POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU SISTEM PERSAINGAN SEHAT DI MASA YANG AKAN DATANG

POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU SISTEM PERSAINGAN SEHAT DI MASA YANG AKAN DATANG Oleh : Nadir, S.H., MH. 1 Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura Jatim Email: [email protected]

Abstrak Pertumbuhan dan perkembangan prekonomian negara Indonesia sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh persaingan usaha yang sehat antar sesama pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sedangkan persaingan yang sehat akan ditentukan oleh: kebijakan hukum dalam pembangunan ekonomi (the legal policy development of economics); kebijakan hukum dalam persaingan usaha (legal policy to fair competition); politik pembentukan hukum perspektif undang-undang (law making proses); dan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum persaingan usaha (decision making of proces). Kata Kunci: politik hukum, persaingan usaha, sistem persaingan sehat

A. Pendahuluan

dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Konsideran Undang Undang Nomor 5 tahun 1999

Selain itu, bahwa setiap orang yang berusaha di

tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan

Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha

usaha tidak sehat menegaskan, pembangunan bidang

yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan

ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku

kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan

usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan

Undang-Undang Dasar 1945.

yang telah di laksanakan.

Mencermati isi konsideran tersebut, bahwa demokrasi

Pada dasarnya setiap pelaku usaha yang melakukan

dalam bidang ekonomi menghendaki adanya

aktivitas usahanya di dunia ini dalam bentuk apapun

kesempatan yang sama bagi warga Negara untuk

tiada lain yang menjadi tujuan utama adalah

berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran

keberuntungan dan keberhasilan yang banyak, namun

barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif

semua itu ada rule of law dalam melakukan kegiatan usahanya, apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, maka

1

Dosen dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madura (UNIRA) Pamekasan Madura Jawa Timur .

akan di kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

67

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan • Volume 11, Nomor 3, September - Desember 2013

Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang

Berdasarkan fenomena persaingan usaha di atas,

manusiawi dan wajar di lakukan dalam kehidupan

persaingan tidak selalu mengarah pada hal yang

bersama, sebab dengan adanya culture competition

positif, maka masalah seperti ini sudah seharusnya

telah mendorong pelaku usaha untuk berkreasi dan

mendapat perhatian dengan memberikan

berinovasi yang pada gilirannya pelaku usaha

perlindungan hukum yang secukupnya bagi pelaku

memperoleh kemajuan dan peningkatan kualitas

usaha atau bisnis yang jujur. Perlindungan hukum

hidupnya. Kemajuan dan peningkatan kualitas hidup

yang dimaksud adalah dengan mengatur secara

yang diperoleh dari culture competition secara fair

tersendiri masalah ini dalam peraturan perundang-

and properly serta sehat berupa usaha peningkatan

undangan, tentang batas-batas pengertian dari

baik dalam bidang teknologi maupun dalam manajerial

perbuatan yang digolongkan sebagai persaingan

usaha dengan melalui proses maupun dilakukan

yang sehat dan perbuatan yang di golongkan sebagai

dengan usaha yang efektif dan efisien yang selalu

persaingan yang tidak sehat, sehingga lahirlah

membawa kebaikan dalam kehidupan bersama,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

sangatlah wajar jika manusia dalam dunia ini semuanya

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

berlomba-lomba untuk memenangkan apa yang

Tidak sehat, namun demikian adanya Undang-undang

namanya keberuntungan dan keberhasilan yang luar

Nomor 5 Tahun 1999 ini tidak cukup memadai untuk

biasa, akan tetapi tidak menghalalkan segala cara

menangani peroblematika persaingan usaha di masa-

dengan sikut kanan sikut kiri untuk memenangkan

masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memberikan

keberuntungan itu.2

gagasan politik hukum persaingan usaha menuju sistem persaingan usaha sehat di masa yang akan

Sebaliknya jika suatu persaingan dilandasi dengan

datang.

suatu iktikat buruk, persaingan tersebut selalu dilakukan dengan usaha yang tidak sehat, yang

B. Kebijakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

hasilnya adalah merugikan pihak lain yakni pihak

(The Legal Policy Development of Economics)

sesama pelaku usaha maupun konsumen. Keadaan semacam ini akan menimbulkan masalah hukum.

Penguasaan 80% (delapan puluh persen) permukaan

Usaha tidak sehat dan tidak wajar ini dapat dilakukan

bumi dan 75% (tujuh puluh lima persen) populasi

dengan variasi bentuk seperti dalam bentuk

dunia selama kurun waktu berabad-abad oleh bangsa

pembajakan, pembajakan tenaga ahli, Oligopoli,

Eropa, telah menciptakan krisis berkepanjangan di

Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan,

Negara-negara jajahannya. Krisis berkepanjangan itu

Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian

kemudian harus pula diperberat oleh akibat PD ke I,

tertutup, Perjanjian dengan pihak luar Negeri, Posisi

PD ke II yang akhirnya tidak hanya menciptakan krisis

dominan maupun usaha lain misalnya dengan

baru di Negara-negara jajahannya, tetapi juga hampir

penyelundupan pajak, sehingga ia tidak harus

di seluruh kawasan dunia. PD II telah menciptakan

mengeluarkan biaya untuk itu yang tentunya ia dapat

penderitaan dan kemunduran ekonomi yang dahsyat,

menjual produknya dengan perolehan laba yang lebih

yang akhirnya membangkitkan kesadaran masyarakat

banyak.3

bangsa-bangsa untuk membenahi kehancuran global.4 Setelah PD ke II konsentrasi orientasi masyarakat internasional benar-benar terpusat pada pembangunan ekonomi global. Kerja sama regional dan bilateral

2

Djoko Imbawani, Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang. Fakultas Hukum Univ. Widyagama Malang, 2002, hlm. 56

3

Ibid.

4

68

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem (Bandung, 2003), hlm. 169


menjadi semacam trend baru yang kebanyakan

dan informasi pada Negara-negara itu. Kelima,

terfokus pada kerja sama ekonomi. Kemajuan

mahalnya biaya yang harus dipertaruhkan oleh negara-

teknologi dan ilmu pengetahuan segera membawa

negara ketiga bagi setiap bentuk kerja sama

perubahan-perubahan besar diberbagai Negara.

pembangunan dan bantuan modal dari Negara-negara

Masyarakat Eropa merancang kerja sama ekonomi

maju. Keenam, besarnya tekanan Negara-negara

regional, seperti juga yang dilakukan oleh Negara-

maju terhadap negara-negara berkembang sebagai

negara Amerika Utara, Tengah dan Selatan. PBB juga

konsekuensi dari perbedaan dan kesenjangan potensi

telah mengambil peran yang sangat penting dalam

pada kedua kelompok Negara itu. Keseluruhan kondisi

perkembangan baru yang serba cepat itu, melalui

global ini mensyaratkan satu hal penting yang bersifat

badan-badan khususnya, International Bank for

absolut, yaitu pembangunan. Makna pembangunan

Recornstruction Development (IBRD), Economic and

bagi Negara-negara maju adalah perjuangan untuk

Social Council (ECOSOC), majelis umum (general

menguasai potensi ekonomi, kesejahteraan, dan

assembly), dewan keamanan (security council) dan

perjuangan untuk mempertahankan perkembangan

badan-badan

lainnya.5

serta kemajuan untuk kepentingan masa kini dan masa depan bangsanya. Sedangkan makna

Pada tahun 1970-an beberapa Negara anggota

pembangunan bagi Negara-negara yang berkembang

masyarakat internasional telah menunjukkan kemajuan

adalah perjuangan untuk meningkatkan pertumbuhan

yang sangat mengagumkan, tetapi bersamaan dengan

ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk

itu berkembang pula permasalahan baru yang sangat

menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian,

serius, yaitu kesenjangan yang semakin tajam antara

dan informasi, serta perjuangan untuk melakukan

kesejahteraan dan kemajuan yang dicapai oleh negara-

tekanan-tekanan ekonomi dari Negara-negara maju.7

negara maju dengan Negara-negara berkembang. Negara-negara maju yang terdiri dari 20% (dua puluh

Kedua karakter orientasi pembangunan ekonomi itu

persen) penduduk dunia menikmati sekitas 2/3 (dua

segera menunjukkan perbedaan yang sangat tajam.

pertiga) penghasilan dunia. Sementara Negara-negara

Jika pembangunan ekonomi di Negara-negara maju

berkembang yang berpopulasi 50% (lima puluh persen)

telah berorientasi pada pengejaran pertumbuhan

dari penduduk dunia, menikmati 1/8 (satu perdelapan)

ekonomi dan kesejahteraan, maka pembangunan

pendapatan dunia, dan negara-negara miskin yang

ekonomi di Negara-negara berkembang masih

berpenduduk sekitar 30% (tiga puluh persen) dari

berorientasi pada pembangunan sendi-sendi

penduduk dunia, hanya menikmati 3 (tiga) persen

pembanguan ekonomi itu, dan bersamaan dengan

dari pendapatan

dunia.6

itu, mereka harus pula berjuang melawan tekanantekanan ekonomi dari Negara-negara maju. Hal ini

Keadaan buruk ini diakibatkan oleh antara lain:

mengakibatkan perluasan makna pembangunan bagi

Pertama, keterpusatan modal dan teknologi, keahlian,

Negara-negara berkembang dan menjadikannya

dan informasi pada negara-negara maju. Kedua,

bentuk perjuangan yang bersifat ganda.8

kemelaratan dan kemiskinan Negara-negara ketiga sebagai akibat kolonialisme. Ketiga, jumlah penduduk

Untuk mencapai tujuan yang berat dan kompleks itu,

yang besar pada Negara-negara ketiga, yang

menurut Lili Rasjidi suatu proses pembangunan

cenderung lebih merupakan beban bagi mereka.

membutuhkan perencanaan yang cermat. Perencanan

Keempat, kemunduran ilmu pengetahuan, teknologi

ini antara lain juga mencakup jaminan dan

5

Ibid.

7

Ibid, hlm. 170-171

6

Ibid.170

8

Ibid, hlm. 171

69


perlindungan hukum terhadap keteraturan,

merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha

kelancaran, dan keseluruhan proses dan hasil-hasil

yang tidak sehat.

dari pembangunan itu, dan karenanya dibutuhkan suatu instrumen yang mampu memberikan jaminan,

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung

perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan

oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil

itu. Instrumen itu adalah hukum. Pada masyarakat

keputusan (decision making) dengan para pelaku

hukum Negara-negara berkembang, pembangunan

usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung,

hukum bermakna lebih kompleks lagi, tidak hanya

sehingga lebih memperburuk keadaan.

menyangkut pengadaan hukum-hukum baru,

Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu

melainkan juga termasuk reformasi konsep dan

kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,

hampir seluruh komponen sistem hukum. Bertolak

serta cenderung menunjukkan corak yang sangat

dari kenyataan ini, pembangunan hukum merupakan

monopolistik dan liberalistik.

suatu permasalahan yang lebih bersifat global daripada sekedar bersifat lokal.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 Tahun

berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

sosial. Munculnya konglomeratisasi dan sekelompok

Persaingan Usaha Tidak Sehat menegaskan bahwa

kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh

pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka

semangat kewirausahaan sejati merupakan salah

Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan,

satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi

antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan

menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas,

berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan

menuntut masyarakat untuk mencermati dan menata

bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis

kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha

Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan

dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan

Lima Tahunan, serta berbagai kebijakan ekonomi

wajar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang

lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai

sehat, efektif dan efisien serta terhindarnya pemusatan

selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang

kekuatan ekonomi pada pelaku usaha perorangan

ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk

tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan,

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum

yang merugikan masyarakat yang bertentangan

terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan

dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat

globalisasi perekonomian serta dinamika dan

Indonesia.

perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990an. Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum

dan teknologi yang menyertai kehidupan manusia di

membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat

abad modern ini, maka perkembangan hukumpun

berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor

tidak dapat dikesampingkan di tengah kedidupan

ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode

intelektual manusia yang serba canggih lebih-lebih

tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk

dalam melakukan transaksi perdagangan baik secara

kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga

nasional maupun transnasional. Hukum harus mampu

pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan

mengendalikan dan merekayasa kehidupan manusia

usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar

termasuk perkembangan politiknya dalam setiap

70


aktivitasnya karena esensinya tidak ada suatu aktivitas

dan yang tidak boleh dilakukan. Namun demikian,

di dunia ini yang lepas dari prakarsa hukum, sehingga

tidak memungkiri dan tidak mengesampingkan realita

setiap tatanan kehidupan manusia diatur oleh hukum

empirik bahwa seringkali hukum yang dirumuskan

di mana hukum sebagai instrumen untuk mengatur

di dalam peraturan perundang-undangan tidak

kehidupannya.

memenuhi bahkan kurang mampu mengatur dan mengikuti, serta menggali perkembangan masyarakat

Sudarsono menegaskan bahwa di dalam kehidupan

dengan segala sikap tindaknya.

sehari-hari terdapat sesuatu yang sangat penting untuk dapat mengatur kehidupan masyarakat, sesuatu

Sementara itu, hukum adalah suatu tata perbuatan

tersebut adalah hukum. Pada prinsipnya hukum adalah

manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu

kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam

sistem aturan. Hukum bukan satu aturan semata,

untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan

seperti dikatakan demikian, melainkan. hukum adalah

kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan

seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu

asumsi ini hukum pada dasarnya mengatur hubungan

kesatuan yang sistemik, tidak mungkin untuk

antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan

memahami hakikat hukum hanya dengan

prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh karena

memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang

itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan

mempersatukan berbagai peraturan khusus dari satu

mematuhinya.9

tata hukum perlu dimaknai agar hakikat hukum dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang

Para sosiolog yang berorientasi pada hukum antara

jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk

lain Emile Durkheim, Max Weber, Roscoe Pound.

tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat

Durkheim mengemukakan bahwa dalam setiap

dipahami dengan sempurna.10 mulai dari asal-muasal

masyarakat selalu ada solidaritas, ada solidaritas

serta perkembangannya.

organis, dan ada pula solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis selalu terdapat dalam masyarakat sederhana,

Ketika hukum diperankan sebagai alat rekayasa sosial

hukumnya bersifat represif yang diasosiasikan seperti

(law as a tool of social engineering) tak pelak

dalam hukum pidana. Sementara dalam solidaritas

menempatkan peraturan perundang-undangan pada

organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern,

posisi yang sangat penting dalam mengatur tata

hukumnya bersifat restitutif yang diasosiasikan seperti

kehidupan masyarakat. Konsep hukum sebagai alat

dalam hukum perdata.

rekayasa sosial pertamakali diperkenalkan oleh Roscoe Pound, di mana konsep tersebut dipopulerkan di

Dalam kaitan ini Max Weber yang terkenal dengan

Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja yang

teori “Ideal type-nya” ia mengemukakan bahwa di

mengetengahkan konsep Roscoe Pound tentang

dalam hukum terdapat 4 (empat) tipe ideal yaitu,

perlunya memfungsikan “law as a tool of social

pertama, Irasional formal. Kedua, Irasional material.

engineering” di Indoensia.11 Mochtar berargumentasi

Ketiga, Rasional formal (dalam masyarakat modern

bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk

dengan mendasarkan konsep-konsep ilmu hukum),

merekayasa masyarakat menurut skenario kebijakan

dan keempat, Rasional material. Pada dasarnya hukum sudah mengatur sedemikan rupa tentang perbuatan manusia yang harus dilakukan

9

Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta, 1991), hlm. 1

10 Hans kelsen, General Theory of Law and State: Alih Bahasa Indonesia oleh Somardi (Jakarta, 2007), hlm. 3 11 Soetandyo Wignyosoebroto, Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik Dalam Perkembangan Hukum Indonesia. (Jakarta, 1994), hlm. 231

71


Pemerintah (eksekutif) sangatlah diperlukan oleh

Negara-negara maju telah berhasil melalui ke tiga

negara-negara yang sedang berkembang jauh melebihi

tahapan atau tingkatan pembangunan tersebut satu

kebutuhan negara-negara industri maju yang telah

demi satu dengan baik dan memerlukan waktu yang

mapan. Negara-negara maju telah memiliki mekanisme

cukup lama. Sedangkan negara-negara yang sedang

hukum yang telah berjalan untuk mengakomodasi

berkembang ingin mencapai ketiga tahapan atau

perubahan-perubahan dalam masyarakatnya.

tingkatan pembangunan tersebut secara sekaligus

Sedangkan negara-negara yang tengah berkembang

dan bersamaan. Di suatu negara pembangunan yang

tidaklah demikian. Padahal harapan-harapan dan

baik adalah pembangunan yang dilakukan secara

keinginan masyarakat-masyarakat di negara-negara

komprehensif. Artinya pembangunan selain mengejar

yang sedang berkembang akan terwujudnya

pertumbuhan ekonomi semata, juga harus

perubahan-perubahan yang membawa perbaikan

memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan

taraf hidup amatlah besar melebihi harapan-harapan

hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah

yang diperlukan oleh masyarakat-masyarakat di

diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan,

negara-negara yang telah

maju.12

baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah,

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan

sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan

pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa

mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam

pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa

pembangunan.14

pembaharuan hukum. Secara umum ada 3 (tiga) tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami

Sementara studi mengenai hukum dan pembangunan

oleh suatu negara mulai dari negara berkembang

dapat diketahui, setidaknnya ada 5 (lima) kualitas

sampai menjadi negara maju, yaitu Pertama, unifikasi

hukum yang kondusif bagi perencanaan dan

(unification) dengan titik berat bagaimana mencapai

pelaksanaan pembangunan, yaitu (1) stabilitas

integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan

(stability), (2) dapat diramalkan (predictability), (3)

kesatuan nasional. Kedua, industrialisasi

keadilan (fairness), (4) pendidikan (education), dan

(industrialization) dengan fokus perjuangan untuk

(5) pengembangan profesi hukum (the special

pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan

development abilities of the lawyer). Stabilitas dan

tahap Ketiga, negara kesejahteraan (social welfare)

predictability adalah merupakan prasyarat untuk

di mana tugas negara terutama adalah melindungi

berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat

rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan

berperan, terutama bagi negara-negara yang

kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus

masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan

utama kesejahteraan rakyat.13

ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.15

12 Mengutip Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional (Bandung, 1986), hlm. 2-7 13 Daniel Suryana, ”Peranan Hukum dan Ahli Hukum” dalam Blogster www.google.com. Selanjutnya lihat pula Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?”. Wisconsin Law Review No. 3 (1972) hlm. 778, dalam Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003.

72

Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan di hadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan Pemerintah, dan lain-lain akan

14 Daniel Suryana, Ibid. 15 Daniel Suryana, Ibid.


mempengaruhi kelangsungan mekanisme pasar dan

antar negara dengan negara lainnya baik secara

mencegah campur tangan Pemerintah yang terlalu

nasional, regional maupun internasional. Program

dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan

legislasi nasional di masa mendatang perlu memberikan

profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang

prioritas pada Undang-undang yang berkaitan dengan

harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat

masalah, persaingan usaha, ekonomi untuk

berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan

pembangunan dan demokratisasi ekonomi guna

hukum dan pembangunan ekonomi.

mencapai efektivitas dan efisiensi, serta memenuhi fungsi hukum sebagai sebagai instrumen usaha/bisnis

Partisapasi masyarakat dalam pembangunan sangat

dalam memberikan kepastian bagi sesama palaku

diperlukan, terutama dalam era globalisasi ekonomi

usaha, konsumen dan masyarakat umum.

melalui media pasar bebas, yang sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia, karena sudah sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam

C. Kebijakan Hukum Dalam Persaingan Usaha (legal policy to fair competition)

paksa (culture stelsel) di mana modal swasta zaman kolonial dengan buruh paksa. Sedangkan globalisasi

Dalam mengkaji persaingan usaha teori hukum

ekonomi sekarang ini merupakan manifestasi baru

berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan

dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem

implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal

ekonomi internasional.

yang dimaksudkan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta implementasi makna demokrasi

Globalisasi ekonomi diikuti globalisasi hukum, maka

ekonomi yang bersumber dari Pasal 33 UUD Negara

materi muatan berbagai Undang-undang dan

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena larangan

perjanjian-perjanjian sebagai sumber hukum positif

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

harus mengadopsi kaedah-kaedah dan

adalah mengatur permasalahan ekonomi dalam

diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan

perdagangan, maka selain menggunakan teori dan

internasional yang bersifat lintas dan melewati batas-

konsep-konsep ilmu hukum, juga digunakan teori

batas negara, yang dilakukan melalui ratifikasi

dan konsep-konsep ilmu ekonomi sebagai alat bantu

perjanjian-perjanian dan konvensi-konvensi serta

guna melengkapi analisis sebagai jawaban terhadap

kovenan-kovenan internasional, maupun hubungan-

isu hukum yang diteliti. Kemudian filsafat hukum

hubungan dan perjanjian privat serta institusi-institusi

juga digunakan sebagai refleksi terhadap aturan-

ekonomi baru.

aturan hukum yang akan dibahas, dan sebagai refleksi tentang landasan dari kenyataan.

Pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktek

pembangunan dan politik hukum pembangunan serta

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah

politik pembangunan masyarakat secara intern dan

diakomodasi ke dalam Undang-undang Nomor 5

transdisipliner secara holistik dan sistematik, sehingga

tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum

Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum posisitif

ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum

(ius constitutum) dan peraturan lain yang berkaitan

yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat

dengan itu. Namun kebijakan itu tidak akan cukup

dan kepentingan umum (public interest).

atau memadai tanpa disertai dengan pendekatan penegakan hukum (law enforcement Approach) yang

Untuk itu, pendekatan ekonomi terhadap hukum,

benar-benar memiliki kapabilitas dan kridibilitas dari

akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi

lembaga yang memiliki wewenang melakukan

ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dan

penegakan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun

73


1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

4. Dalam tahap proses pemecahan permasalahan ini

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini Komisi

pada akhirnya timbul perwujudan yang sebenarnya

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana penulis jelaskan di awal, bahwa hukum

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum

yang diproyeksikan dalam bentuk kodifikasi undang-

sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut

undang tidak akan lengkap dan tidak mungkin

oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas

lengkap dalam mengatur suatu obyek tertentu. Namun

pembentukannya. Proses ini berbeda pada setiap

demikian, secara substansial Undang-undang Nomor

kelas masyarakat. Dalam masyarakat sederhana,

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengatur

penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum

dengan jelas dan terinci tentang perjanjian-perjanjian

atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan

yang dilarang, kegiatan-kegiatan yang dilarang, serta

kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-

posisi dominan, sehingga tidak ada alasan bagi pelaku

kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Dalam

usaha dalam melakukan aktivitas usahanya untuk

masyarakat Negara yang menganut sistem Eropa

tidak mengindahkan apa yang diperbolehkan dan

Kontinental (civil law system) atau tradisi hukum sipil,

apa yang dilarang di dalam Undang-undang Nomor

pembentukannya dilakukan oleh legislatif. Sedangkan

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dalam masyarakat Negara yang menganut tradisi

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang barang kali

hukum kebiasaan (common law system)

ke depan perlu dilakukan review kembali mengingat

kewenangannya terpusat pada hakim (judges as a

perkembangan persaingan usaha yang sangat massif

central of legal action).17

san substantif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa-masa mendatang.

Di samping kedua tradisi tersebut, terdapat juga kecenderungan untuk menggabungkan kedua tradisi

D. Politik Pembentukan Hukum Perspektif UndangUndang (Law Making Proses)

tersebut. Kecenderungan ini tidak hanya terlihat pada Negara-negara ketiga, tetapi juga pada Negara yang pada mulanya secara ketat memegang salah satu dari

Robert Meagher dan David N. Smith mengemukakan,

kedua tradisi besar itu, seperti Inggris, Negara-negara

bahwa suatu proses pembentukan hukum (undang-

Eropa, dan Amerika. Kecenderungan ini tampak

undang) adalah sebagai

berikut:16

1. Pertama sekali dimulai dengan dicarinya formulasi

manusia dalam bidang hukum untuk mendapatkan

policy yang dibentuk melalui sejumlah diskusi oleh

formulasi paling ideal bagi usaha perwujudan dan

sekompok orang;

tujuan-tujuannya sebagai suatu Negara hukum. Dalam

2. Tahap berikutnya barulah dibentuk lembaganya, yakni perundang-undangannya; 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap

formulasi kombinatif ini fungsi pembentukan hukum, dapat dilakukan baik oleh hakim, lembaga legislatif maupun badan-badan administratif yang melakukan

implementasi atau pelaksanaan dari undang-

fungsi semacam itu. Risikonya memang tidak kecil,

undang tersebut. Dalam tahap pelaksanaan ini

karena perluasan formulasi semacam itu dapat

akan menimbulkan beberapa masalah yang perlu

mengaburkan kompetensi dari setiap komponen

mendapat pemecahan;

pembentuk hukum. Di samping secara kuantitas

16 Lihat Loebby Loqman, Pra pradilan di Indonesia (Jakarta, 1990), hlm. 11

74

sebagai penjelajahan baru dari peradaban intelektual

17 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai.., Op.Cit, hlm.162-163


hukum menjadi sangat kompleks, perluasan itu juga

budaya, sosial, politik, dan ekonomi yang senantiasa

dapat mengakibatkan overlapping substansi atau

melingkari kehidupan kemasyarakatan. Dilihat dari

perselisihan pandangan tentang suatu gejala hukum,

arus energi, sub sistem ekonomi menempati

maka masalah serius yang segaris dengan lintasan

kedudukan paling kuat, diikuti sub sistem politik,

masalah ini adalah kekaburan hukum. Setiap prinsip,

baru kemudian sub sistem sosial (di mana hukum ada

pembicaraan tentang komponen pembentukan

di dalamnya), dan diakhiri oleh sub sistem budaya.

hukum, hakikatnya meliputi pembicaraan tentang

Di sisi lain, dilihat dari arus informasi (tata nilai), sub

personil pembentuknya, institusi pembentuknya,

sistem budaya justru yang paling kaya, diikuti oleh

proses pembentukannya dan bentuk hukum hasil

sub sistem sosial, subsistem politik, dan berakhir pada

bentukannya.18

subsistem ekonomi.

Adanya pandangan bahwa hukum sebagai sistem

Jika Parson menggunakan teori Cybernetics untuk

tertutup merupakan salah satu kelemahan dari

menjelaskan hukum sekedar sebagai bagian dan

Positivisme Hukum. Persoalannya adalah, jika sistem

sistem norma belaka dalam sistem sosial, maka hal

hukum bersifat terbuka, seberapa besar toleransi

tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip

hukum terbuka bagi sistem-sistem lain untuk masuk

Cybernetics yang dibangun oleh pencetusnya, yakni

ke dalam pergulatan internal sistem hukum.

Norbert Wiener, karena Wiener pemilik teori Cybernetics20 ini justru menempatkan hukum sebagai

Secara prosedural dalam optik pembentukan hukum

pusat kekuatan, pengendali, dan pengikat keseluruhan

di Indonesia, desain hukum persaingan usaha menjadi

unsur-unsur sistem sosial. Perbedaan esensial

kental bermuatan politik atau versi politik. Hal ini

penggunaan teori Cybernetics ini dalam hubungan

dapat dimengerti karena sistem hukum memang tidak

dengan analisis hukum telah menunjukkan bahwa

mungkin menutup diri dari sistem-sistem lain ketika

orang semacam Parson telah menggunakan teori-

hukum harus dibentuk oleh lembaga politik.

teori mekanis secara berlawanan atau mengingkari esensi teori-teori Cybernetics, sehingga mengakibatkan

Di sini jelas kelihatan bahwa hukum adalah produk

tidak objetifnya hasil penggunaan teori-teori itu.

politik. Hal ini sesungguhnya hanya dapat dibenarkan

Kekeliruan semacam itu adalah kekeliruan umum

apabila dilihat dari arus energi saja. Sementara jika

yang terjadi pada abad ke-20-an. Pertama, sebagai

dilihat dari aspek informasi (material), hukum adalah

akibat masih dominannya pendekatan mekanis-

produk budaya. Oleh karena itu, diskursus aliran-

analitis. Kedua, dilakukannya pemaksaan penerapan

aliran filsafat hukum seperti yang dikemukakan di

pendekatan-pendekatan itu dalam ilmu-ilmu bukan

depan, menjadi makin relevan apabila dikaji dari

mekanis. Ketiga, terlibatnya ahli-ahli ilmu tertentu

perspektif Parsonian.

dalam menganalisis objek ilmu yang bukan objeknya.21

Keterkaitan sistem hukum dengan sistem lain ditunjukkan secara sangat baik oleh Talcott Parson dengan Teori Sibernetika-nya19. Dalam teorinya, Parson

18 Ibid, hlm. 163

20 Norbert Wiener dalam bukunya “The Human of Human Being Cybernetics and Society, (1950 : 32) sebagaimana yang dikutip oleh Lili Rasjidi dan Wyasa Putra “Hukum Sebagai Suatu Sistem” (2003 : 66) mengemukakan bahwa Cybernetics merupakan salah satu teori sistem mekanis (mechanism systemmachine system) yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (living organism-human life). Cybernetics diambil dari kata Yunani “Kubernetis” yang sama artinya dengan “steersman” tau “governor” yang dalam bahasa Indonesi dapat dipadankan dengan istilah “alat” atau “pengatur” (on an engine)

19 Periksa Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional (Bandung, 1985),

21 Periksa Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai..........., Loc.Cit, hlm. 67

menyebutkan tentang ada 4 (empat) sub sistem :

75


Lebih lanjut Wiener mengekukakan, bahwa hukum

Pertama, Aturan-aturan dalam hukum modern itu

merupakan pusat pengendalian komunikasi antar

bersifat seragam. Maksudnya, ketika diterapkan,

individu, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan

bentuk penerapannya tidak banyak bervariasi.

sebagai tujuannya. Hukum itu diciptakan oleh

Penerapannya tidak lagi mengenal diskriminasi

pemegang kekuasaan yang menurut premis yang

berdasarkan suku, agama, kelas, kasta, jenis kelamin,

mendahuluinya disebut sebagai central organ.

dan lain-lain. Paling-paling perbedaannya karena

Perwujudan tujuan atau pengendalian itu dilakukan

teritorial saja. Jadi, hukum lebih bersifat teritorial

dengan cara mengendalikan perilaku setiap individu,

daripada personal.

penghindaran sengketa atau dengan penerapan sanksi hukum terhadap suatu sengketa. Dengan cara

Kedua, Hukum modern bersifat transaksional. Artinya,

demikian, setiap individu diharapkan berperilaku

hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan

sesuai dengan perintah dan keadilan dapat terwujud

hukum sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan tawar-

karenanya.

menawar antar mereka. Di sini tidak lagi dikenal bahwa laki-laki harus diberi hak lebih besar daripada

Jika melihat pandangan Winer bahwa hukum

wanita, atau yang lebih tua mendapat lebih daripada

merupakan pusat pengendalian komunikasi antar

yang muda.

individu, maka jika tesis Winer ini diproyeksikan dalam konteks persaingan usaha antar sesama pelaku usaha,

Ketiga, Hukum modern bersifat universalistik. Putusan

sangat jelas hukum merupakan sarana (instrumen)

atas perkara-perkara yang serupa, biasanya adalah

pengatur antar sesama pelaku usaha dalam

sama. Jadi, tidak ada yang unik. Putusannya berulang

menjalankan aktivitas usahanya agar senantiasa

dan dapat diramalkan.

mematuhi aturan yang ada sehingga akan terwujud persaingan yang sehat jika hukum sebagai

Keempat, Sistem hukum itu bersifat hirarkis. Di situ

pengendalinya, karenanya lahirnya Undang-undang

ada jenjang-jenjangnya. Tingkat yang lebih rendah

Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek

akan diawasi oleh tingkat yang lebih tinggi. Misalnya,

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

putusan pengadilan negeri akan dikoreksi lagi pada pengadilan tinggi, dan seterusnya putusan pengadilan

Konsep hukum menurut pandangan Wiener di atas,

tinggi oleh Mahkamah Agung.

pada dasarnya sudah mengarah kepada penggunaan hukum tertulis. Hal itu bisa dilihat dari kalimat “hukum

Kelima, Sistemnya diorganisasikan secara birokratis.

diciptakan oleh pemegang kekuasaan yang menurut

Untuk mencapai adanya keseragaman dalam putusan

premis yang mendahuluinya disebut sebagai central

(universalistik) itu, tentu diperlukan catatan-catatan

organ”.

yang disusun dan diarsip secara baik. Sistem hukum dengan demikian menjadi makin impersonal (mekanis).

Nampaknya penggunaan hukum tertulis sebagai alat rekayasa sosial sudah menjadi trend dari ciri sistem

Keenam, Sistem hukum modern itu adalah rasional.

hukum modern, di mana ciri tersebut dikembangkan

Maksudnya, sistem tersebut dapat dipelajari dan

oleh Marc Galanter sebagai orang ahli sosiologi

dimengerti oleh semua orang. Pada hal, dulu hanya

hukum. Galanter menyebutkan sebelas ciri sistem

orang-orang tertentu yang diyakini dapat menafsirkan

hukum modern itu.22

maksud suatu norma hukum. Teknik-teknik teologikal dan formalistik dalam mengartikan norma hukum itu telah digantikan oleh teknik-teknik fungsional.

22 Pendapat Galanter tersebut dikutip dari Sirajuddin, et.al, Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Pastisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Malang, 2006). In-Trans Publishing. hlm. 1-3

76


Ketujuh, Sistem itu dijalankan oleh para profesional.

berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada

Sistem peradilan, misalnya, tidak lagi bersifat ad hoc.

akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Semuanya dilakukan oleh mereka yang bekerja purna

Kecuali disebut landasan, asas hukum layak disebut

waktu (full-timer). Mereka juga adalah lulusan

sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau

pendidikan formal dengan kualifikasi tertentu.

merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan

Kedelapan, Sistemnya menjadi lebih teknis dan

melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan

kompleks. Maksudnya adalah bahwa sistem hukum

tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-

modern itu tidak bisa begitu saja dimasuki oleh orang-

peraturan selanjutnya.24

orang kebanyakan. Perlu ada tenaga-tenaga ahli, yakni orang-orang yang tahu seluk beluk sistem ini.

Oleh kerena itu Paton menyebutnya sebagai suatu

Mereka adalah para ahli hukum. Merekalah yang

sarana membuat hukum itu hidup, tumbuh dan

menjembatani antara peradilan dengan pribadi-pribadi

berkembang dan ia menunjukkan, bahwa hukum

yang berperkara. Peran para “general agents” sudah

itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan

digantikan oleh “lawyers”.

belaka. Kalau dikatakan, bahwa dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan merupakan sekedar

Kesembilan, Sistem hukum modern itu dapat diubah

kumpulan peraturan-peraturan maka hal itu

atau diganti. Di sini tidak ada sesuatu yang sakral.

disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-

Perundang-undangan telah menggantikan peran

nilai dan tuntutan-tuntutan etis. apabila membaca

hukum adat yang lamban itu.

suatu peraturan hukum, mungkin tidak menemukan pertimbangan etis di situ. Tetapi asas hukum

Sementara itu, proses pembentukan hukum harus

menunjukkan adanya tuntutan etis yang demikian

mengacu kepada asas-asas hukum sebagai pijakan

itu, atau setidak-tidaknya bisa merasakan adanya

dari muatan nilai dan sekaligus sebagai cita hukum

petunjuk kearah itu.25

itu sendiri dalam keberlakuannya. Gagasan tentang asas hukum sebagai kaidah penilaian fundamental

Mendasarkan definisi yang diberikan oleh Scholten

dalam suatu sistem hukum ditemukan kembali dari

tersebut di atas, Bruggink menyatakan, peranan dari

banyak teoritisi hukum. Paul Scholten misalnya

asas hukum sebagai meta-kaidah berkenaan dengan

menguraikan asas hukum sebagai “pikiran-pikiran

kaidah hukum dalam bentuk kaidah perilaku. Namun

dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem

yang menjadi pertanyaan adalah apakah asas hukum

hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-

itu harus dipandang sebagai bentuk yang kuat atau

aturan perundang-undangan dan putusan-putusan

yang lemah dari meta-kaidah.26

hakim, yang berkenaan dengannya ketentuanketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat

Dalam hal pertama (bentuk yang kuat), asas hukum

dipandang sebagai penjabarannya”23

itu dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum

demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis

merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena

kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini,

menurut Satjipto asas hukum adalah landasan yang

misalnya menunjuk asas hukum sebagai kaidah

paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini

24 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung, 1986), hlm. 85 23 J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta (Bandung, 1999), hlm. 119-120

25 Ibid 26 J.J.H. Bruggink, Refleksi........., Op. Cit, hlm. 120

77


argumentasi berkenaan dengan penerapan kaidah

itu tidak cukup jelas mengharuskan, bagaimana orang

perilaku. Asas-asas hukum hanya akan memberikan

seharusnya berprilaku dalam situasi faktual itu. Dalam

argumen-argumen bagi pedoman perilaku yang harus

hal kaidah perilaku yang terjadi justru yang sebaliknya.

diterapkan dan asas-asas itu sendiri tidak memberikan

Kaidah hukum yang khusus ini, yang timbul dari aturan

pedoman (bagi pelaku).

hukum yang dirumuskan lebih konkrit, memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbuatan. Asas hukum

Dalam hal kedua (bentuk yang lemah), asas-asas

sebagai kaidah hukum yang umum hanya memberikan

hukum itu tampaknya dapat dianggap termasuk dalam

suatu ukuran nilai. Ukuran nilai itu baru di dalam

tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku.

kaidah perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus

Namun memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah

memperoleh bentuk yang sedemikian rupa, sehingga

perilaku. Jadi hanya terdapat suatu perbedaan gradual

memunculkan pedoman yang jelas bagi perbuatan,

saja antara asas hukum dan kaidah perilaku. Dalam

misalnya dengan jalan memberikan suatu hak atau

pandangan ini maka asas hukum adalah kaidah yang

meletakkan (membebankan) suatu kewajiban.28

berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum ini memainkan peranan pada interpretasi

Perbedaan kedua antara asas hukum dan kaidah

terhadap aturan hukum dan dengan itu menentukan

perilaku (aturan hukum) antara lain diajukan oleh

wilayah penerapan kaidah hukum. Berdasarkan itu

Paul Scholten dan berada dalam garis pikiran dari

maka asas dapat dinyatakan termasuk tipe meta

perbedaan pertama. Scholten berpendapat bahwa

kaidah. Asas hukum itu juga sekaligus merupakan

aturan hukum memiliki isi yang jauh lebih konkrit,

perpanjangan dari kaidah perilaku, karena asas hukum

yang menyebabkan aturan itu dalam penemuan

juga memberikan arah pada perilaku yang

hukum dapat diterapkan secara langsung. Berlawanan

dikehendaki.27

dengan itu asas hukum dalam penemuan hukum memiliki daya kerja secara tidak langsung, yakni

Para ahli juga memberikan uraian tentang beberapa

menjalankan pengaruh pada interpretasi terhadap

perbedaan antara asas hukum dengan kaidah perilaku

aturan hukum. Aturan hukum terbentuk karena

(aturan hukum). Pendapat yang banyak dianut oleh

pembentuk undang-undang dalam pembentukan

banyak teoritisi adalah bahwa asas hukum bersifat

aturannya atau hakim dalam pengambilan putusan

umum sedangkan kaidah perilaku (aturan hukum)

hukumnya menimbang-nimbang berbagai asas hukum

bersifat khusus. Dengan “umum” dimaksudkan

yang satu terhadap yang lain.29

bahwa asas hukum memiliki wilayah penerapan yang lebih luas ketimbang kaidah perilaku. Makin besar

Dalam perspektif pembentukan peraturan,

wilayahnya, makin lebih umum kaidan hukumnya,

Montesquieu dalam karyanya L’esperit des Lois

makin lebih abstrak aturan hukum yang dirumuskannya.

sebagaimana dikutip oleh Sumali dari Disertasi Hamid. S. Attamimi mengemukakan sejumlah persyaratan

Dalam suatu sistem hukum, maka asas hukum sebagai

yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan

kaidah penilaian fundamental adalah kaidah hukum

perundang-undangan, yakni:30

yang paling umum. Bahwa suatu kaidah hukum adalah “umum”, berarti bahwa ia dalam penerapannya harus dikhususkan dengan mengarahkannya pada situasi faktual. Ini sesungguhnya berarti bahwa kaidah hukum 28 Ibid, hlm. 124 29 Ibid, hlm. 125

27 Ibid.

78

30 vide Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu) (Malang, 2002), hlm. 124-125 pendapat tersebut dikutip dari Sirajuddin, et.al, Legislative Drafting.........., Op.Cit, hlm. 22


Pertama, gaya penuturannya hendaknya padat dan

1. Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila di samping

sederhana. Ini mengandung arti bahwa penguataraan

sebagai rechtsidee juga merupakan norma

dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan

fundamental negara;

retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

2. Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini Undang-undang sebagai

Kedua, istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat

alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam

mutlak dan relatif, sehingga dengan demikian

keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan

memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan

batas penyelenggaraan pemerintahan

pendapat yang individual; Kedua, hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual

3. Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotetis;

Dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku, atau hukum yang akan berlaku di Indonesia, maka harus

Ketiga, hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam

tahu tentang cita hukum yang akan dibangun. Oleh

bahasa yang tinggi, oleh karena ia ditujukan kepada

karena itu, apakah cita hukum itu,? Cita hukum adalah

rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata,

terjemahan dari kata Rechtsidee. Menurut A. Hamid

bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika

S. Attamimi32 mengemukakan bahwa cita hukum

melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa

(Rechtsidee) perlu dibedakan dengan dari pemahaman

dipahami oleh orang rata-rata; Keempat, hukum

atau konsep tentang hukum (Rechtsbegriff). Cita

hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan

hukum ada di dalam cita kita. Sedangkan pemahaman

pengecualian, pembatasan atau pengubahan,

atau konsep tentang hukum merupakan kenyataan

gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

dalam kehidupan yang berkaitan dengan nilai yang

Kelima, hukum hendaknya tidak bersifat debatable

di inginkan (wertbezogene), dengan tujuan mengabdi

(argumentatif) adalah bahaya merinci alasan-alasan

kepada nilai yang ingin dicapai (einewertezu dienen),

karena hal itu akan menimbulkan konflik; Keenam,

dan dalam pemahaman atau konsep tentang hukum

lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya

terhampar, bahwa hukum adalah kenyataan yang

mempertimbangkan masak-masak dan mempunyai

bertujuan mencapai nilai-nilai hukum, mencapai cita

manfat praktis dan hendaknya tidak menggoyahkan

hukum. Dengan perkataan lain, pemahaman atau

sendi-sendi pertimbangan dasar keadilan dan hakekat

konsep tentang hukum bertujuan merealisasi cita

permasalahan sebab hukum yang lemah tidak perlu

hukum yang ada pada gagasan, rasa, cipta, dan

dan tidak adil akan membawa seluruh sistem

pikiran kedalam kenyataan. Rudolf Stammler (1856-

perundang-undangan mendapat citra buruk dan

1939) seorang ahli filsafat hukum yang beraliran neo

menggoyahkan legitimasi negara.

kantian, berpendapat bahwa cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum

mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan

dalam konsep undang-undang di Indonesia, Attamimi

masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang

mengemukakan tiga macam asas yang secara

pemandu (leitstern) bagi tercapainya cita-cita

berurutan disusun sebagai

31 Ibid, hlm. 127

berikut:31

masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak

32 Oetojo Oesman dan Alfian (Ed), Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara (Jakarta, 1990), hlm. 67-68

79


mungkin dicapai. Namun cita hukum memberi manfaat

perorangan dan pada giliran kesusilaan masyarakat

karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum

dalam menghasilkan cara dan kesusilaan umum dalam

dapat menguji hukum yang berlaku, dan kepada cita

membentuk kebiasaan, tata kelakuan, adat-istiadat,

hukum dapat mengarahkan hukum positif sebagai

dan hukum. Sedangkan pada yang kedua, cita hukum

usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang

mempengaruhi perorangan dan masyarakat secara

adil. Oleh karena itu, menurut Stammler keadilan

tidak langsung. Dengan perkataan lain dalam

adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum

pembentukan hukum tidak tertulis, tahapan-tahapan

positif kepada cita hukum. Dengan demikian, maka

dari cara kebiasaan, dari kebiasaan ketata keberlakuan,

hukum yang adil (rechtigesrecht) ialah hukum positif

dari tata keberlakuan ke tata adat-istiadat, dan dari

yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum

adat- istiadat ke hukum, semuanya berlangsung

untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

melalui endapan-endapan nilai yang berjenjangjenjang, terjadi di bawah bimbingan cita moral dan

Sementara Gustav Radbruch (1878-1949) seorang

cita hukum yang ada dalam masyarakat. Sedangkan

ahli filsafat hukum yang beraliran neo kantian dari

dalam pembentukan hukum tertulis tahapan-tahapan

mazhab Baden atau mazhab Jerman barat Daya,

yang membentuk endapan-endapan nilai tersebut

menegaskan bahwa cita hukum tidak hanya berfungsi

tidak terjadi, dan karena itu tidak ditemui. Cita hukum

sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yaitu yang

tidak langsung mengawasi pembentukan hukum,

menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak,

lebih-lebih cita moral. Dalam hal pembentukan hukum

melainkan juga sekaligus berfungsi sebagai dasar

tidak tertulis, hubungan antara cita hukum dan sistem

yang bersifat konstitutif, yaitu yang menentukan

norma hukum tidak terjadi disintegrasi, karena sistem

bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan

norma hukum terbentuk dari endapan-endapan nilai

maknanya sebagai hukum, sebagaimana diketahui,

yang telah tersaring oleh peri laku masyarakat sendiri

Radbruch termasuk dalam mazhab yang berusaha

melalui penerimaan individu-individu dalam keluarga,

menjembatani dualisme das sein dan das sollen,

keluarga ke keluarga dalam suku, dan suku-suku

dengan mengkonstruksikan lingkup ketiga, yaitu

dalam marga, serta marga-marga dalam Negara. Lain

kebudayaan.33

halnya dengan pembentukan hukum tertulis. Hukum dan sistem norma hukum dibentuk oleh perorangan

Sedangkan di sisi lain Gustav Radbruch (1878-1949)

atau kelompok perorangan, baik sebagai pejabat-

dalam bukunya yang berjudul Outline of Legal

pejabat maupun sebagai wakil-wakil rakyat. Hubungan

Philosophy sebagaimana yang dikutip oleh Mukthie

antara cita hukum dengan sistem norma hukum

Fadjar mengemukakan bahwa hukum adalah ciptaan

bergantung kepapada kesadaran dan penghayatan

manusia, dan sebagai setiap ciptaan mahluk hanyalah

para pejabat dan para wakil rakyat tersebut terhadap

dimengerti dengan

citanya.34

cita hukum yang ada dalam masyarakat yang memang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif dalam

Dalam pembentukan hukum tidak tertulis dan

pembentukan hukum tersebut, dan karena

pembentukan hukum tertulis, cita hukum berperan

pembentukan hukum tertulis tidak berlangsung melalui

dengan cara yang berlain-lainan. Pada yang pertama

tahapan-tahapan endapan nilai, maka kemungkinan

cita hukum secara langsung mempengaruhi kesusilaan

terjadinya disintegrasi antara cita hukum dan sistem norma hukum besar sekali.35

33 Ibid, hlm. 68-69 34 Gustav Radbruch, Outline of Legal Philosophy, Terjemahan oleh YBP (Yogyakarta, 1957), hlm. 7, dalam Mukthie Fadjar, Tipe Negera Hukum (Malang, 2004), hlm. 9

80

35 Oetojo Oesman dan Alfian , Op.Cit, hlm. 80


E. Simpulan Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diakomodasi ke dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum posisitif (ius constitutum) dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu. Namun kebijakan itu tidak akan cukup atau memadai tanpa disertai dengan pendekatan penegakan hukum (law enforcement Approach) yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kridibilitas dari lembaga yang memiliki wewenang melakukan penegakan terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara Indonesia sedikit atau banyak akan dipengaruhi oleh persaingan usaha yang sehat antar sesama pelaku usaha baik sekarang maupun di masa yang akan datang, sedangkan persaingan yang sehat akan ditentukan oleh: kebijakan hukum dalam pembangunan ekonomi (The Legal Policy Development of Economics); kebijakan hukum dalam persaingan usaha (legal policy to fair competition); politik pembentukan hukum perspektif undang-undang (Law Making Proses); dan proses pengambilan keputusan dalam pembentukan hukum persaingan usaha (Decision Making of Proces).

81

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, J.J.H. 1999. Refleksi Tentang Hukum. Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta. Bandung. Citra Aditya Bakti. Imbawani, Djoko. 2002. Reading Material Seri Kuliah Hukum Dagang. Fakultas Hukum Univ.Widyagama Malang, 2002. Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung. Binacipta. Kelsen, Hans. 2007. General Theory of Law and State: Alih Bahasa Indonesia oleh Somardi. Jakarta. Bee Media Indonesia. Loqman, Loebby. 1990. Pra pradilan di Indonesia. Jakarta. Oesman, Oetojo & Alfian (ed). 1990. Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Jakarta. BP7. Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung. Mandar Maju. Rahardjo, Satjipto. 1985. Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung. Alumni. Sudarsono, 1991. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Sirajuddin, et.al. 2006. Legislative Drafting : Pelembagaan Metode Pastisipatif Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Malang. In-Trans Publishing. Suryana, Daniel. ”Peranan Hukum dan Ahli Hukum” dalam Blogster www.google.com. Selanjutnya lihat pula Thomas M. Franck. “The New Development: Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries?”. Wisconsin Law Review No.3 (1972), dalam Erman Rajagukguk “Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar 14-18 Juli 2003. Wignyosoebroto, Soetandyo.1994. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

82

POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA MENUJU SISTEM PERSAINGAN SEHAT DI MASA YANG AKAN DATANG

Recommend Documents