BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
2.1 Pengertian Persaingan Usaha dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Setiap Individu harus diberi ruang gerak tertentu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan “apa”, “berapa banyak” dan ‘bagaimana” produksi. Suatu proses pasar hanya dapat dikembangkan di dalam struktur pengambilan keputusan yang terdsentralisasi artinya bahwa terdapat individuindividu independen dalam jumlah secukupnya yang menyediakan pemasokan dan permintaan dalam suatu pasar, karena proses-proses pasar memerlukan saatsaat aksi dan reaksi pelaku pasar yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah satu – satunya cara untuk menjamin bahwa kekeliruan-kekeliruan perencanaan oleh individu tidak semakin terakumulasi sehingga akhirnya menghentikan fungsi pasar.21 Salah satu esensi penting bagi terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar dalam memenuhi kebutuhan konsumen.22 Dalam hal ini, persaingan usaha merupakan sebuah proses dimana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk barang dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bila ada dua pelaku usaha atau lebih menawarkan produk atau jasa kepada para pelanggan
21
Andi Fahmi Lubis et. al., 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, ROV Creative Media, Jakarta, h.2. 22 Ibid.
19
20
dalam sebuah pasar. Berbicara tentang pasar, pasar memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi utama, yaitu :
Sebagai fungsi distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Sebagai fungsi pembentukan harga, di pasar penjual yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkan. Sebagai fungsi promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya.23
Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar tersebut. Dari keadaan tersebut diatas, maka persaingan yang terjadi tidak akan selamanya berjalan sebaik apa yang dicita – citakan, karena tidak bisa dihindari lagi bahwa adanya kekuatan – kekuatan yang akan muncul nantinya untuk menguasai pasar demi kepentingan diri sendiri, sehingga menciptakan iklim pasar yang kurang baik. Munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
23
M.Fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, dan Paulus Y.E.F., 2000, Pengantar Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
21
Sehat merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.24 Dalam melakukan persaingan usaha, pelaku usaha melakukan kegiatan bersaing untuk merebut hati konsumen untuk memenangkan pangsa pasar dengan upaya menawarkan produk barang atau produk jasa kepada konsumen dengan berbagai startegi pemasaran yang diterapkannya. 25 Persaingan usaha secara umum dibagi menjadi dua, yakni persaingan usaha sehat (healthy competition) dan persaingan usaha tidak sehat (unfair competition). a. Persaingan Sehat (healthy competition) Istilah ini menegaskan yang ingin di jamin adalah terciptanya persaingan yang sehat. Dengan melihat beberapa istilah di atas dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang di pakai, semuanya berkaitan tiga hal yaitu : 1) Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli 2) Menjamin persaingan yang sehat 3) Melarang persaingan yang tidak jujur Secara umum, konsep dari persaingan usaha secara sehat ini ialah untuk melindungi pelaku usaha baru baik yang sejenis maupun yang berkaitan dengan usaha lain yang merupakan pesaingnya. Dengan adanya konsep persaingan usaha secara sehat ini, pelaku usaha tersebut akan tetap bisa bersaing. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha baru ini
24
Rachmadi Usman, 2013, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
h.1. 25
http://eprints.walisongo.ac.id/3575/3/092411001_Bab2.pdf, diakses pada 13 Maret 2016 pukul 20 : 56 WITA.
22
nantinya tidak dapat dibendung oleh pelaku usaha yang sudah lama terdapat pada suatu pasar tertentu. Setidaknya ada tiga asumsi yang mendasari agar terjadi persaingan yang sempurna dalam suatu pasar, yakni : Pelaku usaha tidak menentukan secara sepihak harga atas produk dan atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah betul-betul sama. Konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna, baik berupa kesukaan, tingkat pendapatan, maupun biaya serta teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.26 b. Persaingan Tidak Sehat (unfair competition) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam persaingan usaha tidak sehat, dibagi kembali menjadi dua jenis yang tergolong persaingan tidak sehat, yakni, perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Adapun perjanjian yang dilarang yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk perjanjian yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Pengertian secara umum tersebut tidak jauh berbeda dengan penegrtian perjanjian di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan 26
Pindyck, Robert S dan Daniel L. Rubinfeld, 1998, Micro Economics, Prentice Hall International, USA.
23
menaati apa yang telah dipersetujukan. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary yang dimaksud dengan perjanjian adalah “an agreement between two or more person which creates an obligation to do or not to do a particular thing”. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercantum maksud dari perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal yang terpenting dari perjanjian dalam hukum antimonpoli adalah ikatan. Pihak yang terikat tidak harus melibatkan semua pihak, jika hanya satu pihak yang terikat juga sudah cukup. Ikatan tersebut dibagi menjadi dua, yakni : Ikatan Hukum Suatu pihak terikat dengan hukum jika perjanjian yang dilakukan mengakibatkan kewajiban hukum. Ikatan hukum juga diakibatkan oleh kewajiban pembayaran ganti rugi satu pihak kepada pihak lain apabila melanggar ketentuan perjanjian. Mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berwenang membatalkan perjanjian, maka perjanjian yang menghambat persaingan usaha tidak mengikat menurut hukum karena dapat dibatalkan. Namun hal ini bukan berarti suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Paal 1 angka 7 tidak mengikat (bagi pelaku usaha). Ikatan hukum berarti bahwa suatu
24
kewajiban tertentu dilindungi hukum jika tidak melanggar UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ikatan Ekonomi Ikatan ekonomi dihasilkan oleh suatu perjanjian jika ada standar perilaku tertentu yang harus ditaati bukan karena persyaratan hukum, tetapi dalam rangka mencegah kerugian ekonomi. Pihak yang diikutsertakan dalam ikatan ini biasanya menuntut harga yang lebih rendah agar tidak mengalami kerugian dalam persaingan usaha. Pihak yang ikut dalam ikatan ini tersebut akan beruntung jika mengikuti startegi yang disepakati, jika menyimpang dari strategi yang disepkati maka akan menaglami kerugian. Ikatan ini biasanya lahir secara tegas dan nyata (express agreement) artinya terjadinya kesepakatan secara tertulis maupun tidak, serta ada juga secara diam-diam (tacit agreement) artinya seolah-olah ada perjanjian, padahal itu merupakan perilaku seseorang atau sekelompok pelaku usaha yang membuat pelaku usaha lain “ikut” dengan caranya. 27 Dalam persaingan usaha tidak sehat, jenis-jenis perjanjian dilarang adalah : a. Oligopoli, adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk secara bersamasama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa.
27
Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 86-87.
25
b. Penetapan harga, adalah perjanjian antara pelaku usaha untuk menetapkan harga atas suatu barang dana tau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. c. Pembagian wilayah, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. d. Pemboikotan,
adalah
perjanjian
antara
pelaku
usaha
untuk
menghalangi pelaku usaha lain guna melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. e. Trust, adalah perjanjian antara pelaku usaha guna melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan dan perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dana tau pemasaran atas barang atau jasa. f. Oligopsoni, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dana tau jasa dalam pasar bersangkutan. g. Integrasi vertikal, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap
26
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atas proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung. h. Perjanjian tertutup, adalah perjanjian antara pelaku usaha yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dana atau tempat tertentu. i. Perjanjian dengan pihak luar negeri, adalah pejanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain perjanjian yang dilarang, persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dari faktor kegiatan yang dilarang. Pada dasarnya, kegiatan adala suatu aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Dalam Black’s Law Dictionary, kegiatan adalah “an occupation or pursuit in which person in active”.
Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ditentukan suatu rumusan mengenai kegiatan sebagaimana halnya perjanjian. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pengertian perjanjian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka dapat dirumuskan bahwa, kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi, kegiatan yang dilarang merupakan kegiatan yang dilakuakn oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
27
Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut : a. Monopoli, adalah kegiatan melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa. b. Monopsoni, adalah kegiatan yang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan. c. Penguasaan pasar, adalah kegiatan baik sendiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lain berupa menolak atau menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan, atau meatikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. d. Kegiatan jual rugi, adalah kegiatan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya. e. Kegiatan penetapan biaya produksi secara curang, adalah kegiatan melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang dan atau jasa.
28
f. Persekongkolan, adalah kegiatan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.28 2.2 Asas-Asas Dalam Melakukan Persaingan Usaha Perusahaan dalam melakukan strategi pemasaran, harus berpedoman pada asas untuk melakukan suatu persaingan usaha. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa “pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Adapun asas-asasnya sebagai berikut :
Asas itikad baik (good faith) harus dimiliki oleh seluruh pelaku usaha ketika melakukan suatu persaingan usaha. Itikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini secara umum adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum". 29
Asas kepastian hukum, bahwa salah satu fungsi ditetapkannya norma hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih,30 mengemukakan adanya tiga nilai dasar yang ingin dikejar oleh hukum, yakni nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dengan
28
Rachmadi Usman, op.cit, h. 369. Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. h.112. 30 Esmi Warassih, Tanpa Tahun Terbit, Pranata Hukum , Sebuah Telaah Sosiologis, PT.Suryandanu Utama, Semarang, hal. 13. 29
29
adanya fungsi kepastian hukum dari norma hukum, maka pengaturan tentang persaingan usaha tidak sehat dapat dilaksanakan dengan baik.
Asas demokrasi ekonomi, adalah suatu asas yang mengarahkan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan pada kepentingan kerakyatan secara keseluruhan.
Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat
2.3 Unsur – Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan pengertian persaingan usaha tidak sehat, adalah persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dana tau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat ditemukan beberapa unsur yang menjadi parameter suatu kegiatan usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat, yakni : a. Adanya pelaku usaha, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang-perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
30
perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. b. Menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, yang dimaksud adalah pada saat melakukan kegiatan usahanya tersebut, pelaku usaha yang bersangkutan menghasilkan produksi baik berupa barang ataupun jasa. Dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Secara tidak jujur, mengartikan bahwa tidak adanya itikad baik pelaku usaha dalam kegiatannya untuk melakukan persaingan usaha. Melawan hukum artinya adanya ketentuan yang dilanggar akibat kegiatan usaha yang dijalankan tersebut. Sedangkan menghambat persaingan usaha, artinya ada usaha lain yang terkena dampak berupa penghambatan produksi barang dana tau jasa yang dihasilkan oleh pesaing usaha tersebut.
