PELUANG DAN TANTANGAN SEKTOR INDUSTRI MENGHADAPI PEREKONOMIAN NASIONAL, REGIONAL, GLOBAL DI MASA DEPAN Disampaikan oleh :
Ir. H Airlangga Hartarto., MMT, MBA Ketua Komisi VI DPR RI Pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian RI
Tema : “Undang-Undang Perindustrian sebagai Landasan Pembangunan Industri Untuk Menjadi Negara Industri Tangguh” Hotel Borobudur, Kamis 6 Februari 2014
1. 2. 3. 4. 5.
Pendahuluan Arah dan Pengembangan Industri Menurut UndangUndang Perindustrian Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Sektor Industri Secara Nasional, Regional dan Global Langkah Strategi Mengembangkan Industri Nasional Kedepan Kesimpulan
•
•
•
•
Keberhasilan pembangunan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan industri nasional. (lihat Grafik ) Untuk menjadi negara dengan industri yang bertumbuh, kuat, dan maju, kontribusi industri manufaktur harus setidaknya 40% terhadap PDB. Kontribusi industri manufaktur diharapkan bisa naik menjadi 40% terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam beberapa tahun ke depan. Jika angka tersebut tercapai, Indonesia baru bisa mengaku sebagai negara dengan industri yang kuat. (tahun 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional tercatat 20,92%; tahun 2012, dengan pertumbuhan 6,4%, industri manufaktur menyumbang 20,8% atau sekitar Rp 1.714,3 triliun terhadap PDB nasional yang sebesar Rp 8.241,9 triliun). Untuk memacu percepatan pertumbuhan industri nasional tersebut, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi merupakan sarana yang akan menjadi andalan bagi peningkatan kualitas produk serta keunggulan dan daya saing ekonomi dan industri nasional. Karena berkembangnya kegiatan di sektor industri sudah tentu memberi sumbangan besar bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, terutama dapat menghemat devisa, mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan menyumbang pemerataan pendapatan masyarakat. Percepatan pembangunan ekonomi dengan mengandalkan industri utamanya pengembangan Iptek dan inovasi (knowledge based economy) serta didukung oleh upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri.
•
•
•
•
•
Meningkatnya investasi dalam sektor industri akan mempercepat pula penciptaan kesempatan berusaha serta mendorong produktivitas tenaga kerja yang tinggi dibarengi dengan pemanfaatan modal secara efisien, proteksi terhadap UMKM dan Koperasi, serta kelembagaan yang bersih dan efektif. Bidang industri yang sangat terkait dengan pemanfaatan iptek adalah dalam pengembangan industri dasar, manufaktur, industri makanan dan minuman, industri penerbangan, industri transportasi, industri perikanan, industri pertanian, industri perkebunan, industri kesehatan atau farmasi dan industri pertahanan dan industri strategis. Bila Indonesia kedepan mampu mengembangkan industri dengan memanfaatkan iptek ini maka akan memberi sumbangan yang sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan produk industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk industri luar negeri yang pada gilirannya akan mendorong kemajuan ekonomi bangsa dan meningkatkan daya saing nasional. Undang-Undang Perindustrian yang baru saja selesai disahkan oleh DPR-RI dan Pemerintah pada akhir tahun 2013 lalu diharapkan akan memberi ruang dan payung hukum yang memadai untuk mengembangkan industri nasional sehingga mampu menjadi pelaku industri baik secara nasional, regional dan global. Undang-undang ini telah membangun suatu paradigma pembangunan dan pembangunan industri dengan mengakomodir perkembangan yang terjadi di dunia industri sehubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang ada di seantero dunia ini.
Pertumbuhan PDB Nasional, pada Triwulan I – 2013 meningkat 6,0 % Dari tahun 2012. Pertumbuhan itu Didukung oleh pertumbuhan Industri Manufaktur dan Non-Migas sebesar 6,7 %
Kontribusi beberapa sub – sektor industri Terhadap pertumbuhan PDB (selama triwulan I Tahun 2013
Sumber :Laporan Ekonomi Bappenas 2013
UU
PERINDUSTRIAN 27 BAB 123 Pasal MELIPUTI : • Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Bidang Perindustrian • Rencana Induk Penbangunan Industri Nasional
• Kebijakan Industri Nasional • Perwilayahan Industri • Pembangunan SDM Industri • Pembangunan Sarana Dan
Prasarana Industri
• Pembaberdayaan Industri • Tindakan Pengamanan dan
Penyelamatan Industri
• Perizinan, Penanaman
modal bidang Industri dan Fasilitasi
• Komite Industri Nasional • Peran Serta Masyarakat • Pengawasan dan
Pengendalian
Memberikan Kepastian Dalam Mengatur Tatanan Perindustrian Nasional TUJUAN PERINDUSTRIAN • Mewujudkan Industri nasional sebagai PILAR DAN PENGGERAK PEREKONOMIAN NASIONAL • Mermberikan KEDALAMAN DAN KEKUATAN STRUKTUR INDUSTRI • Mewujudkan INDUSTRI YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN MAJU SERTA INDUSTRI HIJAU • Mewujudkan KEPASTIAN BERUSAHA, PERSAINGAN YANG SEHAT, serta MENCEGAH PEMUSATAN atau PENGUASAAN INDUSTRI OLEH SATU KELOMPOK atau PERSERORANGAN YANG MERUGIKAN MASYARAKAT • Mewujudkan PEMERATAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI ke seluruh wilayah Indonesia guna MEMPERKUAT DAN MEMPERKUKUH KETAHANAN NASIONAl • Meningkatkan KEMAKMURAN DAN KESEJATERAAH MASYARAKAT SECARA BERKEADILAN.
Meningkatkan DAYA SAING Nasional Merupakan Strategi Pembangunan Jangka Panjang yang Komprehensif dan Payung Hukum untuk Ketegasan atau Kejelasan terhadap Penciptaan Daya Saing Nasional
Kedaulatan Ekonomi Nasional yang Mensejahterakan Rakyat Indonesia
Key Issues
Arah dan Pengembangan
1. Rencana Induk Kebijakan Industri Nasional
• Merupakan National Industrial Policy (yang mengatur antara lain industri prioritas, industri strategis termasuk insentive serta hilirisasi (down-stream) industri hingga intermediate industry),dll
2. Affitmative Action
• UU Perindustrian ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk memajukan sektor industri secara menyeluruh, dengan merumuskan dengan baik tentang (1) Penguasaan dan Pengusahaan oleh negara, seperti rumusan industri strategis yang jelas dan ketat dimana pemerintah harus lebih banyak berinisiatif masuk ke industri yang swastanya tidak bersedia. Rumusan industri prioritas termasuk penentuan IKM dimana seluruh industri selayaknya diarahkan menjadi ramah terhadap lingkungan
3. Keberpihakan terhadap UKM
• Perlu ada ketegasan bahwa industri nasional harus berpihak untuk mendorong UKM mengingat akan berlakunya era perdagangan bebas (AFTA, CAFTA, Asean Economy Community, etc)
4. Pengembangan Industri Strategis
•
Perlu adanya ketentuan kepemilikan industri strategis khususnya terhadap pilihan jenis industri strategis yang harus dikuasai oleh negara serta industri strategis mana yang diberikan perlakuan khusus.
Key Issues
5. Daya Saing Nasional dan Standardisasi Produk Industri
•
•
Arah dan Pengembangan
Perlunya pengaturan standardisasi, HAKI, pemanfaatan penggunaan teknologi yang mendukung efektifitas kegiatan perindustrian dalam rangka penigkatan standardisasi yang bersesuaian dengan peningkatan kinerja industri Perlu dibangun kesadaran bahwa tantangan peningkatan standard industri nasional adalah dalam rangka memenuhi regulasi global
6. Lembaga Pembina Sektor Industri
•
Mengadakan satu lembaga yang berwenang melakukan pembinaan terhadap sektor industri
7. Kawasan Industri
• Mencegah terpusatnya pembangunan kawasan industri hanya di tempat tertentu saja dengan mengatur (1) ketentuan tentang batasan-batasan wilayah industri masing-masing wilayah ; (2) ketentuan tentang kriteria kawasan industri ; (3) pemetaan sentra industri pada masing-masing wilayah/klaster industri
8. Penggunaan Produk Dalam Negeri (hasil dari Industri dalam negeri)
•
9. Peran BUMN dan BUMN dalam pengembangan Industri
• Perlu dicantumkan peran dan fungsi BUMN dan BUMD sebagai anchor untuk mendorong Pengembangan Industri Nasional • mendukung dengan menekan cost (input cost, transportation cost, energy cost, capital cost, labor cost) dengan melibatkan BUMN • penciptaan pasar dalam dan luar negeri dengan berbagai comprehensive strategy termasuk menciptakan pasar bagi BUMN
keberpihakan pada produk dalam negeri dalam strategi industri nasional yang komprehensfi termasuk penciptaan pasar bagi produk dalam negeri
Key Issues
Arah Pengembangan
11. Ketimpangan Struktur industri
• Struktur Industri Indonesia saat ini sangat timpang, di mana jumlah industri kecil sangat besar sementara industri menengah, besar sangat sedikit.
12. Pencegahan Deindustrialisasi
• Mengidentifikasi faktor-faktor yang mengancam industri nasional
13. Pengeluaran R&D
• Perlu ada intervensi pemerintah untuk mempercepat kemajuan industri khususnya terhadap industri yang berbasis peningkatan (1) faktor produksi (modal & tenaga kerja) dan (2) produktivitas input: • Tujuan intervensi perlu untuk peningkatan produktivitas atau daya saing • Peningkatan produktivitas industri perlu lebih ditekankan dari pada daya saing. • Bentuk intervensi pemerintah yang dapat dilakukan adalah terhadap (1) penyediaan faktor produksi (input): public good (infrastruktur); pasokan feed stock dan tenaga kerja; modal (investasi); dll. (2) mendorong peningkatan produktivitas faktor: R&D; inovasi; pendidikan dan latihan, dll. • Perlu ada pendalaman teknologi melalui fasilitasi inovasi dan pembiayaan yang konsisten
10. Menjadikan SDA sebagai modal • mengatur pemanfaatan SDA untuk kepentingan industri dalam pengembangan Industri (pengendalian ekspor & ekspor jika kebutuhan terpenuhi
dalam
negeri
Key Issues
Arah Pengembangan
14. Industri Hijau
• Seluruh industri selayaknya diarahkan menjadi ramah terhadap lingkungan.
15. Industri Kreatif
• UU Perindustrian ini telah mengakomodasi industri kreatif secara ekstensif mengingat pada masa mendatang berbagai cabang yang dicakup dalam kelompok industri ini akan menjadi penentu dalam "paradigm shift" industri dan perindustrian masa mendatang • Perlu ada perbendaan perlakuan terhadap industri lnfant maupun industri lokal • Perlu diatur ketentuan tentang pembatasan bahan baku impor dan fasilitas penyediaan bahan baku substitusi pengganti bahan baku impor mengingat maraknya penggunaan bahan baku impor pada industri Indonesia, padahal dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dapat mendorong investasi hulu-hilir yang meminimalisir biaya
16. Infant Industry-Industri Lokal 17. Bahan Baku Industri
17. KOMITE INDUSTRI NASIONAL
• Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Industri dengan melakukan koordinasi dan evaluasi dalam rangka pembangunan industri yang memerlukan dukungan lintas sektor daerah terlaot pembangunan sumberdaya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perwilayanaan industri, pengamanan dan penyelamatan industri, melakulan pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi, melakukan koordiasi kewenangan pengaturan bersifat teknis untuk bidang infustri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengaturan industri, memberi masukan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional dan Rencana Kerja Pembangunan Industri.
PELUANG
NASIONAL
TANTANGAN
• SDA : penghasil bahan mentah dan bahan setengah jadi bagi industri karena memiliki sumber daya alam dan sumber daya genetik yang cukup banyak dan beraneka ragam
• Kemajuan teknologi dan Ilmu Pengetahuan
• PENDUDUK : Jumlah penduduk mencapai 245 juta jiwa ( merupakan terbesar keempat setelah China, India, dan Amerika Serikat.)
•
• KELAS MENENGAH : Pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi belum didayagunakan sebagai potensi strategis dalam menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi • DAYA TAHAN EKONOMI : Di tengah krisis ekonomi global pada tahun 2011/2012, ekonomi Indonesia tetap tumbuh dengan angka sekitar 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan ASEAN, • POTENSI IPTEK DAN INOVASI : kemampuan manusia indonesia untuk mengembangkan iptek dan inovasi perlu dikelola secara optimal untuk mendorong transformasi perkembangan ekonomi—dari yang berbasis pertanian menuju industri, kemudian berbasis pengetahuan, dan akhirnya berbasis inovasi—dalam rangka meningkatkan nilai tambah proses produksi
• Perubahan perilaku dan orientasi stakeholder industri Keterlambatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi yang belum tuntas, korupsi.
• Rendahnya penguasaan aset dan akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi (lahan untuk usaha dan sumber permodalan) sehingga mengakibatkan ; (a) ketimpangan antara kelompok yang kaya dan miskin, (b) Ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (c) Ketimpanga antar wilayah barat dan timur Indonesia. (d) ketimpangan sosial ekonomi ini juga disebabkan karena terjadinya disparitas pembangunan yang tinggi antara wilayah barat dan timur Indonesia
PELUANG • Elastisitas ekonomi Indonesia yang cukup baik dibanding negara lain dengan tetap tumbuh dengan angka sekitar 6,2%. Potensi kemampuan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan ASEAN, yang terbukti dari ketahanan Indonesia menghadapi krisis ekonomi
REGIONAL
• Jumlah penduduk Indonesia yang merupakan merupakan terbesar kelima di dunia (setelah China, India, dan Amerika Serikat dan Nigeria), merupakan “market” potensial baik secara nasional maupun regional • Pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi merupakan potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
TANTANGAN • ASIAN ECONOMIC COMMUNITY & BERTUMBUHNYA KOMUNITAS KERJASAMA REGINAL SEJENIS (seperti EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, Persaingan antarnegara makin ketat akibat makin pesat dan meluasnya proses globalisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan basis kekuatan ekonomi dari yang mengandalkan upah tenaga kerja murah dan ekspor bahan mentah bernilai tambah rendah hasil eksploitasi sumber daya alam, menjadi perekonomian berbasiskan ketrampilan sumber daya manusia dan produk dengan nilai tambah tinggi. Belum dikembangkannya upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri strategis guna memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri, menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap berbagai produk impor.
WTO APEC Skema Kerjasama Lembaga Internasional
ASEAN Regional Forum
Sub Regional ASEAN+3 ASEAN+1 Bilateral
PELUANG
GLOBAL
• Semakin terbukanya sistem perekonomian dunia yang memberi ruang bagi ekspansi perekonomian nasional. • Masuknya Indonesia menjadi Anggota APEC, WTO merupakan peluang untuk menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara lain yang dapat memberi nilai tambah bagi industri nasional
TANTANGAN • GLOBALISASI EKONOMI DAN KOLABORASI & STANDAR INTERNASIONAL Dampak globalisasi yang paling dirasakan adalah persaingan yang semakin ketat di erbagai kegiata ekooni teritama di sektor industri Salah sat perubahan di bidang industri ditandai dengan berubahnya sistem produksi dari produksi masssal menjadi kustomisasi. Peruahan mass customisazion telah menhibah fokus industri dari berorientasi “mampu memuat” menjadi mampu memenuhi harapan pasar”
Strategi mengembangkan industri nasional ke depan perlu dilakukan dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :
Membangun Industri berbasis Iptek dan Inovasi berdaya saing tinggi Pengembangan Iptek dan inovasi diarahkan untuk mengembangkan industri nasional, khususnya industri energi, agroindustri, manufaktur, dan industri transportasi. Pengembangan industri energi diarahkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan demi mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional.
Revitalisasi Pertanian Pangan dan Pertanian Niaga Agar pengembangan sektor pertanian tidak tertinggal dari sektor industri dan jasa, maka pertanian khususnya pangan diarahkan untuk terwujudnya swasembada dan kedaulatan pangan yang didukung oleh mekanisasi pertanian dan pertanian berskala besar. Pertanian berskala besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi di pasar global. Pengembangan industri hilir dari produk pertanian berskala besar perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar
Penguatan Daya Saing Industri dengan Meningkatkan Produktivitas dan Infrastruktur yang Andal Kebijakan industri yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui diversifikasi produk dan pasar guna meningkatkan ekspor; Kebijakan industri—khususnya industri energi, agroindustri, manufaktur, dan industri transportasi—diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui diversifikasi produk dan pasar guna meningkatkan ekspor; melakukan transformasi industri berdasarkan keunggulan komparatif (dari industri berbasis buruh murah dan sumber daya alam) menuju industri berbasis produktivitas yang didukung oleh SDM berkualitas serta ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi
Revitalisasi Industri Pertanian dalam rangka Ketahanan Pangan Strategi pengembangan sektor pertanian agar tidak tertinggal dari sektor industri dan jasa. Pertanian pangan diarahkan untuk terwujudnya swasembada dan kedaulatan pangan yang didukung oleh mekanisasi pertanian dan pertanian berskala besar. Pertanian berskala besar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi di pasar global. Pengembangan industri hilir dari produk pertanian berskala besar perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan (khusus untuk beras 70% produksi lokal dan 30% impor) melalui program intensifikasi berbasis keunggulan wilayah. (sebagai contoh, Sumatera untuk kelapa sawit, karet dan gula; Jawa untuk beras; Kalimantan untuk kelapa sawit dan kayu; Sulawesi untuk pangan, kakao, dan perikanan; Bali dan Nusa Tenggara untuk peternakan dan perikanan; serta Papua dan Maluku untuk food estate, peternakan dan perikanan).
Revitalisasi Industri Minyak dan Gas dalam rangka Ketahanan Energi Mengupayakan terwujudnya ketahanan energi, termasuk diversifikasi energi dengan mengubah penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas dan bahan bakar yang bersumberkan energi baru terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, dan energi nuklir; Mengupayakan ketersediaan energi dalam jumlah yang memadai untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit tenaga listrik; mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak dengan menerapkan kebijakan harga yang rasional, pengendalian konsumsi bahan bakar subsidi, pendidikan atau sosialisasi mengenai penghematan dan keamanan energi; serta mengoptimalisasi produksi minyak bumi dan gas serta pertambangan mineral dengan meninjau ulang kontrak karya dan kontrak production sharing yang akan berakhir; meningkatkan permodalan, akses teknologi, sumber daya manusia, dan kinerja BUMN.
Revitalisasi Industri Manufaktur. Mendorong pengembangan sektor manufaktur yang dinamis dan produktif, serta revitalisasi dan transformasi Industri Manufaktur. Pengembangan kebijakan yang terfokus dan sistimatis dalam meningkatkan Industri Logam Dasar dan Industri Kimia, antara lain melalui kerjasama internasional; Pengembangan industri makanan dan minuman secara terintegrasi; Menjadikan Indonesia sebagai pusat industri otomotif di Asia Tenggara; Revitalisasi dan pengembangan industri kayu, produk kayu dan rotan; serta Pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan 9 – 11 % per tahun. Mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah yang berasal dari sumber daya alam, dari pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian. .
Memperbaiki Iklim Usaha yang Kondusif Memperbaiki iklim usaha melalui penyederhanaan peraturan agar menciptakan kepastian peraturan, kontrak, dan hukum; serta merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan yang terkait serta membuat undangundang tentang berusaha.
Industri Indonesia mempunyai peluang yang cukup besar untuk berkembang dan tangguh, sekalipun terhampar tantangan yang juga tidak bisa dianggap ringan.
Industri Indonesia akan mampu bersaing dan bangkit sejajar dengan industri di negara tetangga dan regional lainnya sepanjang pemerintah dan segenap pemangku kepentingan lainnya memiliki visi dan komitmen yang kuat mengenmbangkannya yaitu dengan mengidentifikasikan semua tantangan dan peluang yang ada secara cermat dan menuangkannya di dalam Rencana Induk Perindustian Nasional maupun Kebijakan Industri Nasional sebagi impelentasi untuk menentukan priorotas industri yang akan dibangun termasuk bidang industri yang akan dijadikan unggulan
Undang-Undang Perindustrian yang baru saja disahkan oleh DPR-RI pada akhir tahun 2013 lalu memiliki kekuatan hukum yang memadai dan komprehensif sebagai payung hukum dalam membuat perencanaan dan implementasi kebijakan Industri Nasional.
Mengingat industri merupakan salah satu faktor pendorong perekonomian nasional, maka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mau tidak mau pemerintah harus sudah mulai membuat perencanaan dan kebijakan impelementasi yang utuh, komprehemsif serta terpadu dan memadai untuk membangkitkan kembali industri nasional.
Melalui Komite Industri Nasional, pemerintah diharapkan akan menjadikan komite ini sebagai wadah untuk membuat langkah strategis dalam menyusun rencana industri nasional.
