Hukum Mn Pembangunan
8
ANTIMONOPOU atau PERSAINGAN SEHAT Agus Sardjono UU No. 5/1999 telah diundangkan, dan akan berlaku efektif pada tahun 2000. Serura umum, UU tersebut tidak jauh berbeda dengan UU Antimonopoli yang berlaku di USA dan Eropa. Tulisan ini mencoba mengungkapkan sisi lain daTi UU No. 5/1999. Penulis menjabarkan tentang dasar pemikiran yang mestinya menjadi landasan atas acuan daTi antimonopoli & persaingan sehat. Tiga pelaku usaha dan sektor usaha menjadi fokus tulisan ini. PENDAHULUAN
Oalam pembahasan tentang rancangan undang-undang berkenaan dengan monopoli, terdapat dua RUU yang diajukan oleh Pemerintah dan oleh OPR. Rancangan Pemerintah menggunakan judul RUU Persaingan Sehat, sedangkan rancangan OPR menggunakan istilah RUU Antimonopoli. Judul-jud ul ini sempat menjadi bahan perdebatan antara Pemerintah dan OPR dalam pembahasannya di OPR. Pada akhimya RUU disetujui oleh OPR menjadi undang-undang dengan judul: UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5 Tahun 1999/LN 1999-33). Munculnya perdebatan itu juga pemah terjadi di Amerika Serikat, yaitu negara yang konon mempunyai UU Antitrust yang cukup tua usianya [Sherman Act 1890, Claylott Act 1914, & Robinson & Patman Act 19361. Kelompok Harvard lebih senang menggunakan istilah antimonopoli karena tujuan UU ini adalah untuk menciptakan persaingan usaha yang efektif melalui pembentukan struktur pasar yang sempuma dengan meniadakan monopoli, oligopoli, dan dominasi pasar. Sedangkan kelompok Chicago lebih menekankan pada peniadaan atau
Januari - PebruaTi 1999
Antimanopali atau Persaingan Sehat
9
pencegahan praktek bisnis curang seperti pembedaan harga (price discrimination), pembagian wilayah pasar, pembatasan kebebasan dalam kontrak bisnis (restraint of trade), pematokan harga (price fixing arrangement), dan seienisnya. Secara normatif, kedua paham itu tidak ada yang lebih tepat atau kurang benar. Hal itu bergantung pada sudut pandang di antara keduanya. Bagi mereka yang tidak begitu menyukai munculnya konglomerat yang berdampak pad a munculnya kesenjangan sosial akanlebihsenang menggunakan istilahantimonopoli. Sebaliknya bagi mereka yang melihatnya dari sudut pandang adanya praktek bisnis curang, tentu akan lebih senang menggunakan istilah persaingan sehat. Persoalan yang utama dari gagasan pengaturan menyangkut monopoli adalah untuk mencegah atau menghapuskan pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau beberapa individu atau perusahaan, yang secara etis tidak dapat dibenarkan, sertauntuk lebih meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumbersumber ekonomi tersebut. Sasarannya adalah adanya dimensi pemerataan pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi kepada para pelaku ekonomi, baik mereka itu swasta, negara, atau koperasi, sehingga pada akhirnya akan terciptanya masyarakat yang sejahtera secara ekonomis (dalam idea welfare state).
DIMENSI UU ANTIMONOPOLI ATAU PERSAINGAN SEHAT
Membicarakan UU Antimonopoli atauPersainganSehattidak bisa hanya dilihat dari satu dimensi saja, yaitu dimensi hukumnya, melainkan juga harus dilihat dari dirnensi politik dan ekonominya. Secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa dimensi politik dari UU Antimonopoli atau Persaingan Sehat dapat dilihat dari kemauan politik penguasa negara untuk memilih sistem ekonomi seperti apa yang akan diterapkan. Kemauan politik ini akan sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang mendominasi elit politik. Jika elit politik lebih menekankan pertumbuhan ketimbang pemerataan (seperti pada masa ORBA), maka antirnonopoli akan menjadi kurang penting. Sebaliknya jika elit politik lebih menekankan pada pemerataan, maka antimonopoli atau persaingan sehat agaknya akan menjadi suatu keharusan. Nomar 1 Tahun XXIX
10
Hukllm dan Pembangllnan
Dimensi ekonomis dari UU Antimonopoli kurang lebih akan melihat persoalan antimonopoli dari sisi efisiensi serta pemanfaatan dan pengelolaan sumbersumber daya ekonomi itu sendiri. Tulisan ini tidak bermaksud untuk melihat UU Antimonopoli atau Persaingan Sehat dari semua aspek, baik politik, ekonomi, dan hukum, melainkan lebih pada aspek normatifnya saja.
ACUAN DASAR SISTEM EKONOMI INDONESIA
Secara politis, sebenarnya para pendiri negara Indonesia telah meletakkan dasar bagi sistem perekonomian yang akan dikembangkan di Indonesia. Sistem itu secara garis besar telah dirumuskan dalam Konstitusi, antara lain: 1 o Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat; o Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat. o Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan bukan berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal kapitalistik). o Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Prinsip kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa wewenang memilih sistem perekonomian yang akan diterapkan tidak berada di tang an Pemerintah, melainkan ada di tangan rakyat. Prinsip ini oJeh Soekarno dikatakansebagai demokrasi ekonomi. 2 Pemerintah bertugas mengimplementasikan sistem yang ditetapkan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. Intinya agar sistem ekonomi yang
'Ditafsirkan dari UUD '45.
2Menurut Soekamo, deiiiokrasi tidak cukup dalani arti politik, rnelainkan hams pula mencakup demokrasi ekonomi. Demokrasi hams mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Demokrasi menghendaki adanya sociale rechtvaaTdigheid, adanya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Selanjutnya lihat pidato Soekamo pada sidang BPUPKI tanggal1 Juni 1945 yang dirnuat dalarn buku Saafroedin Bahar, d. al., Risalah Siiiatig Badan Penyelidik Usaha-u saha Persiapan Kemerdekaan Indonesin (BPUPKl) dan Panilia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKl ), 28 Mei 194522 Aguslus 1945, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
Januari - Pebrllari 1999
Antimonopoli atau Persaingan Sehat
11
dijalankan oleh negara (baca: Pemerintah) dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan3 . Rumusan yang baku dari prinsip ini adalah seperti yang dinyatakan dalam sila kelima dari Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dasar ked ua dari sistem ekonomi Indonesia adalah bah wa sumber daya alam dikuasai oleh Negara. Dasar ini mengamanatkan kepada Negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam agar menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, dan bukan untuk kesejahteraan sekelompok atau satu golongan tertentu. Dasar ketiga adalah bahwa sistem perekonomian Indonesia tidak akan dibangun dengan paradigms liberal-kepitalistik, melainkan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Dengan demikian sudut pandangnya tidak berawal dari kebebasan para pemihk modal untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi, melainkan pada usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun itu tidak berarti bahwa kaum pemilik modal tidak memperoleh tempat untuk berusaha, akan tetapi penekanannya lebih pada adanya pemerataan perolehan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan pemilik modal yang terkuat. Dasar keempat adalah bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa swasta tidak diperbolehkan mengelola dan menguasai suatu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, kecuah bila telah mendapat mandat dari Negara berdasarkan suatu produk perundang-undangan yang sah. Karena kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat berdasarkan dasar pertama di atas, maka mandat yang akan diberikan oleh Negara (baca: Pemerintah) kepada swasta tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rakyat. Dengan demikian, mandat itu harus berbentuk undang-undang.
TIGA PELAKU EKONOMI INDONESIA
Berdasarkan acuan sistem ekonomi. Indonesia yang diuraikan di
3Problern pelaksanaan prinsip ini adalah bila elit polltik tidak setia kepada sistem yang diamanatkan oleh Konstitusi.
Nomor 1 Tahun XXIX
12
Hukum dan Pembanguruln
atas, maka idealnya di Indonesia akan muncul tiga pelaku utama ekonomi Indonesia, yaitu: 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan yang mewakili Negara dalam mewujudkan amanat Konstitusi untuk mengola dan memanfaatkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. BUMN juga merupakan lembaga ekonomi yang akan menangani cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Koperasi akan menangani sektor usaha kecil dan menengah, terutama sektor perdagangan tradisional (pedagang eceran), pertanian, industri rumah tangga, dan yang seienisnya. 3. Swasta akan menangani sektor usaha yang belurn ditangani oleh BUMN dan Koperasi, seperti industri dengan teknologi tinggi dan padat modal, termasuk sektor usaha jasa (seroices) yang idealnya tidak termasuk wilayah BUMN & Koperasi seperti: asuransi, perbankan, transportasi, telekomunikasi, dan lainlainnya.
SUBSTANSI PENGATURAN ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN SEHAT Dalam mempertimbangkan substansi hukum antimonopoli dan persaingan sehat, perlu dilakukan peninjauan dengan dua pendekatan, yaitu: a. Pendekatan yang lebihmenekanl
Antimanopali atau Persaingan Sehat
13
asalkan hasilnya nanti akan lebih banyak dinikmati oleh rakyat banyak, tanpa mengurangi hak swasta yang mengelola untuk memperoleh keuntungan dari eksplorasi dan ekspoitasinya itu. Namun pemberian konsesi untuk eksplorasi dan eksploitasi, itu tidak boleh mengarah pada konsentrasi penguasaan sumber-sumber daya alam yang bersangkutan di tangan swasta. Misalnya: jika suatu daerah mengandung bahan tambang emas, maka sesungguhnya Negaralah yang diberi tugas untuk menggali dan memanfaatkan emas itu untuk kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika Negara tidak mempunyai modal dan teknologi, maka Negara boleh memberikan konsesi kepada swasta untuk menggalinya, dan memberikan kepada swasta (investor) itu keuntungan yang wajar atas investasinya dalam menggali emas tersebut. Pemberian konsesi itu harus dilakukan secara transparan, sehingga rakyat mengetahui: (a) perlunya investasi swasta itu, (b) berapa hasil yang akan dinikmati oleh investor, dan (c) berapa hasil yang akan masuk ke kas Negara sebagai haknya seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu perlu ada pengaturan yang jelas menyangkut mekanisme pemberian konsesi kepada swasta yang akan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber-sumber alam, dan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan serta pembagian hasilnya. Pengaturan yang demikian itu harus mendapat persetujuan dari rakyat, yang berarti bahwa bentuk peraturannya itu adalah Undang-undang. Selanjutnya, Negara juga mempunyai tugas untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi Negara dan seluruh rakyatnya, rnisalnya industri pengolahan sumber-sumber energi, seperti rninyak burni, gas alam, listrik dan yang sejenisnya. Ind ustri yang dernikian harus diserahkan kepada BUMN. Namun yang perlu diingat adalah bahwa BUMN yang bersangkutan harus menerapkan sistem dan kinerja yang efisien, profesional, dan transparan agar benar-benar dapat menjadi agen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat banyak. Jika tidak demikian, maka monopoli oleh BUMN akan menjadi suatu pengkhianatan terhadap amanat Konstitusi. Bilamana BUMN tidak mampu untuk mengeloia cabang-cabang industri yang penting bagi rakyat banyak itU, kiranya Negara (baca: Pemerintah) dapat memberi kesempatan atau mandat kepada swasta yang memiliki modal dan teknologi untuk menanganinya, asalkan Nomar 1 Tahun XXIX
14
Hukum dan Pembangunan
tidak mengesampingkan amanat Konstitusi tersebut di atas. ltu berarti bahwa pengelolaan oleh swasta itu harus transparan, sehingga memungkinkan bagi rakyat banyak untuk melakukan pengawasan. Bilamana dalam pengelolaan itu ditemukan penyimpangan dari amanat Konstitusi, dalam arti bahwa swasta yang diberi kesempatan itu temyata hanya memikirkan keuntungan maksimal bagi dirinya sendiri saja, maka harus ada suatu mekanisJ?:te yang transparan pula yang memungkinkan pembatalan pemberian mandat kepada swasta i tu secara legal. Aspek legal dan transparan itu sangat penting karena dengan demikian pihak investor (terutama investor asingl dapat memperhitungkan untung-ruginya menanamkan modalnya (investasi) di Indonesia. Dengan demikian ada unsur predictability dalam hukum dan kebijakan-kebijakan Pemerintah di Indonesia, yang pada gilirannya akan berpengaruh positif bagi perekonomian Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Selanjutnya, untuk mengembangkan sektor-sektor usaha kecil atau industri rumah tangga serta perdagangan eceran perlu diadakan suatu peraturan untuk melindungi mereka dari ancaman swasta yang mempunyai kekuatan modal dan teknologi. Demikian pula halnya bagi sektor usaha pertanian dan perkebunan, baik dalam skala kecil atau besar, diperlukan adanya suatu pengaturan yang memungkinkan keterlibatan rakyat kecil atau petani. Misalnya dalam usaha perkebunan besar, atau HPH, atau mungkin juga usaha penambangan bahanbahan galian yang dikelola oleh perusahaan swasta, baik asing maupun nasional, perlu melibatkan penduduk sekitar untuk ikut berpartisipasi, entah sebagai petani pengolah lahan maupun sebagai pemasuk bahan mentah berupa hasil-hasil perkebunan itu sendiri, atau sebagai tenaga pengolah yang secara fisik hams dilibatkan. Dengan demikian akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Untuk menciptakan kemungkinan partisipasi rakyat atau penduduk sekitat perkebunan besar atau areal HPH dapat diwujudkan melalui mekanisme pemberian ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan besar itu. Misalnya, dalam proposal yang diajukan untuk memperoleh ijin usaha perkebunan itu hams nampak adanya kemungkinan partisipasi yang cukup memadai bagi pendudukan sekitar lahan perkebunan yang bersangkutan. Bilamana lahan itu berada dalam suatu wilayah ulayat suatu masyarakat adat tertentu, maka keterlibatan masyarakat adat yang bersangkutan menjadi sangat penting. Hal itu Januari - Pebruari 1999
Antimonopoli atau Persaingan Sehat
15
justru untuk kelangsungan usaha perkebunan itu sendiri. Kasus Freeport mungkin dapat dijadikan contoh yang sang at buruk mengenai tidak adanya keterlibatan masyarakat di sekitar wilayah usaha penambangan itu. Masyarakat di sekitar penambangan yang mestinya mempunyai hak ulayat atas wilayah mereka, hanya bisa menyaksikan emas dan tembaga yang terdapat di bumi mereka dikeruk dan diangkut ke tempat yang tidak mereka ketahui. Mereka tidak dapat menikmati hasil dari bumi mereka sendiri. Menyangkutpelibatan rakyat kecil dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan melalui pemberdayaan Koperasi sebagai wadah bagi kegiatan ekonomi rakyat kecil itu. Kiranya perlu disadari bahwa Koperasi adalah suatu organisasi perusahaan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Namun demikian karena Koperasi itu juga suatu perusahaan, maka tujuan mencari laba juga harus menjadi acuan dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan demikian, disamping Koperasi dapat membantu mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi4 juga dapat memberikan kontribusi meningkatkan pend apatan mereka melalui pembagian laba Koperasi itu. Konsekuensinya, Koperasi harus dikelola secara profesional sebagaimana halnya dalam bentuk perusahaan lainnya seperti Perseroan Terbatas. Untuk menciptakan persaingan yang sehat antara Koperasi dengan perusahaan-perusahaan swasta, perlu dibuat aturan untuk mencegah ked uanya bertabrakan dalam mengelola sektor usaha yang sarna. Misalnya, untuk distribusi pupuk dan hasil-hasil pertanian diserahkan kepadaKoperasi saja, sedangkan swasta hanya diberi kesempatan dalam pembuatan pupuk dan pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi·hasil olahan yang bernilai tambah. Dengan dernikian, Koperasi akan mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan swasta. Namun demikian, agar tujuan Koperasi dapat terwujud, maka perlu pula ditetapkan suatu aturan menyangkut proses pendirian dan pemberian ijin bagi Koperasi serta pengelolaan atau manajemen
4Misalnya untuk Koperasi petani; para retani sebagai anggota Koperasi itu clapat membeli bibit·bibit padi" pupuk, pestisida, dan kebutuhan-kebutuhan petani lainnya dati Koperasi, kemudian hasilnya bisa dijual melalui Koperasi. Bilamana Koperasi itu dikelola secara profesional sebagai sliatu perusahaan, apalagi jika skala ekonorni Koperasi itu cukup besar, maka diharapkan mereka akan mempunyai bargaining position yang lebih baik dalam hubungannya dengan perusahaan-perusahaan swasta besar yang memproduksi pupuk, ohatobatan, dan lain-lainnya.
Nomar 1 Tahun XXIX
16
Hukum dan Pembangunan
Koperasi itu sendiri agar benarbenar dapat menjadi agen bagi kese.jahteraan anggota, dan bukan memberikan keuntungan bagi pengurus Koperasi itu saja. Bila dilihat dari sud ut pandang yang lain, Koperasi juga tidak saja diartikan sebagai Suatu bentuk usaha, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja sarna (cooperative,) antar para pelaku ekonorni. Misalnya kerja sarna antara perusahaan-perusahaan besar dengan peru~ahaan-perusahaan kecil atau menengah dalam suasana kekeluargaan dan saling menguntungkan. Untuk mewujudkan koperasi sebagai suatu bentuk kerja sarna antara lain dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan untuk mengatur hubungan kernitraan dalam berusaha, seperti kemitraan antara industri kecil atau industri rumah tangga dengan perusahaanl pedagang besar yang akan mengekspor hasil-hasil indutri kecil itu. Bisa juga dilakukan dengan peningkatan kerja sarna antara Bursa Komoditi dengan Koperasi-koperasi petani untuk memasuk komoditi yang sudah diperdagangkan di Bursa tersebut. Selanjutnya untuk sektor usaha yang terbuka bagi swasta, perlu ditetapkan aturan-aturan yang dapat mencegah tindakan monopolisasi, percobaan untuk memonopoli, persekongkolan untuk memonopoli, dan tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai praktek bisnis tidak sehat. Secara garis besar apa yang perlu diatur dalam peraturan-peraturan anti monopoli dan persaingan sehat adalah: a. pencegahan dan penanggulangan atas tindakan monopoli; b. pencegahandan penanggulangan atas tindakan percobaanmemonopoli; c. pencegahan dan penanggulangan atas tindakan persekongkolan untuk memonopoli; d. pencegahan dan penanggulangan atas tindakan persaingan curang, dan yang sejenisnya. Untuk itu perlu dirumuskan dengan tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud monopoli, percobaan memonopoli, persekongkolan memonopoli, dan persaingan curang itu Selanjutnya, dalam peraturan itu juga harus ditegaskan, siapa yang akan diserahi tugas menjaga dan mengawasi tindakan-tindakan tersebut di atas. Dengan kata lain bahwa harus ada suatu lembaga yang diserahi tugas untuk menegakkan peraturan-peraturan itu (law enforcement). Di Amerika Serikat misalnya ada Federal Trade Comission Januari - Pebruari 1999
Antimonopo/i atau Persaingan Sehat
17
dan suatu divisi khusus dalam organisasi Departemen Kehakiman yang menangani persoalan-persoalan antitust law. Di dalam peraturan tersebut di atas juga dapat ditetapkan suatu ketentuan yang memberikan kompetensi bagi Pengadilan N iaga untuk mengadili tuntutantuntutan yang muncul berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan.
UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI DAN PERSAINGAN SEHAT DI INDONESIA
Pada tanggal5 Maret 1999 telah dipublikasikan suatu undang.undang yang mengatur persoalan antimonopoli, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 (LN 1999-33) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konsideran disebutkan bahwa acuan undang-undang ini antara lain adalah Pasal 33 UUD '45. Itu berarti bahwa secara yuridis-filosofis undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia. Dengan demikian, secara ideal di dalam unOang-undang ini harus dimuat keempat dasar dari sistem ekonomi Indonesia, yaitu: o Sistem ekonomi Indonesia akan dibangun berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. o Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran sefuruh rakyat. o Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usaha bersama dan . bukan berdasarkan kebebasan individu-individu pemilik modal (liberal kapitalistik). o Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ditinjau dari isinya, UU No. 5/1999 ini sudah cukup memadai, terutama jika dilihat dari idea untuk mencegah dan menanggulangi tindakan monopoli dan persaingan curang. Boleh dikatakan bahwa undang-undang ini tidak banyak berbeda dengan undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat. Bahkan dalam beberapa segi undang-undang ini lebih rinci daripada yang berlaku di Amerika Serika t itu. Secara garis besar, UU No. 5/1999 mengatur mengenai: o Pengertian-pengertian umum tentang apa yang dimaksud Nomor 1 Tahun XXlX
18
o o o o o o
o
Hukum dan Pembangunan
monopoli, praktek monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan, pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan, pasar, struktur pasar, perilaku pasar, pangsa pasar, konsumen, barang, dan jasa; Pengaturan larangan melakukan praktek oligopoli; Pengaturan mengenai larangan penetapan harga (price fixing, price discrimination, predatory price fixing); Pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah pesaing baru untuk memasuki pasar; Pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk menciptakan kartel; Pengaturan mengenai antitrust Oarangan untuk melakukan penggabungan dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran barang & jasa; Pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligopsoni Oarangan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau pasokan barang dan jasa dengan tujuan untuk ynengendalikan harga) yang akan mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan curang; Pengaturanmengenai larangan integrasi vertikal untuk mencegah penguasaan suatu produk dari hulu sampai ke hilir.
Dalam UU No. 5/1999 itu juga sudah ditetapkan suatu badan yang akan bertugas mengawasi pelaksanaan dari undang-undang ini, yaitu Kornisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tugas utama KPPU adalah mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selain daripada itu, dalam Pasal 51 UU No. 5/1999 juga ditegaskan bahwa monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh BUMN dan atau badan ataulembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan adanya semangat bahwa monopoli oleh negara masih diperbolehkan. Namun undang-undang ini belum mempersyaratkan adanya profesionalisme, transparansi dan efisiensi BUMN dalam mengelola produksi barang dan jasa yang penting bagi orang banyak. Padahal profesionalsime, transparansi, dan efisiensi ini merupakan syarat panting agar tujuan Januari - Pebruari J 999
Antimonopoii atau Persaingan Sehat
19
monopoli oleh negara ini benar-benar mencapai sasaran yang diamanatkan UUD '45. Mudah-mudahan dalam undang-undang yang akan memberi mandat kepada BUMN atau lembaga lain yang ditunjuk itu tidak melupakan masalah profesionalisme, transparansi, dan efisiensi ini. Yang belum kelihatan dalam undang-undang ini adalah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Undangundang ini belum menegaskan apakah pengelolaan sumber daya alam ini akan diserahkan kepada BUMN atau kepada lembaga swasta? Apakah pembentuk undang-undang melupakan persoalan ini atau menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang ini? Jika alasan terakhirlah yang benar, maka kiranya perlu segera dipikirkan untuk menyusun suatu undang-undang yang akan memberi mandat kepada BUMN untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
KESIMPULAN UU Antimonopoli dan Persaingan Sehat belum memperlihatkan ciri sistem persaingan yang mestinya dikembangkan di Indonesia. Koperasi dan Pengusaha keci\, serta sektor usaha yang mestinya menjadi lahan mereka belum tergambarkan secara jelas. Narnun dernikian, keberadaan UU No. 5/1999 cukup menjadi landasan agar sistem ekonomi yang dikembangkan pad a jaman Orde Baru tidak terulang kembali.
--000000--
Apa yang telah lalu biarlah berlalu. Jangan mer~tapi biaya yang telah dikeluarkan, pandanglah ke depan, buatlah keputusan berdasarkan biaya dan manfaat masa depan (Paul A. Samuelson).
Nomor 1 Tahun XXIX
