TANTANGAN DAN PELUANG BAGI INDUSTRI BPR KE DEPAN

TANTANGAN DAN PELUANG BAGI INDUSTRI BPR KE DEPAN

AGENDA PRESENTASI I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR

II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN A. FINANCIAL INCLUSION

B. BRANCHLESS BANKING C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20%

III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK

2

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR • •

Kegiatan usaha BPR terus mengalami pertumbuhan. Total Aset BPR per Juli 2013 tumbuh sebesar 18,44% yoy. Walaupun jumlah BPR turun sebagai akibat likuidasi, namun jaringan usaha BPR terus meningkat. Per Juli’13 tercatat terdapat 1,641 BPR dengan jumlah jaringan kantor sebesar 4,584 kantor.

Sumber : Data Bank Indonesia

3

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR • •

Seiring dengan pertumbuhan aset, pertumbuhan juga diikuti oleh kredit dan DPK masing-masing sebesar 20,71% yoy dan 13,20%yoy. Dari sisi komposisi sumber dana, Deposito masih mendominasi porsi sumber dana BPR sebesar 69%.

4

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR •

LDR BPR juga menunjukan trend pertumbuhan. Per Juli 2013 LDR BPR tercatat sebesar 85,44%.

•

Pertumbuhan Kredit BPR diiringi dengan NPL yang relatif stabil , bahkan cenderung

menunjukan trend penurunan ditahun 2013. NPL (gross) per Juli’13 tercatat sebesar 4,97% (NPL Net 3,45%) dibandingkan 5,13% pada bulan Januari’13. •

ROA dan ROE BPR pun menunjukan kinerja yang relatif konsisten.

•

CAR BPR pada periode Juli’13 tercatat relatif kuat yaitu sebesar 26,79%

5

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR •

Pertumbuhan aset BPR terlihat pula dari sebaran jumlah BPR berdasarkan total aset. BPR dengan total aset diatas 10 Miliar terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2007.

•

Namun demikian, apabila melihat perkembangan aset BPR berdasarkan lokasi, dapat terlihat bahwa pertumbuhan aset ini terkonsentrasi pada BPR yang berlokasi di pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

6

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR • •

Sementara itu, suku bunga rata-rata kredit BPR masih relatif tinggi, khususnya untuk kredit Modal Kerja Tingginya suku bunga rata-rata kredit turut dipacu oleh konsentrasi DPK biaya tinggi, yaitu deposito, yang diiringi dengan rata-rata suku bunga DPK yang tinggi.

7

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR •

•

Apabila melihat dispersi komposisi modal disetor, hampir 72% dari 1641 BPR memiliki modal disetor berada dibawah Rp3M Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar BPR untuk tumbuh menjadi dan mencapai skala ekonomis dalam beroperasi menjadi terbatas.

8

INDIKATOR PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR • •

•

Dari sisi Tingkat Kesehatan, mayoritas BPR konsisten masih berada pada predikat “Seha”t dan “Cukup Sehat”. Namun demikian, terdapat sedikit peningkatan untuk BPR yang dikategorikan “Kurang Sehat” dan “Tidak Sehat” dibandingkan tahun lalu. Terdapat 17 BPR yang pada awal Bulan Okt’13 masuk dalam status pengawasan khusus..

•

Sementara itu, sejak thn 2006 terdapat 54 BPR yang dicabut izin usahanya

•

Baik yang dalam DPK maupun yang dicabut izin, hampir rata-rata disebabkan oleh fraud atau mismanagement.

9

KESIMPULAN •

Secara umum, BPR masih menunjukan pertumbuhan dan kinerja yang positif. Pertumbuhan kredit BPR relatif stabil dengan tingkat risiko kredit yang relatif masih terkendali. Pertumbuhan ini didukung pula oleh CAR yang masih cukup kuat dan laba yang relatif konsisten.

•

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian: •

BPR harus mewaspadai kondisi likuiditas, terutama pada saat ini, mengingat pertumbuhan kredit yang berada jauh diatas pertumbuhan DPK;

•

Mayoritas BPR masih memiliki modal yang relatif kecil, yaitu pada umumnya dibawah Rp3M. Berdasarkan kajian yang dilakukan, hal ini akan membatasi kemampuan mayoritas BPR untuk terus

tumbuh dan berkembang. Disisi lain keterbatasan dari modal ini juga turut memicu tingkat inefisiensi yang tinggi bagi BPR. Hal ini perlu menjadi perhatian penting mengingat semakin tingginya persaingan di industri keuangan baik yang muncul dari Bank Umum maupun dari lembaga

keuangan non-bank •

Tata kelola bank yang baik (good corporate governance) harus menjadi perhatian khusus bagi BPR. Hal ini diindikasikan dari hampir seluruh BPR yang masuk dalam DPK maupun dicabut izin

usahanya disebabkan oleh permasalahan fraud dan mismanagement. Isu tata kelola ini juga muncul dari ketersediaan perangkat organisasi di BPR. Berdasarkan data, 217 BPR tidak memiliki perangkat direksi yang cukup, 88 tidak memiliki perangkat komisaris yang cukup, dan 79 BPR tidak memiliki

perangkat direksi dan komisaris yang memadai. •

Kurangnya ketersediaan perangkat organisasi di BPR juga antara lain dipicu oleh keterbatasan SDM yang handal bagi BPR, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

10

AGENDA PRESENTASI I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN A. FINANCIAL INCLUSION B. BRANCHLESS BANKING C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM

D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20% III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK

11

TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR

Beberapa hal berikut ini akan mempengaruhi bisnis BPR ke depan, sehingga perlu direspon oleh industri dan pelaku usaha BPR : 

Financial Inclusion



Branchless Banking



MEA 2015 dan Persaingan Pasar Kredit UMKM



Target Penyaluran Kredit UMKM Bank Umum sebesar 20%

Tantangan sekaligus Peluang bagi BPR 12

FINANCIAL INCLUSION - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR “Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan.”

Kondisi Akses Perbankan Saat Ini : 13.33% masyarakat dibawah garis kemiskinan

Tak punya akses perbankan

hidup di pedesaan

99.91% pelaku bisnis Indonesia sektor UMKM

Source : Bank Indonesia

60%

64.25%

60-70% % belum terhubung perbankan dari 51.3 juta UMKM 13

FINANCIAL INCLUSION - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR • Financial Inclusion Index  Orang dewasa PUNYA account di sektor keuangan formal • Masih rendahnya FI Index di kawasan Asia dan Afrika

Middle East & North Africa

High income OECD and nonOECD

42%

92%

Central Asia & Eastern Europe

50% East Asia & Pacific

42% INDONESIA MALAYSIA PHILIPINA THAILAND VIETNAM INDIA CHINA RUSIA BRAZIL

19.6% 66.7% 26.5% 77.7% 21.4% 35.2% 63.8% 48.2% 55.9%

Sub-Saharan Africa

South Asia

INDONESIA

22%

20%

12% Latin America and Caribbean

40% Source : Worldbank, Global Financial Inclusion Index 2011

BRANCHLESS BANKING - PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR “Kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi (EDC, telepon genggam, dll) dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat unbanked)”

Branchless banking dalam kerangka Financial Inclusion ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan meneruskan informasi ekonomi.

Media dan Perantara

Pro

Cons

Telepon genggam

Aman, mudah, cepat, murah, semua memiliki

Blind spot

Agen

Tersedia dimana-mana, informal, mudah, murah

Butuh sistem dan supervisi

EDC/tablet PC

Aman, mudah, cepat

Blind spot

15

FINANCIAL INCLUSION & BRANCHLESS BANKING - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR

Financial Inclusion dan Branchless Banking

TANTANGAN

 Persaingan di Pasar Usaha Mikro dan Kecil semakin meningkat. Persaingan diharapkan tidak mendorong industri BPR mengambil risiko yang lebih besar, dengan mengesampingkan prudential principles dalam penyaluran kredit.  Alternatif pilihan masyarakat dalam mendapatkan akses keuangan semakin banyak.  Kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan BPR, termasuk kapasitas TI BPR.

 Strategi meningkatkan daya saing BPR.

PELUANG

 Sinergi dengan Bank Umum

16

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR Blueprint MEA 2015 memuat 4 kerangka utama, yang salah satunya yaitu ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah.

17

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 - TANTANGAN SEKALIGUS PELUANG BAGI INDUSTRI BPR



Upaya mencapai “pertumbuhan ekonomi yang merata”, salah satunya dilaksanakan melalui pengembangan UMKM.



Terbukanya pasar keuangan ASEAN tersebut memberikan peluang untuk semakin terbukanya akses bagi UMKM kepada sumbersumber keuangan, tidak saja di dalam negeri tetapi juga pasar keuangan internasional.



BPR sebagai salah satu lembaga keuangan pendukung bagi UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat, karena persaingan yang semakin ketat.



Penguatan kapasitas kelembagaan, permodalan, tata kelola (governance) bisnis, dan infrastruktur pendukung bisnis BPR.

18

KEWAJIBAN PEMBERIAN KREDIT UMKM OLEH BANK UMUM PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI INDUSTRI BPR 

Melalui PBI No.14/22/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiap Bank Umum untuk menyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total Kredit atau Pembiayaan, dengan pentahapan sbb.: Tahun

Ketentuan Peny. Kredit UMKM Bagi Bank Umum

2015

Paling kurang 5% dari total Kredit atau Pembiayaan

2016

Paling kurang 10% dari total Kredit atau Pembiayaan

2017

Paling kurang 15% dari total Kredit atau Pembiayaan

2018

Paling kurang 20% dari total Kredit atau Pembiayaan

TANTANGAN

PELUANG

PERSAINGAN DI PASAR KREDIT UMKM SEMAKIN KETAT

POTENSI BERMITRA DENGAN BANK UMUM – LINKAGE PROGRAM

19

AGENDA PRESENTASI I. PERKEMBANGAN INDUSTRI BPR II. TANTANGAN DAN PELUANG INDUSTRI BPR KE DEPAN A. FINANCIAL INCLUSION B. BRANCHLESS BANKING C. MEA 2015 DAN PERSAINGAN KREDIT PASAR UMKM D. TARGET PENYALURAN KREDIT UMKM BANK UMUM 20% III. KEBIJAKAN UMUM PASKA BERALIHNYA FUNGSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DARI BI KE OJK

20

KEBIJAKAN PASKA PENGALIHAN Kebijakan umum paska beralihnya Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank dari BI ke OJK : 

Seluruh Peraturan Bank Indonesia secara otomatis tetap berlaku pada awal masa beralihnya fungsi pengawasan ke OJK.



Sedapat mungkin pada tahap awal, perubahan peraturan diminimalisir, namun efektifitas dari Peraturan yang berlaku akan terus dievaluasi



Dilakukan program harmonisasi peraturan antar sekor keuangan



Analisis/asesmen mengenai perkembangan dan perilaku BPR group akan lebih ditingkatkan.



Prinsip Rule Making Rules akan digunakan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan peraturannya dengan harapan memungkinan seluruh stakeholders untuk memberikan masukan yang kontributif terhadap berbagai kebijakan dan peraturan



Dialog yang terbuka antara industri dan Otoritas Jasa Kuangan akan terus digiatkan

21

TERIMA KASIH

22