LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Oleh
FAHRIZAL NIM. 100 500 199
PROGRAM STUDI GEOINFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA 2013 ii
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Laporan PKL
: Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Nama
: Fahrizal
NIM
: 100 500 199
Program Studi
: Geoinformatika
Jurusan
: Manajemen Pertanian
Menyetujui, Pembimbing,
Penguji I,
Ir. Herijanto Thamrin, MP NIP. 19621107 198903 1 015
Penguji II,
Ir. Suparjo, MP Ir. M. Fadjeri, MP NIP. 19620817 198903 1 003 NIP. 19610812 198803 1 003
Menyetujui/Mengesahkan, Ketua Program Studi Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Dyah Widyasasi, S.Hut, MP NIP 19710103199703 2 001 Lulus ujian pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Sebuah penghargaan yang tinggi tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama melakukan kegiatan PKL dan penyelesaian laporan PKL ini Pada kesempatan ini penulis memberikan ucapan terima kasih kepada : 1. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan dukungan. 2. Bapak Triyanto, selaku pembimbing PKL yang memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis. 3. Bapak Ir. Herijanto Thamrin, MP selaku dosen pembimbing PKL. 4. Bapak Ir. Suparjo, MP selaku penguji I. 5. Bapak Ir. M. Fadjeri, MP selaku penguji II. 6. Bapak Kuswantoro, ST yang telah memberikan penulis saran dan masukan. 7. Seluruh staf dan karyawan kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang juga telah membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan PKL. 8. Teman-teman yang telah membantu dalam penulisan laporan PKL ini, Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini karen kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Oleh sebab itu dalam laporan pun tak lepas dari yang namanya kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Kampus Sei. Keledang, 07 Juni 2013 Penulis
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................... ii KATA PENGANTAR .............................................................................................. iii DAFTAR ISI............................................................................................................ iv DAFTAR TABEL.......................................................................................................v DAFTAR GAMBAR .................................................................................................vi BAB. I
PENDAHULUAN Latar Belakang........................................................................................ 1 Tujuan ..................................................................................................... 2 Hasil yang Diharapkan ........................................................................... 3
BAB. II
KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH Tinjauan Umum Instansi......................................................................... 4 Manajemen Instansi............................................................................... 9 Visi dan Misi.......................................................................................... 16 Tempat dan Waktu Pelaksanaan ......................................................... 17
BAB. III
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Pengukuran Bidang Tanah…………………………………………..19 B. Digitasi dan Standarisasi……………………………………………. 24 C. Penggambaran Pada Peta Dasar Pendaftaran…………………....31 D. Pengisian NIB (Nomor Induk Bidang)……………………………....38 E. Penjahitan Sertipikat Hak Tanah……………………………………42
BAB. IV KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ........................................................................................... 45 Saran..................................................................................................... 45 Daftar Pustaka....................................................................................................... 46 Lampiran
v
DAFTAR TABEL
Nomor 1.
Tubuh Utama
Halaman
Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
vi
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Tampilan Jendela utama Sofware AutoCad 2004 . .. . . . . . . . . . . . . . .
27
2.
Tampilan Jendela saat memilih file pada AutoCad 2004 . . . . . . . . . . . . 28
3.
Tampilan Jendela Layer Software AutoCad 2004. . . . . . . . . . . . . . . . .
28
4.
Tampilan Peta yang telah didigitasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
5.
Tampilan Peta Hasil Print Pada Kertas Kalkir. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
36
6.
Tampilan Hasil Jiplakan dari Kertas Kalkir ke Peta Dasar . . . . . . . . . . . 37
7.
Tampilan Buku Induk Bidang. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
40
8.
Tampilan Tahap-tahap Pendaftaran Tanah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Lampiran 9.
Pengukuran Menggunakan Total Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
10.
Pengukuran Menggunakan Alat Chors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
11.
Pengukuran Menggunakan Meteran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
12.
Penggambaran Pada Peta Dasar Pendaftaran. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
49
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk jual beli dan sewa menyewa. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut, sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian masyarakat luas Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Badan
Pertanahan
Nasional
merupakan
satu-satunya
instansi
yang
memberikan jaminan hukum atas hak milik tanah atau suatu bidang yang memiliki wewenang dalam mengatasi masalah pertanahan. Sehubungan dengan hal tersebut Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mengadakan sebuah kegiatan yang disebut dengan program Praktik Kerja Lapang (PKL). Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. PKL juga dapat menjadikan mahasiswa sebagai mahasiswa yang mandiri dan memiliki visi dan misi untuk kedepannya. Dalam Praktik Kerja Lapang , mahasiswa dituntut untuk memiliki keahlian (Skill) dalam menjalankan pekerjaan karena praktik di
2
perkuliahan seringkali berbeda dengan praktik langsung didunia nyata. Oleh sebab itu dibutuhkan kreatifitas dan inisiatif yang tinggi dari mahasiswa dalam melaksanakan tugas di suatu perusahaan atau instansi. Selain itu program Praktik Kerja Lapang (PKL) ini merupakan salah satu syarat kelulusan. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan harapan bisa memberikan gambaran informasi tentang proses kegiatan yang dilakukan di instansi tersebut. B. Tujuan Tujuan diadakannya Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah : a. Dapat mengetahui proses kerja yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. b. Mampu menerapkan ilmu teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan pada dunia kerja nyata. c. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan tata cara penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktik baik di lapangan dan praktik di perkuliahan. d. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan dalam tata cara pengambilan data di bangku perkuliahan dengan di dunia kerja nyata. e. Mengetahui bagaimana mendapatkan kepemilikan hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) C. Hasil yang Diharapkan Sedangkan hasil yang di harapkan dari Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : a. Mahasiswa diharapkan bisa membandingkan secara langsung perbedaan antara ilmu di perkuliahan dengan ilmu yang ada di lapangan.
3
b. Mahasiswa
diharapkan
mampu
membuka
wawasan
baru
dan
mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan. c. Mahasiswa memperoleh kemudahan untuk memahami mengenai prosedurprosedur kerja dan menekuni pekerjaan yang diterapkan dalam instansi. d. Menumbuhkan
sikap
profesionalisme
mahasiswa
untuk
memasuki
lowongan kerja sesuai dengan bidangnya. e. Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik antar instansi pemerintah khususnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
4
BAB II KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi BPN
Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN)
adalah
lembaga
pemerintah
nonkementrian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada era 1960 sejak berlakunya Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan, tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan, ketika dalam naungan kementerian agraria
sebuah
kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah (Kantor Pertanahan), di samping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasioanl mengalami perubahan struktur kelembagaan yang jangka waktunya sangat pendek. Untuk mengetahui perubahan tersebut di bawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 1.
1960 – 1970 Pada tahun 1960 awal berlakunya UUPA semua bentuk peraturan tentang
pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman, kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.
5
Pada tahun 1965 agraria dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R. Hermanses. SH. Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan, pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen
dalam negeri dengan nama direktorat
jeneral agraria, selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada persetujuan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan. 2.
1988 – 1990 Pada periode ini kembali mengalami perubahan, lembaga yang menangani
urusan agraria dipisahkan dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir. Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya, pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya Badan Pertanahan Nasional. 3.
1990 – 2000 Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi Menteri Negara
Agraria atau Badan Pertanahan Nasional yang masih dipimpin oleh Ir. Soni Harsono. Pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 1998 ini Badan Pertanahan Nasional masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional, perubahan yang terjadi hanya pada puncak pimpinan saja yakni Ir. Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.
6
4.
2002 – 2006 Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting. Pada
saat itu Badan Pertanahan nasional dijadikan
sebagai lembaga negara,
kedudukannya sejajar dengan kementerian, pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc Ph. D 5.
2006 – 2012 Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph. D
dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu 5 tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya. a.
Tugas dan fungsi
Badan Pertanahan Nasional mempunyai
tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional,
dan sektoral.
Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi. 1)
Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2)
Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3)
Koordinasi
kebijakan,
perencanaan
dan
program
di
bidang
pertanahan. 4)
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5)
Penyelenggaraan
dan pelaksanaan survey, pengukuran dan
pemetaan di bidang pertanahan. 6)
Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7)
Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
7
8)
Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9)
Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai ada/atau daerah berkerjasama dengan Departemen Keuangan.
10) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 11) Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. 12) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidan pertanahan. 13) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 14) Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik di bidang pertanahan. 15) Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 16) Penelitian dan pengembang di bidang pertanahan. 17) Pendidikan, latihan dan pengambangan sumber daya alam manusia di bidang pertanahan. 18) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 19) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan. 20) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 21) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
8
b.
Agenda Kebijakan
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
BPN
menyelenggarakan Fungsi : 1)
Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2)
Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3)
Mamastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
4)
Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam di daerah-daerah konflik.
5)
Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh indonesia secara Indonesia.
6)
Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional dan sistem pengamanan dokuman pertanahan di seluruh Indonesia.
7)
Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8)
Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9)
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundangundangan Pertanahan yang telah tetapkan.
10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 11) Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pemerintah.
9
B. Manajemen Instansi Manajemen Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda memiliki struktur organisasi sebagai berikut : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yaitu Ir. Muhammad Iskandar M.Eng. Sc , Kepala Seksi Survey dan Pemetaan yaitu Suprabowo SH, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu Mohd. Irwansyah. YS, A.Ptnh, Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yaitu Dede Misnadi B.Sc, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan yaitu Mulyono S.Sos, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, dan staff serta karyawan lain. Di bawah adalah uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda. 1.
Kepala kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional memiliki Tanggung jawab
langsung kepada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. 2.
Sub Bagian Tata Usaha Tugasnya memiliki pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi
Kantor Pertanahan srerta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program dan peraturan perundang-undangan. Fungsinya : −
Pengolahan data dari informasi
−
Penyusunan rencana program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.
−
Pelaksanaan urusan kepegawaian
−
Pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian.
10
−
Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan prasarana.
−
Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program.
−
Koordinasi pelayanan pertanahan.
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari a.
Urusan kerencanaan dan keuangan bertugas menyiapkan penusunan rencana program dan anggaran laporan akuntanbilitas kerja pemerintah serta urusan keuangan dan pelaksanaan anggaran.
b.
Urusan
umum
dan
kepegawaian
bertugas
melakukan
urusan
kepegawaian dan pengambangan sumberdaya manusia pertanahan. 3.
Sub Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Tugas Sub Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah menyiapkan
bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak atas, pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertipan berkas tanah hak : pendaftaran, peralih, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Sub bagian Hak tanah dan Pendaftaran tanah memiliki Fungsi : −
Pelaksanaan peraturan dan penetapan dibidang hak atas tanah.
−
Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga tukar-menukar, saran dan pertimbangan serta, melakukan kegiatan perijinan, saran dan pertimbanganusulan penetapan hak pengolahan.
−
Penyiapan telaahan dan
pelaksanaan
pemberian rekemomedasi
perpanjangan jangka waktu pembayaranuang pemasukan dan atau pendaftaran hak.
11
−
Mengadministrasikan atas tanah yang dikuasai atau milik negara, daerah berkerja sama denagan pemerintah, termasuk tanah badan pertanahan hukum pertanahan.
−
Pendataan dan penertiban tanah berkas hak.
−
Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
−
Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak.
−
Pelaksanaan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan PPAT.
Seksi bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tediri dari : a.
Subseksi Penetapan Hak Tanah bertugas menyiapkan pelaksanaan pemeriksa, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik,kah guna
bangunan
dan
kah
pakai,
perpanjangan
jangka
waktu,
pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah. b.
Subseksi
Pengaturan
Tanah
Pemerintah
bertugas
melaksanaan
pemeriksa, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai dan hak pengolahan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintahan, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. c.
Subseksi Pendaftaran Tanah bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hakhak lain, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelola, tanah wakaf, data lainnya, data fisik bidang tanah, data komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah serta daftar lainnya dibidang pendaftaran tanah.
12
d.
Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT bertugas menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak tanggungan, dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian dibidang pendaftaran tanah.
4.
Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah Tugas Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah adalah menyiapkan bahan
dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah memiliki Fungsi sebagai berikut : −
Penyusunan daerah berkas konflik, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota
−
Pemelihara basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota.
−
Pengusulan penetapan/penagasan tanah menjadi obyek landreform.
−
Penyediaan tanah untuk pembangunan.
−
Pengolahan sumbangan tanah untuk pembangunan.
−
Pengumpulan,
pengolahan,
penyajian
dan
dokumentasi
data
landreform. Seksi Pengaturan dan Penataan tanah terdiri dari a.
Subbagian Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu bertugas menyiapkan bahan penyusunan rencana persediaan, peruntukan, pemeliharaan, dan penggunaan tanah rencana penataan, kawasan, pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi kawasan
penertiban
penimbangan
teknis,
penngguhan
tanah,
penertiban ijin perubahan penggunaan penetapan dan pemanfaatan tanah,
penyesuaian
pengunaan
dan
pemanfaatan
tanah
serta
13
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan pemeliharaan data tekstual. b.
Subseksi Landreforn dan konsolidasi Tanah bertugas menyiapkan bahan usul penetapan atau penegasan tanah menjadi objek landreform, penguasaan tanah obyek landreform, pemberian ijin peralihan atas tanah dan ijin reditribusi tanah luasan tertentu, usulan penerbitan surat keputusan redistribusi tanah dan pengeluaran tanah dari landreform, monitoring dan evaluasi redistribusi tanah, ganti kerugi, pemanfaatan tanah bersama dan penertiban
5.
Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengolahan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Fungsi Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan adalah sebagai berikut : Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi, program pertanahan dan sektor dalam pengolahan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan kritis. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
marjinal,
asistensi
dan
pembentukan kelompok masyarakat, fasilitas dan peningkatan akses ke sumber produktif. Pemanfaatan tanah terlantar dan tanah kritis untuk pembangunan. Pengolahan basis data dan hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
14
Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan hukum atas tanah terlantar. 6.
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan
dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Sedangkan fungsi dari seksi sengketa konflik dan perkara ini adalah : Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan, Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan secara non hukum, penanganan penyelesaian perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan rekomendasi pelaksanaan putusanputusan lembaga peradilan serta usul rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah, Pengkoordinasian penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara 7.
Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan terdiri dari : a.
Subseksi
pengukuran
dan
pemetaan,
yang
mempunyai
tugas
menyiapkan perapatan kerangka dasar orde 4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran batas bidang tanah, kawasan / wilayah, kerjasama teknis surveiyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur dan daftar-daftar lainnya dibidang pengukuran.
15
b.
Subseksi tematik dan potensi tanah, yang mempunyai tugas penyiapan survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik, survei potensi tanah, pemeliharaan peralatan teknis komputerisasi dan pembinaan pejabat penilai tanah.
Seksi survey pemetaan dan pengukuran memiliki tugas : Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar, batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah, pembinaan surveiyor berlisensi, Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas kawasan / wilayah, Pengukuran, perpetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah, Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik dan potensi tanah, Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah, dan pemeliharaan alat teknis
C. Visi dan Misi 1.
Visi Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional Sendiri memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang
mampu
mewujudkan
tanah
dan
pertanahan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia.
16
2.
Misi Badan Pertanahan Nasional 1)
Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat
dalam
berkaitan
dengan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4). 2)
Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengolahan pertanah sehingga tidak melahirkan sengketa dan perkara di kemudian hari.
3)
Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan.
4)
Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip, dan aturan yang tertuang dalam UPPA dan aspirasi rakyat secara luas.
D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda, jalan Dahlia No. 03. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013. Tabel 1. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) No
Waktu
Kegiatan
Lokasi
Keterangan
1
5 – 7, 11 – 13 Maret 2013
Digitasi dan Standarisasi
Ruang Pengukuran dan Pemetaan
Praktik
2
14 Maret 2013
Pengukuran
Jalan Gerliya
Praktik
17
3
15, 18, 28 Maret 2013 1, 2, 19, April 2013
Menggambar Pada Peta Dasar Pendaftaran
Ruang Pengukuran dan Pemetaan
Praktik
4
19 Maret 2013
Pengukuran
Ring Road 2
Praktik
5
20 Maret 2013
Pengukuran
Jalan Loa Bakung Gg. Sawi
Praktik
6
21 Maret 2013
Penjahitan Sertipikat Hak Tanah
Ruang Pengukuran dan Pemetaan
Praktik
7
22 Maret 2013
Pengukuran
Jalan Perjuangan
Praktik
8
25 Maret 2013
Pengukuran
Di daerah kelurahan Sungai Dama
Praktik
9
26 Maret 2013
Pengukuran
Handil Bakti
Praktik
10
27 Maret 2013
Pengukuran
Di daerah Bukuan
Praktik
11
29 Maret 2013
Pengukuran
Harapan Baru
Praktik
12
3 April 2013
Pengukuran
Jalan APT Pranoto
Praktik
13
4 April 2013
Pengukuran
Jalan Gerliya
Praktik
14
5 April 2013
Pengukuran
Folder Air Hitam
Praktik
15
8 April 2013
Pengukuran
Loa Bakung
Praktik
16
9 April 2013
Pengukuran
Karang Paci atau Jalan M. Said
Praktik
17
10 April 2013
Pengukuran
Bengkuring
Praktik
18
11 April 2013
Loa Bakung
Praktik
19
12 April 2013
20
15 April 2013
Mengisi NIB
21
16 April 2013
Pengukuran
Palaran
Praktik
22
17 April 2013
Pengecekan Ulang
Jalan Kaderi Oening
Praktik
23
18 April 2013
Pengukuran
Jalan P.M Noor
Praktik
24
22 – 24 April 2013
Pengukuran
Handil Bakti
Praktik
25
25 April 2013
Pengukuran
Sempaja Utara
Praktik
26
26 April 2013
Pengukuran
Loa Bakung
Praktik
27
29 April 2013
Pengukuran
Harapan Baru
Praktik
28
30 April 2013
Pengukuran
Ring Road 1
Praktik
29
1 Mei 2013
Pengukuran
Praktik
30
2 Mei 2013
Pengukuran
31
3 Mei 2013
Pengukuran
Kelurahan Baqa Jalan Padat Karya Bayur Samarinda Seberang, Kelurahan Baqa
Pengecekan Ulang Pengecekan Ulang
Jalan Khaild atau Bank CIMB Ruang Pengukuran dan Pemetaan
Praktik Praktik
Praktik Praktik
18
BAB III HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG A. Pengukuran Bidang Tanah
1.
Tujuan Pengukuran Bidang Tanah dimaksudkan untuk menentukan luas bidang
tanah dan mengetahui situasi bidang tanah. 2.
Dasar Teori Pengukuran merupakan faktor utama dalam mendapatkan data fisik serta
gambaran keadaan permukaan bumi yang akan digambarkan dalam bentuk peta atau dalam bentuk lainnya. Dalam pekerjaan ukur wilayah meliputi pekerjanpekerjaan pengukuran jarak, pengukuran sudut, pengukuran beda tinggi, pengukuran topografi serta menghitung luas. a.
Pengukuran Jarak
Adalah pengukuran yang dilakukan antara 2 titik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran jarak yang umum digunakan ada 2 metode yaitu pengukuran kira-kira dan pengukuran secara teliti. Pengukuran dengan cara kira-kira seperti pengukuran jarak dengan menggunakan langkah, pengukuran dengan cara ini dilakukan bila hasil pengukuran jarak yang dikhendaki cukup mendekati kebenaran yang sebenarnya dengan kata lain tidak diperlukan betul ketelitian yang tinggi terhadap pengukuran tersebut. Sedangkan pengukuran jarak secara teliti dapat menggunakan alat ukur, seperti Total Station, Digital Theodolite, Meteran, dan lain sebagainya b. Pengukuran Sudut Adalah mengukur sudut yang berbentuk antara satu titik dengan 2 titik lainnya atau lebih yang bidikan pada titik tersebut. Untuk menentukan sudut
19
secara praktis dapat digunakan alat Digital Theodolite atau Total Station, dimana sudut yang akan diukur langsung dapat dibaca baik sudut vertikal maupun sudut horizontal dan untuk memudahkan dalam menentukan arah dan sudut dapat digunakan kompas. Istilah pengukuran di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda memiliki bermacam-macam arti, antara lain : a.
Pengukuran ulang biasanya dilakukan karena adanya kesalahan saat diolahnya data hasil pengukuran atau bisa saja dilakukan pengukuran ulang apabila kesalahan pada penunjukan batas atau patok tanah yang hendak diukur.
b.
Pengembalian batas dilakukan karena terjadinya perubahan batas bidang tanah (patok) atau bahkan bidang tanah tersebut hilang, akibatnya batas dan luas tidak sesuai dengan pengumpulan data ukuran awal, sehingga diperlukannya pengembalian batas. Tujuan dari pengembalian batas ini ialah : 1) Memasang dan menetapkan batas bidang tanah sesuai dengan data pengukuran pendaftaran tanah pertama kali. 2) Terpasangnya kembali batas tanah (Patok) yang hilang. 3) Memperjelas
batas
bidang
tanah
yang
disengketakan
(dipermasalahkan) 4) Tercapainya kejelasan batas bidang tanah sehingga sewaktu diperlukan misalnya penunjukan batas bidang tanah jelas. Sehingga calon pembeli pun tentunya tidak ragu-ragu apabila hendak membeli tanah tersebut.
20
c.
Pengukuran Situasi ialah pengukuran disetiap detail bangunan atau rumah, misalnya lebar rumah, panjang rumah, patahan/belokan rumah, lebar pintu, lebar jendela dan lain-lain yang dianggap perlu.
3.
Alat dan Bahan a.
Alat 1)
Total Station sebagai alat mengambil data di lapangan
2)
Prisma sebagai reflektor dari Total Station dalam mengambil data
3)
Statif sebagai tempat berdirinya atau diletakkannya Total Station
4)
Stik sebagai tempat diletakkannya Prisma
5)
Meteran digunakan untuk mengetahui jarak secara langsung
6)
GPS digunakan untuk mencari koordinat di lapangan.
7)
Kalkulator digunakan untuk menghitung data yang didapat di lapangan.
b.
Bahan 1)
Pita Survey sebagai tanda untuk menentukan poligon atau batas
2)
Form Ukur digunakan untuk mencatat semua data yang didapat di lapangan.
4.
Prosedur Kerja a.
Persiapan Administrasi Pengukuran. 1)
Memegang surat tugas
2)
Memeriksa peta-peta dan warkah pengukuran yang tersedia
3)
Memeriksa daftar koordinat untuk pengikatan
4)
Menyiapkan peralatan ukur
5)
Menyiapkan gambar ukur dan daftar isian
21
6)
Menerbitkan
surat
pemberitahuan
ajkan
dilaksanakannya
penetapan batas bidang. b.
Pelaksanaan di lapangan 1) Dirikan alat Total Station di atas patok yang telah ditentukan 2) Centering alat tersebut dengan cara memasukan gelembung pada lingkaran di nivo kotak. 3) Pengecekan centering alat dengan memperhatikan nivo dan patok tepat pada benang lensa centering. 4) Setelah alat centering lalu hidupkan alat tersebut guna melakukan nol-set ke arah utara atau patok yang telah ditentukan sebelumnya. 5) Setelah itu mengambil data atau jarak di tiap-tiap batas suatu bidang yang diukur dengan menggunakan prisma sebagai reflector yang diletakan di atas patok yang telah ditentukan. 6) Mencatat
data
tersebut
pada
form
ukur
dan
kemudian
menghitungnya menggunakan kalkulator. 7) Membuat sket kasar pada bidang yang diukur tersebut. 5.
Hasil Mendapatkan Data hasil pengukuran suatu bidang tanah yang didapat dari
lapangan yang akan digambar pada peta dasar. 6. Pembahasan Dengan melakukan pengukuran, didapatlah sudut, jarak dan koordinat suatu wilayah atau daerah yang diukur. Setelah data itu dihitung menggunakan kalkulator, lalu hasil perhitungan dimasukan kedalam aplikasi AutoCad untuk digambar hasil pengukuran tadi.
22
Secara teoritis, tata cara pengukuran yang dilakukan di Badan Pertanahan Nasional tidak benar atau kurang tepat, terutama di bagian mendirikan prisma di batas atau patok. Pihak Badan Pertanahan Nasional tidak menggunakan Statif yang dilengkapi dengan Tribach dalam setiap mendirikan prisma dalam membuat sebuah polygon pengukuran, melainkan hanya menggunakan kepala prisma yang dipegang menggunakan tangan dan diletakan di batas tanah yang telah diberikan paku payung, hal ini membuat tinggi prisma menjadi 0 yang bisa berimbas dalam kesalahan elevasi suatu kawasan atau daerah yang diukur. Elevasi atau altitude itu sendiri adalah posisi vertical (ketinggian) suatu obyek dari suatu titik tertentu. Pihak Badan Pertanahan Nasional tidak menggunakan Tribach dikarenakan untuk menghemat waktu sebab dalam tiap pengukuran yang dibutuhkan hanya data sudut dan jarak lapang. B. Digitasi dan Standarisasi 1.
Tujuan Tujuan mendigitasi ialah peta-peta yang telah terdigit tidak cepat rusak,
berbeda dengan peta analog yang memiliki kemungkinan rusak lebih banyak dari pada peta yang telah dibuat dan disimpan dalam bentuk digital. Tujuan dilakukannya standarisasi ialah standar struktur data yang diharapkan dalam proses import data ke dalam sistem informasi geografis dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya standar inilah diharapkan peta-peta tersebut dapat dipahami oleh semua pihak, baik di lingkungan BPN maupun instansi lain di luar BPN yang memerlukan data.
23
2.
Dasar Teori a.
Digitasi
Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi kedalam sebuah bidang datar dalam komputer, atau bisa dikatakan sebagai perubahan data peta Hardcopy menjadi softcopy. Sumber data peta untuk digitasi dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut : 1)
Data Image Raster a)
Peta Analog (Hard data) Adalah sumber data peta yang digunakan untuk digitasi secara manual menggunakan alat tambanhan yaitu meja digitasi. Contoh data ini adalah : atlas, atau peta (bentuk kertas)
b) Image Remote Sensing (Soft data) Adalah data yang didapat dari pencitraan jarak jauh seperti citra satelit scan foto udara. c)
Image Scanning (Soft data) Adalah data scan/cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya.
2)
Data Tabular a)
Manual Tabel Adalah data tabular yang memliki instrumen koordinat yang dapat digunakan sebagai acauan pembentukan Image vector (object/feature)
b)
GPS, Data yang berasal dari pengambilan data dari GPS. Setiap GPS memiliki karakteristik dalam pengambilan data dan penampilan data kedalam komputer.
c)
Data Hasil Pengukuran Di lapangan .Contoh data hasil pengukuran data lapangan adalah data batas administrasi, batas
24
kepemilikan lahan, batas persil, batas hak penguasaan hutan, dan sebagainya. d)
Decimal Degree merupakan satuan umum dalam peta..
e)
Degree Minute Second merupakan satuan koordinat yang untuk menempatkan daerah menggunakan perbedaan waktu, bahkan digunakan untuk menentukan perbedaan waktu dari suatu daerah dengan daerah lain.
f)
Universal
Transvers
Mencator
(UTM)
merupakan
satuan
koordinat berdasarkan satuan jarak dan berhubungan dengan proyeksi yang digunakan, yaitu konversi UTM. b.
Standarisasi
Standardisasi yang secara umum lebih banyak diucapkan standarisasi berasal dari kata Standardize yang artinya menetapkan standar atau menetapkan bentuk yang dijadikan ukuran. Dalam pengertian yang lain menurut GIS Standards And Standardization, United Nation, standard dapat diartikan sesuatu untuk menguji atau mengukur berat, panjang, kualitas atau untuk menentukan derajat keunggulan. Seiring dengan pesatnya perkembangan suatu wilayah, permohonan pengukuran bidang-bidang tanah semakin bertambah banyak yang berakibat proses kegiatan pemetaan ke dalam Peta Dasar Pendaftaran. Program-program baru yang dikembangkan oleh Badan Pertanahan Nasional salah satunya adalah Land Office Computerizm atau biasa disingkat LOC yang tujuannya agar pelayanan dapat berjalan cepat dan mudah. Salah satu program baru ini dibutuhkan standar yang jelas dalam pembuatan peta digital di lingkungan Badan Pertanahan Nasional maka setiap Kantor Pertanahan khususnya Seksi
25
Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan akan melaksanakan standar yang benar dalam pembuatan peta digital. Standar struktur yang digunakan adalah
3.
1)
Standar sistem proyeksi dan penomoran lembar
2)
Standar satuan gambar
3)
Standar penamaan file dan direktori
4)
Standar penamaan Layer dan entitas.
5)
Standar struktur data spasial
6)
Standar jenis topografi
7)
Standar penulisan teks
8)
Standar format pencetakan
9)
Standar legenda.
Alat a.
1 Unit komputer, digunakan untuk mendigitasi sebuah peta.
b.
Sofware AutoCad 2004, digunakan untuk menggambar hasil data dari lapangan.
c.
Peta hasil scan, sebuah peta yang didigitasi di dalam komputer
4. Prosedur Kerja a.
Digitasi memiliki prosedur sebagai berikut : 1)
Membuka
program
AutoCad
dari
start
menu
All
programAutodeskAutodesk Map 2004, sehingga di layar akan muncul
26
Gambar 1 tampilan awal aplikasi AutoCad
2)
Penyisipan image dengan memilih Pilih Insert Raster Image Select Image File Pilih image yang akan digunakan Open
Gambar 2 select image file
3)
Pembuatan Layer yang akan didigitasi dengan cara Klik icon Layer berikut : a)
Akan muncul kotak dialog Layer Properties Manager
27
Gambar 3 Layer pada AutoCad b)
Klik New sehingga AutoCad akan membentuk sebuah Layer baru dengan nama Layer1
c)
Layer yang digunakan ialah Layer bangunan, Layer bidang, dan Layer jalan.
d)
Ganti warna Layer dengan warna lain untuk memudahkan pembedaan antar Layer
e) 4)
Klik current untuk mengaktifkan salah satu Layer OK
Digitasi Peta dengan memilih Tools DrawPolyline atau dengan mengklik
Kemudian memulai digitasi peta yang disesuaikan Layer
yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya b. Standarisasi memiliki prosedur me-klik satu per satu Layer yang telah ditentukan dan mengubah warna jenis, dan namanya sesuai dengan Layernya masing-masing.
28
5. Hasil Hasil dari perkerjaan digitasi dan standarisasi berupa sebuah peta
Gambar 4, peta yang telah didigitasi
6. Pembahasan Hasil digitasi peta yang berasal dari peta hasil scanning dapat dimanfaatkan sesuai keperluan. Seperti digunakan untuk membuat peta dasar pendaftaran tanah, peta pendaftaran tanah, ataupun peta-peta lain yang dibuat dalam format digital. Meski kelihatannya mudah digunakan, tetapi peta hasil digitasi juga memiliki kelemahan. Hasil digitasi peta yang discan tidak terhindarkan dari kesalahan akibat skala. Tidak hanya kesalahan akibat skala , kesalahan-kesalahan teknis sewaktu men-scan peta juga dapat mempengaruhi hasil digitasi peta tersebut. Misalnya saja posisi peta yang akan discan miring dan itu tidak disadari oleh petugas, kesulitan baru muncul ketika peta tersebut akan didigit. Keadaan peta yang cukup lama juga dapat mempengaruhi hasil digitasi peta.
29
Jika keadaan peta yang akan didigit masih utuh, tentunya tidak ada masalah tetapi akan lain apabila keadaan peta yang akan didigit tidak benar-benar utuh atau ada sobekan di sana-sini. Hal ini cukup menyulitkan sewaktu peta didigit karena kemudian ini akan mempengaruhi standarisasi maupun perhitungan luas. Untuk mengatasinya, diadakan perhitungan atas bidang-bidang tanah yang gambarnya didigit kemudian dicocokkan dengan data lapangan. Apabila terjadi perbedaan, maka data lapangan yang dipakai. Sedangkan untuk standarisasi Layer, dipakailah cara standarisasi Layer dengan me-klik satu per satu Layer yang diinginkan dan mengubah warna sesuai dengan Layernya masing-masing.
C. Penggambaran pada Peta Dasar Pendaftaran 1.
Tujuan Penggambaran pada peta dasar dengan tujuan menjelaskan atau
menentukan batas wilayah suatu daerah yang telah diukur di lapangan. 2.
Dasar Teori Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8, Peta dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik dasar teknik dan semua atau sebagian unsur-unsur geografi seperti sungai, jalan bangunan, batas fisik bidang tanah, garis ketinggian dan batas administrasi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana
30
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bagian Kedua, Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran. a.
Pasal 13 1)
Peta dasar pendaftaran dibuat dengan skala 1:1.000 atau lebih besar untuk daerah pemukiman, 1:2.500 atau lebih besar untuk daerah pertanian dan 1:10.000 untuk daerah perkebunan besar
2)
Peta dasar pendaftaran dapat berupa peta garis atau peta foto.
3)
Pembuatan
peta
dasar
pendaftaran
dilaksanakan
dengan
mengikatkan ke titik dasar teknik nasional. 4)
Peta dasar pendaftaran yang masih berada dalam sistem koordinat lokal harus ditransformasikan ke dalam sistem koordinat nasional.
b. Pasal 14 Detail yang diukur dalam pembuatan peta dasar pendaftaran meliputi semua atau sebagian unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah dan ketinggian. c. Pasal 15 1)
Peta dasar pendaftaran tanah yang berupa peta garis dibuat diatas drafting film, sedangkan peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat di atas kertas bromide
2)
Peta dasar pendaftaran atau berupa peta garis dibuat dengan ketentuan : a)
Ukuran muka peta 50cm x 50 cm dan ukuran bidang gambar 70cm x 70cm untuk skala 1:1.000
b)
Ukuran muka peta 60cm x 60cm dan ukuran bidang gambar 80cm x 80cm untuk peta skala 1:2.500.
31
c)
Ukuran muka peta 60cm x 60cm dan ukuran bidang gambar 60cm x 60cm untuk peta skala 1:10.000
3)
Peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat dengan ketentuan : a)
Ukuran muka peta pada bidang gambar 50cm x 50cm untuk peta skala 1:1.000
b)
Ukuran muka peta dan bidang gambar 60cm x 60cm untuk peta skala 1:10.000.
4)
Simbol - simbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran.
5)
Pada bagian kanan lembar peta, disediakan ruang untuk penulisan judul, skala peta, arah utara, petunjuk letak lembar peta, lagenda kartografi, keterangan pembuatan peta, nama desa/kelurahan dan kecamatan, serta nama pihak ketiga yang melaksanakan jika ada.
6) Pada bagian kiri sebelah atas bidang gambar ditulis nama provinsi. 7) Pada bagian kiri sebelah atas bidang gambar ditulis nama kotamadya/kabupaten. 8) Pada bagian kanan sebelah atas lagenda ditulis nomor peta dasar pendaftaran. d.
Pasal 17 1)
Peta dasar pendaftaran dapat dibuat dengan menggunkan peta lain yang memenuhi syarat sebagai berikut : a)
Peta tersebut mempunyai skala 1:1.000 atau lebih besar untuk daerah perkotaan, 1:2.500 atau lebih besar untuk daerah
32
pertanian dan 1:10.000 atau lebih kecil untuk
daerah
perkebunan. b)
Peta tersebut sebagaimana yang dimaksud pada huruf a mempunyai ketelitian planimetris lebih besar atau sama dengan 0.3 mm pada skala peta.
c)
Untuk mengetahui ketelitian planimetris sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b, dilakukan dengan pengecekkan jarak pada titik-titik yang mudah diidentifikasi di lapangan pada peta.
2)
Apabila peta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berada dalam sistem koordinat nasional, maka dilakukan transformasi ke dalam koordinat nasional.
e.
Pasal 18 1)
Pembuatan
peta
dasar
pendaftaran
dapat
juga
dilakukan
bersamaan dengan pengukuran atau bidang-bidang tanah termasuk didalamnya. 2)
Dalam hal pembuatan peta dasar pendaftaran bersamaan dengan pengukuran bidang atau bidang-bidang tanah, maka pengukuran bidang tersebut didahului dengan pengukuran titik dasar teknik orde 4 nasional yang diikatkan ketitik-titik dasar teknik nasional orde 3 atau orde 2 terdekat di sekitar wilayah tersebut.
3)
Apabila disekitar lokasi tanah yang bersangkutan terdapat titik dasat teknik nasional orde 3 atau orde 2, maka pembuatan peta dasar pendaftaran harus dimulai dengan pembuatan titik dasar teknik dengan sistem koordinat lokal, yang dalam hal pendaftaran tanah
33
secara sistematik harus mencakup minimal wilayah ynag ditunjuk sebagian wilayah pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik tersebut. 4)
Apabila di kemudian hari di wilayah tersebut tersedia titik dasar teknik
orde
4,
peta
pendaftaran
pada
wilayah
tersebut
ditransformasikan menjadi peta pendaftaran dalam sistem koordinat nasional. 5)
Dalam pengukuran yang dilakukan untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dimaksud pada ayat 1, selain batas-batas bidang tanahnya juga dimasukan situasi/detail yang ada di sekitarnya dan jika diperlukan bangunan yang ada di atasnya.
3.
Alat dan Bahan a.
Alat 1)
Penggaris, digunakan untuk menggaris sebuah bidang di peta dasar
2)
Jarum, digunakan sebagai pengganti pulpen atau pensil dalam menggambar.
3)
Kertas Karbon dan Kertas Kalkir
4)
Pulpen 3 warna (Merah, Hijau, Biru) digunakan sebagai ciri informasi sebuah bidang peta dalam sebuah peta dasar
b.
Bahan 1) Peta (Gambar) hasil print dari sofware AutoCad 2) Peta Dasar
4.
Prosedur Kerja a.
Menggambarkan data hasil pengukuran pada aplikasi AutoCad
34
b.
Setelah gambar tersebut selesai, lalu di print pada kertas kalkir
c.
Menyiapkan peta dasar pendaftaran, kertas karbon, jarum, penggaris, dan pulpen 3 warna (Merah, Hijau, Biru)
d.
Meletakkan peta dasar sebagai alas, lalu kertas karbon di atas peta dasar, lalu kertas kalkir hasil print gambar dari AutoCad diatas kertas karbon.
e.
Menjiplak gambar diatas kertas kalkir dengan menggunakan jarum sebagai media pengganti alat tulis (pensil), dan kertas karbon sebagai pengganti pensil untuk memberikan bentuk gambar yang diprint dari AutoCad.
5.
Hasil Hasil pekerjaan penggambaran pada peta dasar berupa sebuah bentuk
bidang yang tergambar pada peta dasar pendaftaran.
Gambar 5. Peta hasil print dari AutoCad
35
Gambar 6, gambar hasil jiplakan dari kertas kalkir ke peta dasar 6. Pembahasan Penggambaran pada peta dasar ini merupakan proses penjiplakan yang digambar pada kertas kalkir ke peta dasar pendaftaran dengan tujuan untuk menentukan bidang yang ada didalam peta tersebut dengan melakukan pengukuran terlebih dahulu di lokasi tersebut untuk menentukan batas bidang tersebut pada peta dasar.
D. Pengisian NIB (Nomor Induk Bidang) 1. Tujuan. Dalam sistem pendaftaran tanah terdapat 2 jenis informasi, yaitu informasi mengenal bidang tanah yang diuraikan dalam peta pendaftaran tanah dan informasi mengenai hal-hal yang melekat pada bidang tanah tersebut seperti pemegang hak, penggunaan tanah, apakah ada sengketa diatas tanah tersebut
36
dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan bidang tanah lainnya, diperlukan tanda pengenal bidang yang bersifat unik , sehingga dengan mudah mencari dan membedakan bidang tanah yang dimaksud dengan bidang tanah lainnya. 2. Dasar Teori Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bab I, Pasal 1 ayat 7, Nomor Induk Bidang (NIB) merupakan tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah sebagian besar dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan, begitu pula dengan penyimpanan dokumen-dokuman yang ada kaitannya dengan proses pendaftaran tanah seperti peta pendaftaran tanah, buku tanah, surat ukur (SU), daftar tanah, daftar isian lainnya disimpan di Kantor Pertanahan. Oleh karena seluruh informasi berkenaan dengan bidang tanah berada di Kantor Pertanahan maka NIB diberikan berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan supaya unik dan mudah dalam pencarian. NIB diberikan terhadap bidang tanah pada pengukuran tanah sistematik maupun pengukuran tanah sporadik setelah batas-batas tanah tersebut ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Bab I, Pasal 1 ayat 4 dan 5, pengukuran bidang tanah secara sistematik adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau
37
beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik. Pengukuran bidang tanah secara sporadik adalah proses pemastian letak batas atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadik. Tata cara penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematik dan sporadik diatur di dalam Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 46 hingga Pasal 93. 3.
Alat dan Bahan a.
Alat 1) Pulpen
b.
Bahan 1) Buku NIB
4. Prosedur Kerja. NIB yang terdapat pada sertipikat hak terdiri dari 13 digit, cara penulisannya sebagai berikut : a.
2 digit pertama
: adalah kode Provinsi
b.
2 digit kedua
: adalah kode Kabupaten/Kotamadya
c.
2 digit ketiga
: adalah kode kecamatan\
d.
2 digit keempat
: adalah kode kelurahan
e.
5 digit terakhir
: adalah nomor bidang tanah
38
Mencatat data pada buku NIB, yaitu data ukuran luas tanah, nomor peta, nomor hak, nomor surat ukur, tanggal, nama pemohon dan nama juru ukurnya. 5.
Hasil Data tersebut dimasukan kedalam buku induk bidang seperti pada gambar :
Gambar 7, Buku Nomor Induk Bidang 6.
Pembahasan NIB merupakan penghubung antara peta pendaftaran dan daftar lainnya
yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Dalam sistem komputerisasi pendaftaran tanah NIB yang unik diperlukan sebagai penghubung yang efisien antara data yang diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu bidang tanah.
39
E. Penjahitan Sertipikat Hak Tanah 1.
Tujuan Penjahitan sertipkat hak tanah ini bertujuan agar sertipikat dan buku tanah
tersebut tidak mudah lepas. Sertipikat tidak menggunakan staples karena bisa merusak atau merobek sertipikat maka sertipikat menggunakan benang sebagai alat untuk menjadikannya mirip seperti buku,karena apabila ada kesalahan pada sertipikat benang bisa dipotong dan bisa dijahit kembali apabila telah benar. 2.
Dasar Teori Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolahan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Apabila baru pertama kali mengurus sertipikasi tanah dan hendak mendaftarkannya melalui pendaftaran secara sistematik, yang tercantum dalam Permen-Agra/Ka.BPN No. 3/1997 yang telah dijelaskan di atas. Dari uraian yang begitu panjang di atas, secara singkat pendaftaran atas tanah untuk pertama kali dapat dilihat melalui gambar berikut :
40
Gambar 8, Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 3.
Alat dan Bahan a.
b.
Alat 1)
Jarum
2)
Buku sertipikat hak tanah
Bahan 1)
Benang
41
4.
Prosedur Kerja a.
Menyiapkan benang, jarum dan sertipikat hak tanah
b.
Memasukan benang kedalam jarum lalu menusukannya ke tengahtengah sertipikat.
c.
Jarum ditusukkan di tengah-tengah lipatan sertipikat.
d.
Benang yang ditusukkan ke tengah-tengah sertipikat harus kencang agar tidak mudah lepas.
5.
Hasil Berupa sertipikat hak tanah yang telah dijahit manual dengan benang
sebagai pengganti staples untuk menjadikannya sebuah buku. 6.
Pembahasan Dalam penjahitan ini harus diperhatikan dalam menusuk sertipikat tersebut,
karena apabila menusuk tersebut tidak pada posisi yang pas, maka jahitannya tidak rapi dan benangnya juga harus kencang agar sertipikat tidak mudah lepas.
42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda adalah sebagai berikut : 1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda merupakan satusatunya badan pengesahan hak tanah milik negara. 2. Tata cara dalam pengambilan data di lapangan lebih cepat. 3. Mekanisme dalam penghitungan data lapangan masih menggunakan sistem manual dalam arti masih menggunakan kalkulator. B. Saran 1. Sebaiknya mahasiswa diberi kesempatan untuk ikut mengerjakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan bidang Geoinformatika, serta adanya keterbukaan masalah data, sehingga hal ini akan memperlancar dalam proses belajar. 2. Dalam setiap pengukuran hendaknya menggunakan statif dan tribach untuk mendirikan prisma untuk mengetahui tinggi prisma tersebut dalam setiap pengukuran polygon suatu daerah yang diukur. 3. Perlunya dibuat batas waktu selesainya sertipikat tanah agar pemilik tanah dapat memperkirakan kapan selesainya sertipikat tersebut tanpa harus menunggu dengan ketidakpastian yang selama ini mereka dapat.
43
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Badan Pertanahan Nasional http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional (diakses pada tanggal 9 Mei 2013) Flavianus SP Sangsun. 2009. Tata Cara Mengurus Sertipkat Tanah. Jakarta: Transmedia Pustaka. Geomatics and Surveying . 2010 UUD Pokok-pokok Agraria. http://geomaticsandsurveying.blogspot.com/2010/04/uud-pokok-pokokagraria.html. (Diakses pada tanggal 14 Mei 2013) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 1997. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. PMNA/KBPN. Nomor 3. 68 hal. Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 1997. Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah. PMNA/KBPN. Nomor 3. 71 hal. Supriadi, S. H. M. Hum. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
LAMPIRAN
48
Lampiran 1
Gambar 9, Pengukuran Menggunakan Total Station
Lampiran 2
Gambar 10, Pengukuran Menggunakan Alat Chors
49
Lampiran 3
Gambar 11, Pengukuran Menggunakan Meteran
Lampiran 4
Gambar 12, Penggambaran Pada Peta Dasar Pendaftaran
