LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2016-2017 KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 6 – 10 MARET 2017
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
I.
PENDAHULUAN Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, dengan ibukotanya Samarinda. Topografi Kaltim berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 129.000 km persegi. Letak astronomisnya antara 113 derajat 44’ – 119 derajat 00’ BT serta 2 derajat 33’ LU – 2 derajat 25’ LS. Suhu udara di Kalimantan Timur antara 22,2 derajat celcius hingga 36,0 derajat celcius. Kalimantan Timur terdiri dari 3 (tiga) kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang dan 7 (tujuh) kabupaten yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara, Mahakam Ulu. Jumlah penduduk Kalimantan Timur sekitar 3,5 juta orang dengan kepadatan sebesar 26,6 juta jiwa per kilometer per segi. Berdasarkan data tahun 2015 total tenaga kerja di Kalimantan Timur 285.673 orang, dengan sebaran pada :
Sektor perdagangan 346.821 atau sebesar 24,36%
Sektor pertanian 320.344 atau sebesar 22,50%
Sektor jasa 285.673 atau sebesar 20,06%
Sektor pertambangan 135.417 atau sebesar 9,51%
Sektor industri pengolahan 78.920 atau sebesar 5,54%
Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Kalimantan Timur, khususnya tambang migas dan batubara. Pada tahun 2015, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur mencapai 44,91% dengan produksi batubara mencapai 236,6 juta ton dan produksi minyak bumi sebesar 36,6 juta barel. Untuk sumber energi listrik di Kaltim adalah dari PT PLN (Persero) dengan produksi listrik tahun 2015 sebesar 3,3 juta MWH, dimana 62% digunakan memenuhi kebutuhan listrik di Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur juga tercatat mempunyai industri pupuk terbesar di
Indonesia yang memproduksi urea, amoniak, pupuk majemuk dan pupuk organik. Pada posisi Triwulan IV-2016 perekonomian Kalimantan Timur yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 142,9 Triliun Rupiah. Menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 1,67%. Namun demikian secara keseluruhan provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016 jika dilihat dari struktur perekonomian mendominasi jika dibandingkan provinsi lainnya di pulau Kalimantan yaitu sebesar 51,01%, diikuti selanjutnya oleh Kalbar 16,24%, Kalsel 14,72%, Kalteng 11,31% dan Kaltara 6,72%. Dengan melihat kondisi di atas ada beberapa hal yang penting untuk didalami di provinsi Kaltim terkait fungsi Komisi VII DPR RI di bidang energi dan sumber daya alam, lingkungan hidup serta kegiatan ristek, yaitu : 1. Adanya kejadian kebakaran di Pertamina Refinery Unit V Balikpapan pada tanggal 15 Januari 2017. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat standar operasi dan prosedur (sop) dalam kegiatan industri migas pada hakekatnya ketat dan wajib dilaksanakan. Tentu ada hal yang perlu didalami terutama dalam fungsi pelaksanaan HSE, karena ini bukan kejadian pertama di Pertamina serta bagaimana solusi ke depan agar kondisi ini tidak terjadi lagi. Disamping itu perlu menjadi perhatian dampak sosial dan lingkungan bagi wilayah sekitar kilang khususnya dan provinsi pada umumnya 2. 62% dari pasokan listrik PT PLN (Persero) di Provinsi Kaltim diserap di dua Kota saja yaitu Samrinda dan Balikpapan. Bagaimana kondisi pasokan listrik di 1 pemkot lainnya dan 7 pemkab. Target Ratio Elektrifikasi Nasional di tahun 2017 adalah sebesar 92,75%. Hal ini perlu dicermati seiring dengan adanya Program 35 ribu megawatt yang dicanangkan Pemerintah dan Progress Pengembangannya di provinsi Kaltim
3. Ada
situasi
yang
menarik
di
Kaltim
terkait
program
pengembangan Marine Technopark di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang didukung kegiatannya oleh BPPT. Kegiatan ini sudah dimulai pada mid 2015 dan akan menjadi terbesar di Indonesia. BPPT yang memiliki 6 (enam) peran yaitu Kerekayasaan, Kliring Teknologi, Audit Teknologi, Difusi dan Komersialisasi, Alih Teknologi dan Intermediasi dapat melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah maupun Industri yang ada di daerah, yang bertujuan menciptakan nilai tambah di masyarakat baik pada aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Untuk itu perlu dilihat sampai sejauh mana progress dari pengembangan Marine Technopark ini.
II.
MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Timur adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan
informasi
dan
melihat
secara
langsung
perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi di Provinsi Kalimantan Timur; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Melihat secara langsung kinerja yang dilaksanakan mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di provinsi Kalimantan Timur
III.
WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 6 - 8 Maret 2017 dengan lokasi tujuan ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kaltim, Dinas Pertambangan dan
Energi,
Badan
Lingkungan
Hidup,
Kementerian
ESDM,
Kementerian Ristek Dikti RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero) dan BPPT. Sekaligus mendapat masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim tentang pengelolaan tambang batu bara ke depan. 2. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya 3. Kunjungan ke Refinery Unit V PT Pertamina (Persero) Balikpapan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait adanya kejadian kebakaran di Pertamina Refinery Unit V Balikpapan pada tanggal 15 Januari 2017. Tentu ada hal yang perlu didalami terutama dalam pelaksanaan fungsi HSE, karena ini bukan kejadian pertama di Pertamina serta bagaimana solusi ke depan agar kondisi ini tidak terjadi lagi. 4. Kunjungan ke Marine Technopark di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang didukung kegiatannya oleh BPPT. Kegiatan ini sudah dimulai pada mid 2015 dan akan menjadi terbesar di Indonesia. IV.
SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Bali adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI
dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. V.
METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder,
koordinasi
dengan
pihak
terkait,
dan
persiapan
administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI. VI.
ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
VII.
HASIL KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dalam kunjungan kerja masa reses ke provinsi Kalimanatan Timur, Tim telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan sesuai yang direncanakan sebagai berikut : 1. Rapat Kerja dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Pemda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda Dalam kesempatan pertemuan ini, pihak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur diwakili oleh Wakil Gubernur dengan didampingi oleh Asisten I Bidang Ekonomi dan unsur muspida lainnya. Tercatat beberapa hal penting yang disampaikan, antara lain : a) Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu produsen utama minyak dan gas bumi serta batubara di Indonesia. Namun demikian pembangunan di Kalimantan Timur masih sangat
kurang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, baik itu berupa infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan termasuk infrastruktur energi. b) Pada akhir tahun 2016 rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur mencapai 79,52%, masih di bawah rata-rata nasional yang berada di kisaran 90%, dimana capaian ratio tersebut didominasi di wilayah perkotaan. Pada beberapa kabupaten, angka rasio elektrifikasinya masih berada di kisaran 65%. c) Untuk pemenuhan kebutuhan listrik pada daerah perbatasan, pedalaman dan kepulauan, pihak pemerintah Provinsi Kalimanatan
Timur
telah
mengusulkan
pembangunan
sejumlah pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan dengan sumber dana yang beasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 170,49 Milyar. d) Penyaluran BBM untuk masyarakat baik itu yang bersubsdidi maupun BBM Khusus Penugasan di wilayah perkotaan sudah cukup baik, namun untuk wilayah perbatasan, pedalaman dan kepulauan masih belum berjalan baik dan harga yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. e) Demikian juga dengan ketersediaan dan harga gas LPG Tabung kemasan 3kg, belum tersedia sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau f) Dibutuhan
jaringan
gas
bumi
untuk
rumah
tangga,
transportasi dan industri khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Bontang dan Samarinda. Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan ke Kementerian ESDM pada tahun 2018 pembangunan jaringan gas kota yang tersambung ke 30.000 rumah dan sekaligus SPBG pada lima kota dimaksud. g) Kondisi pertambangan di Kalimantan Timur per tanggal 8 September 2016 terdiri dari 1430 perusahaan dengan rincian 664 tahap Ekslorasi, 557 Operasi Produksi, 168 Kuasa
Pertambangan, 11 IUP PMA dan 30 PKP2B. Di Provinsi Kalimantan Timur masih terdapat 632 lubang tambang baik yang aktif maupun sudah tidak aktif. Untuk tindakan preventif demi
keselamatan
masyarakat
sekitar
tambang,
telah
dilaksanakan pemasangan rambu peringatan dengan jumlah rambu 459, pagar 28.364 m serta mewajibkan patroli oleh perusahaan sebanyak 2 kali dalam sehari. 2. Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur PT PLN (Persero) Regional Kalimantan Timur dan Utara. a) Wilayah Kerja PLN KALTIMRA terdiri dari 2 (dua) Provinsi yaitu :
Provinsi Kalimantan Utara, yang meliputi Kabupaten Bulungan,
Nunukan,
Malinau,
Tana
Tidung
dan
Kotamadya Tarakan
Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi Kotamadya Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Paser, dan Berau
b) Sistem Kelistrikan di Kaltimra terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu :
Sistem interkoneksi 150KV atau sering disebut Sistem Mahakam di PLN Kaltimra adalah sistem yang terhubung
dari
Balikpapan-Samarinda-Tenggarong-
Bontang.
Sistem isolated didefinisikan sebagai sistem yang menyuplai beban dalam satu wilayah saja dan tidak terhubung dengan sistem lainnya. Di PLN Kaltimra terbagi 2 (dua) yaitu sistem isolated besar dengan beban puncak >5 MW dan sistem isolated kecil atau ULD dengan beban puncak <5 MW
c) Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk di Kalimantan Timur periode 2015-2019 terdiri dari 10 Pembangkit dengan kapasitas 10 Pembangkit dengan nilai
1.099 juta US $, 19 transmisi sepanjang 1.861 kms dengan 38 Gardu Induk dengan daya 1.540 MVA d) Pada posisi Februari 2017 terdapat 16 pembangkit yaitu :
PLTG Siantan 20 MW
PLTD Trisakti
PLTU Asam-Asam 1,2
PLTA Riam Kanan 3x10MW
PLTGU Tanjung Batu 2x20 + 20MW
PLTG Sambera 2x25 MW
PLTG Senipah 2x40 MW
PLTU IPP
PLTG Embalut
PLTU Asam-Asam 3,4
PLTU Sanggau 2x7 MW
GITET Bengkayang 2x200 MVA
PLTU Ketapang 2x10 MW
PLTMG Bangkanai 155 MW
PLTU Pulang Pisau 2x60 MW
PLTU Teluk Balikpapan 2x100 MW
e) Dilaporkan bahwa saat ini telah berproses adanya rencana pengembangan
pembangkit
dengan
Energi
Baru
dan
Terbarukan (EBT) di 8 (delapan) titik area yaitu Malinau, Tanjung Redeb, Tabalar, Talisayan, Loa Janan, Balikpapan, Penajam dan Tanah Grogot. 3. Rapat Kerja dengan Bupati Penajam Paser Utara di Kantor Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam. a) Kabupaten PPU terdiri 4 Kecamatan dan terbagi dalam 24 Kelurahan dan 30 Desa, dengan jumlah penduduk 154 ribu jiwa b) Di Kabupaten Penajam Paser Utara tepatnya di Kawasan Peruntukkan Industri Buluminung, akan dibangun 2 (dua) National Science and Technology Park (NSTP) yakni National Science and Technology Park Maritime luas 57 Ha, dan
Buluminung Nuclear Industry Science and Technology Park. NSTP Maritime ini bukan hanya untuk penelitian, namun juga untuk kursus dan training. Selain itu, juga sebagai pusat unggulan yang melakukan produksi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Pusat penelitian kelautan bukan hanya untuk para peneliti di Indonesia, namun juga internasional, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kemajuan Penajam Paser Utara. c) Pemda Kabupaten PPU menyampaikan proses terkini terkait rencana pembangunan jembatan dari kabupaten Penajam Paser Utara ke kotamadya Balikpapan telah selesai amdalnya dan masih ada satu persoalan terkait tanah 100 meter yang melalui area PT Pertamina (Persero) d) Ada permintaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten PPU untuk ikut serta dalam kepemilikan saham di Chevron Indonesia, sehubungan dengan akan dialihkannya pengelolaan ke PT Pertamina (Persero) 4. Kunjungan langsung ke Lokasi Refinery Unit V dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Mega Proyek PT Pertamina (Persero) di Balikpapan Tercatat beberapa hal penting sebagai hasil pertemuan ini, yaitu : a) Laporan terkini terkait RDMP RU V Balikpapan yang ditargetkan selesai tahun 2020 berjalan sesuai schedule, dan sarana apartemen sdh terbangun 96% b) Ada beberapa titik area yang dilakukan penyesuaian dalam rangka pembangunan RU V tersebut yaitu :
Area Workshop dan Warehouse : Warehouse, Workshop dan Office di dalam kilang akan digunakan sebagai area RDMP
Parikesit – Panorama : Alokasi lahan untuk workshop dan warehouse
Area RDP Dahor : Alokasi lahan untuk pembangunan Hunian
c) Kejadian Block out di Kilang RU V Balikpapan, diklarifikasi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai kejadian bukan kebakaran sebagaimana diberitakan di media masa, tetapi merupakan akibat timbulnya Flare yang besar akibat proses normal saat terjadi emergency shutdown, dan kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya berkaitan dengan release tekanan sistem. Tidak berdampak pada aspek HSE, hanya menimbulkan suara bising dan flaring sekitar 40 menit. VIII.
PENUTUP DAN REKOMENDASI Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara disampaikan sebagai acuan dan dasar untuk tindak lanjut rapat dengan mitra kerja Komisi VII DPR RI
dalam
rangka
menyelaraskan
dan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan fungsi dan peran Komisi VII DPR RI di bidang energi dan sumber daya alam, ristek dan lingkungan hidup. Jakarta, 20 Maret 2017 Tim Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VII DPR RI
H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM, CA Ketua
