LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK DAN PROSES PRODUKSI TA. 2016
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM KOTA PEKALONGAN 2016
DAFTAR ISI Prakata Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.
Latar Belakang
2.
Maksud dan Tujuan
3.
Dasar Pelaksanaan Kegiatan
4.
Indikator Kinerja Kegiatan
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 1.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2.
Peserta Kegiatan
3.
Metode dan Bentuk Kegiatan
4.
Hasil yang Dicapai
BAB III PERMASALAHAN, UPAYA PEMECAHAN, KESIMPULAN, DAN SARAN 1.
Permasalahan
2.
Upaya Pemecahan Masalah
3.
Kesimpulan
4.
Saran
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN a.
DASK Kegiatan
b.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
c.
Sambutan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
d.
Laporan Ketua Penyelenggara
e.
Daftar Hadir dan Tamu Undangan
f.
Makalah
h.
Foto Dokumentasi
i.
Sertifikat
PRAKATA Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah dan ridhoNya sehingga pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau bagi Usaha Jajan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkenan membantu hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kami harapkan, kendati tetap kami akui masih banyak kekurangan. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi pengolahan pangan merupakan upaya strategis karena industri makanan adalah barometer perekonomian nasional yang mampu menyumbang kurang lebih 55% pendapatan per kapita. Secara khusus selain merupakan kegiatan ekonomi, usaha di bidang makanan juga menghasilkan produk pangan yang memiliki ciri khas lokal Indonesia baik dari segi komposisi, rasa, maupun cara mengkonsumsinya sehingga dapat dikategorikan sebagai produk budaya. Hasil survei yang dilakukan terhadap industri rumah tangga pangan (IRTP) pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 24,14% IRTP yang mampu menerapkan cara produksi pangan dengan baik, sedang 24,80% telah menerapkan dengan nilai rata-rata dan 51,06% diantaranya masih memerlukan pendampingan. Sedangkan hasil pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2011 yang dilakukan terhadap IRTP menunjukkan bahwa 54,06% sarana telah menerapkan cara produksi pangan yang baik. Hasil survei tahun 2009 telah teridentifikasi faktor-faktor yang perlu menjadi fokus pemberdayaan, khususnya di bidang pembinaan keamanan pangan menuju UMKM pangan yang lebih berdaya saing. Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Proses Produksi merupakan program bersama pelaku usaha dengan difasilitasi perijinan SP-IRT dan sertifikat halal oleh Pemerintah Kota Pekalongan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, mencakup seluruh mata rantai di sepanjang rantai produksi pangan. Upaya pembinaan ini yang disarankan antara lain dengan pengembangan Food Safety Clearing House (FSCH) dengan fokus pada 4 (empat) intervensi peningkatan aksesibilitas, yaitu akses keamanan pangan, akses teknologi, akses modal, dan akses pasar. Secara umum keberadaan FSCH diharapkan dapat membantu kemandirian industri rumah tangga
pangan dan meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi pangan yang aman dan peningkatan daya saing yang berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang berkompeten khususnya bagi UKM di Kota Pekalongan dalam rangka mempersiapkan produknya untuk menghadapi pasar bebas pada tahun 2020. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Pekalongan,
Desember 2016
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan ttd,Drs. SUPRIONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19661008 199203 1010
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Usaha pengolahan makanan atau industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan salah satu sub sektor yang memiliki andil cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, berbahan baku hasil produksi dalam negeri sehingga menghemat penggunaan devisa, penyerap hasil pertanian. IRTP dapat dilaksanakan dengan usaha kecil, investasi yang tidak begitu besar, teknologi sudah dikuasai dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta setiap daerah mempunyai kekhasan sebagai keunggulan komparatif dan kompetitif serta bersifat lentur terhadap permintaan pasar. Sejalan dengan perkembangan peradaban konsumen sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan tuntutan selera pasar yang beraneka macam dengan laju perkembangan yang cepat, seperti mutu, keamanan gizi, tampilan kemasan serta kewajiban produsen untuk selalu memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana
merupakan
satu-satunya
Undang
Undang
di
Republik
ini
yang
menggunakan azas pembuktian terbalik. Artinya pihak penuduh tidak wajib membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar atau tidak, tetapi tertuduh yang wajib membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar atau tidak. Persoalan lain berkaitan dengan berlakunya pasar bebas dimana barang dan jasa bebas lalu lalang antar negara tanpa suatu hambatan apapun, sehingga perlindungan industri dalam negeri tidak lagi mungkin dilakukan oleh pemerintah melalui larangan impor dan penetapan bea impor tinggi, sehingga akan menjadi kompetitor bagi industri makanan olahan dalam negeri, dan produk kita tidak masuk ke pasar ekspor karena negara tujuan ekspor menetapkan kriteria tertentu untuk barang-barang yang akan memasuki pasar. Semua itu hanya bisa diselesaikan melalui penyiapan kalangan industri kecil olahan pangan dalam memanfaatkan isu standarisasi di bidang industri makanan olahan sebagai implementasi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Penggunaan Label Halal. Berkenan dengan kondisi dan kebiasaan usaha kecil olahan pangan kita yang pada umumnya masih asing dengan persoalan catat-mencatat atas setiap aktivitas usahanya, tidak kenal dengan dokumentasi, serta belum sepenuhnya industri makanan dan minuman yang ada di Kota Pekalongan yang mempunyai surat perijinan SP-IRT dan sertifikat halal sehingga untuk memasuki khasanah standar memasuki khasanah standarisasi diperlukan upaya mempersiapkan SDM pelaku usaha makanan olahan. Berkenan dengan hal tersebut, maka Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan selaku instansi pembina teknis di daerah melaksanakan kegiatan : “Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Proses Produksi”
1.2
Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan fasilitasi antara Pemerintah Kota Pekalongan, instruktur / narasumber dan peserta usaha makanan dalam hal memberikan bantuan fasilitas perijinan SP-IRT dan sertifikat halal agar menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat terutama bagi olahan pangan sehingga akan menghasilkan produk makanan yang aman dan bermutu tanpa hasrus menggunakan bahan kimia berbahaya yang sudah berijin SP-IRT dan bersertifikat halal. Sasaran kegiatan pembinaan ini adalah 50 orang masyarakat pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Pekalongan dan fasilitasi bantuan perijinan SPIRT dan sertifikat halal.
1.3
Dasar Pelaksanaan Kegiatan a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Tahun Anggaran 2016 Nomor : 2.07.1.15.01.16.019.5.2 tentang
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Proses Produksi; b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016; b. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016; c. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 954 / 535 Tahun 2015 tentang Penunjukan
Pengguna
Anggaran
/
Pengguna
Barang,
Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016.
1.4
Indikator Kinerja Kegiatan Dalam rangka melengkapi sistem anggaran berbasis kinerja, disusun indikator kinerja sebagai berikut, yang akan dipakai sebagai acuan dan dalam pelaksanaan kegiatan : 1.
Input
: Sumber
dana
dari
APBD
Pemerintah
Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 73.600.000,2.
Output
: Jumlah masyarakat pelaku usaha makanan dan minuman yang didata untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi tentang tata cara perijinan SP-IRT dan sertifikat halal
3.
Outcome
: Jumlah masyarakat pelaku usaha makanan dan minuman yang mengikuti dan memahami tentang tata cara perijinan SP-IRT dan sertifikat halam serta
terwujudnya
transfer
pengetahuan,
ketrampilan dari narasumber ke peserta untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, serta terfasilitasinya
50
pelaku
usaha
untuk
mendapatkan ijin SP-IRT dan 20 orang pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas sebanyak 70 orang 4.
Benefit
: Terwujudnya wawasan
perubahan masyarakat
sikap, dalam
perilaku
dan
peningkatan
kemampuan dan ketrampilan kerja 5.
Dampak
: Berkembangnya sistem inovasi dan kreativitas masyarakat yang mengikuti pelatihan terhadap produk yang diproduksi sehingga memiliki daya saing tinggi dan menghasilkan produk yang aman dan bermutu
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 4.1
Proses Pelaksanaan 1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Diklat Pemerintah Kota Pekalongan, Jl. Merbabu No. 14 Kota Pekalongan selama 2 (dua) hari, Selasa – Rabu tanggal 25 s/d 26 Juli 2016 jam 08.00 – selesai.
2. Peserta Kegiatan Pelatihan diikuti oleh 70 orang yang memproduksi makanan olahan dari kalangan masyarakat di Kota Pekalongan
3. Materi Pelatihan dan Institusi Penyaji a)
LPPOM MUI Jawa Tengah dengan materi “Prosedur Sertifikasi Halal”
b)
Badan POM Semarang dengan materi “Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan”
c)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dengan materi “Regulasi Produk Pangan yang Aman”
d)
PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Pekalongan dengan materi “Mekanisme Pengajuan Pinjaman bagi IKM”
e)
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan dengan materi “Prosedur Pengajuan SP-IRT”
f)
Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dengan materi “Teknis Pengajuan Layak Higienis Produk”
g)
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan dengan
materi
“Kebijakan
Pemerintah
Kota
Pekalongan
dalam
Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah” dan “Desain Produk dan Desain Kemasan”
4. Metode Penyajian Penyampaian materi disampaikan oleh instruktur / narasumber dipandu oleh moderator dengan menggunakan metode diskusi panel sehingga terjadi komunikasi interaktif bukan sepihak sebagaimana bentuk penyampaian informasi, serta diakhir pelatihan diadakan diskusi tentang permasalahan dan pemecahannya.
4.2
Hasil yang Dicapai Melalui pelaksanaan kegiatan ini dicapai hasil antara lain : 1. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kerja serta wawasan bagi peserta kegiatan sehingga akan mengetahui teknologi proses yang tepat untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu tanpa harus menggunakan bahan kimia berbahaya; 2. Fasilitasi bantuan sertifikasi SP-IRT dan sertifikat halal dari Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
BAB III PERMASALAHAN, UPAYA PEMECAHANNYA, KESIMPULAN DAN SARAN 3.1
Permasalahan Dalam pelaksanaan kegiatan ini dari persiapan hingga selesai tidak terdapat / dijumpai permasalahan yang berarti dan terlaksana sesuai dengan rencana. Sebelum diberikannya materi dari para narasumber, para peserta pelatihan banyak masalah yang dihadapinya sehingga dengan diterimanya materi dan motivasi maka bertambah luas wawasan dan pengalaman guna untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang belum tuntas penyelesaiannya.
3.2
Upaya Pemecahan Masalah Dalam rangka untuk membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Pekalongan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi baik dalam proses produksi, pemasaran, manajemen usaha, ketrampilan lain serta ijin legalitas usaha dan perijinan lain yang terkait perlu dilakukan kegiatan pelatihan serta fasilitasi yang mendorong pengembangan organisasi dan usaha.
3.3
Kesimpulan Berdasarkan atas pengamatan berlangsungnya proses kegiatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peserta sangat antusias dalam mengikuti pelatihan dan termotivasi terhadap materi yang diberikan narasumber ; 2. Perlu adanya pembentukan kelompok usaha bersama yang akan mengurangi persaingan bisnis diantara anggota; 3. Peran teknologi sangat penting guna mendukung peningkatan dan efisiensi proses produksi. 4. Perlu adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya secara legal dan perijinan untuk produk usahanya.
3.4
Saran Kegiatan ini perlu untuk terus dilaksanakan secara kontinyu dari tahun ke tahun mengingat banyaknya masyarakat pelaku usaha makanan dan minuman yang belum terfasilitasi baik secara pelatihan maupun peralatan produksi dan sertifikasi perijinan, juga sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan karena sebagian besar penduduk Kota Pekalongan berprofesi sebagai pengusaha dan masih banyak yang tergolong usaha kecil yang masih perlu dibantu.
BAB IV PENUTUP Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, inayah dan perkenan-Nya hingga kegiatan ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan tepat sasaran. Bersama ini kami sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap fasilitator yang telah bersedia meluangkan waktu guna mentransfer ilmunya dan juga semua pihak yang telah membantu baik secara langsung atas terlaksananya kegiatan ini. Demikianlah Laporan Kegiatan ini disampaikan dengan segala kekurangan dikarenakan keterbatasan kami. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya Pekalongan,
Desember 2016
an. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan Ub. Kepala Bidang Industri Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman Selaku PPTK ttd,ELLY WIDIASTUTI, S.E. Penata Tk.I NIP. 19611017 199603 2001
