Hukum Persaingan Usaha Oleh : Prof Dr Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum. 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
1
Sejarah Letter of Intent (LoI) : Pemerintah Indonesia – IMF Tap MPR RI tahun 1973 Perubahan & perkembangan Hk. Bisnis (ketidakmampuan pasal 1365 KUHPerdata & 362bis KUHP dlm mengcover perkembangan praktek persaingan & anti monopoli) Adanya inisiatif dari DPR : RUU Anti Monopoli Dengan melalui persetujuan Presiden : lahir UU 5/1999 : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat Berlaku effektif 5 Maret 2000 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
2
Istilah Hk. Anti monopoli atau Hk. Persaingan Hk. Persaingan : cakupan materi lebih luas : anti monopoli dan praktek yang tidak terkait dengan monopoli Istilah monopoli : sering menimbulkan salah pengertian terhadap posisi pelaku usaha yang monopoli secara alamiah 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
3
Sumber Hukum Hukum Materiil Sebelum 1999 1. 1365 KUHPerdata : PMH 2. 382 bis KUPH : penipuan 3. Lainnya : UU Perindustrian, UUPT Setelah 1999 : UU 3/22/2012
Hukum Formil Sebelum 1999 HIR KUHAP
Setelah 1999 Pasal 30-49 UU5/99 Keppres 75/99 Keputusan KPPU 5/2000 HIR (keberatan dan kasasi) KUHAP (penyerahan KPPU kpd Penyidik) 5/99 Perma 3/2005 Peraturan KPPU 1/2006 www.jamalwiwoho.com HPU 4
Subyek & Obyek UU 5/99 Subyek UU 5/99 : Pelaku usaha Obyek UU 5/99 : Terdapat homoginitas produk Jumlah penjual & pembeli cukup banyak Tidak ada hambatan berarti untuk masuk dan keluar pasar Ketersediaan informasi yang cukup tentang pasar 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
5
Pendekatan Asas Hukum Persaingan A. Per se ilegal : Ps A. Rule of reason 6,7,10,15,24,25,27 Hukum sebab akibat Jenis tindakan & upaya yang dilakukan pelaku usaha Bersifat ilegal Bertentangan dengan substansi UU Bertentangan dengan norma2 umum 3/22/2012
Dimana tindakan pelaku usaha Secara langsung/tidak merugikan pelaku usaha lainnya atau konsumen
www.jamalwiwoho.com
HPU
6
Ketentuan Umum : Pengertian (Bab I, Pasal 1) Monopoli, Praktek monopoli & persaingan usaha tdk sehat Pelaku Usaha Konsumen Produk barang & jasa Berbagai larangan (perjanjian, kegiatan & posisi dominan) 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
7
Monopoli 1. penguasaan atas produksi dan atau 2. pemasaran barang dan atau 3. atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha Secara Teoritik Monopoli dapat dilaksanakan tanpa melanggar hukum : 1. Monopoli alamiah 2. Monopoli karena UU 3. Monopoli Swasta
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
8
Praktek Monopoli Adanya pemusatan kekuatan ekonomi Pemusatan kekuatan tsb berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi Pemusatan kekuatan ekonomi tsb menimbulkan persaingan usaha tdk sehat Pemusatan kekuatan ekonomi tsb merugikan kepentingan umum
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
9
Hal-hal yang dilarang UU 5/99 Perjanjian yang dilarang (pasal 4 -16) Kegiatan yang dilarang (pasal 17 – 24) Posisi dominan (pasal 24 – 29) 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
10
Perjanjian yang dilarang (pasal 4 -16)
Oligopoli Penetapan harga Pembagian wilayah Pemboikotan Kartel Trust
3/22/2012
Oligopsoni Integrasi vertikal Perjanjian tertutup Perjanjian dengan pihak LN
www.jamalwiwoho.com
HPU
11
Kegiatan yang dilarang (pasal 17-24)
Monopoli Monopsoni Penguasaan pasat Persekongkolan
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
12
Posisi dominan (pasal 25-29)
Pengertian Jabatan rangkap Pemilikan saham Penggabungan, peleburan, pengambilalihan
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
13
KPPU Tugas : 1. 2. 3. 4.
Penegakan Advokasi Penafsiran Pelaporan
3/22/2012
Wewenang : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menerima Menyelidiki Meneliti Memeriksa Memanggil Mendapatkan bantuan penyidik & keterangan pemerintah 7. Menyimpulkan 8. Memutuskan 9. Menghukum 10. Mengawasi pelaksanaan hukum www.jamalwiwoho.com
HPU
14
Pelaksanaa Putusan A. Secara Sukarela B. Secara Paksa a. melalui proses keberatan & kasasi b. melalui penetapan eksekusi PN c. melalui penyerahan putusan kepada penyidik
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
15
Pengecualian UU 5/99 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Perbuatan/perjajian yang bertujuan melaksanakan perUUan yang berlaku Perjanjian yang berkaitan dengan HaKI Perjanjian penetapan standar teknis …. Perjanjian dlm rangka keagenan…. Perjanjian kerjasama penelitian utk peninkatan standar hidup Perjanjian internas yang telah diratifikasi Perjanjian/perb yang bertujuan untuk mengekspor…. Pelaku usaha kecil Koperasi khusus melayani anggotanya
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
16
Sanksi Administratif Pidana Pidana Pokok Pidana Tambahan
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
17
Sanksi Administratif 1. Pembatalan perjanjian, pasal 4 – 13, 15 - 16b 2. penghentian integrasi vertikal : pasal 14c 3. penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, persaingan usaha tdk sehat, merugikan masyarakat 4. penghentian penyalahgunaan keadaan 5. penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham : pasal 28f. 6. pembayaran ganti rugi 7. pengenaan denda Rp. 1M – 25 M 3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
18
Sanksi Pidana Pokok
Pelanggaran thd pasal 4, pasal 9 – 14, pasal 16 -19, pasal 25, pasal 27 – 28 : pidana denda Rp. 25 M – 100 M atau pidana kurungan pengganti denda maks 6 bulan
Pelanggaran thd pasal 5 – 8, pasal 15, pasal 20 – 24, pasal 26 : pidana denda Rp. 5 M – 25 M atau pidana kurungan pengganti denda maks 5 bulan
Pelanggaran thd pasal 41 : pidana denda Rp. 1M – 5 M atau pidana kurungan pengganti denda maks 3 bulan
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
19
Sanksi Pidana Tambahan
pencabutan ijin usaha larangan kpd pelaku ush yang terbukti melakukan pelanggaran utk menduduki jabatan Direksi atau Komisaris 2 th – 5 th penghentian kegiatan/tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain
3/22/2012
www.jamalwiwoho.com
HPU
20
