbukti melakukan perjanjian tertutup dan sekaligus penguasaan pasar sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen serta pelaku usaha lain. Meskipun upaya banding Telkom ke Pengadilan Negeri dikabulkan, namun upaya kasasi yang dilakukan KPPU ke Mahkamah Agung berhasil membatalkan Putusan Pengadilan Negeri. Kemenangan akhirnya kembali pada pihak KPPU dalam upayanya menegakkan UU No. 5/1999. Berdasarkan hasil Putusan KPPU, Telkom bersedia menbatalkan seluruh perjanjian kerjasama dengan 130.000 penyelenggara wartel. Lain halnya dengan Garuda Indonesia yang dikenai beberapa pasal oleh KPPU, Garuda terbukti bersalah melanggar Pasal 14 mengenai Integrasi Vertikal dan Pasal 15 ayat (2) mengenai Exclusive Dealing. Garuda melakukan perjanjian eksklusif dengan anak perusahaannya (PT. Abacus Indonesia) untuk membangun sistem dual access sehingga menyebabkan pemesanan tiket domestik dan internasional hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem Abacus. Tindakan Garuda tersebut mengakibatkan sistem reservasi penerbangan yang
Halaman
5
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ lain tidak dapat bersaing di pasar yang sama. Selain pelanggaran tersebut, ditemukan pula bahwa Direksi Garuda Indonesia juga terbukti menduduki jabatan sebagai Komisaris PT. Abacus Indonesia. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam UU No. 5/1999 karena kedua perusahaan itu sama-sama bergerak dibidang penerbangan. Atas pelanggaran ini, KPPU kembali menjerat Garuda dengan Pasal 26 mengenai Jabatan Rangkap. Meskipun upaya keberatan yang diajukan Garuda dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, namun pada tingkatan kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU. Pada akhirnya, Garuda Indonesia memenuhi semua sanksi yang dikenakan KPPU dan bersedia membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sanksi pemberian denda tidak hanya terhenti pada pemain besar saja. Pada tahun 2007, jumlah denda yang dibayarkan pelaku usaha sebesar Rp 2.642.146.666,- (dua milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sedangkan jumlah denda yang diterima negara sejak awal hingga pertengahan tahun 2008 ini meningkat menjadi Rp 4.160.000.000,- (empat milyar seratus enam puluh juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa dalam perkembangannya Putusan KPPU diterima dan dipatuhi oleh para pelaku usaha. Selain contoh-contoh kasus besar diatas, KPPU juga menangani kasus-kasus yang 70% didominasi oleh perkara tender yang terjadi dihampir seluruh wilayah RI. Dampak UU Antimonopoli sudah sangat terasa bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, UU antimonopoli tidak memperbolehkan para plaku usaha menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya pelaku usaha harus serius bersaing secara sehat dengan kompetitornya. Dalam kerangka persaingan usaha yang sehat, setiap pelaku usaha tidak tahu persis apa yang dilakukan oleh kompetitornya. Untuk dapat tetap eksis, maka dalam kondisi ini secara alamiah dan dengan segala kreatifitasnya, setiap pelaku usaha akan melakukan berbagai inovasi dan perbaikan terhadap produknya untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik, harga yang lebih murah dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk merebut konsumen. Sejalan dengan hal diatas, dampak UU Antimonopoli bagi masyarakat (konsumen) sangat dirasakan khususnya dalam tahun implementasi persaingan usaha ini. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha, masyarakat mempunyai posisi tawar yang jauh lebih baik. Dalam mengkonsumsi suatu produk, dengan adanya persaingan, maka akan tersedia produk dengan kualitas terbaik, harga yang wajar dalam berbagai ragam pilihan. Dewasa ini yang perlu disadari, bahwa maju tidaknya perkembangan hukum persaingan usaha di Indonesia juga tergantung kepada proses penanganan perkara baik di KPPU, Pengadilan Negeri, maupun di MA. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa selama delapan tahun UU Antimonopoli diberlakukan telah merubah perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, yaitu pelaku usaha didorong menjalankan usahanya secara fair dan melakukan efisiensi dan inovasiinovasi untuk mampu bersaing dan untuk merebut pasar. Terkait dengan hal tersebut, KPPU bertekad untuk tidak mundur sejengkalpun dalam mengemban amanat untuk memerangi praktek monopoli di Indonesia. sekaranglah waktunya untuk menuntaskan cita-cita mulia ini yang dikemas dalam sebuah integritas yang tinggi demi terciptanya iklim persaingan usaha sehat yang pada akhirnya akan mesejahterakan rakyat.
Halaman
6
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
BAB
2 IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN Kebijakan persaingan usaha adalah fondasi awal yang harus dibangun dalam menggalakkan implementasi hukum persaingan usaha. Selama 8 (delapan) tahun masa berdirinya, KPPU membangun fondasi tersebut melalui berbagai kegiatan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah.
2.1 Harmonisasi Kebijakan Persaingan Sebagai bagian dari program harmonisasi kebijakan, KPPU telah terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi kebijakan dengan pemerintah/regulator sektoral. Secara umum, hasil yang diharapkan dari berbagai diskusi tersebut adalah peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antara KPPU dengan regulator dan atau departemen teknis. Berikut adalah tabel diskusi kebijakan yang telah dilakukan oleh KPPU selama periode Januari – Juni 2008 beserta instansi terkait dan informasi ringkas mengenai tema diskusi.
Halaman
7
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ No
Tanggal Pelaksanaan
1
23 Mei 2008
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Membahas Peraturan BPH Migas yang berkenaan dengan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak penerbangan terutama yang terkait dengan isu persaingan usaha
2
14 Maret dan
Departemen Komunikasi dan Informasi
Membahas mengenai kepemilikan silang lembaga jasa penyiaran
27 Maret 2008
Instansi Pemerintah
Materi Pertemuan
14 Juli 2008
Diskusi mengenai media secara umum dan regulasi periklanan
3
Juli 2008
Menteri Koordinasi Perekonomian
KPPU mempresentasikan mengenai kebijakan industri hilir migas di Indonesia
4
Mei 2008
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
MoU antara KPPU dengan BRTI dalam hal pengawasan persaingan dalam sektor telekomunikasi
4-5 Juni 2008
Perumusan Guideline Persaingan dalam Sektor Telekomunikasi 5
Juli 2008
Departemen Perhubungan
Tanggapan pemerintah atas saran KPPU di sektor kepelabuhanan
2.2 Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Analisa Dampak Persaingan Selama periode Januari – Juni 2008, DKP telah mengagendakan 7 program evaluasi kebijakan, yaitu: 1. Evaluasi Kebijakan Sektor Ritel Latar belakang kajian ini adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Pasar. Melalui evaluasi kebijakan ini, diharapkan KPPU dapat melihat dampak kebijakan tersebut dalam perspektif persaingan usaha.
Halaman
8
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Evaluasi Kebijakan Terkait dengan Regulasi Angkutan Darat Latar belakang kajian ini adalah adanya Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) yang tengah dibahas di DPR. Melalui kajian ini, KPPU dapat memetakan permasalahan-permasalahan di industri lalu lintas dan angkutan jalan dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terhadap RUU LLAJ tersebut.
3. Evaluasi Kebijakan Industri Penerbangan Terutama untuk Model KSO Dalam kajian ini KPPU melakukan analisa dampak kebijakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan maskapai penerbangan. Melalui kajian ini, diharapkan KPPU dapat melakukan analisa terhadap dampak kebijakan KSO dari sudut pandang persaingan usaha.
4. Evaluasi
Kebijakan
Industri
Susu
Terutama
dalam
Hubungan
Industri
Pengolahan Susu (IPS) dengan Koperasi Peternak Latar belakang kajian ini adalah adanya fenomena rendahnya harga beli susu di peternak sementara harga jual susu akhir semakin meningkat. Kondisi tersebut diduga terkait dengan lemahnya daya tawar dari para peternak terhadap
IPS.
Melalui
evaluasi
kebijakan,
diharapkan
KPPU
dapat
mengidentifikasi faktor-faktor yang melatar belakangi kondisi lemahnya daya tawar para peternak sapi perah serta beberapa isu kebijakan terkait.
5. Evaluasi Kebijakan Industri Media Khususnya Periklanan dan Media Elektronik Dalam kajian ini, KPPU melakukan pemetaan struktur industri periklanan nasional dan melakukan analisa dampak kebijakan Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Budaya dan Pariwisata tentang Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Terhadap Produksi Iklan.
6. Evaluasi Kebijakan Sektor Pertanian Khususnya yang Terkait dengan Komoditi Kedelai KPPU menganalisis kenaikan harga kedelai impor yang terjadi pada tahun 2007 serta kebijakan impor kedelai. Fenomena tersebut diduga terkait dengan adanya struktur industri khususnya jalur distribusi kedelai yang cenderung terkosentrasi pada segelintir distributor yang merangkap importir. Melalui analisa tersebut, diharapkan KPPU dapat mengidentifikasi dampak
Halaman
9
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ dari kebijakan impor kedelai berikut fluktuasi harganya dalam perspektif persaingan usaha.
7. Evaluasi Kebijakan Industri Farmasi Latar belakang kajian ini adalah adanya perbedaan struktur harga obat generik dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Diharapkan kajian ini dapat melihat struktur biaya obat generik dan perilaku pelaku usaha produsen obat generik dalam menetapkan harga.
Dalam periode Januari – Juni 2008, KPPU telah melakukan beberapa kegiatan evaluasi, diantaranya adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber dan atau pihak terkait, survei lapangan terutama diskusi dengan pelaku di daerah, analisa terhadap literatur terkait, data, dan informasi yang telah dikumpulkan.
2.3 Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah
Sebagaimana pada tahun terdahulu, kegiatan pemberian saran pertimbangan kepada pemeirntah merupakan salah satu tugas pokok KPPU yang strategis bagi implementasi kebijakan persaingan di Indonesia. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, pemberian saran pertimbangan merupakan proses lanjutan dari beberapa kegiatan sebelumnya, seperti kajian persaingan usaha sektor industri dan perdagangan, diskusi kebijakan dengan pemerintah dan atau kegiatan evaluasi kebijakan dan dampak persaingan usaha. Berikut adalah beberapa saran pertimbangan yang dikirimkan KPPU kepada pemerintah/regulator teknis selama semester pertama tahun 2008:
1.
Saran dan Pertimbangan mengenai Kesepakatan Tarif Impor LCL Lini 2 Tanjung Priok
Memberikan saran dan pertimbangan melalui surat Nomor: 38/K/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang berkaitan dengan kebijakan penetapan tarif lini 2 di pelabuhan Tanjung Priok yang dilakukan oleh beberapa asosiasi pelaku usaha yaitu Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesis (GPEI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi
Halaman
10
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Pengusaha
Tempat
Penimbunan
Sementara
Indonesia
(APTESINDO),
dan
Indonesian National Shipowner’s Association (INSA). Kebijakan penetapan tarif tersebut bukan merupakan solusi yang tepat untuk melahirkan industri jasa kepelabuhan yang sehat, hal ini terlihat dari beberapa aspek: •
Kemampuan pelaku usaha untuk mengelola usahanya berbeda satu sama lain, termasuk fasilitas, kualitas, dan tarif yang ditawarkan akan berbeda.
•
Konsep kesepakatan tarif hanya menguntungkan pelaku usaha yang tidak memiliki kemampuan menawarkan tarif rendah (efisien), selain itu, tidak terdapatnya standar kualitas pelayanan mengakibatkan perusahaan yang menawarkan kualitas pelayanan yang buruk tetap dibayar sejumlah tarif yang sama dengan perusahaan yang menawarkan kualitas pelayanan yang baik.
Memperhatikan
beberapa
hal
di
atas,
maka
KPPU
menyarankan
kepada
pemerintah agar melakukan pengaturan tarif dan menetapkan standar kualitas pelayanan
sehingga
fungsi
pemerintah
sebagai
regulator
berjalan
secara
maksimal.
2. Saran dan Pertimbangan mengenai Program Restrukturisasi PT Pengerukan Indonesia oleh Kementrian BUMN
Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah melalui surat Nomor: 39/K/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 mengenai keputusan Menteri Negara BUMN tentang Upaya penyehatan PT Rukindo melalui pemberian eksklusifitas pekerjaan pengerukan di PT Pelindo I, II, III dan IV. Pemberian pekerjaan secara eksklusif tersebut memiliki potensi bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, karena dapat menyebabkan : •
PT Pelindo I, II, III dan IV kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penyedia jasa pengerukan yang dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif, mengingat penawaran kepada pihak lain sudah tertutup.
•
Program penyehatan yang diterapkan Kementrian Negara BUMN telah menjadi entry barrier bagi pelaku usaha pengerukan selain PT Rukindo. Akibat dari kondisi tersebut aalah beberapa pelaku usaha tersebut tidak memiliki akses terhadap pasar, khususnya terhadap pekerjaan yang diberikan secara langsung kepada PT Rukindo.
Halaman
11
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ •
Pemberian pekerjaan dengan cara penunjukkan langsung kepada PT Rukindo, dalam jangka panjang dapat mereduksi upaya penciptaan keunggulan kompetitif PT Rukindo melalui efisiensi korporasi dan menjadi disinsentif bagi pengembangan daya saing PT Rukindo.
Memperhatikan beberapa potensi negatif tersebut, maka KPPU menyarankan Kementrian Negara BUMN untuk mencari alternatif lain yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam upaya penyehatan PT Rukindo.
3. Saran dan Pertimbangan mengenai Keputusan Menteri Perhubungan No.15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuhan KPPU memberikan saran dan pertimbangan melalui surat Nomor 101/K/III/2008 tanggal 17 Maret 2008 berkaitan dengan kesepakatan tarif impor Less Than Container Load (LCL) Lini 2 Tanjung Priok yang dilakukan oleh beberapa asosiasi pelaku usaha dengan alasan untuk mereduksi high cost economy. Saran dan pertimbangan tersebut menyampaikan beberapa hal, yaitu : a. Kesepakatan tarif yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini asosiasi bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, oleh karena itu harus dihentikan. b. Pemerintah
sebaiknya
memperbaiki
kebijakan
dengan
mencabut
kewenangan kepada pelaku usaha untuk menetapkan tarif berdasarkan kesepakatan. Pemerintah harus melaksanakan fungsi regulator, dimana pemerintahlah yang menetapkan kebijakan tarif sepenuhnya, pelaku usaha diposisikan sebagai pemberi masukan. c. Memperhatikan kondisi pentarifan di lini 2, untuk menghindari eksploitasi konsumen
dengan
tetap
memberikan
ruang
yang
besar
kepada
persaingan, KPPU memandang perlu pemerintah melakukan intervensi kebijakan dengan menetapkan formula tarif yang rinci serta menetapkan kebijakan batas atas tarif. d. Terkait dengan upaya meningkatkan kinerja jasa pelayanan lini 2, di samping kebijakan tarif, KPPU menyarankan agar pemerintah menerapkan kebijakan standar kualitas minimum pelayanan disertai dengan ketegasan penegakan aturannya.
Halaman
12
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 4. Saran dan Pertimbangan mengenai Jabatan Rangkap di PT Deraya dan PT Derazona Air Service
KPPU memberikan tanggapan terhadap surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
No.
40/2159/DAU/509/08
mengenai
jabatan
rangkap
pada
dua
perusahaan penerbangan yaitu PT Deraya dan PT Derazona Air Service. Tanggapan tersebut diberikan melalui Surat Nomor: 318/K/VI/2008 Tanggal 2 Juni 2008 Hasil analisa KPPU terhadap permasalahan tersebut adalah: a. Jabatan rangkap yang dilakukan saat ini memiliki potensi yang sangat kecil untuk bisa mempengaruhi persaingan yang ada dalam industri angkutan udara berjadwal Indonesia. Hal ini diperlihatkan dari kecilnya pangsa pasar kedua perusahaan penerbangan tersebut, dimana market size gabungan keduanya hanya mencapai 12 % berdasarkan jumlah pesawat dan 5,4% berdasarkan jumlah tempat duduk. b. Pemilik mayoritas kedua perusahaan yang sama dan posisi PT. Derazona Air Service sebagai anak perusahaan PT. Deraya, memperlihatkan bahwa sinergi kedua perusahaan telah dilakukan sejak pendiriannya. Dalam hal ini, jabatan rangkap memang lebih ditujukan untuk mengukuhkan terjadinya sinergi tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh perbedaan segmen pasar yang menjadi targetnya yakni angkutan udara niaga tidak berjadwal berbasis pesawat bersayap tetap untuk PT. Deraya dan pesawat helikopter untuk PT. Derazona Air Service. Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa kecil kemungkinan terjadinya persaingan secara langsung antara kedua perusahaan penerbangan tersebut. c. Alasan dilakukannya jabatan rangkap sebagai langkah awal untuk memuluskan merger di satu sisi dinilai sangat baik dengan pertimbangan keduanya sudah dimiliki satu pemilik yang selama ini bersinergi satu sama lain dan struktur hubungan keduanya memperlihatkan bahwa PT. Deraya merupakan induk perusahaan dari PT. Derazona Air Service. Merger yang dilakukan keduanya merupakan merger vertikal, yang akan menjadi jalan bagi konsolidasi keduanya yang mengarah kepada efisiensi perusahaan.
Secara
keseluruhan
hal
ini
sangat
baik
bagi
upaya
konsolidasi industri angkutan udara niaga tidak berjadwal yang saat ini diperebutkan 34 perusahaan. Efisiensi akibat merger diharapkan akan
Halaman
13
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ terjadi, karena peleburan kedua perusahaan akan melahirkan perusahaan baru dengan satu manajemen yang lebih ramping dan efisien.
5. Saran dan Pertimbangan mengenai Kepemilikan Silang di Media Penyiaran Televisi Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui surat Nomor: 338/K/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 sehubungan dengan penanganan kepemilikan silang di media penyiaran televisi. Terkait dengan isu tersebut, KPPU menyampaikan beberapa hal: a. KPPU menilai bahwa pemusatan kepemilikan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki semangat yang sama dengan UU No. 5 Tahun 1999. b. KPPU menemukan bukti terdapat kontrol efektif yang dilakukan oleh Media Nusantara Citra (MNC) Group terhadap stasiun televisi yang dimilikinya. Hal tersebut
didasarkan
besarnya
kepemilikan
saham
maupun
penempatan
representasi di manajemen di beberapa lembaga penyiaran televisi secara sekaligus. c. Dengan mempertimbangkan pasar relevannya berupa jumlah pemirsa dan pendapatan iklan, hasil penelitian laporan KPPU memperlihatkan bahwa MNC tidak dapat memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai pemegang posisi dominan
dalam
industri
penyiaran
televisi,
mengingat
pangsa
pasar
pendapatan iklan kurang dari 50 % (Periode 2004 – 2007) dari total pangsa pasar industri televisi. Di sisi lain, KPPU juga sampai dengan saat ini belum menemukan adanya dampak negatif dari pemusatan kepemilikan tersebut. d. Walaupun demikian KPPU berketetapan untuk terus melakukan monitoring terhadap
perilaku
pelaku
usaha
di
industri
penyiaran
yang
dapat
mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. e. Terhadap
wacana
yang
berkembang
di
masyarakat
bahwa
pemusatan
kepemilikan tersebut menyebabkan munculnya monopoli informasi, KPPU berpendapat bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi. Untuk itu diperlukan dukungan dari regulator sektor penyiaran yaitu Depkominfo dan KPI untuk mendapatkan data dan analisa mengenai wacana tersebut. f.
Hasil kajian KPPU terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menunjukkan bahwa undang-undang tersebut menerapkan prinsip single present policy yang secara tegas dan jelas berupaya mencegah terjadinya
Halaman
14
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pemusatan kepemilikan baik oleh individu maupun badan hukum manapun yang bermuara pada terjadinya monopoli informasi. Apabila prinsip tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, maka undang-undang tersebut selaras dengan UU No. 5 tahun 1999. g. KPPU juga mencermati bahwa beberapa pengaturan dalam PP No. 50 Tahun 2005
tentang
Penyelenggaraan
Penyiaran
Lembaga
Penyiaran
Swasta,
penafsirannya dapat bertentangan dengan UU Penyiaran. Oleh karena itu, KPPU
merekomendasikan
agar
pemerintah
melakukan
revisi
terhadap
peraturan tersebut.
2.4 Kajian Sektor Industri dan Perdagangan
Pada awal tahun terdapat tiga tema kajian yang akan dianalisa oleh KPPU, yaitu: 1. Kajian Industri Farmasi yang difokuskan pada pemetaan dan analisa isu persaingan dalam jalur distribusi produk farmasi; 2. Kajian Industri Minyak dan Gas Bumi yang difokuskan pada pemetaan dan analisa isu persaingan dalam akitifitas usaha sektor minyak dan gas bumi di tingkat hulu; 3. Kajian Industri Transportasi-Logistik yang difokuskan pada pemetaan dan analisa persaingan usaha sektor logistik untuk beberapa komoditi strategis di Indonesia;
Tindak lanjut dari pemilihan dan penetapan tiga tema kajian adalah penyusunan Kerangka Acuan Kerja serta agenda kajian. Selain hal tersebut, KPPU juga melakukan proses seleksi mitra peneliti yang diambil dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selama proses seleksi, kurang lebih 9 PTN telah diundang untuk memasukkan profil lembaga penelitian masing-masing, berikut pengalaman penelitian dalam sektor terkait serta dukungan sumber daya manusia yang dimiliki. Melalui proses klarifikasi serta pembahasan KPPU, akhirnya ditetapkan tiga lembaga penelitian PTN untuk dijadikan mitra penelitian. Ketiga lembaga tersebut adalah LAPI Institut Teknologi Bandung untuk Kajian Persaingan Migas Hulu, LPFE Universitas Airlangga untuk kajian persaingan sektor farmasi dan PUSTRAL Universitas Gajah Mada untuk kajian transportasi-logistik.
Halaman
15
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Selain kegiatan kajian, KPPU juga memiliki program analisa strategi pelaku usaha dalam perspektif persaingan usaha yang fokus pada upaya elaborasi konsep dan survei empiris terhadap berbagai strategi bisnis yang berkembang di Indonesia. Pada tahun 2008, analisa strategi tersebut dipusatkan pada dua analisa strategi bundling dan strategi integrasi vertikal. Hingga Juni 2008, KPPU telah melakukan diskusi dengan berbagai narasumber, baik pakar (akademisi) maupun praktisi dipusat dan daerah. Informasi dari berbagai diskusi berguna untuk membangun kerangka konspetual dari strategi bundling dan integrasi vertikal. Agenda selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data melalui survei empiris terhadap beberapa responden terutama para pelaku usaha yang melaksanakan strategi bundling dan integrasi vertikal
Selain program kajian di KPPU pusat, terdapat juga program kajian yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh KPD di lima wilayah yaitu Batam, Medan, Makasar, Surabaya dan Balikpapan. Usulan tema kajian datang dari masing masing KPD yang disesuaikan dengan prioritas industri unggulan di tiap daerah. Kelima tema tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kajian persaingan usaha untuk Industri Semen di wilayah KPD Medan
2.
Kajian persaingan usaha untuk Industri Kelapa Sawit di Propinsi Jambi untukwilayah KPD Batam
3.
Kajian persaingan usaha untuk Industri Tembakau di wilayah KPD Surabaya
4.
Kajian persaingan usaha untuk Industri Kakao di wilayah KPD Makassar
5.
Kajian persaingan usaha untuk Industri Batubara di wilayah KPD Balikpapan
2.5 Pembahasan Amandemen UU No.5 Tahun 1999 Kegiatan lanjutan pembahasan amandemen untuk tahun ini difokuskan pada penyelesaian draft amandemen UU No. 5 Tahun 1999 dan naskah akademik yang berkaitan dengan ketentuan pasal penguatan kelembagaan dan tata cara penanganan perkara. Penguatan kelembagaan KPPU meliputi perubahan status kelembagaan yakni menjadi lembaga negara serta penguatan kelembagaan Sekretariat Komisi. Dalam draft Amandemen UU No. 5 Tahun 1999 diusulkan pula penambahan pengaturan mengenai kewenangan KPPU. Salah satu kewenangan yang diusulkan adalah
kewenangan
untuk
dapat
Halaman
melakukan
16
penggeledahan.
Laporan Tahun 2007
Penguatan
_____________________________________________________________________ kelembagaan KPPU dan Sekretariat KPPU, serta penambahan kewenangan KPPU dimaksudkan untuk mendorong pelaksaanaan tugas KPPU sehingga lebih efektif dalam mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Usulan draft amandemen memuat pula revisi pada bagian alat bukti agar dengan demikian alat bukti dapat meliputi pula berbagai instrument yang dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Pengaturan mengenai tata cara penanganan perkara disesuaikan dengan mengakomodir PERMA No.3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU dan Peraturan Komisi No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. 2.6 Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan program pengembangan instrumen kebijakan dan hukum persaingan usaha,KPPU
telah melakukan beberapa program dan kegiatan
sebagai berikut: a. Pasal 50 huruf b Yakni pengecualian ketentuan UU No. 5 tahun 1999 mengenai Pengecualian Waralaba. Kegiatan usaha waralaba saat ini sangat marak berkembang dalam dunia
usaha.
Waralaba
tersebut
sangat
menjanjikan
keuntungan
bagi
pengusahanya dan mampu menyediakan berbagai pilihan produk bagi konsumen. Usaha
waralaba
yang
didasari
pada perjanjian waralaba
tersebut
dalam
prakteknya dapat bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha. Untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan pengecualian waralaba tersebut maka KPPU menyusun pedoman Pasal 50 huruf b. Dalam draft pedoman tersebut dijelaskan permasalahan persaingan usaha yang terkait dengan waralaba, meliputi antara lain perjanjian yang memuat penetapan harga jual kembali, perjanjian eksklusif, tying dan pembagian wilayah. Penyusunan draft pedoman tersebut oleh KPPU saat ini telah memasuki tahap akhir, dan untuk selanjutnya dimintakan masukan melalui Website KPPU.
Halaman
17
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ b. Pasal 51 Pasal 51 membahas mengenai pengecualian monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang terkait dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Konstruksi Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999 memunculkan banyak penafsiran dan pendapat. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah mengenai unsur hajat hidup orang banyak, di mana belum ada definisi yang disetujui mengenai hal tersebut. Selain itu pemberian monopoli kepada BUMN, badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk pemerintah juga memerlukan penjelasan lebih lanjut, agar dalam prakteknya tidak bertentangan dengan persaingan usaha. Penyusunan Naskah Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 telah memasuki tahap akhir, yakni finalisasi atas Rancangan Pedoman. Kegiatan diskusi telah dilaksanakan dengan berbagai kalangan yakni akademisi, praktisi serta pemerintah untuk memperoleh masukan mengenai Pedoman Pasal 51. Output dari kegiatan ini adalah Pedoman Pelaksanaan Pasal 51 serta Background Paper (Naskah Akademis) Pedoman Pasal 51.
2.7Penyusunan Kebijakan Persaingan di Forum Internasional Kegiatan penyusunan kebijakan Persaingan di Forum Internasional saat ini sedang menganalisa persaingan usaha dalam iklim perdagangan dengan para mitra dagang Indonesia. Fokus pada tahun ini adalah perdagangan dengan ASEAN, Korea, Australia dan New Zealand. Hal-hal yang diperiksa terutama terkait dengan daya saing Indonesia dan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh
mitra
dagang
Indonesia,
terutama
kebijakan-kebijakan
yang
dapat
menimbulkan hambatan persaingan bagi Indonesia. Dari hasil analisis tersebut akan disusun saran dan rekomendasi KPPU bagi kebijakan persaingan di Forum Internasional.
Halaman
18
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
BAB
3 PERKEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN Upaya penegakan hukum persaingan usaha dilakukan oleh seluruh entitas yang ada dalam lembaga KPPU. Pertanggungjawaban khusus dalam upaya mendukung KPPU sebagai penegak hukum diberikan kepada Direktorat Penegakan Hukum (DPH). Perkembangan hukum persaingan dapat pula dipantau dari beberapa hasil kinerja
KPPU,
berupa
monitoring
pelaku
usaha,
penanganan
pelaporan,
penanganan perkara, serta litigasi dan monitoring putusan.
Mekanisme kerja KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha dilakukan melalui dua cara. Cara pertama berupa monitoring yang merupakan tindakan inisiatif KPPU dalam mengawasi pasar dan perilaku pelaku usahanya. Sedangkan cara
kerja
kedua
datang
dari
laporan
masyarakat
atas
adanya
dugaan
pelanggaran terhadap UU No. 5/1999. Berdasarkan data hingga pertengahan tahun 2008, KPPU melakukan monitoring terhadap beberapa sektor industri, diantaranya industri pangan, kimia, jasa dan pelayanan, infrastruktur, film dan penyiaran. Sedangkan perkara yang masuk berdasarkan laporan masyarakat didominasi oleh perkara Persekongkolan Tender yang merupakan pelanggaran berdasarkan kegiatan yang dilarang. Pelanggaran berdasarkan perjanjian yang dilarang menempatkan perkara Kartel dan Pemboikotan dalam posisi pertama. Sedangkan pelanggaran berdasarkan penyalahgunaan Posisi Dominan secara
Halaman
19
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ umum menempati posisi pertama dengan diikuti oleh jenis pelanggaran berupa Pemilikan Saham, Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
Penanganan perkara yang ditindaklanjuti dan telah menghasilkan Putusan oleh KPPU didominasi oleh perkara persekongkolan tender. Sepanjang tengah tahun pertama 2008, terdapat dua belas perkara tender dari tujuh belas perkara yang telah dihasilkan Putusannya oleh KPPU. Hasil Putusan yang telah dikeluarkan KPPU ditindaklanjuti melalui monitoring Putusan dan litigasi. Terdapat tiga belas perkara sedang dalam proses keberatan, delapan perkara sedang dalam proses kasasi, sebelas perkara sedang dalam proses eksekusi, dan delapan perkara sedang dalam proses monitoring pelaksanaan Putusan.
3.1
PENANGANAN LAPORAN
Laporan yang diterima dari tanggal 7 Januari s.d 26 Juni 2008 sebanyak 147 laporan, berasal dari Pulau Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, dan NTB. Berdasarkan kategori dugaan pelanggaran yang terjadi, kegiatan yang dilarang menempati posisi terbesar dalam perkara yang ditangani KPPU. Pelanggaran pada peringkat kedua adalah perjanjian yang dilarang oleh UU No. 5/1999, disusul dengan pelanggaran yang terkait dengan posisi dominan. Tabel berikut di bawah ini menjelaskan prosentase bagian dari kategori dugaan pelanggaran.
Halaman
20
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Kategori Dugaan Pelanggaran
Perjanjian yang Dilarang (9)
Posisi Dominan (6)
Kegiatan yang Dilarang (145)
Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Kegiatan yang Dilarang
Persekongkolan Lain (1)
Monopoli (8) Penguasaan Pasar/ Diskriminasi (13)
Persekongkolan Tender (123)
Berdasarkan tabel Dugaan Pelanggaran berdasarkan Kegiatan yang Dilarang menunjukkan bahwa Persekongkolan Tender paling banyak terjadi. Lebih dari lima puluh persen bagian dari kegiatan yang dilarang, Persekongkolan Tender selalu
mewarnai
perkara-perkara
yang
ditangani
oleh
KPPU.
Penguasaan
Pasar/Diskriminasi menempati posisi kedua setelah Persekongkolan Tender, urutan selanjutnya diikuti oleh perkara-perkara yang terkait dengan monopoli dan persekongkolan jenis lain.
Halaman
21
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Dugaan Pelanggaran Berdasar Perjanjian yang Dilarang Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (1)
Oligopoli (1)
Integrasi Vertikal (1) Pemboikotan (3) Kartel (3)
Pada
tabel
Dugaan
Pelanggaran
berdasarkan
Perjanjian
yang
Dilarang,
menempatkan perkara Kartel dan Pemboikotan pada posisi awal yang jumlah prosentasenya sama besar. Integrasi Vertikal, Oligopoli dan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri berada pada posisi yang sama berdasarkan pada banyaknya jumlah pelanggaran yang terjadi.
Dugaan Pelanggaran Berdasar Penyalahgunaan Posisi Dominan Merger, Konsolidasi, Akuisisi (1)
Pemilikan Saham (1)
Umum (4)
Tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa pelanggaran tidak hanya terjadi pada Penyalahgunaan Posisi Dominan secara umum, namun pelanggaran yang sering terjadi berupa Pemilikan Saham dan tindakan Merger, Konsolidasi, serta Akuisisi.
Halaman
22
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
3. 2
MONITORING PELAKU USAHA
Sampai dengan bulan Juli 2008, KPPU Pusat maupun Kantor Perwakilan Daerah sedang melakukan monitoring terhadap beberapa hal-hal sebagai berikut: 1. Monitoring Dugaan Kartel dan Penguasaan Pasar dalam Industri CPO dan Minyak Goreng oleh Wilmar Group, PT. Smart Tbk., PT. Musim Mas, Permata Hijau Sawit Group, PT. Asian Agri, PT. Salim Ivomas, PT. Perkebunan Nusantara I, PT. Perkebunan Nusantara III, PT. Perkebunan Nusantara V, PT. Perkebunan Nusantara VI dan PT. Astra Agro Lestari. Monitoring ini diawali oleh adanya lonjakan harga minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga CPO. Menanggapi hal itu, pemerintah kemudian mengeluarkan 3 (tiga) kebijakan terkait dengan operasi pasar, pajak ekspor dan Domestic Market Obligation (DMO). Pada kenyataannya kebijakan tersebut belum dapat menstabilkan harga CPO di pasar. Naiknya harga CPO internasional turut memicu pengusaha untuk lebih memilih ekspor daripada memasok untuk kebutuhan dalam negeri. Fenomera yang cukup ironis adalah fakta bahwa naiknya harga CPO tersebut ternyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan produksi CPO dari tahun ke tahun, namun harga CPO terus melonjak. Selain itu, diketahui bahwa setiap peningkatan ekspor, Indonesia juga turut menghasilkan lonjakan harga CPO internasional. Oleh karena itu, timbul kecurigaan terjadinya kartel dan penguasaan pasar dalam industri CPO dan minyak goreng. Hal ini berdasar pada karakteristik produsen yang menguasai pasar sehingga menciptakan posisi dominan dalam pasar yang terintegrasi dengan produsen minyak goreng. Selain itu, diduga terjadi pula maksimalisasi profit secara tidak wajar sehingga membentuk double margin baik untuk CPO maupun minyak goreng di pasar domestik.
Halaman
23
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Dugaan predatory pricing dan integrasi vertikal dalam industri paku dan kawat paku oleh PT Ispat Wire Products. Monitoring ini berlatar belakang pada adanya kebijakan salah satu produsen wire rod terbesar di Indonesia untuk mendirikan anak perusahaan yang memproduksi paku dan kawat. Kebijakan tersebut ditengarai berpotensi mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam industri yang bersangkutan. Terdapat kecurigaan bahwa harga yang diberikan produsen wire rod kepada anak perusahaannya justru menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat di lini produsen paku dan kawat. Akibatnya, hasil produksi kompetitor anak perusahaan produsen wire rod tersebut tidak dapat bersaing head to head dengan anak perusahaan produsen wire rod. Sebelumnya anak perusahaan produsen wire rod tersebut mengkonsentrasikan pasarnya di luar negeri, namun sejak tahun 2000, pasar anak perusahaan produsen wire rod 100% terkonsentrasi di Indonesia bagian Timur dan sekarang mulai merambah ke Indonesia bagian Barat. 3. Monitoring Dugaan Kartel, Perdagangan dan Distribusi Kacang Kedelai oleh PT. Gerbang Cahaya Utama, PT. Cargill Indonesia, PT. Sekawan Makmur dan PT. Teluk Intan. Latar belakang monitoring ini adalah adanya pergerakan harga komoditas kacang kedelai dalam negeri yang mengalami kenaikan secara bersamaan. Selain itu, fakta bahwa struktur pasar kacang kedelai di Indonesia yang oligopoli diduga telah mengakibatkan adanya praktik pengaturan harga atau kartel. 4. Monitoring Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Akuisisi PT. Alfa Retailindo Tbk oleh PT Carrefour Indonesia. Monitoring ini berawal pada adanya rencana akuisisi yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia atas Alfa Supermarket. Akuisisi tersebut diduga dapat mengakibatkan adanya praktek penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan.
Halaman
24
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 5. Monitoring Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan yang dilakukan oleh PT. Nusantara Sejahtera Raya (21 Group) di Bidang Industri Perfilman di Indonesia. Adanya dugaan telah terjadi persaingan yang tidak sehat dalam industri perfilman di Indonesia melatarbelakangi dilakukannya monitoring ini. Fokus dari monitoring ini adalah adanya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha industri perfilman terkait dengan pemasaran film oleh para produser film Indonesia. 6. Monitoring Terhadap Kepemilikan Silang di Industri Penyiaran Indonesia yang dilakukan oleh MNC Group, Para Group dan Bakrie Group. Monitoring ini dilakukan terhadap perilaku grup-grup televisi terrestrial dalam industri
pertelevisian
nasional.
Adanya
kepemilikan
silang
di
industri
pertelevisian nasional, maka menimbulkan adanya indikasi antikompetisi. Hal tersebut dapat terjadi dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam industri yang bersangkutan. Bahwa suatu TV terrestrial dapat bersaing untuk memperoleh
pendapatan dari iklan jika
ratingnya naik, yang sangat bergantung dari jumlah pemirsa. Semakin banyak jumlah pemirsa, maka semakin banyak peluang konsumsi atas produk/jasa perusahaan tersebut, sehingga pemirsa merupakan indirect consumer. Hal tersebut berbeda dengan TV nonterrestrial, dimana konsumen menjadi direct consumer dalam pertelevisian nasional. Bahwa dengan kepemilikan silang tersebut, maka perusahaan dapat menguasai pasar dalam industri pertelevisian. Dalam hal ini, KPPU akan melihat apakah perilaku anti kompetisi sebagai akibat dari adanya kepemilikan silang tersebut. 7. Monitoring Dugaan Kartel dan Abuse Of Dominant Position dalam Penetapan Tarif Jasa Pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II, Garuda Indonesia, Jasa Angkasa Semesta, Gapura Angkasa, Unex Inti Indonesia, Wahana Dirgantara, Darma Bandar Mandala. Adanya kenaikan tarif layanan jasa pergudangan (tarif sewa dan cargo handling) yang dilakukan oleh operator gudang di Bandara Soekarno-Hatta diduga menjadi indikasi telah terjadinya kartel yang dilakukan oleh para
Halaman
25
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ operator/pengelola gudang bandara tersebut. Hal ini didukung oleh fakta bahwa besaran tarif yang ditetapkan adalah sama untuk seluruh gudang yang ada. Kenaikan tersebut di-claim telah disepakati oleh konsumen dan pengelola bandara yang bersangkutan. 8. Monitoring Dugaan Monopoli dan Diskriminasi dalam Industri Chlor di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Tjiwi Kimia, Tbk. Praktek-praktek persaingan tidak sehat diduga terjadi dalam industri chlor di Indonesia. Hal ini ditengarai dari adanya penetapan harga jual chlor sebagai disinfektan air oleh salah satu produsen chlor. Penetapan harga jual chlor tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan harga jual chlor yang ditetapkan oleh produsen lain. Hal ini menyebabkan tersingkirnya beberapa produsen chlor dari pasar tersebut. Selain itu, juga berdampak pada berkurangnya pilihan produk yang bisa dipilih oleh konsumen chlor di Indonesia. 9. Monitoring Dugaan Diskriminasi dalam Perbaikan dan Rekondisi Turbin Gas PT. PLN (Persero) yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Jasa & Jasa Produksi Citarum dan PT. Kidang Kencana Sakti. Diduga telah terjadi diskriminasi antara PLN Citarum dengan salah satu pelaku usaha. Dugaan muncul dikarenakan oleh adanya MoU antara kedua perusahaan tersebut, dimana MoU selalu diperpanjang setiap tahunnya. Hal yang perlu dimonitoring adalah penunjukkan pelaku usaha tersebut oleh PLN Citarum. 10. Monitoring Dugaan Posisi Dominan dalam Pembangunan Blok A Pasar Tanah Abang oleh PT. Priamanaya Djan Internasional dan PD Pasar Jaya. Monitoring ini berdasar pada dugaan adanya penyalahgunaan posisi dominan dalam peremajaan pasar Tanah Abang, yang dilakukan oleh pengelola pasar Tanah Abang beserta para developer dari masing-masing blok. Dalam hal ini, pengelola pasar Tanah Abang bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengelola diduga menetapkan syarat-syarat perdagangan yang memberatkan para pedagang untuk membeli kios-kios di pasar Tanah Abang.
Halaman
26
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
11. Monitoring Dugaan Penguasaan Pasar Pestisida Rumah Tangga (Non-Coil) di Indonesia yang dilakukan oleh PT. Johnson Home Hygiene Products dan PT. SC Johnson & Son Indonesia Ltd. Diduga telah terjadi upaya penguasaan pasar pestisida rumah tangga (noncoil) di Indonesia. Penguasaan diduga dilakukan oleh beberapa produsen produk pestisida sehingga menghambat persaingan di dalam industri tersebut. 12. Monitoring Dugaan Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pemanfaatan Gudang di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar oleh PT Pelindo IV. Diduga telah terjadi penyalahgunaan posisi dominan dalam pemanfaatan gudang
di
pelabuhan
penyalahgunaan
tersebut
Soekarno-Hatta
Makassar.
dilakukan
operator
oleh
Dugaan
atas
pelabuhan
yang
bersangkutan sehingga menimbulkan hambatan persaingan. 13. Monitoring Dugaan Oligopoli, Penetapan Harga dan Diskriminasi dalam Distribusi Tepung Terigu di Wilayah Indonesia Timur. Diduga telah terjadi praktek oligopoli, penetapan harga dan diskriminasi dalam proses distribusi tepung terigu di wilayah Indonesia Timur. Hal in ditengarai dari adanya kondisi bahwa hanya terdapat satu produsen terigu di wilayah Indonesia Timur yang hanya menunjuk satu distributor saja.
3.3
PENANGANAN PERKARA
Penanganan perkara yang dilakukan oleh KPPU didominasi
oleh Perkara
Persekongkolan dalam Tender. Adapun perkara lainnya terkait dengan penguasan pasar, monopoli, kartel, penetapan harga dan pembagian wilayah. Penanganan perkara yang telah selesai diproses melalui beberapa tahap pemeriksaan dan sidang Majelis, telah menghasilkan beberapa Putusan KPPU. Sepanjang tengah tahun pertama 2008, KPPU mengeluarkan 17 putusan, yaitu:
Halaman
27
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 1. Perkara No. 10/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Lanjutan
Pembangunan/Relokasi
Rumah
Sakit
Umum
Daerah
Ratu
Zalecha Martapura, Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006. 2. Perkara No. 11/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan denganTender Pekerjaan Peningkatan Jalan Maccope-Labessi di Kabupaten Soppeng. 3. Perkara No. 12/KPPU-L/2007 Dugaan pelanggaran terhadap Undangundang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK Non DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006. 4. Perkara No. 13/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam polibeg Tahun Anggaran 2006 di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan. 5. Perkara No. 14/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Multiyears di Kabupaten Siak, Riau. 6. Perkara No. 15/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Persekongkolan dalam Lelang Pembangunan Mall Kota Prabumulih. 7. Perkara No. 16/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Proses lelang pengadaan bibit karet, herbisida, dan pupuk tablet PLMT Tahun Anggaran 2006 di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. 8. Perkara No. 17/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera di PT Asuransi Manulife Indonesia. 9. Perkara No. 18/KPPU-L/2007 tentang Dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006. 10. Perkara
No.
19/KPPU-L/2007
tentang
Penguasaan
Pasar
dan
Persekongkolan yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandy, S.H, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya.
Halaman
28
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 11. Perkara No. 20/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006. 12. Perkara No. 21/KPPU-L/2007 tentang Lelang Pengadaan Pipa PVC 6”, 4”, dan 2” oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. 13. Perkara No. 22/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Monopoli Jasa Kargo di Bandara Hasanuddin Makassar-Sulawesi Selatan 14. Perkara
No.
23/KPPU-L/2007
tentang
Persekongkolan
dalam
Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M. 15. Perkara No. 24/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Persekongkolan dalam Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Lubuk Lancang-Teluk Betung-Tanah Kering; Pangkalan Balai-Pangumbuh; Pangkalan Balai-Lubuk Saung; Sp Tanjung Beringin-Rimba Alai; dan SP Rambutan Mendal-Mendil di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008. 16. Perkara No. 26/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1999
yang
dilakukan
oleh
PT
Excelcomindo Pratama Tbk, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Hutchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8 Telecom, PT Smart Telecom, dan PT Natrindo Telepon Seluler. 17. Perkara No. 28/KPPU-L/2007 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, serta Pasal 19 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah.
Halaman
29
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 3.4
MONITORING PUTUSAN DAN LITIGASI
Monitoring putusan dan litigasi merupakan suatu cara yang dilakukan KPPU dalam mengawasi sekaligus menindaklanjuti perkembangan hasil Putusan yang telah dihasilkan oleh KPPU. Pengawasan dilakukan terhadap perilaku pelaku usaha atas Putusan KPPU yang telah dikenakannya. Perubahan perilaku pelaku usaha merupakan objek dari monitoring atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Proses Litigasi yang dilakukan KPPU meliputi beberapa perkara yang 13 (tiga belas) diantaranya sedang dalam proses keberatan di Pengadilan negeri, 8 (delapan) perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan Perkara yang sedang dalam proses eksekusi terdiri dari 11 (sebelas) perkara dan terdapat 8 (delapan) perkara lain yang sedang dalam proses monitoring pelaksanaan putusan.
I.
PERKARA SEDANG DALAM PROSES KEBERATAN Perkara yang sedang dalam proses keberatan didominasi oleh perkara yang terkait dengan Persekongkolan Tender. Jumlah keseluruhan perkara sedang dalam proses keberatan sebanyak tiga belas, delapan perkara diantaranya terkait dengan Persekongkolan Tender, yaitu: 1.
Perkara No. 20/KPPU-L/2005 tentang PJU-SJU (1);
2.
Perkara No. 16/KPPU-L/2006 tentang Tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5, 19 huruf d dan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengerjaan SKTM 20 Kv Paket 4, Paket 9, Paket 20 dan Paket 22 (SKTM);
3.
Perkara No. 03/KPPU-L/2007 tentang Tender pengadaan gedung Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;
4.
Perkara No. 05/KPPU-L/2007 Tentang Tender di Belawan;
5.
Perkara No. 07/KPPU-L/2007 Tentang Temasek;
6.
Perkara No. 11/KPPU-L/2007 Tentang Tender pembangunan jalan di Kabupaten Soppeng, Makassar;
7.
Perkara No. 13/KPPU-L/2007 Tentang tender pengadaan polibeg dan kelapa sawit di Kab. Banjar;
Halaman
30
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 8.
Perkara No. 18/KPPU-L/2007 tentang pelanggaran Pasal 22 pada tender pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Perkara TV Diknas);
9.
Perkara No. 19/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya;
10. Perkara No. 21/KPPU-L/2007 tentang pelanggaran Pasal 22 pada proses lelang Pengadaan Pipa PVC 6”, 4”, dan 2” oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Riau, Riau; 11. Perkara No. 22/KPPU-L/2007 tentang pelanggaran Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 huruf (a) serta Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Praktek Monopoli Jasa Kargo di Bandara Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan; 12. Perkara No. 24/KPPU-L/2008 tentang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan Pangkalan Balai-Pengumbuk di Kab. Banyuasin; 13. Perkara No. 26/KPPU-L/2008 tentang kartel SMS.
II.
PERKARA SEDANG DALAM PROSES KASASI Perkara sedang dalam proses kasasi juga didominasi oleh Persekongkolan Tender sejumlah lima perkara dari delapan perkara, meliputi: 1. Perkara No. 08/KPPU-L/2003 tentang Jasa Audit PT Telekomunikasi oleh Price Water House Coopers; 2. Perkara No. 05/KPPU-L/2004 tentang Tender Pengadaan Jasa Keamanan di PT Thames PAM Jaya; 3. Perkara No. 08/KPPU-L/2004 tender Pengadaan Tinta Pemilu Legislatif di KPU Tahun 2004; 4. Perkara No. 04/KPPU-L/2005 tentang Lelang Barang Bukti berupa Gula dalam Tindak Pidana Nurdin Halid di Kejaksaan Jakarta Utara; 5. Perkara No. 11/KPPU-I/2005 tentang Kartel Distributor Semen Gresik di Wilayah IV Jawa Timur; 6. Perkara No. 13/KPPU-L/2005 tentang Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Cibinong; 7. Perkara No. 19/KPPU-L/2005 tentang Tender Pengadaan Gamma Ray Scanner di Pelabuhan Batu Ampar, Batam; 8. Perkara No. 17/KPPU-L/2006 tentang PJU-SJU (2).
Halaman
31
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ III. PERKARA SEDANG DALAM PROSES EKSEKUSI Terdapat sebelas perkara sedang dalam proses eksekusi. Sembilan diantaranya juga terkait dengan perkara Persekongkolan Tender yang meliputi: 1. Perkara No. 07/KPPU-L/2004 tentang Tender VLCC milik Pertamina; 2. Perkara No. 04/KPPU-I/2003 tentang JICT; 3. Perkara No. 06/KPPU-L/2006 tentang Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Pematang Siantar; 4. Perkara No. 02/KPPU-L/2007 tentang Tender di RSUD Wahab Sya’ranie; 5. Perkara No. 06/KPPU-L/2007 tentang tender pengadaan jasa fogging di DKI Jakarta; 6. Perkara No. 04/KPPU-L/2007 tentang tender pengadaan LCD di DKI Jakarta; 7. Perkara No. 08/KPPU-L/2007 tentang tender di PJU Bengkulu; 8. Perkara No. 02/KPPU-L/2006 tentang perubahan logo Pertamina; 9. Perkara No. 14/KPPU-L/2007 tentang tender pembangunan jalan di Kab. Siak – KEPRI; 10.Perkara No. 15/KPPU-L/2007 tentang tender pembangunan mall di Kota Prabumulih; 11.Perkara No. 16/KPPU-L/2007 tentang tender pengadaan Herbisida, PMLT dan bibit karet di Kabupaten Banjar Baru;
IV.
PERKARA SEDANG DALAM PROSES MONITORING PELAKSANAAN PUTUSAN KPPU sedang melakukan proses monitoring terhadap delapan pelaksanaan Putusan yang meliputi: 1. Perkara No. 10/KPPU-L/2005 tentang Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara; 2. Perkara No. 16/KPPU-L/2005 tentang Tender Pengadaan Alat Kendali Emisi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya; 3. Perkara No. 04/KPPU-L/2006 tentang Distribusi Kendaraan Roda Dua Merk Yamaha di Makassar; 4. Perkara No. 02/KPPU-L/2005 tentang PT Carrefour Indonesia; 5. Perkara No. 01/KPPU-l/2003 tentang PT Garuda Indonesia; 6. Perkara No. 02/KPPU-I/2004 tentang PT. Pemblokiran SLI oleh PT. Telkom Indonesia; 7. Perkara No. 03/KPPU-L-I/2000 tentang PT. Indomarco Prismatama;
Halaman
32
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 8. Perkara No. 01/KPPU-L/2004 tentang Jasa Bongkar Muat Kelapa Sawit di Pelabuhan Belawan.
V.
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 1. KASASI atas Putusan KPPU NO. 03/KPPU-L/2006 tentang CIS-RISI; 2. KASASI atas Putusan KPPU NO. 02/KPPU-L/2006 tentang LOGO PERTAMINA; 3. Perkara No. 04/KPPU-L/2005 tentang LELANG BARANG BUKTI BERUPA GULA DALAM TINDAK PIDANA NURDIN HALID DI KEJAKSAAN JAKARTA UTARA; 4. Kasasi atas Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2005 tentang PENGADAAN ALAT KESEHATAN DI RSUD CIBINONG.
Halaman
33
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Halaman
34
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
BAB
4 SOSIALISASI SEWINDU PERSAINGAN USAHA 4.1.
SOSIALISASI
Sampai dengan bulan Juni 2008, KPPU telah melakukan 14 kegiatan sosialisasi di 11 propinsi. Kegiatan sosialiasi tersebut terdiri dari: 1. Tiga kali Pengembangan Jaringan Media Massa dalam bentuk Forum Jurnalis di Jakarta yang melibatkan media massa nasional, 2. Seminar Persaingan Usaha di wilayah Kantor Perwakilan Daerah Medan yang melibatkan Pemda dan Kadin setempat, 3. Penyusunan Standarisasi Materi Advokasi dalam bentuk Forum Diskusi dengan Akademisi di Gorontalo, 4. Lokakarya Parlemen/Pemerintah di Padang yang melibatkan Pemda dan Kadin setempat, 5. Lokakarya Parlemen/ Pemerintah di Pangkal Pinang - Bangka Belitung, 6. Seminar Persaingan Usaha di wilayah Kantor Perwakilan Daerah Makassar yang melibatkan Pemda dan Kadin setempat, 7. Lokakarya dengan Lembaga Publik di Balikpapan – Kalimantan Timur yang melibatkan Kadin dan akademisi,
Halaman
35
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 8. Lokakarya
dengan
Lembaga
Publik
di
Bangkalan
–
Madura
yang
melibatkan Pemda dan Kadin setempat, 9. Penyusunan Standarisasi Materi Advokasi dalam bentuk Forum Diskusi dengan Akademisi di Mataram, 10. Penyusunan Pedoman Advokasi Jaringan Media di Medan yang melibatkan media massa setempat, 11. Lokakarya Hakim di Palembang yang melibatkan hakim dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh propinsi Sumatera Selatan, 12. Kegiatan Lokakarya Parlemen/Pemerintah di Pontianak – Kalimantan Barat yang juga melibatkan Pemda dan Kadin setempat, 13. Seminar Persaingan Usaha di Jakarta yang melibatkan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ketua Komisi VII DPR, Media Massa Nasional, Pelaku Usaha yang bergerak di bidang migas, CPEES dan IRSA.
Selain mengadakan kegiatan sosialisasi ke berbagai daerah, subdirektorat advokasi juga menerima beberapa permohonan audiensi dan permohonan narasumber dari berbagai instansi, seperti GAPENSI, PT. Pembangkitan Jawa Bali, INKINDO (Ikatan Nasional Konsultan Indonesia), DPD AKLI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi)
dan
IFC
(International
Finance
Corporation), Departemen Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM, PT. Astra International, Tbk, AN TV, Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R) Korda DKI Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta, AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), Bupati Soppeng, Investor Daily, Dewan Pengurus LPJK Riau, Yayasan Perspektif Baru, Perkumpulan PBB Mr, DPRD Kota Sukabumi, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, KPPU dan Universitas Trunojoyo (Madura), serta NAMPA.
4.2.
KERJASAMA
KELEMBAGAAN
Perkembangan kegiatan kerjasama kelembagaan dalam forum internasional dan kerjasama dengan lembaga internasional yang terkait dengan hukum dan kebijakan persaingan dalam periode Januari – Juni 2008 adalah :
Halaman
36
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
1.
OECD
Pada periode 2008, KPPU terus melakukan upaya penguatan eksistensi kelembagaan KPPU baik melalui perwujudan reformasi regulasi, yaitu pengadopsian integrated checklist on regulatory reform, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, berbagi ilmu tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha pada forum internasional, pelaksanaan negosiasi tentang kebijakan persaingan di tingkat internasional, dan peningkatan peranan KPPU sebagai regular observer pada OECD.
Sesuai dengan agenda OECD-Competition Committee, dalam semester pertama 2008 ini telah dilakukan dua kali pertemuan Competition Committee. Pada pertemuan pertama di bulan Februari, KPPU mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu pimpinan sidang yang membahas isu Residential Water Heaters dan Consumer Choice in Mobile Telephony. KPPU juga menyampaikan written contribution dengan topik Indonesian Antitrust Issues in Interlocking Directorate. Isu “interlocking directorate” dalam Pasal
26 UU No 5/1999. Aturan tersebut juga dilaksanakan
sejalan dengan peraturan pemerintah atau departemen yang terkaitnya lainnya yaitu antara lain UU No No. 19/2003 mengenai BUMN, Peraturan Bank Indonesia No 2/7/2000 serta Peraturan Bapepam No. Kep45/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997.
Selain aktif dalam pertemuan tersebut, KPPU juga melakukan pertemuan dengan OECD expert terkait dengan kemungkinan bantuan OECD dalam bentuk technical assistance pemberian pelatihan mengenai implementasi OECD
assessment
toolkit.
Usulan
pelatihan
yang
direncanakan
dilaksanakan di Indonesia tersebut juga merupakan penjabaran dari salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam APEC Seminar bulan Juni 2007 di Jakarta yaitu adanya kesepakatan para APEC economies
untuk
menemukan
cara
terbaik
(berdasarkan
pengalamannya) dalam mengadopsi competition assessment, reformasi regulasi, dan kebijakan persaingan. Untuk itu mereka juga menekankan pentingnya dialog yang kontinyu dan bantuan teknis dalam penerapan
Halaman
37
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ OECD
integrated
checklist.
Sehingga
KPPU
perlu
mempersiapkan
wawasan dan pengetahuan terhadap toolkits tersebut yang sejalan dengan rencana penerapan dari OECD assessment toolkits.
Sedangkan
dalam
partisipasi
pada
pertemuan
bulan
Juni,
KPPU
menunjukkan eksistensi sebagai anggota regular observer OECD (sejak Desember
2005)
melalui
penyampaian
written
contribution
pada
pertemuan WP 2 dan WP 3 pada bulan Juni 2008. Namun, KPPU tidak dapat
menghadiri
pertemuan
tersebut
karena
bersamaan
dengan
penyelenggaraan acara APEC seminar dimana KPPU sebagai host country penyelenggara acara tersebut. Ketidakhadiran dalam kegiatan tersebut tidak mengurangi kontribusi aktif KPPU dalam acara tersebut. KPPU tetap menyampaikan 3 (tiga) written contribution sebagai bahan diskusi dalam forum tersebut. Materi yang disampaikan tersebut adalah pertama competition issues in Indonesia construction industry, kedua
adalah
bundling in Indonesian competition law dan ketiga adalah market studies in Indonesian competition agency.
2. OECD – RCC
Wadah sharing experience dan capacity building bagi otoritas pegawai lembaga persaingan di wilayah Asia Pacific yang merupakan bagian dari OECD ini yang lebih dikenal sebagai
OECD-Korea Regional Center for
Competition (OECD-RCC). Dalam pelatihan tersebut, beberapa materi tingkat
lanjut
disampaikan
dan
dibahas
oleh
ahli
dalam
hukum
persaingan usaha yang didatangkan dari kantor pusat OECD di Paris. KPPU sendiri telah aktif dilibatkan dan bertukar pengalaman dalam pelatihan tersebut sejak pendirian OECD-RCC, yaitu pada akhir tahun 2004. Pada semester pertama 2008, telah diselenggarakan 3 (tiga) pelatihan (workshop) yang dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan serta di Singapura. Berbagai teori dan praktek tentang cartel dan leniency program, penyalahgunaan posisi dominan serta quantitative methods dalam mengukur kekuatan pasar, merjer dibahas dalam workshop tersebut. Melalui kapasitas dan keahlian OECD – RCC tersebut, KPPU merencanakan untuk mengajukan proposal penyelenggaraan pelatihan
Halaman
38
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ tersebut di Indonesia tahun 2009 dengan tujuan untuk memaksimalkan partisipasi
aktif
staf
KPPU
yang
dituntut
untuk
meningkatkan
kemampuan dalam analisa dan aplikasi kasus persaingan usaha.
3. UNCTAD
UNCTAD sebagai salah satu lembaga bagian dari United Nations khususnya yang membidangi Divisi Competition Law dan Consumer Policies Branch. Formulasi bantuan technical assistance yang sudah dirintis sejak akhir 2004 antara KPPU dan UNCTAD, maka tahun 2007 telah dicapai sebuah kerangka kerjasama bilateral antara KPPU dan UNCTAD untuk periode 2 (dua) tahun kedepan yaitu 2008 - 2009. Dalam kerjasama tersebut, KPPU diminta secara khusus untuk menjadi pusat pengembangan hukum dan kebijakan persaingan untuk wilayah Asia
Tenggara.
Dalam
mewujudkan
hal
tersebut,
UNCTAD
akan
memfasilitasi pelaksanaan penerjemahan modul pelatihan UNCTAD ke dalam bahasa Indonesia dan pelaksanaan training for trainer (ToT) bagi internal dan eksternal KPPU, sekaligus fasilitasi pelaksanaan workshop dalam industri telekomunikasi, infrastruktur dan fasilitas esensial lain, serta
potensi
penerapan
class
action
dalam
penegakan
hukum
persaingan usaha di Indonesia. Dalam tahun 2008, kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan November adalah Workshop Competition and Regulation in the Telecommunications Sector.
Selain itu kegiatan dalam kerangka kerjasama bilateral tersebut, KPPU juga berperan aktif dalam pertemuan UNCTAD khususnya dalam InterGovernmental Group of Expert (IGE) Meeting on Competition Law and Policy yang merupakan agenda tahunan UNCTAD yang dilaksanakan di markas besar UNCTAD di Geneva, Swiss. Dalam tahun 2008, KPPU menghadiri pertemuan 9th Session of IGE Meeting pada bulan Juli 2008. Dalam kesempatan ini, KPPU menyampaikan written contribution dengan topik Indonesian perspective on abuse of dominance
selain itu KPPU
juga menjadi salah satu panelist dalam pertemuan Ad-hoc Expert Group on the Role of Competition Law and Policy in Promoting Growth and
Halaman
39
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Development yang mendiskusikan tentang posisi dan sikap negara berkembang terhadap periaku penyalahgunaan posisi dominan.
4. APEC
Dalam semester pertama tahun 2008, KPPU telah menunjukkan peran dan partisipasi aktif dalam proses penyusunan APEC Individual Action Plan 2008 (APEC-IAP, Rencana Aksi Individu 2008) dibawah koordinasi Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian khususnya dalam Chapter Competition. Terkait dengan penyusunan
APEC – IAP 2008 tersebut,
KPPU juga terlibat dalam rencana pelaksanaan APEC Peer Review yang akan dilaksanakan pada 2009. KPPU telah mengkoordinasikan dengan Menko Perekonomian mengenai isu hukum dan kebijakan persaingan yang akan disampaikan dalam Peer Review. Sedangkan APEC–IAP 2008 sendiri membahas gabungan berbagai isu yang terkait dengan kebijakan ekonomi di suatu negara, antara lain tarif dan non tarif, jasa, investasi, standarisasi,
bea
cukai,
pengadaan
pemerintah,
hak
kekayaan
intelektual, dan kebijakan persaingan.
Sedangkan sebagai perwujudan keaktifan peran KPPU dalam upaya mendukung reformasi regulasi yang mulai disosialisasikan pada kalangan stakeholder terkait, maka KPPU memprakarsai penyelenggaraan dan sebagai host country acara APEC Seminar for Sharing Experiences in APEC Economies on Relations between Competition Authorities and Regulator Bodies (CTI 13/2008T), tanggal 11 – 13 Juni 2008 di Bali. Seminar tersebut merupakan tindak lanjut dari Seminar APEC yang dilaksanakan pada bulan Juni 2007 di Jakarta yang
salah satu
rekomendasi hasil Seminar APEC pada bulan Juni 2007 adalah perlunya diskusi dan pertemuan lebih lanjut guna berbagi pengalaman dari pelaksanaan APEC-OECD Integrated Checklist sebagai bagian dari upaya mendorong proses Regulatory Reform guna mewujudkan kebijakan persaingan yang sehat.
Salah
satu
point
dari APEC-OECD
Integrated
Checklist mengenai
perwujudan membangun kelembagaan yang kuat dan harmonis sebagai
Halaman
40
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ instrument penting untuk mendorong proses Regulatory Reform melalui kerangka kelembagaan yang harmonis antara lembaga persaingan dan sektor regulator terkait.
Disamping itu, kegiatan ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran anggota APEC economies atas pentingnya pengembangan Regulatory Reform khususnya dalam rangka hubungan antara lembaga persaingan dan regulator sektoral. Sehingga diharapkan praktek-praktek
pelaksanaan
dan
pemanfaatan
OECD
Integrated
Checklist dalam harmonisasi kebijakan terutama bagi regulator dan lembaga
persaingan
dilakukan Regulatory
secara
diperlukan
konsisten
Reform
dalam
agar
sehingga bentuk
pembuatan perbaikan harmonisasi
kebijakan kualitas
dapat
kebijakan
kebijakan
dapat
diakselerasikan dan keefektifan biaya dalam pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan. Kesuksesan penyelenggaraan APEC Seminar selama dua setengah hari tersebut ditunjukkan dengan partisipasi peserta kurang lebih 100 peserta baik dari perwakilan pemerintah dari Negaranegara anggota APEC economies sebanyak 13 negara anggota APEC economies
yaitu dari Chili, Jepang, Mexico, Peru, Filipina, Papua New
Guinea, Rusia, Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia, Chinese Taipei serta Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Internastional Competition Network (ICN). Peserta dari perwakilan domestik dari departemen terkait juga aktif berpartisipasi dalam acara tersebut.
Seminar tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang menciptakan arah yang jelas bagi harmonisasi dan penguatan kerjasama antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sektor tertentu dalam kerangka pewujudan reformasi regulasi. Rekomendasi penting yang dihasilkan adalah pemahaman perlunya dukungan politis untuk membangun sebuah kerangka kebijakan yang sejalan dengan reformasi
regulasi,
serta
terkait
dengan
perwujudan
harmonisasi
kebijakan antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sektor tertentu maka perlu mempertimbangkan kejelasan dan pembatasan tugas antara kedua lembaga tersebut. Rekomendasi penting lainnya adalah usulan mekanisme sistem konsultasi dan koordinasi antara lembaga persaingan dan lembaga regulator sektor sebelum menyusun
Halaman
41
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ peraturan yang melibatkan tugas dan wewenang kedua lembaga, misalnya mekanisme penyusunan Memorandum of Understading (MoU) yang dalam pelaksanaan teknisnya dapat berupa penyusunan jointworking team, diskusi dan pertemuan regular untuk saling bertukar informasi dan pengalaman pada isu persaingan dalam sektor yang menjadi jurisdiksi lembaga regulator sektor tertentu.
Hal penting lain yang perlu ditindaklanjuti Indonesia maupun APEC economies lainnya adalah proses reformasi regulasi akan berjalan dengan baik apabila sebuah institusi yang dapat mendukung dan memelihara proses tersebut dilakukan melalui sebuah institusi yang memadai
baik
dari
pembiayaan
dan
pengkoordinasian
dalam
penggunaan perangkat manajemen regulasi.
5. ASEAN melalui negosiasi Competition Chapter dengan New Zealand dan Australia
Sebagai kelanjutan dari partisipasi KPPU dalam pengembangan hukum dan kebijakan persaingan yang telah menjadi isu pembahasan negosiasi di tingkat internasional, dimana beberapa negara (khususnya negara maju) baik melalui organisasi internasional maupun secara bilateral terus berupaya agar tercipta suatu mekanisme peningkatan peranan kebijakan persaingan. Sebagaimana tahun 2007 dimana KPPU dilibatkan secara aktif dalam beberapa negosiasi perdagangan adalah negosiasi ASEANAustralia-New Zealand (AANZ) Free Trade Area (FTA). Dalam tahun 2008 ini, KPPU juga menjadi bagian dalam negosiasi dalam Joint Committee for ASEAN – EU Free Trade Area (JC – AEFTA) dimana KPPU dalam lingkup ASEAN telah menjadi tolak ukur perkembangan aspek hukum dan kebijakan persaingan yang sudah cukup maju sehingga diharapkan peranan KPPU dalam memberikan informasi terkait materi negosiasi tersebut yaitu penyiapan materi kuesioner perkembangan hukum dan kebijakan persaingan di Indonesia.
Halaman
42
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 6. ASEAN melalui pembentukan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC)
Dalam upaya membangun kerangka kebijakan persaingan dalam skala regional yang efektif, maka melalui ASEAN telah disepakati terbentuknya ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) pada bulan Agustus 2007 pada pertemuan ASEAN-Senior Economic Official Meeting (SEOM) untuk dapat berada di bawah SEOM. Adapun kesepakatan yang berhasil dicapai dari pertemuan ini adalah bahwa AEGC menyepakati semua negara anggota ASEAN sudah memiliki hukum persaingan pada 2015, sejalan dengan berlakunya ASEAN Economic Community (AEC). AEGC dibentuk dengan
tujuan
sebagai
mengkoordinasikan
forum
kebijakan
untuk
mendiskusikan
persaingan
dengan
dan
sasaran
mempromosikan terciptanya lingkungan persaingan usaha di wilayah ASEAN, setelah sebelumnya ASEAN memiliki Asean Consultative Forum on Competition (ACFC) yang bersifat sukarela.
Untuk lebih memfokuskan kegiatan dalam ruang lingkup yang menjadi fokus utama AEGC maka dibentuk 3 (tiga) working group yaitu :
a.
Forum
for
competition
policy
yang
ditujukan
sebagai
sarana
berdiskusi dan berkoordinasi seputar kebijakan persaingan bagi negara-negara anggota.
b.
Training and capacity building, untuk meningkatkan kemampuan institusi sehingga diperlukan identifikasi permasalahan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek yang bertujuan memberikan dukungan bagi pengembangan kebijakan persaingan serta sebagai upaya untuk mempromosikan
kepedulian
dan
dukungan
bagi
kebijakan
persaingan itu sendiri. Hal ini terkait pula dengan kondisi tahapan yang
berbeda
di
setiap
negara
anggota
dalam
melakukan
pembangunan kebijakan persaingan. Dalam program ini ditujukan pelatihan untuk semua negara anggota ASEAN, bekerjasama dengan para mitra dialog, seperti Amerika, OECD dan Jerman. Materi
Halaman
43
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pelatihan akan berkisar pada pengembangan kebijakan persaingan, advokasi dan pelatihan teknik investigasi.
c.
Regional Guideline, sebagai best pratice bagi pola pelaksanaan kebijakan persaingan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi regional ASEAN yang didasarkan kepada pengalaman dari masingmasing negara anggota. Guideline ini nantinya akan menjadi pegangan bagi semua negara anggota ASEAN dalam menyiapkan hukum
persaingan
di
negara
masing-masing.
Guideline
itu
diperlukan mengingat hingga saat ini belum semua negara di kawasan ASEAN memiliki hukum persaingan. Diharapkan, jika memang pada 2015 kesepakatan belum berhasil tercapai, minimal untuk beberapa sektor telah memiliki pengaturan hukum persaingan. Hingga
saat
ini,
negara
ASEAN
yang
telah
memiliki
hukum
persaingan adalah Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Diharapkan nantinya guideline tersebut akan membantu proses lahirnya kebijakan persaingan di tingkat ASEAN. Isi guideline tersebut diharapkan bisa sejalan dengan kepentingan dunia usaha ASEAN, sehingga dapat menciptakan suasana persaingan yang sehat di lingkungan internal ASEAN, yang nantinya akan melahirkan banyak pengusaha yang siap untuk bersaing di luar ASEAN.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuanpertemuan sebelumnya, diselenggarakanlah pertemuan Asean Expert Group on Competition (AEGC) ke-1 di Singapura pada tanggal 18-20 Maret 2008. KPPU sebagai otoritas lembaga persaingan Indonesia turut hadir bersama dengan perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya, serta perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Target dari pertemuan ini
adalah
untuk
membahas
lebih
lanjut
isu-isu
terkait
dengan
competition policy di ASEAN.
7. International Competition Network (ICN)
International Competition Network (ICN) merupakan jaringan informal bagi lembaga persaingan seluruh dunia, didirikan bulan Oktober 2001
Halaman
44
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ dengan tujuan untuk memfasilitasi kesamaan prosedur dan substansi dalam penegakan hukum persaingan. Anggota ICN mencapai 100 lembaga persaingan dari 88 negara di seluruh dunia (per 1 April 2007). ICN
terdiri
dari
Steering
Group
yang
bertanggung
jawab
untuk
pengambilan keputusan serta berbagai kelompok kerja yang berfokus pada implementasi kebijakan persaingan dan operasional ICN. Kelompok kerja ini mengadakan workshop dengan tema tertentu terkait dengan aktifitas kelompok kerjanya. Melalui aktifitas ini, ICN tidak hanya menyediakan institusi anggota dengan kesempatan untuk mengangkat isu persaingan tertentu, namun juga memfasilitasi komunikasi antar institusi anggota. ICN juga melakukan pertemuan tahunan dimana setiap kelompok kerja melaporkan kegiatannya selama setahun dan berdiskusi tentang hukum dan kebijakan persaingan usaha.
Untuk tahun ini, The International Competition Network (ICN) Seventh Annual Conference yang diprakarsai oleh Japan Fair Trade Commission (JFTC) bertempat di Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto). Konferensi berlangsung dari tanggal 13 – 17 April 2008. Lebih dari 500 peserta yang berasal dari 70 yurisdiksi, termasuk perwakilan dari lembaga persaingan dan pengamat independent seperti pengacara dengan spesialisasi dalam hukum persaingan menghadiri konferensi ini. Para partisipan berdiskusi tentang hukum persaingan dan kebijakan persaingan terkini yang diterapkan di berbagai negara.
Pada rangkaian pertemuan ICN, perwakilan KPPU dipercaya sebagai salah seorang Panelis pada salah satu sesi utama (plenary session), yaitu pada sesi laporan dan Panelisa pada sesi pisah (breakout session). Melalui seminar ini, Indonesia melalui KPPU diharapkan dapat semakin aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan Working Group ICN. Dalam kesempatan ini, KPPU juga mengajukan proposal untuk menjadi host country penyelenggara ICN Annual Conference selanjutnya. Selain Indonesia (KPPU) ada 2 (dua) kandidat negara yang mengajukan proposal sama yaitu Chinese Taipei dan Turki. Melalui pertimbangan penilaian
kesiapan
materi
dan
teknis
operasional
serta
lokasi
penyelenggaraan ICN tahun ini sudah di negara wilayah Asia maka
Halaman
45
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ diputuskan bahwa host country penyelenggaraan ICN 2009 oleh negara Turki.
Dalam tingkat kerjasama bilateral, KPPU telah dan terus membangun kerjasama yang sudah terbina dengan lembaga persaingan Negara sahabat.
Kerjasama
yang
telah
terjalin
tersebut
ditujukan
untuk
memperkuat posisi KPPU dalam forum internasional. Dalam kerangka kerjasama
tersebut,
KPPU
telah
memperkuat
kerjasama
dengan
beberapa lembaga persaingan yaitu :
1.
Japan Fair Trade Commission (JFTC)
Kerjasama
bilateral
dengan
JFTC
telah
dibangun
sejak
awal
berdirinya KPPU tahun 2000 dan terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kegiatan partisipasi KPPU dalam kerangka kerjasama bilateral tersebut, KPPU aktif mengikuti rangkaian acara The 4th East Asia Top Officials Meeting on Competition Law and Policy yang dilaksanakan di Jepang tanggal 16 April 2008 yang dilaksanakan secara
back-to-back
dengan
pertemuan
tahunan
ICN
yang
disponsori oleh JFTC. Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan yang diwakili oleh pejabat senior lembaga persaingan negara-negara Asia Timur.
Pada pertemuan ini, dibahas mengenai perkembangan penegakan hukum dan kebijakan persaingan di Korea, Taiwan dan Singapura. Pertemuan ini juga meresmikan pembentukan Technical Assistance Task-force yang bertujuan untuk memfasilitasi efisiensi bantuan teknis kebijakan persaingan di Asia Timur, yang mana mencakup koordinasi antar negara donor, antara negara donor dan negara penerima. Koordinasi ini mencakup pertukaran informasi dan opini antar lembaga-lembaga terkait. Anggota dari Technical Assistance Task-force
adalah
individu-individu
yang
bertanggung
terhadap bantuan teknis pada lembaganya masing-masing.
Halaman
46
Laporan Tahun 2007
jawab
_____________________________________________________________________ 2.
Chinese Taipei Fair Trade Commission
Sebagai bentuk kerjasama bilateral, KPPU menghadiri Regional Seminar on Competition Issues in Retailing yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 10 – 11 Juli 2008. Seminar ini diprakarsai oleh Chinese Taipei Fair Trade Commission (Chinese Taipei
FTC)
dengan
dukungan
dari
OECD
dalam
kerangka
International Co-Operation Program on Competition Policy. Seminar dihadiri oleh berbagai tenaga ahli dari OECD, ACCC (Australia) serta perwakilan lembaga persaingan dari 11 negara, termasuk Indonesia. Tema besar yang diambil dalam seminar ini adalah permasalahan persaingan berkaitan dengan daya beli pembeli (buyer power), jual rugi (selling below cost) dan perkembangan hipermarket. Agenda Roundtable diisi dengan topik pengalaman negara delegasi dalam menangani kasus Buyer Power in Retailing, Below Cost Retailing dan kasus lain berkaitan dengan penjualan retail di negara masingmasing.
Delegasi KPPU membawakan materi presentasi tentang daya beli Hipermart Carrefour dan Supermarket Indomart dalam sektor retail Indonesia. Kedua peritel ini ditengarai memiliki posisi dominant dalam posisi mereka sebagai pembeli produk dan jasa. Pada kasus Carrefour, KPPU menerima laporan dari supplier bahwa Carrefour menyalahgunakan
posisi
dominant
yang
dimilikinya
dengan
memberlakukan minus margin. Aturan ini membuat para supplier tidak dapat memasok ke pesaing Carrefour, yang mana hal ini sangat memberatkan dan merugikan para supplier. Sedangkan pada kasus Indomart, KPPU memberikan saran kepada Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan kontrol pada izin pendirian supermarket agar
tidak
membunuh
usaha
ritel
tradisional
dan
membuka
kesempatan berusaha yang sama bagi perusahaan kecil, menengah dan besar.
Dari keikutsertaan dalam seminar ini dapat ditarik kesimpulan bahwa diterapkannya berbagai regulasi di bidang ritel pada negara-
Halaman
47
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ negara peserta oleh pemerintah masing-masing terkadang justru berdampak kurang baik bagi persaingan, yaitu dengan membatasi persaingan itu sendiri. Karena permasalahan retail cukup rumit (mencakup peritel, pemasok dan konsumen), lembaga persaingan harus cermat dalam mendalami permasalahan retail yang muncul. KPPU juga berharap agar seminar dengan tema serupa dapat diselenggarakan di Indonesia agar pemerintah dan stakeholder terkait dapat memahami isu retail ini secara lebih mendalam.
3.
JICA – BAPPENAS
KPPU dan JFTC, dalam kerangka kerjasama JICA, bekerjasama mengembangkan Project Phase II on Competition Policy and Law,. yang dijadwalkan mulai pada bulan April 2009 hingga April 2012 dimana Project Phase I telah berakhir bulan April 2008. Tujuan yang diharapkan
adalah
untuk
meningkatkan
implementasi
system
kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia. Adapun kegiatan yang diagendakan mencakup training, seminar/workshop, internship dan kajian, yang berlokasi baik di Jepang maupun di Indonesia. Dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proyek ini, output yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan staff KPPU dalam menangani dan menegakkan UU No. 5 Th. 1999 serta dalam kegiatan kerja organisasi sehari-hari.
Saat ini KPPU tengah mengajukan program internship bertempat di Headquarter of JFTC (Tokyo) and JFTC Regional Office yang akan diikuti oleh 4 staff KPPU terpilih yang telah menguasai bahasa Jepang.
Tujuan
dari
proyek
internship
ini
adalah
untuk
meningkatkan pengetahuan para partisipan atas undang-undang hukum dan kebijakan persaingan Jepang, memberi pemahaman atas tata cara dan tata kerja JFTC, serta best practice JFTC sebagai lembaga persaingan. Diharapkan, setelah mengikuti masa internship selama 2 bulan, staff KPPU akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tata cara kerja organisasi JFTC dan dapat memetakan
Halaman
48
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ best practice JFTC sebagai lembaga persaingan yang sekiranya dapat diaplikasikan di KPPU Indonesia.
Sementara untuk program long term training, diadakan program beasiswa untuk tingkat Master dan Doctor bertempat di universitas nasional Jepang. 4 orang pegawai KPPU akan dikirm ke Jepang pada setiap tahun akademis untuk dapat menimba ilmu dalam bidang ekonomi, hukum, pembangunan, kebijakan public dan bidang-bidang lain yang dapat mendukung pengembangan KPPU. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dari pegawaipegawai KPPU serta meningkatkan kemampuan pegawai KPPU untuk mengembangkan kebijakan dan hukum persaingan di Indonesia selaras
dengan
perkembangan
di
tingkat
international.
Selain
program long term training, juga diadakan In Country Training yang diselenggarakan
di
Jakarta.
Training
ini
direncanakan
untuk
diselenggarakan sebanyak 4 kali setiap tahunnya, dengan topic dan tema yang berbeda sesuai dengan kebutuhan KPPU.
Seluruh rencana kegiatan
dalam kerangka project competition
policy and law ini dikoordinasikan dengan BAPPENAS selaku instansi yang berwenang untuk mengkoordinasikan project – project bantuan lembaga internasional dalam kerangka kerjasama Government to Government.
4.
GTZ Jerman
Terkait dengan kerjasama trilateral KPPU, GTZ-ICL dan MA yang memasuki phase II yang dimulai bulan Juli 2008 – Desember 2009 telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain workshop hakim di Bandung dan Batam untuk hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri. Hal ini diperuntukkan sebagai sosialisasi hukum persaingan untuk tingkat lanjut bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi negeri. Sehingga para hakim tersebut dapat memahami berita acara hokum persaingan dan cara mengatasi kasus-kasus
yang
berkaitan
Halaman
49
dengan
praktek
Laporan Tahun 2007
monopoly
dan
_____________________________________________________________________ persaingan usaha tidak sehat. Kemudian kerjasama KPPU dan GTZICL juga memiliki program beserta I-Radio dalam acara Talkshow yang
membahas
perkara-perkara
yang
berkaitan
dengan
pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tentang praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat, dengan narasumber dari Komisioner KPPU. Kegiatan ini dilakukan 2 kali sebulan dengan mengadakan interaktif
dengan para
pendengar
I-Radio.
Kegiatan ini
telah
berlangsung 2 kali. Penayangan pertama yaitu pada tanggal 24 Juni 2008
dengan
narasumber
Bapak
Erwin
Syahril
(Komisioner)
membahas tentang manajemen haji, kemudian tayangan kedua pada 15 Juli 2008 membahas tentang distribusi LPG di Indonesia. Tanggapan demikian
masyarakat KPPU
untuk
dapat
mengembangkan
acara
menarik
sosialisasinya
ini
sangat
perhatian kepada
baik,
dengan
masyarakat
seluruh
dan
masyarakat
Indonesia.
5.
Korea Fair Trade Commission (KFTC)
Dalam meningkatkan kredibilitas KPPU memandang perlu untuk melakukan kerjasama dengan competition agency negara lain, salah satunya dengan Korea Fair Trade Commission kerjasama mengajukan
secara
bilateral
proposal
dalam
tersebut
(KFTC). Perumusan
dimulai
penyelenggaraan
dengan
KPPU
workshop
yang
diagendakan akan diadakan bulan Agustus tahun ini serta pelatihan di Seoul, Korea pada Maret 2009 nanti. Penyelenggaraan workshop yang direncanaka di Jakarta bekerjasama dengan expert OECD dalam pemberian pelatihan dalam meningkatkan pemahaman OECD Competition Assessment Tool Kit yang diperuntukan untuk staf KPPU dan beberapa perwakilan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan competition agency yang ada di Korea dan dalam mengembangkan analisis ekonomi pada saat proses investigasi dan meningkatkan sinergi yang baik dengan institusi pemerintahan. Selain penguatan kerjasama tingkat internasional dengan lembaga persaingan internasional, KPPU juga terus menguatkan kerjasama dengan instansi dan departemen terkait lainnya di tingkat nasional. Dalam upaya menjalin kerjasama
Halaman
50
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ baik tersebut, KPPU sebagai pengemban amanat rakyat dalam penegak hukum persaingan di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU telah mengadakan pertemuan dengan beberapa Menteri Negara dan Lembaga Negara terkait guna menjalin kerjasama antar lembaga negara dan pemerintah dalam menjalin sinergi yang baik demi penegakan hukum persaingan. Mulai dari awal Januari 2008 – July 2008 KPPU telah mengadakan pertemuan diantaranya:
1. Pertemuan dengan Bappenas (12 Maret 2008) KPPU meminta pendapat Menteri dalam hal makro, yaitu tentang sikap pemerintah (dalam hal ini BAPPENAS) atas isu/arah kebijakan persaingan secara nasional.
2. Pertemuan dengan Wakil Presiden RI (28 Maret 2008) Selain mengirimkan saran dan pertimbangan ke Presiden, KPPU juga meminta dukungan langsung dari Wakil Presiden dengan mengadakan pertemuan langsung
KPPU
dengan
wakil
presiden.
Dalam
pertemuan
ini
KPPU
menyampaikan hasil kinerja KPPU serta beberapa kasus yang telah dan sedang ditangani. Serta dalam kesempatan tersebut KPPU meminta dukungan pemerintah untuk dapat melakukan kerjasama yang baik demi tegaknya hukum persaingan di Indonesia.
1. Pertemuan dengan Menteri Perekonomian (12 April 2008) KPPU meminta pendapat Menteri tentang sikap pemerintah (dalam hal ini Koordinator Bidang Perekonomian) atas isu/arah kebijakan persaingan secara nasional. Hal ini karena dalam kajian-kajian yang ditangani KPPU tidak sanggup mencakup seluruh sektor ekonomi yang ada, selain itu dibutuhkan badan-badan regulator yang juga berkaitan dengan isu persaingan untuk dapat bekerjasama demi penyelesaian isu persaingan yang dijalani.
2. Pertemuan dengan Menteri Perindustrian (21 April 2008) Penyampaikan kajian-kajian yang tengah ditangani oleh KPPU yaitu bidang industri pokok yang sangat berpengaruh pada perekonomian, seperti halnya; industri
gula
rafinasi,
industri
baja,
industri
tembakau
pulp/kertas.
Halaman
51
Laporan Tahun 2007
dan
industri
_____________________________________________________________________
3. Pertemuan dengan Menteri Pertahanan (21 Mei 2008) KPPU
menyampaikan
beberapa
permasalahan
industri
yang
menurut
perspektif KPPU berada di bawah Departemen Pertahanan, seperti contohnya dalam pengelolaan taxi bandara di wilayah enclave sipil serta industri strategis yang permasalahan Departemen
berkaitan dengan pertahanan. industri
barang
Pertahanan
dan
terkait
jasa
dengan
Selanjutnya menyangkut
yang
bersentuhan
jaminan
supply
dengan
kebutuhan
Departemen Pertahanan.
4. Pertemuan dengan Menteri Perhubungan (20 Juni 2008) Pertemuan ini membahas tanggapan Menteri Perhubungan dari beberapa saran pertimbangan yang telah disampaikan oleh KPPU kepada Departemen Perhubungan, diantaranya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di pelabuhan, kesepakatan tarif lini dua pelabuhan tanjung priok, dan pelaksanaan angkutan kontainer roll on-roll off (RoRo) Batam – Singapura.
Selain pertemuan dengan lembaga negara dan pemerintah, KPPU juga menyusun formulasi
penyusunan
Memorandum
of
Understanding
(MoU)
atau
Nota
Kesepahaman dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tentang penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada industri komunikasi dan informatika dan KAPOLRI RI tentang kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh KPPU, karena KPPU dalam menangani kasus tentunya perlu dukungan dan peran serta dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan lembaga negara terkait. Ruang lingkup dari nota kesepahaman KPPU dengan Depkominfo tersebut antara lain:
1. Pengkajian dan Monitoring perilaku pelaku usaha di industri komunikasi dan informatika yang berpotensi melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga selanjutnya dapat
menjadi
bahan
bagi
KPPU
untuk
ditindaklanjuti
penegakan hukum;
Halaman
52
Laporan Tahun 2007
dalam
proses
_____________________________________________________________________ 2. Harmonisasi kebijakan persaingan dalam industri komunikasi dan informatika untuk mencapai hasil guna yang diharapkan dalam industri terkait; 3. Akses data, dan atau informasi baik bersifat proaktif, maupun reaktif; 4. Sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat kepada pemangku kepentingan industri komunikasi dan informatika.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi VI yang membidangi sektor Perindustrian, Perdagangan, koperasi/usaha kecil dan menengah, Badan Usaha Milik Negara, Investasi dan Badan Standarisasi Nasional sebagai partner penting bagi KPPU dalam penyampaian aspirasi serta pertanggung jawaban kinerjanya dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan ini terhitung sejak Januari 2008 - July 2008 telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI sebanyak 2 (dua) kali. Pada RDP pertama untuk tahun 2008 yaitu pada tanggal 19 Maret 2008 dengan daftar pertanyaan sebagai berikut: Dari hasil RDP tanggal 19 Maret 2008 dihasilkan beberapa kesimpulan antara lain:
1. Berkaitan dengan banyaknya kasus terkait dengan persaingan usaha tidak sehat Komisi VI DPR RI mendukung langkah-langkah KPPU dalam upaya meningkatkan fungsi dan peranannya sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat. 2. Komisi VI DPR RI meminta kepda pemerintah untuk melakukan harmonisasi kebijakan sesuai dengan rekomendasi KPPU dan Komisi VI DPR RI meminta kPPU untuk menyampaikan hasil kajian yang berkaitan dengan regulasi yang mengarah pada timbulnya praltek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat kepada Komisi VI DPR RI. 3. Dalam upaya menjaga independesi KPPU sebagai lembaga yang menjalankan amanat UU no. 5 tahun 1999 maka, Komisi VI DPR RI meminta untuk menyelesaikan satus kesekretariatan KPPU selanjutnya terkait dengan hal ini Komisi VI juga akan mengadakan dialog denga Menteri Negara terkait (Menpan, Mensesneg, Menkeu)
Kemudian RDP kedua yaitu pada tanggal 26 Juni 2008 dengan daftar pertanyaan. Dari pembahasan dan diskusi yang berlangsung selama RDP tersebut telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :
Halaman
53
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 1. Komisi VI mendesak kepada pemerintah cq Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar segera menetapkan status pimpinan kesekretariatan (setingkat eselon 1A) serta meminta kepada Menteri Keungan menetapkan bagian anggaran sendiri 2. Komisi VI juga meminta kepada pemerintah cq Departemen Keuangan Kementerian
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
agar
segera
memproses pencairan anggaran KPPU yang dibintangi oleh Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI 3. Laporan hasil kinerja KPPU beserta dengan hasil putusan perkara yang telah ditangani maupun penanganan perkara yang sedang ditangani. Kemudian diskusi seputar permasalahan kelembagaan, terkait didalamnya persoalan administratif (termasuk didalamnya permaslahan SDM maupun permasalahan keterbatasan gedung tempat kerja). 4. Komisi VI juga meminta agar KPPU dapat terus meningkatkan kinerjanya
Dari RDP tersebut Komisi VI DPR RI terus mendukung upaya yang telah dilakukan KPPU dalam menjalankan fungsinya sebagai pengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoly dan persaingan usaha tidak sehat. Serta dari beberapa kajian yang telah dilakukan KPPU Komisi VI memberikan tanggapan yang positif serta mendorong KPPU untuk
terus
melakukan
yang
pemantauan
terhadap
sektor-sektor
ekonomi
melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.
Halaman
54
Laporan Tahun 2007
penting
_____________________________________________________________________
BAB
5 IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 5.1. PERMASALAHAN KELEMBAGAAN SEKRETARIAT KPPU
Permasalahan kelembagaan Sekretariat KPPU sampai saat ini masih belum dapat diselesaikan sesuai dengan harapan dan keinginan KPPU. Walaupun untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan pembahasan-pembahasan tingkat interdep namun hingga semester I tahun 2008 belum dapat diselesaikan.
Dalam setiap pembahasan interdep, hampir semua pihak memahami dan mengerti tentang permasalahan tersebut dan mendukung upaya KPPU, namun hanya pihak Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang sejauh ini masih belum dapat menerimanya. Kondisi ini tentunya menjadi pertanyaan berbagai pihak, KPPU merasakan bahwa Kantor Menpan masih Kurang memahami peran dan fungsi KPPU. Hal ini berdampak pada kurangnya dukungan dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan KPPU, sehingga hal
tersebut
antara
lain
berdampak
pada
kedudukan
KPPU
dalam
ketatanegaraan, dukungan instansi terkait seperti Depkeu dan BKN, kepastian karir pegawai, dan remunerasi Komisi dan pegawai KPPU
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam UU No.5 Tahun1999 Pimpinan Sekretariat KPPU tidak disebut sebagai Sekretaris Jenderal, namun Pimpinan Sekretariat KPPU diatur sepenuhnya oleh Komisi. Keberadaan dan kedudukan Sekretariat KPPU tersebut membawa konsekuensi sebagai berikut:
Halaman
55
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
1. Pimpinan Sekretariat tidak dianggap sebagai jabatan negeri/pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak menjadi kewenangan Menpan untuk mengatur dan menyetarakan dengan PNS; 2. Selama 8 (delapan) tahun gaji/honorarium pegawai KPPU tidak dapat diatur dengan baik mengingat pihak Departemen Keuangan (Depkeu) tidak akan menyetujui
pengaturan
gaji/honorarium
tersebut
apabila
tidak
ada
tanggapan atau rekomendasi terlebih dahulu dari Menpan; 3. Terhambatnya penyusunan gaji/honorarium berdampak pada karir pegawai KPPU yang tidak jelas dan tidak pasti. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan kelembagaan khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPU; 4. Bagian Anggaran KPPU tidak dapat berdiri sendiri, dan untuk itu sampai saat ini anggaran KPPU masih menginduk pada Departemen Perdagangan (Depdag) sebagai satuan kerja KPPU; 5. Pembinaan PNS yang dipekerjakan di KPPU terbengkelai mengingat jabatan di KPPU tidak dapat disetarakan dengan eselonering PNS.
Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mendapatkan kejelasan dan ketetapan atas status kelembagaan Sekretariat KPPU terus dilakukan hingga memasuki tahun 2008.
Dalam semester I tahun 2008, KPPU telah melakukan
berbagai upaya agar permasalahan kelembagaan Sekretariat KPPU dapat segera dituntaskan sehingga
pelaksanaan tugas Sekretariat KPPU dapat dilaksanakan
dengan efektif serta pengembangan kelembagaan, kepegawaian dan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Adapun upaya yang telah dilakukan KPPU selama kurun waktu semester I tahun 2008 dan proses lainnya terkait antara lain sebagai berikut:
1. Menindaklanjuti pembicaraan terdahulu dengan Menpan (tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya), KPPU telah mengirim surat Nomor 34/K/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 perihal Status Kelembagaan Sekretariat KPPU kepada Menpan. Dalam surat dimaksud pada intinya KPPU menyampaikan hal-hal yang telah dilakukan KPPU dalam penanganan perkara sejak tahun 2000 s.d. 2008, rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah,
Halaman
56
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ keadaan
sumber
Sekretariat
KPPU
Sekretariat KPPU.
daya
organisasi,
beserta
dan
dampaknya
permasalahan terhadap
kelembagaan
pelaksanaan
tugas
Terkait dengan permasalahan kelembagaan sekretariat,
KPPU sangat mengharapkan bantuan Menpan untuk memperkenankan KPPU memiliki struktur Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal setara
dengan
Eselon
I.
Sambil
menunggu
proses
hingga
terbitnya
Keputusan atau Peraturan Presiden, KPPU minta agar Menpan dapat memberikan persetujuan ”sementara” terhadap organisasi Sekretariat KPPU yang berjalan saat ini, sehingga keberadaannya dapat ”diakui” oleh semua pihak.
2. KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden RI pada tanggal 14 Februari 2008. Pada kesempatan tersebut Ketua KPPU menyampaikan permasalahan terkait dengan kelembagaan Sekretariat KPPU dan mengusulkan bahwa Pimpinan Sekretariat KPPU adalah Sekretaris Jenderal dengan kedudukan setingkat Eselon 1 a. Usulan tersebut akan menjadi materi usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor: 75 Tahun1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun arahan Presiden
atas usulan KPPU tersebut
kepada Mensekneg dan Seskab adalah agar ditindaklanjuti dan dikoordinasi oleh Sekneg dan Setkab, dan diminta agar dapat diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Periode 2004 -2009.
3. KPPU telah beberapa kali mengirim surat kepada Menkeu (2007), yang pada intinya KPPU mengajukan permohonan sebagai berikut:
a.
Agar KPPU dapat mempunyai Bagian Anggaran tersendiri yang terpisah dari Depdag. Hal tersebut dengan tujuan agar pengelolaan anggaran KPPU dapat efektif dan efisien;
b.
Agar dapat dilakukan penyesuaian remunerasi bagi Anggota Komisi berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan konsekuensinya;
c.
Agar dapat dilakukan penyesuaian remunerasi bagi pegawai KPPU yang sejak tahun 2000 belum bernah ditinjau kembali. Hal tersebut telah menghambat karir dan kepastian kerja pegawai.
Halaman
57
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Adapun jawaban Menkeu (Surat Nomor: S-44/MK.02/2008 tanggal 1 Februari 2008 perihal Permohonan Komisi Pengawas Persaingan Usaha) atas surat KPPU pada intinya sebagai berikut: a.
KPPU dapat memiliki Bagian Anggaran tersendiri setelah organisasi dan tatakerja Sekretariat KPPU ditetapkan oleh MenPAN. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan MenPAN untuk mampu memahami peran dan fungsi Sekretariat KPPU;
b.
Usulan penyesuaian Remunerasi Anggota Komisi sebagaimana diatur dalam Keppres No.6/2002 tentang Honorarium Komisi disarankan untuk menunggu hasil kajian Tim Remunerasi Nasional;
c.
Usulan penyesuaian remunerasi pegawai KPPU, disarankan menunggu adanya ketetapan Menpan mengenai organisasi dan tatakerja Sekretariat KPPU.
Menindaklanjuti permintaan KPPU, Menteri Keuangan telah berkirim surat kepada Menpan yang intinya minta agar kelembagaan Sekretariat KPPU dapat segera diselesaikan sehingga ada dasar bagi Menkeu untuk memberikan penetapan terkait dengan bidang tugasnya.
4. Upaya yang telah dilakukan KPPU serta pembahasan-pembahasan yang selama
ini
telah
dilakukan
KPPU
dalam
rapat
interdep,
baik
yang
diselenggarakan di Kantor Menpan maupun di KPPU, sepertinya tiada arti dengan keluarnya surat Menpan Nomor: B/534/M.PAN/02/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang menjawab surat KPPU
tersebut pada butir 1 di atas.
Pada intinya surat Menpan menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, status kelembagaan Sekretariat KPPU ditetapkan oleh KPPU yang bersifat independen, sehingga kurang tepat apabila pemerintah kemudian menetapkan status kelembagaan tertentu terhadap Sekretariat KPPU. Hal ini dikhawatirkan akan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pertimbangan tersebut, Menpan menyarankan agar dilakukan perubahan terlebih dahulu terhadap ketentuanketentuan kelembagaan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dan sampai dengan diadakannya
perubahan
ketentuan
kelembagaan
tersebut,
kelembagaan Sekretariat KPPU hendaknya dalam keadaan status quo.
Halaman
58
Laporan Tahun 2007
maka
_____________________________________________________________________
5. Rapat koordinasi dengan instansi terkait yang diprakarsai Sekretaris Kabinet telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2008 dan dihadiri oleh Sekretaris Kabinet beserta Deputi dan staf, Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Komissioner serta Direksi KPPU dan wakil-wakil dari Depkeu, Menpan dan BKN. Rapat membahas beberapa usulan KPPU dan telah menyetujui beberapa hal sebagai berikut:
a. Untuk sementara waktu Pimpinan Sekretariat KPPU tidak disetarakan terlebih dahulu dengan eselonering PNS (eselon 1a). b. KPPU dapat mempunyai Bagian Anggaran tersendiri. c. Pembinaan PNS yang dipekerjakan di KPPU dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan.
Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rancangan perubahan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU dan telah disetujui oleh Seskab dan saat ini dalam proses memintakan paraf persetujuan dari Menkeu, MenPAN dan Ketua BKN.
5.2. PENGUATAN TUGAS DAN WEWENANG KANTOR PERWAKILAN KPPU DI DAERAH
KPPU telah mempunyai 5 (lima) Kantor Perwakilan Daerah KPPU (KPD KPPU) yaitu di: Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, dan Batam. Keberadaan kelima KPD KPPU tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas KPPU, utamanya dalam hal penanganan laporan yang diterima dari wilayah kerja KPD KPPU serta dalam hal terdapat perkara yang sedang ditangani oleh KPPU dan perkara tersebut terkait dengan pelaku usaha di wilayah kerja KPD KPPU bersangkutan. Pemeriksaan maupun penyelidikan terhadap dugaan pelanggaraan UU No.5/1999 telah dapat dilakukan bertempat di kantor KPD KPPU, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu difasilitasi oleh KPD KPPU.
Mengingat bahwa perkembangan perkara yang masuk banyak berasal dari KPD dengan ini demikian penguatan tugas dan wewenang KPD KPPU perlu dilakukan.
Halaman
59
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Untuk itu agar pelaksanaan tugas KPD dapat semakin efektif, pada saat ini sedang dirumuskan penyempurnaan tugas, fungsi, dan wewenang KPD KPPU.
5.3. PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KPPU
1.
Pada semester I tahun 2008, pegawai Sekretariat KPPU telah bertambah sebanyak 40 (empat puluh) orang. Dengan demikian jumlah pegawai yang aktif sampai akhir semester I tahun 2008 sebanyak 252 orang.
2.
Penguatan SDM KPPU perlu dilakukan mengingat bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kinerja KPPU sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Untuk itu, KPPU telah menyiapkan dan melakukan program peningkatan kualitas SDM KPPU, baik program jangka pendek (dalam bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan selama ini) maupun program pendidikan jangka panjang (berupa Studi Program Pascasarjana/S2 untuk bidang Ekonomi dan Hukum bekerja sama dengan Universitas Indonesia).
3.
Dengan semakin meningkatnya beban tugas KPPU, maka dalam semester I tahun 2008, KPPU sedang menyusun jumlah pegawai yang akan direkrut untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pegawai, utamanya untuk 5 (lima) KPD KPPU, serta unit-unit di lingkungan Sekretariat KPPU yang masih dirasakan kekurangan SDM.
4.
Selain dengan merencanakan penambahan pegawai, untuk menyiapkan system kepegawaian yang ideal pada semester I tahun 2008 sedang dirumuskan dan dilakukan evaluasi atas peraturan-peraturan kepegawaian KPPU.
5.4. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KPPU
Untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan tugas KPPU dan sesuai dengan permintaan KPPU, pihak Sekretariat Negara telah memberikan/meminjamkan gedung kantor eks gedung KPK di Jalan Juanda No. 36 Jakarta, lokasi bersebelahan dengan gedung kantor KPPU yang ada sekarang, untuk masa 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
Halaman
60
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Dengan penyerahan gedung tersebut diharapkan kebutuhan ruangan-ruangan yang memadai antara lain ruang kerja untuk Anggota Komisi, Direksi dan pegawai KPPU, ruang pemeriksaan, ruang rapat,
ruang pembacaan putusan,
pelaksanaan dengar pendapat, ruang audio visual, ruang perpustakaan, ruang publik area dan tempat parkir kendaraan akan dapat terpenuhi.
Sampai dengan akhir semester I tahun 2008, upaya renovasi gedung kantor dimaksud saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan calon perencana dan pelaksana renovasi. Diharapkan dalam semester II tahun 2008 proses renovasi telah selesai sehingga dengan demikian gedung tersebut telah dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan tugas KPPU dengan efektif dan optimal.
Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas KPPU, saat ini masih dilakukan proses pengadaan alat pengolah data (computer, laptop, printer), sewa gedung kantor, dan lainlainnya.
5.5. ANGGARAN KPPU
Hasil kesepakatan dalam rapat interdep (29 April 2008) yang diprakarsai Sekretaris Kabinet telah menyepakati bahwa KPPU mempunyai Bagian Anggaran sendiri yang saat ini sedang diproses dengan telah dirumuskannya rancangan Perarutran Presiden tentang penyempurnaan Keppres Nomor 75 Tahun 1999. Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) diatur bahwa penyusunan rencana kerja dan anggaran dikelola oleh Ketua Komisi selaku Pengguna Anggaran di lingkungan KPPU.
Anggaran KPPU untuk tahun 2008 sebesar Rp. 86.939.963.000,- dan dari jumlah tersebut anggaran yang masih dibintangi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan sebesar Rp. 10.863.872.000,-. Terkait dengan anggaran KPPU tersebut, hasil kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan KPPU (26 Juni 2008) menyimpulkan antara lain bahwa dalam upaya menjaga kemandirian dan independensi KPPU, Komisi VI DPR RI mendesak kepada
Halaman
61
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pemerintah c.q. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI agar segera menepatkan status pimpinan kesekretariatan (setingkat eselon Ia.) KPPU sekaligus meminta pemerintah c.q. Menteri Keuangan menetapkan bagian anggaran sendiri. Sedangkan berkaitan dengan besarnya anggaran KPPU yang masih dibintangi tersebut Komisi VI DPR RI meminta kepada pemerintah c.q Menteri Keuangan dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar segera memroses pencairan anggaran tersebut sehingga kinerja KPPU meningkat secara optimal.
Adapun realisasi anggaran KPPU sampai dengan akhir Mei 2008 (semester I), realisasinya baru mencapai Rp. 15.353.360.826,- atau mencapai 17,66% dari pagu anggaran.
Untuk meningkatkan realisasi anggaran tersebut, dalam
semester II tahun 2008 KPPU akan berusaha meningkatkan kinerjanya sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan serta target pencapaian yang telah direncanakan agar dapat terlaksana dengan baik.
Halaman
62
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
LAMPIRAN
1 RINGKASAN PERKARA, PUTUSAN, DAN PENETAPAN 1. Putusan Perkara No. 10/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 Perkara No. 10/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara tersebut, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para Terlapor, yaitu Panitia Tender Pekerjaan Lanjutan Pembangunan/Relokasi Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2006 (Terlapor I), PT (Persero) Adhi Karya (Terlapor II), PT (Persero) Pembangunan Perumahan (Terlapor III), PT Yurda Adhi Senggara (Terlapor IV), PT Dewanto Cipta Pratama (Terlapor V) dalam hal persekongkolan horizontal dan menilai apakah telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor II, III, IV dan V dan Terlapor I. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan Tim Pemeriksan dan Tanggapan/Pembelaan yang telah disampaikan oleh para Terlapor, Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Panitia Tender telah melakukan kelalaian karena tidak menuangkan perubahan sistem kontrak dari sistem kontrak unit harga satuan menjadi sistem kontrak lump sum dalam berita acara aanwijzing. Kelalaian tersebut berakibat terjadinya ketidakpastian aturan dan persyaratan tender sehingga
Halaman
63
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ berdampak lanjut pada bervariasinya dokumen penawaran yang disampaikan pemenang tender. 2. Panitia Tender juga telah melakukan tindakan tidak konsisten dengan melakukan koreksi aritmatik pada proses tender. Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan sistem kontrak lump sum tidak perlu dilakukan koreksi aritmatik sebab harga yang mengikat dalam kontrak sistem tersebut adalah total penawaran harga. 3. Dalam tender tersebut telah terjadi perubahan pada Bill of Quantity akibat adanya review design. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan harga penawaran dimana peserta tender yang tetap berpatokan pada Bill of Quantity sebelum perubahan harga penawarannya lebih tinggi dari peserta tender yang menawarkan dengan Bill of Quantity baru. 4. Kelompok-kelompok yang dokumen penawarannya mirip adalah: a. PT. Menara Agung Pusaka, PT Nuansa Cipta Pratama Mandiri, PT Sapta Surya Tosan Talina dan PT Gudang Pembangunan merupakan peserta tender dengan format penawaran sebagaimana dokumen RKS awal. b. PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Yurdha Adhi Senggara dan PT Dewanto Cipta Pratama merupakan peserta tender dengan format penawaran sebagaimana dokumen RKS kedua yaitu RKS yang dibagikan pada saat berita acara aanwijzing. c. PT Jaya Wibawaguna, PT Waskita Karya dan PT Nindya Karya merupakan peserta tender dengan format penawaran yang mengikuti dokumen RKS kedua, namun dengan perbaikan kesalahan pengetikan. 5. Adanya kemiripan format dokumen pada beberapa peserta tender dalam tender tersebut menunjukkan adanya akses pada softcopy format dokumen penawaran. Namun karena softcopy yang digunakan merupakan softcopy RKS lama mengakibatkan harga penawaran beberapa peserta tender lebih tinggi daripada peserta lainnya. 6. Adanya pernyataan saksi yang menyatakan permintaan Bupati Banjar saat ini untuk memenangkan PT Adhi Karya dalam tender tersebut tidak dapat diabaikan dalam putusan ini, dan perlu dinilai keterkaitannya dengan fakta hukum yang relevan lainnya.
Halaman
64
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 7. Majelis Komisi tidak menemukan cukup bukti dan relevansi bahwa kemiripan dokumen antar peserta tender mengarahkan peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang. Hal ini karena adanya versi kemiripan dokumen penawaran terdapat 3 (tiga) kelompok dokumen penawaran sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa indikasi
kerja sama tidak dilakukan oleh
semua peserta tender. 8. Namun Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Panitia Tender terkait dengan perubahan
sistem
nilai
kontrak
telah
mengakibatkan
ketidakpastian
aturan/persyaratan tender yang secara tidak langsung merugikan peserta tender lain. Tindakan panitia tersebut juga dinilai telah menguntungkan PT Adhi Karya untuk memenangkan tender. 9. Akan tetapi Majelis Komisi menilai tidak ada bukti kuat adanya interaksi yang bersifat kerja sama antara Panitia Tender dengan PT Adhi Karya, dengan tujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Hal yang terjadi adalah upaya aktif dari Panitia Tender yang menginginkan PT Adhi Karya menjadi pemenang tender dengan cara menfasilitasi untuk menjadi pemenang tender. Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran Keppres No. 80 Tahun 2003 yang dilakukan Panitia Tender. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan beberapa peserta tender tertentu dirugikan dan PT Adhi Karya (Persero) diuntungkan karena terfasilitasi menjadi pemenang tender. 2. Panitia telah menggugurkan penawaran terendah dari PT Dewanto Cipta Pratama dan memenangkan PT Adhi Karya (Persero). PT. Dewanto digugurkan dengan alasan penawaran tidak ditujukan kepada Panitia Tender namun kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan gugurnya PT. Dewanto Cipta Pratama yang nilai penawarannya lebih rendah daripada PT Adhi Karya (Persero),
maka
negara
harus
membayar
lebih
mahal
sebesar
Rp.9.286.308.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
Halaman
65
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender; 2. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil tindakan terhadap Panitia Tender dan pihak-pihak terkait antara lain Bupati Banjar saat ini yang telah mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp.9.286.308.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan : Menyatakan bahwa Terlapor I: Panitia Tender, Terlapor II: PT. Adhi Karya (Persero), Terlapor III: PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Terlapor IV: PT. Yurda Adhi Senggara, dan Terlapor V: PT. Dewanto Cipta Pratama, tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;
2. Putusan Perkara No. 11/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Peningkatan Jalan Macoppe, Labessi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Tahun 2006 Perkara ini diawali dengan adanya laporan yang disampaikan ke KPPU. Laporan tersebut pada prinsipnya mengenai tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe, Labessi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Dinas Prasarana Jalan dan Jembatan Kabupaten Soppeng. Terlapor dalam perkara ini adalah PT Nei Dua Karya Persada (Terlapor I), PT Hospindo Internusa (Terlapor II), PT Genytov Fajar (Terlapor III), PT Citra Pribumi Teknik Perkasa (Terlapor IV), CV Hasnur (Terlapor V), Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2006 Kegiatan Pemerliharaan Periodik ruas Macoppe Labessi (Panitia Lelang/Terlapor VI). Tender yang dimenangkan oleh Terlapor I dengan nilai penawaran sebesar Rp 5.002.344.000,- (lima milyar dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah),
Halaman
66
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pada awalnya diulang karena pada tender pertama tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi sehingga harus dilakukan tender kedua. Bahwa Terlapor VI mengulang tender dalam rangka memfasilitasi Terlapor I untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih (excess margin) sebesar Rp 331.003.000,(tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), yang merupakan selisih dari penawaran Terlapor I pada tender pertama dengan tender kedua. Pada tender kedua, semua peserta tender menurunkan harga penawarannya kecuali Terlapor I. Berdasarkan hasil penelitian tim, terdapat 2 kelompok peserta yang memiliki kemiripan dokumen yaitu PT Nei Dua Karya Persada-PT Citra Pribumi Teknik Perkasa-CV Hasnur (Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V), dan PT Hospindo Internusa-PT Genytov Fajar (Terlapor II dan Terlapor III). Kemiripan dokumen tersebut mengindikasikan adanya persekongkolan horizontal antar sesama peserta tender, namun persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III adalah persekongkolan yang gagal karena tidak didukung oleh Panitia (Terlapor VI). Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: a. Dalam mengikuti tender pekerjaan pemeliharaan periodik ruas Maccope, Labessi, dokumen tender termasuk harga penawaran Terlapor I disiapkan oleh Sjafril Jalil. Dokumen tender Terlapor V disiapkan oleh Rusli. b. Pada daftar Hadir pemasukan/pembukaan penawaran tender pertama tertera Sjafril Jalil mewakili Terlapor I, sedangkan pada pembukaan penawaran tender kedua Sjafril Jalil menandatangani daftar hadir mewakili Terlapor IV. c. Selanjutnya, untuk memenangkan Terlapor I dalam tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe, Labessi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tahun 2006, Sjafril Jalil bekerja sama dengan Rusli menyiapkan dan mengatur dokumen penawaran milik Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. d. Pada tender kedua, harga penawaran Terlapor I naik sebesar Rp 331.003.000,(tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah), sedangkan harga penawaran milik Terlapor lain justru mengalami penurunan. e. Terdapat keterangan pada Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu Direktur Terlapor I menyatakan bahwa kenaikan tersebut terjadi karena kenaikan harga aspal. Tetapi pada Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Terlapor I menyatakan tidak mengetahui
Halaman
67
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ komponen harga yang diubah, sehingga mengakibatkan kenaikan harga penawaran. f. Berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat tender dilaksanakan di bulan Agustus 2006, harga aspal tidak mengalami kenaikan, sehingga Tim menilai alasan kenaikan harga yang disampaikan Terlapor I tidak beralasan. Harga aspal pada bulan Agustus 2006 masih berada di harga Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) per ton. g. Dokumen internal Terlapor IV dipergunakan untuk mengikuti tender ini tanpa sepengetahuan Direktur Terlapor IV. Hal ini sesuai dengan surat Terlapor IV kepada KPPU No. 102/CPT-Perkasa/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender pekerjaan peningkatan jalan Macoppe, Labessi di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan tahun 2006. h. Dalam proses evaluasi, Terlapor VI tidak pernah membandingkan dokumen para peserta tender. Oleh karena itu Terlapor VI tidak mengetahui ada kesamaan dokumen antara Terlapor I, Terlapor IV, dan Terlapor V. i. Terlapor VI tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap keaslian dokumen masing-masing peserta tender, yang memungkinkan lolosnya Terlapor IV yang faktanya tidak pernah mengikuti tender. j. Terlapor VI sengaja tidak memeriksa personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti lelang. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Syafril Jalil sebagai wakil Terlapor I pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender pertama, dan kemudian Syafril Jalil menjadi wakil Terlapor IV pada saat Pemasukan / Pembukaan Penawaran Harga tender kedua. k. Terlapor VI sengaja meluluskan Terlapor I walaupun terdapat kesamaan Metode Pelaksanaan antara Terlapor I dan Terlapor IV. Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan Terlapor VI pada saat pemeriksaan lanjutan, dimana Terlapor VI tidak memperbolehkan adanya kesamaan dokumen antara para peserta tender, apabila Terlapor VI menemukan ada kesamaan dokumen maka hal tersebut berindikasi peserta tender tersebut berada dalam satu group atau kelompok dan adanya pengaturan pemenang tender serta Terlapor VI akan membatalkan proses tender.
Halaman
68
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ l. Terlapor
VI
menyampaikan
tanggapan
atas
Laporan
Hasil
Pemeriksaan
Pendahuluan yang pada intinya menyatakan bahwa Terlapor VI menolak adanya dugaan persekongkolan vertikal karena telah melakukan evaluasi pada tender pertama sesuai dengan ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Terlapor VI melakukan tender kedua karena semua peserta yang memasukkan penawaran tidak ada yang memenuhi syarat administrasi. Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Terlapor IV tidak mengetahui bahwa salinan dokumen perusahaannya digunakan oleh Terlapor I dalam mengikuti tender ini; 2. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor V tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa KPPU; 3. Bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp 331.003.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ribu rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran Terlapor I pada tender pertama dan tender kedua. Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: 1. Merekomendasikan kepada atasan langsung Terlapor VI untuk memberikan sanksi administratif atas keterlibatan Terlapor VI dalam persekongkolan ini. 2. Merekomendasikan kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk memeriksa dugaan pemalsuan dokumen perusahaan milik Terlapor IV yang digunakan untuk mengikuti tender ini. 3. Merekomendasikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor I dan Terlapor V dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 2 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk memasukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum selama 1 tahun di Sulawesi Selatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
Halaman
69
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 5. Merekomendasikan kepada BUJK Departemen Pekerjaan Umum untuk mempublikasikan daftar perusahaan yang masuk ke dalam Daftar Hitam BUJK Departemen Pekerjaan Umum ke seluruh instansi terkait di Sulawesi Selatan. 6. Merekomendasikan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng untuk melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VI.
Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor V, dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; 2. Menyatakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 4. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat
melalui
bank
Pemerintah
dengan
kode
penerimaan
423491
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Putusan
Perkara
12/KPPU-L/2007
Alat
Kesehatan
Penunjang
Puskesmas Kegiatan DAK NON DR Di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006
KPPU selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 12/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Halaman
70
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ (selanjutnya disebut UU No. 5/1999), yang dilakukan oleh PT. Karsa Niaga Raya (Terlapor I), PT. Ramos Jaya Abadi (Terlapor II) dan Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAK NON DR) untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi (Terlapor III). Hasilnya, Terlapor I dan Terlapor II terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. Selanjutnya kedua pelaku usaha tersebut diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setelah Tim Pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Adanya kesamaan distributor dan adanya kemiripan-kemiripan dokumen serta adanya kesamaan harga penawaran sebagian besar item produk antara Terlapor I dan Terlapor II adalah bukan hal biasa, melainkan suatu tindakan penyesuaian dokumen administrasi dan pengaturan harga penawaran; 2. Tindakan Terlapor III menggugurkan PT. Bhakti Wira Husada dengan alasan tidak melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri setempat yang terbaru adalah tidak tepat dan tidak memiliki dasar yang cukup; 3. Pada pokoknya Majelis Komisi berpendapat meskipun penilaian tersebut tidak mengubah penilaian akhir namun kesalahan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi,
mengingat
dokumen
jaminan
pelayanan
purna
jual
tidak
mencantumkan materi apapun yang layak untuk dinilai lebih selain lamanya masa jaminan purna jual, sehingga tindakan Terlapor III tersebut tidak dapat dibenarkan; Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: 1. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk memberikan sanksi kepada Terlapor III karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Puskesmas Kegiatan DAK NON DR untuk Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi;
Halaman
71
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Memberikan saran kepada
Bupati Kabupaten Sukabumi untuk lebih
memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi; 3. Memberikan saran kepada Bupati Kabupaten Sukabumi untuk melarang keikutsertaan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II dalam kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah di Propinsi Jawa Barat selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha), apabila Terlapor I dan Terlapor II melanggar butir 2 (dua) amar putusan ini.
4. Putusan Perkara 13/KPPU-L/2007 Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dalam Polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Dalam perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg, ada empat Terlapor yang diperiksa oleh KPPU, yaitu CV Borneo Interprises Native (Terlapor I), CV Amarta Jaya Teknik (Terlapor II),
Halaman
72
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ CV Putra Pratama (Terlapor III), dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, (Terlapor IV). Setelah Tim Pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan maka Majelis Komisi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan
Terlapor III CV Putra Pratama telah melakukan kerjasama untuk
mengatur dan/atau menentukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, sehingga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Bahwa Terlapor IV Panitia Tender tidak terbukti mengatur dan/atau menentukan Terlapor I CV Borneo Interprises Native sebagai pemenang tender pengadaan bibit kelapa sawit dalam polibeg di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006, sehingga tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 2.
Untuk keperluan usaha pembibitan atau penangkaran kelapa sawit, Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan selalu menerbitkan Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) dengan kuota tertentu. Pihak-pihak yang menerima SP2B-KS tersebut yang biasa disebut penangkar adalah Terlapor I CV Borneo Interprises Native, PT Topaz Borneo Utama dan beberapa koperasi. Hanya para penangkar tersebut yang dapat menyalurkan dan membuat usaha pembibitan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Selatan, dan hanya PT Topaz Borneo Utama dan Terlapor I CV Borneo Interprises Native yang diperbolehkan mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2006, tidak ada satupun penangkar yang mempunyai kuota untuk bibit sawit lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) batang, termasuk PT Topaz Borneo Utama dan Terlapor I CV Borneo Interprises Native.
Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut: 1. Melakukan evaluasi ulang pelaksana tender, sehingga semua pelaksana tender memenuhi kualifikasi yang ditentukan;
Halaman
73
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Melakukan evaluasi pemberian SP2B-KS agar penerima adalah benar-benar pelaku usaha yang kompeten, serta memberikan kesempatan yang sama kepada para penangkar tersebut untuk dapat mengikuti tender pengadaan bibit kelapa sawit; 3. Meninjau kembali pemberian SP2B-KS kepada Koperasi Karya Bersama untuk mencegah munculnya conflict of interest dalam pengadaan bibit kelapa sawit di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan; 4. Melakukan upaya sungguh-sungguh agar dalam pelaksanaan tender di lingkungan Prop Kalsel tidak terjadi ‘tindakan pinjam bendera’ dan/atau peserta pendamping, agar terjadi persaingan usaha yang sehat; Akhirnya, dalam mengambil putusan terhadap perkara ini, Majelis Komisi telah mempertimbangkan hasil pemeriksaan termasuk keterangan dari seluruh Terlapor dan saksi-saksi, pembelaan dari para Terlapor dan dokumen-dokumen terkait. Majelis Komisi kemudian memutuskan: 1. Menyatakan Terlapor I CV Borneo Interprises Native, Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik, dan Terlapor III CV Putra Pratama terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999; 2. Menyatakan Terlapor IV Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; 3. Menghukum Terlapor I CV Borneo Interprises Native untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4. Menghukum Terlapor II CV Amarta Jaya Teknik dan Terlapor III CV Putra Pratama untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha
Halaman
74
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Putusan Perkara No. 14/KPPU-L/2007 Tender Pekerjaan Multi Years Tahun Anggaran 2006, 2008 Kabupaten Siak, Propinsi Riau Perkara No. 14/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Terlapor dalam perkara ini adalah Ir. H. Aulia Azis, BE, M.M sebagai Kepala Dinas
Pekerjaan
Umum,
Permukiman
dan
Prasarana
Wilayah
Kabupaten
Siak (Terlapor I); Ir. Irving Kahar Arifin, M.E., sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Dinas Prasarana Jalan Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2006 (Multi Years) (Ketua Panitia/Terlapor II); PT Perwita Karya (Terlapor III); PT Bhina Citra Nusa Konstruksi (Terlapor IV); PT Wahana Jaya Prima (Terlapor V); PT Deltamarga Adyatama (Terlapor V); PT Trifa Abadi (Terlapor VII); PT Tamako Raya Perdana (Terlapor VIII); PT Budi Graha Perkasa (Terlapor IX); PT Pelita Nusa Perkasa (Terlapor X); PT Pembangunan Perumahan (Persero) (Terlapor XI); Bupati Kabupaten Siak, Propinsi Riau (Terlapor XII); Asrul Adham (Terlapor XIII); dan Riky Hariansyah (Terlapor XIV). Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha terutama dalam hal persekongkolan horizontal, sedangkan untuk Terlapor I dan Terlapor II Majelis Komisi perlu menilai apakah pelaksanaan tender telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengarah pada peserta tender tertentu. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: 1.
Tujuan pemecahan paket pekerjaan Multi Years Tahun 2006 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor XII memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mengikuti tender dan terdapat 35 (tiga puluh lima) perusahaan yang memasukkan Dokumen Prakualifikasi untuk seluruh paket pekerjaan sehingga pemecahan paket pekerjaan Multi Years
Halaman
75
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Tahun 2006 tidak ditujukan untuk memfasilitasi perusahaan tertentu untuk mengikuti tender; 2.
Terlapor II tidak memberikan kesempatan kepada peserta tender yang digugurkan Terlapor II untuk melengkapi persyaratan tambahan atau dokumen pendukung, padahal tahap prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi sebagaimanan diatur dalam Bab V huruf A angka 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menghilangkan asas kompetisi dan mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak;
3.
Terlapor II mensyaratkan setiap peserta tender untuk melampirkan sertifikat ISO 9001, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan usaha non kecil, tetapi Terlapor II ternyata menggunakan sertifikat OHSAS, tidak cukup hanya K3, dalam melakukan evaluasi prakualifikasi, dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam tender paket pekerjaan multi years;
4.
Terlapor II tidak mempertimbangkan kesalahan penulisan jabatan Direktur Utama Terlapor X yang ditulis sebagai Direktur Utama Terlapor IX pada dokumen kualifikasi Terlapor X formulir 1 huruf (g), (h), dan (i) dan tetap diloloskan ke tahap selanjutnya, dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam mengevaluasi Dokumen Prakualifikasi Terlapor IX dan Terlapor X sehingga lolos dalam evaluasi Prakualifikasi Tender Multi Years Kabupaten Siak;
5.
Terlapor II meloloskan beberapa peserta tender (Terlapor III, VII, VIII) meskipun tidak memenuhi syarat dalam kelengkapan alat, dengan demikian Terlapor II telah lalai dalam menjalankan tugasnya dengan meloloskan Terlapor III, Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam dalam evaluasi Kualifikasi Tender Multi Years Kabupaten Siak;
6.
Terlapor II mengugurkan beberapa peserta tender sebelum melakukan klarifikasi
kelengkapan
alat,
dengan
demikian
Terlapor
II
lalai
dalam
menjalankan tugasnya sehingga mengurangi jumlah peserta tender yang dapat bersaing dalam Tender Multi Years Kabupaten Siak; 7.
Terlapor I dan Terlapor XII telah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak;
Halaman
76
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 8.
Adanya kesamaan sertifikat OHSAS dan ISO Enviromental Management System tersebut di atas adalah hal yang wajar dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen guna mengikuti tender serta tidak ditemukan bukti yang cukup adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X dalam rangka mengatur dan memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak;
9.
Adanya hubungan keluarga, kesamaan sertifikat OHSAS dan ISO Enviromental Management System antara Terlapor III dan Terlapor VI tidak menunjukkan adanya komunikasi dan kerjasama antara Terlapor III dengan Terlapor VI dalam rangka mengatur dan memenangkan Tender Multi Years Kabupaten Siak;
10. Adanya hubungan kerjasama antara Terlapor IX dan Terlapor X berdasarkan kesalahan penulisan jabatan Direktur Utama Terlapor X yang ditulis sebagai Direktur Utama Terlapor IX menunjukan persaingan semu di antara Terlapor IX dengan Terlapor X dalam mengikuti proses Tender Multi Years Kabupaten Siak; 11. Penawaran yang besarannya di antara 93,76% - 95,55% tidak merupakan bukti yang cukup kuat terjadinya pengaturan harga antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI dalam menentukan pemenang Tender Multi Years Kabupaten Siak. Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Terlapor IX dan Terlapor X tidak kooperatif selama pemeriksaan di KPPU; 2. Dalam proses pelaksanaan Tender Multi Years Kabupaten Siak terdapat berbagai kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Terlapor II; Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta atasan Terlapor II untuk mengambil sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor II sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Meminta Terlapor XII untuk menginstruksikan kepada instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
Halaman
77
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 3. Meminta Terlapor XII untuk mengawasi pelaksanaan proses tender di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Siak. Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan: 1.
Menyatakan Terlapor II, Terlapor IX dan Terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2.
Menyatakan Terlapor I, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3.
Menghukum Terlapor IX dan Terlapor X membayar denda secara tanggung renteng sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4.
Melarang Terlapor IX dan Terlapor X untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah selama 2 (dua) tahun di Kabupaten Siak, Propinsi Riau terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum.
6. Putusan Perkara No. 15/KPPU-L/2007 Lelang Pembangunan Mall di Kota Prabumulih Tahun 2006 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 15/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh PT. Prabu Makmur (Terlapor I), PT. Sungai Musi Perdana (Terlapor II), PT. Putra Prabu (Terlapor III), PT. Makassar Putra Perkasa (Terlapor IV), PT. Alexindo Sekawan
Halaman
78
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ (Terlapor V), PT. Lematang Sentana (Terlapor VI), Ketua Panitia Lelang Barang/Jasa Pembangunan Mall Kota Prabumulih (Terlapor VII). Pada pokoknya ditetapkan bahwa hasil lelang pembangunan Mall Prabumulih dibatalkan dan seluruh peserta tender kecuali PT. Lematang Sentana terbukti melanggar pasal 22 UU No. 5/1999. Berdasarkan rangkaian pemeriksaan perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, maka Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Tindakan
Terlapor
I
memasukkan
ketiga
perusahaannya
dan
dua
perusahaan lainnya dengan maksud untuk dapat memenuhi persyaratan sah jumlah peserta yang mendaftar (minimal 5 perusahaan) adalah bentuk persekongkolan tender yaitu menciptakan persaingan semu antar peserta; 2. Tindakan Terlapor I yang bekerja sama dengan Terlapor V untuk mendapatkan
dokumen
penawaran
Terlapor
VI
sehingga
dapat
mendaftarkan dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor VI tanpa sepengetahuan direkturnya adalah bentuk persekongkolan tender yaitu melakukan manipulasi persyaratan teknis dan administratif; 3. Tindakan Ferry Sulisthio (Direktur dan pemilik PT. Prabu Makmur) yang menghubungi Plt. Walikota untuk meminta ijin melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota Prabumulih dan melakukan pemaparan baik di kantor Pemerintah Kota Prabumulih dan DPRD Kota
Prabumulih
merupakan
upaya
melakukan
pendekatan
dan
kesepakatan-kesepakatan dengan penyelenggara sebelum pelaksanaan tender adalah bentuk persekongkolan tender; Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: 1.
Meminta atasan Terlapor VII untuk memberikan sanksi administratif atas kesalahan-kesalahan Terlapor VII sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
Halaman
79
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2.
Meminta atasan Terlapor VII untuk merekrut panitia lelang berbasis kompetensi dan memahami peraturan lelang yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan:
1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Menyatakan Terlapor VI tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Membatalkan hasil lelang pembangunan Mall di Kota Prabumulih tahun 2006; 4. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah Kota Prabumulih selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 5. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila melanggar butir 4 (empat) amar Putusan ini, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran
di bidang persaingan usaha,
Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
7. Putusan Perkara No. 16/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Pupuk PMLT (Pupuk Majemuk Lengkap Tablet), Herbisida, dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Tahun 2006 KPPU melalui Majelis Komisi melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 16/KPPU-L/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999
Halaman
80
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilakukan oleh: 1. Ketua Panitia Tender Pengadaan Pupuk, Herbisida dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar (Terlapor I) 2. CV Irma (Terlapor II) 3. CV Yunita (Terlapor III) 4. CV Bina Karya (Terlapor IV) 5. CV Lili (Terlapor V) 6. CV Alya (Terlapor VI) 7. CV Pinang Sandiki (Terlapor VII) 8. CV Sonakarya Perdana (Terlapor VIII) 9. CV Tanjung Makmur (Terlapor IX) 10. CV Mahkota Niaga (Terlapor X) 11. CV Linda (Terlapor XI) 12. CV Dimasona Jaya (Terlapor XII). Perkara No. 16/KPPU-L/2007 merupakan perkara yang dilaporkan oleh pelaku usaha ke KPPU. Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha (Terlapor II - XII) terutama dalam hal persekongkolan horizontal, sedangkan untuk Terlapor I Majelis Komisi perlu menilai apakah persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang mengarah pada Terlapor II, III dan IV selaku pemenang tender.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Tidak terbukti persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; 2. Pada Paket Pengadaan PMLT telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang diantara Terlapor II, V, VI, VII, dan VIII untuk memenangkan Terlapor II;
Halaman
81
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 3. Pada Paket Pengadaan Herbisida telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang diantara Terlapor III, VI, XI, dan XII untuk memenangkan Terlapor III; 4. Pada Paket Pengadaan Bibit Karet telah terjadi pengaturan harga dan pengaturan pemenang yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan dibantu Terlapor IX dan Ir Taufikuryadin untuk memenangkan Terlapor IV; 5. Persekongkolan horizontal yang dilakukan para Terlapor dalam Tender Pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Karet mengakibatkan hilangnya persaingan sehat diantara peserta tender. Dengan hilangnya persaingan sehat tersebut mengakibatkan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar tidak mendapatkan harga yang kompetitif.
Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa peranan perantara yaitu Mahdiyat, Dedi dan Ir. Taufikuryadin dalam tender pengadaan PMLT, Herbisida dan Bibit Karet memperpanjang rantai transaksi yang menambah biaya sehingga mengakibatkan harga penawaran para peserta tender bukan harga kompetitif;
2.
Bahwa perantara juga telah berperan dalam peminjaman perusahaan, saling menukar dokumen penawaran, pengaturan harga penawaran dan pengaturan pemenang.
Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf UU No. 5/1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar untuk menertibkan peran perantara dalam setiap pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar; 2. Meminta kepada Dinas
Perkebunan
Kabupaten Banjar
meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan:
Halaman
82
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 1. Menyatakan Terlapor I dan Terlapor X tidak
terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Menyatakan Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Menghukum Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII tidak mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Banjar selama 2 (dua) tahun semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 4. Jika keputusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap dan para pihak tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar putusan ini, maka Terlapor II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dikenakan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
8. Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007 Lelang Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Perkara yang berawal dari adanya laporan telah melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2007 - 3 Oktober 2007, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan 16 Januari 2008, serta Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2008. Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berikut: 1.
The Manufacturers Life Insurance Company sebagai Terlapor I;
2.
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai Terlapor II;
3.
Ari Ahmad Effendi sebagai Terlapor III;
4.
International Finance Corporation sebagai Terlapor IV;
Halaman
83
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 5.
PT Balai Lelang Batavia sebagai Terlapor V;
6.
PT Graha Karya Reksatama sebagai Terlapor VI; dan
7.
Kusmartono sebagai Terlapor VII.
Pada penanganan kasus diketahui bahwa lelang 40% atau setara 1800 lembar saham PT Dharmala Sakti Sejahtera (selanjutnya disebut ”PT DSS”) di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (selanjutnya disebut ”PT AJMI”) dimenangkan oleh Terlapor I dengan nilai sebesar Rp 170 Milyar (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
Selanjutnya dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah : a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diduga bersepakat untuk menentukan Terlapor I sebagai pemenang lelang; b. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV bersekongkol dengan Terlapor V dan Terlapor VII untuk memuluskan MLIC sebagai pemenang lelang; b. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI diduga bersekongkol dalam menentukan nilai saham yang dinilai tidak wajar.
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: a. Bahwa pelelangan saham PT DSS yang ada di Terlapor II adalah pelelangan umum
sehingga
termasuk
dalam
ruang
lingkup
yang
dapat
diperiksa
berdasarkan UU No. 5/1999. Dengan demikian KPPU memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara a quo; b. Bahwa Terlapor IV dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang berkompeten di wilayah dimana Terlapor IV memiliki kantor berdasarkan Article 6 Section 3 dalam
Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. Majelis Komisi berpendapat, IFC adalah suatu lembaga nirlaba namun pada saat IFC melakukan penyertaan saham atau penyertaan modal di Indonesia, maka IFC telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1999. Dengan demikian KPPU memiliki yurisdiksi terhadap Terlapor IV dalam perkara a
quo;
Halaman
84
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ c. Bahwa Terlapor I adalah badan usaha yang tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia. Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I tercatat sebagai salah satu pemegang saham di Terlapor II sehingga mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan dan susunan Direksi serta secara langsung ikut menikmati keuntungan atau menanggung kerugian atas kegiatan usaha yang dilakukan PT Terlapor II. Bahwa sebelum pelelangan berlangsung, Terlapor I memiliki 51% saham PT Terlapor I. d. Bahwa setelah menjadi pemenang lelang, kepemilikan saham Terlapor I menjadi 91%, Saat ini, Terlapor I memiliki 95% saham di Terlapor II. Dengan demikian Terlapor I melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia melalui kepemilikan saham di Terlapor III sehingga Majelis Komisi berkesimpulan bahwa KPPU memiliki yurisdiksi terhadap Terlapor I dalam perkara a quo (perkara tersebut); e. Bahwa Tindakan Terlapor III menunjuk Terlapor V sebagai penyelenggara jasa pra lelang, tindakan Terlapor VII sebagai Pejabat Lelang dalam melaksanakan lelang, dan tindakan PT Terlapor V dalam melaksanakan jasa pra lelang adalah bukan dalam rangka meluluskan Terlapor I sebagai pemenang lelang; f.
Bahwa Tindakan Terlapor VI dalam menentukan nilai saham adalah bukan dalam rangka mengatur Terlapor I sebagai pemenang lelang;
g. Bahwa Tindakan tersebut bukan merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk memenangkan Terlapor I dalam lelang saham PT DSS di Terlapor II, sehingga unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, tidak terpenuhi; h. Bahwa tindakan pelelangan saham PT DSS di Terlapor II telah sesuai dengan aturan dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan; i.
Bahwa pelelangan 40% atau setara dengan 1.800 lembar saham PT DSS di Terlapor II dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar, yang dilelang pada tanggal 26 Oktober 2000 tidak melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999.
j.
Bahwa Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan
Halaman
85
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ kepada Pemerintah dan pihak terkait, dalam hal ini kepada Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agar mengatur keikutsertaan badan-badan internasional yang menjadi pemegang saham di perusahaan-perusahaan Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan: Menyatakan Terlapor I
The Manufacturers Insurance
Company, Terlapor II PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Terlapor III Kurator Ari Ahmad Effendi, Terlapor IV International Finance Corporation, Terlapor V PT Balai Lelang Batavia, Terlapor VI PT Graha Karya Reksatama dan Terlapor VII Pejabat Lelang Kusmartono tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
9. Putusan Perkara 18/KPPU-L/2007 Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan
dan
Perlengkapannya
di
Dinas
Pendidikan
Propinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006 Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan dari pelaku usaha tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006. Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh : 1.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2006 Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara (Terlapor I)
2.
PT. Auna Rahmat (Terlapor II)
3.
PT. Hari Maju (Terlapor III)
Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan bahwa: 1.
Mengenai Kesamaan Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III; a. Kesamaan format dan susunan Dokumen Penawaran, kesamaan proses pengurusan
dokumen
Halaman
administrasi
86
dalam
Laporan Tahun 2007
Dokumen
Penawaran
_____________________________________________________________________ menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran.; b. Adanya
kesalahan
Penawaran
melampirkan
data/informasi
dalam
Dokumen
menunjukkan komunikasi dan hubungan kuat antara
Terlapor II dengan Terlapor III dalam mengikuti proses tender. 2. Mengenai kesamaan tanda tangan pada Daftar Hadir Rekanan; a.
Bahwa Terlapor II dan Terlapor III adalah 2 (dua) entitas perusahaan yang berbeda, yang seharusnya berkompetisi dalam tender ini;
b. Bahwa
dengan
adanya
kesamaan
tanda
tangan
orang
yang
memasukkan Dokumen Penawaran menunjukkan adanya koordinasi dan hubungan kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor III dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran dan mengikuti proses tender. 3. Mengenai kesalahan Terlapor I dalam melaksanakan proses tender; a. Bahwa menurut ketentuan
Pasal 18 (3) Keppres 80 Tahun 2003,
seharusnya dengan sistem 2 Sampul, harga penawaran yang termasuk dalam Sampul 2 tidak perlu dibuka oleh Terlapor I apabila peserta tidak lulus evaluasi Sampul 1; b. Bahwa seharusnya Terlapor I melakukan survei pasar mengenai harga TV dan Perlengkapannya di Propinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang wajar dalam penyusunan HPS; c. Bahwa seharusnya Terlapor I mengumumkan nilai HPS agar peserta tender dapat mengajukan harga penawaran yang wajar; d. Bahwa seharusnya Terlapor I tidak perlu melakukan tahapan evaluasi teknis terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi, dan tidak perlu melakukan evaluasi harga terhadap peserta yang tidak lulus evaluasi teknis; e. Bahwa kesalahan proses evaluasi yang dilakukan oleh Terlapor I menguntungkan Terlapor II dan Terlapor III yang seharusnya sudah gugur di tahap administrasi dan teknis; f.
Bahwa tindakan Terlapor I tersebut di atas merupakan tindakan memfasilitasi Terlapor II dan III untuk menjadi
Pemenang dan
Cadangan Pemenang pada Tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan
Halaman
87
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006;
Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dari Tim Pemeriksa dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Mengenai Pelanggaran Terlapor I; •
Bahwa telah terjadi pelanggaran Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses tender Paket Pengadaan TV Pendidikan dan Perlengkapannya di Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2006;
•
Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I bertujuan untuk menjadikan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Pemenang dan Cadangan Pemenang tender;
2. Mengenai ketidakhadiran Terlapor II dan Terlapor III selama proses pemeriksaan; •
Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah menghadiri pemeriksaan tanpa alasan yang jelas;
•
Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor II dan Terlapor III selama proses pemeriksaan telah menghambat proses pemeriksaan;
3. Mengenai pendapat atau pembelaan para Terlapor atas LHPL; •
Bahwa pada saat Sidang Majelis, para Terlapor telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis paling lambat pada tanggal 24 Maret 2008;
•
Bahwa Terlapor I menyampaikan pendapat atau pembelaannya secara tertulis pada tanggal 31 Maret 2008;
•
Bahwa
Majelis
Komisi
tidak
mempertimbangkan
pendapat
atau
pembelaan Terlapor I karena telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan;
Halaman
88
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ •
Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak memberikan pendapat atau pembelaan atas LHPL yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa;
•
Bahwa Majelis Komisi menilai dengan tidak adanya tanggapan/pembelaan dari para Terlapor menunjukan para Terlapor tidak menggunakan haknya untuk
menyampaikan
pendapat
atau
pembelaan
atas
tuduhan
persekongkolan sebagaimana diuraikan dalam LHPL;
Bahwa sesuai dengan tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003, hal-hal sebagai berikut: 1. Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I; 2. Meminta Gubernur Propinsi Sumatera Utara untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan berikut instansi dibawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; 3. Meminta Gubernur Propinsi Sumatera Utara untuk mengawasi pelaksanaan proses tender di seluruh instansi pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU. No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi memutuskan: 1.
Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2.
Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755
(Pendapatan
Denda
Pelanggaran
Persaingan Usaha);
Halaman
89
Laporan Tahun 2007
di
Bidang
_____________________________________________________________________ 3.
Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp
300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan
423755
(Pendapatan
Denda
Pelanggaran
di
Bidang
Persaingan Usaha); 4.
Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Putusan Perkara No. 19/KPPU-L/2007 Penguasaan Pasar dan Persekongkolan yang Dilakukan oleh EMI Music South East Asia, EMI Indonesia, Arnel Affandy, S.H, Dewa 19, dan Iwan Sastrawijaya
Perkara ini adalah perkara persaingan usaha yang terkait dengan pembayaran ganti rugi serta persekongkolan dalam hal rahasia perusahaan.
Dugaan pelanggaran
tersebut dilakukan oleh EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandy, S.H (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV), dan Iwan Sastrawijaya (Terlapor V). Berdasarkan hukum maka jika pelaku usaha yang bersangkutan mengajukan ganti rugi, maka identitas Pelapor dalam perkara ini tidak dirahasiakan oleh Majelis Komisi.
Identitas pelapor, yaitu PT Aquarius Musikindo
diperlukan sebagai keterangan yang cukup jelas kepada siapa para Terlapor akan membayar ganti rugi. Terkait dengan perkara ini maka PT. Aquarius Musikindo melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran Pasal 23 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh adalah EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, SH, dan Dewa 19. Selanjutnya, sejalan dengan proses pemeriksaan maka dari hasil pemeriksaan lanjutan direkomendasikan untuk menjadikan Iwan Sastrawijaya sebagai Terlapor V. Alasannya adalah
karena Tim Pemeriksa menemukan bukti awal yang cukup
mengenai keterlibatan Iwan Sastrawijaya dalam perkara ini. Inti dari perkara ini adalah terjadinya perpindahan Dewa 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia yang melibatkan PT EMI Indonesia, Arnel
Halaman
90
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Affandi, SH (yang menjabat sebagai General Manager ASIRI pada saat itu), dan Iwan Sastrawijaya yang mengakibatkan kerugian PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 4,2 milyar lebih, walaupun KPPU memiliki perhitungan tersendiri kerugian PT Aquarius Musikindo. Pada pemeriksaan lanjutan, Tim Pemeriksa telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli yang juga berprofesi sebagai pengamat musik untuk mendapatkan keterangan yang tepat. Selanjutnya, dalam Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa menemukan bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 23 UU No.5/1999 yang dilakukan oleh para Terlapor. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) dan tanggapan/pembelaan dari para Terlapor tersebut, Majelis Komisi melakukan musyawarah dan memutuskan perkara ini dalam amar sebagai berikut:
1. Menyatakan EMI Music South East Asia (Terlapor I), PT EMI Indonesia (Terlapor II), Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastra Wijaya (Terlapor V) secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; 2. Memerintahkan Arnel Affandi, S.H. (Terlapor III), Dewa 19 (Terlapor IV) dan Iwan Sastrawijaya (Terlapor V) untuk tidak lagi melakukan persekongkolan dalam bentuk pembocoran informasi rahasia perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 3. Menetapkan EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar ganti rugi kepada PT Aquarius Musikindo sebesar Rp 3.814.749.520,- (tiga milyar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); 4. Menghukum EMI Music South East Asia (Terlapor I) dan PT EMI Indonesia (Terlapor II) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan
kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Halaman
91
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan industri rekaman sebagaimana tersebut di atas, merupakan tindakan pelanggaran UU No.5/1999. KPPU selaku lembaga pengawas UU No.5/1999 mempunyai wewenang untuk mengawasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan bertujuan menjamin kepastian hukum agar perilaku serupa tidak terjadi baik dalam industri rekaman maupun sektor industri lainnya.
11. Putusan Perkara No. 20/KPPU-L/2007 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Brebes Tahun Anggaran 2006
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Brebes Tahun Anggaran 2006. Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh : 1.
dr. Sudjai Sosrodjojo, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes (Terlapor I)
2.
Bambang Murahiyanto, Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, Moh. Slamet Fajari merupakan Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 (Terlapor II)
3.
PT. Candi Prambanan (Terlapor III)
4. CV. Usaha Lima Saudara (Terlapor IV) 5. PT. Samudra Citra Persada (Terlapor V) 6. PT. Pamiko Cipta Husada (Terlapor VI) 7. PT. Graha Ismaya (Terlapor VII)
Berdasarkan hasil rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan pembelaan dari para Terlapor, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antara sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam bentuk sebagai berikut:
Halaman
92
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 1. Persekongkolan Vertikal yang dilakukan Terlapor I dr. Sudjai Sosrodjojo dan Terlapor II yaitu Bambang Murahiyanto, Drs. Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn dan Moh. Slamet Fajari, Amd., untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor III sebagai pemenang tender. 2. Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII, berupa kerjasama penyusunan dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor III: Bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undangundang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: 1. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk memberikan sanksi kepada Bambang Murahiyanto dan Moh. Slamet Fajari, Amd. San karena menyalahgunakan jabatannya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yang mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender. 2. Memberikan saran kepada Bupati Brebes untuk memberikan sanksi kepada Drs.
Edy
Kusmartono
dan
Ziza
Tritura
Ananda,
S.H.,
Kn
karena
menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yang mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender. 3. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes.
Sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, Terlapor II tidak pernah menghadiri pemeriksaan Lanjutan.
Halaman
93
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor II selama proses Pemeriksaan Lanjutan telah menghambat proses pemeriksaan.
Berdasarkan alat bukti, fakta, serta hasil penilaian, dan mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan pasal 47 UU No. 5 /1999, maka Majelis Komisi memutuskan:
1.
Menyatakan Terlapor II secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2.
Menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3.
Menghukum Terlapor III membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4.
Menghukum Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI membayar ganti rugi masingmasing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5.
Menghukum Terlapor VII membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Halaman
94
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 12. Putusan Perkara No. 21/KPPU-L/2007 Tender Pengadaan Pipa Polyvinyl
Chloride (PVC) dan High Density Polyethylene (HDPE) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Pipa PVC oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi Provinsi Kepulauan Riau. Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh: 1.
PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai Terlapor I.
2.
PT Harapan Widyatama Pertiwi sebagai Terlapor II.
3.
Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Propinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sebagai Terlapor III.
Dalam perkara ini, Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku peserta tender terutama dalam hal persekongkolan horizontal, sedangkan untuk Panitia Tender Majelis Komisi perlu menilai apakah pelaksanaan tender telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengarah pada peserta tender tertentu (indikasi persekongkolan vertikal).
Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: 1.
Tindakan Panitia Tender yang meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi meskipun tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrikan adalah bentuk tindakan memfasilitasi PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang tender;
2.
Tindakan Panitia Tender yang menerima tambahan dokumen dari PT Alfatama Sari Albaqi adalah tindakan post bidding yang bertujuan untuk memfasilitasi PT Alfatama Sari Albaqi menjadi pemenang tender;
Halaman
95
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 3.
Kesalahan Panitia Tender dalam melaksanakan proses klarifikasi/kualifikasi dan verifikasi telah menguntungkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang penawarannya lebih tinggi dari PT Harapan Widyatama Pertiwi, PT Tirta Masindo Nusantara dan PT Karya Bintan,
karena dengan gugurnya ketiga
perusahaan tersebut mengakibatkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi menjadi satu-satunya peserta tender yang lulus dan akhirnya dinyatakan sebagai calon pemenang; 4.
Panitia Tender telah melakukan kesalahan karena menerapkan evaluasi dengan persyaratan yang tidak dicantumkan dalam RKS dan Dokumen Addenda yang mengakibatkan gugurnya peserta tender;
5.
Dengan evaluasi sistem gugur, peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknik harus digugurkan sehingga tidak perlu dievaluasi pada tahap selanjutnya sehingga menilai Panitia Tender telah salah dalam melakukan evaluasi sistem gugur pada proses tender;
6.
Perbedaan
tanggal
Surat
Undangan
Klarifikasi
yang
diterima
oleh
Tim Pemeriksa dari Saksi dengan dari Panitia Tender menunjukkan kesalahan fatal Panitia Tender dalam menjalankan administrasi pelaksanaan tender; 7.
Panitia
Tender
telah
melakukan
kesalahan
karena
tidak
menjalankan
kewajibannya untuk menyusun HPS sesuai dengan harga pasar; 8.
Kesamaan beberapa dokumen dalam Dokumen Penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan PT Harapan Widyatama Pertiwi bukan dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebagai pemenang tender dan tidak ditemukan bukti yang cukup adanya kerjasama antara PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dengan PT Harapan Widyatama Pertiwi dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1.
Panitia Tender telah
melakukan kesalahan dalam proses tender yang
mengakibatkan gugurnya beberapa peserta tender yang nilai penawarannya lebih rendah dari PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi.
Halaman
96
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2.
Panitia Tender melakukan kesalahan karena tidak melakukan survey harga pasar
untuk
mendapatkan
harga
yang
wajar
dalam
menyusun
HPS
mengakibatkan tingginya nilai HPS yang dijadikan acuan oleh para peserta tender dalam menyusun harga penawaran. 3.
Kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender berpotensi merugikan negara kurang lebih sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang merupakan selisih antara penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi sebesar Rp 1.956.664.600,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan penawaran PT Bunga Ayu Pertiwi yang merupakan penawar terendah sebesar Rp 1.451.476.000,(satu milyar empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.
Atas kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Tender sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai 3 di atas, Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikan kepada Komisi (sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) meminta kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi (Terlapor I) dan Panitia Tender (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 2. Menyatakan PT Harapan Widyatama Pertiwi (Terlapor II) tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 3. Menghukum PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi (Terlapor I) membayar denda sebesar Rp 505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) yang harus disetorkan
Halaman
97
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
13. Putusan Perkara No. 22/KPPU-L/2007 Dugaan Monopoli Jasa Kargo di Bandara Hasanuddin Makassar - Sulawesi Selatan
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan monopoli jasa kargo di Bandara Hasanuddin Makassar-Sulawesi Selatan.
Pelanggaran terhadap UU
No.5/1999 tersebut dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) (selanjutnya disebut “PT AP I”). Pemeriksaan Pendahuluan telah dilakukan pada tanggal 25 September 2007 – 5 November 2007, dilanjutkan Pemeriksaan Lanjutan sampai dengan 20 Februari 2008. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan fakta bahwa PT AP I memiliki kewenangan untuk memonopoli pengelolaan jasa pelayanan kargo di setiap bandara di bawah naungan PT AP I. Selanjutnya, PT AP I membentuk Strategic Unit Business (SBU) yaitu Speed and Secure (SSC) Warehousing untuk mengelola jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan. SBU didirikan PT AP I dengan tujuan menambah sumber pendapatan PT AP I. Fakta lain yang ditemukan dalam proses pemeriksaan adalah seluruh pengguna jasa SSC Warehousing tidak puas akan pelayanan dan keamanan yang diberikan oleh SSC Warehousing. Para EMPU (Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) dan PT POS Indonesia juga diwajibkan membayar jasa pelayanan SSC Warehousing, namun baik EMPU dan PT POS Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah (value added) dari pelayanan SSC Warehousing. Ditemukan pula fakta bahwa SSC Warehousing pada tahun 2005 hingga tahun 2007 membukukan tingkat keuntungan yang tinggi dan pada tahun 2007 memiliki Return on Investment (ROI) dan Return On Equity (ROE) yang sangat besar, namun
Halaman
98
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pendapatan yang begitu besar tidak sebanding dengan mutu pelayanan dan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak SSC Warehousing. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai sebagai berikut: 1. Bahwa dengan peraturan perundangan yang ada, PT AP I berhak untuk memonopoli jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar Sulawesi Selatan. 2. Bahwa PT AP I melalui SSC Warehousing berkaitan dengan pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar tidak memberikan pelayanan dan keamanan yang sesuai dengan tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bahwa PT AP I melalui SSC Warehousing menikmati tingkat keuntungan yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik sehingga SSC Warehousing tidak memberikan nilai tambah kepada pengguna jasanya. 4. Bahwa beroperasinya SSC Warehousing hanyalah salah satu strategi PT AP I untuk menambah keuntungan perseroan, namun mengabaikan pelayanan dan tanggung jawab keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tugas yang dimiliki, KPPU melalui Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut, yaitu: 1. Administrator Bandara Hasanuddin lebih meningkatkan pengawasan di Bandara Hasanuddin umumnya dan khususnya di wilayah terminal kargo sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Bahwa
perlu
adanya
koordinasi
antara
Departemen
Perhubungan
dan
Kementrian BUMN mengenai pelayanan kebandarudaraan dan kewajiban PT AP I dalam mencari keuntungan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan penilaian diatas, Majelis Komisi memutuskan : 1. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 2. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Halaman
99
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 3. Menyatakan PT AP I secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 4. Memerintahkan PT AP I untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan dalam jasa pelayanan kargo di Bandara Hasanuddin Makassar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak keputusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. 5. Memerintahkan PT AP I untuk menghitung ulang kembali tarif jasa pelayanan kargo sesuai dengan harga tingkat keuntungan yang wajar. 6. Memerintahkan PT AP I membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disetor Kas Negara sebagai setoran pendapatan dengan pelanggaran
di
bidang
persaingan
usaha
Departemen
Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
14. Putusan Perkara No. 23/KPPU-L/2007 Dugaan Persekongkolan dalam Pembangunan Kembali Pasar Melawai Blok M
Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan persekongkolan dalam pembangunan kembali pasar Melawai Blok M. Pelanggaran terhadap UU No.5/1999 tersebut dilakukan oleh : 1. Perusahaan Daerah Pasar Jaya (PD. Pasar Jaya) sebagai Terlapor I. 2. PT. Melawai Jaya Realty sebagai Terlapor II. 3. PT. Wijaya Wisesa sebagai Terlapor III. 4. PT. Cipta Gemilang Sejahtera sebagai Terlapor IV. 5. PT. Santika Tirtautama sebagai Terlapor V. Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V menjadi peserta tender pemilihan calon developer Pembangunan/ Peremajaan Pasar Melawai Blok M Perusahaan Daerah Pasar Jaya tahun 2005. Untuk itu Majelis Komisi perlu untuk menilai perilaku para pelaku usaha (Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V) dan peranan Terlapor I dan Terlapor II dalam persekongkolan tersebut.
Halaman
100
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai bahwa: 1. Terlapor I telah melakukan kelalaian dan kesalahan prosedur dengan tetap memilih Terlapor III sebagai calon developer untuk Pembangunan Pasar Melawai Blok M meskipun Terlapor III tidak menyerahkan garansi bank; 2. Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa yang tidak menemukan bukti adanya persekongkolan horizontal diantara para calon developer. Sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat aturan atau mekanisme pemilihan calon investor atau pihak ketiga untuk bekerjasama dengan PD Pasar Jaya adalah SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga; 2. Bahwa Majelis Komisi berpendapat SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tidak memberi ruang bagi persaingan usaha yang sehat kepada PD Pasar Jaya dalam memilih calon investor atau pihak ketiga; 3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat pada tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam Pasal 38 ayat 1 huruf b menyebutkan “kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (b) mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung”; 4. Majelis Komisi berpendapat, SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 harus dicabut dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga pemilihan calon investor atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama dengan PD Pasar Jaya dilakukan melalui proses tender/lelang; Sesuai tugas Komisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undangundang
Nomor
5
Tahun
1999,
maka
Majelis
Komisi
merekomendasikan kepada Komisi hal-hal sebagai berikut:
Halaman
101
Laporan Tahun 2007
dalam
putusannya
_____________________________________________________________________ Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mencabut SK Gubernur DKI No. 39 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Kerjasama Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga dan menerbitkan peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan : Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
15. Putusan Perkara No. 24/KPPU-L/2007 Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 2006-2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari H. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM (Ketua), Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MSc dan Ir. H. Mohammad Iqbal, masing-masing sebagai Anggota, telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara No. 24/KPPUL/2007 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Kegiatan Tahun Jamak di Lingkungan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin Sumber Dana APBD 20062008 (Terlapor I), PT Chandratex Indo Artha (Terlapor II), PT Anugrah Artha Abadi Nusa (Terlapor III) dan Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Banyuasin, Ir. Firmansyah M.Sc. (Terlapor IV). Hasilnya, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, dan Terlapor II dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Terlapor III dikenakan denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Setelah Tim Pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan maka Majelis Komisi menilai bahwa:
Halaman
102
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 1. Alasan mengugurkan PT Amen Mulia karena tidak dicantumkannya tanggal dan tempat pelaksanaan aanwijzing pada Surat Jaminan Penawaran PT Amen Mulia tidak substansial karena Surat Jaminan Penawaran PT Amen Mulia yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Parolamas adalah sah dan dapat diklaim bila terjadi wanprestasi dari PT Amen Mulia. 2. Alasan Terlapor I mengugurkan PT Amen Mulia dengan menyatakan PT Amen Mulia akan gugur dalam evaluasi teknis meskipun lulus dalam evaluasi adminitratif adalah bentuk tindakan yang tidak relevan, karena PT Amen Mulia sudah dinyatakan tidak lulus dalam evaluasi administrasi sehingga Terlapor I terbukti mencari-cari kesalahan untuk menggugurkan PT Amen Mulia. 3. Terlapor I lalai dalam meneliti dokumen personel inti Terlapor II dan Terlapor III. 4. Tindakan Terlapor I untuk menggugurkan PT Amen Mulia dan lalai dalam meneliti adanya kesalahan pada dokumen personil inti Terlapor II dan Terlapor III menunjukkan bahwa Terlapor I terlibat dalam persekongkolan vertikal untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III. 5. Majelis Komisi sependapat dengan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang menyatakan tidak ditemukan bukti yang cukup keterlibatan Terlapor IV dalam persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II dan Terlapor III. 6. Berdasarkan bukti Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) Terlapor II, Terlapor II mengakui penggunaan fasilitas kantornya oleh Terlapor III. 7. Berdasarkan bukti BAP Terlapor III, Terlapor III mengakui meminta bantuan karyawan Terlapor II dalam penyusunan dokumen penawaran tender, hal ini diperkuat adanya bukti dokumen penawaran tender Terlapor II dan Terlapor III tentang Daftar Personalia Inti yang sama, dan personil yang sama dalam mendaftarkan perusahaan Terlapor II dan Terlapor III dalam Daftar Hadir Pendaftaran Pasca Kualifikasi dan Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Tender.
Halaman
103
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 8. Hubungan kekeluargaan antara Direktur Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dicantumkan pada LHPL tidak menjadi pertimbangan untuk menunjukkan ada atau tidak adanya persekongkolan. 9. Tidak lulusnya Terlapor II pada Tender Peningkatan Jalan Pangkalan Balai Pangumbuk karena jadwal pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi syarat dan tidak lulusnya Terlapor III pada Tender Peningkatan Sp. Rambutan Mendal Mendil karena alasan yang sama menunjukkan adanya pengaturan antara Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk persaingan semu. 10. Adanya peminjaman kantor Terlapor II oleh Terlapor III, adanya kesamaan daftar personil inti antara Terlapor II dan Terlapor III, adanya personil yang sama dalam menyusun dokumen penawaran tender serta adanya personil yang sama dalam mengahidiri proses tender membuktikan adanya kerjasama antar Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender. 11. Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan horizontal untuk memenangkan kedua paket tender. Berdasarkan tugas yang dimiliki, KPPU melalui Majelis Komisi memberikan saran dan pertimbangan sebagai berikut, yaitu: 1. Kepada Atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif kepada Terlapor I atas kelalaian dan keterlibatan dalam persekongkolan tender. 2. Kepada Bupati Banyuasin untuk memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa di lingkungan Kabupaten Banyuasin. Akhirnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan : 1. Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undangundang No. 5 Tahun 1999. 3. Terlapor II membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan
Halaman
104
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). 4. Terlapor III membayar denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen
Perdagangan
Sekretariat
Jenderal
Satuan
Kerja
Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
16. Putusan Perkara No. 26/KPPU-L/2007 Kartel SMS
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 26/KPPU-L/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5/1999. Dugaan pelanggaran tersebut adalah penetapan harga SMS off-net (short message service antar operator) yang dilakukan oleh para operator penyelenggara jasa telekomunikasi pada periode 2004 sampai dengan 1 April 2008. Perkara ini muncul setelah KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 berkaitan dengan penetapan harga SMS off-
net. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh PT Excelkomindo Pratama, Tbk (Terlapor I), PT Telekomunikasi Selular (Terlapor II), PT Indosat, Tbk (Terlapor III), PT Telkom, Tbk (Terlapor IV), PT Huchison CP Telecommunication (Terlapor V), PT Bakrie Telecom (Terlapor VI), PT Mobile-8 Telecom (Terlapor VII), Tbk, PT Smart Telecom (Terlapor VIII), dan PT Natrindo Telepon Seluler (Terlapor IX). Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa KPPU, diperoleh fakta-fakta antara lain: 1. Pada periode 1994 – 2004 hanya terdapat tiga operator telekomunikasi seluler di Indonesia dan berlaku satu tarif SMS sebesar Rp 350,-. Namun demikian tidak ditemukan adanya kartel diantara operator pada saat itu karena tarif yang terbentuk terjadi karena struktur pasar yang oligopoli.
Halaman
105
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 2. Pada periode 2004 – 2007 industri telekomunikasi seluler ditandai dengan masuknya beberapa operator baru dan mewarnai situasi persaingan harga. Namun demikian harga SMS yang berlaku untuk layanan SMS off-net hanya berkisar pada Rp 250-350,-. Pada periode ini Tim Pemeriksa menemukan beberapa klausula penetapan harga SMS yang tidak boleh lebih rendah dari Rp 250,- dimasukkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Interkoneksi antara operator sebagaimana dalam Matrix Klausula. 3. Pada bulan Juni 2007, berdasarkan hasil pertemuan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI), ATSI mengeluarkan surat untuk meminta kepada seluruh anggotanya untuk membatalkan kesepakatan harga SMS yang kemudian ditindaklanjuti oleh para operator. Namun demikian Tim Pemeriksa melihat tidak terdapat perubahan harga SMS off-net yang signifikan di pasar. 4. Pada periode 2007 sampai sekarang, dengan harga yang tidak berubah Tim Pemeriksa menilai kartel harga SMS masih efektif terjadi sampai dengan April 2008 ketika terjadi penurunan tarif dasar SMS off-net di pasar.
Matrix Klausula Penetapan Tarif SMS dalam PKS Interkoneksi
Operator
XL
XL
Telkomsel
Indosat
-
-
Telkom
Hutchison
Bakrie
Mobile-8
Smart
NTS
STI
√
√
√
√
√
-
(2005)
(2004)
(2003)
(2006)
(200 1)
Telkomsel
-
-
√
-
(2002)
√
-
(2004)
√
√
(2007)
(200
-
1) Indosat
-
-
Telkom
-
√
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2002) Hutchison
√
-
-
-
√
-
-
(2005) Bakrie
√
Halaman
-
106
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Mobile-8
(2004)
(2004)
√
-
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
-
(2006)
(2007)
√
√
-
-
-
-
-
-
(2001)
(2001)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(2003) Smart
NTS
STI
-
-
Berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan tersebut Majelis Komisi kemudian melihat terdapat kerugian konsumen yang dihitung berdasarkan selisih penerimaan harga kartel dengan penerimaan harga kompetitif SMS off-net setidak-tidaknya sebesar Rp 2.827.700.000.000,- dengan perincian masing-masing operator sebagai berikut: Tabel 3. Perhitungan Kerugian Konsumen Berdasarkan Proporsi Pangsa Pasar Operator Pelaku (dalam Milyar Rupiah) Tahun
Telkomsel
XL
M-8
Telkom Bakrie
2004
311,8
53,4
2,6
12,2
5,8
385,8
2005
446,3
62,4
10,2
30,6
7,8
557,4
2006
615,5
93,7
15,9
59,3
17,5
801,9
2007
819,4
136,4 23,6
71,2
31,8
0,1
1.082,5
Total
2.193,1
346,0 52,3
173,3
62,9
0,1
2.827,7
SMART
Total
Namun demikian Majelis Komisi tidak pada posisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Majelis Komisi kemudian memperhitungkan halhal yang memberatkan dan meringankan dari masing-masing operator yang melakukan kartel harga SMS off-net dalam menjatuhkan besaran denda. Denda yang dijatuhkan bervariasi dari maksimal Rp 25 milyar sampai dengan Smart yang berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi tidak layak untuk dikenakan denda. Dengan tidak adanya regulasi khusus mengenai SMS mengakibatkan operator mengambil tindakan untuk mengatur keseimbangan traffic (lalu lintas) SMS antar
Halaman
107
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ operator melalui instrumen harga sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait untuk segera menyusun peraturan mengenai interkoneksi SMS yang tidak merugikan konsumen. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keseluruhan penilaian di atas, Majelis Komisi memutuskan: 1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No 5 / 1999; 2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V: PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU No 5 / 1999; 3. Menghukum Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk. dan Terlapor II: PT Telekomunikasi
Selular
masing-masing
membayar
denda
sebesar
Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. membayar denda sebesar Rp 18.000.000.000,00 milyar (delapan belas milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 5. Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas
Halaman
108
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); 6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk. membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
17. Putusan Perkara No. 28/KPPU-L/2007 Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan dan telah menetapkan putusan terhadap perkara No. 28/KPPU-I/2007 yaitu dugaan pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 9, Pasal 17, dan Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Dugaan pelanggaran tersebut adalah Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Taksi dan Pengelola Wilayah. Berdasarkan pemeriksaan, maka pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran adalah: 1.
Koperasi Karyawan Otorita Batam (Terlapor I);
2.
Koperasi Pandu Wisata Batam (Terlapor II) ;
3.
Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang (KPTDS) (Terlapor III) ;
4.
Badan Otorita Batam (Terlapor IV);
5.
PT Senimba Bay Resort (Terlapor V);
6.
PT Nongsa Terminal Bahari (Terlapor VI);
7.
PT Indotri Terminal Batam (Terlapor VII);
8.
PT Indodharma Corpora (Terlapor VIII);
9.
PT Synergi Tharada (Terlapor IX);
Halaman
109
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ 10.
PT Citra Tritunas (Terlapor X);
11.
Koperasi Harbour Bay (Terlapor XI);
12.
Koptiba (Terlapor XII);
13.
Koperasi Primkoppol (Terlapor XIII);
14.
Koperasi Citra Wahana (Terlapor XIV);
15.
Kopti (Terlapor XV);
16.
Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi (KBWPT) (Terlapor XVI);
17.
PT. Pinki (Terlapor XVII);
18.
PT Barelang Taxi (Terlapor XVIII);
19.
CV. Barelang Express (Terlapor XIX);
20.
Koperasi Primkopad (Terlapor XX);
21.
Koperasi Komegoro (Terlapor XXI);
22.
Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman (KPPDK PN Batam) (Terlapor XXII);
23.
Kopeba (Koperasi Pengemudi Batam) (Terlapor XXIII);
24.
Koperasi Metro (Terlapor XXIV);
25.
Koperasi Bima (Terlapor XXV);
26.
PT. Win Transport Utama (Terlapor XXVI);
27.
Koptis (Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang) (Terlapor XXVII);
28.
Koperasi Primkopal (Terlapor XXVIII).
Setelah Tim Pemeriksa melakukan serangkaian pemeriksaan, maka Majelis Komisi menilai: 1. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya pembagian wilayah operasional taksi di Batam yang dilakukan oleh koperasi taksi di masing-masing wilayah, yaitu di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Harbour Bay, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Domestik Sekupang, Pelabuhan Marina City dan Pelabuhan Nongsa Pura; 2. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadi penetapan tarif taksi di beberapa wilayah sebagai berikut: a. Pelabuhan Internasional Sekupang, antara Primkoppol, Primkopad, PT Win Transport Utama dan Koptis;
Halaman
110
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ b. Pelabuhan Harbour Bay, antara Koperasi Citra Wahana, PT Pinki, CV Barelang Express, Koperasi Pandu Wisata, PT Barelang Taksi, KBWPT, PT Win Transport Utama, Koptiba, Kopeba, Koperasi Pengayoman, Kopti, Koptis; c. Pelabuhan Batam Center, antara Koptiba, Primkoppol, PT Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi, PT Pinki, PT Barelang Taksi, CV Barelang Express, Primkopad, Koperasi Mega Gotong Royong, Koperasi Pengayoman dan Kopeba; d. Pelabuhan Telaga Punggur, antara Primkoppol, Primkopad, Primkopal dan PT Citra Wahana. 3. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya hambatan masuk yang dilakukan oleh koperasi taksi dan pengelola wilayah di masing-masing wilayah yaitu di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Internasional Sekupang, Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Telaga Punggur dan Pelabuhan Domestik Sekupang; 4. Bahwa terdapat bukti yang cukup terjadinya diskriminasi yang dilakukan oleh pengelola wilayah di Bandara Hang Nadim; 5. Bahwa terdapat bukti awal yang cukup terjadinya praktek monopoli yang dilakukan oleh: a. Koperasi Karyawan Otorita Batam di Bandara Hang Nadim; b. Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang di Pelabuhan Domestik Sekupang; c. Koperasi Pandu Wisata di Pelabuhan Marina City. Selanjutnya, sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut: 1. Pemerintah Kota Batam wajib melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan khususnya Keputusan
Walikota
Batam
Nomor
KPTS.228/HK/IX/2001
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Batam wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Halaman
111
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ a. Penertiban terhadap mobil pribadi yang difungsikan sebagai angkutan umum sejenis taksi; b. Mendukung dan mengamankan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan khususnya Keputusan
Walikota
Batam
Nomor
KPTS.228/HK/IX/2001
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan dan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi memutuskan : 1. Menyatakan Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor
XXII
(Koperasi
Pengayoman),
Terlapor
XXIII
(Koperasi
Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU No. 5 / 1999; 2. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang dan Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pengelola taksi di Pelabuhan Harbour Bay, secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 5 UU No. 5 / 1999; 3. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang
Halaman
112
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 9 UU No. 5 / 1999; 4. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5 / 1999; 5. Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam), Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam), Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora), Terlapor IX (PT Synergi Tharadha), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 / 1999; 6. Menyatakan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam) selaku pelaku usaha taksi di Bandara Hang Nadim, Terlapor II (Koperai Pandu Wisata Batam) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Marina City, Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XI (Koperasi Harbour Bay) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Harbour Bay, Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Internasional Sekupang) selaku pelaku usaha taksi di Pelabuhan Internasional Sekupang, Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) selaku
Halaman
113
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ pelaku usaha taksi di Pelabuhan Telaga Punggur secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (a) UU No. 5 / 1999; 7. Menyatakan Terlapor IV (Badan Otorita Batam) secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 / 1999; 8. Menyatakan Terlapor V (PT Senimba Bay Resort) selaku pengelola Pelabuhan Marina City, Terlapor VI (PT Nongsa Terminal Bahari) selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma
Corpora)
selaku
pengelola
Pelabuhan
Internasional
Sekupang, Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center, Terlapor X (PT Citra Tritunas) selaku pengelola Pelabuhan Harbour Bay secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 19 huruf (d) UU No. 5 /1999; 9. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport Utama), Terlapor XXVII (Koperasi Pengemudi Taksi Pelabuhan Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk mencabut tarif taksi yang berlaku dan memberlakukan tarif taksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Memerintahkan Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam), Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang), Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Ekspress), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam), Terlapor XXVI (PT Win Transport
Halaman
114
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Utama),
Terlapor
XXVII
(Koperasi
Pengemudi
Taksi
Pelabuhan
Internasional Sekupang) dan Terlapor XXVIII (Koperasi Primkopal) untuk menghentikan kesepakatan pembagian wilayah operasi taksi di Kota Batam sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 11. Memerintahkan kepada Terlapor I (Koperasi Karyawan Otorita Batam), Terlapor II (Koperasi Pandu Wisata Batam) dan Terlapor III (Koperasi Pengusaha Taksi Domestik Sekupang)
untuk menghentikan praktek
monopoli dalam pengelolaan taksi di Bandara Hang Nadim, Pelabuhan Domestik Sekupang dan Pelabuhan Marina City sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 12. Memerintahkan kepada Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang untuk membuka kesempatan usaha taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 13. Menghukum Terlapor IV (Badan Otorita Batam) selaku pengelola Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Domestik Sekupang, Terlapor VII (PT Indotri Terminal Batam) selaku pengelola Pelabuhan Telaga Punggur, Terlapor VIII (PT Indodharma Corpora) selaku pengelola Pelabuhan Internasional Sekupang
untuk
membayar
denda
masing-masing
sebesar
Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha), apabila tidak melaksanakan diktum Putusan nomor 12 (dua belas) tersebut di atas; 14. Memerintahkan kepada Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang
Halaman
115
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membuka jasa pelayanan taksi bagi pelaku usaha taksi lainnya selambatlambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; 15. Menghukum Terlapor XII (Koptiba), Terlapor XIII (Koperasi Primkoppol), Terlapor XIV (Koperasi Citra Wahana), Terlapor XV (Kopti), Terlapor XVI (Koperasi Bina Warga Pengemudi Taksi), Terlapor XVII (PT Pinki), Terlapor XVIII (PT Barelang Taksi), Terlapor XIX (CV Barelang Express), Terlapor XX (Koperasi Primkopad), Terlapor XXI (Koperasi Komegoro), Terlapor XXII (Koperasi Pengayoman), dan Terlapor XXIII (Koperasi Pengemudi Batam) secara bersama-sama dengan Terlapor IX (PT Synergi Tharada) selaku pengelola Pelabuhan Batam Center untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng, yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan
Denda
Pelanggaran
di
Bidang
Persaingan
Usaha,
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan
423755
(pendapatan
denda
pelanggaran
di
bidang
persaingan usaha), apabila tidak melaksanakan diktum Putusan nomor 14 (empat belas) tersebut di atas;
Halaman
116
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
LAMPIRAN
2 PERKEMBANGAN PENANGANAN LAPORAN PERIODE JANUARI – JUNI 2007
Tabel Perkembangan Penanganan Laporan
NO 1
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Pernyataan sikap
Pelapor menyampaikan pernyataan sikap berkaitan dengan
atas
rencana
Pembangunan
Terminal Kota Prabumulih Palembang.
pembangunan
pasar
modern
(mall)
di
lahan
Pasar Modern di lahan Terminal
Pelapor menolak pembangunan pasar modern dengan alasan
Kota Prabumulih
sebagai berikut: 1. Mall yang akan dibangun berhadapan langsung dengan pasar tradisional. 2. Pembangunan mall melanggar SK Menperindag No. 420/MPP/Kep/10/1997
tentang
pedoman
penataan
pembinaan pasar dan pertokoan. 3. Melanggar SK Menperindag No. 261/MPP/Kep/7/1997 tentang pembentukan tim penataan pembinaan pasar
Halaman
117
Laporan Tahun 2007
KATEGORI LAPORAN
Penelitian
Bukan
Sekretariat
Laporan
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
dan pertokoan.
2
Dugaan
Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan dengan cara
persekongkolan
melawan hukum yaitu;
dengan cara
1. Pelapor mempunyai lahan kosong di Kec. Margahayu,
melawan hukum
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
Bandung dan mengajukan permohonan izin mendirikan SPBU kepada PT Pertamina. 2. Pada saat yang sama, ada pihak lain (Agus Sadikin) mengajukan permohonan izin mendirikan SPBU dekat lahan Pelapor. 3. PT Pertamina menolak kedua permohonan tersebut, tetapi memberi izin kepada Pihak Ketiga diatas lahan Agus Sadikin.
3
Dugaan
Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan dalam
Persekongko
persekongkolan
tender pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor di Dinas
lan tender
tender
Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu, dengan indikasi
pengadaan Alat
sebagi berikut;
Penguji
b.
Kendaraan Bermotor di
Peserta
lelang
yang
memenuhi
syarat
hanya
3
perusahaan. c.
Harga yang ditawarkan ketiga perusahaan tersebut
Dinas
hanya memiliki selisih yang tidak signifikan dan tidak
Perhubungan
jauh dari pagu.
Kabupaten Labuhan Batu,
d.
Persyaratan lelang memuat harus ada dukungan pabrik dan ketiga peserta tender tersebut didukung oleh pabrik
Sumatera Utara
yang sama. Nilai proyek tender adalah 2 Milyar
4
Dugaan
Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan dalam
Persekongk
persekongkolan
lelang pengadaan bibit tanaman hutan dan buah-buahan,
olan tender
dalam lelang
dengan indikasi sebagai berikut;
Pengadaan Bibit
a.
tanaman hutan dan buah-buahan di BP DAS
Kepala
DAS
Cimanuk
Citanduy
dan
Panitia
lelang
membuat persyaratan lelang yang mengada-ada. b.
Sebelum lelang telah terjadi persekongkolan karena paket-paket tertentu diberi syarat khusus yaitu untuk
Halaman
118
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Cimanuk
satu kabupaten/kota bibitnya sama tetapi sertifikatnya
Citanduy
berbeda-beda. c.
KATEGORI LAPORAN
Panitia lelang bersama-sama Kepala DAS Cimanuk Citanduy merubah sebagian dari isi Dokumen Lelang.
Tender dibagi dengan 15 Paket senilai 10 Milyar.
5
Dugaan
Pelapor
persekongkolan
pengadaan Oil Boom, Oil Dispersant dan CCTV di Direktorat
tender
Pemasaran & Niaga PT Pertamina, dengan indikasi sebagai
pengadaan Oil
berikut;
Boom, Oil
1.
Pada
pengumuman
telah
Prakualifikasi
CCTV di
spesifikasi dan lain-lain. 2.
Setelah
lulus
tidak
terjadi
tender
Dispersant dan Direktorat
6
menyampaikan
dan
menyebutkan
prakualifikasi
para
persekongkolan
saat
Persekongko lan tender
Penjelasan
tentang
peserta
merek,
membeli
Pemasaran &
dokumen tender dan dalam Dokumen Tender telah
Niaga PT
mencamtumkan brand/merk (acceptable brands) yang
Pertamina
mengacu pada suatu produk tertentu.
Dugaan
Pelapor menyampaikan ada dugaan persekongkolan dalam
Persekongko
persekongkolan
beberapa tender yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
lan tender
dalam
di Prop. Sumatera Barat pada Tahun 2006.
pelaksanaan
1. Tender Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Dr. Muh. Zein
lelang
Painan, dengan indikasi sbb;
dibeberapa
a.
instansi pemerintah di Propinsi Sumatera Barat
Pemenang
tender
adalah
yang
memiliki
harga
penawaran lebih tinggi. b.
Sole
agent
memberikan
peryaratan
teknis
yang
berbeda-beda antara pemenang lelang dan rekanan lain. 2. Tender Pengadaan alat laboratorium SMP dan SMA di Dinas Pendidikan, dengan indikasi; 3. Bahwa Pelapor digugurkan
dengan alasan perusahaan
Pelapor tidak memiliki pengalaman selama 3 tahun. 4. Tender pengadaan Komputer SMA dan SMK
di Dinas
Pendidikan, dengan indikasi; bahwa Pelapor digugurkan oleh Panitia saat pembukaan dokumen penawaran karena
Halaman
119
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
sampul dokumen pelapor tidak di lak. 5. Tender Pengadaan dan Pendistribusian Pakaian, Sepatu, Tas, BUku, dll untuk Sekolah Dasar Minoritas Terbelakang dan Tidak Mampu di Dinas Pendidikan, dengan indikasi bahwa
sampai
sekarang
pemenang
lelang
belum
diumumkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 6. Tender
Pengadaan
HPCL
(High
Performance
Liquid
Chromathography dan Gas Chromathography di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulkura, dengan indikasi; bahwa pemenang adalah peserta lelang yang memiliki penawaran yang jauh lebih tinggi. 7. Tender Pengadaan Bantuan (Ternak/Sapi) untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin sebanyak 300 KK di Kabupaten Solok, Limapuluh Kota dan Pasaman di Dinas Sosial, dengan indikasi; a.
Bahwa
peserta
yang
lulus
adalah
peserta
yang
menawarkan harga diatas 6 milyar. b.
Adanya
beberapa
peserta
yang
merekayasa
pengalaman kerja.
7
Dugaan
Pelapor menyampaikan telah terjadi persekongkolan untuk
persekongkolan
memenangkan
dalam
pemenang lelang dengan indikasi sebagai berikut;
pelaksanaan
CV
Borneo
Interprise
Native
sebagai
1. Pelapor digugurkan dengan alasan SPEK Teknis tergabung
tender
dalam proposal teknis padahal sistem evaluasi yang
pengadaan Bibit
digunakan Panitia adalah Merit Point.
Kelapa Sawit di
2. CV Borneo Interprise Native sebagai pemenang lelang
Dinas
mendapat Jaminan Supply dalam bentuk kerjasama dari
Perkebunan
Koperasi
Kalimantan
Karyawan PNS Dinas Perkebunan Prop. Kal. Selatan.
Selatan
Karya
Bersama
yang
merupakan
Koperasi
3. Dalam RKS telah ditetapkan syarat teknis yaitu ukuran polibeg minimal ukuran 30 cm, namun fakta dilapangan ukuran polibeg pemenang (CV Borneo Interprise Native) tidak memenuhi syarat minimal tersebut. 4. Adanya kekeliruan
dan kejanggalan dari surat yang
dikeluarkan oleh Panitia yaitu nomor surat sama tetapi
Halaman
120
Laporan Tahun 2007
Persekongko lan tender
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
tanggal berbeda. Nilai HPS tender tersebut adalah Rp. 4.404.892.800,-
8
Laporan
Pelapor
persaingan tidak
sekelompok orang didepan pintu masuk ruangan Pemasukan
sehat pada
Penawaran Pelelangan Proyek Paket Peningkatan Jalan dan
tender di Propinsi
Jembatan di Propinsi Bangka Belitung APBN 2007.
menyampaikan
adanya
penghadangan
oleh
Persekongko lan tender
Bangka Belitung. 9
Dugaan adanya
Pelapor menduga telah terjadi rekayasa dalam menentukan
Penelitian
Persekongko
rekayasa pada
pemenang
sekretariat
lan tender
lelang di Bagian
Kontrak Jasrum PT Pertamina UP V Balikpapan.
dalam
pelaksanaan
tender-tender
di
Bagian
Kontrak-Jasrum PT Pertamina UP V Balikpapan
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. pada pelaksanaan lelang panitia dinilai tidak mengikuti ketentuan SK Dirut Pertamina No. 036/C0000/2004-S0. 2. Panitia memungut biaya penggantian dokumen yang nilainya bervariasi tergantung dari nilai proyek. 3. sistem evaluasi yang dilakukan tidak jelas dan tidak mengacu
pada
Keppres
80/2003
dan
SK
No.
036/C00000/2004/S0.
10
Dugaan
Pelapor
pada
Penelitian
Persekongko
persekongkolan
pelaksanaan lelang pengadaan pupuk tablet, herbisida dan
sekretariat
lan tender
pada
bibit
pelaksanaan
Martapura.
menduga
karet
okulasi
telah di
terjadi Dinas
persekongkolan
Perkebunan
Kab.
Banjar
lelang Pengadaan Pupuk dan Bibit Karet di Dinas Perkebunan Kab. Banjar Martapura
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Terdapat
kesepakatan
bersama
untuk
menentukan
pemenang yang dibuat dua hari sebelum pemasukan dokumen. Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut; a. Paket Pupuk dimenangkan oleh CV IRMA; b. Paket Herbisida dimenangkan oleh CV Yunita; c. Paket Bibit Karet Okulasi dimenangkan oleh CV Bina Karya 2. Pertemuan dilakukan di RM Lesehan di pinggir irigasi
Halaman
121
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
kab. Banjar dengan dimoderatori oleh Ir. Suyadi seorang PNS
di
Kab.
menyepakati
Banjar.
pembagian
Pertemuan uang
tersebut
kompensasi
juga
kepada
peserta yang tidak lolos sebesar 5% dari total nilai kontrak dan seluruh pemenang adalah perusahaan yang berdomisili di Kab. Banjar. 3. Panitia pada saat memasukan dokumen penawaran tidak menyediakan kotak penawaran. Baru pada saat waktu pemasukan mengeluarkan
penawaran kotak
berakhir
penawaran
yang
panitia sudah
baru berisi
penawaran dari para peserta yang sebelumnya telah bersepakat. 4. Pelapor tidak dapat memasukan dokumen penawaran karena dihadang oleh sekelompok orang dan kotak penawaran tidak tersedia. 5. Setelah pemasukan penawaran selesai, Sdr. Ardiansyah Direktur CV Yunita membagikan uang Rp. 825.000 kepada para peserta yang terdaftar.
11
Tender
Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No.
Penelitian
Persekongko
pengadaan dan
5 tahun 1999 pada proses pelelangan pengadaan dan
laporan
lan tender
instalasi UPS di
instalasi UPS di PT Geo Dipa Energy tahun 2006.
PT Geo Dipa Energy
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Panitia tidak menjelaskan pagu dana maupun harga perkiraan sendiri dari UPS yang diminta. 2. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, panitia tidak melibatkan saksi dari peserta. Semua dokumen diperiksa oleh panitia sendiri. 3. Panitia
mengesahkan
penawaran
dari
peserta
yang
menawarkan barang merk AMITEK tetapi surat dukungan dari ATPM merk lain. 4. Panitia
memperlambat
penyampaian
pengumuman
pemenang dengan alasan no fax pelapor salah. Sehingga pelapor tidak dapat melakukan sanggahan karena waktu sanggah sudah lewat.
Halaman
122
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
5. PT Erico selaku pemenang lelang hanya merupakan perusahaan yang dipinjam oleh Sdr. Sudarsono.
12
Pengaduan
Pengaduan dari Yayasan Soaraja Botto Cempaka Kec. Dua
Laporan
Bukan
perihal
Pitue Kab. Sidenreng Rappang Prop Sulawesi Selatan perihal
tidak
Kewenangan
pemblokiran
dugaan adanya pemblokiran terhadap permohonan bantuan
lengkap
KPPU
permohonan
dana.
bantuan 13
Lelang saham
Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No.
Penelitian
Persekongko
Manulife
5 tahun 1999 oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera dalam
Sekretariat
lan tender
proses pelelangan Saham PT
Asuransi Jiwa
Manulife
Indonesia (AJMI).
Indikasi
pelanggaran yang
disampaikan adalah
sebagai
berikut: 1. Pengumuman lelang isinya bertolak belakang dengan isi risalah lelang. Didalam risalah lelang disebutkan bahwa permintaan lelang diajukan oleh Ari Ahmad Effendi selaku kurator, namun dalam pengumuman di Harian Suara Pembaruan lelang dilakukan atas permintaan RUPS PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. 2. Jangka waktu pelaksanaan lelang dengan pengumuman lelang di media massa hanya satu minggu, sehingga dianggap terlalu singkat untuk melakukan due diligent. 3. Peserta lelang hanya satu yaitu The Manufactur Life Insurance Company (MILC) dengan nilai penawaran Rp. 170.000.000.000,4. PT
AJMI
persetujuan
dan
MLIC
dari
diketahui
Departemen
telah
memperoleh
Keuangan
atas
permohonan pengambilalihan saham PT Dharmala Sakti Sejahtera dua minggu sebelum lelang diumumkan.
14
Tender pekerjaan
Pelapor menduga telah terjadi persaingan tidak sehat pada
Laporan
Persekongko
jasa kebersihan
pelaksanaan lelang Pekerjaan Jasa Kebersihan Terminal II
tidak
lan tender
Angkasa Pura II
Bandara Soekarno Hatta Cengkareng tahun 2006.
Halaman
123
Laporan Tahun 2007
lengkap
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; a. Pemenang lelang adalah peserta yang telah menang dalam 4 tahun terakhir. b. Nilai penawaran pemenang dianggap tidak masuk akal, karena menurut perhitungan pelapor, pemenang tender tidak akan sanggup mengerjakan sesuai ketentuan di RKS.
15
Distribusi Gula
Dugaan praktek monopoli pada usaha distribusi gula impor di
Penelitian
Impor
Sulawesi Tengah. Indikasi yang disampaikan adalah sebagai
Sekretariat
Monopoli
berikut: 1. PT PN XI selalu membongkar gula impor untuk propinsi Sulawesi Tengah sebanyak 4.000 Ton di Pelabuhan Soekarno–Hatta Makassar, bukan di Pelabuhan Pantoloan Palu. 2. PTPN XI hanya memberikan informasi mengenai batas waktu pembayaran tahap I sebesar 40% dari total harga tebusan hanya kepada PT Padi Mas Prima Makassar. Perusahaan
distributor
direkomendasikan
oleh
gula Dinas
di
Palu
Perindagkop
yang Propinsi
Sulawesi Tengah.
16
Tender konsultan
Pelapor menduga proses prakualifikasi tender konsultan
Penelitian
Persekongko
Study Master
pekerjaan studi master plan sistem sumatera yang dilakukan
sekretariat
lan tender
Plan Sistem
di PT PLN P3B Sumatera tidak kompetitif.
Sumatera di PLN P3B Sumatera
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Konsultan APS dari Malaysia diduga telah memberikan “service” kepada pejabat PLN pada saat berkunjung ke Malaysia. 2. Diduga Konsultan APS juga merupakan pemenang tender konsultan untuk Studi Interkoneksi Jawa–Bali. 3. PT PLN akan melakukan penunjukkan langsung untuk jasa
konsultan
perorangan
Halaman
di
124
PLN
Pusat
dimana
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
beberapa bagian pekerjaannya sama dengan lingkup pekerjaan interkoneksi Jawa - Bali.
17
Persaingan usaha
Pelapor menduga PT Dinamika Indonusa Prima (DIP) telah
Penelitian
Persekongko
tidak sehat oleh
melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. PT DIP
sekretariat
lan tender
PT Dinamika
adalah produsen kasur pegas merk AIRLAND.
Indonusa Prima Pelapor adalah supplier kasur pegas untuk kebutuhan PT Badak Natural Gas Liquefaction. Sesuai dengan Purchase Order No. 004/BM40/2007-412 perihal pemesanan 190 unit kasur pegas merk Airland dengan ketentuan kesamaan dan kesetaraan (silent or equal).
Pelapor kemudian membeli tunai kasur pegas merk Koala by Airland kepada PT DIP. Tetapi oleh PT Badak ditolak dengan alasan
produk
yang
diserahkan
bukan
merk
Airland
sebagaimana dalam Purchase Order.
18
Permohonan
Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi sengketa bisnis
Penelitian
Tanggapan atas
antara Pelapor dengan PT Telekominikasi Indonesia, dengan
Sekretariat
Sengketa Bisnis
permasalahan sebagai berikut;
PT Starcom
1.Bahwa
pelapor
adalah
pelaku
usaha
yang
bergerak
Solusindo
dibidang multimedia berbasiskan internet protocol yang
dengan PT
salah satunya menyediakan broadband internet kepada
Telkom
operator luar negeri.
Indonesia
2.Bahwa
pelapor
dengan
PT
Telkom
Indonesia
telah
menandatangani Surat Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Model Tel-2.
19
Dugaan
KPD
Persekongkolan
Persekongkolan tender dalam 145 Paket Pekerjaan pada
tender dalam
Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Utara.
145 Paket
Indikasi persekongkolan adalah;
Pekerjaan pada
1. Tender terdiri dari 145 paket yang diumumkan pada
Dinas Pendidikan
Medan
tanggal
menyampaikan
21
Oktober
resume
2006
Halaman
yang
125
laporan
Dugaan
merupakan
Laporan Tahun 2007
hari
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL Nasional Propinsi Sumatera Utara
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
libur/sabtu bukan diumumkan pada hari kerja. 2. Panitia tender menginapkan dokumen penawaran selama 3 hari sejak penutupan penyerahan dokumen sehingga menyebabkan ada dugaan potensi post bidding. 3. Dari informasi yang diperoleh telah terjadi pinjammeminjam perusahaan hal ini dibuktikan dengan alamat perusahaan yang berbeda-beda.
Nilai pekerjaan adalah Rp. 70.264.459.000,-
20
Persaingan usaha
Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi persaingan usaha
Penelitian
Tidak Sehat
tidak sehat dalam ekspor Labi-labi di Kalimantan Timur
Sekretariat
dalam ekspor
dengan indikasi sebagai berikut :
Labi-Labi di
1. Bahwa kuota ekspor labi-labi ditentukan oleh SK
Kalimantan
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi
Timur
Agro Asia Tunggal yang berlaku sejak tanggal 1 Jan
Monopoli
2006 s/d 31 Des 2006. 2. Bahwa pelapor menduga adanya monopoli ekspor labi-labi yang dilakukan Ting Ham (CV. Agro Asia Tunggal). 3. Adanya
dugaan
bahwa
CV
Agro
Asia
Tunggal
menghalangi masuknya UD Daisa Sagena sebagai pesaing dalam ekspor labi-labi.
21
Laporan
Pelapor
Pembatalan
dalam proses lelang pekerjaan jasa borongan untuk kegiatan
lelang
implementasi rehabilitasi gedung pendidikan pasca gempa
menyampaikan
adanya
kejanggalan-kejanggalan
bumi di Prop. Jawa tengah dan pengembangan Poliklinik. PMI Cabang Klaten antara lain: 1. Pengumuman pendaftaran dilakukan pada tanggal 5-8 Feb 2007 dan aanwizjing dilakukan pada tanggal 8 Feb 2007. 2. Panitia tidak melakukan aanwizjing untuk peninjauan lapangan.
Halaman
126
Laporan Tahun 2007
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
_____________________________________________________________________
NO 22
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Laporan dugaan
Pelapor menyampaikan ada dugaan pelanggaran UU No. 5
Penelitian
Penguasaan
pelanggaran
Tahun 1999 yang dilakukan EMI Music South East Asia, EMI
Sekretariat
Pasar
terhadap UU No.
Indonesia, Arnel Affandy, antara lain;
5 Tahun 1999
a.
EMI Asia, EMI Indonesia dibantu oleh Arnel Affandy
yang dilakukan
melakukan
EMI Music South
(pembajakan) artis Dewa 19 dan upaya-upaya untuk
East Asia, EMI
membajak Arri Lasso.
Indonesia, Arnel
b.
Affandy
pengambilalihan
pengelolaan
eksklusif
EMI Asia dan EMI Indonesia secara bersama-sama melakukan tindakan anti persaingan raising rival cost untuk menghalang-halangi Aquarius untuk melakukan kegiatan yang sama dalam pasar bersangkutan.
c.
EMI Asia, EMI Indonesia dan Arnel Affandy bersekongkol untuk mendapatkan informasi tentang segala hal terkait dengan kerjasama diantara artis-artis khususnya Dewa 19, Ari Lasso dengan Aquarius.
23
Laporan
Pasal 19 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT
Penelitian
Penguasaan
pelanggaran
Krakatau Lampung Tourism development
seketariat
pasar
pasal 19 UU No.
bahwa;
5 Tahun 1999
i.
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
yang dilakukan oleh PT Krakatau
24
dengan indikasi
Pembatalan dan penghalangan pembangunan jaringan listrik PLN menuju usaha Pelapor.
ii.
Pihak PT Krakatau Lampung Tourism Development dan
Lampung
pemda
Tourism
jaringan listrik karena sebagian besar lahan belum
development
dibebaskan.
keberatan
keberatan
dengan
pembangunan
Penunjukan
Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran UU No. 5 tahun
langsung Rehab
1999
Gedung SD di
Gedung SD di Propinsi Sumatera Utara tahun 2006.
pada
proses
pelaksanaan
proyek
Rehabilitasi
46
SUMUT Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: a.
Proyek
dilaksanakan
dengan
sistem
penunjukan
langsung padahal anggarannya adalah Rp. 7 milyar lebih. b.
Proses penunjukan langsung tidak dilakukan dengan
Halaman
127
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
cara yang transparan. c.
Diduga
dari
46
perusahaan
yang
mendapat
pekerjaan, hanya 7 yang Sertifikat Badan Usahanya terdaftar di LPJK Sumut, 6 perusahaan dipertanyakan SBUnya dan 33 perusahaan tidak memiliki SBU.
25
Persaingan tidak
Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat Buku Daftar Persekongko
sehat pada
pada tender Badak Catering and room services.
Penghentian
Tender Badak Catering and Room Services di PT Vico Indonesia Kaltim
lan tender
Pelaporan Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Pelapor telah mendaftar sebagai peserta tetapi tidak diundang dalam pre-bid meeting. 2. Panitia
kemudian
melakukan
re-tender
atas
keberatan pelapor. 3. Namun kemudian panitia membatalkan re-tender tersebut dan menunjuk PT Anugerah Jasa Caterindo sebagai penyedia jasa untuk jangka waktu 3 bulan. 4. Kemudian dilakukan tender baru dimana pelapor awalnya sebagai pemenangnya, tetapi kemudian pelapor
didiskualifikasi
dikarenakan
tidak
menyertakan certifikat dari tenaga ahli padahal para peserta lainnya tidak diharuskan untuk menyertakan certifikat dari tenaga ahli. 5. Adanya
dugaan
bahwa
panitia
melakukan
diskriminasi terhadap pelapor serta dugaan adanya persekongkolan antara panitia dengan PT Anugrah Jasa Caterindo.
26
Jabatan rangkap
Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran UU
Penelitian
Jabatan
pada PT. Medan
No. 5 tahun 1999 mengenai jabatan rangkap dan pemilikan
Sekretariat
Rangkap
Andalas dan PT.
saham di PT. Medan Andalas dan PT. Sumatera Raya, yang
Sumatera Raya
didirikan di Jakarta.
dan Pemilikan
di Jakarta.
Saham Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Pada tanggal 5 November tahun 2001 didirikan PT.
Halaman
128
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Medan Andalas di Jakarta yang bergerak di bidang transportasi dengan
angkutan
nama
penumpang
Family
Taksi.
Di
umum sini
taksi
terlapor
berkedudukan sebagai pemilik saham dan Direktur PT. Medan Andalas. 2. Pada tanggal 25 Februari tahun 2005 didirikan PT. Sumatera Raya di Jakarta yang bergerak di bidang yang sama, yaitu penumpang
umum
bidang transportasi angkutan taksi.
Di
sini
terlapor
I
berkedudukan sebagai pemilik saham dan Komisaris Utama PT. Sumatera Raya, sementara terlapor II berkedudukan sebagai pemilik saham dan Direktur PT. Sumatera Raya.
27
Persekongkolan
Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi persekongkolan
Penelitian
Persekongko
untuk merebut
antara terlapor dengan pihak tertentu di jajaran pemerintah
Sekretariat
lan tender
pesanan
Kabupaten Labuhan Batu.
terhadap T.B Oloan Lubis.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Pelapor telah mendapatkan pesanan alat peraga dan buku-buku
sekolah
yang
bersumber
dari
Dana
Alokasi Khusus (DAK), yang telah ditandatangani oleh beberapa kepala sekolah dan komite sekolah di Kabupaten Labuhan Batu. 2. Namun pesanan tersebut tidak terlaksana karena adanya
intervensi
dari
terlapor
yang
disinyalir
mempunyai hubungan khusus dengan orang-orang tertentu di jajaran pemerintah Kabupaten Labuhan Batu, dimana terlapor memaksa beberapa Kepala Sekolah untuk mengalihkan sumber dana DAK ke rekening terlapor.
28
Dugaan
Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada proses
Penelitian
Persekongko
persekongkolan
pengadaan 3 mobil Puskesmas Keliling pada Dinas Kesehatan
Sekretariat
lan tender
tender
Kabupaten Bondowoso tahun 2007 senilai Rp. 591.750.000,-
pengadaan mobil
Halaman
129
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL puskesmas di
29
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;
Dinas Kesehatan
1. Diduga tidak dilakukan pengumuman pelelangan.
Bondowoso
2. Tidak dilakukan melalui pelelangan umum.
Permohonan
Surat dari Deputi Bidang Pengawasan Menteri PAN perihal
Laporan
Bukan
Tanggapan dari
permohonan untuk menanggapi surat pengaduan dari Sdr.
tidak
Laporan
MenPAN
Ichwan yang telah disampaiakan ke Tromol POS 5000.
lengkap
Sekretariat telah menjawab surat permohonan tersebut.
30
Dugaan
Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat
Pelanggaran UU
pada
No. 5 tahun 1999
Melawai Blok M.
proses
penunjukan
langsung
Pengembang
Pasar
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
Monopoli
pada pembangunan kembali Pasar Melawai Blok M
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Penunjukan PT Melawai Jaya Realty sebagai pengembang tidak transparan. 2. Modal yang disetor PT MJR sebesar Rp. 400 juta sedangkan proyek yang dilaksanakan sebesar Rp. 494 Milyar. 3. PT MJR sebelumnya bernama PT Inter Buana Semesta yang berdiri 4 bulan sebelum pasar Melawai terbakar. 4. PT
MJR
didirikan
4
hari
sebelum
PD
Pasar
Jaya
mengumumkan peremajaan Pasar Melawai. 5. Dua
setengah
bulan
setelah
ditetapkan
sebagai
pengembang, PT Mega Kirana Sentosa selaku pemilik saham PT MJR menjual semua sahamnya ke PT Sunter Agung dan PT Wijaya Wisesa.
31
Monopoli ekspor
Pelapor menduga Indonesian Reptile and Ampibie Trade
Penelitian
Kulit Reptil
Association (IRATA) telah melakukan monopoli ekspor kulit
Sekretariat
reptil di Indonesia.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;
Halaman
130
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN 1. Dirjen
Sumber
kehutanan
daya
setiap
alam
bulan
dan
maret
hutan
STATUS
KATEGORI LAPORAN
departemen
mengeluarkan
kuota
ekspor kulit reptil. 2. Saat ini hampir 80% dari kuota tersebut dikuasai oleh sebagian kecil anggota IRATA. 3. Kelompok tersebut adalah teman-teman George Saputra selaku ketua IRATA.
32
Dugaan
Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan pada proses
persekongkolan
pelelangan kegiatan peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan
pada tender
Umum Kab. Banyuasin Sumatera Selatan. Paket Pekerjaan
peningkatan
yang ditenderkan adalah;
jalan di Kab.
Lubuk Lancang – Teluk Betung – Tanah Kering;
Banyuasin
Pangkalan Balai – Pengumbuh;
Sumatera Barat
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan tender
Penelitian
penguasaan
Sekretariat
pasar
Pangkalan Balai – Lubuk Saung; Sp Tanjung Beringin – Rimba Alai dan Sp. Rambutan Mendal – Mendil.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Pelapor sebagai penawar terendah digugurkan pada 3 paket. 2. Terdapat beberapa peserta yang digugurkan pada satu paket tetapi menjadi pemenang pada paket yang lain. 3. Pelapor tidak pernah diklarifikasi. 4. Panitia tidak memiliki alasan yang jelas dalam menggugurkan pelapor.
33
Dugaan
Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran Pasal 19 dan 25
pelanggaran UU
UU No. 5 tahun 1999 oleh PT Inti Cemerlang Agung pada
No. 5 tahun 1999
kegiatan usaha pengelolaan air bersih dan IKK di Kompleks Perumahan Kemang Pratama Bekasi.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Terlapor melarang semua warga RW 36 mengelola
Halaman
131
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
sendiri air bersih dan Keamanan. 2. Terlapor merupakan satu-satunya pengelola air bersih dan keamanan di Perumahan Kemang Pratama.
34
Usulan kepada
Usulan dari H. Nandang Suhdana perihal revisi Keppres No.
Bappenas
80 tahun 2003 kepada Kepala BAPPENAS.
berkaitan dengan
Laporan
Bukan
tidak
Laporan
lengkap
Keppres 80 th 2003 35
Tender Alat
Pelapor
Kesehatan di
pelaksanaan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD
RSUD Brebes
Brebes Tahun Anggaran 2006. sumber dana dari ABT APBD
dana ABT APBD
Kab. Brebes senilai Rp. 2.183.000.000.-.
menduga
telah
terjadi
persekongkolan
pada
Persekongko lan tender
Kab. Brebes tahun 2006
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Dokumen lelang tidak dibuat oleh Panitia melainkan telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan dibantu oleh staf dari PT Graha Ismaya. 2. Data mengenai HPS diduga dibuat oleh staf PT Graha Ismaya kemudian dikirim ke PPK melalui fax. 3. PT
Graha
Ismaya
juga
mengirimkan
draf
iklan
pengumuman lelang kepada PPK. Panitia mengugurkan penawaran CV ULS, PT Pamiko dan PT Samudera berlaku
karena
tidak
penawaran
penawaran”.
Akan
30 tetapi
mencantumkan hari
kerja
panitia
kalimat
sejak
”masa
pemasukan
meloloskan
PT
Candi
Prambanan (pemenang) meskipun memiliki kekurangan yang sama.
36
Tender
Pelapor menduga terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
Penelitian
Persekongko
Peningkatan
tender peningkatan jalan paket Nanga Tepuai–Putussibu
Sekretariat
lan tender
Jalan di
tahun
Kalimantan Barat
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perbatasan Kalimantan
2007
di
Proyek
Satker
Non
Vertikal
Tertentu
Barat, Dirjen Bina Marga DPU.
Halaman
132
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;
1. Panitia menggugurkan pelapor dengan alasan nilai Kemampuan Dasar tidak mencukupi. Pelapor menilai perhitungan panitia salah karena menurut pelapor nilai KD telah mencukupi.
37
38
Penolakan
Pelapor
Pembangunan
Carefour di Central Business District (CBD) Ciledug karena
Carefour Ciledug
hanya berjarak +/- 100 m dari Plaza Baru Ciledug.
Persaingan Tidak
Pelapor menduga terjadi persaingan tidak sehat pada proses
Sehat di
tender asuransi di PT Telkom Tbk.
Pengadaan
PT Sarana Janesia Utama yang merupakan anak perusahaan
Asuransi
PT
PT Telkom
39
menolak
Telkom
rencana
diduga
pembangunan
memperoleh
pasar
keistimewaan
modern
Penelitian
Bukan
Sekretariat
Laporan
Laporan
Persekongko
tidak
lan tender
lengkap
tertentu
sehingga memenangkan tender tersebut.
Penyimpangan
Pelapor menduga telah terjadi penyimpangan pada proses
Penelitian
Persekongko
Proses Lelang di
pelelangan di PT PLN (Persero) W.S2JB tahun 2007 untuk
Sekretariat
lan tender
PT PLN (Persero)
pekerjaan
paket
005,
006
dan
007.RKS/P3BJN/W.S2JB/2007.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Dokumen lelang tidak ditanda-tangani General Manager PLN. 2. Berita Acara Penjelasan tidak sah karena dibuat dan ditandatangani
tanggal
23
Maret
2007
tetapi
pelaksanaannya tanggal 26 Maret 2007. 3. Terdapat
persyaratan
yang
tidak
dicantumkan
ditambah-tambahkan. 4. Panitia melakukan diskriminasi. 5. Diduga terjadi kolusi.
Halaman
133
Laporan Tahun 2007
dan
_____________________________________________________________________
NO 40
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
LAPORAN
Tanggapan surat
Sekretariat menerima surat tembusan perihal pengaduan
Laporan
Bukan
pengaduan
dari Sdr. Haerul S. Aminoto dari Koperasi UKM Cempaka
tidak
Laporan
Pratama
41
KATEGORI
lengkap
Permoho
Pelapor menduga terjadi praktek monopoli di Kab. Mentawai
Penelitian
nan Perlin
berkaitan dengan adanya nota kesepakatan bersama antara
Sekretariat
dungan Hukum
Monopoli
Pemkab. Kepulauan Mentawai dengan Mentawai Marine Tourism Association (MMTA).
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. pada tanggal 11 Des 2006, Bupati, Ketua DPRD Kab. Mentawai
dan
Sdr.
mengeluarkan membuat
Anom
deklarasi
suatu
asosiasi
Suheri
(pelaku
Simakang,
usaha)
yang
pariwisata
bahari
intinya di
Kab.
Kepulauan Mentawai dengan nama Mentawai Marine Tourism Association (MMTA). 2. Anggota utama MMTA adalah lima badan hukum yang belum memiliki ixin resort dan tidak memiliki kapal. 3. Keanggotaan dibagi menjadi dua. Anggota utama yang terdiri dari 5 pelaku usaha dan Anggota Biasa. 4. Untuk menjadi anggota MMTA, pelaku usaha membayar Rp. 2 juta dan retribusi Rp. 15 juta untuk 3 bulan pertama. Pelaku usaha yang mendaftar seharusnya memperoleh
sertifikat
keanggotaan
tetapi
pada
kenyataanya tidak. 5. MMTA diduga akan menentukan pelaku usaha mana yang bisa
beroperasi
dan
yang
tidak.
Sehingga
dapat
menghambat pelaku usaha lain. 6. MMTA hanya melindungi kepentingan anggota utama.
42
Persekongkolan
Pelapor menduga adanya praktek persekongkolan tender
Penelitian
Persekongko
Tender di Maluku
oleh Kantor Dinas Kimpraswil Wilayah Maluku Utara dalam
Sekretariat
lan tender
Utara
3
pelelangan pekerjaan pembuatan reservoir 500M .
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :
Halaman
134
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Pelapor sebagai penawar terendah tidak dimenangkan.
43
Penunjukan
Pelapor menduga adanya praktek penunjukan langsung yang
Penelitian
Persekongko
Langsung pada
dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero), BPKP, dengan PT.
Sekretariat
lan tender
Proyek Pipanisasi
Meta Epsi Engineering dalam hal penyelesaian kontrak dalam
Rewulu-Teras
Penyelesaian
Pekerjaan
Proyek
Pipanisasi
Rewulu–Teras
Termasuk Pembangunan Depot Teras milik PT. Pertamina.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;
1. PT. Meta Epsi Engineering sebagai kontraktor utama telah
melakukan
WAN
Prestasi
dari
isi
kontrak
sebelumnya (SPB 266 / C00000 / 2002 – S5) tanggal 10 April 2002, dengan tidak terselesainya proyek pada 09 Oktober 2004. dengan indikasi kerugian oleh Pertamina sebesar @ Rp. 19 milyar dan equivalen sampai tahun 2007 sebesar Rp. 40 milyar.
2. Kontrak
sisa pekerjaan ( 10,28%) yang ditinggalkan
oleh PT. Meta Epsi Engineering tidak diadakan lelang terbuka (beauty contest, penawaran harga dan due diligence.
3. Hal ini dilakukan dengan alasan; agar cepat familiar dan beradaptasi serta pihak PT. Meta Epsi Engineering dapat bertanggung
jawab,
walau
mengorbankan
kerugian
korporasi PT. Pertamina (Persero) dan menyepelekan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya
penambahan
nilai
proyek
sebesar
Rp.
29.764.539.414 dan US$ 2,153,389 tanpa diadakannya tender
terbuka.
Dan
diindikasikan
sebagai
persekongkolan tender secara jelas dan meyakinkan melanggar UU No. 5/1999 Pasal 22.
44
Persekongkolan
Laporan atas dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
Penelitian
Persekongko
pada Tender
1999. Dalam tender Pengadaan Pipa PVC 6”, 4”, 2” oleh
Sekretariat
lan tender
Pengadaan Pipa
Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Provinsi
PVC di Kepulauan
Kepulauan Riau.
Riau
Laporan dugaan ini disampaikan oleh Kepala KPD Batam atas
Halaman
135
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
laporan dari PT. Mitratama Daya Alam Bintan.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut;
1. Pada saat pembukaan dokumen penawaran, hanya ada 3(tiga) peserta tender yang lulus administrasi, teknis dan kualifikasi, yaitu PT. Mitratama Daya Alam Bintan, PT. Sumber Alam Sejahtera, PT. Flopen Sejahtera.
2. Pihak yang seharusnya menang adalah PT. Mitratama Daya Alam Bintan dengan penawaran terendah sebesar Rp.
1.887.583.000,-
pada
kenyataannya
yang
dimenangkan oleh panitia tender adalah PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi.
3. Panitia tender diduga telah melakukan persekongkolan dengan PT. Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang secara sah tidak lulus dalam evaluasi teknis dan kualifikasi.
45
Monopoli
Laporan disampaikan oleh Asosiasi Pedagang ITC Surabaya
Penelitian
pasokan listrik
Mega Grosir yang telah diteruskan oleh KPD Surabaya
Sekretariat
oleh Pengelola
dengan
ITC Surabaya
persaingan
Mega Grosir
Surabaya Mega Grosir.
isu
awal
yaitu
adanya
usaha
tidak
sehat
dugaan dalam
monopoli
dan
pengelolaan
ITC
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Asosiasi
pelapor
adalah
asosiasi
pedagang
yang
menempati Upper Ground di ITC Surabaya Mega Grosir dengan sistem sewa selama 25 tahun.
2. Upper Ground berdasarkan perjanjian sewa dan product knowledge ITC diperuntukkan untuk penjualan garmen, moeslem,wears batik dan textils. Pengelola ITC secara konsisten mengatur hal itu sehingga setiap penyewa kios di lantai ini harus menjual produk sesuai peruntukkan.
3. Pengelola secara sepihak mengalihperuntukkan lower ground ITC yang semula merupakan lantai untuk kioskios produk sepatu, bank, mainan dan jasa menjadi kioskios komoditas barang-sebagaimana pedagang di kios
Halaman
136
Laporan Tahun 2007
Monopoli
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Upper ground.
4. Para pedagang lower ground dibebaskan dari sewa kios/stan sehingga terbebas dari fixed cost sebagaimana yang sudah ditanggung oleh Upper Ground, secara diamdiam PT. Citra Agung Tirta Jatim membuat perjanjian dengan pedagang lower ground.
5. Setiap bulannya para pedagang, membayar retribusi listrik dan service charge, sesuai perjanjan yang dibuat antara para pedagang dan PT. Citra Agung Tirta Jatim, jika terlambat pembayarannya dikenakan denda 3%.
6. Pasokan listrik dimonopoli oleh PT. Citra Agung Tirta Jatim,
dengan
tarif
yang
mencekik
leher,
yang
seharusnya dibayar langsung ke PLN, tetapi dibayar lewat rekening tagihan pada PT. Citra Agung Tirta Jatim.
7. Adanya penambahan biaya jaminan kunci sebesar Rp. 2.000.000,-
per
kios,
yang
pengelolaan
atau
penempatan uangnya tidak jelas dikemanakan.
46
Persaingan usaha
Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat
Penelitian
Penguasaan
tidak sehat pada
pada proses implementasi customer management system di
laporan
pasar
Proyek
PT PLN Distribusi Jawa Timur.
Outsourcing Roll Out CMS pada PT PLN Distribusi Jawa Timur
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. PT PLN Disjatim melakukan penunjukan langsung kepada PT Altelindo Karya Mandiri sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek implementasi CMS. 2. PT Altelindo bekerja sama dengan PT Netway Utama dalam melakukan pengerjaan proyek tersebut. 3. Diduga praktek yang pernah dilakukan di PLN Disjaya dan telah dihukum oleh KPPU dilakukan lagi di PLN Disjatim
47
Persaingan usaha
Pelapor menduga Interface Heuga Singapore Ptd Ltd telah
Penelitian
Penguasaan
tidak sehat oleh
melakukan persaingan usaha tidak sehat pada penjualan
sekretariat
pasar
Interface Heuga
karpet merk Interface dan Heuga.
Halaman
137
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Singapore Ltd. Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Pelapor adalah distributor dari Interface Heuga Singapore Ltd. di Indonesia sejak tahun 1992 untuk memasarkan produk karpet merk Interface dan Heuga. 2. Bahwa kemudian PT Kencana Arind Murni juga menjual karpet merk Interface dan Heuga di Indonesia. 3. Bahwa praktek paralel import yang dilakukan oleh PT Kencana tersebut mengakibatkan posisi Pelapor sebagai distributor tunggal di Indonesia terganggu. 4. Bahwa Interface Heuga Singapore Ptd Ltd kemudian lebih memberikan dukungna kepada PT Kencana dari pada Pelapor. Terbukti dalam beberapa tender Interface Heuga Singapore Ptd Ltd memberikan dukungan kepada PT Kencana dan meminta Pelapor untuk mundur. 48
Monopoli jasa
Pelapor
anak
Penelitian
kargo di Bandara
perusahaannya telah melakukan praktek monopoli pada jasa
sekretariat
Hasanudin
kargo di Bandara Hasanudin Makassar.
menduga
PT
Angkasa
Pura
melalui
Makassar
Halaman
138
Laporan Tahun 2007
Monopoli
_____________________________________________________________________
NO 49
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN menduga
terjadi
STATUS
persekongkolan
PT
KATEGORI LAPORAN
Persekong
Pelapor
Sekawan
Penelitian
Persekongko
kolan dalam
Pangan Jaya dengan panitia Pengadaan Barang dan Jasa
sekretariat
lan tender
pelelangan Susu
Dinas Kesehatan Kab. Tangerang dalam pelelangan Paket
dan Biskuit TA
Susu dan Biskuit TA 2006.
Penelitian
Persekongko
sekretariat
lan tender
2006 Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1.
Pemenang lelang, PT Sekawan Pangan Jaya (PT SPJ) adalah distributor PT Nestle;
2.
Pada Bagian spesifikasi barang dari dokumen lelang/RKS yang harus ditawarkan oleh peserta lelang: a. Telah diarahkan pada prosuk dari PT Nestle, yaitu Susu Lactogen 2 dan biskuit Bayi nestle; b. Terlalu detil, mengingat peruntukan Susu dan Biskuit ini adalah untuk penanggulangan kurang gizi pada balita.
3.
Apabila mengacu pada dokumen lelang dan aanwijzing 5 September
2006,
seharusnya
penawaran
PT
SPJ
dinyatakan gugur, namun PT SPJ tetap dimenangkan walaupun: a. Jaminan Penawaran kurang dari kurun waktu yang ditentukan, yaitu 45 hari kerja; PT
SPJ
juga
melampirkan
jaminan
yang
belum
berlaku, karena penawarannya berlaku mulai tanggal 15
September
2006,
sedangkan
pembukaan
penawaran pada tanggal 12 September 2006. b. Masa berlaku surat penawaran kurang dari waktu yang disyaratkan yaitu 45 hari kerja, karena surat penawaran PT SPJ hanya berlaku selama 30 hari kerja.
50
Persaingan usaha Laporan
tentang
adanya
indikasi
tidak sehat pada
lelang/tender di BKKBN Pusat.
pelelangan
Dengan indikasi sebagai berikut:
pengadaan
1.
barang di BKKBN
persekongkolan
pada
Spesifikasi barang yang diminta mengarah pada produk pabrikan
tertentu,
seperti
produk
ADS,
implant,
Pusat
Halaman
139
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
suntikan, Pil KB; 2.
Pabrikan hanya memberi dukungan pada perusahaan tertentu, dan tidak memberikan dukungan pada peserta tender lainnya, yang bisa dilihat pada SPK dan berita acara pelelangan pengadaan tersebut;
3.
Pada pengadaan barang tertentu, pabrikan ikut masuk ke dalam tender, seperti pengadaan Pil KB dsb;
4.
Panitia
dalam
membuat
RKS
tender
barang
ADS,
memasukkan kriteria E8 WHO, padahal kode tersebut untuk kategori imunisasi. Dan yang digunakan untuk ibuibu yang menerima ADS, suntikan KB adalah kategori therapy dengan kode E 13; 5.
Dalam RKS pelelangan panitia tidak mencantumkan syarat Kemampuan Dasar (KD), padahal hal ini wajib sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai syarat mengikuti tender berkategori SIUP Non Kecil harus memiliki kemampuan Dasar = 5 NPT (Nilai Perolehan Tertinggi);
6.
Tidak efisiennya penawaran harga di setiap pelelangan barang-barang
tersebut,
sehingga
menyebabkan
kerugian negara mencapai minimal 30 Miliyard; 7.
Pengadaan ADS, barang yang digunakan adalah Onejack, meskipun barang Onejack ini muatan lokal produksi dalam negeri akan tetapi harganya lebih mahal dari barang import dari Amerika yaitu BIDY. Padahal barang lokal tidak dikenakanbiaya distribusi antar negara dan tidak dikenakan biaya bea masuk barang import dari pabean;
8.
Pengadaan alat dan obat dengan spesifikasi 3 ml sudah tidak direferensikan oleh WHO, seharusnya hal ini tidak lagi dicantumkan dalam program BKKBN, tetapi ternyata BKKBN Pusat masih mengalokasikan dana dari APBN untuk pembelian alat suntikan tersebut.
51
Persekong
Adanya
laporan
dugaan
persekongkolan
alat
Penelitian
Persekongko
kolan dalam
kesehatan RSUD Sam Ratulangi, dengan indikasi sebagai
sekretariat
lan tender
Halaman
140
tender
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
tender alat
berikut:
kesehatan RSUD
1.
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Pada tanggal 20 April 2007, telah diadakan aanwijsing
Sam Ratulangi
ulang oleh panitia tender di aula RSUD Tondano, karena
Tondano
tender pertama telah diadakan penundaan pada saat
Minahasa di
pembahasan RKS tentang spesifikasi, karena spesifikasi
Tondano
telah diprotes oleh peserta/rekanan pengusaha dimana item
spesifikasi
terarah
pada
produk
tertentu
dan
disupply oleh distributor tertentu. Dan hal ini telah diakui oleh
panitia
sehingga
panitia
telah
menskors
dan
menunda rapat aanwijsing tersebut; 2.
Pada pelaksanaan re-aanwijsing ulangan tanggal 20 April 2007, ternyata spesifikasi baru dalam RKS yang telah dijanjikan panitia hanya dirubah dengan menghapus beberapa item dalam setiap spesifikasi. Spesifikasi alat tersebut masih seperti RKS yang lama karena mengarah pada produk dan suplier/distributor tertentu;
3.
Pelapor berpendapat telah terjadi persekongkolan antara panitia dan pihak ke-3 dengan cara panitia memaksakan spesifikasi tersebut dengan spesifikasi alat tertentu sehingga perlu adanya penelusuran dan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran UU No. 5/1999, Pasal 22.
52
Persekong
Adanya
menentukan
Penelitian
Persekongko
kolan tender
pemenang tender APBN pada Dinas Kimpraswil Propinsi
sekretariat
lan tender
APBN pada Dinas
Jambi, dengan indikasi :
Kimprarwil
1.
Propinsi Jambi
dugaan
persekongkolan
dalam
Jumlah peserta lelang yang mengambil dokumen dan mengikuti
aanwijzing
sangat
jauh
berbeda
jika
dibandingkan dengan jumlah peserta yang memasukkan penawaran. Tindakan pelanggaran tersebut dikoordinir oleh oknum tertentu yang telah bekerja sama dengan oknum panitia. 2.
Pada saat pelaksanaan tender tanggal 2 maret 2007 di Dinas Kimpraswil Propinsi jambi telah terjadi tindakan penghadangan
terhadap
peserta
lelang
yang
akan
memasukkan penawaran oleh sekelompok orang-orang dengan cara-cara premanisme.
Halaman
141
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN 3.
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Angka penawaran yang masuk dengan pagu dana yang disediakan pemerintah adalah harga yang tidak bersaing secara sehat.
53
Persaingan usaha
Pelapor menduga bahwa pelelangan proyek pekerjaan jasa
Penelitian
Persekongko
tidak sehat pada
pemborong
sekretariat
lan tender
pelelangan
Pekerjaan Umum Jl.MT.Haryono No.167 Cilacap Jawa Tengah
proyek pekerjaan
dilaksanakan secara tidak sehat dan di monopoli antara
jasa pemborong
sesama rekanan jasa pemborong. Dengan indikasi :
di Dinas
1.
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan Tender
dengan
No.602.1/1801/35/2007
di
Dinas
Telah terjadi penjagaan ketat oleh oknum tertentu yang
Pekerjaan Umum
melarang seluruh peserta penyedia barang/jasa untuk
Cilacap, Jawa
masuk ke instansi Dinas Pekerjaan Umum
Tengah
Cilacap untuk mendaftar. 2.
Kabupaten
Peserta lelang yang ingin ikut mendaftar diajak ke salah satu
kantin
untuk
dibayar
uang
mundur
sebesar
Rp.500.000,- tiap perusahaan. 54
Persekongkolan
Laporan
dalam pelelangan
pemenang
tender
PT.Matahari Putra Prima,Tbk dengan indikasi sebagai berikut
pembongkaran
:
gedung
1.
Pihak
dugaan
persekongkolan
tender
pekerjaan
PT.Matahari
Putra
PT.Matahari
perusahaan
Putra Prima,Tbk
melakukan tender ulang. 2.
pemenang
dalam
menentukan
pembongkaran
Prima,Tbk
tender
secara
gedung
membatalkan sepihak
dan
Pemenang tender bukan merupakan peserta lelang serta tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan lelang yaitu belum
berbadan
SISMINBAKUM
hukum
dan
Departemen
atau
Hukum
dan
terdaftar Hak
di
Asasi
Manusia RI. 3.
Pelelangan ulang yang diadakan PT.Matahari Putra Prima Tbk tidak sah dan tidak berbadan hukum karena Panitia Lelang tidak konsisten dalam menerapkan syarat-syarat dan ketentuan lelang.
Halaman
142
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO 55
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Penunjukan
Pelapor
Pemenang
perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh pihak CNNOC
Pelaksana
SES Ltd. Indikasinya adalah sebagai berikut :
Pekerjaan ”Jasa
1.
menduga
CNNOC
telah
SES
Ltd
terjadi
secara
penghentian
tiba-tiba
kontrak
KATEGORI LAPORAN
Penelitian Sekretariat
menghentikan
Katering” CNNOC
penyediaan jasa katering sebelum berakhirnya masa
SES, Ltd
kontrak tanpa suatu alasan jelas ataupun peringatanperingatan sebelumnya. 2.
Diduga penghentian yang terkesan mendadak tersebut telah dipersiapkan sangat terencana, terlihat dengan tanggal penghentian yang sangat singkat dan telah ada perusahaan jasa katering pengganti tanpa memalui proses tender yang transparan.
3.
Pelapor meminta Manajemen CNNOC SES Ltd untuk membatalkan kontrak jasa katering pada perusahaan jasa yang baru dan segera melakukan tender ulang, serta tetap meneruskan penyediaan jasa katering yang sekarang sedang bekerja sampai dengan proses tender ulang selesai.
56
Penyampaian
Pelapor menyampaikan hasil demo damai aspirasi rakyat
Hasil Demo
bagian timur Sidrap-Sulawesi Selatan. Tema tersebut antara lain terkait dengan : -
Penolakan atau pembatalan perencanaan pihak lain atau tempat lain. Keberatan atas adanya pihak lain yang mengklaim dan mengakui bahkan memagar pasar sentral Tanru Tedong yang sama sekali tidak memiliki bukti yang visibel sehingga
menghambat
perekonomian Eksekutif
dan
masyarakat Legislatif
pembangunan
pasar
sekitar.
Pelapor
serta
Yudikatis
dan
meminta segera
memberikan tindakan hukum yang tegas -
Segera dan secepatnya melaksanakan pasar sentral Tanru Tedong sesuai komitmen awal.
-
Bukan
Sekretariat Kewenangan KPPU
sekelompok orang untuk memindahkan pasar lama ke
-
Penelitian
Menjamin keamanan pemerintah dan proyek yang telah menjadi pemenang tender dalam pembangunan pasar
Halaman
143
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Tanru Tedong. -
Memohon kepada DPRD untuk segera menyampaikan kepada Pemerintah agar memberikan respon dan doktrin secara tertulis atas aspirasi rakyat bagian timur.
57
Surat Sanggahan
1. Berdasarkan
Hasil
Evaluasi
Teknis
yang
telah
dari Consulting
diumumkan oleh Panitia pada 3 Mei 2007 diperoleh hasil
Engineer kepada
sewaktu pembukaan dokumen teknis yang diketahui
Panitia
bersama bahwa PT. Azimuth Utama Consultant di Form
Pengadaan
Tenaga Ahli tidak dibubuhi materai, dimana hal tersebut
Barang dan Jasa
menjadi persyaratan mutlak yang tercantum dalam RKS.
Bapenas
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan Tender
Penelitian
Bukan
2. Menurut pemahaman Pelapor seharusnya PT. Azimuth Utama Consultant dinyatakan gugur.
58
Pengaduan Atas
Pelapor
Pemaksaan
asuransi atas unit kondominium yang telah dibeli oleh
Keikutsertaan
Pelapor.
Asuransi
1. Sesuai aturan perbankan yang berlaku unit tersebut
mengadukan
adanya
pemaksaan
keikutsertaan
KPPU
harus diasuransikan dan telah diasuransikan melalui Asuransi Lippo General sejak Desember 2006. 2. Secara fakta, unit tersebut tidak lagi dikuasai oleh manajemen pengelola gedung sehingga mereka tidak lagi
Sekretariat Kewenangan
memiliki
hak
untuk
mengasuransikan
unit
kondominium yang telah dibeli oleh Pelapor. 3. Pengelola gedung tidak bersedia untuk mengembalikan premi asuransi kolektif yang didebit dari setoran deposit biaya Service Charge bulanan pemakainya.
Halaman
144
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO 59
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Rekayasa
Laporan
Pelelangan yang
pemenang tender yang harga penawarannya sangat tinggi.
Merugikan
Pelapor
Negara Milyaran
dikirimkan oleh tiga rekanan atau peserta lelang yang merasa
Rupiah
dirugikan
oleh
Pengguna
Anggaran
dugaan
persekongkolan
menyampaikan
surat
Pejabat
menentukan
sanggahan
Panitia
atas
dalam
Lelang
Pelelangan
yang
maupun
Umum
KATEGORI LAPORAN
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan Tender
Penelitian
Persekongko
Sekretariat
lan Tender
telah Kuasa
Pengadaan
Barang Atau Jasa yang dibiayai dari dana APBD di Dinas Pekerjaan
Umum
Pertambangan
dan
Energi
Provinsi
Kepulauan Riau. 1. Tiga peserta lelang merasa tidak pernah dipanggil untuk verifikasi dan klarifikasi serta sampai saat ini belum pernah menerima balasan surat sanggahan, padahal ketiga peserta lelang tersebut sudah membuat surat sanggahan
kepada
panitia
lelang
maupun
kuasa
pengguna anggaran. 2. Dengan adanya surat pengaduan dari ketiga peserta lelang tersebut, pelapor menilai bahwa pejabat panitia lelang Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau tidak konsekuen. 3. Pelapor meragukan keseluruhan paket pekerjaan proyek pelelangan
(31
paket)
dan
adanya
penyelewengan
prosedur dimana harga penawaran terendah digugurkan.
60
61
Pelanggaran UU
Laporan dugaan persekongkolan tender untuk memenangkan
Nomor 5/1999
peserta tender tertentu di Kalimantan Barat.
dan Keppres
Pelapor dihalang-halangi oleh pihak panitia lelang dalam
83/2003 serta
membeli atau menebus dokumen lelang melalui preman
Pelanggaran
yang sengaja disewa oleh panitia lelang sedangkan pelapor
Fatal tentang
merasa telah memenuhi persyaratn dan kualifikasi seperti
Fakta Integritas
yang ada dalam pengumuman lelang.
Dugaan
Laporan dugaan penyimpangan dalam Proyek Pengadaan
Penelitian
Persekongko
Penyimpangan
Buku dan Alat Peraga Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan
Sekretariat
lan Tender
dalam Proyek
Kabupaten Labuhan Batu pada tahun anggaran 2006.
Pengadaan DAK
1. Pelapor
Dinas Pendidikan
bermaksud
untuk
ikut
berpartisipasi
dalam
pekejaan pengadaan Buku dan Alat Peraga Pendidikan
Halaman
145
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Kabupaten
tersebut, dan telah mendapat rekanan untuk pengadaan
Labuhan Batu
barang yang sesuai spesifikasi yang dimaksud, yaitu PT.
Tahun Anggaran
GEORAI.
2006
2. Pelapor
kemudian
melakukan promosi
KATEGORI LAPORAN
ke beberapa
Kepala Sekolah. Dari hasil kegiatan promosi tersebut pelapor telah mendapatkan surat pemesanan barang dari 15 sekolah dari 52 sekolah yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Surat pemesanan tersebut kemudian dikirimkan ke PT. GEORAI. 3. Tetapi
pelapor
tidak
dapat
merealisasikan
pesanan
tersebut karena: - Kepala
Dinas
Kecamatan
dari
beberapa
Kepala
Sekolah yang sudah memesan ke Pelapor diancam akan dicopot jabatannya oleh Istri Pengusahah Toko Buku ANPU (selaku Skretris PKK Kabupaten Labuhan Batu) jika tidak memesan ke Toko Buku ANPU. - Pada saat pencaiaran dana, para Kepala Sekolah dipaksa oleh Kacabdis dan Toko Buku ANPU untuk langsung mentransfer dana pembelian barang tersbut ke rekening Toko Buku ANPU. - Sampai saat ini, pajak-pajak yang berkenaan dengan pekerjaan
pengadaan
barang
tersebut
belum
disetorkan oleh Toko Buku ANPU ke kas Negara.
62
Persaingan
Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan
Usaha tidak
oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II dan Taksi Puskopau.
Sehat oleh PT.
1.
Penelitian
Monopoli,
Sekretariat Penguasaan
PT. (Persero) Angkasa Pura II hanya menunjuk 1 (satu)
Pasar, dan
(Persero)
perusahaan taksi argometer yaitu Taksi Puskopau untuk
Posisi
Angkasa Pura II
melayani penumpang yang ada di bandara tersebut.
dan Taksi
2.
Dominan
PT. (Persero) Angkasa Pura II tidak mengizinkan taksi
Puskopau di
manapun termasuk taksi milik pelapor untuk masuk dan
Riau, Pekanbaru
beroperasi di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru 3.
Pelapor
menilai
bahwa
alasan
yang
diberikan
PT.
(Persero) Angkasa Pura II terkait hal tersebut di atas yaitu karena adanya keterbatasan lapangan parkir, tidak masuk akal.
Halaman
146
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN 4.
Tindakan membatasi
PT.
(Persero)
konsumen
Angkasa dalam
STATUS Pura
II
menentukan
KATEGORI LAPORAN
dinilai pilihan
transportasi, di samping juga menunjukkan indikasi monopoli
dan
persaingan
usaha
tidak
sehat
antar
sesama Angkutan Taksi Argometer.
63
Pelelangan di
Pelapor menduga pelelangan tidak sesuai dengan Keppres
Penelitian
Persekongko
Balai Besar
80/2003 karena panitia meminta peserta membayar Rp.
sekretariat
lan tender
Penelitian dan
1.500.000 saat mengambil dokumen. Panitia juga melarang
Pengembangan
peserta yang belum mendaftar untuk mengikuti aanwijzing.
Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian 64
Monopoli proyek
Pelapor menduga telah terjadi persekongkolan dalam tender
Penelitian
Persekongko
dan perilaku
pengadaan barang/jasa di Dinas Praskim dan Balai Sungai
sekretariat
lan tender
anak pejabat di
Wilayah I Sulawesi Utara.
Monopoli
Sulawesi Utara Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut; 1. Terdapat satu kontraktor yang memenagkan 8 paket pekerjaan dengan nilai masing-masing Rp. 1 milyar lebih. 2. PT Soilex memenangkan pekerjaan jasa konsultan di Dinas cipta karya untuk pekerjaan kulaifikasi Besar, Menengah dan Kecil. 3. Beberapa pekerjaan dimenangkan oleh perusahaan yang ”dibawa” oleh anak pejabat.
65
Monopoli
Pelapor
pada
Penelitian
distribusi dan
perdagangan, distribusi dan penjualan minuman beralkohol
sekretariat
penjualan
di daerah Papua Barat (Irian Jaya Barat).
menduga
terjadi
praktek
monopoli
minuman beralkohol di Irian Jaya Barat
Indikasi yang disampaikan pelapor adalah sebagai berikut: 1. Surat Gubernur No. 503/157/GIJB/2007 tanggal 9 maret 2007
kepada
Bupati
Sorong
Halaman
147
menyatakan
bahwa
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
perusahaan yang tidak mendapat rekomendasi dari Gubernur tidak diizinkan memasok minuman beralkohol. 2. Bahwa dengan adanya surat tersebut mengakibatkan perusahaan yang tidak mendapat rekomendasi dari Gubernur menjadi tertutup untuk berusaha dibidang tersebut.
66
Memo Kepala
Kepala KPD Balikpapan menyampaikan adanya laporan dari
Penelitian
Persekongk
KPD Balikpapan
pelaku usaha mengenai dugaan adanya persaingan usaha
Sekretariat
olan tender
perihal
tidak sehat pada Tender Pengadaan Komputer dan Printer di
pengadaan
Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tahun 2007 senilai Rp.
komputer dan
4.334.000.000.
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
Pelapor menduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan
Penelitian
Persekongk
Program Penjualan Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena
Sekretariat
olan tender
printer di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Surat penawaran pemenang tidak ditujukan kepada panitia kegiatan. 2. Pemenang
menawar
harga
lebih
mahal
(Rp.
4.007.300.000) dari pelapor (Rp. 3.341.415.000).
67
Dugaan
Pelapor menduga terjadi kecurangan pada proses pelelangan
persekongkolan
pekerjaan
pembangunan
tender
pematang
siantar.
pembangunan
adanya perampasan dokumen lelang oleh orang yang tidak
saluran irigasi di
dikenal
Pematang
kejadiannya di ruangan panitia.
dan
hal
saluran
Indikasi ini
irigasi
yang
didiamkan
pedesaan
disampaiakan oleh
panitia,
di
adalah padahal
Siantar Tender Dipasena
dengan Pengamanan Revitalisasi yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Bukti kemampuan Keuangan Konsorsium Neptune hanya berupa bilyet giro, sehingga tidak sesuai dengan TOR. 2. Konsorsium Neptune sebagai pemenang lelang diduga
Halaman
148
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
tidak memenuhi syarat administrasi sehingga seharusnya tidak diperkenankan mengikuti proses tender.
68
Hambatan
Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat
Penelitian
Diskriminas
berusaha oleh
oleh DPP Asosiasi Perawatan Gedung Indonesia pada bidang
Sekretariat
i
Asosiasi
usaha perawatan gedung di Samarinda, Kalimantan Timur.
Perawatan Bangunan
Indikasi
Indonesia
berikut;
pelanggaran yang
disampaikan adalah
sebagai
1. DPP APBI Kaltim mencabut keanggotaan dan Sertifikat Badan Usaha pelapor tanpa mekanisme sesuai AD/ART. 2. Pencabutan dialami juga oleh CV. Sepakat Permai, CV Perwira Karya. CV Sungai Mahakam dan CV Byrastio. 3. Selain itu DPP APBI Kaltim juga tidak mengeluarkan SBU bagi
badan
usaha
yang
telah
memenuhi
syarat
administrasi dan kewajiban keuangan.
69
Tender Kabel
Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada
Penelitian
Persekongk
Laut Transmisi
proses prakualifikasi proyek pengadaan kabel bawah laut
sekretariat
olan tender
Kepulauan Seribu
untuk transmisi listrik ke kepulauan seribu pada dinas
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
pertambangan provinsi DKI Jakarta tahun 2007.
Indikasi yang disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Pelapor telah digugurkan oleh panitia karena dianggap tidak memenuhi persyaratan, padahal sebenarnya telah memiliki persyaratan tersebut. 2. Terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan prakualifikasi tetapi diluluskan oleh panitia. 3. Diduga terjadi pengaturan spesifikasi kabel sehingga hanya dapat dipenuhi oleh produsen kabel tertentu.
70
Memo DKP
Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada
Tender
proses Tender
Pekerjaan
Biro Umum dan Humas Depkominfo tahun 2007.
Pekerjaan Perawatan Kebersihan Gedung di
Perawatan
Halaman
149
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Kebersihan Gedung di Biro
Indikasi yang disampaikan adalah:
Umum dan
1. Terdapat perbedaan antara lampiran dokumen lelang
Humas Depkominfo
yang diterima dengan lampiran dokumen lelang yang dijelaskan panitia lelang;
2. Panitia
pelelangan
hanya
melampirkan
lampiran
2
dokumen lelang (rincian biaya) dan tidak ada lampiran 1 dokumen
lelang
(contoh
surat
penawaran)
yang
dijelaskan pada saat aanwijzing
71
Tender
Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada
Pemeliharaan
proses Tender
Jalan dan
Pekerjaan
Jembatan Dinas
Kepulauan Riau Tanjung Pinang tahun 2007.
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas
Umum
Pertambangan
dan
Energi
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
Provinsi
Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang
72
Indikasi yang disampaikan:
1. Beberapa peserta tender tidak pernah dipanggil untuk verifikasi dan klarifikasi;
2. Terdapat peserta yang tidak memenuhi persyaratan (tidak
melampirkan
Kerja
Sama
Operasi)
tetapi
dinyatakan sebagai pemenang;
Tender
Pelapor menduga terjadi persaingan usaha tidak sehat pada
Pengadaan
proses Tender
Barang dan Jasa
Peningkatan Jalan Pekerjaan Pemeliharaan
Kegiatan
Jalan Gekbrong, Tegallega. Cianjur tahun 2007.
Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Periodik Ruas
Peningkatan Jalan Pekerjaan Pemeliharaan Periodik Ruas Jalan Gekbrong, Tegallega.
Indikasi yang disampaikan: Pelapor
mempunyai
nilai
penawaran
terendah
namun
ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I atau Pemenang Kedua.
Cianjur.
Halaman
150
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO 73
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
Tender pekerjaan
Pelapor
infrastruktur
persekongkolan tender pada pekerjaan infrastruktur tahun
tahun jamak di
jamak di lingkungan pemprov Sumatera Selatan (APBD th
lingkungan
anggaran 2005-2008)
menduga/
mengIndikasikan
telah
terjadi
KATEGORI LAPORAN
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
pemprov Sumatera Selatan (APBD th anggaran 2005-
Indikasi yang disampaikan: -
Panitia tender hanya mengumumkan tender di Koran Rakyat merdeka yang tidak beredar di Palembang (16
2008)
Agustus 2005) -
Pelaksanan tender hanya 2 hari sebelum liburan nasional lebaran
74
Penetapan harga
Pelapor menduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU no
Penelitian
jual tarif di
5/99 dengan adanya kesepakatan harga jual antara sesama
Sekretariat
pelabuhan
perusahaan ekspedisi di Pelabuhan Sorong
Sorong yang disepakati
Terlampir surat perubahan harga yang berlaku tertanggal 12
bersama sesama
Mei 2007
perusahaan ekspedisi (Gabungan perusahaan Forwarder dan Ekspedisi IndonesiaGAFEKSI)
75
Tarif SMS
Himbauan untuk tidak melakukan kesepekatan, himbauan
Penelitian
penetapan
(BRTI & ATSI)
atau apapun yg menyangkut penetapan tarif (price fixing)
Sekretariat
tarif (price
terhadap tarif SMS
76
fixing)
Pelanggaran
Indikasi terjadinya pelanggaran KEPMEN no 11 tahun 2005
Penelitian
penggunaan
dan KKN teroganisir dalam pelaksanaan penggunaan dana
Sekretariat
dana BOS dan
BOS tahun 2006 sejumlah Rp. 84.000.000.000 di Prop.
rekayasa proses
Lampung
penjualan buku sekolah
Halaman
151
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO 77
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
Dugaan monopoli
Pelapor menduga telah terjadi persaingan usaha tidak sehat
Penelitian
Posisi
dalam
(Pasal 25)pada proses penyelenggaraan aplikasi Customer
Sekretariat
dominan
penyusunan
Information System (CIS)
kebijakan
untuk melakukan roll out ke seluruh wilayah Indonesia
Penelitian
Persekongk
Sekretariat
olan tender
PLN 2006 yang akan digunakan
penyelenggaraan aplikasi CIS PLN 2006 (Cek lap. No 590)
78
Laporan dan
Pelapor menduga telah terjadi beberapa pelanggaran dalam
permohonan
pembangunan Pasar Tanah Abang.
bantuan oleh sekretariat bersama Pedagang Pasar Tanah Abang yg salah satunya tentang tender pelaksanaan pembangunan
Indikasi: Penunjukkan langsung tanpa tender PT. Priamanaya Djan Int’l selaku developer untuk membangun kembali Blok A
PT. Priamanaya Djan Int’l hingga saat ini tetap bertindak sebagai pengelola pasar yang seharusnya dilakukan oleh PD Pasar Jaya
Pasar Tanah Abang Blok B, C, D, E
79
Pengaduan
Pelapor manduga telah terjadi usaha penguasaan pasar kaos
monopoli pasar
kai
kaos kaki melalui
mendaftarkan design kaos kaki ke dirjen HAKI sedangkan
pendaftaran
menurut pelapor desaign seperti yang dipublikasikan di
merk dagang dan
KOMPAS tersebut telah ada sejak adanya mesin kaos kaki
oleh
pemilik
merek
dagang
MUNDO
dengan
Penelitian
Penguasaa
Sekretariat
n Pasar
design industri oleh pemilik merek MUNDO
80
Perlakuan
Pelapor mengindikasikan bahwa telah terjadi diskriminasii
Penelitian
Persekongk
diskriminasi pada
pada pelalangan pengadaan ban RTG, head truck dan chasis
Sekretariat
olan tender
pelelangan ban
di Terminal Petikemas Koja.
Halaman
152
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
NO
PERIHAL
SUBSTANSI LAPORAN
STATUS
KATEGORI LAPORAN
di TPK Koja Indikasi yang disampaikan: Dicoretnya perusahaan pelapor dari daftar peserta pendaftar pelelangan tanpa disertai alaasan yang jelas
81
Korupsi dan
Pelapor mengindikasikan telah terjadi persekongkolan dan
Persekongk
penyalahgunaan
rekayasa pada pelaksanaan tender atas pengelolaan reklame
olan tender
wewenang
di Bandara Juanda oleh PT Angkasa Pura I
jabatan yang dilakukan oleh oknum pejabat PT. Angkasa Pura (persero)
Indikasi yang disampaikan: Setelah adanya pengumuman pemenang lelang, ternyata ditemukan titik lokasi reklame yang strategis yang tidak ditenderkan (penunjukkan langsung) dengan harga sewa yang lebih murah dari harga sewa sewajarnya yang berarti merugikan negara.
82
Pengaduan
Pelapor mengindikasikan telah terjadi persekongkolan dalam
Persekongk
Pelanggaran
Pelelangan Pembangunan Gedung Arsip BATAN
olan tender
Prosedur Pelelangan Pembangunan Gedung Arsip BATAN
Indikasi yang disampaikan: PT.
Satria
Guna
Utama
dimenangkan
padahal
syarat
administratif dalam dokumen penawarannya tidak lengkap. Sedangkan PT. Mugapes tetap dikalahkan karena tidak melampirkan dokumen spesifikasi teknis, meskipun nilai penawarannya lebih rendah
Halaman
153
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
Halaman
154
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________
LAMPIRAN
3 RESUME SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU PERIODE JANUARI – JUNI 2008 No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1
1. Surat
2
No
Dalam
pengelolaan
Mencermati
Tidak
terdapat
427/K/XII/2
taksi bandara, pada
perkembangan
tanggapan resmi
007 Tanggal
perkembangannya
pengelolaan taksi bandara
dari Pemerintah.
6 Desember
telah
yang
2007
monopoli
Perihal:
pengelolaan
Saran
&
pelaku
terjadi
memiliki
kecenderungan oleh usaha
tetap
monopoli serta minimnya langkah
nyata
yang
Pertimbang
tertentu
an Terhadap
potensi
instansi
Kebijakan
penyalahgunaan
upaya
Pengelolaan
kekuatan
pengelolaan taksi bandara
Taksi
di dalamnya melalui
dengan
monopoli
Halaman
dilakukan
menuju
155
beberapa terkait
dalam
pembenahan pelayanan
Laporan Tahun 2007
yang
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
2
3
4
Bandar
tarif yang tinggi dan
lebih baik dengan harga
Udara
kualitas
yang
Tujuan Surat
1
pelayanan
kompetitif,
KPPU
yang
memandang perlu adanya
memprihatinkan.
langkah
Sementara itu, hasil
dapat
kajian
Pemerintah
KPPU
konkrit
yang
dilakukan untuk
memeprlihatkan
mengambil kebijakan yang
bahwa
mengedepankan
model
persaingan
yang
implementasi
nilai-nilai
terbuka
persaingan
sesungguhnya dapat
sehat dalam sektor taksi
diimplementasikan
bandara.
dalam
Pemerintah
pengelolaan
usaha
yang Apabila
berkenan
taksi bandara denga
untuk
mendapatkan
memberikan
penjelasan
yang
kesempatan kepada
komprehensif dari KPPU,
pelaku usaha yang
maka KPPU bersedia untuk
memiliki kompetensi
melakukan audiensi terkait
dalam
hal tersebut.
pengelolaan
lebih
taksi bandara.
2. Surat
No
Dalam
pengelolaan
Terhadap
rencana
Terdapat
38/K/I/2008
pelabuhan
kebijakan penetapan tarif
beberapa
Tanggal
31
Indonesia,
di lini 2, KPPU memberikan
tanggapan
Januari
keterlibatan
saran
terhadap
2008
Pemerintah
Perihal:
diperlukan terutama
Saran
dan
ketika
masih
dan
pertimbangan
sebagai berikut : 1. kesepakatan
persaingan
pertimbangan lini
tarif
Pertimbang
belum
dalam
an
diimplementasikan
bertentangan dengan UU No.
terhadap
secara
5 Tahun 1999
Kesepakata
Meskipun
KPPU
sempurna.
Halaman
2
yang
156
ini
ini.
berikut
penjelasannya.
dilakukan oleh pelaku usaha hal
saran
asosiasi
Laporan Tahun 2007
1.
Terdapat tanggapan di
media
massa
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1 n Impor
Tarif LCL
Lini 2
2 pengelolaan berubah
2. pemerintah
menjadi
kompetisi,
memperbaiki
tetapi
praktek Tanjung Priok
telah
dengan
monopoli
kewenangan
sebaiknya
yang
kebijakan
oleh
mencabut
Perhubungan
kepada
pelaku
dikemukakan Menteri
Jusman
Syafei
yang muncul dalam
usaha untuk menetapkan tarif
Djamal. Tanggapan
bentuk
berdasarkan kesepakatan.
tersebut berisi yaitu
tarif
tinggi
dan kualitas layanan yang
Pemerintah
rendah
berpotensi
besar
terjadi. Kondisi
Pemerintah
harus
melaksanakan
fungsi
regulator,
siap
dimana
Pemerintahlah
untuk
mengambil
yang
alih
penentuan tarif lini
inilah yang menjadi
menetapkan kebijakan tarif
2,
permasalahan
sepenuhnya,
membicarakannya
utama
diposisikan sebagai pemberi
dengan pihak-pihak
masukan
terkait
pelabuhan
Indonesia. Berbagai pihak memunculkan
3. memperhatikan
kekecewaan terhadap jasa
pelaku
pentarifan di kinerja
lini
2,
konsumen
terdapat
tanggapan
ruang
yang
berikutnya di media
besar
kepada
tarif
KPPU
memandang
persaingan,
Pemerintah
perlu
melakukan
massa
(Bisnis
Indonesia). Tanggapan tersebut
intervensi kebijakan dengan
menyebutkan
menetapkan
bahwa
formula
tarif
Pemerintah
yang rinci serta menetapkan
menargetkan
kebijakan batas atas tarif
penetapan tarif lini
4. terkait
dengan
meningkatkan
kinerja
upaya
2
Pelabuhan
jasa
Tanjung Priok pada
pelayanan lini 2, di samping
bulan Juni 2008 ini.
kebijakan
Pemerintah
tarif,
menyarankan
Halaman
Kemudian
tetap
memberikan
pelayanan.
2.
dengan
Indonesia, terutama kualitas
untuk
eksploitasi
pelabuhan dan
termasuk
para pelaku usaha.
kondisi
menghindari
penunjang
usaha
dengan
157
Laporan Tahun 2007
KPPU agar
akan
hanya
menetapkan
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1
2 pemerintah
menetapkan
kebijakan
standar
kualitas
dan pada
peraturannya.
besaran tarif lini 2.
39/K/I/2008
Rukindo
yang
persaingan
usaha,
Tanggal
terpuruk
dalam
pemberian
pekerjaan
Januari
beberapa
tahun
kepada PT Rukindo praktis
2008 Perihal
terakhir
menutup
:
mengakibatkan
pelaku
&Pertimban
BUMN
melakukan
Rukindo. Oleh karena itu,
gan
upaya
penyehatan
upaya
terhadap
oleh
Kementrian
dilakukan oleh Kementrian
Program
Negara
Restrukturis
Upaya
asi
dilakukan
31
Saran KPPU
PT
perspektif
pasar
usaha
bagi
selain
penyehatan
Negara
BUMN.
PT
yang
BUMN
telah
menjadi entry barrier bagi
penyehatan
pelaku usaha pengerukan
melalui
selain PT Rukindo.
Pengerukan
pemberian
Indonesia
pekerjaan
oleh
Pelindo I, PT Pelindo
Berkaitan
Kementrian
II, PT Pelindo III,
terset, KPPU memberikan
BUMN
dan PT Pelindo IV
masukan sabagai berikut :
oleh
PT
kepada PT Rukindo.
1. Bahwa
dengan
Kementrian
hal
Negara
BUMN dapat mencari alternatif lain dalam upaya penyehatan PT Rukindo yang lebih selaras dengan
prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat
Halaman
diberlakukan,
dengan ketegasan penegakan
Dalam
No
yang
tarif
minimum pelayanan disertai
Kinerja keuangan PT
3. Surat
komponen
serta
mampu
menuntaskan
158
Laporan Tahun 2007
tidak
sampai
penetapan
Sampai saat ini belum
ada
tanggapan resmi dari Pemerintah
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1
2 akar
permasalahan
dari
kinerja buruk PT Rukindo. 2. Apabila
Kementrian
BUMN
Negara
berketetapan
memilih
bentuk
untuk
penyehatan
yang dibebankan kepada PT Pelindo I,
PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan
PT
Peindo
hendaknya dilandasi yang
IV,
hal
oleh
kuat
maka
tersebut
dasar
hukum
sehingga
tidak
bertentangan
dengan
peraturan perundangan yang berlaku, termasuk UU No. 5 Tahun 1999.
4. 50.
Penyelenggaraan
Terkait
101/K/III/2
tally
pelabuhan
keberadaan
tally
008Tanggal
telah
menimbulkan
independen
untuk
17 Maret
kontoversi
2008 Perihal
potensi
: Saran &
biaya
Pertimbang
dalamnya.
upaya
an KPPU
Keberadaan
departemen.
terhadap
Kepmenhub No. 15
dikarenakan permasalahan
Keputusan
tahun
data
Menteri
ditujukan
Perhubunga
mendorong hadirnya
di
karena ekonomi
tinggi
di
2007 untuk
Halaman
dengan
mendapatkan
data
kepelabuhanan,
KPPU
memandang
penting
pengaturan Hal
lintas ini
pelabuhan
seharusnya menjadi tugas lintas
159
departemen,
Laporan Tahun 2007
yaitu
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1
2
n No.15
perusahaan
tally
Tahun 2007
independen,
yang
Perhubungan
tentang
dijalankan
oleh
Departemen
Penyelengg
badan
araan dan
tersendiri,
antara
Departemen dengan Keuangan,
hukum
Departemen Perdagangan,
sesuai
Departemen Perindustrian,
Pengusahaa
dengan UU No. 12
BAPPENAS, serta instansi
n Tally di
tahun 1992 tentang
pengguna
Pelabuhan
Pelayaran.
Pengaturan
Tujuan
data
yang
dari
keberadaan
mengedepankan
tally
independen
kepentingan
adalah
instansi
untuk
tertentu akan berpotensi
data
menimbulkan aturan yang
mendapatkan kepelabuhanan, terutama
lainnya.
tumpang data
tindih
menimbulkan
keluar
masuk
Seharusnya
barang
dari/ke
satu
dan
inefisiensi. hanya
data
ada resmi
kapal, yang akurat
Pemerintah di pelabuhan
serta terhindar dari
yang
dikelola
proses manipulasi.
sistem
yang
Tetapi
dan lintas instansi.
kemudian
muncul
potensi
Selain
inefisiensi
sebagai
menyarankan
akibat
hadirnya
Pemerintah
melalui
terintegrasi
itu,
KPPU agar mencabut
pelaku usaha tally.
Kepmenhub No. 15 tahun
Tally independen ini
2007 dan mengembalikan
menjadi perusahaan
pengelolaan kegiatan tally
tersendiri
seperti sebelumnya.
dengan
pendapatan tersendiri
yang
akhirnya
akan
dikonversi biaya
yang
menjadi harus
Halaman
160
Laporan Tahun 2007
_____________________________________________________________________ No,/T
Sumber, Materi
gl.
Kebijakan, dan
Surat
Isu Persaingan
/
Usaha
Isi Saran Pertimbangan
Keterangan
3
4
Tujuan Surat
1
2 ditanggung pengguna
jasa
kepelabuhanan. Pengaturan perusahaan
tally
menciptakan
biaya
baru
di
industri
kepelabuhanan.
Halaman
161
Laporan Tahun 2007
