Artikel
Potret KB DIY dan Tantangan ke Depan Arkandini & Mardiya
Tahun 2010 yang baru saja kita lewati merupakan tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Sama halnya dengan program KB, tahun tersebut merupakan tahun pijakan awal dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Karena merupakan tahun pertama, sudah barang tentu apapun bentuknya, capaian program KB selama tahun 2010 akan menjadi modal dasar untuk melanjutkan program KB di tahun-tahun selanjutnya. Sehingga bila capaian di tahun 2010 baik, maka akan menjadi modal yang tak ternilai harganya untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa mendatang. Sebaliknya bila capaiannya kurang berhasil, harus menjadi warning untuk lebih giat lagi bekerja dengan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan, agar ketertinggalan dapat diubah menjadi kemajuan menuju hasil yang lebih menggembirakan. Bagi Provinsi DIY yang selama beberapa dasawarsa mampu menunjukkan keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, harus mampu melihat potret capaian program KB saat ini secara cermat agar tidak terjebak oleh pandangan sempit bahwa Provinsi DIY adalah ”Show Window” nya KB di Indonesia yang selalu mencapai keberhasilan spektakuler di setiap programnya. Pandangan ini sudah selayaknya segera di tepis karena DIY sama juga dengan daerah lainnya yang kondisi keluarga dan masyarakat sasaran selalu dinamis dan berkembang serta berubah setiap waktu. Dengan demikian, dalam perjalanannya, program KB di DIY di satu sisi dipastikan memiliki banyak
1
keunggulan dibandingkan daerah lain, di sisi lain juga memiliki beberapa kelemahan dan ketertinggalan. Agar kita dapat melihat lebih jelas bagaimana potret KB DIY, ada dua ukuran yang dapat kita gunakan. Pertama, hasil kinerja berdasarkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM), dan Kedua, berdasarkan standar capaian yang biasa digunakan dalam pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana seperti Total Fertility Rate (TFR), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Contreceptive Prevalency Rate (CPR). Berdasarkan pengukuran standar pertama, boleh dikatakan hasilnya cukup baik. Karena paling tidak, ada enam item yang capaiannya 100% atau lebih dan hanya ada 5 item yang capaiannya di bawah itu. Itu saja dua di antaranya mendekati angka 100% Keenam item yang capaiannya diatas 100% atau lebih adalah: (1) Peserta KB Baru (PB) sebanyak 53.348 akseptor atau 108,09% dari PPM yang banyaknya 49.356 akseptor, (2) PB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) sebanyak 15.615 akseptor atau 109,75% dari PPM sebanyak 14.228 akseptor, (3) PB Pria sebanyak 5.958 atau 127,20% dari PPM 4.684 akseptor, (4) Peserta KB Aktif (PA) sebanyak 430.231 akseptor atau 128,86% terhadap PPM 333.885 akseptor. (5) PA Pria 28.018 akseptor atau 124,12% dari PPM 22.592, (6) Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja 157 kelompok atau 119% dari PPM 131 kelompok. Sementara yang capaiannya kurang dari 100% adalah sebagai berikut: (1) Klinik Keluarga Berencana (KKB) Berkualitas sebanyak 250 unit atau 98,04% dari PPM sebanyak 255 unit, (2) Keluarga memiliki anak balita aktif ikut Bina Keluarga Balita (BKB) 34.854 keluarga atau 82,09% dari PPM 42.458 keluarga, (3) Keluarga memiliki anak remaja aktif ikut BKR sebanyak 12.598 keluarga atau 71,56% dari PPM 17.605 keluarga, (4) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mendapat akses modal 754 2
kelompok atau 73,06% dari PPM 1.032 dan (5) Pasangan Usia Subur (PUS) Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera (KS) I anggota UPPKS yang menjadi peserta KB 37.639 keluarga atau 97,31% dari 38.179 keluarga. Sementara berdasarkan standar pengukuran yang kedua, kondisinya lebih menggembirakan. Karena TFR DIY saat ini dalam kisaran 1,8 per Wanita Usia Subur (WUS). Ini berarti, setiap WUS di DIY hanya melahirkan 1,8 anak selama masa suburnya. Angka ini merupakan angka TFR terendah di Indonesia dan berada jauh dibawah rata-rata nasional yang saat ini besarannya masih 2,16 anak per WUS. Dengan TFR sebesar itu dan didukung oleh CPR sebesar 79,08% dari total PUS, LPP DIY saat ini hanya sekitar 1,02% per tahun yang berarti berada jauh di bawah rata-rata nasional yang sekarang ini masih berada dalam kisaran 1,49%. Yang patut diwaspadai, LPP DIY selama sepuluh tahun terakhir telah naik sekitar 0,3% karena berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2000 LPP DIY hanya 0,72% sekarang ini berdasarkan SP 2010 telah meningkat menjadi 1,02%. Karena peningkatan LPP, maka jumlah penduduk riil di DIY melebihi proyeksi sebanyak kurang lebih 219.090 jiwa. LPP yang meningkat di DIY maupun nasional tidak terlepas dari permasalahan pelaksanaan program KB yang terjadi 10 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya perubahan pelayanan di lini lapangan setelah desentralisasi, menurunnya pola hubungan pusat dan daerah, menurunnya jumlah tenaga lapangan, dan pola kelembagaan KB di Kabupaten/kota yang menyebabkan akses pelayanan KB menjadi rendah terutama bagi masyarakat miskin. Melihat protret capaian program KB DIY saat ini, ada tiga tantangan yang harus dihadapi ke depan terutama dalam mewujudkan visi ”Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dan misi ”Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan 3
Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera”. Ketiga tantangan tersebut adalah : Pertama, seiring dengan disahkannya Undang-undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden RI No 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebabkan aspek garapan KB menjadi bertambah. Tidak hanya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, tetapi masih ditambah aspek kependudukan yang didalamnya terdapat program penyerasian kebijakan kependudukan dan kegiatan yang relatif baru bagi pengelola program KB. Kedua, masih perlunya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) akibat perdarahan, infeksi dan keracunan kehamilan di DIY yang besarnya
mencapai 104 per 100.000
kelahiran hidup. Walaupun angka ini telah berada dibawah angka nasional yang besarnya masih 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun tetap saja hal itu menjadi tantangan bagi para pengelola program KB mengingat program KB salah satunya adalah untuk menekan AKI, sebagai salah satu program pencapaian Miienium Development Goals ( MDG’s). Ketiga, terkait dengan Inpres No 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkeadilan yang mengamanatkan pada berbagai lembaga/institusi untuk segera menyusun percepatan pencapaian sasaran indikator MDGs, program KB yang terkait dengan pencapaian delapan indikator MDGs perlu semakin dimantapkan pelaksanaannya agar dapat mencapai target yang diinginkan. Bukan saja dalam bentuk penguatan upaya promosi program KB dan peningkatan komitmen, koordinasi serta kemitraan, tetapi juga mendorong partisipasi PUS untuk mengakses pelayanan kontrasepsi serta mengupayakan tersedianya informasi dan akses terhadap alat kontrasepsi yang murah dan terjangkau.
4
Menyikapi ketiga tantangan tersebut tentu tidak mudah. Namun kita tidak boleh berhenti di sini. Kita secara bersama-sama harus tetap berjuang menggencarkan program KB. Sebab bila tidak, resikonya jelas sangat tinggi karena harus menghadapi ledakan penduduk dengan implikasi yang sangat luas di banyak bidang kehidupan antara lain penduduk besar tapi tidak berkualitas akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi, menimbulkan dampak sosial, tingginya angka pengangguran, masalah lingkungan (environment stress ) : kerusakan hutan, masalah air bersih, polusi udara yang parah, dll.
Dra. Sri Arkandini, MM, Kepala BKKBN Provinsi DIY Drs. Mardiya, Kasubid Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BPMPDP dan KB Kabupaten Kulonprogo sekaligus anggota Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB ) DIY.
Catatan: Artikel ini dimaksudkan sebagai bahan naskah kerjasama antara Harian Bernas dengan BKKBN DIY dan bila layak muat dapat diterbitkan pada hari Selasa, 1 Maret 2011 bersamaan dengan pelaksanaan Rakerda Program Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi DIY tahun 2011. Bila ada hal-hal yang belum jelas dalam naskah tersebut dapat menghubungi saya Drs. Mardiya HP. 081328819945. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.
5
