LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANG (PKL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
NUR QOMARIYAH NIM.120 500 175
PROGRAM STUDI GEOINFORMATIKA JURUSAN MANAJEMEN PERTANIAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA SAMARINDA 2015
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Laporan PKL
: Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi JawaTengah
Nama
: Nur Qomariyah
NIM
: 120 500 175
Program Studi
: Geoinformatika
Jurusan
: Manajemen Pertanian
Menyetujui, Pembimbing,
Penguji I,
Penguji II,
Dwinita Aquastini, S. Hut, MP Husmul Beze, S. Hut, M.Si Ir. Suparjo, MP NIP. 19620817 198903 1 003 NIP. 19700214 199703 2 002 NIP. 19790613 200812 1 003
Menyetujui/Mengesahkan, Ketua Program Studi Geoinformatika Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
Husmul Beze, S, Hut, M.Si NIP. 19790613 200812 1 003
Lulus ujian pada tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL serta pelaksanaan laporan PKL, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1.
Orang tua yang telah banyak memberikan dukungan.
2.
Bapak Ir. Suparjo, MP selaku dosen pembimbing PKL.
3.
Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Nita Desi Mentari selaku pembimbing lapangan yang memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis.
4.
Bapak/Ibu Dosen penguji.
5.
Bapak
Husmul
Beze,S,Hut,
M.Si
selaku
Ketua
Program
Studi
Program
Studi
Geoinformatika. 6.
Seluruh
staf
pengajar,
administrasi
dan
teknisi
di
Geoinformatika Jurusan Manajemen Pertanian. 7.
Bapak Kepala Kantor Pertanahan dan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah yang juga telah membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan PKL.
8.
Seluruh rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Geoinformatika 2012/2015 yang telah banyak membantu dan memberikan semangat serta inspirasi bagi penulis hingga laporan PKL ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini
karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Oleh sebab itu dalam laporan pun tak lepas dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya.
Penulis Kampus Sei. Keledang, 2015
iii
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... ii KATA PENGANTAR .................................................................................... iii DAFTAR ISI .................................................................................................. iv DAFTAR TABEL .......................................................................................... v DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... vi BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Tujuan ............................................................................................... 3 C. Hasil yang Diharapkan ...................................................................... 3 BAB II. KEADAAN UMUM ISNTANSI PEMERINTAH A. Tinjauan Umum Instansi .................................................................... 4 B. Manajemen Instansi .......................................................................... 9 C. Visi dan Misi ...................................................................................... 25 D. Tempat dan Waktu pelaksanaan ....................................................... 26 BAB III. HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN A. Pengukuran Bidang Tanah ................................................................ 28 B. Cek Plot Bidang Tanah di Peta .......................................................... 32 C. Integrasi Sporadik.............................................................................. 38 D. Integrasi Massal PRONA ................................................................... 46 BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan........................................................................................ 55 B. Saran................................................................................................. 56 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1
Kegiatan Praktik kerja Lapang (PKL) dan Prestasi Kerja ............. 26
2
Kegiatan Praktik kerja Lapang (PKL) dan Prestasi Kerja ............. 27
v
DAFTAR GAMBAR
Nomor
Tubuh Utama
Halaman
1
Lembar GU Hasil Pengukuran ..................................................... 30
2
Hasil cek Plot Bidang Tanah............ ........................................... 37
3
Hasil Integrasi Sporadik peta Bidang Tanah ................................ 44
4
Hasil Integrasi Massal Prona Peta Bidang Tanah ..................... 52 Lampiran
5
Pengukuran Bidang Tanah di Kec. Kedungwuni .......................... 59
6
Lomba di Hari Kartini ....................... ........................................... 59
7
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan .......... 60
vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang agraria atau pertanahan dan menangani hal-hal yang berurusan dengan sertifikat tanah. Dalam pembuatan sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mengeluarkan Program baru yaitu Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA). Program
Layanan
Rakyat
Untuk
Sertifikat
Tanah
(LARASITA)
melaksanakan semua pelayanan pertanahan dalam wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara online dengan memanfaatkan teknologi yang dihubungkan melalui satelit dengan menggunakan fasilitas internet dan wireless communication system.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang semula menunggu atau pasif menjadi aktif yaitu mendatangi secara langsung masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah, sekaligus mengubah paradigma masyarakat yang menganggap proses pembuatan sertifikat tanah berbelit-belit, membutuhkan waktu, tenaga dan mengurangi pembuatan sertifikat lewat pihak ketiga (calo) yang membutuhkan biaya besar. Hal-hal yang berupa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanahtanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh yang dapat dipercaya kebenarannya. hukum
untuk
dasar
pelaksanaanya
Selain itu ketentuan
dirasakan
belum
cukup
memberikanKemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan dipandang perlu: 1.
Mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah.
2.
Agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mengaplikasikan
ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa geoinformatika di dunia kerja, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda mengadakan sebuah kegiatan yang disebut dengan program Praktek Kerja Lapang (PKL).
Maka dalam kesempatan ini program
kegiatan PKL dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
Selain untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh,
mahasiswa juga diharapkan mampu menyelaraskan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan ilmu dan praktek yang diperoleh di dunia kerja secara langsung. B. Tujuan Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) adalah sebagai berikut : 1.
Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan ke dunia kerja nyata.
2.
Membandingkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan praktik di dunia kerja.
3.
Mengetahui proses-proses kerja yang terdapat di suatu instansi.
Proses
kerja yang dimaksud adalah bagaimana menghasilkan produk, ketenaga kerjaan, kedisiplinan dan keselamatan kerja. 4.
Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan tata cara penggunaan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan praktik baik di lapangan dan praktik di perkuliahan.
5.
Mengasah kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi dan hubungan interpersonal di tempat kerja. C. Hasil yang Diharapkan Sedangkan hasil yang di harapkan dari Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat
memberikan hasil sebagai berikut : 1.
Mahasiswa diharapkan bisa mengetahui dan memahami proses kerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.
2.
Diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmunya di tempat kerja.
3.
Mahasiswa menjadi terampil dan berdedikasi tinggi dalam lingkungan kerja, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.
4.
Diharapkan agar mahasiswa mampu mengembangkan keilmuannya dalam survei dan pemetaan khususnya yang berurusan dengan peta kadastral.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Instansi BPN Anonim (2014) Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintahan nonkementrian di indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dan peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012. Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan.
Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah
kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek. Untuk
mengetahui
perubahan
tersebut
dibawah
ini
adalah
sejarah
kelembagaan Badan Pertanahan Nasional : 1. 1960 – 1970 1960 pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.1965 pada tahun 1965 agraria
dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R. Hermanses, S.H. 1968 pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan. Pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama Direktorat Jenderal Agraria. Selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan. 2. 1988 – 1990 Pada periode ini kembali mengalami perubahan. Lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir. Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya.
Pada saat itu terjadi
perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional. 3. 1990 – 2000 1990 pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri Negara agrarian atau badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. Pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan nasional. 1998 pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional. Perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan yakni Ir. Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.
4. 2002 – 2006 Tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting. Pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara. Kedudukannya sejajar dengan kementerian. Pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof. Lutfi.Nasoetion, MSc.Ph.D 5. 2006 – 2012 Pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya. 6. 2012 – 2014 Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto. 7. 2014 Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, sehingga sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Jabatan Kepala BPN dijabat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan. a. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
Dalam melaksanakan tugas Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. 3) Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 4) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. 5) Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan. 6) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. 7) Pengaturan dan penetapan hak -hak atas tanah. 8) Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayahwilayah khusus. 9) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai atau milik negara atau daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan. 10) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. 11) Kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. 12) Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan. 13) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. 14) Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan. 15) Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan. 16) Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17) Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 18) Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan. 19) Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan. 20) Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 21) Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Agenda Kebijakan Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud,
BPN
menyelenggarakan fungsi: 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship). 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik. 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis. 6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. 8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar. 9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan. 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional. 11. Mengembangkan
dan
memperbarui
politik,
hukum
dan
kebijakan
Pertanahan. B. Manajemen Instansi Di bawah adalah uraian tugas dan wewenang dari struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah. 1.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab langsung kepada kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. a. Menyusun rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan. b. Menyelenggarakan pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan. c. Menyelenggarakan pelaksanaan survei, pengukran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang, pembukaan tanah, pemetaan tematik.
d. Menyelenggarakan
pelaksanaan
penatagunaan
tanah,
landreform,
konsolidasi tanah dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan. e. Menyelenggarakan pengusulan dan pelaksaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah. f.
Menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan.
g. Menyelenggarakan penanganan konflik, sengketa dan perkara pertanahan. h. Menyelenggarakan pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah,
menyelenggarakan
pemberi
informasi
pertanahan
kepada
masyarakat. i.
Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Simtanas).
j.
Menyelenggarakan pelaksanan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
2.
Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Perencanaan dan Keuangan. 1) Urusan Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a) Menyampaikan
saran-saran
atau
pertimbangan-pertimbangan
kepada Kepala Subbagian Tata Usaha tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya. c) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh urusan perencanaan dan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d) Mengumpulkan, menghimpun atau mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan menyiapkan penyusunan rencana, program
dan
anggaran
serta
laporan
akuntabilitas
kinerja
pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi. e) Menyiapkan
bahan
dalam
rangka
musyawarah
perencanaan
pembangunan di tingkat kabupaten/kota. f)
Menyiapkan
bahan
penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran
Kementerian Lembaga (RKAKL) Kantor Pertanahan serta bahanbahan pendukungnya (Term of Reference/TOR dan Rincian Anggaran Belanja/RAB).
g) Menyiapkan
pengantar
pengiriman
usulan
RKAKL
Kantor
Pertanahan ke Kanwil BPN. h) Menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan. i)
Menyiapkan konsep Petunjuk Opersional Kegiatan (POK) untuk ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan usulan revisi DIPA ke Kanwil serta konsep revisi POK untuk ditetapkan oleh KPA dan penetapan kinerja Kantor Pertanahan.
j)
Menyiapkan
konsep
SK
pengelola
keuangan
bendaharawan
penerimaan, pengeluaran, penggunaan non DIPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pemegang Uang Muka (PUM), Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (P.4) atau Surat
Perintah Membayar
(SPM), Pembuat Daftar Gaji (PDG) dan atasan langsung pengguna non DIPA Kantor Pertanahan. k) Menyiapkan dan menghimpun bahan dalam rangka penyusunan laporan awal pelaksanaan kegiatan dan laporan fisik dan keuangan, Laporan Keadaan Kas Anggaran (LKKA) dan Laporan Keadaan Kas (LKK) serta Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP). l)
Menyiapkan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal (Inspektorat Utama, BPK dan BPKP).
m) Menyiapkan daftar gaji, pembayaran gaji. n) Menyiapkan usulan biaya pindah, mutasi dan pensiun ke Kanwil BPN.
o) Menyiapkan dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM. p) Menyiapkan bahan penyusunan Sistem Akuntasi Instansi (SAI). q) Melaksanakan sistem akuntansi keuangan bedasarkan target yang ditetapkan. r) Menyampaikan laporan keuangan berkala Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Kantah (UAPPA-K) dan Arsip Data Komputer (ADK) ke Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). s) Melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. t)
Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan– bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam
menyiapkan
penyusunan rencana u) Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait. 3.
Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Menurut pasal 32 tugas Subseksi Pengukuran dan Pemetaan : a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyiapkan perapatan kerangka dasar orde-4, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan atau wilayah, kerjasama teknis surveyor berlisensi, pembinaan surveyor berlisensi dan memelihara peta
pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran. b. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 1) Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan perapatan kerangka dasar orde 4, pemetaan dasar pertanahan. 2) Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahanbahan dalam rangka pemecahan masalah pelaksanaan kegiatan perapatan kerangka dasar orde 4, pemetaan dasar pertanahan. 3) Menghimpun
dan
mempelajari
peraturan
perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. 4) Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Pengukuran dan pemetaan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan tugas dan kegiatan serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. 5) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan lapangan perapatan kerangka dasar orde 4, pemetaan dasar pertanahan, penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah, memelihara peta pendaftaran, daftar tanah, peta
bidang tanah, surat ukur, gambar ukur dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran. 6) Mengumpulkan, menghimpun, mengolah dan mensistimatisasikan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perapatan kerangka dasar orde-4. 7) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi kegiatan perapatan kerangka dasar orde-4. 8) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan mekanisme dalam bidang tugas dan kegiatan Subseksi Pengukuran dan Pemetaan, terutama pada tugas dan kegiatan pelayanan pengukuran dam pemetaan. 9) Melakukan pembuatan, pemasangan dan pengukuran Titik Dasar Teknis (TDT) Orde 3 serta pemeliharaan dan dokumentasinya melakukan pengukuran dan pemetaan dalam penetapan batas bidang tanah dan pengukuran bidang tanah, batas kawasan/wilayah melakukan digitasi peta dan pemetaan indeks grafis dalam rangka penyempurnaan peta dasar
pertanahan
sesuai
dengan keadaan terakhir serta
pemberian dukungan kegiatan pemetaan tematik lainnya. 10) Melakukan pemetaan, pengolahan dan pemeliharaan daftar toponimi baik secara analog atau manual maupun secara digital serta koordinasi dengan
pemerintah
daerah
setempat
dalam
rangka
penerapan
pemetaan dan penamaan toponimi. 11) Mengelola data dan informasi spasial bidang tanah dan peta pendaftaran.
12) Mengelola atau melakukan backup rutin data digital spasial bidang tanah dan peta pendaftaran tanah serta mengirimkan ke Kantor Wilayah BPN. 13) Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem manual : a) Menerima dan membukukan ke dalam Daftar Isian (DI) 302 permohonan pengukuran bidang tanah. b) Membuat perincian biaya permohonan pengukuran bidang tanah. c) Menerima dan membukukan ke dalam Daftar Isian (DI) 303 permohonan salinan surat ukur atau gambar situasi. d) Melakukan inventarisasi dan pemeliharaan terhadap peta dasar, peta pendaftaran, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur, dan daftar-daftar lainnya dibidang pengukuran. e) Menyusun dan mengelola data bidang dan peta pendaftaran tanah dalam rangka membangun SIMTANAS. f)
Mengelola blanko surat ukur.
14) Mengumpulkan, mengolah, merekam/mencatat dan memelihara data dan peta dasar, daftar tanah, peta bidang tanah, surat ukur, gambar ukur, dan daftar-daftar lainnya di bidang pengukuran serta membuat indeks peta untuk penyusunan informasi pertanahan. 15) Mengadakan penetapan batas bidang dan pengukuran bidang. 16) Melaksanakan
evaluasi
dan
menyusun
laporan
pelaksanaan
pekerjaan dalam menyiapkan perapatan kerangka dasar orde-4.
4.
Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Uraian tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyampaikan kepada
Kepala
saran-saran Seksi
Hak
dan Tanah
atau
pertimbangan-pertimbangan
dan Pendaftaran Tanah tentang
tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak
guna
bangunan dan hak pakai, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan hak, perijinan, peralihan hak atas tanah penetapan dan atau rekomendasi pelepasan dan tukar-menukar tanah pemerintah. b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Penetapan Hak Tanah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai dan hak pengelolahan bagi istansi pemerintah. e. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak. f.
Menyiapkan rekomendasi/usulan permohonan hak ke kantor wilayah BPN.
g. Melaksanakan pendataan dan peninjauan lokasi tanah yang dimohon haknya. h. Menyiapkan dan melakukan inventarisasi tanah-tanah instansi pemerintah yang ditujukan untuk penelitian status hak atas tanah bagi tanah-tanah milik negara. i.
Untuk kantor pertanahan yang menggunakan sistem manual.
j.
Membuat risalah tim peneliti tanah dan risalah pengolahan data.
k. Menyiapkan bahan pelaporan, monitoring dan evaluasi. l.
Membuat konsep surat keputusan kepala kantor tentang pemberian hak instansi pemerintah.
m. Merekomendasi pelepasan dan tukar menukar tanah pemerintah. n. Mengagendakan dan mengarsipkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah. o. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan. p. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait. q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan.
5.
Bidang Peralihan, Pembebanan hak dan PPAT Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah tentang tindakan yang perlu di ambil dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftara, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. b. Membantu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dalam melaksanakan tugas di bidang pendaftaran peralihan/pemidahan hak karena jual-beli, hibah tukar-menukar, pemisahan dan pembagian hak bersama, warisan, pelelangan, penetapan/putusan, pembebanan hak tanggungan, pembebanan secara fiducia hak milik atas satuan rumah susun,
penghapusan
tanggungan/cesie,
hak
tanggungan
ganti-nama,
(roya),
penggabungan,
pemindahan peleburan,
hak
merger
perseroan, BUMN/BUMD, koperasi, yayasan, dan pembinaan PPAT sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman
dan
petunjuk
teknis
serta
bahan-bahan
lainnya
yang
berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. d. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya.
e. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta saran daftar isian di bidang pendaftaran tanah. f.
Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah.
g. Untuk Kantor Pertanahan yang menggunakan sistem manual: -
membuat rincian biaya dan Surat Perintah Setor.
-
menerima dan membukukan permohonan peralihan, pemindahan, pembebanan hak, penghapusan hak tanggungan (roya) kedalam DI 301.
-
memberikan penomoran warkah dalam DI 208.
h. Untuk kantor pertanahan yang menggunakan sistem komputer memberikan penomoran warkah dalam DI 208 dan mencantumkannya pada warkah pertanahan. i.
Melakukan pemeriksaan, penelitian kesesuaian data dalam dokumen permohonan pendaftaran peralihan pembebanan hak dan PPAT.
j.
Menyiapkan warkah Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT;
k. Menyiapkan dan mengusulkan pengangkatan PPAT sementara ke Kanwil BPN. l.
Menyiapkan pelaksanaan sumpah jabatan PPAT.
m. Menyiapkan bahan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan mengenai penilaian kinerja PPAT yang akan mutasi ke daerah lain. n. Menghimpun/merekap laporan PPAT dan melaksanakan pembinaan PPAT. o. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. p. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait. q. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
pekerjaan
dalam menyiapkan pelaksanaan pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas hak tanah, pembebanan hak tanggungan dan bimbingan PPAT serta sarana daftar isian di bidang pendaftaran tanah. 6. Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Uraian tugas : a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat
tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran tindak dan langkah penanganan, serta
menyiapkan
bahan koordinasi usulan
penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban
pemegang hak
atas
tanah,
pemantauan,
evaluasi, harmonisasi dan
pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis. b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Pengendalian Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d. Mempersiapkan
bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis dalam menyiapkan pengelolahan basis data, dan melakukan inventarisasi identifikasi. e. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi. f.
Menyiapkan bahan usulan penetapan tanah menjadi obyek landreform, penguasaan tanah obyek landreform untuk pengelolaan basis data, melakukan inventarisasi dan identifikasi, penyusunan saran dan langkah penanganan, serta menyiapkan bahan koordinasi usulan penertiban dan pendayagunaan dalam rangka penegakan hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah.
g. Menyiapkan usulan penertiban dan pendayagunaan tanah bagi tanah-tanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atau ijin lokasi, dan izin penunjukan penggunaan tanah untuk tanah yang sudah dilekati hak. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bidang bidang tanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, yang sudah memperoleh ijin
perubahan
penggunaan
tanah,
serta
yang
menjadi
obyek
kegiatan/program lintas sektoral dibidang pertanahan. i.
Melakukan kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis.
j.
Menyiapkan langkah-langkah penertiban dan pendayagunaan tanah
bagi
tanah-tanah yang sudah memperoleh dasar penguasaan atau ijin lokasi, yang sudah dilekati hak dalam skala besar (HGU, HPL, HGB). k. Menyusun dan mengelola basis data hak atas tanah dalam rangka membangun SIMTANAS. l.
Melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis.
m. Melakukan inventarisasi penerapan kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam rangka pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis. n. Menyusun tahapan kegiatan pengelolaan atas tanah negara, serta langkahlangkah penanganan tanah terlantar dan tanah kritis
berdasarkan
kesesuaian peruntukan, penggunaan tanah sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang wilayah.
o. Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pengelolaan basis data, dan melakukan inventarisasi dan identifikasi. p. Melakukan identifikasi tanah-tanah hak mengenai kewajiban pemegang hak, jumlah pemilikan tanah, luas maksimum tanah pertanian q. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait r.
Menyiapkan bahan untuk pembuatan laporan tentang kegiatan pengendalian pertanahan ke Kanwil BPN
s. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pengelolaan basis data. 7. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Uraian Tugas : a. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan, usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan hukum
antara orang dan atau
badan hokum dengan tanah, pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa melalui mediasi, fasilitas, dan koordinasi penanganan sengketa dan konflik.
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja. c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya. d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan koflik pertanahan. e. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan. f.
Mengumpulkan dan mensistematis data-data sengketa, konflik pertanahan dan pembatalan.
g. Memanggil para pihak yang bermasalah/berkonflik untuk musyawarah mufakat. h. Meneruskan proses permohonan pembatalan hak atas tanah ke Kantor Wilayah BPN atau BPN RI. i.
Membuat laporan sengketa dan konflik serta pembatalan.
j.
Melakukan pembinaan dan penyuluhan hokum.
k. Melakukan penataan arsip sengketa dan konflik. l.
Melakukan penelitian data dan penyiapan kajian penyelesaian sengketa dan konflik.
m. Menyelesaikan sengketa dan konflik melalui mediasi,rekonsiliasi dan atau fasilitasi. n. Melakukan peninjauan lokasi dalam rangka pengumpulan data guna dijadikan bahan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. o. Melakukan penelitian data dan penyiapan usulan keputusan pembatalan hak. p. Melaksanakan
bimbingan
teknis
penanganan
sengketa
dan
konflik
pertanahan. q. Menyiapkan dan melaksanakan gelar perkara. r.
Menyusun risalah pengolahan data.
s. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait. t.
Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan pengkajian hukum, sosial, budaya, ekonomi dan politik terhadap sengketa dan konflik pertanahan. C. Visi dan Misi
1. Visi Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki visi yaitu menjadi Kantor Pertanahan Terbaik di Jawa Tengah. 2. Misi Kantor Pertanahan a. Meningkatkan mutu pelayanan publik agar lebih berkualitas, terukur, tepat dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hukum.
b. Meningkatkan
penataan
dan
penegendalian
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. Melakukan pencatatan, penyajian dan pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah (SAP). d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanahan dalam rangka pengelolaan pertanahan guna menjawab kebutuhan dan masyarakat terhadap pelayanan bidang pertanahan. e. Meningkatkan peranan seksi survey pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelayanan dan percepatan pengukuran serta penyediaan peta dasar, peta tematik dengan menggunakan pertanahan dan teknologi informasi terkini. f.
Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguasaan hak atas tanah. D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Wiroto No.17 A Wiradesa. Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan selama dua bulan terhitung dari tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 2 Mei 2015. Tabel 1. Rangkuman Kegiatan PKL dan Prestasi Kerja. No
Waktu
Kegiatan
Lokasi
1
3 Maret 2015
Orientasi Tentang BPN
Ruang Kepala
2
4 ,5, 6, 10, 12, 18, 20, 23, 25, 26 dan 27 Maret 2015
Cek Plot
Ruang SPP
Prestasi Kerja
Keterangan
Ilmu
Pengarahan
Cek Plot : ± 144 Bidang Tanah
Praktik
Tabel 1. lanjutan 3
9 Maret 2015
Integrasi Pemecahan Bidang Tanah
Ruang SPP
4
11, 13, 17, 19 dan 24 Maret 2015
Pengukuran Bidang Tanah
11 : Kec. Kajen 13 : Kec Kedungwuni Timur 17 : Ds. Pakumbulan 19 : Kec. Wiradesa 24 : Kec. Kedungwuni
5
30 dan 31 Maret 2015
Integrasi Prona
Ruang SPP
Integrasi Prona
Ruang SPP
Cek Plot
Ruang SPP
6
7
1, 6, 7, 14 dan 15 April 2015 2, 9, 13, 24 dan 30 April 2015
8 :Kec. Siwalan 10 : Kec. Sragi 16 : Kec. Siwalan
8
8, 10 dan 16 April 2015
Pengukuran Rutin Bidang Tanah
9
17 April 2015
LOMBA
LOMBA
10
20,21,22,23, 27, 28 dan 29 April 2015
Integrasi Sporadik
Ruang SPP
Integrasi Sporadik : 1 Bidang Tanah
Pengukuran : 11 Bidang Tanah yang di Ukur, terdapat rumah, sawah dan lahan kosong. Integrasi Prona : 73 Bidang Tanah Integrasi Prona : 87 Bidang Tanah
Praktik
Praktik
Praktik
Praktik
Cek Plot : 45 Bidang Tanah
Praktik
Pengukuran : 3 Bidang Tanah
Praktik
LOMBA
LOMBA
Integrasi Sporadik : 24 Bidang Tanah
Praktik
BAB III HASIL PRAKTIK KERJA LAPANG A. Pengukuran Bidang Tanah 1. Tujuan Adapun tujuan dari kegiatan pengukuran bidang tanah adalah sebagai berikut : a. Menentukan letak geografi b. Mengetahui bentuk geometris c. Menentukan luas d. Mengetahui situasi bidang tanah untuk lampiran sertipikat e. Pembuatan peta pendaftaran f.
Mendapatkan data ukur bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas, jika batas-batas bidang tanah tersebut hilang
2. Dasar Teori Pengukuran bidang tanah adalah pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur
untuk mendapatkan data fisik yang ada dilapangan atas
permohonan yang bersangkutan dengan keperluan pembuatan sertipikat hak baru,
pemecahan,
pengembalian batas.
pemisahan,
penggabungan
bidang
tanah
dan
Permohonan yang diajukan di atas harus disertai
dengan dokumen asli untuk membuktikan hak atas bidang tanah yang bersangkutan. Jika alat bukti sebidang tanah tersebut di atas tidak lengkap atau tidak ada, maka pembuktian kepemilikan dapat dilakukan dengan alat bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dengan keterangan yang dapat dipercayai dari sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak ada ikatan atau hubungan keluarga baik vertical maupun horizontal (Anonim, 2014).
3. Alat dan Bahan a. Lembar GU ( Gambar Ukur ) b. Roll Meter 50 M c. Kendaraan d. Alat Tulis e. GPS Garmin f.
Papan LJK
4. Prosedur Pengukuran Bidang Tanah Adapun langkah-langkah dalam proses pengukuran bidag tanah sebagai berikut: a. Siapkan alat ukur ( Roll Meter ), lembar GU ( Gambar Ukur ), alat tulis. b. Terlebih dahulu melakukan perijinan dari lurah atau kepala desa sebagai bentuk perijinan resmi dan sebagai saksi yang dapat dipercayai dalam pengukuran sekurang-kurangnya 2 orang. c. Memberitahukan kepada pemohon secara tertulis megenai waktu penetapan batas dan pengukuran. d. Kumpulkan saksi yang berada pada batas-batas utara, timur, selatan, dan barat bidang tanah yang akan di ukur dan permohonan surat notaris. e. Menetapkan atau menentukan batas-batas bidang tanah oleh petugas ukur atas nama BPN dan pemohon memasang tanda batasnya. f.
Menentukan titik awal pengukuran oleh petugas ukur.
g. Tarik meteran kemudian ukur panjang dan lebar bidang tanah, setelah itu tarik meteran secara diagonal yang berguna sebagai titik kontrol untuk menguatkan kebenaran dari pengukuran.
h. Bersamaan saat mengukur, gambar sketsa bidang tanah pada lembar GU beserta ukuran-ukurannya. i.
Ambil titik kordinat menggunakan GPS di salah satu sudut bidang tanah yang di ukur dimana titik tersebut dijadikan sebagai acuan citra satelit pada penggambaran bidang tanah pada Autocad 2009.
j.
Setelah semua di ukur, pada lembar GU isi nama pemohon, tanggal pengukuran, dan saksi-saksi yang hadir pada saat pengukuran beserta tanda tangan.
5. Hasil Setelah proses pengukuran bidang tanah selesai maka hasil peta bidang tanah dapat di proses di Kantor Pertanahan untuk proses penggambaran di Autocad 2009 dan ditampalkan dengan citra peta desa sesuai dengan lokasi pengukuran dengan bantuan titik kordinat yang sudah cocok dengan bidang tanah. Gambar peta bidang tanah dapat dilihat seperti dibawah ini.
Gambar 1. Lembar GU Hasil Pengukuran
6. Pembahasan Pengukuran
rutin
dilakukan
apabila
ada
permohonan
yang
bersangkutan dengan surat sesuai bentuk terlampir untuk melakukan pengukuran bidang tanah dengan keperluan tertentu, baik pendaftaran hak baru, pemecahan, penggabungan atau pengembalian batas.
Sebagai
langkah awal pada pengukuran bidang tanah adalah pemegang hak harus memasang tanda batas pada sudut batas dan disetujui oleh pemegang hak yang berbatasan serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu. Pengukuran yang dilakukan pada Kantor Pertanahan di Kabupaten Pekalongan ini menggunakan alat sederhana Roll Meter 50 m.
Alasan
penggunaan roll meter karena bidang yang diukur tidak luas sehingga dianggap lebih praktis. Di lapangan sudut-sudut batas tanah tidak diukur menggunakan kompas, akan tetapi sebagai control dilakukan pengukuran salah satu diagonal bidang. Hal ini tidak diajarkan di perkuliahan sehingga menjadi pengalaman baru yang diperoleh dalam kegiatan PKL di Kantor Pertanahan Kabuaten Pekalongan.
Namun demikian perlu dicoba juga
untuk mengukur azimuth batas bidang sebagai control dalam penggambaran peta bidang. Pengukuran menggunakan GPS oleh petugas ukur tidak dilakukan marking tetapi langsung dicatat. Secara teoritis hal ini kurang tepat, karena koordinat dapat berubah selama proses pencatatan tersebut.
Dengan
demikian disarankan melakukan marking. Apabila dilapangan terjadi konflik misalnya : a. Pada bidang tanah yang diukur terdapat saluran dan jalan yang sudah dibangun, sedangkan pada ukuran sebelumnya saluran dan jalan
tersebut masih masuk pada batas bidang yang bersangkutan, maka saluran tersebut harus dilepas pada penggambaran bidang tanah di GU, akan tetapi di BPN saluran tersebut masih milik yang bersangkutan. b. Konflik antara tetangga batas yang tidak setuju dengan peletakkan patok batas yang ada, sehingga harus ada musyawarah antara pihak yang bersangkutan sebelum dilakukannya pengukuran. c. Pemohon terkadang mendesak petugas ukur untuk segera memberikan hasil luas bidang tanah yang telah diukur pada saat itu juga, namun prosedur pengukuran tidak memperbolehkan hal tersebut karena hasil ukur harus diproses dikantor terlebih dahulu. B. Cek Plot Bidang Tanah di Peta 1. Tujuan Cek Plot merupakan kegiatan pengecekan ulang bidang tanah yang sebelumnya telah memiliki sertipikat dengan cara melakukan survei ke lapangan dan mengambil koordinat bidang.
Pada umumnya dilakukan
terhadap sertipikat lama yang akan dibalik nama, dipecah, perubahan status dari hak guna bangunan menjadi hak milik. 2. Dasar Teori Dalam bahasa inggris sertifikat hak atas tanah biasa disebut tittle dead, sedangkan penguasaan hak atas tanah biasa disebut land tenure, pemilik atas tanah biasa disebut land ownership, dan bidang tanah sering disebut dengan parcel atau Plot. Cek Plot merupakan Proses pengecekan sertifikat apakah sesuai dengan buku tanah dan posisi bidang tanah yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan kenampakan Citra.
Cek Plot
dilakukan hanya untuk bidangan yang sebelumnya telah memiliki sertifikat, biasanya dibuat untuk kepentingan pembuatan sertifikat Pemecahan bidang
tanah, Penggantian Hak Milik Sertifikat, ataupun untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan. 3. Alat dan Bahan a. Komputer atau PC b. Mouse c. Alat Tulis d. Aplikasi Autocad 2009 e. Aplikasi KKP ( Komputerisasi Kantor Pertanahan ) BPN f.
Citra sebagai referensi
g. Printer h. Kertas A4 i.
Sertipikat bidang tanah
4. Prosedur Kerja Langkah-langkah cek plot bidang tanah dapat dilihat sebagai berikut : a. Buka aplikasi autocad 2009. b. Aplikasi autocad yang digunakan disini merupakan aplikasi autocad yang telah terhubung dengan server KKP BPN sehingga memiliki prosedur LOGIN dengan menggunakan NIP Pegawai Nasional Sipil (PNS) yang telah terdaftar di BPN Pusat. NIP yang digunakan untuk LOGIN pun tidak sembarangan karena setiap pegawai telah
memiliki bagian tanggung
jawab sendiri, sehingga jika untuk cek plot juga memiliki beberapa NIP LOGIN sendiri. c. Setelah berhasil LOGIN maka akan terbuka tab menu pemetaan. Dimana didalam pemetaan ini memiliki menu BPN Pane.
d. Langkah selanjutnya untuk membuka peta desa yang akan di cek plot pilih File > Open. e. Setelah terbuka window Open > folder D$ > DATA > Peta Desa New 1 > Kecamatan > pilih kecamatan yang akan di cek plot > open. f.
Jika pada peta desa sudah memiliki No Hak Milik atau NIB maka akan mudah pencarian bidang yang akan di cek plot. Tetapi jika tidak ada NIB atau No Hak Milik yang ada pada peta desa maka dapat dilakukan dengan menggunakan titik kordinat. Untuk mencari bidang tanah dapat juga menggunakan perintah FT ( Find Text ) pada command kemudian enter, maka dengan otomatis bidang ditemukan.
g. Setelah bidang ditemukan copy bidang ke New Acad, kemudian boundary bidang agar menjadi satu poligon tertutup. Untuk boundary pilih menu draw > boundary > pick point > ok > klik pada bidang > enter, maka otomatis bidang akan menjadi satu poligon tertutup. h. Setelah melakukan Boundary pada bidang lanjutkan dengan melink bidang tersebut agar data terhubung ke KKP BPN pusat. 1) Copy bidangan yang telah di boundary sebelumnya. 2) Kemudian paste to original coordinat pada window new acad. 3) Selanjutnya setelah bidangan tercopy ke window new acad, klik menu pemetaan pilih tampilkan BPN Pane. 4) Pada Tampilan BPN Pane pilih Pemetaan Persil. j.
Selanjutnya untuk langkah Link Bidang, lakukan proses standarisasi : 1) Jadikan Batas Bidang : pilih icon jadikan batas bidang blok bidang enter. 2) Re-Clean Bidang : clean sampai semua menjadi nol keluar.
3) Topology Bidang : klik icon topology masukkan NIB enter. k. Setelah standarisasi klik icon merah “pilih Text/NIB/HGU” sesuaikan informasi bidang yang ada di sertipikat lama seperti Kecamatan, Desa/Kelurahan, NIB, Luas Bidang, No Hak dan Nama Pemilik. Kemudian pilih icon “memetakan bidang” lalu klik pada tengah bidang maka otomatis akan muncul bintang, yang menandakan bahwa proses link telah berhasil. l.
Jika proses link telah berhasil copy bidangan tersebut beserta NIB dan Simbol Bintang ke dalam window PETA CEK PLOT.
Paste dengan
Original Coordinat. m. Buka file Cek Plot, dimana didalam file cek plot tersebut terdapat format cek plot yang akan di cetak nantinya.
Langkah-langkahnya sebagai
berikut : 1) Pilih file open kemudian cari folder penyimpanan Peta Kerja Cek Plot, dimana folder tersebut terdapat peta yang memiliki format layout Peta Cek Plot perkecamatan. Dalam kesempatan ini, peta yang akan digunakan untuk cek plot adalah Kecamatan Kajen, setelah memilih kecamatan kemudian pilih open lalu enter. n. Selanjutnya akan terbuka window baru misalnya Peta Cek Plot Kecamatan Kajen. Di dalam window ini terdapat 2 layer tab : Tab Layer Model dan Tab Layer Peta Cek Plot untuk mengedit tampilan dan posisi bidang terhadap citra dapat menggunakan tab layer model, dan pada layer peta cek plot dapat mengedit informasi bidang.
o. Setelah window PETA CEK PLOT terbuka, selanjutnya lakukan Insert Raster.
Klik menu pemetaan pilih Insert Raster.
Kemudian pada
window Insert Image pilih kecamatan dan desa lalu open. p. Selanjutnya jika citra telah terbuka, jadikan Send To Back terhadap peta desa dengan cara klik pada tepi citra kemudian klik kanan pilih Draw Order Send To Back. q. Selanjutnya masukkan Bidangan yang telah di copy tadi beserta NIB, dan Simbol bintangnya ke dalam layer CEK PLOT. Kemudian matikan layer yang menjadi tempat bidangan lain yang ada disekitar bidangan yang di Cek Plot. Sehingga yang nampak hanya bidangan yang di cek plot saja. r.
Kemudian berikan warna pada bidangan tersebut, klik Icon Hatch Add Pick Point pilih warna “kuning” klik pada bidang kemudian enter lalu ok.
s. Buka Layer tab PETA CEK PLOT untuk mengedit informasi bidang dan tampilan bidang pada citra yang akan di cetak. Klik model untuk menggerakan ukuran citra dan paper jika posisi bidang sudah sesuai dengan yang diinginkan. t.
Proses terakhir cetak cek plot selesai. a) Pilih nama Print yang akan digunakan b) Pilih ukuran Kertas yang akan dipakai : untuk cetak Cek Plot menggunakan kertas ukuran A4 c) Number Of Copies : Cetak menjadi tiga rangkap cek plot. d) Atur window agar Cek Plot yang di cetak sesuai dengan ukuran kertas.
e) Kemudian preview untuk melihat apakah ukuran Cek Plotnya sesuai dan telah siap di cetak > ok. 5. Hasil Hasil Cek Plot Peta Bidang Tanah.
Gambar 2. Hasil Cek Plot Bidang Tanah. 6. Pembahasan Cek Plot merupakan Proses pengecekan sertipikat apakah sesuai dengan buku tanah dan posisi bidang tanah yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan kenampakan Citra. Cek Plot dilakukan hanya untuk bidangan yang
sebelumnya
telah
memiliki
sertipikat,
biasanya
dibuat
untuk
kepentingan pembuatan sertipikat Pemecahan bidang tanah, Penggantian Hak Milik Sertipikat, ataupun untuk Sertipikat Hak Guna Bangunan. Dimana pengecekan sertipikat adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yng tersimpan dalam petapendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tananh seperti yang tercantum dalam pasal
34 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih lanjut jika pengecekan sertifkat dan pengecekan plot ini berjlan lancar maka BPN akan mengeluarkan
Surat
Keterangan
Pendaftaran
Tanah
(SKPT)
yang
menerangkan catatan-catatan tersebut. Pada proses cek plot kendala yang sering muncul yaitu adalah: a. Bidang yang akan di cek plot tidak ada pada peta desa. Solusinya yaitu unduh bidang menggunakan aplikasi KKP dan apabila belum ditemukan, maka digambar bidang tersebut sesuai ukuran dan skala yang ada pada sertipikat. b. Apabila bidang belum memiliki NIB. Langkah yang diperlukan adalah booking NIB pada aplikasi KKP. c. Koordinat tidak sesuai dengan posisi bidang sebenarnya. Langkah yang duperlukan adalah sesuaikan bidang dengan kondisi sebenarnya dilapangan atau hasil ukur. d. Data bidang pada database KKP belum terdapat informasi apapun. Solusinya pada proses ini harus dilakukan pengisian data terlebih dahulu agar proses cek plot dapat dilakukan. C. Integrasi Sporadik 1. Tujuan Tujuan dari integrasi sporadik adalah untuk memetakan bidang tanah yang telah diukur ke dalam peta desa (base map) dan mendapatkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sebagai langkah awal dalam pembuatan sertipikat tanah. 2. Dasar Teori Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Memetakan bidang tanah hasil pengukuran yang memenuhi syarat kontradiktur delimitasi dan kadaster (dapat dikembalikan batasnya) untuk bisa diplotkan di peta desa (Base Map) BPN (Badan Pertanahan Nasional) tiap satuan kerja dengan bantuan aplikasi Autocad 2009 dan Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Desktop / Web. Berarti pula seluruh biaya dibebankan kepada pemohon. 3. Alat dan Bahan a. Komputer atau PC b. Mouse c. Alat Tulis d. Lembar GU ( Gambar Ukur ) e. Aplikasi Autocad 2009 f.
Aplikasi KKP BPN
g. Citra sebagai referensi h. Printer i.
Kertas A4
j.
Lembar SU ( Surat Ukur )
4. Prosedur Kerja a. Integrasi Sporadik Menggunakan Software KKP dan Autocad Map 2009: 1) Membuka program KKP mnggunakan Mozilla Firefox dari start menu All program Mozilla Firefox. 2) Kemudian login menggunakan ID petugas ukur.
3) Akan muncul tulisan selamat pagi pilih petugas ukur klik pencarian. 4) Setelah itu masukkan nomor berkas dan tahun berkas klik cari. 5) Setelah berkas ditemukan klik 2x muncul window konfirmasi, klik ya pada tab bidang pengukuran, centang 302 isi tanggal mulai dan tanggal selesai pengukuran pilih petugas ukur lalu klik simpan akan muncul window kkp web, menandakan gambar ukur sudah disimpan klik ok maka akan muncul window informasi menandakan berkas telah terkirim ke petugas pemetaan klik ok. 6) Pada tab data bidang tanah isi batas-batas bidang tanah, UTSB lalu simpan. 7) Masuk ke autocad map 2009 untuk integrasi login menggunakan Id petugas ukur yang sama dengan langkah awal. 8) Pada tab pemetaan klik BPN Pane akan muncul window panel kerja kabupaten pekalongan pilih pelayanan sporadik masukan nomor berkas dan tahun berkas lalu klik cari. 9) Setelah berkas ditemukan open bidang yang akan diitegrasi pada tab File Open server d$ peta desa new pilih kecamatan dan desa sesuai dengan posisi bidang yang akan diitegrasi open. 10) Cari bidang menggunakan find text atau menggunakan koordinat yang sudah ada. 11) Copy bidangan yang akan diitegrasi klik Icon
untuk memulai
Paste To Original Coordinat z enter e enter klik Icon
jadikan batas bidang reclean batas bidang dengan klik Icon dan topologi bidang dengan klik Icon 12) Klik icon simpan
.
sesuaikan kecamatan dan desa klik
validasi proses muncul window perhatian untuk melanjutkan integrasi klik ok muncul window GeoKKP Web menandakan data telah disimpan ke dalam database, klik ok untuk melanjutkan ke pencetakan dan plotting peta. 13) Akan muncul nomor induk bidang pada setiap bidang yang diitegrasi. 14) Berikutnya klik icon
informasi untuk mengisi penggunaan umum
dan penggunaan khusus klik Update klik tutup. 15) Klik Icon
untuk daftar isian muncul window desain DI302
linkkan semua nomor bidang bidang dengan klik link. 16) Proses selanjutnya plotting peta di pemetaan dengan klik icon
muncul window pemetaan dan pencetakan pada tab pemetaan klik icon copy muncul tulisan sukses pada tab pencetakan atur skala pilih peta bidang A4 dan ketebalan garis lalu klik cetak, otomatis gambar akan muncul pada window peta bidang A4 17) Isi semua keterangan yang ada, sesuaikan dengan yang ada pada berkas bidang. 18) Untuk pengaturan ketebalan garis bidang, font, dan penambahan batas-batas bidang lakukan pada tab model. 19) Proses terkahir yaitu pencetakan peta bidang lalu klik Icon selesai
otomatis berkas terkirim ke kasubsi.
b. Pencetakan SU dan GU 1) Dalam proses pencetakan SU dan GU langkah pertama yaitu buka peta desa pada D$ > Data > Peta Desa New 1 > cari bidang yang akan di edit pada lembar SU dan GU. 2) Copy bidang tanah pada acad baru > untuk memperjelas keterangan masukan nama-nama tetangga UTSB, blok bidangnya kemudian ubah layer menjadi By Layer > White > By Layer > 0.00. Jika skala yang digunakan 1 : 500 maka ukuran teks adalah 1.2, apabila skala yang digunakan adalah skala 1:1000 maka ukuran teks yang digunakan 2.0. 3) Setelah selesai di edit copy bidang ke Format New SU dan GU. 4) Sebelum di cetak sesuaikan desa, kelurahan, NIB, D1302, luas bidang, penggunaan bidang, dan penunjuk batas disesuaikan dengan sertipikat. 5) Setelah proses cetak SU selesai, selanjutnya adalah cetak bertia acara ploting, dengan cara kembali ke peta desa terlebih dahulu, kemudian pilih menu grid. 6) Setelah di klik menu tersebut klik pada daerah sekitar bidangnya, klik kanan maka akan muncul pilihan skala Grid. Misal pilih skala 500. 7) Setelah selesai blok semua bidang yang ada didalam Grid > klik kanan > Copy. 8) Paste bidang yang sudah di blok di Format New yang berisi untuk format SU dan GU untuk proses pencetakan bidang. 9) Agar terlihat lebih rapi maka garis-garis yang berada diluar grid dihapus dengan cara pilih trim pada menu > klik garis Grid dan garis yang diluarnya kemudian klak, maka garis akan terhapus.
10) Setelah semua di potong, langkah selanjutnya ganti By Layer > White > By Layer > 0.00 agar semua warna menjadi warna hitam dan rapi. Setelah itu move ke dalam format Berita Acara Ploting dengan cara blok semua >klik kanan > Move untuk menyesuaikan. 11) Agar bidang mudah ditemukan maka bidang yang diintegrasi di arsir dengan cara h > enter > pada solid > ANSI13 > Add Pick Point > ok 12) Setelah proses pada SU proses terakhir yaitu cetak GU. Sama dengan SU hanya saja kalau GU gambar terletak disebelah kanan, dan disertakan dengan nama pemohon, NIB, luas bidang. 5. Pembahasan Gambar
3. merupakan
salah
satu contoh
hasil
praktik
yang
dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan. Integrasi merupakan langkah untuk menghubungkan data bidang tanah hasil ukur yang ada dilapangan dihubungkan dengan database yang ada pada Kantor Pertanahan. Sehingga data bidang tanah tersebut bisa diakses dari manapun. Di dalam integrasi dimasukkan data-data yang ditemui di lapangan seperti : Lokasi bidang tanah, kondisi bidang tanah yang ada di lapangan apakah berupa Persawahan, Perkebunan, Pertanian kering, Tambak, Pekarangan, Perkampungan, Perkotaan, baik berupa Pemukiman biasa maupun sebuah Perumahan. Selanjutnya di dalam Integrasi dihubungkan pula data pendaftaran bidang dengan bidang tanah. Dalam proses pengerjaan integrasi sporadik pada berkas pemecahan bidang tanah harus dilakukan secara teliti khususnya pada proses melinkkan nomor identifikasi bidang (NIB), karena setiap bidang tanah yang di integrasi memiliki luas dan NIB yang berbeda. Selanjutnya dalam proses cetak surat
ukur (SU) pun harus dilakukan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan, karena setiap lembar SU memiliki nomor seri yang berbeda, sehingga apabila terjadi kesalahan harus membuat surat pernyataan bahwa SU rusak dan di kirim ke tata usaha (TU) untuk di laporkan ke kantor wilayah (Kanwil). Di dalam proses integrasi yang dihasilkan adalah Peta bidang tanah, yang mana peta bidang tanah tersebut bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan tanah, namun hanya sebagai tanda bahwa bidang tanah tersebut telah dipetakan di kantor Pertanahan seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1. Pada integrasi sporadik pemohon dibebani biaya yang nilai nominalnya relatif lebih tinggi dibanding integrasi masal.
Pada umumnya integrasi sporadik
diajukan oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi D. Integrasi Massal PRONA 1. Tujuan Tujuan dari penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. 2. Dasar Teori Nama kegiatan legalisasi aset yang umumnya dikenal dengan PRONA adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria.
PRONA adalah
salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan meliputi
adjudikasi, pendaftaran tanah
sampai dengan penerbitan sertipikat atau tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal.
PRONA dimulai sejak tahun 1981
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
PRONA merupakan salah satu wujud upaya
pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi
lemah
sampai
dengan
menengah.
Biaya
pengelolaan
penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI.
Sedangkan biaya-biaya yang
berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA. Tahap Pelaksanaan Kegiatan PRONA a. Usulan lokasi desa yang disesuaikan dengan kriteria. b. Penetapan lokasi desa sebagai lokasi PRONA. c. Penyuluhan oleh Tim Penyuluh Kantor Pertanahan. d. Pembentukan Satuan Tugas Pengumpul Data Yuridis. e. Pendataan oleh Satgas Pengumpul Data Yuridis untuk kelengkapan berkas permohonan dan penyerahan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
f.
Pemasangan Titik Dasar Teknis orde IV dan pengukuran kerangka dasar teknis.
g. Penetapan batas bidang tanah oleh pemilik tanah dengan persetujuan tetangga yang berbatasan di setiap sudut bidang tanah dan dilaksanakan pemasangan tanda batasnya. h. Pengukuran bidang-bidang tanah berdasarkan tanda batas yang telah ditetapkan dan terpasang. i.
Sidang Panitia untuk meneliti subyek dan obyek tanah yang dimohon dengan memperhatikan persyaratan yang dilampirkan.
j.
Pembuktian hak melalui PENGUMUMAN yang diumumkan selama 2 (dua) bulan, guna memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan sanggahan / keberatan (Untuk Tanah Milik Adat).
k. Pengesahan atas pengumuman (Untuk Tanah Milik Adat). l.
Pembukuan hak dan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah.
m. Penyerahan sertipikat hak atas tanah di setiap Desa, peserta membawa KTP asli atau surat kuasa bila dikuasakan. 3. Alat dan Bahan a. Komputer atau PC b. Mouse c. Aplikasi KKP BPN d. Lembar GU ( Gambar Ukur ) e. Aplikasi Autocad 2009 f.
Alat Tulis
g. Citra sebagai referensi h. Printer
i.
Kertas A4
4. Prosedur Kerja a. Buka aplikasi Autocad 2009 pada desktop.
b. Muncul window “Login”, masukkan nama pemakai dan password kemudian Login. c. Maka akan muncul tampilan kerja autocad 2009. d. Selanjutnya buka file bidang yang akan diintegrasi dengan cara klik menu file pilih open. Akan muncul tampilan select file kemudian pilih folder penyimpanan file, pilih file. e. Maka peta bidang tanah yang akan di integrasi akan muncul. f.
Cari peta bidang dengan cara ketik “FT” pada command kemudian ketik no peta bidang untuk mencari peta bidang.
g. Selanjutnya copy bidang ke new sheet h. Pilih
. pada sheet baru kemudian
ketik Z “zoom” enter E “extent” pada command untuk memunculkan gambar yang telah di copy-paste. i.
Selanjutnya lakukan standarisasi bidang dengan cara klik icon batas bidang kemudian klik icon
jadikan
reclean bidang terakhir klik icon
topologi bidang. Setelah proses standarisasi bidang selesai, pada menu bar klik pemetaan kemudian pilih Tampilkan BPN pane. j.
Setelah itu maka akan muncul tampilan “Panel Kerja Kabupaten Pekalongan”. Selanjutnya pilih Tab pelayanan massal untuk melakukan integrasi
k. Pada panel kerja klik icon
, pilih sertipikat tanah kategori V (PRONA)
2015 untuk keperluan prona. Dan pilih kategori berdasarkan kebutuhan.
l.
Apabila telah diproses maka akan muncul tampilan untuk menunjukkan peta bidang telah dibuat dengan nomor.
m. Selanjutnya klik icon
simpan maka akan muncul tampilan desain peta
bidang. Masukkan kecamatan dan desa yang sesuai pada isian validasi jumlah bidang, masukkan sesuai jumlah bidang yang akan diintegrasi kemudian klik validasi-proses. n. Langkah berikutnya klik icon
masukkan bidang ke berkas kemudian
linkkan bidang dengan berkas yang sesuai dengan bidang tersebut dengan cara klik icon o. Selanjutnya pilih tab persil edit, pada isian nama jalan masukkan nama jalan yang sesuai pada bidang kemudian klik persil edit. p. Pada tab edit gambar ukur masukkan nomor dan tahun berkas kemudian pilih petugas ukur, tanggal mulai dan akhir pengukuran serta arah dan tetangga bidang. q. Setelah itu klik icon
plotting peta pendaftaran. Pada tab pemetaan
atur zona TM3 menjadi TM-3 49.1 kemudian klik icon
Pada tab
percetakan atur skala berdasarkan luas bidang, atur layout berdasarkan jenis kertas dan tebal garis diatur menjadi 0.0 kemudian cetak. r.
Pada tampilan kerja klik tab model untuk mengatur layout bidang, copypaste tetangga bidang kemudian atur layout sesuai standar BPN
s. Setelah semua pengaturan layout selesai maka klik icon
tutup untuk
menyelesaikan proses spasial. t.
Setelah semua pekerjaan pada autocad selesai maka dilanjutkan pada aplikasi Geo KKP.
u. Langkah awal login Geo KKP menggunakan NIP_LOGIN petugas ukur. v. Pada beranda pilih kegiatan berdasarkan APBD/APBN kemudian pilih berkas ABPD/APBN rupiah murni. Maka akan muncul tampilan buat berkas baru. Pada kotak isian nomor dan tahun berkas masukkan no berkas dan tahunnya kemudian klik cari. Setelah muncul tampilan berkasnya maka klik
lalu kirim. Apabila berhasil dikirim maka
akan muncul pesan “BERKAS SUDAH TERKIRIM”.
Setelah semua
proses integrasi selesai, cetak berkas kemudian save. 5. Pembahasan Penyertipikatan tanah secara massal melalui PRONA merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang(Anonim, 2014). Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan,
antara
lain
melanjutkan
penyelenggaraan
percepatan
pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.
Percepatan
pendaftaran
tanah
diselenggarakan
hendaknya
memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI,
khususnya
untuk
meningkatkan
pelayanan
pelaksanaan
pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Pada proses integrasi prona kendala yang sering terjadi kurang lebih sama dengan proses integrasi sporadik. dimana setiap bidang memiliki NIB (No Identifikasi Bidang) dan nomor berkas yang berbeda-beda. sehingga pada proses pengerjaannya harus dilakukan dengan teliti agar NIB tidak tertukar pada saat proses link.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa
Tengah
adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan yang dilakukan selama menjalani Praktik Kerja Lapang (PKL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah antara lain : a. Cek Plot Bidang Tanah di Peta b. Integrasi Prona ( Massal ) c. Integrasi Sporadik d. Pengukuran Bidang Tanah 2. Banyak pengalaman bidang administrasi pertanahan yang diperoleh selama mengikuti PKL yang tidak diperoleh di bangku kuliah seperti : a. Penggunaan sistem KKP b. Sengketa yang terjadi di lapangan c. Proses pengajuan hak atas tanah d. Penggunaan
peralatan
sederhana
yang
akurasinya
dapat
dipertanggung jawabkan. 3.
Masih terdapat penggunaan alat GPS yang tidak sesuai prosedur.
4.
PRONA
merupakan
program
yang
sangat
khususnya dari masyarakat kurang mampu.
membantu
masyarakat,
56
B. Saran 1.
Diperlukan peralatan ukur yang memadai baik dalam jumlah maupun kualitas sehingga hasil ukur lebih akurat.
2.
Penggunaan GPS untuk pengukuran koordinat disarankan dengan metode marking agar diperoleh koordinat yang tepat.
3.
Perlu dilakukan pengukuran azimuth bidang tanah agar memudahkan proses penggambaran dan meningkatkan ketelitian hasil pengukuran.
4.
Perlu pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengikuti perkembangan teknologi di bindang alat ukur dan kaderisasi di bidang pertanahan melalui pelatihan-pelatihan singkat.
5.
Peralatan survei yang ada perlu dimanfaatkan secara maksimal seperti : Theodolite, Total Station, dan Waterpass dalam kegiatan pengkuran serta dilakukan perawatan yang memadai sehingga siap digunakan pada saat dibutuhkan.
6.
Dapat menerima mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melaksanakan PKL secara berkelanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2008. Peraturan Kepala Pertanahan Nasional. Republik BPN Kota Semarang. Semarang
Indonesia.
Anonim. 2013a. Tujuan Prona. eksiskpkantahkotatomohon.blogspot.com/2013/05/tujuan-tahapanprona.html. Di unduh pada tanggal 27 April 2015 Anonim. 2014a. Badan Pertanahan http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_ Nasional. Di unduh pada tanggal 19 Maret 2015
Nasional.
Anonim. 2014b. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral. www.academia.edu. Di unduh tanggal 27 April 2015. Anonim. 2015a. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. http://id. wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indo nesia (Diunduh 20 April 2015) Anonim. 2015b. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia. http://id. wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Republik_Indo nesia (Diunduh 15 April 2015) Anonim. 2015c. Latar Belakang Badan Pertanahan Nasional. http://www.scribd.com/doc/216116860/Badan-Pertanahan-Nasional. Di unduh pada tanggal 30 April 2015 Anonim. 2015d. Sejarah. http://www.bpn.go.id/ Tentang- Kami/Sejarah. Diunduh 25 Maret 2015
52
5. Hasil Hasil dari perkerjaan integrasi Massal Prona berupa sebuah peta bidang.
Gambar 4. Hasil Integrasi Massal Prona Peta Bidang Tanah
44
5. Hasil Hasil dari perkerjaan integrasi sporadik berupa sebuah peta bidang.
Gambar 3. Hasil Integrasi Sporadik Peta Bidang Tanah
59
Gambar 6. Pengukuran Bidang Tanah di Kec. Kedungwuni
Gambar 7. Lomba di Hari Kartini
60
Gambar 9. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kab. Pekalongan
