LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2011

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2011 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN]

No. 1

Nomor SP DIPA 2

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 1. 0218/019-01.1.01/00/2011 2. 0219/019-01.1.01/00/2011 3. 0197/019-01.1.01/00/2011

(01.01.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

157.519.256

157.519.256

41,16

28,39 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

46,25

44,14

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

9.300.000

9.300.000

33,85

21,79 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

36,08

31,23 1. Sekretariat Jenderal

1. DKI JAKARTA

2

(1825) Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan

0

26.068.775

26.068.775

50,68

38,06 1. Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan

50,62


1. DKI JAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

8.377.993

8.377.993

34,38

28,50 1. Pengembangan Sdm Industri

46,10


1. DKI JAKARTA

4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

42.914.000

42.914.000

36,58

31,97 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

40,63


1. DKI JAKARTA 2. EROPA BARAT 3. ASIA TENGAH DAN TIMUR

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

21.652.481

21.652.481

31,94

21,79 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

50,00


1. DKI JAKARTA

6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

31.206.007

31.206.007

42,00

21,45 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

42,00


1. DKI JAKARTA

7

(1831) Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

0

18.000.000

18.000.000

53,60

30,13 1. Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

60,00


1. DKI JAKARTA

2 1. 0218/019-01.1.01/00/2011

(01.01.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.001.835

20.001.835

49,87

31,28 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

52,48

52,48

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

20.001.835

20.001.835

49,87

31,28 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

52,48


3 1. 0223/019-06.1.01/00/2011

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

45.491.750

45.491.750

40,06

39,38 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

40,06

39,44

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

6.155.400

6.155.400

31,61

31,12 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

31,61

31,15 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

1. DKI JAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

7.626.225

7.626.225

26,53

26,22 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

26,53


3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

6.560.000

6.560.000

33,55

33,33 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

33,55


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

3.814.305

3.814.305

55,92

55,74 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

55,92


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

21.335.820

21.335.820

46,50

45,41 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

46,50


4 1. 0221/019-03.1.01/00/2011

(04.07.06) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

387.500.000

387.500.000

10,32

5,75 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

19,01

16,38

1

(1875) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

0

217.000.000

217.000.000

1,95

1,97 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Tekstil Dan Aneka

16,62

16,62 1. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

1. DKI JAKARTA

2

(1876) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

0

28.000.000

28.000.000

9,02

7,05 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

11,33


1. DKI JAKARTA 2. SUMATERA UTARA 3. SUMATERA BARAT 4. KALIMANTAN BARAT

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

(1877) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

0

54.700.000

54.700.000

2,09

2,10 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

2,27


1. DKI JAKARTA

4

(1878) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

0

19.700.000

19.700.000

39,13

8,23 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

38,30


1. DKI JAKARTA

5

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

68.100.000

68.100.000

35,75

37,43


1. DKI JAKARTA

5 1. 0220/019-02.1.01/00/2011

(04.07.07) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

422.575.867

422.575.867

27,14

6,58 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

33,41

28,27

1

(1833) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

40.750.000

40.750.000

37,76

23,58 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

47,72

37,76 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. SUMATERA UTARA 5. RIAU 6. KALIMANTAN TIMUR

2

(1834) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

0

30.300.000

30.300.000

32,07

21,09 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Minuman Dan Tembakau

51,62


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. LAMPUNG 5. NUSA TENGGARA BARAT

3

(1835) Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

0

304.250.000

304.250.000

25,25

1,34 1. Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

29,31


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR 3. SULAWESI UTARA 4. SULAWESI SELATAN 5. MALUKU

19,54 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

0

47.275.867

47.275.867

27,91

17,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

37,49


1. DKI JAKARTA

6 1. 0227/019-04.1.01/00/2011

(04.07.08) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

108.449.186

108.449.186

32,03

22,55 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

41,61

33,27

1

(1846) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

0

18.065.185

18.065.185

37,19

19,35 1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

45,02

24,82 1. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

1. DKI JAKARTA

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

0

18.670.000

18.670.000

33,30

20,46 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

42,13


1. DKI JAKARTA

3

(1848) Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

0

18.700.000

18.700.000

29,36

20,96 1. Penumbuhan Industri Elektronika Dan Telematika

32,57


1. DKI JAKARTA

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

31.214.001

31.214.001

40,26

31,48 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

58,03


1. DKI JAKARTA

5

(1850) Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

21.800.000

21.800.000

17,17

15,58 1. Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

22,59


1. DKI JAKARTA

7 1. 0222/019-05.1.01/00/2011 2. 0194/019-05.2.01/15/2011

(04.07.09) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Ikm

0

370.999.940

370.999.940

21,50

11,44 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

36,09

30,74

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

(1837) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

0

70.211.872

70.211.872

14,03

9,95 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah I

16,46

11,98 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. RIAU 6. JAMBI 7. SUMATERA SELATAN 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. KALIMANTAN TENGAH 11. KALIMANTAN SELATAN 12. KALIMANTAN TIMUR 13. BENGKULU 14. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 15. KEPULAUAN RIAU

2

(1838) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

0

96.710.357

96.710.357

24,22

9,03 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Ii

32,92


1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. JAWA TENGAH 4. DI YOGYAKARTA 5. JAWA TIMUR 6. BALI 7. BANTEN

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

(1839) Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

0

96.594.336

96.594.336

30,67

3,27 1. Penyebaran Dan Penumbuhan Industri Kecil Dan Menengah Wilayah Iii

38,29


1. DKI JAKARTA 2. SULAWESI UTARA 3. SULAWESI TENGAH 4. SULAWESI SELATAN 5. SULAWESI TENGGARA 6. MALUKU 7. NUSA TENGGARA BARAT 8. NUSA TENGGARA TIMUR 9. PAPUA 10. MALUKU UTARA 11. GORONTALO 12. PAPUA BARAT 13. SULAWESI BARAT

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

0

107.483.375

107.483.375

16,75

18,36 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

43,41


1. DKI JAKARTA

8 1. 0195/019-08.1.01/00/2011

(04.07.10) Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

55.000.000

55.000.000

37,49

22,42 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

41,31

36,60

1

(1851) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

0

9.191.800

9.191.800

48,37

21,74 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

48,37

29,34 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

(1852) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

0

7.391.800

7.391.800

22,01

3

(1853) Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

0

9.241.800

9.241.800

35,12

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

29.174.600

29.174.600

9 1. 0196/019-09.1.01/00/2011

(04.07.11) Program Kerja Sama Industri Internasional

0

48.557.397

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

2

(1856) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

3

4


4,43 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

20,85


1. DKI JAKARTA

13,34 1. Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

35,12


1. DKI JAKARTA

38,73

30,08 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

46,23


1. DKI JAKARTA

48.557.397

35,70

26,06 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

44,94

42,47

6.763.349

6.763.349

45,17

1,54 1. Peningkatan Ketahanan Industri

45,17

45,17 1. Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

1. DKI JAKARTA

0

10.149.858

10.149.858

33,93

25,71 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I Dan Multilateral

39,14


1. DKI JAKARTA

(1857) Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

0

10.035.272

10.035.272

25,64

26,72 1. Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah Ii Dan Regional

52,88


1. DKI JAKARTA

(1858) Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

0

21.608.918

21.608.918

38,25

33,58 1. Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

43,90


1. DKI JAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2

10 1. 0224/019-07.1.01/00/2011 2. 0231/019-07.2.01/11/2011 3. 0238/019-07.2.01/12/2011 4. 0263/019-07.2.01/14/2011 5. 0250/019-07.KD.16/12/2011 6. 0236/019-07.2.01/12/2011 7. 0354/019-07.2.01/23/2011 8. 0239/019-07.2.0/12/2011 9. 0237/019-07.2.01/12/2011 10. 0249/019-07.2.16/12/2010 11. 0259/019-07.2.16/13/2011 12. 0264/019-07.2.01/14/2011 13. 0367/019-07.2.01/29/2011 14. 0309/019-07.2.01/06/2011 15. 0289/019-07.2.01/02/2011 16. 0340/019-07.2.01/27/2011 17. 0296/019-07.2.01/03/2011 18. 0268/019-07.2.01/15/2011 19. 0318/019-07.2.01/16/2011 20. 0331/019/-07.2.01/18/2011 21. 0336/019-07.2.01/19/2011 22. 0283/019-07.2.01/01/2011 23. 0314/019-07.2.01/07/2011


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(04.07.12) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

0

360.600.000

360.600.000

41,30

33,12 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

46,31

43,57

1

(1859) Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

0

4.613.001

4.613.001

45,38

36,44 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

56,61

42,74 1. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri

1. DKI JAKARTA

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

11.494.953

11.494.953

36,48

28,68 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

51,00


1. DKI JAKARTA

3

(1861) Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

4.524.841

4.524.841

30,00

9,91 1. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

35,00


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

0

35.221.615

35.221.615

29,82

9,80 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

35,00


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

0

13.514.473

13.514.473

29,97

24,02 1. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

30,78


1. DKI JAKARTA

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

20.732.414

20.732.414

47,20

32,02 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

47,51


1. DKI JAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

18.552.613

18.552.613

33,86

30,96 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

37,26


1. JAWA BARAT

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

16.341.579

16.341.579

48,89

39,29 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

50,00


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

27.947.682

27.947.682

48,12

36,51 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

51,15


1. JAWA BARAT

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

15.189.052

15.189.052

41,57

43,80 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

64,79


1. JAWA BARAT

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

9.350.465

9.350.465

38,84

36,17 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

38,84


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

25.894.405

25.894.405

40,62

23,40 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

53,83


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

17.441.731

17.441.731

45,31

36,84 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

49,24


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

25.290.035

25.290.035

50,00

40,57 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

50,00


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

15.209.647

15.209.647

49,29

39,57 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

45,94


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

14.275.704

14.275.704

40,32

36,18 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

40,32


1. DI YOGYAKARTA

No. 1

Nomor SP DIPA 2


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

Penyerapan (%)


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

85.005.790

85.005.790

41,13

40,40 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

46,85


11 1. 0353/019-01.2.01/23/2011 2. 0373/019-01.2.01/20/2011 3. 0297/019-01.2.01/03/2011 4. 0225/019-01.1.01/11/2011 5. 00295/019-01.2.01/03/2011 6. 0294/019-01.2.01/03/2011 7. 0293/019-01.2.01/03/2011 8. 0267/019-01.2.01/15/2011 9. 0261/019-01.2.01/14/2011 10. 0232/019-01.2.01/11/2011 11. 0352/019-01.2.01/23/2011 12. 0229/019-01.2.01/11/2011 13. 0230/019-01.2.01/11/2011 14. 0234/019-01.2.01/12/2011 15. 0288/019-01.2.01/02/2011 16. 0282/019-01.2.02/I/2011 17. 0313/019-01.2.01/07/2011 18. 287/019-01.2.01/02/2011 19. 0351/019-01.2.01/23/2011 20. 0262/019-01.2.01/14/2011 21. 0317/019-01.2.01/16/2011 22. 0350/019-01.2.01/23/2011 23. 0260/019-01.2.01/14/2011 24. 0235/019.01.2.01/12/2011 25. 0248/019-01.2.16/12/2011

(10.90.01) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

250.558.811

250.558.811

27,50

24,44 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

27,77

22,88

1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU

No. 1

Nomor SP DIPA 2

1


PHLN

Rupiah Murni

Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

S (%)

R (%)


Lokasi

No. Loan

Anggaran (Rp. 000)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

JUMLAH Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

Penyerapan (%)


0

250.558.811

250.558.811

27,50

24,44 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

27,77


0

2.227.254.042

2.227.254.042

30,05

20,04

36,55

32,14

1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. JAWA TIMUR 5. ACEH 6. SUMATERA UTARA 7. SUMATERA BARAT 8. LAMPUNG 9. KALIMANTAN BARAT 10. SULAWESI SELATAN 11. BALI

Jakarta, 13 Juli 2011 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2011 Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(01) (01.01) (01.01.01)

(01.01.02)

(04) (04.07)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program

2

PELAYANAN UMUM

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

0

177.521.091

177.521.091

42,17

28,73

46,97

45,11

0

177.521.091

177.521.091

42,17

28,73

46,97

45,11

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

0

157.519.256

157.519.256

41,16

28,39 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

46,25


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

20.001.835

20.001.835

49,87

31,28 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

52,48


0

1.799.174.140

1.799.174.140

26,64

15,81

34,61

30,52

0

1.799.174.140

1.799.174.140

26,64

15,81

34,61

30,52

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

EKONOMI INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

Anggaran (Rp. 000) Kode

1

Penyerapan (%)



2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.03)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

45.491.750

45.491.750

40,06

39,38 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

40,06

39,44 1. Inspektorat Jenderal

(04.07.06)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

0

387.500.000

387.500.000

10,32

5,75 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

19,01


(04.07.07)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

0

422.575.867

422.575.867

27,14

6,58 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

33,41


(04.07.08)

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0

108.449.186

108.449.186

32,03

22,55 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

41,61


(04.07.09)

Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

0

370.999.940

370.999.940

21,50

11,44 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

36,09



Penyerapan (%)



1

2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.10)

Program Pengembangan Perwilayahan Industri

0

55.000.000

55.000.000

37,49

22,42 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

41,31


(04.07.11)

Program Kerja Sama Industri Internasional

0

48.557.397

48.557.397

35,70

26,06 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

44,94


(04.07.12)

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

0

360.600.000

360.600.000

41,30

33,12 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

46,31


0

250.558.811

250.558.811

27,50

24,44

27,77

22,88

0

250.558.811

250.558.811

27,50

24,44

27,77

22,88

(10) (10.90)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN LAINNYA


1 (10.90.01)

Penyerapan (%)



2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian

JUMLAH

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

250.558.811

250.558.811

27,50

24,44 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

0

0

2.227.254.042

2.227.254.042

30,05

20,04

T (%)

R (%)

10

11

27,77

36,55


12


32,14

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah

3

4

5

6

1

2

1

1825

Pelaksanaan Ketatausahaan Terdapat revisi beberapa kegiatan dan masih terdapat Pimpinan, Pelaksanaan Urusan kesalahan administrasi dalam pertanggungjawaban kegiatan Keprotokolan Dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan Dan Kearsipan, Dan Kerumahtanggaan

Meningkatkan koordinasi internal Biro Umum dan koordinasi Biro Perencanaan dan Biro eksternal dengan Biro Perencanaan dan Biro Keuangan serta Keuangan Sekretariat Jenderal membakukan dan menerapkan Standard Operating Kementerian Perindustrian Procedure (SOP) dalam melaksanakan administrasi pertanggungjawaban kegiatan

2

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan anggaran sebesar 10% sehingga berdampak pada penjadwalan ulang kegiatan

Tergantung kebijakan pemerintah

3

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Banyak terdapat revisi baik revisi DIPA maupun POK

Meningkatkan koordinasi internal, agar kegiatan dan anggaran Kabag Pelaksanaan Anggaran dapat direalisasikan dengan tepat, efisien dan efektif.

4

1828

Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

Adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian / Lembaga Tahun 2011 menyebabkan beebrapa perjalanan dinas dikurangi serta pengalihan lokasi rapat-rapat yang seharusnya diadakan di luar kota

Mereviu kembali kegiatan-kegiatan yang akan, sedang dan akan dillaksanakan selanjutnya

5

1829

Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

Adanya beberapa realisasi komponen kegiatan yang Melakukan koordinasi dan mendorong segera diselesaikannya pertanggungjawabannya belum selesai sampai akhir juni pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah terealisasi. sehingga belum dapat diinput dan masuk sebagai perhitungan

6

1830

Peningkatan Kualitas Sdm Industri

Beberapa kegiatan pelatihan yang terlambat pelaksanaannya sehingga saat ini seluruh pertanggungjawaban keuangan belum dapat dilaporkan, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Inti masih berstatus dibintang (blokir).

Keputusan Pemerintah

Biro Keuangan, Kementerian Keuangan

Apabila kegiatan pelatihan yang saat ini sedang berlangsung, Koordinator Kegiatan, PUM dan sudah selesai maka akan segera dipertanggungjawabka, Pihak III Proses administrasi pencairan tanda bintang sudah dilaksanakan.

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

7

1830


kendala yang terjadi pada penyelarasan aplikasi keuangan SAI, SPM dengan e-monitoring dikarenakannya pergantian operator untuk indput data yang disebabkan adanya rolling pegawai sebagai bentuk pendayagunaan pegawai agar lebih maksimal

Masa 1 tahun ini adalah masa orientasi dimana operator lama Kasi Program, Kasi Evalap, bertindak sebagai supervisor dalam mendidik operator yang Kasubbag TU dan Bendahara baru

8

1830


Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum terpenuhi sehingga belum bisa dilaksanakan pengajuan penggantian Uang Persediaan (GU) dan pengajuan pembayaran langsung (LS) ke KPPN serta ada beberapa kegiatan yang harus menunggu siswa libur sehingga belum dapat dilaksanakan pada saat ini.

Akan berusaha agar setoran PNBP bisa terpenuhi agar bisa mengajukan penggantian Uang Persediaan (GU) dan pembayaran Langsung (LS) ke KPPN.

9

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Banyaknya kegiatan Pusat Komunikasi Publik yang terkait Meningkatkan koordinasi yang intensif agar kegiatan dapat dengan para Pimpinan sehingga sering terjadi penundaan direalisasikan secara tepat waktu sesuai yang telah kegiatan yang disebabkan oleh agenda Pimpinan yang sering diagendakan. berubah

Pimpinan Pusat Komunikasi Publik

10

1831

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Pusat Komunikasi Publik merupakan salah satu Satuan Kerja Meningkatkan koordinasi internal, agar kegiatan dan anggaran (Satker) yang baru terbentuk sehingga dalam pengajuan dan dapat direalisasikan dengan tepat, efisien dan efektif penyelesaian administrasi ke KPPN membutuhkan waktu yang cukup lama.

Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

11

1842

Peningkatan Pengawasan Dan Pencairan dana terhambat disebabkan adanya kendala teknis Telah dikoordinasikan dengan Ditjen Perbendaharaan Akuntabilitas Pelaksanaan update aplikasi Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

Tenaga teknis Ditjen Perbendaharaan

12

1842

Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

Realisasi anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masih rendah karena kegiatan monitoring dan evaluasi P3DN masih dalam proses penilaian untuk pemberian penghargaan P3DN

Penetapan waktu untuk pemberian penghargaan P3DN

Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian dan Auditan

13

1841

Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

Realisasi anggaran untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan masih rendah dikarenakan terdapat kegiatan yang baru dilaksanakan pada bulan Juli 2011, yaitu kegiatan workshop dan diklat SPIP.

Kegiatan workshop dan diklat SPIP dilaksanakan pada bulan Juli 2011

BPKP selaku pembina Diklat SPIP

Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Waka Akademik, Waka Kesiswaan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

14

1843

Peningkatan Pengawasan Dan Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan industri Memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan Akuntabilitas Pelaksanaan terjadi pergeseran pelaksanaan kegiatan pada bulan Agustus pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2011 Program Pengembangan 2011 Industri Inspektorat Iii

15

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Pencairan dana terhambat disebabkan adanya kendala teknis Telah dilaksanakan koordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan Tenaga teknis Ditjen update aplikasi Perbendaharaan

16

1878

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

Tertundanya jadwal pelelangan beberapa kegiatan yang akan Pelelangan telah diajukan ke Unit Layanan Pengadaan pada dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan revisi DIPA 2011 akhir Juni 2011 dan memerlukan waktu 45 hari kerja untuk untuk pending pembayaran kegiatan 2010 baru keluar tanggal menyelesaikan proses tersebut 21 Juni 2011

Unit Layanan Pengadaan serta internal direktorat

17

1879

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Proses pelepasan bintang kegiatan Setditjen BIM selesai pada bulan Mei dan beberapa pekerjaan pihak ketiga Setditjen BIM saat ini masih dalam proses lelang di ULP. Selain itu, terdapat kegiatan yang masih dalam proses pencairan.

Mempercepat proses pencairan untuk kegiatan yang sudah terlaksana dan mempercepat proses lelang pekerjaan pihak ketiga.

Koorgiat dan pihak terkait, pejabat pengelola DIPA, PPK, Bendahara Ditjen BIM, ULP.

18

1833

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

Event promosi investasi yang diselenggarakan di luar negeri tidak spesifik sebagai event untuk mempromosikan produk hilir kelapa sawit serta minimnya pelaku usaha dalam mengikuti program promosi investasi

Merubah konsep promosi investasi menjadi pro bisnis

KSII untuk mencari event-event promosi investasi produk hilir kelapa sawit yang bertaraf internasional

19

1833


Masih terkendala pencairan tahap pertama kegiatan Pihak ke- Mempersiapkan adminstrasi penarikan tahap pertama III yang telah menyelesaikan laporan pendahuluan kegiatan Pihak ke III

Bagian keuangan Direktorat Jenderal Industri Agro

20

1833


Terjadi perubahan judul RSNI furniture yang sudah diusulakan Proses penarikan judul lama dan pengajuan judul baru ke pada Rakon 2010, terkait dengan pelaksanaan CAFTA yang BSN serta menyusun draf RSNI oleh konseptor mencakup 24 judul ISO yang harus di SNI kan untuk melindungi industri furniture di dalam negeri sehingga menunda pelaksanaan Rapat Teknis penyusunan RSNI Furniture

Pusatan (BPKMI) dan Balai Semarang sebagai konseptor

Auditor Inspektorat III dan Auditan

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

21

1835

Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Industri Gula dalam rangka Memperpanjang periode Pengajuan Permohonan Pemberian Pemberian Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin / Keringanan Pembiayaan Pembelian Mesin / Peralatan Pabrik Peralatan Pabrik Gula masih dalam tahap pengajuan Gula permohonan dari 7 (tujuh) PG yaitu PT. Pabrik Gula Candi Baru, Pabrik Gula Gorontalo, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT. PG Rajawali I dan PT. PG Rajawali II dengan total jumlah PG sebanyak 45 pabrik.

PT. Pabrik Gula Candi Baru, Pabrik Gula Gorontalo, PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero), PT. PG Rajawali I dan PT. PG Rajawali II.

22

1836

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

Beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun terutama kegiatan monitoring dan evaluasi.

Mempersiapkan terselenggaranya kegiatan tepat pada waktunya sehingga target realisasi anggaran tercapai.

Koordinator kegiatan dan Bagian Keuangan DJIA.

23

1836

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Agro

Kegiatan menggunakan pihak III, sebagian besar sudah kontrak, namun belum ada yang mengajukan penagihan. Terlambatnya kontrak pengadaan disebabkan karena terjadinya lelang ulang di ULP.

Mempercepat terlaksananya penagihan dari pihak III untuk pekerjaan yang sudah kontrak dan mempersiapkan draft kontrak untuk pekerjaan yang masih dalam proses lelang ulang di ULP.

ULP Kemenperin; Penyedia Barang/Jasa.

24

1846

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Kondisi Jepang yang masih belum pulih terkait dengan kejadian tsunami sehingga pertemuan MIDEC belum bisa terlaksana

Reschudeled

25

1846

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Working Group Klaster Jawa Timur belum bisa dilaksanakan Melakukan koordinasi lebih intens dengan working group karena belum mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait - Penundaan jadwal pelaksanaan Working Group Klaster Jawa Tengah sehubungan dengan belum diterimanya bahan/materi untuk pelatihan.

26

1847

Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan

Panitia teknis untuk produk alat pertahan belum terbentuk di Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan BSN sehingga masih harus dikoordinasikan lebih lanjut.Dan standar acuan yang berlaku secara internasional untuk produk alat pertahanan masih belum ada.

27

1849

Penyusunan Dan Evaluasi Proses pengelolaan keuangan terhambat karena kurangnya Program Penumbuhan Industri koordinasi dengan KPPN Jakarta IV sehingga waktu Unggulan Berbasis Teknologi penyelesaiaan masalah administrasi keuangan menjadi lama Tinggi

Melakukan koordinasi dengan KPPN Jakarta IV sehingga proses penyelesaian masalah administrasi keuangan dapat lebih cepat

KPPN Jakarta IV

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

28

1849

Penyusunan Dan Evaluasi Beberapa kegiatan terkait dengan unit/instansi lain, sehingga Program Penumbuhan Industri harus melakukan penyesuaian jadwal Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

29

1837

Penyebaran Dan Penumbuhan Angaran perjalanan dinas khususnya dalam rangka koordinasi Melakukan koordinasi dengan daerah via telepon dan Industri Kecil Dan Menengah kegiatan masih diblokir (tanda bintang) sehingga persiapan korespondensi. Wilayah I pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Persetujuan Ditjen Anggaran atas pencairan tanda bintang baru turun pada minggu pertama bulan Juni 2011.

Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

30

1850

Penumbuhan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

Asosiasi industri, Pemda, Industri, instansi terkait

31

1838

Penyebaran Dan Penumbuhan Terbatasnya SDM pengelola pada kegiatan tertentu, misalnya Industri Kecil Dan Menengah jumlah instruktur yang terbatas, terhambatnya pembuatan Wilayah Ii prototipe desain sepatu karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, Masih belum berjalannya proses pengadaan sarana dan prasarana serta revitalisasi mesin dan peralatan di ULP.

Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat IKM terkait Direktorat Jendral IKM dan proses, rencana dan pelaksanaan implementasi Program ULP. BPIPI, Berkoordinasi dengan pihak ULP agar proses lelang sarana dan prasarana serta revitalisasi mesin dan peralatan di ULP.

32

1839

Penyebaran Dan Penumbuhan Masih ada kegiatan yang dipihak ketigakan masih dalam Industri Kecil Dan Menengah proses lelang, Revisi POK masih dalam proses Wilayah Iii

Menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan untuk proses 1. ULP 2. Koorgiat dari masingpelelangan, Meminta data-data yang dibutuhkan untuk proses masing Subdit revisi POK ke masing-masing Subdit

33

1840

Penyusunan Dan Evaluasi Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah

Kegiatan Diseminasi Penerapan e-Monitoring: Rencananya Diklat e-Monitoring ini dilaksanakan pada awal Juni. Namun, dibutuhkan penyesuaian aplikasi e-Monitoring untuk Satker dekonsentrasi yang diperkirakan memakan waktu 2 (dua) bulan.

Kegiatan Diseminasi Penerapan e-Monitoring: melakukan penyesuaian aplikasi sesuai dengan kebutuhan Satker dekonsentrasi.

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)

34

1851

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

a.Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota dan Industri Unggulan Provinsi Melalui SK Menperin: Membentuk Tim Sekretariat penetapan Roadmap, Mengumpulkan data roadmap dan contact person tiap daerah, Melaksanakan survey-survey di beberapa daerah b.Penyusunan Master Plan Pengembangan Pusat Inovasi Industri Berbasis Kelapa Sawit: Survey, Penyusunan laporan pendahuluan

Langkah tindak lanjut yang sedang/akan dilaksanakan dalam Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota dan Industri Unggulan Provinsi Melalui SK Menperin adalah membentuk TIM Sekretariat yang bertugas memfasilitasi dan membantu menggumpulkan data roadmap/hasil kajian IUP/KIID dan contact person daerah. Selain itu, Tim Sekretariat menyurati daerah terkait untuk menyiapkan roadmap dan mengadakan rapat teknis/koordinasi.

Ditjen terkait yang telah melaksanakan Roadmap/Kajian IUP/KIID, Biro Perencanaan.

Masih diperlukannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk beberapa kegiatan

Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak-pihak terkait Pihak terkait

Koordinasi pelaksanaan survey, identifikasi, sosialisasi dll dengan pihak terkait

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

35

1851

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Kegiatan KEK Sei Mangke yang telah dilakukan: - Survey, Langkah tindak lanjut yang sedang/akan dilaksanakan dalam Penyusunan riset disain, - Penyusunan laporan pendahuluan, - Dokumen Perencanaan/Fasilitasi Pengembangan Kawasan Dalam progress pelaksanaan laporan semi rampung; Ekonomi Khusus Wilayah I adalah bekerjasama dengan Kegiatan Fasilitasi Promosi Kawasan Industri Di Daerah instansi terkait seperti PU, Kehutanan, dan Pemda Wilayah I: sedang direncanakan pengambilan gambar untuk Simalungun dalam upaya percepatan RTRW. PSA.

Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, Pemda Simalungun.

36

1852

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

Masih belum sinerginya draft Masterplan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Jombang. - Konsep media promosi belum ditentukan - Belum ada kesepakatan mengenai status pelabuhan Cilamaya - Belum ada kesepakatan mengenai lokasi Kawasan Industri antara Kementerian Perindustrian dengan Pemda Karawang Tenaga Ahli belum ditunjuk untuk kegiatan Renstra Pengembangan KEK Kendal - Belum ada kepastian jadwal dan jumlah penayangan PSA untuk kegiatan Fasilitasi Promosi - Konsep brosur dan leaflet untuk kegiatan Fasilitasi Promosi masih belum jelas

Rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi draft masterplan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupatan Jombang Koordinasi dalam rangka pembuatan Media Promosi - Survey dan Pengukuran Lokasi untuk Media Promosi - Rapat koordinasi dengan instansi terkait dan Pemda mengenai status pelabuhan Cilamaya dan lokasi Kawasan Industri Survey dan Pengukuran Lokasi dalam rangka Renstra Cilamaya - Penunjukkan tenaga ahli untuk Penyusunan Renstra KEK Kendal - Survey dan Rapat Koordinasi dalam rangka KEK Kendal - Rapat koordinasi membahas kepastian jadwal penayangan PSA - Penyusunan konsep brosur dan leaflet wilayah II untuk Fasilitasi Promosi - Pembuatan Instituion Kits - Pembuatan PSA - Survey Awal dalam rangka pembuatan PSA dan instituion Kits - Penyelenggaraan Forum Bisnis

Pemerintah Daerah, Timnas KI, Direktorat Jenderal Terkait, Instansi Terkait, Konsultan dan Tenaga Ahli

37

1852

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Ii

Masih banyak daerah yang kiid nya tidak tepat dan tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perekonomian di daerah - Survey belum dilaksanakan dalam rangka Sistem Informasi Peluang Potensi Sumber Daya Perwilayahan Industri dan Jenis data dan besarannya belum ditentukan

Survey dalam rangka penetapan roadmap KIID - Rapat Koordinasi - Rapat penilaian dan evaluasi Roadmap KIID Kabupaten/Kota sehingga KIID yang dipilih adalah yang memiliki multiplier efek yang besar bagi perekonomian daerah - Konsinyering dan rapat Koordinasi dalam rangka kegiatan Peluang Potensi Sumber Daya Perwilayahan Industri Pengadaan peta dan data - Survey bersama tenaga ahli untuk menentukan jenis data yang dibutuhkan dan besarannya

Pemerintah Daerah, Timnas KI, Direktorat Jenderal Terkait, Instansi Terkait, Konsultan dan Tenaga Ahli

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

38

1853

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

Penetapan roadmap pengembangan KIID dan IUP melalui SK Menteri: Masih banyak terdapat roadmap yang dikirim dari daerah belum sesuai dengan draft SK Menteri; Penyusunan Masterplan pengembangan Pusat Inovasi Industri berbasis kakao di Luwu: Masih menungggu tenaga ahli dalam melakukan survey lapangan dalam menyusun data lapangan; Penyusunan Masterplan pengembangan Kawasan IKM di Kendari: Kelengkapan data untuk penyusunan master plan yang belum tersedia di daerah, secara umum keuangan: Proses pengajuan anggaran utk pelaksanaan kegiatan berlangsung lambat

Penetapan roadmap pengembangan KIID dan IUP melalui SK Ditjen PPI, Tenaga Ahli, Menteri: Menyiapkan contoh roadmap yang sesuai dengan Stakeholder PEMDA terkait draft SK Menteri untuk dikirim ke daerah ; melaksanakan rapat koordinasi; Penyusunan Masterplan pengembangan Pusat Inovasi Industri berbasis kakao di Luwu: Survey lapangan; Rapat koordinasi di daerah; Penyusunan Masterplan pengembangan Kawasan IKM di Kendari:Mencari sumber data pada berbagai instansi di daerah, secara umum keuangan: proses pengajuan keuangan lebih dipercepat

39

1853

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah Iii

Pengembangan KIID Wil III: Pengambilan beberapa data yang belum dilengkapai pihak daerah ; Koordinasi Penanganan Kawasan Industri di wil. III : secara fisik tidak ada kendala; Sekretariat Tim Nasional: Pembahasan beberapa masalah Kawasan Industri yang belum selesai ; secara umum keuangan: Proses pengajuan anggaran utk pelaksanaan kegiatan berlangsung lambat

Pengembangan KIID Wil III: Koordinasi yang lebih insentif dengan daerah; Koordinasi Penanganan Kawasan Industri di wil. III : secara fisik tidak ada kendala; Sekretariat Tim Nasional: Koordinasi yang lebih insentif dengan stakeholder terkait, untuk keuangan : proses pengajuan keuangan lebih dipercepat

Tenaga Ahli , stakeholder PEMDA terkait, Ditjen PPI

40

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Kurangnya SDM pelaksana, Lambatnya proses pencairan dana kegiatan

Meningkatkan kemampuan SDM pelaksana, Mempercepat proses pencairan dana kegiatan

1. Ditjen PPI Kemenperin

41

1855

Peningkatan Ketahanan Industri

Pelaksanaan pekerjaan menghadapi berbagai kendala, Mereview dan menjadwal ulang pekerjaan agar tidak terjadi diantaranya: - Sulitnya mendapatkan kesesuain waktu dengan tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan unit lain sebagai stakeholder - Adanya perubahan beberapa jadwal pekerjaan yang mempengaruhi awal pelaksanaan pekerjaan - Pertanggungjawaban pekerjaan yang terlambat untuk disampaikan

42

1856

Pengembangan Kerjasama Memerlukan koordinasi yang intens dengan pihak eksternal Industri Internasional Wilayah I sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan tidak sesuai Dan Multilateral dengan jadwal pelaksanaan promosi atau pameran di luar negeri pada tahun 2011

Perlu dilakukan identifikasi promosi dan pemeran luar negeri yang lebih akurat sehingga persiapan menjadi lebih matang

Kementerian LN; Ditjen PEN, Kementerian Perdagangan; BKPM; Setkab

43

1856

Pengembangan Kerjasama Sebagai unit kerja baru, perencanaan kegiatan belum Industri Internasional Wilayah I maksimal, sehingga pada pelaksanaannya perlu banyak Dan Multilateral dilakukan penyesuaian dan perubahan bahkan revisi anggaran sehingga terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan

Perbaikan perencanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan maksimal

Kementerian LN; Ditjen PEN, Kementerian Perdagangan; BKPM; Setkab.

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

44

1857

Pengembangan Kerjasama Ketidaklancaran Fasilitasi Pembiayaan bagian Keuangan Industri Internasional Wilayah Ii pada pelaksanaan setiap kegiatan Perlu adanya SOP Dan Regional ataupun Petunjuk teknis yang disepakati untuk memproses pertanggungjawaban keuangan;

45

1858

Peningkatan Dukungan Fasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

Lambatnya proses pertanggungjawaban keuangan; Menambah sumber daya aparatur bagian keuangan; Perlu Kurangnya sumber daya aparatur bagian keuangan; Terdapat ada koordinasi lebih lanjut antara satker dan KPPN terkait; hambatan proses pencairan dana di KPPN dikarenakan Bagian Keuangan, Setditjen KII kurangnya komunikasi KPPN dengan Satker terkait

Bagian Program dan Evalap, Setditjen KII KPPN Jakarta IV

46

1859

Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

Pengelolaan TUP kurang mendukung pelaksanaan kegiatan, Kurangnya koordinasi antar unit satuan kerja dan pengawasan pelaksanaan untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi, Belum serasi antara program dan renstra.

Administrasi TUP perlu dibuat SOP yang tegas, Perlu dibentuk forum koordinasi dan pengawasan yang langsung dipimpin oleh eselon I, Harus dilakukan harmonisasi penetapan program dengan renstra.

Sekretariat BPKIMI

47

1860

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

kurangnya dukungan dana kegiatan sehingga daya serap anggaran tidak sesuai dengan target realisasi

Berkoordinasi dengan bagian keuangan BPKIMI

Bagian Keuangan BPKIMI

48

1861

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Menunggu finalisasi dan kriteria pedoman penilaian penganugerahan industri hijau, Menunggu waktu pelaksanaan penganugerahan industri hijau, direncanakan dilaksanakan pada Bulan Nopember dan Desember 2011 bersamaan dengan pelaksanaan Penganugerahan Rintisan Teknologi (Pustek) dan Penghargaan Upakarti, Innovation Good Design (IGD) oleh IKM; 3) Tidak sikronisasi data RKA-KL yang ada di KPPN dengan Ditjen Anggaran terkait pelepasan bintang.

Dilakukan koordinasi dan persiapan pelaksanaan penganugerahan dengan pihak Pustek dan IKM, dan Melakukan Koordinasi dengan pihak KPPN dan Ditjen Anggaran

Menteri, Dirjen IKM dan BPKIMI serta KPPN dan Ditjen Anggaran

49

1861

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

Pelatihan audit energi untuk industri baja, pulp & kertas Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan pihak terkendala perekrutan peserta terkait ijin dari pimpinan perusahaan dan instansi terkait di daerah perusahaan, Masalah prosedur ijin masuk ke industri harus melalui administrasi yang panjang; Masukan dari industri dan Pemda terhadap konsep Pedoman Teknis yang disusun sangat lambat sehingga menghambat finalisasi Pedoman Teknis; Dalam penyusunan Pedoman Teknis masih menunggu komen dan review dari asosiasi semen dan industri semen; Tidak konsisten penulisan pada POK sehingga perlu dilakukan revisi intern.

Peningkatan Kemampuan SDM; Koordinasi berkesinambungan dan menyeluruh dengan instansi tekait, pihak - pihak yang berkepentingan, stakeholder dan industri

Bagian Keuangan, Ditjen KII; Biro Keuangan; Biro Kepegawaian;

Pimpinan Perusahaan, Instansi Terkait di Daerah, Unit Pembina di Kementerian Perindustrian

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

50

1862

Penyusunan Rencana Dan Komponen Program Rintisan Gelar S3 untuk pemenuhan Evaluasi Program Kebijakan kebutuhan dana Peserta program S3 sering tidak dapat Iklim Usaha, Dan Mutu Industri dipenuhi tepat waktu karena adanya pembatasan TUP yang disetujui oleh KPKN

51

1862

Penyusunan Rencana Dan Pada komponen Pembinaan Evaluasi Hasil-Hasil Sudah dilakukan monitoring ke balai-balai tersebut dan Evaluasi Program Kebijakan Pemeriksanaan dan Tindak Lanjut (LHPTL) untuk beberapa saldo temuan telah ditindaklanjuti dan disetorkan ke Iklim Usaha, Dan Mutu Industri pemeriksaan Inspektorat Jenderal ke Balai Besar dan Inspektorat Jenderal. Baristand Industri tahun 2010, masih terdapat saldo sebanyak 29 temuan. Saldo temuan terbanyak berada pada BBLM, yaitu 10 temuan. Sebagian temuan merupakan piutang tahuntahun sebelumnya yang belum tertagih. Selain temuan lainnya, yang berupa temuan pencatatan keuangan, Barang Milik Negara, maupun Persediaan

Balai Besar dan Baristand Industri dan Inspektorat Jenderal-Kementerian Perindustrian

52

1862

Penyusunan Rencana Dan Untuk komponen Konversi BMN terdapat data hasil konversi Perbedaan tersebut akan dituangkan dalam kertas kerja Evaluasi Program Kebijakan yang tidak sesuai dengan data sebelum konversi akibat konversi dan disajikan saat Laporan Keuangan Semester I Iklim Usaha, Dan Mutu Industri penggunaan aplikasi MAYA pada saat revaluasi dengan Ditjen 2011 kekayaan Negara (DJKN)

Balai Besar dan Baristand Industri

53

1863

Pengkajian Teknologi Dan Hak Pendanaan untuk membiayai kegiatan terlambat Kekayaan Intelektual

Perlu pembagian alokasi keuangan secara proporsional SubSatker (Unit Eselon II) sesuai dengan pagu anggaran dan kemampuan pertanggung BPKIMI dan Bagian Keuangan jawaban keuangan masing-masing sub satker.

54

1864

Penelitian Dan Pengembangan Realisasi keuangan dan fisik masih kurang dari sasaran Teknologi Kimia Dan Kemasan dikarenakan : - Kerjasama penelitian pengembangan dan penerapan CRB dengan menggunakan PCMs untuk mempertahankan kesegaran produk masih dalam taraf ujicoba penerapan di industri dan invoice kerjasama Litbang dengan KiTech telah dikirimkan pada 4 Juli 2011 sehingga invoice tersebut masih dalam proses , - Pelayananan jasa Kalibrasi terhambat dikarenakan dicabutnya sertifikasi Laboratorium Kalibrasi BBKK oleh KAN.

Menindaklanjuti invoice kerjasama penelitian yang telah dikirimkan dan segera menindaklanjuti masalah pencabutan sertifikasi laboratorium kalibrasi dan menambah konsumen layanan jasa teknis BBKK

55

1865

Penelitian Dan Pengembangan Untuk rehabilitasi Gedung PDDC pembayaran lelang Merealisasikan pembayaran sesuai jadwal Teknologi Tekstil direncanakan dilaksanakan bulan Juli, untuk kegiatan lainnya sudah dalam proses pelaksanaan namun secara keuangan belum optimal.

Akan menjajaki kerjasama dengan Universitas terkait dalam penyelesaian pembayaran SPP dan dana riset

Universitas terkait

Kepala Bidang PASKAL, Kepala Bidang PJT , Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Saristand dan Kepala Bidang PKAT BBKK

PPK dan Panitia Pengadaan

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

56

1866

Penelitian Dan Pengembangan Pada output Pelatihan, Konsultasi Teknis, Inkubasi dan Alih Teknologi Kulit, Karet Dan Teknologi Bidang Kulit, Karet dan Plastik ini, sebenarnya Plastik kegiatan pelatihan dan Alih Teknologi sudah mulai tetapi Subbag Keuangan baru melakukan proses SPM dan sebagian sudah di SPM-kan sehingga realisasi keuangan sebagian belum masuk pada Sistem Akuntansi

57

1868

Penelitian Dan Pengembangan Tidak tersedianya workshop / bengkel kerja sehingga uji coba Memperbanyak kerjasama dengan workshop / bengkel kerja Teknologi Pulp Dan Kertas / pembuatan unit-unit mesin mengandalkan pihak ketiga di luar.

Kabid SRS

58

1869

Penelitian Dan Pengembangan Realisasi keuangan tidak mencapai target sasaran karena Belanja modal peralatan segera direalisasikan Teknologi Hasil Perkebunan masih ada beberapa pembelanjaan modal peralatan litbang yang belum direalisasikan, tetapi target fisik tercapai dikarenakan tahapan proses litbang masih bisa terselenggara.

Pengelola DIPA, Pejabat Pengadaan dan Koordinator Tim Litbang

59

1870

Penelitian Dan Pengembangan Sub Komponen - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - Sub Komponen - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - Sub Komponen Teknologi Logam Dan Mesin Kurangnya permintaan dari dunia industri untuk pelayanan Pemasaran lebih lanjut mengenai kompetensi pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan pendidikan dan pelatihan dan kurangnya tenaga pengajar pelatihan BBLM; peningkatan kemampuan SDM BBLM. dan Pelatihan - Bidang KPJT internal yang memadai. BBLM; Bagian Tata Usaha BBLM.

60

1871

Penelitian Dan Pengembangan Bertambahnya jasa pelayanan sertifikasi SMM dan produk Konsultasi dengan Kanwil Perbendaharaan dan DJA. Teknologi Keramik yang menyebabkan komposisi pengeluaran anggaran belanja honorarium menjadi kurang, sementara itu anggaran belanja lainnya tidak dapat dialihkan ke belanja honorarium (PMK No. 49/PMK.02/2011).

61

1872

Penelitian Dan Pengembangan Belum ada studi kasus pembanding sebagai bahan Teknologi Bahan Dan Barang penerapan One Gate Information System, belum dilakukan Teknik sosialisasi draft spesifikasi teknis dan analisa kebutuhan secara mendalam, belum adanya proedur standar akuntansi keuangan BLU yang manual (non elektronika)

Perlu dilakukan studi banding ke beberapa institusi yang telah DJ BLU, BPKIMI menerapkan One Gate Information System, perlu dilakukan sosialisasi draft spesifikasi teknis dan analisa kebutuhan secara mendalam kepada stakeholder internal B4T, perlu dibuatkan sebuah prosedur SAK BLU B4T

62

1872

Penelitian Dan Pengembangan Tahap Metode kegiatan penelitian sudah dilakukan sesuai Teknologi Bahan Dan Barang jadwal. Akan tetapi pengadaan bahan kegiatan penelitian Teknik yang sulit didapat, sehingga mengakibatkan realisasi keuangan rendah.

Koordinasi dengan pihak supplier dalam pengadaan bahan kegiatan penelitian

Subbag keuangan segera menyelesaikan proses SPM pada kegiatan output Pelatihan, Konsultasi Teknis, Inkubasi dan Alih Teknologi Bidang Kulit, Karet dan Plastik yang sudah dilaksanakan.

Subbag Keuangan dan PPK

Dirjen anggaran.

Supplier

No Kode

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6

1

2

63

1873

Penelitian Dan Pengembangan Adanya penghematan penggunaan anggarn RM sebesar Rp. Memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan Kanwil DJPB Provnsi Jawa Teknologi Pencegahan 243.090.000,- dapat menyebabkan realisasi terhambat, yang berlaku. tengah Pencemaran Industri karena alokasi dana yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasi sesuai kegiatan yang sudah direncanakan. Adanya Revisi RBA pada akun BLU juga dapat menyebabkan realisasi anggaran terhambat. Memaksimalkan anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya penghematan penggunaan anggarn RM sebesar Rp. 243.090.000,- dapat menyebabkan realisasi terhambat, karena alokasi dana yang sudah dialokasikan tidak dapat direalisasi sesuai kegiatan yang sudah direncanakan. Adanya Revisi RBA pada akun BLU juga dapat menyebabkan realisasi anggaran terhambat.

64

1874

Penelitian Dan Pengembangan Belum adanya sistem informasi laboratorium Teknologi Kerajinan Dan Batik

Membuat aplikasi sistem informasi laboratorium yang dapat memenuhi kebutuhan layanan satu pintu laboratorium

Bidang Pelayanan Jasa Teknik dan Bidang Paskal

65

3986

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

Belum adanya pihak industri yang akan mengikuti diklat keterampilan tenaga kerja dan MOU kerja sama riset masih dalam proses pengkajian

Segera menginformasikan kegiatan diklat kepada pihak industri dan mempercepat penandatanganan MOU

Sie. PJT dan Industri

66

3986


Kegiatan pada Promosi Teknologi Industri Bidang Riset dan Standarisasi belum semuanya dilaksanakan mengingat pelaksanaannya harus menunggu kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat

Segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Tim Kegiatan dan BPKIMI tentang pelaksanaan kegiatan Promosi Teknologi Industri dan segera melakukan koordinasi antara tim-tim yang terkait dengan kegiatan tersebut

67

3986


Penerbitan Majalah/Jurnal Baristand Industri Medan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV, tetapi pada triwulan II masih belum dilaksanakan, karena materi yang akan dituangkan ke dalam majalah/jurnal masih sedang di dikerjakan

Diharapkan Majalah/Jurnal Baristand Industri Medan akan Panitia Penerbitan terbit 2 kali setahun, yaitu pada akhir Triwulan II dan Triwulan Majalah/Jurnal yang terdiri dari IV para pejabat fungsional peneliti dan perekayasa

68

3986


Penerimaan (PNBP) atas Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengujian dan pengawasan produk serta pengendalian lingkungan, umumnya penagihan termyn pertama mulai pada bulan Juli 2011, sehingga penerimaan PNBP semester II masih rendah

Akan ditingkatkan penjajakan sumber penerimaan PNBP

Industri menengah,dan besar sera masyarakat yang bergerak disektor industri

No Kode 1

2

Kegiatan

Kendala



3

4

5

6 Jakarta, 13 Juli 2011 Menteri Perindustrian ttd Mohamad S. Hidayat

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents