LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
FATMALA N NIM. 120 500 154
PROGRAM STUDI GEOINFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Laporan PKL
: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT Surya Hutani Jaya HTI Camp 38, Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Nama
: Fatmala N
NIM
: 120 500 154
Program Studi
: Geoinformatika
Jurusan
: Manajemen Pertanian
Menyetujui, Pembimbing,
Penguji I,
Penguji II,
Ir. Suparjo, MP NIP. 19620817 198903 1 003
Yulianto, S.Kom, M.MT NIP. 19830719 200912 1 007
DwinitaAquastini, S.Hut, MP NIP.19700214 199703 2 002
Menyetujui/Mengesahkan, Ketua Program Studi Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Husmul Beze, S.Hut, M.Si NIP 19790613 200812 1 003
Lulus ujian pada tanggal :………………….
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan PKL ini. Dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan PKL, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik materi maupun moril. 2. Bapak Ir. Suparjo, MP selaku dosen pembimbing PKL. 3. Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Nita Desi Mentari selaku pembimbing lapangan yang memberikan banyak arahan dan masukan. 4. Bapak/Ibu Dosen penguji. 5. Bapak Husmul Beze,S.Hut,MSi selaku Ketua Program Studi Geoinformatika. 6. Seluruh staf pengajar, administrasi dan teknisiProgram Studi Geoinformatika Jurusan Manajemen Pertanian. 7. Bapak Kepala Kantor Pertanahan dan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang juga telah membantu dan membimbing dalam melaksanakan PKL. 8. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Geoinformatika 2012/2015 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta inspirasi hingga laporan PKL ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga mengharapkan saran yang bersifat membangundemi lebih baiknya laporan ini.Semoga laporan ini dapat bermanfaatdan memberikan tambahan wawasan bagi yang memerlukannya.
Penulis Kampus Sei Keledang, 2015
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii KATA PENGANTAR ................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................. iv DAFTAR TABEL ......................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... vi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... 1 B. Tujuan ........................................................................................ 2 C. Hasil yang Diharapkan ............................................................... 3 BAB II. KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. B. C. D.
Tinjauan UmumInstansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang ... 4 Manajemen Instansi ..................................................................... 9 Visi dan Misi................................................................................. 24 Tempat dan Waktu Pelaksanaan ................................................. 25
BAB III. HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. B. C. D.
IntegrasiMassalProna .................................................................. 27 IntegrasiSporadik ......................................................................... 34 Cek Plot ....................................................................................... 41 Pengukuran Bidang Tanah .......................................................... 47
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................ 52 B. Saran ......................................................................................... 53 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Kegiatan dan Prestasi PKL ....................................................................... 25
2.
Kegiatan dan Prestasi PKL ....................................................................... 26
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1.
Panel Kerja Kabupaten Pekalongan ..............................................…….. 29
2.
Hasil Integrasi Massal Prona Peta Bidang Tanah..........................………31
3.
Tampilan Kerja Geo KKP ..............................................................………34
4.
Hasil Integrasi Sporadik Peta Bidang Tanah ................................. ………38
5.
Hasil Cek Plot Peta Bidang Tanah ................................................………44
6.
Hasil Pengukuran Bidang Tanah ...................................................………49 Lampiran
7.
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab.Pekalongan .............. ...........55
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tanah
memiliki fungsi dan kedudukan
yang
sangat penting dalam
berbagai kehidupan, menyebabkan tanah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan.
Tanah merupakan
kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadah atau tempat tinggal maupun sebagai factor produksi. Begitu strategisnya kegunaan tanah maka tidak heran jika tanah merupakan sumber konflik yang sangat potensial. Sengketa tentang tanah selalu terjadi baik antar sesame anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan penguasa. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia akan tanah maka dibutuhkan sebuah instansi yang dapat menangani permasalahan tersebut (Anonim, 2013b). Kementerian
Agrariadan
Tata
Ruang
Republik
Indonesia
adalah
kementrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan
dan
tataruang
untuk
membantu
presiden
dalam
menyelenggarakan pemerintahan Negara. Kementrian agrarian dan tataruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
(Sesuai dengan Perpres No. 10
Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral (Anonim, 2015b). Berdasarkan pengertian di atas maka sudah jelas bahwa BPN RI merupakan instansi yang bertugas dan berperan penting dalam menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan bidang tanah. Sementara dalam
2
proses pelaksanaan tugasnya, BPN RI bergerak di berbagai bidang disiplin ilmu dimana salah satunya yaitu survei dan pemetaan. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda merupakan salah satu lembaga pendidikan dimana salah satu program studinya adalah Geoinformatika yang erat kaitannya dengan survey dan pemetaan, yang secara formal diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang berkualitas, yang memiliki kemampuan akademik/professional dan dapat menerapkan ilmu pengetahuannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mengadakan sebuah kegiatan yang dinamakan dengan program praktek kerja lapang (PKL). Dalam kesempatan ini program kegiatan PKL dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah. B. Tujuan Tujuan diadakannya praktik kerja lapang (PKL) yaitu: 1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan ke dunia kerja 2. Mahasiswa mampu memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan. 3. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan tata cara penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktik di lapangan dan praktik di perkuliahan. 4. Mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di suatu instansi. Proses kerja yang dimaksud adalah bagaimana menghasilkan produk, ketenagakerjaan, kedisiplinan dan keselamatan kerja. 5. Mengasah kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi dan hubungan interpersonal di tempat kerja.
3
C. Hasil Yang Diharapkan Dengan diadakannya kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut: 1.
Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmunya di tempat kerja.
2.
Mahasiswa diharapkan bisa mengetahui dan memahami proses kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
3. Diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan keilmuannya dalam survei dan pemetaan khususnya yang berurusan dengan peta kadastral. 4. Mahasiswa menjadi terampil dan berdedikasi tinggi dalam lingkungan kerja, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 5. Dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antar instansi pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
BAB II KEADAAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/BPN Anonim (2015b)menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik
Indonesia
adalah
kementerian
yang
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan
untuk
pemerintahan negara.
membantu
Presiden
dalam
menyelenggarakan
berdasarkan peraturan presiden Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2015 Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Anonim (2015c) menyatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1955 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1955.Sebelum menjadi kementerian pada tahun 1955, urusan agraria diselenggarakan oleh Departemen Dalam Negeri.pada era 1960 sejak berlakunya undang-undang pokok agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat kantor pertanahan, namun ketika dalam naungan departemen dalam negeri hanya melalui dirjen agraria sampai ke tingkat kantor pertanahan.
di
samping itu secara kelembagaan badan pertanahan nasioanl mengalami perubahan struktur kelembagaan yang jangka waktunya sangat pendek.
5
Untuk mengetahui perubahan tersebut, di bawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. 1. Periode1960 – 1970 Pada tahun 1960 awal berlakunya UUPA semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk peraturan pemerintah masih dikeluarkan oleh presiden dan menteri muda kehakiman, kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi. Kemudian pada tahun 1965 agraria dipisahkan dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R. Hermanses. SH. Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan, pada saat itu dimasukkan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jeneral agraria, selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada persetujuan secara kelembagaan begitu pula dengan peraturan yang diterbitkan. 2. Periode 1988 – 1990 Pada periode ini kembali mengalami perubahan, lembaga yang menangani urusan agraria dipisahkan dari departemen dalam negeri dan dibentuk
menjadi
lembaga
non-departemen
dengan
nama
Badan
Pertanahan Nasional RI yang kemudian dipimpin oleh Ir. Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. Pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya Badan Pertanahan Nasional RI. 3. Periode 1990 – 2000 Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri negara agraria atau Badan Pertanahan Nasional RI yang masih dipimpin
6
oleh Ir. Soni Harsono. Pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Badan Pertanahan Nasional RI. Pada tahun 1998 Badan Pertanahan Nasional RI masih menggunakan format yang sama dengan nama menteri negara agraria atau Badan Pertanahan Nasional RI, perubahan yang terjadi hanya pada puncak pimpinan saja yakni Ir. Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin. 4. Periode 2002 – 2006 Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting. Pada saat itu Badan Pertanahan Nasional RI dijadikan sebagai lembaga negara, kedudukannya sejajar dengan kementerian, pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof. Lutfi I. Nasoetion, MSc Ph. D. 5. Periode 2006 – 2012 Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph. D dengan 11 agenda kebijakannya dan dalam kurun waktu 5 tahun tidak terjadi
perubahan
kelembagaan
sehingga
tetap
pada
format
yang
sebelumnya. 6. Periode 2012 – 2014 Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
(BPN
RI)
menggantikan Joyo Winoto.Kemudian pada pemerintahan presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Indonesia/Badan
Pertanahan
Nasional,
sehingga
sejak
27
Oktober2014, Badan Pertahanan Nasional bergabung dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruangyang dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan.
7
Badan Pertanahan Nasional RI mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional,
dan sektoral.
Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional RI menyelenggarakan fungsi : 1.
Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3.
Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4.
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan.
5.
Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6.
Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7.
Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8.
Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayahwilayah khusus.
9.
Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai ada/atau daerah berkerjasama dengan departemen keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 11. Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. 12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, dan konflik di bidang pertanahan. 15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 16. Penelitian dan pengembang di bidang pertanahan.
8
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya alam manusia di bidang pertanahan. 18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan. 20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
BPN
RI
menyelenggarakan fungsi : 1.
Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI.
2.
Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3.
Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
4.
Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5.
Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara Indonesia.
6.
Membangun sistem informasi pertanahan nasional dan sistem pengamanan dokuman pertanahan di seluruh Indonesia.
7.
Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8.
Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9
9.
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI. 11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pemerintah. B.
Manajemen Instansi
Di bawah ini adalah uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang dikutip pada (Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 tahun 2008): 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Kepala kantor pertanahan kabupaten memiliki Tanggung jawab langsung kepada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. a. Menyusun
rencana,
program
dan
penganggaran
dalam
rangka
pelaksanaan tugas pertanahan. b. Menyelenggarakan pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan. c. Menyelenggarakan pelaksanaan survey, pengukran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukaan tanah, pemetaan tematik. d. Menyelenggarakan
pelaksanaan
pentagunaan
tanah,
landreform,
konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan. e. Menyelenggarakan pengusulan dan pelaksaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah.
10
f. Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan. g. Menyelenggarakan
penanganan
konflik,
sengketa
dan
perkara
pertanahan. h. Menyelenggarakan pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah,
menyelenggarakan
pemberi
informasi
pertanahan
kepada
masyarakat. i. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas). j. Menyelenggarakan
pelaksanan
urusan
tata
usaha,
kepegawaian,
keuangan, sarana, dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 2. Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Perencanaan dan Keuangan. 1) Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan
rencana,
program
dan
anggaran
serta
laporan
akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) adalah sebagai berikut: a) Menyampaikan
saran-saran
dan
atau
pertimbangan-
pertimbangan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan penyusunan
11
rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Urusan
Perencanaan
pelaksanaan
tugas
dan
Keuangan
serta
sebagai pedoman
melaksanakan
monitoring
pelaksanaannya. d) Mempersiapkan
bahan-bahan
dalam
rangka
penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. e) Menyiapkan daftar gaji, pembayaran gaji, usulan biaya pindah, mutasi dan pensiun ke Kanwil BPN. 3. Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Menurut pasal 32 tugas Subseksi Pengukuran dan Pemetaan: a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde-4, penetapanbatas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran.
12
b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) adalah sebagai berikut: 1) Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Survei, Pengukurandan tindakan yang perlu kegiatan
diambil dalam
perapatankerangka
dasar
Pemetaan
tentang
menyiapkan pelaksanaan orde-4,
pemetaan
dasar
pertanahan, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah,
batas
kawasan/wilayah,
kerjasama
teknis
surveyor
berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran. 2) Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. 3) Membuat Subseksi
rencana
kegiatan
Pengukuran
dan
yang
akan
Pemetaan
dilaksanakan
oleh
sebagai pedoman dan
arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 4) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan
lapangan,
Mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan mensistimalisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perapatan kerangka dasar orde-4, pemetaan batas
bidang
tanah
dan
dasar pertanahan, penetapan
pengukuran
bidang
tanah,
batas
13
kawasan/wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi
dan
memelihara
peta
pendaftaran,
daftar
tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftardaftar lainnya di bidang pengukuran. 5) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan mekanisme dalam bidang tugas dan kegiatan SubseksiPengukuran dan Pemetaan, terutama pada tugas dan kegiatan pelayanan pengukuran dan pemetaan. 6) Melakukan pembuatan, pemasangan dan pengukuran Titik Dasar Teknis
(TDT)
Orde-3
serta
pemeliharaan dan dokumentasinya
melakukan pengukuran dan pemetaan dalam penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah,
batas kawasan/wilayah
melakukan digitasi peta dan pemetaan indeks grafis dalam rangka perbaikan/up dating/penyempurnaan petadasar pertanahan sesuai dengan keadaan terakhir serta pemberian dukungan kegiatan pemetaan tematik lainnya. 7) Melakukan
pemetaan,
pengolahan
dan
pemeliharaan
daftar
toponimi baik secara analog/manual maupun secara digital serta koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka penerapan pemetaan dan penamaan toponimi. 8) Mengelola data dan informasi spasial bidang tanah dan peta pendaftaran.melakukan backup rutin data digital spasial bidang tanah dan peta pendaftaran tanah serta mengirimkan ke Kantor Wilayah BPN.
14
9) Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem manual: a) Menerima dan membukukan ke dalam Daftar Isian (DI) 302 permohonan pengukuran bidang tanah. b) Membuat perincian biaya permohonan pengukuran bidang tanah. c) Menerima dan membukukan ke dalam Daftar Isian (DI) 303 permohonan salinan surat ukur atau gambar situasi. d) Melakukan
inventarisasi
dan
pemeliharaan
terhadap
peta
dasar, peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur, dan daftar-daftar lainnya dibidang pengukuran. e) Menyusun dan mengelola data bidang dan peta pendaftaran tanah dalam rangka membangun SIMTANAS (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional). 10) Mengumpulkan, mengolah, merekam/mencatat dan memelihara data dan peta dasar, daftar tanah, peta bidangtanah, surat ukur, gambar ukur, dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran serta membuat indeks peta untuk penyusunan informasi pertanahan. 11) Mengadakan penetapan batas bidang dan pengukuran bidang. 12) Melaksanakan
evaluasi
dan
menyusun
laporan
pelaksanaan
pekerjaan. 4.
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menyampaikan
saran-saran
dan
atau
pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tentang tindakan
yang
perlu
diambil
dalam
menyiapkan
pelaksanaan
15
pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak
guna bangunan dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu,
pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah penetapan dan atau rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. b. Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Penetapan Hak Tanah sebagai pedomanpelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan
petunjuk
teknis,
Mengumpulkan,
menghimpundan
mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai dan hak pengelolahan bagi istansi pemerintah, badan hokum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas
tanah,
rekomendasi
pelepasan
dan
tukar-menukar
tanah
pemerintah. e. Menyiapkan rekomendasi/usulan permohonan hak ke Kantor Wilayah BPN. f.
Melaksanakan pendataan dan peninjauan lokasi tanah yang dimohon haknya.
g. Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem manual.
16
1) Membuat risalah tim peneliti tanah dan Risalah Pengolahan Data. 2) Menyiapkan bahan pelaporan, monitoring dan evaluasi. 3) Membuat konsep Surat Keputusan Kepala Kantor tentang pemberian hak instansi pemerintah. 4) Merekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah. 5) Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah. h. Pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan hakpengelolaan bagi instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah; rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. 5.
Bidang Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Uraian tugas sebagaimana pada pasal 38 ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tentang tindakan
yang
perlu
diambil
dalam
menyiapkan
pelaksanaan
pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. b. Membantu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dalam melaksanakan tugas di bidang pendaftaran peralihan/pemidahan hak karena jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemisahan dan pembagian hak bersama,
warisan,
pelelangan,
penetapan/putusan
pengadilan,
17
pembebanan hak tanggungan, pembebanan secara fiducia hak milik atas satuan rumah susun, penghapusan hak tanggungan (roya), pemindahan
hak
tanggungan/cesie,
ganti-nama,
penggabungan,
peleburan, merger perseroan, BUMN/BUMD, koperasi, yayasan, dan pembinaan PPAT sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. c. Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPATsebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. e. Mempersiapkan
bahan-bahan
dan
mengumpulkan,
menghimpun
mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. f.
Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem manual: 1) Membuat rincian biaya dan Surat Perintah Setor. 2) Menerima dan membukukan permohonan pendaftaran peralihan, pemindahan,
pembebanan
hak, penghapusan hak tanggungan
(roya) kedalam DI 301. 3) Memberikan penomoran warkah dalam DI 208.
18
g. Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem komputer memberikan penomoran warkah dalam DI 208 dan mencantumkannya pada warkah pertanahan. h. Melakukan pemeriksaan, penelitian kesesuaian data dalam dokumen permohonan pendaftaran peralihan pembebanan hak dan PPAT. i.
Menyiapkan warkah Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT.
j.
Menyiapkan bahan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan mengenai penilaian kinerja PPAT yang akan mutasi ke daerah lain.
k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. 6. Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Uraian tugas : a. Menyampaikan
saran-saran
dan
atau
pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasidan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi,
harmonisasi
dan
pensinergian
kebijakan
dan
program
pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
19
b. Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis
serta
Mengumpulkan,
menghimpun
danmensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasidan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. d. Menyiapkan usulan penertiban dan pendayagunaan tanah bagi tanahtanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atau ijin lokasi, dan izin penunjukan penggunaan tanah untuk tanah yang sudah dilekati hak. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bidang bidang tanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, yang sudah memperoleh ijin perubahan penggunaan tanah, serta yang menjadi obyek kegiatan/program lintas sektoral dibidang pertanahan. f.
Melakukan kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
20
g. Menyiapkan langkah-langkah penertiban dan pendayagunaan tanah bagi tanah-tanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atau ijin lokasi, yang sudah dilekati hak dalam skala besar (HGU, HPL, HGB). h. Menyusun dan mengelola basis data hak atas tanah dalam rangka membangun SIMTANAS. i.
Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.
j.
Melakukan inventarisasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam rangka pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanahkritis.
k. Menyusun tahapan kegiatan pengelolaan atas tanah negara, serta langkah-langkah
penanganan
tanah
terlantar
dan
tanah
kritis
berdasarkan kesesuaian peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. l.
Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
m. Melakukan inventarisasi tanah hak, tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta bidang-bidang tanah yang diindikasikan terlantar sebagai bahan pengelolaan basis data pengendalian pertanahan
21
n. Melakukan identifikasi tanah-tanah hak mengenai kewajiban pemegang hak, jumlah pemilikan tanah, luas maksimum tanah pertanian. o. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait. p. Menyiapkan
bahan
untuk
pembuatan
laporan
tentang
kegiatan
pengendalian pertanahan ke Kanwil BPN. q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi,penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dankewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan, evaluasi, harmonisasi dan pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. 7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Uraian Tugas : a. Menyampaikan
saran-saran
dan
atau
pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomidan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif
penyelesaian
sengketa
melalui
koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
mediasi,
fasilitasi,
dan
22
b. Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sertabahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaipedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkanpengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengantanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. e. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan
informasi yang berhubungan dengan pengkajian hukum, sosial,
budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif
penyelesaian
sengketa
melalui
mediasi,
fasilitasi,
dan
koordinasipenanganan sengketa dan konflik. f.
Mengumpulkan
dan
mensistematis
data-data
sengketa,
konflik
pertanahan dan pembatalan. g. Memanggil para pihak yang bermasalah/berkonflik untuk musyawarah mufakat.
23
h. Membuat laporan sengketa dan konflik serta pembatalan. i.
Melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum, penataan arsip sengketa dan
konflik,
Melakukan
penelitian
data
dan
penyiapan
kajian
penyelesaian sengketa dan konflik. j.
Menyelesaikan sengketa dan konflik melalui mediasi,rekonsiliasi dan atau fasilitasi.
k. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka pengumpulan data guna dijadikan bahan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. l.
Melakukan penelitian data dan penyiapan usulan keputusan pembatalan hak.
m. Melakukan
penelitian
data
dan
penyiapan
usulan
rekomendasi
pembatalan hak. n. Melaksanakan bimbingan teknis penanganan sengketa dan konflik pertanahan. o. Menyiapkan dan melaksanakan gelar perkara. p. Menyusun risalah pengolahan data. q. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan– bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam
menyiapkan
pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. r.
Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait.
24
s. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitasi, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik. C. Visi dan Misi 1. Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan memiliki visi yaitu “Menjadi Kantor Pertanahan Terbaik di Jawa Tengah”. 2. Misi Badan Pertanahan Nasional a. Meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih berkualitas, terukur, tepat dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hukum. b. Meningkatkan penataan dan penegendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. Melakukan pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP). d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan guna menjawab kebutuhan dan masyarakat terhadap pelayanan bidang pertanahan. e. Meningkatkan peranan seksi survey pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelayanan dan percepatan pengukuran serta penyediaan peta dasar, peta tematik dengan menggunakan pertanahan dan teknologi informasi terkini.
25
f.
Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguasaan hak atas tanah. D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik kerja lapang (PKL) dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di jalan Wiroto No. 17 A, Pekalongan.
Praktik kerja lapang (PKL) dilaksanakan selama dua bulan
terhitung mulai dari tanggal 3 Maret s/d 2 Mei 2015. Tabel 2.1 Kegiatan dan Prestasi Kerja PKL No
1
2
3 4 5
Waktu
03 Maret 2015 04-06,11-12,1618, 20, 25-27, 30-31 Maret 2015 09-11, 16-18, 20 Maret 2015 30-31 Maret 2015 13, 17, Maret 2015
6
19 Maret 2015
7
23 – 24 Maret 2015
8 9
25 – 27 Maret 2015 01, 10 April 2015
Kegiatan
Lokasi
Prestasi Kerja
Keterangan
-
Ilmu
Praktek
Orientasi Kantor BPN Pekalongan
Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan
Cek Plot Peta Bidang
Ruangan Seksi SPP
125 Bidang Tanah
Integrasi Sporadik
Ruangan Seksi SPP Ruangan Seksi SPP Randumuktiwaren, Bojong,Wiradesa,
8 Bidang Tanah 55 Bidang Tanah 2 bidang tanah 8 bidang tanah
Integrasi Prona Pengukuran Bidang Rutin Pengukuran Prona Inventarisasi Bidang Tanah di kabupaten Pekalongan Gambar Bidang
Desa Talun Ruangan Seksi SPP Ruangan Seksi SPP
Pengukuran Rutin Kedungwuni
7 Kecamatan
8 bidang tanah 3 Bidang Tanah
Praktek Praktek Praktek Praktek
Praktek
Praktek Praktek
26
Tabel 2.2 Kegiatan dan Prestasi Kerja PKL No 10
11
Waktu 01-02, 06-08, 13-15, 20-23 April 2015 02, 06, 09, 16, 20-22, 24, 27, April 2015
12
10 April 2015
13
13 – 15 April 2015
14
17 April 2015
15
23 April 2015
16
06, 28 – 30 April 2015
Kegiatan
Lokasi
Prestasi Kerja
Keterangan
Integrasi Prona
Ruangan Seksi SPP
172 Bidang Tanah
Praktek
Cek Plot Bidang Tanah
Ruangan Seksi SPP
61 Bidang Tanah
Praktek
Pengukuran Bidang Prona Integrasi Prona Lintas Sektor Lomba Hari Kartini Evidence Prona 2015 Plotting SU dan GU
12 Bidang Tanah Ruangan Seksi 33 Bidang SPP Tanah Kantor Pertanahan Juara 3 Kab. Pekalongan Hijab Ruangan Seksi 200 Bidang SPP Tanah Ruangan Seksi 51 Bidang SPP Tanah Kajen & Kesesi
Praktek Praktek Praktek Praktek Praktek
BAB III HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG A. Integrasi Massal Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) 1. Tujuan Tujuan Prona yaitu memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. 2. Dasar Teori PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) merupakan salah satu program
strategis
BPN
selaku
instansi
pemerintah yang
diberikan
kewenangan untuk menangani masalah pertanahan.Prona merupakan salah satu legalisasi asset yang menjadi bahan pantauan BPN Pusat oleh karena itu proses integrasinyapun berbeda dengan yang sporadik. Seperti yang tercantum dalam PP 24 tahun 1997 pasal 8 bahwasanya integrasi massal prona dimaksudkan supaya masyarakat diringankan dalam segi biaya dan administrasi. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PRONA a. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria. b. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi PRONA. c. Penyuluhan oleh Tim Penyuluh Kantor Pertanahan. d. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis.
28
e. Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). f. Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis. g. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan dilaksanakan pemasangan tanda batasnya. h. Pengukuran bidang - bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang. i. Sidang Panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan. j. Pembuktian hak melalui pengumuman yang diumumkan selama 2 (dua) bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan (Untuk Tanah Milik Adat). k. Pengesahan atas pengumuman (Untuk Tanah Milik Adat). l. Pembukuan
hak
dan
proses
penerbitan
sertipikat
hak
atas
tanah.Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan. 3. Alat dan Bahan a. Komputer PC/Laptop b. GU (Gambar Ukur) c. Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) d. Aplikasi Autocad 2009
29
4. Prosedur Kerja a. Berikut adalah langkah kerja Integrasi prona. 1) Buka aplikasi
Autocad 2009 pada desktop.
2) Muncul window “Login”, masukkan nama pemakai dan password kemudian Login. 3) Maka akan muncul tampilan kerja autocad 2009. 4) selanjutnyabuka file bidang yang akan diintegrasi dengan cara klik menu file pilih open. Akan muncul tampilan select file kemudian pilih folder penyimpanan file, pilih file kemudian klik open. 5) Muncul tampilan peta bidang tanah yang akan diintegrasi. 6) Cari peta bidang dengan cara ketik “FT” pada command kemudian ketik no peta bidang yang dicari maka akan muncul peta bidang tersebut. 7) Selanjutnya copy bidang ke new sheet
.
8) Pilih
pada sheet baru
kemudian ketik Z “zoom” enter E “extent” pada command untuk memunculkan gambar yang telah di copy-paste. 9) Selanjutnya lakukan standarisasi bidang dengan cara klik icon jadikan batas bidang kemudian klik icon icon
reclean bidang terakhir klik
topologi bidang. Setelah proses standarisasi bidang selesai,
pada menu bar klik pemetaan kemudian pilih TampilkanBPN pane. 10) Muncul tampilan “Panel Kerja Kabupaten Pekalongan”. Selanjutnya pilih Tab pelayanan massal untuk melakukan integrasi prona.
30
Gambar 3.1 Panel Kerja Kabupaten Pekalongan 11) Setelah itu pada panel kerja klik icon
buat peta bidang maka akan
muncul pilihan seperti pada gambar, pilih sertipikat tanah kategori V (PRONA) 2015 untuk keperluan prona. Dan pilih pilihan yg lain berdasarkan kebutuhan. 12) Apabila telah diproses maka akan muncul Tampilan Nomor Peta Bidang yangMenunjukkan peta bidang telah dibuat. 13) Selanjutnya klik icon
simpan maka akan muncul tampilan desain
peta bidang. Masukkan kecamatan dan desa yang sesuai. Pada isian validasi jumlah bidang masukkan sesuai jumlah bidang yang akan diintegrasi kemudian klik validasi-proses. Apabila selesai maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 3.2. 14) Langkah berikutnya klik icon
masukkan bidang ke berkas
kemudian linkkan bidang dengan berkas yang sesuai dengan bidang tersebut dengan cara klik icon 15) Selanjutnya pilih tab persil edit, pada isian nama jalan masukkan nama jalan yang sesuai pada bidang Kemudian klik persil edit.
31
16) Pada tab edit gambar ukur masukkan nomor dan tahun berkas kemudian pilih petugas ukur, tanggal mulai dan akhir pengukuran serta arah dan tetangga bidang. 17) Setelah itu klik icon
plotting peta pendaftaran. Pada tab pemetaan
atur zona TM3 menjadi TM-3 49.1 kemudian klik icon percetakan
atur
skala
berdasarkan
luas
bidang,
. Pada tab atur
layout
berdasarkan jenis kertas dan tebal garis diatur menjadi 0.0 kemudian cetak. 18) Pada tampilan kerja klik tab model untuk mengatur layout bidang, copy-paste tetangga bidang kemudian atur layout sesuai standar BPN. 19) Setelah semua pengaturan layout selesai maka klik icon
tutup
untuk menyelesaikan proses spasial. 20) Setelah semua pekerjaan pada autocad selesai maka dilanjutkan pada aplikasi Geo KKP. 21) Langkah awal buka aplikasi geo KPP pada Mozilla kemudianlogin Geo KKP menggunakan NIP_LOGIN petugas ukur. 22) Pada beranda pilih kegiatan berdasarkan APBD/APBN kemudian pilih berkas ABPD/APBN rupiah murni. Maka akan muncul tampilan buat berkas baru. Pada kotak isian nomor dan tahun berkas masukkan no berkas dan tahunnya kemudian klik cari. Setelah muncul tampilan berkasnya maka klik
lalu kirim. Apabila berhasil dikirim
maka akan muncul pesan “BERKAS SUDAH TERKIRIM”. 23) Setelah semua proses integrasi selesai, cetak berkas kemudian save.
32
5. Pembahasan Pensertipikatan tanah secara massal melalui prona merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang(Anonim, 2014).Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusanpemerintahandibidang pertanahan,antara
lain
melanjutkan
penyelenggaraan
percepatan
pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut,terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan prona yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981. Percepatan
pendaftaran
tanah
diselenggarakan
hendaknya
memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan
bersama
yang
lebih
berkeadilan,menjamin
keberlanjutan
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI,
khususnya
untuk
meningkatkan
pelayanan
pelaksanaan
33
pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Integrasi
prona
adalah
suatu
proses
yang
dilakukan
untuk
menghubungkan dan mendaftarkan bidang tanah kedalam base map BPN sehingga bidang tanah yang telah diukur memiliki NIB (Nomor Identifikasi Bidang). Karena tiap bidang tanah memiliki NIB dan nomor berkas yang berbeda-beda maka dalam proses pengerjaan integrasi prona harus dilakukan dengan teliti agar NIB dan nomor berkas bidang tidak tertukar pada saat proses link. B. Integrasi Sporadik 1. Tujuan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memetakan bidang yang telah diukur kedalam base map BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mendapatkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) sebagai langkah awal untuk pembuatan sertipikat tanah. 2. Dasar Teori Memetakan bidang tanah hasil pengukuran yang memenuhi syarat kontradiktur delimitasi dan kadaster (dapat dikembalikan batasnya) untuk bisa diplotkan di peta desa (base map) BPN (Badan Pertanahan Nasional) tiap satker(satuan kerja) dengan bantuan aplikasi Autocad 2009 dan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Desktop / Web. 3. Alat dan Bahan a.
Alat 1) Komputer 2) Mouse
34
3) Printer b.
Bahan 1) Berkas pendukung 2) Kertas GU
4. Prosedur Kerja a. Integrasi Sporadik Menggunakan Software KKP dan Autocad Map 2009: 1)
Membuka program KKP mnggunakan Mozilla Firefox dari start menu All programMozilla Firefox.
2)
Kemudian login menggunakan ID petugas ukur, maka akan muncul tampilan kerja Geo KKP.
Gambar 3.3 Tampilan kerja Geo KKP 3)
Akan muncul tulisan selamat pagi pilih tab petugas ukur klik pencarian kemudian masukkan nomor berkas dan tahun berkas klik cari.
4)
Setelah berkas ketemu klik 2x muncul window konfirmasi, klik ya pada tab bidang pengukuran, centang 302 isi tangal mulai dan tanggal selesai pengukuran pilih petugas ukur lalu klik simpan akan muncul window KKP web, menandakan gambar ukur sudah
35
disimpan klik ok maka akan muncul window informasi menandakan berkas telah terkirim ke petugas pemetaan klik ok. 5)
Pada tab data bidang tanah isi batas-batas bidang tanah , UTSB lalu simpan.
6)
Masuk ke autocad map 2009 untuk integrasi login menggunakan id petugas ukur yang sama dengan langkah awal.
7)
Pada tab pemetaan klik BPN Pane akan muncul window panel kerja kabupaten pekalongan pilih pelayanan sporadik masukan nomor berkas dan tahun berkas lalu klik cari.
8)
Setelah berkas ketemu open bidang yang akan diitegrasi pada tab file open server d$ peta desa new pilih kecamatan dan desa sesuai dengan posisi bidang yang akan diitegrasi open.
9)
Cari bidang menggunakan find text atau menggunakan koordinat yang sudah ada.
10) Copy bidang yang akan diitegrasi klik icon
untuk memulai
paste to original koordinat z enter e enter klik icon
jadikan
batas bidang reclean batas bidang dengan klik icon
dan
topologi bidang dengan klik icon 11) Klik icon simpan
.
sesuaikan kecamatan dan desa klik validasi
proses muncul window perhatian untuk melanjutkan integrasi klik ok muncul window GeoKKP Web menandakan data telah disimpan ke dalam database, klik ok untuk melanjutkan ke pencetakan dan plotting peta. 12) Akan muncul nomor induk bidang pada setiap bidang yang diitegrasi.
36
13) Berikutnya klik icon
informasi untuk mengisi penggunaan umum
dan penggunaan khusus klik update klik tutup. 14) Klik icon
untuk daftar isian muncul window desain DI302
linkkan semua nomor bidang bidang dengan klik link. 15) Proses selanjutnya plotting peta di pemetaan dengan klik icon
muncul window pemetaan dan pencetakan pada tab pemetaan klik icon copy muncul tulisan sukses pada tab pencetakan atur skala pilih peta bidang A4 dan ketebalan garis lalu klik cetak, otomatis gambar akan muncul pada window peta bidang A4. a) Isi semua keterangan yang ada, sesuaikan dengan yang ada pada berkas bidang. b) Untuk pengaturan ketebalan garis bidang, font, dan penambahan batas-batas bidang lakukan pada tab model. c) Proses terakhir yaitu pencetakan atau print. 24) Setelah proses percetakan, dilanjutkan dengan percetakan SU dan GU.Dalam proses pencetakan SU dan GU langkah pertama yaitu buka peta desa pada D$ > Data > Peta Desa New 1 > cari bidang yang akan di edit pada lembar SU dan GU. 25) Copy bidang tanah pada acad baru > untuk memperjelas keterangan masukan nama-nama tetangga UTSB, blok bidangnya kemudian ubah layer menjadi By Layer > White > By Layer > 0.00. Jika skala yang digunakan 1 : 500 maka ukuran teks adalah 1.2, apabila skala yang digunakan adalah skala 1:1000 maka ukuran teks yang digunakan 2.0.
37
26) Setelah selesai di edit copy bidang ke Format New SU dan GU. Pada gambar dibawah ini digunakan untuk cetak SU (Surat Ukur). 27) Masih pada lembar SU ( Surat Ukur ) pada bagian depan formatnya dapat dilihat seperti gambar dibawah ini, sebelum di cetak sesuaikan desa, kelurahan, NIB, D1302, luas bidang, penggunaan bidang, dan penunjuk batas disesuaikan dengan sertipikat. 28) Setelah proses cetak SU selesai, selanjutnya adalah cetak bertia acara ploting, dengan cara kembali ke peta desa terlebih dahulu, copy Peta Desa ke dalam lembar acara plotting kemudian pilih menu grid untuk menampilkan Lokasi Bidang yang akan dicetak. 29) Setelah itu pilih skala grid yang akan digunakan. Misalnya pilih skala 500 Kemudian klik pada bidang yang akan dicetak.Setelah itublok semua bidang yang ada didalam grid > klik kanan > copy. 30) Paste bidang yang sudah di blokpada Format New Plotting berita acara.Agar terlihat lebih rapi maka garis-garis yang berada diluar grid dihapus dengan cara pilih trim pada menu > klik garis grid dan garis yang diluarnya kemudian klak, maka garis akan terhapus. 31) Setelah semua di potong, langkah selanjutnya atur layer sesuai standar. agar bidang mudah ditemukan maka bidang yang diintegrasi di arsir dengan cara ketik h > enter > pada solid > ANSI13 > Add : Pick point > ok. 32) Setelah itu move ke dalam format Berita Acara Ploting dengan cara blok semua >klik kanan > move. 33) Setelah itu sesuaikan desa dan kecamatan.
38
34) Setelah proses SU selesai maka proses terkhir yaitu cetak GU. Sama dengan SU hanya saja kalau GU gambar terletak disebelah kanan, dan disertadisertakan dengan nama pemohon, NIB dan luas bidang. 5. Pembahasan Gambar 3.4 merupakan salah satu contoh hasil praktik yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Integrasi merupakan langkah untuk menghubungkan data bidang tanah hasil ukur yang ada dilapangan dihubungkan dengan database yang ada pada Kantor Pertanahan. Sehingga data bidang tanah tersebut bisa diakses dari manapun.Di dalam integrasi dimasukkan data-data yang ditemui di lapangan,seperti Lokasi bidang tanah,Kondisi bidang tanah yang ada di lapangan,apakah berupa Persawahan, Perkebunan, Pertanian kering, Tambak, Pekarangan,Perkampungan, Perkotaan, baik berupa Pemukiman biasa
maupun
sebuah
Perumahan.Selanjutnya
di
dalam
Integrasi
dihubungkan pula data pendaftaran bidang dengan bidang tanah. Didalam
proses
pengerjaan
integrasi
sporadik
pada
berkas
pemecahan bidang tanah harus dilakukan secara teliti khususnya pada proses melinkkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), karena setiap bidang tanah yang diintegrasi memiliki luas dan NIB yang berbeda. Selanjutnya dalam proses cetak surat ukur (SU) harus dilkukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan, karena setiap lembar SU memiliki nomor seri yang berbeda, sehingga apabila terjadi pernyataan bahwa
kesalahan harus membuat surat
SU rusak dan dikirim ke tata usaha (TU) untuk
dilaporkan ke kantor wilayah (Kanwil).
39
Di dalam proses integrasi yang dihasilkan adalah peta bidang tanah, yang mana peta bidang tanah tersebut bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan tanah, namun hanya sebagai tanda bahwa bidang tanah tersebut telah dipetakan di kantor Pertanahan seperti dapat dilihat ada gambar 3.4.
pada integrasi sporadik pemohon dibebani biaya yang nilai
nominalnya relatif lebih tinggi dibanding integrasi massal. Pada umumnya integrasi sporadik diajukan oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. C. Cek Plot 1. Tujuan Cek plot merupakan kegiatan pengecekan ulang bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki sertipikat dengan cara melakukan survei ke lapangan dan mengambil koordinat bidang. Pada umumnya dialkukan terhadap sertipikat lama yang akan dibalik nama, dipecah, perubahan status dari hak guna bangunan menjadi hak milik. 2. Dasar Teori Dalam bahasa inggris sertipikat hak atas tanah biasa disebut tittle dead, sedangkan penguasaan hak atas tanah biasa disebut land tenure, pemilik atas tanah biasa disebut land ownership, dan bidang tanah sering disebutdengan parcel atau Plot. cek plot merupakan proses pengecekan sertipikat apakah sesuai dengan buku tanah dan posisi bidang tanah yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan kenampakan Citra. Cek Plot dilakukan hanya untuk bidang yang sebelumnya telah memiliki sertipikat, biasanya dibuat untuk kepentingan pembuatan sertipikat Pemecahan bidang tanah, Penggantian Hak Milik Sertipikat, ataupun untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan.
40
3. Alat dan Bahan a. Komputer PC/Laptop b. Sertipikat lama c. Aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) d. Aplikasi Autocad 2009 e. Kertas A4 f.
Print
4. Prosedur Kerja a. Berikut adalah langkah-langkah melakukan Cek Plot : 1) Buka aplikasi Autocad 2009. Dapat melalui desktop ataupun melalui menu start kemudian cari aplikasi autocad 2009. aplikasi autocad yang digunakan merupakan aplikasi autocad yang telah terhubung dengan server Geo KKP BPN sehingga memiliki prosedur “Login” dengan menggunakan NIP Pegawai Nasional Sipil (PNS) yang telah terdaftar di BPN pusat. 2) Setelah
berhasil
login
maka
akan muncul menu
“Pemetaan”.
Dimanadidalam pemetaan ini memiliki menu BPN Pane. Langkah selanjutnya buka peta desa yang akan di cek plot. pilih file – open. 3) Selanjutnya akan terbuka window open. Pilih folder d$ - peta desa – pilih kecamatan – kemudian desa lokasi bidang yang akan di cek plot. 4) Berikut adalah contoh salah satu peta desa berisi bidang-bidang yang telah di digitasi dan biasanya telah memiliki nomor hak dan juga NIB. 5) Apabila nomorhak milik dan NIB sudah ada maka akan mudah untuk mencari bidang yang akan dicek plot. Tapi jika tidak terdapat NIB ataupun nomorhak milik yang tercantum dapat di cari dengan
41
menggunakan
titik
koordinat.Untuk
mencari
bidang
dengan
menggunakan NIB atau nomorhak ilik, dapat menggunkan perintah Find text/FT pada command kemudian enter, maka otomatis bidangakan terbuka. 6) Setelah bidang ditemukan selanjutnya copy bidang ke New Acad, terlebih dahulu boundary bidang menjadi satu polygon tertutup. Untuk proses boundary, pilih menu Draw - Pick Point – OK - kemudian klik bidang – lalu enter. Maka otomatis bidangakan menjadi satu polygon tertutup. 7) Setelah melakukan boundary dilanjutkan dengan mengelinkkan bidang tersebut ke KKP BPN pusat dengan cara: a)
Copy bidang yang telah di boundary tadi
b)
Kemudian paste to Original Coordinat pada Window New Acad.
8) Selanjutnya klik menu Pemetaan – pilih Tampilkan BPN Pane.Pada Tampilan BPN Pane pilih Pemetaan Persil. 9) Sebelum melakukan proses Link Bidang, terlebih dahulu lakukan proses standarisasi dengan cara: a) Jadikan Batas Bidang : pilih Icon Jadikan Batas Bidang . b) Re-Clean Bidang : Clean sampai semua menjadi nol – Keluar. c) Topology Bidang : Klik Icon Topology – masukkan NIB – Enter. Setelah standarisasi klik icon merah “pilih Text/NIB/HGU” sesuaikan informasi bidang yang ada di sertipikat lama seperti Kecamatan, Desa/Kelurahan, NIB, Luas Bidang, Nomor Hak dan Nama Pemilik. Kemudian pilih icon “memetakan bidang” lalu klik pada tengah bidang
42
maka otomatis akan muncul bintang, yang menandakan bahwa proses link telah berhasil. 10) Selanjutnya copy bidang tersebut beserta NIB dan Simbol Bintang ke dalam window peta cek plot. Paste dengan perintah Original Coordinat. 11) Buka file cek plot, dimana didalam file cek plot tersebut terdapat format cek plot yang akan dicetak.Langkah-langkahnya sebagai berikut: Pilih File – Open – kemudian cari folder penyimpanan Peta Kerja Cek Plot, dimana dalam folder tersebut terdapat peta yang memiliki format Layout Peta Cek Plot perkecamatan. Dalam kesempatan ini, peta yang akan digunakan untuk cek plot adalah Kecamatan Kajen, setelah memilih Kecamatan kemudian pilih open – lalu enter. 12) Selanjutnya akan muncultampilan baru Peta Cek Plot Kecamatan Kajen. Didalam window ini terdapat 2 layer tab: Tab Layer Model dan Tab Layer peta cek plot. Untuk mengedit tampilan dan posisi bidang terhadap citra dapat dilakukan pada tab Layer Model, sedangkan untuk mengedit informasi bidang dapat dilakukan pada Layer peta cek plot. 13) Setelah window peta cek plot terbuka, lakukan proses insert raster. Dengan caraklik menu pemetaan – pilih insert raster. Kemudian pada window insert image pilih Kecamatan dan Desa lalu Open.apabila citra sudah terbuka, Send To Back Peta Desa dengan cara klik pada tepi citra kemudian klik kanan – pilih Draw Order – Send To Back. 14) Selanjutnya masukkan bidang yang telah di copy beserta NIB, dan Simbol bintangnya ke dalam layercek plot. Kemudian matikan layer lainnya. Sehingga yang tampak hanya bidang yang di cek plot saja.
43
15) Kemudian berikan warna pada bidang tersebut, klik icon Hatch – Add Pick Point – Pilih warna “kuning” – klik pada bidang kemudian enter lalu Ok.Buka layer tab peta cek plot untuk mengedit informasi bidang dan tampilan bidang pada citra yang akan dicetak. Klik tab model untuk menggerakan ukuran citra dan paper jika posisi bidang sudah sesuai dengan yang diinginkan. 16) Langkah terakhir untuk cetak cek plot yaitu: a) Pilih nama print yang akan digunakan b) Pilih ukuran kertas yang akan dipakai, untuk cetak cek plot menggunakan kertas ukuran A4 c) Pada Number Of Copies, Cetak cek plot menjadi tiga rangkap. d) Atur window agar Cek Plot yang di cetak sesuai dengan ukuran kertas. e) Kemudiian preview untuk melihat apakah ukuran cek plotnya sesuai dan telah siap dicetak. f)
Kemudian OK.
5. Hasil Berikut ini adalah hasil dari proses cek plot. Dimana hasilnya berupa lembar plotting peta bidang tanah.
44
Gambar 3.5 Hasil Cek Plot Peta Bidang Tanah 6. Pembahasan Cek Plot merupakan proses pengecekan posisi suatu bidang pada sertipikat atau buku tanahapakah sudah sesuai dengan posisikenampakan Citra.Cek Plot dilakukan hanya untuk bidang yang sebelumnya telah memiliki sertipikat,
biasanya
dibuat
untuk
kepentingan
pembuatan
sertipikat
Pemecahan bidang tanah, Pengalihankepemilikan tanah dan untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan atau keperluan yang lainnya. Dimana pengecekan sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
data
fisik
dan
data
yuridis
yang
tersimpan
dalam
petapendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah seperti yang tercantum dalam pasal 34 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut jika pengecekan sertifkat berjalan
lancar
maka
BPN
akan
dan pengecekan plot ini
mengeluarkan
Surat
Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menerangkan catatan-catatan tersebut. Pada proses cek plot kendala yang sering muncul yaitu adalah:
45
a.
Bidang yang akan di cek plot tidak ada pada peta desa. solusinya yaitu unduh bidang menggunakan aplikasi KKP dan apabila belum ditemukan, maka gambar bidang tersebut sesuai ukuran dan skala yang ada pada sertipikat.
b.
Apabila bidang belum memiliki NIB.Langkah yang digunakan adalah booking NIB pada aplikasi KKP.
c.
Koordinat tidak sesuai dengan posisi bidang sebenarnya. Langkah yang diperlukan maka sesuaikan bidang dengan kondisi sebenarnya dilapangan atau hasil ukur.
d.
Data bidang pada database KKP belum terdapat informasi apapun. Solusinya pada proses ini harus dilakukan pengisian data terlebih dahulu agar proses cek plot dapat dilakukan. D. Pengukuran Bidang Tanah
1. Tujuan Adapun tujuan dari kegiatan pengukuran bidang tanah adalah sebagai berikut: a. Menentukan letak geografi b. Mengetahui bentuk geometris c. Menentukan luas d. Mengetahui situasi bidang tanah untuk lampiran sertipikat e. Pembuatan peta pendaftaran f.
Mendapatkan data ukur bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas, jika batas-batas bidang tanah tersebut hilang
46
2. Dasar Teori Pengukuran bidang tanah adalah pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur
untuk mendapatkan data fisik yang ada dilapangan atas
permohonan yang bersangkutan dengan keperluan pembuatan sertipikat hak baru,
pemecahan,
pemisahan,
penggabungan
bidang
tanah
dan
pengembalian batas. Permohonan yang diajukan di atas harus disertai dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan. Jika alat bukti sebidang tanah tersebut di atas tidak lengkap atau tidak ada maka pembuktian kepemilikan dapat dilakukan dengan alat bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dengan keterangan yang dapat dipercayai dari sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak ada ikatan atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal. 3. Alat dan Bahan a. Lembar GU ( Gambar Ukur ) b. Roll Meter 50 m c. Kendaraan d. Alat Tulis e. GPS Garmin f.
Papan LJK
4. Prosedur Pengukuran Bidang Tanah Adapun langkah-langkah dalam proses pengukuran bidang tanah sebagai berikut: a. Menyiapkan alat ukur ( Roll Meter ), lembar GU ( Gambar Ukur ), alat tulis.
47
b. Harus
sepengetahuan
lurah
atau
desamelalui
surat
resmi
dan
siperlukansaksi yang dapat dipercayai dalam pengukuran sekurangkurangnya 2 orang. c. Memberitahukan kepada pemohon secara tertulis megenai waktu penetapan batas dan pengukuran. d. Kumpulkan saksi yang berada pada batas-batas utara, timur, selatan, dan barat bidang tanah yang akan di ukur dan permohonan surat notaris. e. Menetapkan atau menentukan batas-batas bidang tanah oleh petugas ukur atas nama BPN dan pemohon memasang tanda batasnya. f.
Menentukan titik awal pengukuran oleh petugas ukur.
g. Tarik meteran kemudian ukur panjang dan lebar bidang tanah, setelah itu tarik meteran secara diagonal yang berguna sebagai titik kontrol untuk menguatkan kebenaran dari pengukuran. h. Bersamaan saat mengukur, gambar sketsa bidang tanah pada lembar GU beserta ukuran-ukurannya. i.
Ambil titik kordinat menggunakan GPS di salah satu sudut bidang tanah yang diukur dimana titik tersebut dijadikan sebagai acuan citra satelit pada penggambaran bidang tanah pada Autocad 2009.
j.
Setelah semua diukur, pada lembar GU isi nama pemohon, tanggal pengukuran, dan saksi-saksi yang hadir pada saat pengukuran beserta tanda tangan.
5. Hasil Setelah proses pengukuran bidang tanah selesai maka hasil peta bidang tanah dapat diproses di kantor Badan Pertanahan Nasional untuk proses penggambaran di Autocad 2009 dan ditampalkan dengan citra peta
48
desa sesuai dengan lokasi pengukuran dengan bantuan titik kordinat yang sudah di amabil dengan GPS.
Gambar 3.6 Hasil Pengukuran Bidang Tanah 6. Pembahasan Pengukuran
rutin
dilakukan
apabila
ada
permohonan
yang
bersangkutan untuk melakukan pengukuran bidang tanah dengan keperluan tertentu, baik pendaftaran hak baru, pemecahan, penggabungan atau pengembalian batas.Sebagai langkah awal pengukuran bidang tanah yaitu pemegang hak harus memberi tanda batas pada sudut batas bidang yang telah disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan dengan bidang tanah yang akan diukur. Teknik pengukuran yang dilakukan di kantor Pertanahan kabupaten pekalongan masih menggunakan alat yang sederhana Roll Meter
49
50 m. alasan penggunaan roll meter karena bidang yang diukur tidak luas sehingga dianggap lebih praktis. Dilapangan sudut-sudut batas tanah tidak diukur menggunakan kompas, akantetapi sebagai kontrol dilakukan pengukuran salah satu diagonal bidang.
Hal ini tidak diajarkan di
perkuliahan sehingga menjadi pengalaman baru yang diperoleh dalam kegiatan PKL di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.Namun demikian perlu dicoba juga untuk mengukur azimuth batas bidang sebagai kontrol dalam penggambaran peta bidang. Pengukuran menggunakan GPS oleh petugas ukur tidak dilakukan marking tetapi langsung dicatat.secara teoritis hal ini kurang tepat karena koordinat dapat berubah selama proses pencatatan tersebut. Dengan demikian disarankan melakukan marking. Konflik atau kendala yang sering muncul pada proses pengukuran misalnya: a. Apabila pada bidang tanah yang akan diukur terdapat saluran dan jalan yang sudah dibangun, sedangkan pada ukuran sebelumnya saluran dan jalan tersebut masih termasuk pada batas bidang yang bersangkutan, maka saluran dan jalan tersebut harus dilepas pada penggambaran bidang tanah di GU (gambar ukur), akan tetapi pada base map BPN saluran dan jalan tersebut masih terdaftar sebagai hak milik yang bersangkutan. b. Terdapat konflik antara tetangga batas yang tidak setuju dengan peletakkan
patok
batas
yang
ada,
sehingga
harus
diadakan
musyawarah antara pihak yang bersangkutan sebelum dilakukannya pengukuran.
50
c. Pemohon terkadang mendesak petugas ukur untuk segera memberikan hasil luas bidang tanah yang telah diukur pada saat itu juga, namun prosedur pengukuran tidak memperbolehkan hal tersebut karena hasil ukur harus diproses dikantor terlebih dahulu, sebelum diumumkan kepada pemohon.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1. Pengukuran bidang tanahyang dilakukan di kantor Pertanahan kabupaten Pekalongan masih menggunakan alat yang sederhana karena bidang yang diukur tidak luas sehingga dianggap lebih praktis. 2. Integrasi Massal Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria)merupakan program yang sangat membantu masyarakat, khususnya dari masyarakat kurang mampu. 3. Pengerjaan Integrasi Sporadik pemecahan bidang tanah harus dilakukan secara teliti khususnya pada proses mengelinkkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), karena setiap bidang tanah yang diintegrasi memiliki luas dan NIB yang berbeda. 4. Cek Plot bidang tanah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui posisi bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki sertipikat, biasanya dibuat untuk kepentingan pembuatan sertipikat Pemecahan bidang tanah, Pengalihan kepemilikan tanah dan untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan atau keperluan yang lainnya. B. Saran 1. Diperlukan peralatan ukur yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitas sehingga hasil ukur lebih akurat. 2. Penggunaan GPS untuk pengukuran koordinat disarankan dengan metode marking agar diperoleh koordinat yang tepat.
53
3. Perlu dilakukan pengukuran azimuth bidang tanah agar memudahkan proses penggambaran dan meningkatkan ketelitian hasil pengukuran. 4. Perlu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengikuti perkembangan teknologi di bidang alat ukur dan kaderisasi di bidang pertanahan melalui pelatihan-pelatihan singkat. 5. Peralatan survey yang ada perlu dimanfaatkan secara maksimal seperti : theodolite, total station, dan waterpass dalam kegiatan pengukuran serta dilakukan perawatan yang memadai sehingga siap digunakan pada saat dibutuhkan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2013a. Contoh Laporan PKL di Badan Pertanahan. http://informationof-world.blogspot.com/2013/04/contoh-laporan-pkl-dibadan-pertanahan.html (Diunduh 11 April 2015) Anonim. 2013b. Peranan Tanah Bagi Kehidupan. http://blogdaryani.blogspot.com/2013 /04/peranan-tanah-bagikehidupan.html (Diunduh11 April 2015) Anonim.2015a. Badan Pertanahan Nasional http://id. wikipedia.org /wiki/Badan _ Pertanahan_Nasional (Diunduh 11 April 2015) Anonim. 2015b. Kementrian Agrariadan Tata Ruang Republik Indonesia. http://id. wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indo nesia (Diunduh 15 April 2015) Anonim. 2015c. Sejarah. (Diunduh 15 April 2015)
http://www.bpn.go.id/Tentang- Kami/Sejarah.
BadanPertanahanNasional.2008. Nasional Republik Indonesia.
Peraturan
Kepala
Badan
Pertanahan
Tunardy, Wibowo. 2013. BPN sebagai Penyelenggaraan Pendaftarahttp://www. jurnalhukum.com/badan-pertanahan-nasional-bpnsebagai-penyelenggara-pendaftaran-tanah/ (Diunduh 15 April 2015)
55
Gambar1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan
32
5. Hasil Adapun hasil dari kegiatan integrasi massal prona yaitu peta bidang seperti yang telihat pada gambar 3.2.
Gambar 3.2 Hasil Integrasi Massal Prona Peta Bidang Tanah
39
5. Hasil Hasil dari perkerjaan integrasi sporadik berupa sebuah peta bidang.
Gambar 3.4 Hasil Integrasi Sporadik Peta Bidang Tanah
