Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster V

28. Persentase Anak yang Mendapat Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus Ukuran: Semua anak (100%) Pertanyaan: Layanan: A. Apakah ada Unit Kerja / Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus? Sebutkan. Jawaban : Dengan berpedoman dengan Peraturan-peraturan yang mengatur tentang AMPK diantaranya : 1. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tersebut pada Bab IV Jenis-jenis Pelayanan Pasal 4 (1) Bahwa Pelayanan di RS berdasarkan klasifikasinya terdiri atas Pusat Pelayanan Terpadu ( PPT ). Bagian kelima tentang PPT Pasal 15 (1) Setiap Pasien Perempuan dan anak korban kekerasan dalam RT dan Kekerasan lainnya mendapatkan pelayanan di PPT sesuai kebutuhan pelayanan

Medik,

(2)

Pelayanan

sebagaimana

dimaksud

mengenai

pengenaan tarif disetarakan kelas 3 dan dibebankan pada APBD. (3) Perawatan Pasien selama-lamanya 3 hari. 2. Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Malang 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana tersebut pada Bab III Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 4 poin a sampai dengan j tentang hak-hak korban 4. Peraturan Bupati Malang nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Maka dibentuklah lembaga layanan/Unit Kerja yang menangani AMPK diantaranya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat, Badan KB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), UPPA Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Lembaga Independen seperti P2TP2A, WCC, LP3A, LKP3A, M2C, Panti Rehabilitasi dan Rumah Perlindungan, BNN Kabupaten Malang.

Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster V

B. Apakah ada mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan? Sebutkan Jawaban : Mekanisme penanganan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, dilaksanakan oleh P2TP2A, UPPA, RPSA, Puskesmas, Lembaga bantuan hukum dan LSM (Fatayat, LP3A) yang telah memiliki petugas konselor, dalam hal ini petugas konselor terbagi menjadi beberapa wilayah yang menjadi tanggung jawab petugas konselor petugas

konselor

memberikan

pelayanan

dengan tujuan memudahkan

(pendampingan

korban,

sharing

permasalahan, pengaduan) adapun langkah-langkah layanan pengaduan : Pelapor melapor secara langsung (pelapor (korban, keluarga, masyarakat) dapat datang langsung atau melalui telepon atau melalui surat pengaduan, surat terbuka melalui Website contoh pelaporan melalui web, Pelapor dirujuk oleh lembaga/masyarakat atau media. Lampiran Contoh Pelaporan Melalui Website Terlampir Petugas menerima pelaporan yang ada untuk ditanggapi dan dikoordinasikan ke beberapa pihak terkait. Petugas mendata korban dan keluarganya dan menetapkan langkah-langkah penanganannya (penjangkauan korban, interfensi krisis, dan rujukan) Setelah petugas melakukan asesment terhadap permasalahan korban maka dengan persetujuan korban petugas kemudian merujuk korban kepelayanan yang sesuai yang dibutuhkan korban. Petugas melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan memastikan mendapatkan pelayanan selanjutnya kepada lembaga yang tepat. Petugas

melakukan

koordinasi

secara

berkala

dengan

lembaga

yang

bersangkutan Alur pelayanan penanganan pengaduan terlampir


ALUR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN


C. Apakah ada mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus? Sebutkan untuk kelompok yang mana? Jawaban : Hal yang mempengaruhi keberhasilan program pelayanan kepada korban adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang seragam. Pendokumentasian dan data base perempuan dan anak korban kekerasan harus dilakukan secara terancana dan terfokus sehingga akan mempermudah untuk melakukan dan menindak lanjuti monitoring dan evaluasi pedampingan korban, serta perlu adanya tenaga yang terlatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan hal inilah yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan unit pelayanan terpadu, terpenuhinya hak-hak korban merupakan salah satu indikator

keberhasilan penyelenggaraan layanan

diantaranya mngutamakan keselamatan korban, kerahasiaan dan persetujuan korban, kinerja jaringan dapat berjalan dengan baik oleh karena itu mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaran pelayanan program terpadu terintegerasi dalam SPM. (sebagaimana Peraturan Bupati Malang nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan) Mekanisme pelaporan dan pencatatan dilakukan secara berkala yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Terhadap pelaporan dan pencatatan penanganan AMPK dilakukan oleh SKPD terkait yang diformulasikan oleh KP3A sebagai Pokja Gugus Tugas 2. Uraian capaian terhadap mekanisme pelaporan dan pencatatan penanganan AMPK sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dalam cakupan layanan. Adapun sebagamana form pelaporan terlampir

D. Apakah ada sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus? Sebutkan. Jawaban : Untuk memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan yang optimal, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dan selter/rumah aman sementara bagi anak korban kekerasan dengan bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal. Di selter/rumah aman juga disediakan beberapa fasilitas penunjang bagi anak korban kekerasan (tempat bermain yang lengkap dengan alat permainan anakanak, panggung unjuk keahlian, komputer yang terkoneksi dengan internet, serta halaman selter yang luas dengan pepohonan rindang dan sejuk) sehingga korban


merasa nyaman dan aman berada di selter dan mempercepat proses pembentukan mental yang baik. Adapun Profil P2TP2A Kabupaten Malang, sebagai berikut : Tujuan Lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintergrasikan strategi PUG dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak di kabupaten Malang. 1. Memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik (informasi, rujukan. konsultasi/konseling, pelatihan ketrampilan) 2. Mengadakan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di berbagai bidang 3. Bekerjasama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu wadah peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak SUSUNAN KEPENGURUSAN P2TP2A KABUPATEN MALANG Pengarah: H. Rendra Kresna Koordinator: Dr. Abdul Malik, SE, Msi Wakil Koordinator: Hikmah Bafaqih SPd Sekretaris: Dra. Pantjaningsih SR

1. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis Ketua

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

Sekretaris

: Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Malang

Anggota

: a) Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen b) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c) Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen d) Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Ank (UPPA) Kepolisian Resort Kepanjen Kabupaten Malang e) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ”Kanjuruhan” Kabupaten Malang f)

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

g) Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang


h) Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Malang i)

Direktur Women Crisis Center (WCC) Malang

j)

Ketua Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Malang

2. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan Ketua

: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Sekretaris : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kabupaten Malang

Anggota

:

a) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Malang b) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang d) Ketua Ruang Untuk Perempuan (RUMPUN) Malang e) Ketua Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (GAPENSI) Malang f)

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang

g) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Malang h) Ketua Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) ”Bima Sakti” Malang i)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Paramitra” Malang

3. Divisi Kajian, Pendidikan dan Peltihan Ketua

: Ketua Lembaga Pengkajian Kependudukan dan Pembangunan

(LPKP) Kabupaten Malang Sekretaris : Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Brawijaya Malang Anggota

:

a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang b) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Brawijaya Malang c) Ketua Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPGK) Universitas Brawijaya Malang d) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Merdeka Malang e) Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Malang f) Ketua Lembaga Pengkajian Masyarakat (LPM) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim g) Ketua Pusat Studi Gender (PSG) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


4. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi Ketua

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang Sekretaris : Ketua Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Malang Anggota

: a)

Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LP3A) Universitas Muhamadiyah Malang

b)

Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (LKP3A) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Malang

c)

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang

d)

Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

e)

Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang

f)

Kepala Seksi Perindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang

g)

Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Malang

h)

Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Malang

i)

Ketua Gabungan Organisasi Pengurus Taman Kanak-kanak Indonesia

j)

Ketua Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD)

k)

Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulamab (NU) Kabupaten Malang

l)

Ketua Al-Hidayah Kabupaten Malang

m) Ketua Pengurus Cabang (PC) Aisyiyah Kabupaten Malang n)

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Malang

o)

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Malang

p)

Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Malang

q)

Kepala Radio ” Kanjuruhan” Kabupaten Malang

r)

Direktur Harian Surya di Malang

s)

Direktur Radar di Malang

t)

Direktur Malang Post di Malang

u)

Direktur Harian NAGI di Malang

v)

Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) Malang

w) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang


x)

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Sadar Hati” Malang

y)

Ketua Komite Malang Demokrasi (Komdek) Malang

z)

Ketua Averroes Community Malang

å)

Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) Malang

ä)

Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ö)

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ”Sapoe Jagat” Malang

aa) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bb) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Malang cc) Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang Pencegahan: E. Apakah ada program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya? Jawaban : Untuk mencegah anak agar tidak mengalami tindak kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah di Kabupaten Malang telah dilaksanakan sosialisasi Gerakan Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mitra Pemerintah Kabupaten Malang yaitu kepolisian berikut laporan kegiatan Launching GN AKSA di Pendopo Agung Kabupaten Malang, BNN Kabupaten Malang, PEERSEBAYA, Pelatihan TOT Guru BK terkait tindak pencegahan dan penanganan PELAKSANAAN

KEGIATAN

LAUNCHING

GERAKAN

NASIONAL

ANTI

KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Berdasarkan surat menteri dalam negeri nomor 188.51/353 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tanggal 18 juli 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA) dan Surat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor : B.1245/Set/KPP.PA/D.V/08/2014 tanggal 21 Agustus 2014

tentang Bantuan Pemeriksaan Mata dan Pemberian Bantuan

Kacamata oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) melalui Yayasan Berani Bhakti Bangsa, Bersama ini kami laporkan kegiatan launching GN –AKSA dan Penyerahan bantuan kacamata kepada 962 siswa siswi dari 4 Kecamatan yaitu Turen, Lawang, Singosari dan Kepanjen pada 7 lembaga pendidikan SD/SMP dan SMA.


Pelaksanaan Kegiatan GN AKSA Launching GNAKSA dilaksanakan pada hari rabu tanggal 12 Nopember 2014 bertempat di Pendopo Kabupaten Malang dibuka oleh Bapak Bupati Malang serta di hadiri Forpimda Kabupaten Malang, Kepala SKPD, Kepala Sekolah, wali murid serta siswa penerima kacamata. Jalannya Kegiatan 1. Sebelum acara launching di mulai diawali dengan penyerahan bantuan buku dari Badan Perpustakaan Daerah kepada Desa sasara. 2. Acara Launching dibuka dengan Gerakan yel-yel yang atraktif dari Laskar anak SMP 4 Kepanjen sebagai pra acara launching Gerakan Nasional Anti kejahatan Seksual terhadap anak. 3. Laporan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah : a. Mendorong komitmen seluruh komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama mencegah tindak kejahatan seksual terhadap anak; b. Membantu meningkatkan derajat kesehatan mata anak bagi siswa yang terindikasi dengan penglihatan mata minus bekerjasama dengan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak anak dibidang kesehatan; c. Membangun kepedulian masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata serta perlindungan anak. 4. Dilanjutkan dengan sambutan Corporate affair Director PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang menyampaikan tentang donasi 10.000.000 kacamata kepada anak-anak indonesia dan salah satunya untuk anak-anak Kabupaten Malang dimana telah diperiksa 4.188 siswa dan yang akan dibagikan kacamata 962 siswa, semoga ini bermanfaat bagi anak-anak yang penglihatan matanya minus, dari pengalaman selama ini bahwa dari anakanak yang di periksa hanya 25 persen saja anak-anak yang harus menggunakan kacamata. 5. Bantuan kacamata di serahkan kepada kepala sekolah SMP4 Kepanjen sebanyak 198 ,SMA 1 Turen sebanyak 155, SMP 1 Singosari sebanyak 292, dan SMA 1 Lawang sebanyak 262, SMP PGRI 1 Singosari sebanyak 10, SMP 5 Kepanjen Sebanyak 32 serta SDK Yos Sudarso Kepanjen sebanyak 13 buah Dan untuk penyerahan bantuan kepada masing-masing perwakilan disampaikan oleh Bapak Bupati Malang, pihak Alfamart dan yayasan berani bhakti bangsa .


6. Sambutan Bapak Bupati Malang

mengajak seluruh elemen masyarakat

untuk bersama-sama peduli dengan perlindungan anak, dimana nasib anak bangsa adalah menjadi tanggung jawab bersama sehingga dengan adanya launching

GN-AKSA

diharapkan

dapat

mengelemenir

kasus-kasus

kekerasan terhadap anak serta ucapan terima kasih kepada alfamart yang memberikan donasi kacamata kepada anak-anak Kabupaten Malang, anakanak agar menjaga matanya, banyak makan sayur dan buah karena kalau kita memakai kacamata artinya mata kita tidak sehat untuk itu jaga mata dengan tidak banyak main game di HP, membaca ditempat gelap

serta

selalu memberi perhatian dengan memperhatikan lingkungannya. setelah sambutan bapak bupati malang melaunching GNAKSA dengan pemukulan gong. 7. Atraksi yel-yel dari SMA 1 Lawang 8. Doa oleh Bp. Zakaria dari Bagian Bintal Foto dan KIE Kegiatan GN AKSA Terlampir


2. Semiloka Guru BP/BK Tujuan 1.

Memperkaya pemahaman dan memberikan alternatif wacana penanganan anak-anak sebagai bagian dari tugas Guru BP/BK.

2.

Mendengarkan saran dan masukan serta pengalaman Guru BP/BK dalam penanganan kasus-kasus anak berbasis sekolah .

3.

Mencari format kerjsama terbaik antara P2TP2A dan juga KP3A dengan lembaga pendidikan dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus.

4.

Inisiasi pembentukan Laskar Anak di tingkat kecamatan

Nara Sumber dan Fasilitator: 1. Fathul Lubabin Nuqul, S. Psi, M.si penyampai input materi 2. Wakil Koordinator dan Konselor P2TP2A sebagai fasilitator. 3. Iptu Sutiyok Kanit UPPA Polres 4. Dra Panjaningsih Sri Rejeki Indikator ketercapaian target program: 1. peserta yang hadir telah mewakili komunitas guru BP tingkat SMP/SMA sederajat baik dari lingkungan diknas maupun kemenag 2. peserta memahami konsep dan penerapan metode terbaru berbasis ilmu psikologi terkait konseling remaja berbasis sekolah 3. peserta memahami bentuk2 kekerasan yang dialami remaja dan cara penanganannya berbasis p2tp2a 4. peserta memahami kebijakan pemerintah kab.malang dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan 5. peserta berkomitmen membantu proses berdirinya forum anak/laskar anak di tiap kecamatan. Rehabilitasi/ Reintegrasi sosial: F. Rehabilitasi Sosial  Apakah ada program/kegiatan rehabilitasi: medis, sosial, Beberapa program lintas sektoral telah terbentuk untuk meningkatkan pelayanan yang optimal dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis yang diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus Reintegrasi sosial:  Reunifikasi keluarga Ada, jika kondisi situasi saat korban menjalani proses penanganan kondusif dan korban merasa nyaman saat berada bersama keluarga.


 Pengasuhan Pengganti Telah disediakan selter dengan berbagai fasilitas menujang agar anak korban dapat mencapai tumbuh kembangya secara optimal dengan didukung petugas konselor terlatih KHA G. Apakah ada pengembangan kapasitas bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus agar tumbuh berkembang optimal? Jawaban: Untuk memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan yang optimal, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dan selter/rumah aman sementara bagi anak korban kekerasan dengan bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal. Di selter/rumah aman juga disediakan beberapa fasilitas penunjang bagi anak korban kekerasan (tempat bermain yang lengkap dengan alat permainan anak-anak, panggung untuk keahlian, komputer yang terkoneksi dengan internet, serta halaman selter yang luas dengan pepohonan rindang dan sejuk) sehingga korban merasa nyaman dan aman berada di selter dan mempercepat proses pembentukan mental yang baik dan tumbuh kembang anak

membutuhkan

perlindungan

kusus

bisa

berkembang

dengan

optimal,

Traumahilling dan pelatihan/keterampilan sesuai bakat dan minatnya Tabel 32. Jumlah Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Kategori AMPK

Jumlah Anak

Jumlah Anak yang

Program/Kegiatan

yang Dilaporkan

Dilayani sesuai SPM

Pencegahan dan Penanganan yang

(1) 1. Anak dalam situasi

-

L

P

T

L

P

T

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-

-

369

701

332

Mendukung (8) Bimbingan

Motivasi,

darurat (Pasca Erupsi

Pendampingan

Gunung Kelud)

Trauma Hilling

2. Anak yang berhadapan

-

-

-

7

8

16

dan

Bimbingan sosial dan

dengan hukum (khusus

bantuan sosial untuk

Anak Korban, dan Anak

korban

Saksi) 3. Anak dari kelompok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

2

62

minoritas dan terisolasi 4. Anak korban eksploitasi

Bimbingan sosial dan

ekonomi dan/atau

pelatihan

seksual

keterampilan

dan

bantuan sosial 5. Anak yang menjadi

-

-

-

33

-

33

Bimbingan

sosial,


korban penyalahgunaan

keterampilan,

narkotika, alcohol,

bantuan

psikotropika, dan zat

melalui

adiktif lainnya

Sosial Prov.Jatim

6. Anak yang menjadi

-

-

-

2

1

3

korban pornografi

sosial UPT

Dinas

Pendampingan Psikologi

7. Anak dengan HIV-AIDS

-

-

-

14

15

29

(ADHA)

Pendampingan intesif dan

penanganan

medis dan Bantuan sosial 8. Anak korban penculikan,

-

-

-

-

-

-

18

28

46

14

21

35

penjualan, dan/atau perdagangan 9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 10. Anak korban kejahatan

Pendampingan Advokasi Korban

21

38

59

33

41

74

seksual

Pemberian

Fasilitasi

Advokasi, Pelayanan Visum

RSUD

Kanjuruhan 11. Anak korban jaringan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

terorisme 12. Anak penyandang

Bantuan sosial bagi

disabilitas yang menjadi

disabilitas

korban (kekerasan fisik,

kekerasan

korban

psikis,seksual dan penelantaran) 13. Anak korban perlakuan

-

-

-

6

11

17

salah dan penelantaran

Bantuan sosial bagi korban

perlakuan

salah

dan

penelantaran 14. Anak dengan perilaku

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

4

13

sosial menyimpang 15. Anak yang menjadi

Bantuan sosial bagi

korban stigmatisasi dari

anak

gelandangan/

pelabelan terkait dengan

pengemis

kondisi orang tuanya

Data Pendukung Tabel 32 sebagaimana terlampir


KHUSUS BAGI ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL: Pertanyaan: Layanan a. Apakah ada Unit Kerja/ Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak korban eksploitasi seksual? Jawaban : Unit Kerja yang menangani Anak Korban Eksploitasi Seksual diantaranya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan KB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), UPPA Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Lembaga Independen seperti P2TP2A, WCC, LP3A, LKP3A, M2C, Panti Rehabilitasi dan Rumah Perlindungan b. Apakah

ada

mekanisme

penanganan

anak

korban

eksploitasi

seksual

untuk

menyampaikan keluhan dan pengaduan? Jawaban : mekanisme penanganan anak korban eksploitasi seksual untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan pada prinsipnya sama dengan mekanisme penanganan anak korban kekerasan lainnya, namun dalam penanganan dan pengaduan untuk korban eksploitasi seksual lebih banyak melibatkan tenaga psikolog dan pendamping atau konselor yang sudah memahami tentang kejiwaan/ psikis anak. Adapun mekanisme penanganan koraban eksploitasi sebagai berikut : Mekanisme pelaporan dan pencatatan dilakukan secara berkala yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Terhadap pelaporan dan pencatatan penanganan anak korban eksploitasi seksual dilakukan oleh SKPD terkait yang diformulasikan oleh KP3A sebagai Pokja Gugus Tugas 2. Uraian capaian terhadap mekanisme pelaporan dan pencatatan penanganan anak korban eksploitasi seksual sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dalam cakupan layanan. Form Pengaduan Terlampir


c. Apakah ada mekanisme pencatatan, dan pelaporan tentang penanganan anak korban eksploitasi seksual? Jawaban : Hal yang mempengaruhi keberhasilan program pelayanan kepada korban adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang seragam. Pendokumentasian dan data base perempuan dan anak korban kekerasan harus dilakukan secara terancana dan terfokus sehingga akan mempermudah untuk melakukan dan menindak lanjuti monitoring dan evaluasi pedampingan korban, serta perlu adanya tenaga yang terlatih untuk melakukan pencatatan dan pelaporan korban kekerasan hal inilah yang menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan unit pelayanan terpadu, terpenuhinya hak-hak korban merupakan salah satu indikator

keberhasilan penyelenggaraan layanan diantaranya mngutamakan

keselamatan korban, kerahasiaan dan persetujuan korban, kinerja jaringan dapat berjalan dengan baik oleh karena itu mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaran pelayanan program terpadu terintegerasi dalam SPM. (sebagaimana Peraturan Bupati Malang nomor 19 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Terlampir) Mekanisme pelaporan dan pencatatan dilakukan secara berkala yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Terhadap pelaporan dan pencatatan penanganan AMPK dilakukan oleh SKPD terkait yang diformulasikan oleh KP3A sebagai Pokja Gugus Tugas 2. Uraian capaian terhadap mekanisme pelaporan dan pencatatan penanganan AMPK sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dalam cakupan layanan. Adapun sebagaimana form pelaporan terlampir


d. Apakah ada sarana prasarana yang memadai bagi pelayanan terhadap anak korban eksploitasi seksual? Jawaban : Untuk memberikan pelayanan terhadap anak korban kekerasan yang optimal, telah dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dan selter/rumah aman sementara bagi anak korban kekerasan dengan bertujuan memberikan perlindungan secara maksimal. Di selter/rumah aman juga disediakan beberapa fasilitas penunjang bagi anak korban kekerasan (tempat bermain yang lengkap dengan alat permainan anak-anak, panggung unjuk keahlian, komputer yang terkoneksi dengan internet, serta halaman selter yang luas dengan pepohonan rindang dan sejuk) sehingga korban merasa nyaman dan aman berada di selter dan mempercepat proses pembentukan mental yang baik

e. Apakah ada program/kegiatan rehabilitasi sosial dan reintegrasi terhadap anak korban eksploitasi seksual? Jawaban : Adapun kegiatan yang secara berkelanjutan telah dilaksanakan yaitu : -

Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia (RRI) dan Radio Kanjuruhan

-

GN AKSA yang sudah di laksanakan di 6 kecamatan di kabupaten malang

-

Traumahilling

Foto Kegiatan Dialog Radio Terlampir


f.

Apakah ada partisipasi anak dalam melakukan upaya

penanganan anak korban

eksploitasi seksual? (contoh: konselor sebaya dll.) Jawaban : 1. Pemahaman Hak-hak Dasar Anak di lingkungan sekolah Setiap Anak Indonesia berhak atas hak-hak dasarnya yang perlu diketahui oleh orang tua, saudara, tetangga dan orang lain di sekitarnya. Pengertian anak di sini adalah anak yang memiliki umur di bawah 18 tahun termasuk pula janin yang masih berada di dalam kandungan. Empat hak dasar anak meliputi: 1. Hak Hidup Lebih Layak Misalnya seperti berhak atas kasih sayang orangtua, asi ekslusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya. 2. Hak Tumbuh dan Berkembang Contoh seperti Hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur / istirahat, belajar, bermain, dan lain-lain. 3. Hak Perlindungan Contohnya yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya. 4. Hak Berpartisipasi / Hak Partisipasi Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidkan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain. 2. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pada dasarnya kesehatan reproduksi merupakan unsur yang dasar dan penting dalam kesehatan umum, baik untuk laki - laki dan perempuan. Selain itu, kesehatan reproduksi juga merupakan syarat ensensial bagi kesehatan bayi, anak-anak, remaja, orang

dewasa

bahkan

orang

-

orang

yang

berusia

setelah

masa

reproduksi.Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampun untuk “membuat kembali”. Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan isu yang pelik dan sensitif, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV / AIDS, kebutuhan khusus remaja, dan perluasan jangkauan pelayanan ke lapisan masyarakat kurang mampu atau mereka yang tersisih. Karena proses reprouksi terjadi melalui hubungan seksual, definisi kesehatan reproduksi mencakup kesehatan seksual yang mengarah pada peningkatan kualitas


hidup dan hubungan antara individu, jadi bukan hanya konseling dan pelayanan untuk proses reproduksi dan PMS. Dalam wawasan pengembangan kemanusiaan, merumuskan pelayanan ksehatan reproduksi sangatpenting mengingat dampaknya juga terasa dalam kualitas hidup pada generasi berikutnya. Sejauh mana orang dapat menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara aman dan sehat sesunggunya tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya mulai dari saat konsepsi, masak anak, remaja, dewasa hingga masa paska usia reproduksi. Masa remaja sebagai titik awal proses reproduksi menunjukkan persiapan strategi interfrensi perlu dimulai jauh sebelum masa usia subur. Nilai anak perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, dan bagaimana perlakuan yang mereka terima merupakan faktor penting yang turut menentukan keshatan reproduksi mereka dimasa datang. Dalam hal ini sangat diperlukan sosialisasi bagi usia anak sekolah agar anak dapat memahami tentang pentingnya pemahaman kesehatan reproduksi agar anak dapat menjaga kesehatan reproduksinya.Selain itu masyarakat/orang tua diharapkan dapat memberikan kasih sayang agar anak tidak kekurangan kasih sayang. Poin ini menjadi faktor utama dari eksploitasi ini. Mereka dipaksa bekerja dan lebih banyak menghabiskan waktunya di jalanan mencari uang dibandingkan merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal, anak pada usia dini sangat membutuhkan kasih sayang orang tua untuk merawatnya dan menjaganya. Mendapatkan perhatian yang lebih dan diperlakukan dengan lembutlah yang dibutuhkan oleh anak-anak di bawah umur, bukan perlakukan yang kasar dan mempekerjakannya. 3. Pelatihan Konvensi Hak Anak Pemerintah Republik Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dalam konvensi tersebut terdapat

prinsip-prinsip hak anak yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Untuk mewujudkan hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak (KHA) dan dalam rangka mengimplementasikan Kabupaten Malang menuju Layak Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.


Prinsip kebijakan KLA adalah mendorong Kabupaten/Kota agar menghormati hak anak yang perwujudannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang yang terbagi dalam penguatan kelembagaan dan 5 kluster, dimana

pada

penguatan kelembagaan telah terbit 9 peraturan Daerahyang terkait anak salah satunya yang terbaru adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak. 5 kluster Pengembangan kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah: Hak Sipil dan Kebebasan, Linkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus yang implementasinya dengan : 1. Menyediakan akses pelayanan kesehatan, akte kelahiran, pendidikan, air bersih, sanitasi yang sehat bebas dari pencemaran lingkungan. 2. Menyediakan kebijakan dan anggaran khusus untuk anak 3. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman, memungkinkan anak tumbuh dan berkembang, dapat berkreasi, belajar, berinteraksi sosial, berkembang, dan mengekspresikan budayanya. 4. Terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam. 5. Memberikan perhatian khusus pada anak seperti yang tinggal dan bekerja di jalan, eksploitasi seksual, hidup dengan kecacatan atau tanpa dukungan orang tua. 6. Menyediakan wadah bagi anak-anak untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung kepada kehidupan mereka. Seiring dengan upaya pemahaman tentang Konvensi Hak Anak melalui Pelatihan KHA, maka Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah mengadakan Lomba Cerdas Cermat tentang Konvensi Hak anak dan pengetahuan umum serta lomba Yel-Yel KHA dan Madep Manteb bagi siswa/siswi Anggota Laskar Anak Kecamatan se Kabupaten Malang agar para siswa mampu tumbuh menjadi insan-insan yang bermutu dan memiliki daya saing yang meningkat, tidak hanya mampu berpikir cerdas dan cepat dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan serta permasalahan berkaitan dengan pemenuhan hak anak. 1. Dasar Pelaksanaan a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; c. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor


11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; e. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak anak; f.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Hak Partisipasi Anak;

g. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. 2. Tujuan Lomba a. Meningkatkan pemahaman kepada siswa siswi Kabupaten Malang tentang Konvensi Hak Anak. b. Meningkatkan kesadaran anak sebagai generasi muda penerus bangsa yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya. c. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif berpartisipasi dalam memasyarakatkan hak –hak anak. d. Meningkatkan Keberanian dan kecerdasan Anak dalam penguasan materi 3. Pelaksanaan Kegiatan lomba Pada pelaksanaan lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel, telah disusun tahapan lomba sebagai acuan pada pelaksanaan lomba oleh peserta dan panitia agar pelaksanaan lomba dapat berjalan dengan lancar melalui langkahlangkah/tahapan lomba dengan hasilnya yang telah diraih sebagai berikut : a. Jadwal Tahapan – tahapan lomba : 1) Tahap I : pendaftaran peserta mulai tanggal 5 juni s/d 20 Juni 2014 bertempat di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang 2) Tahap II : Identifikasi Peserta pada tanggal 17 Juni 2014 3) Tahap III :pemberitahuan/Undangan peserta tanggal 20 Juni 2014 4) Tahap IV : Persiapan lomba 17 Juni s/d 23 Juni 2014 5) Tahap V :Pelaksanaan lomba tanggal 24 Juni 2014 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang b. Persyaratan Lomba : 1) Peserta siiswa/siswi yang tergabung dalam Laskar Anak Kecamatan. 2) Setiap Kecamatan mengirimkan Satu tim peserta lomba cerdas cermat yang terdiri atas 10(sepuluh) anak siswa SMP kelas IX/SMA kelas X dan kelas XI. 3) Satu tim lomba yel-yel KHA/Madep Manteb yang terdiri atas 10 (sepuluh) anak siswa SMP kelas IX/SMA kelas X dan kelas XI yang merupakan


anggota tim cerdas cermat. 4) Pendaftaran lomba dilakukan oleh pihak kecamatan 5) Pendaftaran peserta paling lambat tanggal 17 Juni 2014 c.

Peserta Lomba Kecamatan yang mendaftar sebagai peserta lomba berjumlah 29 Kecamatan adalah Kecamatan Pakisaji, Pagelaran, Gondanglegi, Kepanjen, Singosari,

Turen,

Dampit,

Sumberpucung,

Wonosari,

Kasembon,

Poncokusumo, Kromengan, Ngajum, Karangploso, Wagir, Lawang, Pakis, Ngantang, Kalipare, Sumbermanjing Wetan, Tumpang, Donomulyo, Wajak, Dau, Bululawang, Bantur, Tajinan, Pujon, Gedangan. 4. Materi Lomba Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; -

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

-

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;

-

Peraturan Bupati Malang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburk Anak di Kabupaten Malang tahun 2011 – 2016;

-

Peraturan Bupati Malang nomor 15 tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak tahun 2012;

5.

-

Sejarah Kabupaten Malang;

-

Pengantar tentang Konvensi Hak Anak

-

Pengetahuan Umum.

Dewan Juri Dewan juri pada lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel dipercayakan kepada : a. Dra. Pantjaningsih dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. b. Hikmah Bafaqih,S.Pd dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. c. Drs. Kasduri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.


6.

Pemenang Lomba Dengan telah selesainya kegiatan lomba cerdas cermat dan lomba yel – yel Konvensi Hak Anak dan Madep Manteb yang berjalan lancar dan sukses telah didapat pemenang lomba Cerdas Cermat dimana pemenang ditentukan Nilai masing-masing peserta dan nilai tertinggi yang ditentukan oleh Dewan Juri dengan hasil sebagai berikut : Tahap Final Cerdas cermat a. Mudo Prakoso SMAN 1 Dampit b. Kenanga Islam Mahardika SMAN 1 Kepanjen c. Ayu Asna Rofiqoh SMA NU Kepanjen d. Hilma Miladia SMA NU Kepanjen e. Arrum Sekarwati SMPN 1 Wonosari f.

Virda Anggunia Praditasari SMPN 1 Pujon

g. Faruq Aziz SMAN 1 Sumber Pucung h. Weyca Sugevin SMPN 1 Ngajum i.

Luluk Qurrotul A MAN Gondanglegi

j.

Azizatul Golbi SMAN 1 Gondanglegi

Pemenang Lomba Cerdas Cermat a. Juara I Kenangan Islam Mahardika dari SMAN 1 Kepanjen b. Juara II Weyca sugevin dari SMPN 1 Ngajum c. Juara III Hilma Miladia dari SMANU Kepanjen Pemenang Lomba Yel- Yel a. Terbaik I Kecamatan DAU b. Terbaik II Kecamatan Gondanglegi c. Terbaik III Kecamatan Kromengan Sehubungan dengan sedikitnya kecamatan yang bisa menggabungkan peserta dari beberapa sekolah sehingga diputuskan penghargaan kepada Kecamatan yang pesertanya bervariasi

diberikan Apresiasi Juri untuk peserta Variatif

kepada : a. Kecamatan Kepanjen b. Kecamatan Gondanglegi c. Kecamatan Singosari 7.

Hadiah Lomba a. Pemenang Lomba Cerdas Cermat -

Juara 1 mendapat Sertifikat, Tas Sekolah dan Perlengkapan sekolah

-

Juara 2 mendapat Sertifikat,Tas Sekolah dan Perlengkapan Sekolah

-

Juara 3 mendapat Sertifikat, Tas Sekolah dan Perlengkapan sekolah


b. Pemenang Yel-yel -

Juara 1 uang Rp. 1.000,000 dan sertifikat dan 10(sepuluh) buah Tas

-

Juara 2 uang Rp. 750.000 dan sertifikat

-

Juara 3 uang Rp. 500.000 dan sertifikat

c. 10 peserta yang masuk tahap final mendapatkan tas sekolah 8. Kegiatan Pendukung Bahwa untuk menumbuhkan semangat dan dalam rangka menyongsong masa depan sebagai generasi muda diberikan motivasi yang di sampaikan oleh Bagoes Sanyoto Spsi, Motivator, konsultan pendidikan harmoni keluarga dari LPMMK Surabaya sebelum acara lomba dimulai. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) melalui lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel bagi Anggota Laskar Anak Kabupaten Malang telah selesai dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang Jl. Agus Salim 7 Malang yang dibuka oleh Bapak Bupati Malang dengan ditandai dengan pemukulan Gong oleh Bupati Malang, acara diikuti 28 Kecamatan se Kabupaten Malang dihadiri 300 anak Anggota Laskar Anak se Kabupaten Malang. Pada tahun tahun ini merupakan kali kedua lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang,untuk memberikan pemahaman bagi anggota laskar anak Kabupaten Malang. Dengan adanya peningkatan jumlah kecamatan sebagai peserta lomba hal ini menandakan bahwa Kecamatan telah ikut berperan serta menggali potensi anak-anak untuk ikut berlomba dan berpartisipasi dalam pemenuhan hak anak. Tahun 2013 diikuti oleh 13 Kecamatan dan pada tahun 2014 diikuti 28 kecamatan sebagai peserta lomba. Kegiatan Lomba dibagi atas lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel, dimana lomba cerdas cermat diikuti 280 siswa/siswi dari 29 Kecamatan yang telah mendaftar yang masing-masing kecamatan berjumlah 10 orang yang juga merupakan anggota tim lomba yel-yel. dari 33 ada 5 kecamatan yang tidak ikut yaitu Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak dan Kecamatan Jabung, untuk Kecamatan Sumbermanjing Weta tidak dapat

mengikuti kegiatan dikarenakan kendala teknis

dalam perjalanan. Acara lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang di buka oleh Bapak Bupati Malang H. Rendra Kresna pada pukul 09.00 Wib, sebelum acara dibuka oleh Bapak Bupati Malang para peserta telah duduk dimasing-masing kursi dengan


mengenakan seragam kaos Laskar Anak Kabupaten Malang yang telah disediakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Acara di dahului dengan pembacaan doa yang disampaikan oleh Sdr. Rosyidi S.Ag dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang, yang kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Dra. Pantjaningsih SR. Pada kesempatan ini Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang melaporkan untuk mewujudkan hak-hak anak yang

tercantum

dalam

konvensi

hak

anak

(KHA)

dan

dalam

rangka

mengimplementasikan Kabupaten Malang menuju layak anak sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 15 tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak, dengan

harapan melalui pelatihan KHA melalui lomba cerdas cermat dan

lomba yel-yel dapat meningkatkan motivasi belajar dan partisipasi para siswa laskar anak

dalam

hal

penguasaan

pengetahuan

dasar/pengetahuan

umum

dan

pemahaman hak anak, menumbuhkan motivasi para guru untuk memberikan pemahaman tentang hak anak dan berpartisipasi dalam mengembangkan bakat dan kemampuan anak didik dan dapat berkreasi dalam gerak

dan lagu, mendorong

pemerintah Kecamatan untuk berupaya meningkatkan iklim kompetitif bagi laskar anak Kecamatan untuk dapat berkreasi dan berpartisipasi

dalam rangka

mencerdaskan anak bangsa. Bapak Bupati Malang dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Ibu Dra.Pantjaningsih Sri Rejeki karena telah menyelenggarakan acara ini. Kegiatan semacam ini memberikan manfaat bagi anakanak untuk mengasah potensi dirinya sehingga dapat belajar sambil bermain, bersilahturahmi dan berkenalan dengan teman-teman

dari kecamatan lain se

Kabupaten Malang. Untuk itu harapan beliau agar anak-anak dapat menikmati acara ini dengan bahagia dan santai, jangan tegang, Jangan hanya mencari juara tapi jadikanlah anjang ini sebagai forum silahturahmi anak-anak dengan berkenalan antar sesama teman dari berbagai Kecamatan, selamat berlomba, semoga anak-anak dapat memetik manfaat dari mengikuti acara ini demikian sambutan Bupati Malang yang disampaikan pada saat pembukaan acara yang kemudian dilanjutkan dengan pemukulan Gong oleh Bapak Bupati Malang didampingi oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang menandai dibukanya acara lomba cerdas cermat dan lomba yel-yel Laskar Anak Kabupaten Malang.


Setelah atraksi yel-yel yang disajikan oleh SMAN 1 Kepanjen Bapak Bupati Malang meninggalkan pendopo Kabupaten Malang diikuti oleh asisten Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malang. Acara dilanjutkan dengan pemberian motivasi oleh Bagoes Sanyoto S.Psi seorang Motivator Bina Harmoni Keluarga dari Surabaya dengan cara yang santai dan menggembirakan peserta. Motivator mengajak anak-anak untuk melihat jati diri dan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak muda untuk melihat sisi baik dan sisi buruknya. Permainan HP yang dilakukan terus menerus, mengakses situs-situs porno itu akan merusak moral anak muda, mewaspadai virus-virus games/Gadget, ikut acara–acara yang menjadikan kita banyak teman,jadikan diri kita berguna, bermanfaat bagi sekitar kita. Foto Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak terlampir


Pencegahan a. Apakah ada Unit Kerja / Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak? Jawaban : diantaranya Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan KB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), UPPA Polres, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kejaksaan, Lembaga Independen seperti P2TP2A, WCC, LP3A, LKP3A, M2C, Panti Rehabilitasi dan Rumah Perlindungan.

b. Apakah ada program/kegiatan pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak ? Jawaban : 1. Pelatihan Pencegahan, Pendampingan Korban Kekerasan dan Trafficking bagi kelompok masyarakat di daerah basis buruh migrant Pelatihan pendampingan korban kekerasan dan trafficking bagi kelompok masyarakat di daerah basis migran diharapakan bisa memberikan kemampuan bagi masyarakat daerah basis buruh migran agar dapat memberikan pendampingan korban kekerasan dan trafficking kepada masyarakat sekitar dan juga dapat mencegah di daerahnya gaer tidak terjadi kekerasan dan trafficking. P2TP2A bekerja sama dengan Program Kerja Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Malang Bidang Ketenagakerjaan dan Advokasi mengadakan “Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan dan Trafficking” bagi kelompok masyarakat di daerah basis buruh migran. Tujuan kegiatan 1. Memberikan informasi dan pengetahuan yang cukup pada Tokoh Masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga), dan perwakilan Organisasi Wanita (Orwan). 2. Menekan angka pengiriman TKW ilegal 3. Menekan angka korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Peserta Perwakilan Orwan anggota GOW : 20 orang Perwakilan 10 kecamatan*: 30 orang *10 kecamatan : Kalipare, Turen, Gondanglegi, Donomulyo, Bantur, Sumbermanjing wetan, Sumber pucung, Gedangan, dan Dampit. Nara Sumber dan Fasilitator: 1. Sri Wahyuningsih, S.H. M.Hum dengan materi “Kajian regulasi terkait perempuan dan anak korban kekerasan”


2. Dr. Mufidah Cholil, M.Hi. dengan materi “Strategi teknik dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan “ 3. Hikmah Bafaqih, M.Pd dengan materi “Layanan berbasis P2TP2A” 4. Zuhro Rosyidah selaku konselor P2TP2A sebagai Fasilitator 2. Program Pencegahan Tindak Kekerasan a. Pelatihan Problem Solving Tujuan: Peserta mampu menemukenali masalah dan mencoba mencari alternatif pemecahan masalah. Sasaran: Anak sekolah usia SMP sederajat di Setiap Kecamatan yang direkom oleh guru BP/BK dan Kepsek. Agenda Acara 

Game untuk perkenalan dan bina suasana



Input materi : Kekerasan seksual yang biasanya terjadi pada anak (terutama saat pacaran)



Menuliskan permasalahan yang dihadapi dan harapan



Sharring permasalahan dalam kelompok yang dibagi dalam beberapa kelompok

Nara Sumber dan Fasilitator: Dosen, Program Magister Komunikasi Unibraw dan Dosen Fakultas UIN Maliki Wakil Koordinator dan Konselor P2TP2A sebagai fasilitator. Mahasiswa Program Magister Komunikasi Unibraw dan Fakultas Psikologi UIN Maliki Realisasi : 1. Kecamatan Singosari dilaksanakan di Griya UMKM Kabupaten Malang Jl. Raya Randuagung Singosari. 2. Kecamatan Kepanjen Dilaksanakan di Gedung Pertemuan NU Ancab Kepanjen Jl. Jaksa Agung Suprapto Kepanjen. 3. Kecamatan Pakis dilaksanakan di Gedung Pertemuan KUD Pakis Jl. Raya Asrikaton Pakis. 4. Kecamatan Dau dilaksanakan bertempat di Balai Desa Mulyoagung Dau Jl. Raya Mulyoagung Sengkaling 5. Kecamatan

Bululawang

bertempat

di

Aula

Kelurahan

bertempat

di

Aula Kantor

Wandanpuro

Bululawang 6. Kecamatan Karangploso

Desa Girimoyo


Karangploso. 7. Kecamatan Pakisaji bertempat di Aula Palang Merah Indonesia (PMI) Kebonagung Pakisaji. 8. Kecamatan Turen bertempat di Aula Gedung Serbaguna Kelurahan Sedayu 9. Kecamatan Lawang dilaksanakan di Aula Gedung Wanita Kartini Jln. Sumberwaras No. 5 Kelurahan Kalirejo Kec. Lawang.

c. Apakah ada partisipasi anak dalam melakukan upaya pencegahan eksploitasi seksual terhadap anak ? Jawaban : Penguatan Forum Anak Masa anak-anak adalah masa pencarian, Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak–anak dengan orang dewasa, terutama

dengan

pembangunan

pemerintah.

lintas

program

Bahwa

perlindungan

sehingga

perlu

anak

adanya

merupakan kebijakan

isu yang

mengintregasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak, dimana kebijakan itu untuk mengintregasikan berbagai sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada pada SKPD terkait anak secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak anak. Adanya Forum Anak Kabupaten Malang yang bernama Laskar Anak Kabupaten Malang perlu adanya fasilitasi untuk mengembangkan kegiatan yang kreatif dan paham akan hak-haknya, Oleh karenanya untuk lebih menggali potensi anak melalui hak partisipasinya dalam rangka pemenuhan hak anak yang tertuang dalam 5 kluster hak anak dengan 31 indikatornya, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan kegiatan yang terkait pemenuhan hak anak melalui kegiatan fasilitasi Kebijakan Layak Anak melalui pertemuan Forum anak Kabupaten Malang. Maksud dari pertemuan forum anak adalah dalam rangka penguatan forum anak Kabupaten Malang dalam pemenuhan hak atas partisipasinya sebagai perwujudan Kabupaten Malang Layak Anak dengan tujuan : 1.

Sebagai forum pertemuan antara anggota laskar anak

2.

Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeluarkan aspirasinya

3.

Memilih peserta untuk di kirim pada forum anak tingkat Jawa Timur Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari pengurus Forum Anak dan anggota


laskar anak. yang direncanakan 10 Kecamatan sebagai peserta yang dapat mengikuti kegiatan 8 kecamatan dan, yang tidak mengirimkan peserta Kecamatan Jabung dan Turen, adapun jumlah peserta yang hadir 44 orang peserta terdiri dari :

2.

Kecamatan Kepanjen

:3

3.

Kecamatan Singosari

:6

4.

Kecamatan Lawang

:3

5.

Kecamatan Gondanglegi

:3

6.

Kecamatan Turen

:-

7.

Kecamatan Jabung

:-

8.

Kecamatan Kalipare

:3

9.

Kecamatan Tumpang

:4

10. Kecamatan Dau

:4

11. Kecamatan Karangploso

:3

12. Pengurus Laskar Anak

: 15

Pelaksanaan Kegiatan Hari

: Sabtu

Tanggal

: 7 Maret 2015

Pukul

: 08.00 – 14.00 wib

Tempat

: Ruang Rapat Badan kepegawaian Daerah

Fasilitator/Tim Penilai 1. Kantor PP dan PA Kabupaten Malang 2. P2TP2A Kabupaten Malang 3. Laskar Anak Kabupaten Malang

1. Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak yang disampaikan oleh konselor Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Bapak Yuli Abidin. menyampaikan materi tentang pencegahan Kekerasan terhadap anak. Bahwa di kabupaten malang telah terbentuk lembaga P2TP2A Kabupaten Malang yang menjadi mitra pemerintah dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelecehan seksual banyak terjadi dan menimpa anak-anak sehingga perlu adanya upaya yang sungguhsungguh dari Pemerintah dan masyarakat untuk mencegahnya sehingga tidak banyak menimpa anak Kabupaten Malang mendapatkan kekerasan. Sebagai anggota laskar anak perlu menjadi tempat curhat bagi teman sebaya untuk memberikan masukan dan solusi bagi teman-teman yang


mendapatkan masalah, tidak harus membantu memecahkan masalah yang di hadapi tapi tahu kemana harus melapor bila terjadi masalah kekerasan. 2. Memilih peserta yang akan dikirim ke Propinsi Jawa Timur a. Seleksi tulis, diikuti oleh 29 peserta dari 10 kecamatan Peserta menjawab 25 pertanyaan yang disediakan oleh panitia, dari hasil jawaban yang di kumpulkan hampir semua peserta dapat menjawab dengan baik (diatas 80 sebanyak 22 orang

dan 9 orang

dibawah 80 ) pertanyaan tentang pemenuhan hak anak b. publik speaking di bagi menjadi 4 Kelompok yang dinilai oleh laskar anak kabupaten Malang dan di dampingi oleh KP3A dan P2TP2A. Hampir semua peserta dapat berbicara dengan lancar atas materi yang ditanyakan oleh panitia, dari hasil pengamatan Dewi setya putri dari Singosari sangat baik dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat c. Diskusi kelompok permasalahan terkait anak dibagi menjadi 3 Kelompok, masing-masing kelompok membahas permasalahan anak terkait dengan 1. Pencegahan pekerjaan terburuk anak, 2. Pencegahan kekerasan di sekolah 3. Pencegahan Eksploitasi Seksual Terhdap Anak 4. Anak Putus Sekolah Diskusi berjalan dengan lancar dan pada saat paparan dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing anak dapat menjelaskan hasil diskusi kepada peserta lainnya dengan tanya jawab. d. Hasil pemilihan yang ditetapkan oleh tom penilai dari KP3A, P2TP2A dan Pengurus L.A Kabupaten Malang memutuskan

pemenang Duta

Anak Kabupaten Malang sebagai berikut : 1. Juara 1 Dewi Setia putri Singosari 2. Juara 2 Galih Dermawan Singosari 3. Juara 3 Dinta Paramita Kepanjen 4. Juara Harapan 1 Alvian Dwi Candra Kepanjen 5. Juara Harapan 2 Ulul Albab Singosari 6. Juara harapan 3 Abimanyu Karangploso Hadiah pemenang berupa selempang Duta Anak Kabupaten Malang dan Perlengkapan sekolah.


Hasil Yang dicapai : a. Dari hasil diskusi dan pemaparan apa saja yang telah dilakukan oleh anggota laskar anak di ketahui bahwa Anggota Laskar Anak

ikut berpartisipasi aktif

terlibat dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh pihak Kecamatan maupun oleh Pemerintah Kabupaten terutama yang terkait dengan pemenuhan hak anak; b. Anggota

Laskar

Anak

Ikut

serta

Memperhatikan

dan

memantau

perkembangan anak di sekolah, serta bisa menjadi teman curhat bagi teman sebaya

dan

menghindari

terjadinya

kekerasan

terhadap

sesama

dilingkungan sekitar; c. Peserta

mampu

meningkatkan

potensi

yang

ada

padanya

dan

mengidentifikasi permasalahan anak yang terjadi dilingkungan sekitar; d. Telah terpilihnya Duta Anak Kabupaten Malang yang dapat Ikut berperan aktif di berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Foto Kegiatan Forum Anak Terlampir


Tabel 35. Jumlah Anak Korban Eksploitasi Seksual Jumlah anak yang dilaporkan

Kategori

Jumlah anak

Program/ kegiatan

yang dilayani

Pencegahan dan

sesuai SPM

Penanganan yang

L

P

T

L

P

T

mendukung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Anak korban eksploitasi

0

0

0

0

0

0

-

seksual

d. SebutkanSKPD yang bertanggung jawab dan mitranya? Jawaban : dalam rangka mencegah sedini mungkin terjadinya perdagangan orang (Traficking) di Kabupaten Malang, maka sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dibentuklah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, berikut Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Malang

NO.

JABATAN DALAM

KETERANGAN

GUGUS TUGAS

1

2

3

1.

Pembina

Bupati Malang.

2.

Pengarah

Wakil Bupati Malang.

3.

Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

4.

Wakil Ketua

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kabupaten Malang. 5.

Sekretaris

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

6.

Sub

Gugus

Tugas

Pencegahan a. Koordinator

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

b. Anggota:

1)

Kepala

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Malang;


2)

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;

3)

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang;

4)

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

5)

Kepala Kantor Imigrasi Malang;

6)

Kepala

Kantor

Departemen

Agama

Kabupaten Malang; 7)

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang;

8)

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Malang;

9)

Ketua

Gabungan

Organisasi

Wanita

(GOW) Kabupaten Malang; 10)

Ketua Cabang Muslimat NU Kabupaten Malang;

11)

Ketua

Lembaga

Kemasyarakatan

Pengkajian

dan

Pembangunan

(LPKP) Jawa Timur; 12)

Pimpinan

PT.

Radio

Kanjuruhan

FM

Kepanjen Kabupaten Malang; 13)

Ketua

Paguyuban/Komite

Masyarakat

Desa

(KPMD)

Pendidikan Kabupaten

Malang. 7.

Sub

Gugus

Rehabilitasi

Tugas dan

Reintegrasi a. Koordinator b. Anggota:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang. 1)

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Miko, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;

2)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang;

3)

Kepala

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Malang;


4)

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang;

5)

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang;

6)

Kepala

Badan

Keluarga

Berencana


Direktur

Rumah Sakit Umum

”Kanjuruhan”

Kepanjen

Daerah

Kabupaten

Malang; 8)

Kepala

Bagian

Kesejahteraan

Rakyat

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; 9)

Kepala Biro Konsultasi Keluarga Sakinah (BK2S) pada Universitas Islam Negeri Malang;

10)

Ketua Women’s Crisis Centre (WCC) ”Dian Mutiara” Malang;

11)

Ketua Women’s Crisis Centre (WCC) ”Sukma Bangsa” Malang;

12)

Ketua

Lembaga

Puan

Amal

Hayati

Malang; 13)

Ketua Yayasan Paramitra Malang;

14)

Ketua Paguyuban/Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Malang;

15)

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang.

8.

Sub Gugus Tugas Advokasi, Penegakan dan Pengembangan Norma Hukum: a. Koordinator

Kepala Kepolisian Resor Malang.

b. Anggota:

1)

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang;

2)

Kepala

Kejaksaan

Negeri

Kepanjen


Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang;


4)

Inspektur Kabupaten Malang;

5)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang;

6)

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

7)

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

(UPPA)

pada

Kepolisian

Resor

Malang; 8)

Ketua Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum pada Universitas Brawijaya Malang;

9)

Ketua Jaringan Lembaga Non Pemerintah untuk Penghapusan Pekerja Anak (JARAK) Malang.

9.

Sub

Gugus

Koordinasi

Tugas dan

Kerjasama: a. Koordinator

Kepala

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten Malang. b. Anggota:

1)

Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Malang; 2)

Kepala

Bagian

Hubungan

Masyarakat


Kepala

Bagian

Umum

dan

Protokol


Kepala

Bagian

Kerjasama

Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang; 5)

Kepala

Seksi

Perempuan

dan

Perlindungan Anak

Pemberdayaan

Hak-hak

pada

Kantor

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Malang; 6) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Ruang

untuk

Perempuan

(RUMPUN) Malang;


7)

Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) pada Universitas Brawijaya Malang;

8)

Ketua Cabang Aisiyah Kabupaten Malang;

9)

Ketua Presidium Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) Malang.

Gugus Tugas mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengkoordinasikan

upaya

pencegahan

dan

penanganan

tindak

pidana

perdagangan orang di Kabupaten Malang; b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang; c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial; d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; e. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Malang; f.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak korban eksploitasi seksual sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat.Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll. Catatan penting: A. Lengkapi form jumlah anak. B. Lengkapi dokumen dan foto. Sumber Data: Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, P2TP2A, LPA, RPSA, PPT, RPTC, BPBD, BNN, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Gugus Tugas TPPO.


29. Jumlah Proses Diversi yang Diupayakan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ukuran: Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif, dan meningkat setiap tahun Pertanyaan:  Anak usia di bawah 12 tahun a. Berapa jumlah kasus? Berapa dari kasus tersebut yang diproses ke pengadilan? Jika ada, mengapa tetap diproses dipengadilan? Jawaban : Kasus yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif secanyak 1 anak dikarenakan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi, maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak telah disahkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-undang perlindungan anak). Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada anak sangat rentan untuk terlibat atau dilibatkan dalam tindak kekerasan atau suatu perbuatan melanggar hukum adalah perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. ABH, melibatkan anak dalam proses hukum melalui suatu peradilan khusus (sistem peradilan formal) berdasarkan undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dari sekian banyak kasus yang melibatkan anak, unit PPA Polres Kepanjen tidak semata-mata menyikapinya secara normatif hukum. Upaya-upaya penyelesaian dilakukan demi menjauhkan anak dari peradilan formal hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik anak. Unit PPA Polres kepanjen memiliki mekanisme untuk menerapkan diversi sesuai dengan telegram Kabareskrim tentang penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban agar setiap penyidik terus berusaha mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh kembang anak serta seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses pengadilan formal. Pemikiran baru mengenai penanganan ABH melalui proses hukum dalam sistem peradilan formal dilakukan oleh alat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, Departemen Hukum dan HAM (Rutan, Lapas, Bapas) yang dimungkinkan


proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternative dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku. Dengan system ini, penyelesaian (proses hukum) masalah ABH dilibatkan juga korban, masyarakat serta orangtua pelaku dan orangtua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak. b. Berapa yang dibina di LPKS? Anak yang dibina di LPKS sebanyak 1 Anak Anak usia 12 tahun hingga sebelum 14 tahun 1.Di tingkat penyidikan a. jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan sebanyak 7 anak b. Berapa jumlah anak yang ditahan? Mengapa? 1, karena pencurian dan asusila c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpah kan ke penuntut? jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpah kan ke penuntut sebanyak 1 anak 2.Di tingkat penuntutan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan? jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan sebanyak 7 anak b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa? Ada 1 anak, dikarenakan jenis kejahatan pencurian dan asusila c. berapa jumlah yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan jumlah anak yang gagal diversi, yang dilimpahkan ke pengadilan sebanyak ada 1 anak.

3.Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan? jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan sebanyak 6 anak b. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan? jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan sebanyak 1 anak c. Berapa jumlah anak yang di pidana tindakan? jumlah anak yang di pidana tindakan sebanyak 1 anak d. Berapa yang di vonis ke LPKS? Jumlah anak yang di vonis ke LPKS sebanyak 6 anak


 Anak di atas usia 14 tahun hingga sebelum 18 tahun 1. Di tingkat penyidikan a. Berapa jumlah kasus anak usia 14 hingga18 tahun yang konflik dengan hukum ? Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penyidikan? Bila tidak dilakukan diversi, apa alasannya Jawaban : Dalam hal ini anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam mewujudkan hal tersebut. Jumlah kasus anak usia 14 hingga 18 tahun yang berkonflik dengan hukum Tahun 2014 sebanyak 43 anak dan untuk bulan Januari – Maret tahun 2015 tidak ada kasus, Dari 43 kasus anak berhadapan hukum sebanyak 37 yang telah mendapatkan diversi di tingkat penyidikan 14 anak berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan diversi dikarenakan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sebanyak 9 anak dan yang mendapatkan diversi 5 anak. b. Apakah ada anak yang ditahan? Bila ada berapa jumlahnya dan mengapa ditahan? Ada anak yang ditahan sebanyak 9 anak c. Berapa jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut? Jumlah anak yang gagal diversi dan dilimpahkan ke penuntut sebanyak 1anak


2. Di tingkat penuntutan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan? jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat penuntutan sebanyak 1 anak b. Apakah ada anak yang ditahan? Mengapa? 1 anak yang ditahan , dikarenakan melakukan pengulangan tindak pidana, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) c. berapa jumlah yang gagal diversi dan dilimpahkan ke pengadilan? jumlah yang gagal diversi dan dilimpahkan ke pengadilan sebanyak 1 anak

3. Di tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan a. Berapa jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan? jumlah anak yang mendapatkan diversi di tingkat pengadilan sebanyak 7 anak b. Berapa jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan? jumlah anak yang dilanjutkan ke tahap persidangan sebanyak 1 anak c. Berapa jumlah anak yang dijatuhi pidana ? jumlah anak yang dijatuhi pidana sebanyak 1 anak d. berapa jumlah anak yang dikenai tindakan? jumlah anak yang dikenai tindakan sebanyak 1 anak e. Berapa jumlah anak yang diikutsertakan dalam program pendidikan? 1 anak di kembalikan ke keluarganya

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan pengasuhan keluarga a. Apakah ada LPKS? Bila ada, siapa penyelenggaranya (pemerintah atau masyarakat)? Jawaban : Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) diselenggarakan oleh pihak swasta yang di fasilitasi kepengurusan rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran (STP) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Panti Lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan STPU ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T), Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur dengan Ketentuan Sebagai berikut: a. Pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) bertujuan untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak asuh dan lansia b. Pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) bertujuan untuk menunjang program pemerintah dan benar-benar diperuntukan untuk anak yatim, piatu, yatim piatu, anak terlantar dan lansia terlantar dari keluarga fakir miskin.


Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terdiri dari lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memberikan layanan kepada anak yatim, Piatu, Yatim Piatu, Anak terlantar, Anak dengan kecacatan, anak asuh, anak korban kekerasan, anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun saksi. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga LPKS dan LKSA dilakukan oleh Dinas Sosial. LPKS sebanyak 47 yang tersebar di 23 Kecamatan yang kesemuanya telah memiliki rekomendasi STP dan STPU. b. Berapa jumlah anak yang dilayani? Jawaban : Selama ini jumlah anak yang dilayani melalui LKSA dan sejenisnya selain anak yatim, Piatu, Yatim Piatu, Anak terlantar, Anak dengan kecacatan, anak asuh, anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak : 2702 anak yang terdiri dari anak Laki-laki : 1403 anak dan perempuan :1299 anak sedangkan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagai saksi sebanyak 9 anak dengan jenis kasus yang dihadapi antara lain : penganiayaan, pencabulan dan pemerkosaan, sodomi, pencurian. Adapun daftar nama Lembaga dan Anak yang dilayani LPKS sebagaimana Terlampir


c. Berapa jumlah petugas LPKS yang terlatih KHA? Jawaban : Terhadap petugas LPKS baik dari LKSA maupun Lembaga kesejahteraan sosial orang dengan kecacatan (LKSODK) corpus christi telah mengikuti pelatihan : 1. Program asistensi sosial bagi LKSODK corpus christi 2. Program TOT Konselor Pendamping korban kekerasan anak 3. Program Pelatihan Problem Solving

d. Berapa jumlah anak yang tetap dalam pengasuhan keluarga ketika masih dalam proses peradilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan? Jawaban : Bahwa selama ini bagi anak yang berhadapan dengan hukum ketika masih menghadapi proses peradilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan selalu dirujuk pada lembaga yang dapat dilakukan untuk rujukan dengan pendampingan orang tua yang bersangkutan serta petugas konselor yang ada untuk diberikan pembinaan spritual dan mental serta traumahilling. Sedangkan jumlah anak yang dirujuk sebanyak 11 anak dengan jenis kasus yang dihadapi antara lain : penganiayaan dan pengeroyokan teman sekolah Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) : a. Apakah telah ada LPAS/LPKA/BAPAS/Pos BAPAS di wilayah tersebut/daerah? Jawaban : Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu lembaga yang dapat memberikan pelayanan kepada anak yang masih menjalani proses peradilan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan yaitu pada lembaga LKSA, sebagai berikut : 1. PA. Wali Songo yang beralamat di Jl. Eyang Walidin No.46 Rt. 39/03 Kalangan Wiyurejo - Pujon (65391) 2.

RPSA “Bima Sakti” milik kementerian sosial yang beralamat di Jl. Trunojoyo no.93 Kota Batu ini tersedia lembaga khusus yang menangani anak yaitu UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PSPA).

b. Apakah LPAS dan LPKA memiliki rencana program pengasuhan anak binaan? Jawaban : LPAS dan LPKA jelas memiliki rencana program pengasuhan anak binaan


c. Berapa jumlah anak yang bersekolah di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS? Jawaban : Anak yang bersekolah di dalam LPAS dalam hal ini melalui Dalam RPSA “Bima Sakti” milik kementerian sosial yang beralamat di Jl. Trunojoyo no.93 Kota Batu ini tersedia lembaga khusus yang menangani anak yaitu UPT Pelayanan Sosial Petirahan Anak (UPT PSPA). Di seluruh Provinsi Jawa Timur Sebanyak 100 anak adapun jumlah anak kabupaten malang yang berada di lembaga RPSA yang telah difasilitasi untuk tetap bersekolah sebanyak 34 anak. d. Apakah ada sekolah (formal maupun informal) di dalam LPAS/LPKA/Pos BAPAS? Jawaban : Didalam Lembaga Penitipan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pos BAPAS (untuk wilayah Pembantu Gurbernur di Malang) belum ada sekolh formal namun untuk sekolah informal telah tersedia untuk anak usia 18 tahun ke bawah. e. Apakah staff LPAS dan LPKA telah mengikuti pelatihan KHA? Jawaban : Staff LPAS dan LPKA telah mengikuti pelatihan KHA, dengan jenis pelatihan : 1. Program Pelatihan Problem Solving 2. Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum 3. Pelatihan Pendampingan Psikologi dan Paralegal bagi petugas 4. Pelatihan fasilitator pelatihan KHA sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari pemajuan Hak Anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak secara maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan anak. Untuk lebih memperkenalkan KHA kepada staff LPAS dan LPKA dan memahami materi pelatihan. Materi pelatihan sebagai berikut : -

Konvensi Hak Anak;

-

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

-

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

-

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

-

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Malang

Nomor

11

tahun

2013

tentang

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak;


-

Peraturan Bupati Malang Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburk Anak di Kabupaten Malang tahun 2011 – 2016;

-

Peraturan Bupati Malang nomor 15 tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak tahun 2012;

-

Sejarah Kabupaten Malang;

-

Pengantar tentang Konvensi Hak Anak

-

Pengetahuan Umum.

Sumber Data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga Anak.


30. Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak Ukuran: Ada, disosialisasikan, dan diimplementasikan (jika terjadi bencana) Pertanyaan: A. Apakah kabupaten/kota memiliki rencana penanggulangan bencana? Peta rawan bencana? Peta dan jalur evakuasi bencana, sarana-prasarana evakuasi bencana; Jawaban : 1. BPBD Kabupaten Malang dalam rencana penanggulangan bencana berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku yang terfokus pada 3 (tiga) kegiatan yaitu pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Adapun siklus pengelolahan bencana di Kabupaten Malang : 1) Sebelum Bencana -

Pencegahan dan Mitigasi Pencegahan : tindakan yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi bencana, dan / atau mencegah dampak yang merusak bagi komunitas dan fasilitas dengan tindakan membuat pertemuan untuk membahas pengalaman bencana terakhir dan melakukan perencanaan untuk menghadapi bencana yang

akan datang, pemberdayaan masyarakat, semua sumberdaya

masyarakat harus disatukan dan diatur oleh organisasi masyarakat, termasuk kontribusi dari pemerintahan dan orang-orang diluar msyarakat, meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang berbagai macam penyebab bencana dan dampaknya -

Mitigasi : Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bahaya serta meminimalkan resiko bencana.

2) Saat Bencana Penanganan ketika terjadi bencana adalah semua tindakan yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa terutama adalah anak-anak, perempuan (ibu hamil) dan usia lanjut. Dalam tindakan darurat waktu adalah faktor yang sangat penting karena waktu dapat menentukan berapa nyawa manusia yang dapat diselamatkan, dengan perencanaan yang hati-hati sebelum terjadi bencana adalah tindakan awal yang sangat penting untuk tindakan penanganan saat terjadi bencana.; 3) Setelah Bencana Tujuan dari tindakan pemulihan ini adalah untuk mendukung masyarakat untuk mendukung masyarakat untuk kembali hidup normal dan membangun kembali lingkungan dan kehidupan sosial mereka, yaitu :


-

Tindakan jangka pendek : dilakukan untuk mengembalikan layanan utama kepada masyarakat dan mencukupi kebutuhan pokok masyarakat (bahan makanan, kesehatan dan pendidikan sementara bagi anak-anak korban bencana)

-

Tindakan jangka panjang : dilakukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat kepada kondisi normal atau bahkan lebih baik.

2. Dalam perencanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten malang Peta rawan bencana merupakan suatu kelengkapan perencanaan yang sangat dibutuhkan hal ini bertujuan untuk menekan resiko bencana alam yang berpontensi terjadi di tiaptiap wilayah di Kabupaten Malang Adapun jenis jenis peta bencana terlampir


3. Untuk mendukung percepatan proses operasi tanggap darurat bencana, sarana dan prasarana penunjang sangatlah dibutuhkan, di kabupaten malang telah tersedia Sarana Mobil station 4 unit, truk sebaguna, truk pasukan, truk logistik, mobil D-Max, Mobil Jimmny Prasarana

B. Sebutkan kelompok

relawan atau organisasi masyarakat

yang

bekerja dalam

penanggulangan bencana! Jawaban: PMI, Tagana, Satgana, RAPI, SAR Mahameru, SAR Awangga, SAR Malang selatan Rescue, ORARI, Basarnas, SAR NU, Mapala Kabupaten Malang, SKPD Pemerintah Kabupaten Malang C. Apakah ada kegiatan sosialisasi, pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana (PRB) atau simulasi kebencanaan yang ditujukan bagi anak terutama di daerah-daerah rawan bencana? Jawaban: Jenis kegiatan sosialisasi, pelatihan pengurangan resiko bencana (PRB) di Kabupaten Malang adalah dengan kegiatan PENA Sekolah (Pengenalan Bencana Di sekolah) dengan tujuan :


- Agar siswa sekolah dapat mengenal bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan besaran bahaya), kerentanan, kapasitas, resiko dan sejarah bencana yang terjadi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. - Siswa memiliki pengetahuan mengenai upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana di sekolah dan lingkungan sekitar. - Memiliki akses bagi seluruh komponen sekolah terhadap informasi, pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal PRB berupa materi acuan, ikut serta dalam pelatihan, musyawarah guru, pertemuan desa dan jambore murid. - Pemenuhan perlengkapan dasar bencana yang dapat dipenuhi dan diakses oleh warga sekolah Pada tahun 2014 PENA sekolah telah diselenggarakan di 9 lembaga sekolah dengan peserta 1000 siswa, pada tahun 2015 sudah dilaksanakan di 4 lembaga sekolah dengan peserta 400 siswa. Foto Kegiatan Pena Sekolah Terlampir


D. Apakah tersedia mekanisme penanggulangan bencana: Layanan Kesehatan:  Apakah ada pedoman layanan kesehatan pada situasi bencana  Apakah ada pedoman layanan menu makanan yang sesuai dengan umur anak Pendidikan:  Apakah ada pedoman pelaksanaan pendidikan pada situasi bencana  Apakah para pendidik telah dilatih dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada situasi bencana  Pendataan anak, penelusuran keluarga (family tracing) dan penyatuan kembali dengan keluarga (family reunification) o

Pencatatan jumlah anak bersama keluarganya secara berkala

o

Pencatatan jumlah anak yang terpisah (separated children)

o

Pencatatan jumlah anak tanpa pendamping (unaccompanied children)

o

Penelusuran keluarga (tracing) bagi anak terpisah dan anak tanpa pendamping

o

Jumlah anak terpisah dan anak tanpa pendamping yang yang kembali ke keluarganya

Program psikososial dan trauma healing:  jumlah anak yang mengikuti program psikososial  jumlah anak yang mengikuti trauma healing Jawaban : 1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana a. Pencegahan (pada saat situasi tidak terjadi bencana) Kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Malang yang mengikutsertakan anak yaitu : 1) Kegiatan Pena Sekolah (Pengenalan Bencana di Sekolah) Kegiatan Pena Sekolah merupakan kegiatan pengenalan bencana di sekolah, khususnya di tingkat SD dan SMP yang diutamakan pada sekolah-sekolah yang masuk kategori rawan bencana. Materi yang diberikan meliputi jenis-jenis bencana, tanda-tanda terjadinya bencana, cara-cara penyelamatan dan simulasi penyelamatan. 2) Sosialisasi kepada masyarakat luas, termasuk anak-anak di desa-desa rawan bencana Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan pengenalan bencana di masyarakat, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik tokoh masyarakat, wanita, orang tua, pemuda, maupun anak-anak. Materi yang diberikan meliputi jenis-


jenis bencana, tanda-tanda terjadinya bencana, cara-cara penyelamatan dan simulasi penyelamatan. b. Kesiapsiagaan (pada situasi terdapat potensi terjadi bencana) Pada tahap ini, keterlibatan anak-anak dilakukan melalui kegiatan Simulasi Desa Tangguh yang telah dilakukan di Desa Purwodadi dan Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo. Simulasi dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk relawan yang ada di desa tersebut. Pada Simulasi tersebut, anak-anak SD dilibatkan untuk melihat simulasi, sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan bila terjadi bencana. Sedangkan siswa-siswi SMP berperan sebagai pengungsi an korban bencana. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat utamanya para ibu, orangtua dan anak-anak sebagai kelompok yang rentan terhadap bencana alam yang datang. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat Pada saat tanggap darurat, perhatian kepada anak-anak diwujudkan melalui : a. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Dalam kondisi tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak diutamakan pada kelompok rentan yaitu anak-anak, wanita dan orang tua serta warga yang terserang penyakit b. Pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang korban bencana Dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang korban bencana, juga diperhatikan untuk kebutuhan anak-anak. Dalam assesment warga yang mengungsi, selalu di klasifikasi jumlah anak-anak sesuai dengan tingkatan umur. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang agar sesuai dengan kondisi dan tingkatan umum pengungsi. Untuk pemenuhan pangan dissesuaikan dengan berapa anak yang masih menyusui, berapa anak yang memerlukan susu formula, anak yang masih makan bubur dan beberapa asupan gizi yan diperlukan. Untuk kebutuhan sandang juga disesuaikan dengan kelompok umur, seperti anak yang masih memerlukan popok bayi, selimut bayi, gendongan bayi dan lain-lain yang tersaji dalam satu paket bantuan bencana berupa kidz ware. Adapun standar yang ditetapkan untuk anak-anak dan bayi sebagi berikut : 1) Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim. 2) Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap


pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim. 3) Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti. 4) Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/alas kaki yang digunakan untuk sekolah. 5) Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 X 70 cm. 6) Setiap kelompok rentan : bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap ini biasa disebut rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara substansi, sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi terletak pada 6 (enam) aspek, yaitu aspek kemanusiaan, aspek perumahan dan permukiman, aspek infrastruktur pembangunan, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lintas sektor. Pada waktu terjadi bencana erupsi gunung kelud yang terdampak paling parah yaitu di desa sidodadi, Desa pandansari desa banturejo, desa ngantru Kecamatan Ngantang, desa pondoagung kecamatan kasembon Yaitu dengan Membentuk : posko penerimaan bantuan (Penerimaan dan penyaluran bantuan, kebutuhan pokok, (makanan (makanan pokok, biskuit dan bubur bayi, dan camilan), minuman (susu formula untuk bayi), peralatan tidur dan mandi, pakaian, obat-obatan) posko kesehatan dengan tenaga kesehatan dari dinas kesehatan dan puskesmas di wilayah Kabupaten Malang seesuai dengan penjadwalan. Adapun posko tersebut ditempatkan di Pendopo kecamatan pujon dan pendopo kecamatan kasembon, untuk hari ke 2 pasca bencana di buka posco bencana pendopo kecamatan ngantang. Perhatian terhadap anak pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi utamanya dititikberatkan pada aspek berikut : 1. Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; Pada aspek ini, anak yang mengalami trauma akibat suatu bencana diberikan pelayanan psikologis untuk menekan sedini mungkin trauma akibat bencana, dengan kegiatan antara lain bermain dan belajar di penampungan sampai dengan pendampingan psikologi apabila setelah kembali ke keluarga (rumah) aspek trauma psikologis belum dapat disembuhkan. Di samping


itu, pelayanan pendidikan dan kesehatan terhadap anak saat di penampungan, tetap dipenuhi sesuai dengan standar kebutuhannya. Diantaranya : Pendampingan kelompok rentan Pendampingan kepada kelompok rentan yaitu bagi mereka yang menjadi korban bencana erupsi gunung kelud yang berada dipengungsian yang terdiri dari 4000 orang tua (bapak dan Ibu) dan anak baik laki-laki maupun perempuan kurang lebih sebanyak 700 anak di Kecamatan Pujon, Kasembon dan Kota Batu dilakukan oleh P2TP2A, KP3A dan Universitas Negeri Malang Traumahiling Pendampingan kepada korban yang memerlukan pendampingan khusus untuk mengembalikan

kondisi

pasca

trauma

yaitu

melalui

traumahilling

di

pengungsian koperasi kopsae pujon anak sebanyak 30 anak dilakukan oleh P2TP2A dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang Dapur umum selama 10 hari di tempatkan di daerah pengungsian yang dilakukan oleh Tagana dan PMI Kabupaten Malang 2. Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasaranan dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; Pada aspek ini, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sangat di utamakan agar anakanak bisa sesegera mungkin dapat kembali belajar dengan normal. Diantaranya : Perbaikan infrastruktur di beberapa titik yang perlu pembenahan berupa perbaikan berupa sarana prasanan, saluran irigasi, air bersih melalui pipanisasi, perbaikan jalan, pembersihan lingkungan dari abu vulkanik. Pemberian bantuan kepada keluarga yang kehilangan harta benda (rumah dan hewan ternak ) 3. Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; E. Siapa mitra Dinas/Badan Penanggulangan Bencan adalam penanggulangan bencana? Sebutkan. Jawaban : Mitra Badan penanggulangan bencana Kabupaten Malang dalam mendukung tim reaksi cepat penanggulangan bencana di kabupaten malang antara lain : 1. Pemerintah Nasional (Kementerian terkait, BNPB Jakarta)


2. Pemerintah Provinsi Jatim (BPBD, Biro Kesra, Dinas ESDM, Dinas Perikanan dan Kelautan, TP-PKK) 3. Perum Perhutani 4. BMKG Juanda 5. TNI AD (Kodim 0818) 6. TNI AL (POS AL) 7. Polres Malang 8. Pemerintah daerah SKPD terkait bencana 9. Dunia Usaha (Bank Jatim) 10. LSM (AIFDR, LPBI NU) 11. PMI Kab.Malang 12. Penguruan tinggi (Univ.Brawijaya, Univ.Maulana Malik Ibrahim, STIKES Kepanjen, STIKES Widya Cipta) 13. Kelompok Masyarakat (yang peduli, komunitas moto trail/moge, mobil)

F. Apakah ada keterlibatan Forum Anak, dan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana dan penanggulangan bencana? Sebutkan! Jawaban : Dalam rangka kesiapan mengahadapi penanggulangan bencana berbagai pihak terlibat termasuk didalamnya forum anak (Laskar Anak) diantaranya dalam: penyusunan perencanaan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana yang difasilitasi oleh lembaga terkait yaitu (BPPD, LPBI NU,) Outbond Raker Laskar Anak (difasilitasi KP3A) Tempat Kegiatan Tempat

: RPSA Bima Sakti, Jl. Trunojoyo 99 Batu

Agenda Acara 

Pendaftaran peserta dan pembagian kamar



Pembukaan dan penjelasan alur kegiatan



Materi out class dalam bentuk outbond



Materi in class

Pelaksana KP3A Kab Malang bekerjasama dengan P2TP2A Kabupaten Malang Peserta Peserta terdiri dari 50 anak dari 13 kecamatan yang sudah terbentuk Laskar Anak sekabupaten Malang


Pelaksanaan 1. Registrasi peserta oleh tim P2TP2A Kabupaten Malang 2. Pengarahan kegiatan dan penjelasan alur oleh konselor P2TP2A 3. Materi out class -

outbond di lapangan oleh tim outbond averrous community

-

permainan music luar kelas oleh tim outbond averrous community

4. Materi in class -

Penjelasan mengenai wawasan berorganisasi oleh P2TP2A

-

Kebijakan perlindungan anak di kabupaten Malang, Konvensi Hak Anak , oleh KP3A Kabupaten Malang

-

Konvensi Hak Anak

-

Manajamen organisasi oleh wakil coordinator P2TP2A

Indikator ketercapaian target program 1. Peserta dari 13 Kecamatan yang ada dikabupaten Malang lebih mengenal dan akrab satu sama lain 2. Peserta mengenal dan mengerti tentang berorganisasi terutama organisasi anak sebagai organisasi nirlaba. 3. Peserta mengetahui beberapa kebijakan dan layanan pemerintah kabupaten Malang yang terkait dengan upaya perlindungan anak 4. Masing-masing LA Kecamatan mampu merancang suatu kegiatan di tingkat kecamatan serta mengalokasikan anggarannya Foto Kegiatan Outbond Terlampir Sumber Data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan PP-PA.


31. Persentase Anak yang Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak Ukuran: Semua anak (100%)

Pertanyaan: a. Apakah ada program pencegahan agar anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk? Sebutkan. Jawaban: Program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan LSM pemerhati Anak yaitu Program penarikan bentuk pekerjaan terburuk anak antara lain : 1. Program Penarikan Pekerja Anak untuk Usaha Mandiri dengan ( PPA- Usaha Mandiri ) ; 2. Program Penarikan Pekerja Anak untuk Pelatihan dan Ketrampilan Anak ; 3. Program Penarikan Pekerja Anak untuk pendidikan yaitu Program Keluarga Harapan ( PPA-PKH ) ; Lampiran Foto Terlampir 4. Program Pengurangan Bentuk Pekerja Terburuk Anak (PBPTA) Lampiran Foto Terlampir b. Apakah telah terbentuk Komite Aksi Pencegahan Pekerjaan Terburuk Anak di Daerah? Jawaban: Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016. Telah terbentuk Komite Aksi Pekerjaan Terburuk Anak di Daerah. Dokumen Perda Terlampir


c. Apakah ada tindakan segera (immediate action) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? Bila ada, sebutkan dasar pelaksanaannya! Jawaban: Sesuai Dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016, Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang nomor : 566/2502A/421.105/2012 tentang Panitia Sun.Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Penanganan Anak yang Terpaksa Bekerja. Program pencegahan anak-anak tidak dilibatkan dalam bentuk pekerjaan terburuk dilakukan dengan melalui: a. Program kunjungan pemeriksaan ke perusahaan di wilayah Kabupaten Malang yang dilakukan secara berkala b. Program dialog interaktif di Radio RRI dan Radio “Kanjuruhan” yang dilaksanakan 1 sekali dengan

durasi masing-masing 2 jam dengan tema dialog antara lain

Pelaksanaan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan tentang pekerja anak, perlindungan pekerja anak, hak-hak anak. Dengan narasumber unsure perguruan tinggi, LSM pemerhati, dinas dan instansi terkait c.

Program kadarkum ketenagakerjaan melalui keluarga sadar hukum ketenagakerjaan dengan narasumber disnakertrans sedangkan peserta dari unsur PKK, kecamatan, dan desa, kepala desa, BPD, LPMD dan tokoh Masyarakat

d. Pelatihan/pembekalan tehadap anak yang terpaksa harus bekerja dengan memberikan pelatihan, pendidikan, konseling kepada 210 anak yang tersebar di 33 Kecamatan dikabupaten malang selama kurun waktu 1 bulan, kegiatan ini dilaksanakan di 7 selter yang berada di 2 Kecamatan Pakis dan Kepanjen. Selama menerima pendidikan di selter anak di berikan pelatihan keterampilan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan usia anak dan uang saku sebesar 1 juta rupiah yang diberikan secara bertahap. Kegiatan Dialog Interaktif di Radio Terlampir

d. Berapakah jumlah anak yang terlibat di dalam BPTA? Sebutkan jumlah dan data terpilahnya? Jumlah jam kerja dan jenis/sektor pekerjaannya? Jawaban : jumlah anak yang terlibat di dalam BPTA sebanyak 210 anak. Data Terlampir e. Berapakah jumlah anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Apakah mendapatkan layanan yang terintegrasi


dan berkelanjutan (akta kelahiran, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dll.)? Berapakah jumlah anak yang belum tertangani? Jawaban : Anak yang ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak Sebanyak 210 anak Data Terlampir

Tabel 34. Jumlah Pekerja Anak Yang Telah Ditarik

No.

(1)

Jumlah Pekerja Anak

Kec

(2)

Jumlah Pekerja Anak yang Telah Ditarik

L

P

T

L

P

T

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1. ... Jawaban : Terlampir


f.

Uraikan mekanisme penangangan anak yang bekerja. Jawaban : Mekanisme penanganan anak yang bekerja Sesuai dengan program pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung program keluarga harapan (PPA-PKH), Dengan sistem pendataan langsung dari data yang sudah ada dan ditindak lanjuti. Dari hasil pendataan anak yang terdata akan mendapatkan program PPA-PKH, serta akan mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan/keinginan anak.

g. Apakah ada mekanisme pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak berjalan? Lembaga apakah yang mengeluarkan dan apa hasilnya? Siapakah yang terlibat didalam mekanisme pengawasan? Jawaban : mekanisme pengawasan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2016, sebagai berikut : Sistem pengawasan Formal -

Rencana kerja yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

-

Surat Perintah Tugas untuk petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang;

-

Kunjungan Perusahaan sesuai dengan rencana kerja yang sudah ditetapkan

-

Hasil dari pemeriksaan (apakah ada temuan dari perusahaan atau tidak)

-

Apa bila ada temuan maka langkah selanjutnya adalah membuat nota pemeriksaan (sebagai pernyataan)

-

Tindak lanjut perusahaan.

Sumber Data: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, dan Kepolisian.


Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster V

Recommend Documents