LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL)DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) DAN CIPTA KARYA DAN TATA KOTA KOTA SAMARINDA
Oleh
KAMASIAH NIM. 120 500 159
PROGRAM STUDI GEOINFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Laporan PKL
: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL)Di Kantor Dinas Pekerja Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Kota Samarinda
Nama
: Kamasiah
NIM
: 120 500 159
Program Studi
: Geoinformatika
Jurusan
: Manajemen Pertanian
Menyetujui,
Pembimbing,
Penguji I,
Ir. Iskandar, MP Yulianto, S.Kom, M.MT NIP. 19830719 200912 1 007 NIP. 19591119 198710 1 001
Penguji II,
Andrew Stefano, ST, MT . NIP. 1976031 5200912 1 002
Menyetujui/Mengesahkan, Ketua Program Studi Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Husmul Beze, S.Hut, M.Si NIP. 197906132008121003
Lulus ujian pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukurkehadiratAllah Subhanahu wata’ala,karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapang) yang telah dilaksanakan selama 2 (dua) bulan di dua Kantor yang berbedayaitu di Kantor Dinas Pekerja Umum (PU) dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda,
Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidaklangsung didalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini,antara lain: 1.
Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan dukungan.
2.
Ibu Riska Rahmadia, ST.,MPPM, Selaku pembimbing PKL di Kantor Dinas Pekerja Umum yang memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis.
3.
Bapak Dian Ruhendra, ST, MM, selaku pembimbing PKL di kantor Cipta karya dan Tata Kota yang memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis.
4.
Bapak Yulianto, S.Kom, M.MT, selaku dosen pembimbing PKL.
5.
BapakIr.Iskandar, MP dan Bapak Andrew Stefano, ST, MT,selaku dosen penguji.
6.
Seluruh staf dan karyawanKantor Dinas Pekerja Umum (PU) dan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda yang juga telah membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan PKL.
7.
Teman-teman yang telah membantu dalam penulisan laporan PKL ini.
iv
Saya menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan PKL ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan maupun penyajian. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun, agar penulis dapat menghasilkan yang lebih baik untuk kedepannya. Semoga PKL ini dapat diterima dan bermanfaat baik bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri. Apabila dalam penyajianLaporan PKL ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf
Penulis
Kampus Sei Keledang, 11 Juni 2015
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii KATA PENGANTAR ................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. v DAFTAR TABEL ......................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vii BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ........................................................................................ 2 C. Hasil yang Diharapkan ............................................................... 3 BAB II. KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. B. C. D. E.
Tinjauan Umum Instansi .............................................................. 4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas ................................................... 5 Manajemen Instansi ..................................................................... 9 Visi dan Misi................................................................................. 16 Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL.......................................... 18
BAB III. HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Hasil Kegiatan PKL di Dinas Pekerja Umum (PU) . . . . . . . . . . . . . 20 27 1. Survei Reklame...................................................................... 27 2. Survei Lokasi Patok GSB dan GSP ........................................ 29 3. Pengolahan Data ................................................................. 32
B. Hasil Kegiatan PKL di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota . . . . . .
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 38 B. Saran ......................................................................................... 38 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang di Dinas Kantor PU. . . . . . . . . .
2.
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang di Dinas Kantor Cipta Karya dan Tata Kota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... 18
3.
Hasil Pekerjaan Identifikasi Ruas Jalan
....................
18
25
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Hasil Pekerjaan Identifikasi Ruas Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.
Hasil Pekerjaan Survei Reklame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.
Hasil Pekerjaan Survei Patok GSB dan GSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
4.
Hasil Toponimi Patok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Lampiran 1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
2.
Layout Peta Sebaran Patok Dan Reklame Kota Samarinda . . . . . . . .
41
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota merupakan suatu permukiman yang menetap (permanen) dengan penduduk yangheterogen, dimana di kota itu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yangterintegrasi membentuk suatu sistem sosial dan seterusnya.(Burger, 1983 dalamTaufik 2013).Suatu kota yang merupakan pusat kegiatan usaha terdiri dari berbagai unsur ruang kota. Unsur-unsur ruang kota tersebut akan membentuk struktur kota. Proses pembentukan ini akan berbeda-beda antara satu kota dengan kota yang lainnya, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari fungsi
kota
itu
sendiri
baik
berupa
fungsi
primer
maupun
fungsi
sekundernya(Anonim, 2012). Untuk membangun sebuah kota yang ideal dengan berbagai fasilitas yang mendukung didalamnya, maka perlu adanya kegiatan penataan dan perencanaan tata ruang kota agar sesuai dengan fungsi kota tersebut. Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan lembaga pemerintah
yang
menangani
masalah
kecipta-karyaan,
penataan
dan
perencanaan tata ruang kota di Kota Samarinda. Disamping menangani masalah penataan kota, kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda juga menangani masalah penataan bangunan dan perizinan mendirikan bangunan. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda merupakan salah satu perguruan tinggi dimana syarat untuk menyelesaikan jenjang D3 harus mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL). PKL merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri.
2
PKL juga dapat menjadikan mahasiswa mandiri dan memiliki visi serta misi untuk masa depannya. Dalam Praktik Kerja Lapang, mahasiswa dituntut untuk memiliki keahlian (Skill) dalam menjalankan pekerjaan karena praktik di perkuliahan seringkali berbeda dengan praktik langsung didunia nyata. Oleh sebab itu dibutuhkan kreatifitas dan inisiatif yang tinggi dari mahasiswa dalam melaksanakan tugas di suatu perusahaan atau instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu program studi di Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yaitu Geoinformatika telah mempelajari masalah yang berkaitan dengan hal-hal perencanaan pembangunan wilayah. Dengan latar belakang tersebut mahasiswa Geoinformatika melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda. B. Tujuan Tujuan diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah : 1. Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. 2. Memperkenalkan mahasiswa pada situasi kerja yang sebenarnya, sehingga akhirnya dapat menyesuaikan diri, 3. Memperoleh pengetahuan serta wawasan yang lebih luas mengenai pekerjaan geodesi informatika. 4. Mahasiswa dapat membandingkan perbedaan dalam tata cara pengambilan data dan penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktik baik di lapangan dan praktik di perkuliahan.
3
C. Hasil yang Diharapkan Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : a. Dapat membandingkan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh dalam dunia kerja. b. Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi pemerintah khususnya Kantor Kantor Dinas Cipta Karya dan tata Kota Samarinda dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. c. Mahasiswa memperoleh kemudahan untuk memahami prosedur-prosedur kerja dan menekuni pekerjaan yang diterapkan dalam instansi. d. Menumbuhkan sikap profesional mahasiswa sebelum memasuki pekerjaan sesuai dengan bidangnya. e. Mendapatkan suatu pengetahuan baru yang belum pernah didapatkan di tempat perkuliahan.
BAB II KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi 1. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(disingkat
Kemenpupera
RI)
adalah
Kementerian
dalam
PemerintahIndonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (20002004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono. 2. Tinjauan Umum Instansi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Menurut Anonim, (2008), Dinas Cipta Karya dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Daerah
dalam
melaksanakan
sebagian
urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan
kebijakan
perencanaan
operasional
program
kegiatan
pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi
kawasan
dan
lingkungan
siap
bangun,
kebijakan
strategis
5
penanggulangan dan pencegahan, penanganan kawasan, pengelolaan peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategi, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan,
teknologi
dan
industri,
pengembangan
pelaksanaan
pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana sarana air limbah, jasa konstruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah dengan kebijakan umum daerah. B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 1. Tugas Pokok Menurut Anonim, (2012), pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 11 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda, Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
6
Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahdaerah dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan,
pengawasan dan pengendalian
kebijakan strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun, kebijakan strategis penanggulangan
dan
pencegahan,
penanganan
kawasan,
pengelola
peremajaan/perbaikan kawasan kumuh, kebijakan strategis pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, rumah negara, status bangunan dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria pemantauan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan perbatasan kawasan strategis, penyusunan rencana strategi detail tata ruang, kebijakan strategis dan program pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan, pemugaran, perluasan dan pemeliharaan dalam pembinaan perumahan formal dan swadaya, sistem pembangunan kawasan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan,
teknologi
dan
industri,
pengembangan
pelaksanaan
pembangunan perumahan peran serta masyarakat dan sosial budaya, kebijakan strategis pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana sarana air limbah, jasa kontruksi bangunan gedung sesuai norma, standar, prosedur
7
dan kriteria serta norma, standar, pembinaan dan pemberdayaan manual yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan se-arah dengan kebijakan umum daerah. 2. Fungsi Penjelasan mengenai fungsi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda menurut Anonim, 2012, dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai fungsi : a. Perumusan
kebijakan
teknis
keciptakaryaan
dan
pengembangan,
koordinasi,
perencanaan
ketatakotaan
program
operasional
upaya
pembinaan,
dalam
monitoring,
evaluasi
penyelenggaraan
kegiatan urusan cipta karya dan tata kota sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku dan se-arah kebijakan umum daerah. b. Pelaksanaan pengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan serta pelayanan umum pengawasan dan pengendalian kebijakan strategis pengembangan perkotaan dan pedesaan, air minum dan sistem penyediaan air minum serta prasarana dan sarana air limbah, kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat pada kawasan dan lingkungan siap bangun, penanggulangan dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh, perumahan kumuh sesuai NSPK dan NSPM yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang se-arah kebijakan umum daerah. c. Pelaksanaan pengkoordinasian kebijakan strategis penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan bangunan dan lingkungan, rumah negeri
8
asset pemda, penetapan status bangunan dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan, penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dan kawasan strategi, penyusunan perencanaan detail tata ruang serta pemanfaatan kawasan strategi dan sebagai RTR kawasan strategi, dan pengendalian memanfaatkan ruang wilayah dan kawasan, penyusunan pengaturan zonasi yang se-arah dengan kebijakan umum daerah yang merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi. d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan strategi dan program pembiayaan, pembinaan perumahan formal dan swadaya baik dalam pembangunan baru, perbaikan, pemanfaatan perluasan, pemugaran dan pemeliharaannya, sistem pengembangan, keterpaduan prasarana dan keserasian kawasan perumahan serta pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, pembinaan teknologi
dan
industri
perumahan
serta
pengembangan
pelaku
pembangunan perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya dengan memanfaatkan badan usaha baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan, swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, konsultan, kontraktor
dan pengembang yang se-arah
kebijakan umum daerah merujuk pada ketetapan pemerintah dan provinsi. e. Pengkoordinasian teknis pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan pedesaan, penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang utuh, prasarana dan sarana air limbah, kasiba dan lisiba,
9
pemulihan kawasan kumuh dan pembangunan kawasan pemukiman, pelaksanaan peraturan pedoman dan standar teknis serta tertib penyelenggaraan pembangunan, yang dilindungi dan dilestarikan dan pelaksanaan penataan ruang dan kawasan perumahan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta NSPM yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang se-arah kebijakan umum daerah serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya. C. Manajemen Instansi 1. Pengorganisasian Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Struktur organisasiDinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda dapatdilihat pada lampiran 1.Adapunuraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda (Anonim, 2008) adalah sebagai berikut : a. Sekretariat dan Sub Bagian Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang merupakan unsur staf yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Dinas dalam menyusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan pengkoordinasian Bidang-Bidang lingkup Dinas dengan menyelenggarakan pelayanan umum administratif kesekretariatan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota. Sekretariat
dipimpin
oleh
seorang
Sekretaris
yang
dalam
menyelenggarakan kegiatan kedinasannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota.
10
b. Bidang Prasarana Perkotaan Bidang Prasarana Perkotaan yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang prasarana perkotaan serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Kepala Bidang Prasarana Perkotaan yang merupakan unsur pembantu dan pelaksana pelayanan teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Kota mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
penatakotaan
dengan
menyelenggarakan kegiatan bina teknik prasarana perkotaan, revitalisasi perkotaan, dan fasilitas utilitas kota yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan provinsi Dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
Kepala
Bidang
Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain : 1) Pelaksanaan
pernyusunan
perumusan
perencanaan
program
kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang prasarana perkotaan dengan
11
menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; 2) Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan dan strategis perencanaan dan pengawasan teknis Prasarana Perkotaan dan kawasan yang menjadi kewenangan penanganan
Pemerintah
Daerah
Kota,
koordinasi
dengan
Badan/Dinas/Instansi/ Lembaga terkait mengenai fasilitas kota dan rencana pengembangan kota, Memberikan bantuan dan penyuluhan teknik
mengenai
perencanaan
teknik,
permukiman
dan
pengembangan kota, pengadaan pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan
Prasarana
Perkotaan
yang
menjadi
kewenangan
penanganan Pemerintah Kota serta Fasilitas Kota; 3) Pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam usaha melibatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan tingkat pelayanan sarana dan prasarana permukiman, serta kualitas lingkungan yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi yang searah kebijakan umum daerah; 4) Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau
12
diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya. 2. Bidang Bangunan Gedung Bidang Bangunan Gedung yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
ketatakotaan
yang
bertugas
dan
berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang bangunan gedung serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun
dengan
SKPD
terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud Pasal 620 diatas, Kepala Seksi Pembangunan Bangunan Gedung mempunyai fungsi antara lain: a. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan operasional program pengadaan pembangunan gedung; 1) Kantor kelurahan dan balai pertemuannya 2) Kantor kecamatan dan bangunan penunjangnya 3) Balaikota Kota Samarinda dan bangunan penunjangnya 4) Gedung untuk instansi setingkat kantor, dinas dan badan dan bangunan penunjangnya 5) Gedung untuk instansi vertikal dan bangunan penunjangnya 6) Gedung untuk pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas induk, puskesmas pembantu, pos yandu dan sejenisnya)
13
7) Gedung untuk pelayanan pendidikan (setingkat TK, SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi) dan bangunan penunjangnya 8) Gedung untuk Pasar dan bangunan penunjangnya 9) Gedung untuk pelayanan perhubungan dan bangunan penunjangnya 10) Gedung untuk rumah ibadah dan bangunan penunjangnya 11) Gedung untuk pusat kegiatan dan layanan masyarakat (pertemuan, organisasi kepemudaan dan sejenisnya); b. Pendataan Terstruktur terhadap bangunan gedung yang telah dibangun; c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh atasan sesuai ruang lingkup dan tanggung jawab kewenangannya. 3. Bidang Perumahan Pemukiman Bidang Perumahan Permukiman yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen keciptakaryaan dan ketatakotaan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan permukiman serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun dengan SKPD terkait dengan menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Perumahan Permukiman,
mempunyai
fungsi
sesuai
tanggung
jawab
dan
kewenangannya antara lain : a. Pelaksanaan pernyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian
14
pelayanan
teknis
dibidang
perumahan
permukiman
dengan
menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; b. Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan
dan
pengendalian
strategis dan
perencanaan
pembangunan
dan
sarana
pengawasan
prasarana
teknis
permukiman
termasuk pembangunan perumahan, pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana permukiman, pengendalian permukiman dan perumahan,
memberikan
bimbingan
dan
pembinaan
kepada
Pengembang dan memberikan perijinan, pemberian bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam usaha melibatkan peran serta masyarakat
untuk
bersama-sama
meningkatkan
tingkat
kualitas
perumahan (rumah sehat) yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah kebijakan umum daerah; c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya.
15
4. Bidang Penataan Kota Bidang Penataan Kota yang merupakan unsur pelaksana teknis manajemen
keciptakaryaan
dan
ketatakotaan
yang
bertugas
dan
berkewajiban membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dalam merumuskan penyusunan kebijakan teknis bidang penataan kota serta pengkoordinasian tugas antar unsur lingkup dinas maupun
dengan
SKPD
terkaitdengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis kedinasan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Bidang Penataan Kota mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab dan kewenangannya antara lain : a. Pelaksanaan pernyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan teknis dibidang penataan kota dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah; b. Pelaksanaan tugas kedinasan penanganan pengaturan penetapan kebijakan
dan
strategis
perencanaan
dan
pengawasan
teknis
menyelenggarakan perijinan bangunan, pendataan, menganalisa dan mengolah data perencanaan fasilitas kota, penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Letak penempatan Papan Reklame, Baliho, Spanduk, Neon Box dan bangunan advertizing lainnya, evaluasi terhadap pelaksanaan aturan ketataruangan yang berlaku seperti RDTRK, RTRK,
16
RTBL, Sempadan Sungai, Jalan dan Bangunan, Jalur Hijau dan tata ruang parkir, penyusunan Peraturan Teknik ketataruangan yang meliputi Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK), Rencana Teknis Kawasan lainnya, penyusunan Peraturan Teknik Tata Bangunan yang meliputi Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Rencana Teknis Arsitektur dan Konstruksi lainnya, pengawasan letak bangunan terhadap garis sempadan, ruang parkir, dan keselamatan bangunan, pengawasan perijinan dan konstruksi bangunan sesuai dengan ketetapan dalam surat ijin membangun, pengendalian dan pelaksanaan Rencana Tata Ruang serta Tata Bangunan dan Lingkungan yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah dan provinsi dan searah kebijakan umum daerah; c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan SKPD terkait, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya.
17
D. Visi dan Misi Menurut Astina, (2014), Adapun Visi dan Misi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda adalah sebagai berikut: 1. Visi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda Terwujudnya
pemerataan
pembangunan
dibidang
infrastuktur
dan
suprastuktur, lingkungan permukiman dan perumahan yang layak dan serasi, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi,aman, dan nyaman serta berkelanjutan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat terbentuknya masyarakat yang berjati diri, produktif dan mandiri. 2. Misi Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda a. Meningkatkan pembangunan dan pemanfataan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang ada baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN Swasta maupun Hibah dan memberikan pelayanan terbaik serta mendorong kepada para pemangku kepentingan, investor bersama-sama masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tanpa
meninggalkan
cirri/khas
kota
serta
bentuk
pelayanan
sederhana,jelas,aman dan efesien dan tepat waktu. b. Meningkatkan pembangunan pemukiman, perumahan dan fasilitas kota yanglayak, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh,rapi, aman dan nyamandan berkelanjutan dalam rangka untuk mendukung ketahanan masyarakat,maupun menjamin lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas masyarakat.
18
c. Mengatur
dan
mengendalikan
pemanfaatan
ruang
kota
guna
meningkatkankemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatifterhadap lingkunga hidup. d. Mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budayalokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomirakyat. e. Meningkatakan sumber daya manusia (SDM) baik secara internal maupuneksternal dalam melaksanakan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok danfungsi. E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL Praktik kerja lapang (PKL) dilaksanakan di dua kantor yang berbeda yaitu Tabel 1.Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang di Kantor Dinas PU No Waktu kegiatan Lokasi Keterangan Kantor Dinas Praktek 1 06-07 April 2015 Identifikasi Jalan Kota Samarinda 1.
Kantor PU, Jalan Tengkawang No. 5, Samarinda dan Kantor Cipta Karya. Hal ini dikarenakan minimnya kegiatan di Kantor dinas PU mengharuskan Mahasiswa untuk mencari lokasi PKL yang baru yaitu di Kantor Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda, jalan Kesuma Bangsa No. 84, Kecamatan Samarinda Ulu.. Adapun jadwal kegiatan selama PKL di Kantor Dinas PU dapat dilihat pada tabel 1. Kegiatan – kegiatan yang di lakukan pada saat praktik kerja lapang (PKL) di Kantor Dinas Cipta Karya dapat di lihat pada Tabel 2.
19
Tabel 2.Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapang di Dinas Kantor Cipta Karya dan Tata Kota. No Waktu kegiatan Lokasi Keterangan 1 4 Mei 2015 Rapat Kantor Dinas Praktek Pembuatan Surat Kantor 2 5 Mei 2015 Praktik Ijin Reklame Kecamatan Mengisi Atribut 3 6-8Mei 2015 Pembangunan Kota Kantor Dinas Praktik Samarinda Kelurahan Survei Kantor Gunung 4 Kelurahan ( Ground 11-12Mei 2015 Praktik Tangga dan check) Tanah Merah 13,15,18 Mei Kecamatan 5 Survei Reklame Praktik 2015 Loajanan Ilir Layout Peta 6 19-22 Mei 2015 Kantor Dinas Praktik Kelurahan 7 25-27 Mei 2015 Survei Patok Praktik Bantuas 8 Pembuatan Surat 28 Mei 2015 Perpanjangan Kantor Dinas Praktik Reklame Download Data 29 Mei-01 Juni 9 Kantor Dinas Praktik 2015 Patok dan Reklame Input Data ke Excel 10 03-04 Juni 2015 Kantor Dinas Praktik Input Data 11 05 Juni 2015 danToponimi ke Kantor Dinas Praktik ArcMap 10.2.2
BAB III HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG A. Hasil Kegiatan PKL di Dinas Pekerja Umum (PU) 1. Identifikasi Ruas Jalan Kota Samarinda a. Tujuan Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk melihat apakah penggunaan Ruas Jalan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Samarinda . b. Dasar Teori Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumberdaya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada, merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, dimana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah -daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian.Klasifikasi jalan umum menurut peran dan fungsinya terdiri atas:
21
1)
Jalan Arteri Jalan Arteri Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang kesatu yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua (R. Desutama. 2007). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Primer adalah : a) Kecepatan rencana> 60 km/jam. b) Lebar badan jalan> 8,0 m. c) Kapasitas jalan lebih besar dari volume lalulintas rata-rata. d) Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. e) Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalulintas lokal. f)
Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jalan Arteri Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan
kawasan
primer
menghubungkan
dengan kawasan
kawasan
sekunder
kesatu
sekunder kesatu dengan
atau
kawasan
sekunder lainnya atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Arteri Sekunder adalah :Kecepatan rencana> 30 km/jam. a) Lebar jalan> 8,0 m. b) Kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalulintas ratarata. c) Tidak boleh diganggu oleh lalulintas lambat.
22
2) Jalan Kolektor
Jalan Kolektor Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang kesatu dengan kota jenjang ketiga. (R. Desutama. 2007). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Primer adalah : a) Kecepatan rencana> 40 km/jam. b) Lebar badan jalan> 7,0 m. c) Kapasitas jalan lebih besar atau sama dengan volume lalulintas rata-rata. d) Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. e) Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalulintas lokal. f)
Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan
Kolektor
menghubungkan
Sekunder
kawasan
adalah
sekunder
kedua
ruas
jalan
dengan
yang
kawasan
sekunder lainnya atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Kolektor Sekunder adalah : a) Kecepatan rencana> 20 km/jam. b) Lebar jalan> 7,0 m.
23
3) Jalan Lokal
Jalan Lokal Primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. (R. Desutama, 2007). Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Primer adalah : a) Kecepatan rencana> 20 km/jam. b) Lebar badan jalan> 6,0 m. c) Jalan lokal primer tidak terputus walaupun memasuki desa Jalan Lokal Sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, atau kawasan
sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan. Jika ditinjau dari peranan jalan maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh Jalan Lokal Sekunder adalah : a) Kecepatan rencana> 10 km/jam. b) Lebar jalan> 5,0 m c. Alat dan Bahan 1) Komputer/PC. 2) Sofware Arc Map 10.2.2, 3) Peta hasil scan, sebuah peta yang didigitasi di dalam komputer. 4) Tally sheet Berupa data -data ruas jalan d. Prosedur Kerja 1) Membuka aplikasi Arc Map 10.2.2
.
24
2) Setelah lembar kerja baru terbuka, klik tombol
untuk add data
(Projek yang mau diidentifikasi). 3) Membuka data ruas jalan kota samarinda yang ada diexcel 4) Kemudian mengklik kanan pada Jaringan _ jalan _ 26 _ nov_2014 5) Kemudian mengidentifikasi nama ruas jalan satu persatu yang ada diexcel didalam atribut jaringan_jalan_26_nov_214. e. Hasil Ada 36 Ruas jalan di Kota Samarinda, namun ternyata hanya 19 yang sesuai dengan RTRW Samarinda tahun 2014. Sebagian data atribut hasil identifikasi di Kota Samarinda dapat dilihat pada Tabel 3. f.
Pembahasan Selama kegiatan berlangsung ditemukan beberapa kendala seperti banyaknya nama jalan yang sama. Hal ini menyulitkan untuk mengindentifikasi ruas jalan yang benar. Selain itu atribut jalan yang harus diidentifikasi sangat banyak, mendekati 2000 ruas jalan. Hal ini menyebabkan proses identifikasi sebenarnya berlangsung cukup lama karena banyaknya objek jalan yang harus diidentifikasi. Selama 2 hari pekerjaan berlangsung, tim hanya berhasil mengidentifikasi 36 ruas jalan. Pekerjaan identifikasi juga diselingi oleh pekerjaan lain yaitu input data keuangan bulanan sehingga pekerjaan juga menjadi tertunda.
25
Tabel 3 .Hasil Pekerjaan Identifikasi Ruas Jalan i. NO
NO. RUAS
1 2 3 4 5 6 7 ii. NO
Ruas Jalan Batulicin – Tana Paser (Kuaro) Ruas Jalan Tana Paser (Kuaro) – Penajam Ruas Jalan Kota Balikpapan – Kota Samarinda Ruas Jalan Kota Samarinda – Kota Bontang Ruas Jalan Kota Bontang – Kota Sangatta Ruas Jalan Kota Sangatta – Maloy Ruas Jalan Samarinda – Kota Tenggarong Pembangunan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional), dengan rincian: NO. NAMA RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS
1
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 iii. NO 1
NAMA RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN
008.11K 008.11K 008.11K 008.11K
Ruas Jalan Tering – Long Iram (Kab.Kutai Barat)– Long Hubung – Laham – Ujoh Bilang -Long Bagun – Long Pahangai – Tiong Ohang – Long Apari (Kab. Mahakam Ulu) – Batas Provinsi Kalimantan Barat Ruas jalan Long Apari – Lasantuyan (perbatasan Malaysia) Ruas jalan Sp. Datah Naha – Perbatasan Malaysia Ruas Jalan Batu Cermin (Samarinda) – L2 (Tenggarong Seberang) Ruas Jalan Outer Ring Road – BSB (Bandara Samarinda Baru) Ruas Jalan Poros Jalan Batu Besaung – Jalan Berambai (Samarinda) Ruas Jalan Km. 13 – Jembatan P. Balang Ruas Jalan Jembatan P. Balang – Penajam Ruas Jalan Sp. Batu Kelau - Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara)/ Long Hubung – Long Boh (Batas Provinsi Kalimantan Utara) Ruas Jalan Syarifudin Yoes (Jl. Ke Airport) (Kota Balikpapan) Ruas Jalan Sudirman (Kota Balikpapan) Ruas Jalan Iswahyudi (Kota Balikpapan) Ruas Jalan MT. Haryono / Ring Doad (Balikpapan)
Pembangunan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional), dengan rincian: NO. NAMA RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN RUAS Ruas Jalan Tanjung Batu – Batas Provinsi Kalimantan Utara? rencana kolektor
PANJANG (KM)
84,5 51,27
PANJANG (KM)
12 55,375 7,2
PANJANG (KM)
26
Tabel 3.Lanjutan i. NO
Pembangunan Jalan Kolektor Primer 2 (K-2) (Jalan Provinsi), dengan rincian: NO. NAMA RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN PANJANG RUAS (KM)
1 2 3 4 5 ii. NO
Ruas jalan Sebulu – Muara Bengkal Ruas Jalan Sangkulirang – Talisayan (No. Ruas = 34.033) Ruas jalan Sp. Pengodan – Sp. Talisayan Ruas Jalan Resak – Petung?rencana jalan kolektor 2 Ruas Jalan Sp. 3 Sambera – Muara Badak
24,6
Pembangunan jalan Kolektor Primer 3 (K-3) (Jalan Provinsi), dengan rincian: NO. NAMA RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN PANJANG RUAS (KM)
1
RuasJalan Batas Provinsi Kalimantan Utara – Tabang – Kembang Janggut – Kota Bangun – Muara Kaman (Kab. Kutai Kartanegara) Ruas Jalan Sp. Abit – Kahala – Ma. Wahau Ruas Jalan Muara Bengkal – Muara Ancalong (Kab. Kutai Timur) – Kembang Janggut (Kab. Kutai Kartanegara) – Ujoh Halang (Kab. Kutai Barat) Ruas Jalan Linggang Bigung – Batas Provinsi Kalimantan Tengah (Kab. Kutai Barat)
2 3
4
Keterangan : Merah : Beda Keterangannya Biru
112,0 241,0
: Beda Fungsi Jalannya
Hijau : Ada Hitam : Tidak Ada
27
B. Hasil Kegiatan PKL di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota 1. Survei Reklame a. Tujuan Tujuan dilakukannya survei reklame ialah untuk mengambil titik koordinat tempat yang akan digunakan untuk pembangunan reklame sesuai dengan permintaan dari pemohon. b. Dasar Teori Dalam penyelenggaraan reklame terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh penyelenggara sesuai dengan PERWALI (Peraturan Walikota)
Samarinda,
mulai
dari
lokasi
penempatan
reklame,
pemeriksaan, prosedur administrasi, batas waktu, dll. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut telah tercantum pada BAB I hingga BAB XII PERWALI Samarinda. c. Alat dan Bahan Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan survei reklame adalah: 1) GPS Map 78s GARMIN 2) Komputer/PC 3) Kendaraan 4) Tally Sheet 5) Data GSP dan GSB Samarinda 6) Kamera Digital
28
d. Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan dalam kegiatan survei ini adalah: 1) Menyiapkan segala perlengkapan untuk survei ke lapangan yaitu GPS Map 78s GARMIN, kendaraan dan data dari pemohon. 2) Pergi ke lokasi pembangunan dengan kendaraan yang telah disiapkan . 3) Mulai mengambil titik koordinat lokasi tersebut dengan cara menyalakan alat GPS, tunggu hingga minimal 4 satelit terdeteksi, tekan dan tahan tombol enter, beri nama pada titik tersebut sesuai dengan nama pemohon kemudian save. 4) Potret area sekitar dengan menggunakan kamera digital dengan sudut pandang yang telah ditentukan agar mempermudah pembuatan sketsa gambar. 5) Kembali ke kantor dan memulai proses pembuatan advis teknis reklame. e. Hasil Hasil yang didapat dari kegiatan survei reklame di Kecamatan Loajanan Ilir terdapat 28 titik reklame, dapat dilihat pada lampiran 4 . f.
Pembahasan Survei reklame dilakukan untuk memberikan keterangan secara teknis tentang bangunan reklame tersebut.
Hal tersebut tidak boleh
dilakukan oleh pihak penyelenggara karena bangunan reklame harus memperoleh izin dari dinas yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda No. 26 tahun 2012.
Jika peraturan tersebut
dilanggar oleh pihak penyelenggara, maka Dinas Cipta Karya dan Tata
29
Kota Samarinda diberikan kewenangan untuk mencabut reklame tersebut karena tidak mematuhi prosedur yang telah ada. Saran Teknis Reklame merupakan surat perizinan pembangunan yang diberikan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda kepada penyelenggara reklame berupa surat izin pembuatan maupun surat izin perpanjangan sebuah reklame. Saran Teknis tersebut berisi tentang data penyelenggara/pemohon, data reklame (bentuk dan ukuran), keterangan lokasi pembangunan, sketsa hingga denah lokasi pembangunan reklame tersebut serta penyataan telah memperoleh izin dari Kantor Dinas yang bersangkutan. 2. Survei Lokasi Patok GSB dan GSP a. Tujuan Tujuan dari kegiatan Survei Lokasi Patok Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) adalah untuk mengetahui secara langsung lokasi pembangunan patok dan bentuk areanya sehingga dapat menyiapkan hal-hal yang kemungkinan diperlukan pada saat pembuatan Patok GSB dan GSP di daerah tersebut sesuai dengan denah lokasi pembuatan yang diperoleh dari konsultant. b. Dasar Teori Menurut Sjahputra, (2012), Garis Sempa dan Bangunan (GSB) GSB atau building demarcation line adalah garis batas dalam mendirikan bangunan disuatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. Garis ini bisa membatasi fisik bangunan kearah depan, belakang, atau pun samping. Lebar GSB biasanya dihitung seperempat dari lebar Daerah Milik Jalan (DMJ) dan ditarik dari batas Garis Sempa dan Pagar (GSP).
30
Khusus untuk kawasan perdagangan dan jasa komersial, GSB minimum adalah
5
(lima)
meter
dari
batas
GSP.
Garis
Sempa
dan
Samping/Belakang Bangunan (GSpS/GSpB), yaitu sempa dan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping atau belakang kapling, dihitung dari garis batas kapling terhadap batas terluar samping atau belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan factor keselamatan antar bangunan. Secara umum GSB adalah garis imaginer yang menentukan jarak terluar bangunan terhadap ruas jalan. Kita dilarang keras membangun melebihi batas GSB yang sudah ditentukan. Besarnya GSB ini tergantung dari besar jalan yang ada di depannya. Jalan yang lebar tentu saja mempunyai jarak GSB yang lebih besar dibandingkan jalan yang mempunyai lebar yang lebih kecil. Biasanya jarak GSB ini adalah 5 m. Untuk lebih pastinya, tanyakanlah terlebih dahulu kepihak developer sebelum mendesain rumah. Di dalam area GSB ini kita tidak dapat membangun sesuatu yang bersifat struktural, seperti penambahan ruangan untuk usaha yang kiri kanannya diberi dinding bata yang tinggi dan pintu masuknya tepat berada di tepi jalan. Contoh lain yang sering ditemui di lapangan adalah member atap beton di atas carport, bahkan ada juga yang mendirikan lantai dua di atas carport, aji mumpung ,katanya, carportnya sudah dicor. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Carport dapat saja ditutup. Penutupnya bisa saja dari kayu atau policarbonat dengan rangka besi holo. Atau yang lebih hijau dengan memadukan dengan tanaman rambat. Semua itu masih bisa di tolerir di dalam area. Denah GSP dan GSB dapat dilihat pada lampiran 3.
31
c. Alat dan Bahan Alat yang digunakan dalam kegiatan survei patok ialah: 1) Kendaraan, untuk menuju ke lokasi 2) Denah lokasi pembuatan Patok GSB dan GSP 3) Kamera Digital, untuk memotret area sekitar d. Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan pada saat kegiatan survei berlangsung ialah: 1) Pergi ke lokasi pembuatan Patok GSB dan GSP menggunakan kendaraan yang telah disiapkan. 2) Setelah sampai dilokasi pembuatan, konsultant akan memberikan penjelasan-penjelasan singkat mengenai hal-hal tentang lokasi dan apa saja yang harus dilakukan pada saat pembuatan patok didaerah tersebut. 3) Memotret area sekitar menggunakan kamera digital. 4) Menuju ke lokasi selanjutnya. e. Hasil Hasil yang didapatkan dari Survei Patok GSB dan GSP di Kelurahan Bentuas terdapat 110 titik Patok, gambar dapat dilihat pada lampiran 5 . f.
Pembahasan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP) merupakan garis batas pembangunan yang seharusnya dibangun terlebih dahulu sebelum terdapat bangunan di daerah tersebut. Tetapi, karena banyak bangunan -bangunan lama yang dibangun sebelum
32
adanya garis sempadan, maka pihak Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda tidak dapat memberikan sanksi denda maupun penggusuran terhadap bangunan tersebut. Jadi Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Pagar hanya diberlakukan untuk bangunan -bangunan baru yang akan dibangun di daerah tersebut. Sejauh ini pembangunan GSB dan GSP telah mencapai Kelurahan Bantuas dimana baru diadakan survei Patok di daerah tersebut. GSB dan GSP dibangun di sepanjang jalan sebelah kanan maupun kiri dengan interval jarak pembangunan ± 50m. 3. Pengolahan Data a. Tujuan Tujuan dari proses pengolahan data ialah untuk memproses datadata koordinat lapangan yang telah diperoleh dari hasil survei lapangan menjadi sebuah Peta Sebaran Bangunan Pemerintah se-Samarinda. b. Dasar Teori Georefencing adalah proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan system koordinat ke dalam system koordinat dan proyeksi tertentu.(Chandra, 2012) Menurut Triyadi, (2013), Pembuatan layout peta merupakan pekerjaan terakhir setelah input data, editing data, analisis data, penambahan label, dan pengaturan legenda daftar isi telah dilakukan. Melalui fasilitas layout dapat membuat dan mengatur data mana saja yang akan digunakan sebagai output dari proses atau analisis gis yang digunakan serta bagaimana data tersebut akan ditampilkan.
33
Layout ini akan bermanfaat untuk memperjelas peta
dan
memperindah secara tampilan, selain itu tujuan yang lebih penting mengenai layout peta adalah sebagai atribut pelengkap yang mampu menjelaskan isi peta, yang merupakan informasi-informasi penting. Tanpa adanya layout, sebuah peta tidak akan berarti apa-apa, dan hanya bermakna sebagai gambar biasa. Pentingnya layout ini pada sebuah peta,
sehingga
perlu
dilakukan
pelatihan
untuk
meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain layout yang baik. Melalui praktikum ini praktikan diharapkan akan mempunyai pengetahuan mengenai layout dan dapat mengaplikasikannya untuk keperluan lain. c. Prosedur Kerja Prosedur yang dilakukan pada saat proses pengolahan data adalah: 1) Mendownload Data dari GPS ke Laptop a) Membuka program MapSource pada komputer/PC b) Sambungkan
alat
GPS
Map
78s
dengan
komputer/PC
menggunakan kabel data, lalu nyalakan GPS. c) Karena GPS Map 78s tidak bisa terbaca secara otomatis pada Software
MapSource,
maka
cara
men-download
datanya
menggunakan langkah -langkah sebagai berikut: i.
Mengklik Open pada menu File
ii. Mencari direktori penyimpanan pada GPS.
Biasanya file
penyimpanan berbentuk GPX. iii. File GPX berupa gabungan data koordinat yang dibedakan sesuai tanggal pengambilan datanya.
34
iv. Openfile satu-persatu sesuai tanggal pengambilan data kemudian save dalam bentuk file txt, mps dan dxf. v. Setelah melakukan proses download data secara keseluruhan dan menyimpannya dalam satu folder, 2) Meng -input datake aplikasiArcGIS 10.2.2. a) Membuka aplikasi ArcGIS 10.2.2 b) Setelah lembar kerja baru terbuka, klik tombol
untuk add
data. c) Setelah memasukkan semua data , kemudian memasukkan citra Kota Samarinda yang telah ter-georeference untuk mengecek apakah terdapat titik yang melenceng dari peta atau tidak. d) Jika terdapat titik yang melenceng, mengecek kembali data koordinat lapangannya.
Tetapi jika tidak maka proses
pengolahan data dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3) Toponimi atau Penamaan pada peta a) Open Attribute Layer pada Data Patok atau data Reklme, kemudian membuat kolom baru yaitu “Keterangan” dan isi kolom tersebut sesuai dengan data tentang Patok atau Reklame yang telah ada. b) Kemudian mengklik kanan pada layer yang diinginkan kemudian pilih Label Features. c) Apabila sudah diaktifkan tetapi hasil yang tertera pada Peta yaitu 0, maka ubah Label Field -nya dengan cara klik kana pada layer yang diinginkan, klik properties.
35
d) Pilih Label kemudian ubah Label Field menjadi “Keterangan” lalu klik OK. Hasil dapat diliihat pada lampiran 6. 4) Setelah proses toponimi selesai, maka berikutnya adalah tahap akhir pengolahan data yaitu proses pembuatan Layout Peta. Cara membuat Layout Peta adalah sebagai berikut: a) Mengklik Menu Insert, memilihNeatline kemudian mengatur posisi Neatline . b) Kemudian
mengklik
Menu
Insert,
memilihText
untuk
memasukkan Judul Peta. c) Setelah itu, meng klik pada menu Insert dan memilih North Arrow dan selanjutnya memilih Legend, Scale Bar, Scale Text dan Object. Tetapi terlebih dahulu mengatur skala peta. d) Setelah semuanya dimasukkan kedalam peta, maka hanya perlu ditata rapi sehingga pembaca peta mudah dalam membaca maupun memahami isi dari peta tersebut. e) Selanjutnya yaitu membuat garis Grid untuk memberitahukan kepada pembaca tentang koordinat letak dari bangunanbangunan tersebut. Caranya yaitu mengklik kanan pada Peta kemudian memilih Properties. f)
Pada window Propertiesmemilih Grids lalu klik New Grids.
g) PMemilih tipe grid, karena yang dipakai pada peta adalah sistem koordinat UTM maka memilih Measured Grid. h) Setelah itu mengklik Next sampai dengan Finish dan Grids akan terbentuk secara otomatis.
36
5) Jika proses Layout telah selesai, maka pengolahan data juga selesai dan peta siap untuk di-print out. d. Hasil Hasil yang didapatkan dari proses pengolahan data tampak Pada lampiran 6 . e. Pembahasan Kegiatan pengolahan data lapangan memerlukan waktu selama ± 2 minggu waktu kerja. Penyebab lamanya proses pengolahan data adalah proses download data yang dilakukan tidak cukup dalam waktu 1 atau 2 hari dikarenakan para pekerja lapangan terlambat memberikan data pada batas waktu yang ditentukan sehingga menghambat proses pengolahan data. Pada saat pengolahan data tentu terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu beberapa titik koordinat melenceng dari tempat yang seharusnya. Hal ini dikarenakan tidak semua data lapangan dimasukkan melalui proses download data, melainkan beberapa dimasukkan secara manual kedalam program Microsoft Excel sehingga ada beberapa kesalahan dalam penulisan koordinat lapangan. Ini terjadi karena tidak semua pekerja menguasai cara men -download data, jadi cara yang diambil yaitu memasukkan data secara menual. Ka rena data melenceng, jadi harus dilakukan pengecekan ulang terhadap data-data lapangan dan mengubahnya sehingga titik kembali pada posisi yang seharusnya. Proses pengolahan data yang memerlukan waktu paling lama yaitu proses toponimi. Pada proses toponimi, penamaan tidak hanya dilakukan pada patok dan reklame pemerintah tetapi juga penamaan terhadap jalan
37
agar tidak menjadi peta buta. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses pembuatan peta karena menentukan apakah peta tersebut layak untuk menjadi konsumsi masyarakat atau hanya menjadi peta buta yang tidak ada seorang-pun mengerti cara membacanya kecuali ahli peta.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda adalah sebagai berikut : 1. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan lembaga yang menangani masalah kecipta-karyaan, penataan ruang kota, pembangunan serta pengawasan terhadap bangunan di Kota Samarinda termasuk izin dalam pembangunannya. 2. Tata cara pengambilan data koordinat lapangandi Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda masih menggunakan cara manual yaitudengan cara ditulis kemudian dimasukkan kedalam programMicrosoft Excel. Tetapi untuk kemajuan alat survei dan perangkat lunak yang dimiliki oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda sudah lebih maju dan terbaru. B. Saran 1. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pihak Dinas membuat mahasiswa perlu belajar sendiri dengan ilmu yang telah diajarkan dibangku perkuliahan. 2. Sebaiknya mahasiswa lebih banyak diajak dalam kegiatan-kegiatan survei lapangan
sehingga
mahasiswa
dapat
memperoleh
pengalaman,
pengetahuan serta wawasan yang lebih luas tentang bidang pekerjaannya.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2008. Dinas Cipta Karyadan Tata Kota Samarinda.http://dcktk-smd.org/ Anonim. 2012. Pengertian Digitasi. https://gisindonesiablog.wordpress.com/2012/10/25/digitasi/ Anonim.2012. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2012.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FXaA2Qe nsX0J:satpolpp.samarindakota.go.id/upload/file/perwali-262012.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk Anonim. 2013. Bidang smd.org/?page_id=1260
Prasarana
Perkotaan.
http://dcktk-
Anonim. 2013. Tugas Pokok. http://dcktk-smd.org/?page_id=1168 Anonim.2013. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas. http://ciptakota.samarindakota.go.id/content/tugas-pokok-dan-fungsi-dinas Anonim. 2014. GSB-Garis Sempadan Bangunan. http://www.arsindo.com/artikel/gsb-garis-sempadan-bangunan/ Astina, Fitria. 2014. Peran Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota Dalam Menata Jalur Hijau Di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Nup xX7POwqIJ:ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/03/Jurnal%2520Fitria%2520%2803-04-14-07-3122%29.pdf+&cd=4&hl=en&ct=clnk Chandra. 2012. Georeferencing Citra/Map Digital PadaArcMap.http://chandrafz13.blogspot.com/2012/11/georeferencingcitramap-digital-pada.html Sjahputra, Rulianto. 2012. Garis Sempadan Bangunan (GSB), KDB, KLB Dan Ketinggian Bangunan (TB).http://kecamatanneglasari.blogspot.com/2012/11/garis-sepadanbangunan-gsb-kdb-klb-dan.html Taufik.2013. Pengertian Kota Menurut Para Ahli. https://taufikzk.wordpress.com/2013/11/28/pengertian-kota-menurut-paraahli/ Triyadi. 2013. Layout Petadengan SIG. http://triyadirikky06.blogspot.com/2013/01/layout-peta-dengan-sig.html
Anonim.( 2014) Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat republik indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pekerjaan_Umum_dan_Perumah an_Rakyat_Republik_Indonesia (diunduh pada tanggal 23 Mei 2015)
Lampiran 1.StrukturOrganisasi KEPALA DINAS H. ISMANSYAH, SE, M.Si NIP. 19600929 198902 1 001
KELOMPOK JAFUNG
SEKRETARIS HERWAN RIFA’I, S.Sos, M.Si NIP. 19660204 198609 1 001
SUB. BAGIAN UMUM
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
Hj. MUSTIKA RETNO ANDRITA, SE NIP. 19700328 198912 2 002
INDRA WIJAYANTO, SE, M.P.Si NIP. 19791111 200312 1 005
NENENG CHAMELIA SHANTI, ST. M.Si NIP. 19751105 200112 2 003
BIDANG PRASARANA PERKOTAAN
BIDANG BANGUNAN GEDUNG
BIDANG PERUMAHAN PEMUKIMAN
BIDANG PENATAAN KOTA
H. MAHYUDIN, ST, MT NIP. 19601226 198903 1 005
Hj. SUSY SUKMAWATI, ST, MT NIP. 1969 1119 199605 2 001
DENNY ALFIAN NOORSHANDY, ST NIP. 19740713 199903 1 001
DIAN RUHENDRA, ST, MM NIP. 19750526 199903 1 004
SEKSI BINA TEKNIK PRASARANA PERKOTAAN
SEKSI BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG
SEKSI BINA TEKNIK PERUMAHAN PEMUKIMAN
SEKSI TATA RUANG
AGUS SUPRIYANTO, ST, MT NIP. 19670824 199902 1 003
H. ZUL HERMANA, ST NIP. 19751222 200112 1 003
SEKSI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
SEKSI PRASARANA PERUMAHAN PEMUKIMAN
ENDRO TOMO, ST, MT NIP. 19680410 199203 1 016
DARMADI, ST NIP. 19720705 199903 1 009
SUNAR, ST, M.Si NIP. 19650 215 199103 1 012
SEKSI REVITALISASI PERKOTAAN SYAIFULLAH NURWIJAYA YUDA, ST, MM NIP. 19720414 200012 1 003
SEKSI FASILITAS UTILITAS KOTA
SEKSI REHAB & PEMELIHARAAN
SAID ADI TAQWAN, ST NIP. 19720402 200312 1 007
SEKSI TATA BANGUNAN M. FARID, BE NIP. 19660428 199001 1 001
BANGUNAN GEDUNG
SEKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEMUKIMAN
SEKSI PENGENDALIAN BANGUNAN
NOVIAR AZWARI, ST NIP. 19740328 200112 1 005
SURYO PRIYO RAHARJO, ST, MM NIP. 19730915 199903 1 007
M. CECEP HERLY, ST, MM NIP. 19730927 200212 1 001
UPTD PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
UPTD TINDAK DARURAT
UPTD DATA BASE
UPTD OPERASIONAL PENGAWAS BANGUNAN
MUHAMMAD IMAN, ST, MT NIP. 19760214 200112 1 005
M. FIRMAN NIP. 19590404 198503 1 017
Hj. EMILIA SUKMA DEWI, ST NIP. 19740216 199603 2 002
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD TINDAK DARURAT
Hj. MU’MINAH H.A RASYID NIP. 19620804 198811 2 002
MULYADI, SE NIP. 19671231 199401 1 009
EDDY DJUNAIDI, ST, M.Si NIP. 19691018 200212 1 003
JUSMARAMDHANA ALUS, SH NIP. 19711030 199403 1 002
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD DATA BASE
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD OPERASIONAL PENGAWAS BANGUNAN
Hj. ARBAYAH NIP. 19641207 198611 2 003
H. RUSTAM EFFENDI NIP. 19590103 198902 1 001
Gambar 1.BaganStrukturOraganisasiDinasCiptaKaryadan Tata Kota Samarinda
Lampiran 2. Layout PetaPatok Dan Reklame Kota Samarinda
Lampiran3.DenahPatok GSP dan GSB.
Lampiran 4. Hasil Pekerjaan Survei Reklame
Lampiran 5. Hasil Pekerjaan Survei Patok GSB dan GSP
Lampiran 6. Hasil Toponimi Patok
