Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN]
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
1 1. 0218/019-01.1.01/00/2011 2. 0219/019-01.1.01/00/2011 3. 0197/019-01.1.01/00/2011
(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
157.519.256
157.519.256
65,35
46,34 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
71,01
66,16
1
(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
0
9.300.000
9.300.000
59,02
43,20 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
61,08
45,22 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2
(1825) Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan
0
26.068.775
26.068.775
77,53
64,62 1. Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan
75,23
76,56 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
1
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
3
(1826) Pengembangan Sdm Industri
0
8.377.993
8.377.993
68,52
45,19 1. Pengembangan Sdm Industri
67,20
64,28 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
4
(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
0
42.914.000
42.914.000
65,16
46,45 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
71,98
70,72 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR
5
(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
0
21.652.481
21.652.481
50,00
44,45 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
75,00
63,96 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
6
(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
0
31.206.007
31.206.007
59,46
31,26 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
59,46
57,73 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
7
(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
0
18.000.000
18.000.000
78,60
50,19 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik
85,00
70,40 1. Sekretariat Jenderal
1. DKI JAKARTA
2 1. 0218/019-01.1.01/00/2011
(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.001.835
20.001.835
61,44
48,51 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
65,44
65,44
1
(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
0
20.001.835
20.001.835
61,44
48,51 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
65,44
65,44 1. Sekretariat Jenderal
3 1. 0223/019-06.1.01/00/2011
(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
45.491.750
45.491.750
59,09
58,61 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
56,80
62,22
1
(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
0
6.155.400
6.155.400
45,15
44,94 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
45,15
44,62 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
1. DKI JAKARTA
2
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
2
(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
0
7.626.225
7.626.225
51,73
51,49 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
55,17
55,12 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
3
(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
0
6.560.000
6.560.000
63,65
63,43 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
51,45
51,25 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4
(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
0
3.814.305
3.814.305
72,61
72,37 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
73,15
73,28 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
5
(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0
21.335.820
21.335.820
61,93
61,16 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
59,47
71,23 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4 1. 0221/019-03.1.01/00/2011
(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
406.423.594
406.423.594
24,95
20,31 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
44,35
41,02
1
(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
0
211.716.310
211.716.310
17,23
17,49 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka
48,33
48,33 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
2
(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
0
25.199.972
25.199.972
33,91
30,09 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir
37,99
34,49 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. KALIMANTAN BARAT
3
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
10
11
14
Lokasi
8
9
12
13
3
(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
0
81.689.515
81.689.515
4,53
4,39 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar
7,38
7,16 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
15
4
(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
0
25.021.030
25.021.030
78,97
23,49 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam
78,14
46,10 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
5
(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
62.796.767
62.796.767
46,91
37,40 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
54,02
45,95 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
1. DKI JAKARTA
5 1. 0220/019-02.1.01/00/2011
(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
419.721.249
419.721.249
51,32
12,86 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
63,43
54,38
1
(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
0
40.911.860
40.911.860
65,17
33,37 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
79,43
61,42 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. SUMATERA UTARA 5. RIAU 6. KALIMANTAN TIMUR
2
(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
0
28.170.000
28.170.000
61,52
37,09 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
74,99
66,45 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. LAMPUNG 5. NUSA TENGGARA BARAT
3
(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
0
274.496.113
274.496.113
50,67
3,30 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
59,67
54,06 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SULAWESI UTARA 4. SULAWESI SELATAN 5. MALUKU
4
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
4
(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
0
76.143.276
76.143.276
43,39
28,67 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
65,08
47,96 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA
6 1. 0227/019-04.1.01/00/2011
(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
147.402.199
147.402.199
56,19
42,03 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
64,54
53,62
1
(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
0
18.122.081
18.122.081
73,67
37,21 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
70,61
45,56 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
2
(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
0
18.302.516
18.302.516
59,17
42,50 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan
71,52
56,68 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
3
(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
0
18.202.697
18.202.697
49,98
38,49 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika
56,17
47,16 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
4
(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
71.167.014
71.167.014
62,46
53,39 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
76,84
70,37 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
5
(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0
21.607.891
21.607.891
35,48
32,38 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
43,14
39,24 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
1. DKI JAKARTA
7 1. 0222/019-05.1.01/00/2011 2. 0194/019-05.2.01/15/2011
(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Ikm
0
377.106.832
377.106.832
47,50
24,77 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
60,09
42,85
5
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
1
(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
0
67.005.501
67.005.501
41,79
28,38 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
56,46
51,06 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU
2
(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
0
100.377.233
100.377.233
37,15
25,21 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii
65,68
56,76 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN
6
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
3
(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii
0
89.826.332
89.826.332
71,32
24,72 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii
79,75
36,94 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT
4
(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
0
119.897.766
119.897.766
44,80
24,04 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah
53,02
38,65 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA
8 1. 0195/019-08.1.01/00/2011
(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
55.000.000
55.000.000
73,34
51,36 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
83,97
75,17
1
(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
0
9.191.800
9.191.800
113,68
70,76 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I
113,68
79,99 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
7
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
2
(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii
0
7.391.800
7.391.800
84,30
62,11 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii
86,45
87,00 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii
0
9.241.800
9.241.800
65,31
46,49 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii
65,31
72,22 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
29.174.600
29.174.600
60,39
44,08 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
79,90
71,59 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
9 1. 0196/019-09.1.01/00/2011
(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional
0
48.557.397
48.557.397
60,39
38,46 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
74,19
73,76
1
(1855) Peningkatan Ketahanan Industri
0
6.763.349
6.763.349
99,05
19,19 1. Peningkatan Ketahanan Industri
100,00
72,88 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
1. DKI JAKARTA
2
(1856) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
0
10.149.858
10.149.858
43,63
45,01 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral
54,27
51,37 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
1. DKI JAKARTA
3
(1857) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional
0
10.035.272
10.035.272
63,37
26,72 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional
106,57
98,67 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
1. DKI JAKARTA
4
(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
0
21.608.918
21.608.918
54,77
46,87 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
60,43
72,97 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
1. DKI JAKARTA
8
No. 1
Nomor SP DIPA 2
10 1. 0224/019-07.1.01/00/2011 2. 0231/019-07.2.01/11/2011 3. 0238/019-07.2.01/12/2011 4. 0263/019-07.2.01/14/2011 5. 0250/019-07.KD.16/12/2011 6. 0236/019-07.2.01/12/2011 7. 0354/019-07.2.01/23/2011 8. 0239/019-07.2.0/12/2011 9. 0237/019-07.2.01/12/2011 10. 0249/019-07.2.16/12/2010 11. 0259/019-07.2.16/13/2011 12. 0264/019-07.2.01/14/2011 13. 0367/019-07.2.01/29/2011 14. 0309/019-07.2.01/06/2011 15. 0289/019-07.2.01/02/2011 16. 0340/019-07.2.01/27/2011 17. 0296/019-07.2.01/03/2011 18. 0268/019-07.2.01/15/2011 19. 0318/019-07.2.01/16/2011 20. 0331/019/-07.2.01/18/2011 21. 0336/019-07.2.01/19/2011 22. 0283/019-07.2.01/01/2011 23. 0314/019-07.2.01/07/2011
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
R (%) 13
14
15
(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
0
364.764.336
364.764.336
70,88
56,57 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
72,50
67,68
1
(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
0
4.613.001
4.613.001
60,81
56,08 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
71,62
59,32 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
0
11.494.953
11.494.953
62,67
48,68 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
76,31
61,31 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
0
4.524.841
4.524.841
60,00
46,88 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
70,00
59,38 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
0
39.013.093
39.013.093
71,69
26,20 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri
73,00
62,37 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
5
(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
0
13.514.473
13.514.473
79,00
41,23 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
63,37
47,19 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
6
(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
0
20.732.414
20.732.414
71,71
49,02 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
73,13
67,82 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DKI JAKARTA
9
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
7
(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
0
18.552.613
18.552.613
75,42
54,75 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
75,24
58,83 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
8
(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
0
16.341.579
16.341.579
74,44
65,52 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
75,00
70,89 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
9
(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
0
27.947.682
27.947.682
74,91
69,12 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
78,34
76,54 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
10
(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
0
15.189.052
15.189.052
71,71
72,04 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
81,89
75,07 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
11
(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
0
9.350.465
9.350.465
72,27
68,07 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
72,27
69,55 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. SULAWESI SELATAN
12
(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
0
25.894.405
25.894.405
85,24
41,66 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
73,62
61,86 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
13
(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
0
17.441.731
17.441.731
70,02
59,72 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
74,38
69,81 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
14
(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
0
25.290.035
25.290.035
74,66
64,28 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
74,66
74,04 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA BARAT
15
(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
0
15.582.505
15.582.505
50,16
50,10 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
51,21
51,22 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. JAWA TENGAH
16
(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
0
14.275.704
14.275.704
71,59
64,61 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
72,01
71,59 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
1. DI YOGYAKARTA
10
No. 1
Nomor SP DIPA 2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
17
(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
0
85.005.790
85.005.790
69,94
69,48 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
74,90
76,67 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
11 1. 0353/019-01.2.01/23/2011 2. 0373/019-01.2.01/20/2011 3. 0297/019-01.2.01/03/2011 4. 0225/019-01.1.01/11/2011 5. 00295/019-01.2.01/03/2011 6. 0294/019-01.2.01/03/2011 7. 0293/019-01.2.01/03/2011 8. 0267/019-01.2.01/15/2011 9. 0261/019-01.2.01/14/2011 10. 0232/019-01.2.01/11/2011 11. 0352/019-01.2.01/23/2011 12. 0229/019-01.2.01/11/2011 13. 0230/019-01.2.01/11/2011 14. 0234/019-01.2.01/12/2011 15. 0288/019-01.2.01/02/2011 16. 0282/019-01.2.02/I/2011 17. 0313/019-01.2.01/07/2011 18. 287/019-01.2.01/02/2011 19. 0351/019-01.2.01/23/2011 20. 0262/019-01.2.01/14/2011 21. 0317/019-01.2.01/16/2011 22. 0350/019-01.2.01/23/2011 23. 0260/019-01.2.01/14/2011 24. 0235/019.01.2.01/12/2011 25. 0248/019-01.2.16/12/2011
(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
263.559.649
263.559.649
49,66
51,03 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
48,53
45,63
Lokasi 15 1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU
11
No. 1
Nomor SP DIPA 2
1
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri
JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
0
263.559.649
263.559.649
49,66
51,03 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri
48,53
45,63 1. Sekretariat Jenderal
0
2.305.548.097
2.305.548.097
55,95
39,44
64,76
62,54
1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI
Jakarta, 12 Oktober 2011 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat
12
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2011 Anggaran (Rp. 000) Kode
1
(01) (01.01) (01.01.01)
(01.01.02)
(04) (04.07) (04.07.03)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PELAYANAN UMUM
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
0
177.521.091
177.521.091
64,90
46,59
70,37
66,08
0
177.521.091
177.521.091
64,90
46,59
70,37
66,08
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
0
157.519.256
157.519.256
65,35
46,34 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
71,01
66,16 1. Sekretariat Jenderal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
20.001.835
20.001.835
61,44
48,51 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
65,44
65,44 1. Sekretariat Jenderal
0
1.864.467.357
1.864.467.357
50,40
30,82
61,38
53,18
0
1.864.467.357
1.864.467.357
50,40
30,82
61,38
53,18
0
45.491.750
45.491.750
59,09
58,61 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
56,80
62,22 1. Inspektorat Jenderal
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,
EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
1
Anggaran (Rp. 000) Kode
1
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
T (%)
R (%)
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
(04.07.06)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
0
406.423.594
406.423.594
24,95
20,31 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
44,35
41,02 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
(04.07.07)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
0
419.721.249
419.721.249
51,32
12,86 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
63,43
54,38 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
(04.07.08)
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0
147.402.199
147.402.199
56,19
42,03 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
64,54
53,62 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(04.07.09)
Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM
0
377.106.832
377.106.832
47,50
24,77 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
60,09
42,85 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
(04.07.10)
Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
55.000.000
55.000.000
73,34
51,36 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
83,97
75,17 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
(04.07.11)
Program Kerja Sama Industri Internasional
0
48.557.397
48.557.397
60,39
38,46 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
74,19
73,76 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
2
Anggaran (Rp. 000) Kode
1 (04.07.12)
(10) (10.90) (10.90.01)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian
JUMLAH
Instansi Penanggung Jawab
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
0
364.764.336
364.764.336
70,88
56,57 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
0
263.559.649
263.559.649
49,66
51,03
48,53
45,63
0
263.559.649
263.559.649
49,66
51,03
48,53
45,63
0
263.559.649
263.559.649
49,66
51,03 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
48,53
45,63 1. Sekretariat Jenderal
0
2.305.548.097
2.305.548.097
55,95
39,44
T (%)
R (%)
10
11
72,50
64,76
12
67,68 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri
62,54
3
LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
1
1825
2
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
Adanya revisi kegiatan
1826
Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Pengembangan Sdm Industri
3
1830
Peningkatan Kualitas Sdm Industri
Target belum tercapai karena adanya penghematan anggaran 10 %. Adanya kesalahan administrasi ( penyesuaian BAS ) dan optimalisasi anggaran sehingga RKA-KL perlu direvisi.
4
1831
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Adanya program rencana penarikan anggaran / Publik Aplikasi Forecasting Sistem ( AFS) yang ikut menghambat proses pencairan anggaran dikarenakan program-program kegiatan Pusat Komunikasi Publik selalu bersifat Fleksible terkait kegiatan Pimpinan.
Perlunya koordinasi agar pelaksanaan kegiatan Seluruh pihak yang akan pimpinan sesuai dengan jadual rencana yang mengadakan kegiatan sudah ditetapkan khususnya pada tingkat Menteri.
5
1832
Pembangunan, Pengadaan, Terdapat revisi beberapa kegiatan dan terdapat Perbaikan Dan Peningkatan Sarana pekerjaan yang bersifat mendesak di luar program Dan Prasarana Kerja rutin yang harus segera dilaksanakan
Meningkatkan koordinasi internal Biro Umum dan eksternal Biro Perencanaan dan Biro Keuangan serta meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara tepat waktu
6
1879
Penyusunan Dan Evaluasi Program Sebagian kegiatan pihak ketiga masih dalam proses Mempercepat proses lelang dan pembuatan Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis lelang dan sebagian lagi dalam tahap pembuatan SPPBJ. Industri Manufaktur SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa), sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan.
ULP, Bagian Keuangan Setditjen BIM, Koordinator Kegiatan, PPK.
7
1833
Revitalisasi Dan Penumbuhan kegiatan yang terkait pemanfaatan penghematan mempersiapkan drap kontrak pemenang lelang Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan belum dapat dijalankan karena belum ditetapkannya pengadaan mesin dan peralat dan revisi DIPA tahap ke-3 berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kegiatan pelatihan
Direktorat Jenderal Pembendaharaan Negara Kementerian Perindustrian Sekertariat Direktorat Jenderal Industri Agro
Adanya kebijakan Moratorium CPNS yang menyebabkan tidak dapat diselenggarakannya kegiatan Rekruitmen CPNS pada tahun 2011
Koordinasi internal Biro Umum dan eksternal dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Mengajukan Revisi untuk kegiatan rekruitmen CPNS menjadi kegiatan Evaluasi dan Perhitungan Kebutuhan Pegawai
Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Sekretariat Biro Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
Menunggu turunnya revisi pemanfaatan penghematan. Mengajukan revisi RKA-KL ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Yogyakarta.
Pusdiklat Industri dan DJA. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta.
Biro Perencanaan dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal kementerian Perindustrian
1
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
8
1834
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau
Kegiatan Pameran belum semua dilaksanakan, karena mengikuti jadual dari daerah yang dialokasikan pameran
Kepada Penanggung Jawab Agar Aktif Instansi terkait menanyakan kepada daerah yang dialokasikan pameran
9
1835
Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan
Belum turunnya Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) anggaran penghematan tahun anggaran 2011.
Melakukan monitoring dan koordinasi untuk pemanfaatan DIPA anggaran penghematan.
10
1836
Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro
Beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun Mempersiapkan terselenggaranya kegiatan terutama kegiatan monitoring dan evaluasi; Kegiatan tepat pada waktunya sehingga target realisasi penyusunan Rencana Kinerja Ditjen Agro anggaran tercapai. direncakanan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 oleh Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; Kegiatan Rapat Koordinasi Peraturan Perundangundangan direncanakan dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 oleh Bagian Hukum dan Kerjasama.
Koordinator kegiatan dan Bagian Keuangan DJIA.
11
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Perubahan konsep diklat karena perubahan pola Persiapan pelakasanaan diklat sesuai dengan kebutuhan anggota klaster yang akan diintegtrasikan hasil akhir rapat working group jawa timur dengan konsep klaster mobil angkutan umum murah. antara Disperindag, ITS dan Kemenperin.
Working Group Jatim, ITS dan Disperindag Jawa Timur
12
1846
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat
Terlambatnya perumusan draft RSNI yang dilakukan Sedang dalam proses pihak ketiga melalui mekanisme penunjukkan langsung
Pihak Ketiga
13
1850
Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
Diperlukan koordinasi dalam bentuk survei dan verifikasi pada klaster industri terkait dan juga pelaksanaan forum bisnis industri peralatan listrik dan manufaktur
Sesditjen Industri Agro, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
Melaksanakan survey untuk mendapatkan produsen dan konsumen data/informasi tentang kompetensi Industri produk mesin , klaster Mesin serta mesin peralatan pengendalian industri, asosiasi industri limbah industri, pengumpulan data primer dalam bentuk data lapangan dari para produsen dan konsumen produk, melakukan Verifikasi Kemampuan Industri Mesin Peralatan Listrik, dan menyusun Profil produk Industri Mesin Peralatan Listrik, melaksanakan Forum Bisnis (Pengguna, Produsen, Instansi Terkait) Peningkatan Penggunaan Produksi Mesin.
2
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
14
1837
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I
Belum ada IKM yang mengajukan surat permohonan Koordinasi dengan Dinas Perindag Provinsi Dinas Perindag Provinsi dan mengikuti program restrukturisasi M/P dalam rangka sosialisasi kepada IKM TPT/KPK KPP
15
1838
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah II
Masih belum berjalan proses pengadaan sarana dan Berkoordinasi dengan pihak ULP agar proses Sekretariat Jendral Industri prasarana serta revitalisasi mesin dan peralatan di lelang Kegiatan Program Restrukturisasi dan Kecil dan Menengah dan ULP. Kegiatan Revitalisasi UPT Balai ULP Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia segera dilaksanakan.
16
1839
Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah III
Masih ada kegiatan yang dipihak ketigakan masih dalam proses lelang
Menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan untuk proses pelelangan
ULP
17
1854
Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
Lambatnya proses pencairan dana kegiatan
Mempercepat proses pencairan dana kegiatan
Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu
18
1858
Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional
Banyaknya penyesuaian perencanaan melalui revisi Memperbaiki kualitas perencanaan kegiatan maupun resceduling kegiatan.
Biro Kepegawaian, Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
19
1863
Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
Satker BPKIMI terdiri dari Sub-sub Satker (Eselon II), Pertanggung jawaban keuangan harus tepat sehingga apabila salah satu sub satker (Eselon II) waktu mengalami keterlambatan dalam pertanggung jawaban keuangan, maka berpengaruh terhadap seluruh Sub-sub Satker
Sekretaris BPKIMI dan Kabag Keuangan
20
1864
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
Pada kegiatan pengembangan sistem informasi, pembelian hardware masih dalam proses dan adanya kekurangan personel yang memiliki kemampuan di bidang IT
Mempercepat proses pembelian hardware dan meningkatkan kompetensi personel dengan melakukan studi banding dan konsultasi
Ka.Bid PJT
21
1872
Penelitian Dan Pengembangan Belum jelasnya MoU antara Kegiatan Kerjasama Teknologi Bahan Dan Barang Teknik dengan TSP untuk Tahap II
Dilakukan koordinasi dengan pihak BPKIMI
BPKIMI
3
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
22
3986
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
Beberapa penelitian masih dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja modal dan adanya penambahan parameter penelitian pada penelitian yang berjudul Decision Support System mendukung E-Government di Baristand Industri Surabaya
Segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa penelitian tersebut dan menyelesaikan penambahan parameter penelitian sesuai yang diinginkan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Tim Penelitian dengan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Jakarta, 12 Oktober 2011 Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat
4
