Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA
LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN]
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
1 1. 019.01.1.247101/2016 2. SP DIPA019.01.1.451496/2016 3. SP DIPA019.01.1.451522/2016 4. DIPA-019.01.1.248628/2016 5. SP DIPA-019.01.1.248629/2016
(04.07.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
395.908.546
395.908.546
59,96
55,22 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
68,92
63,93
1
(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
0
11.168.365
11.168.365
75,37
25,25 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi
80,28
137,09 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
2
(1825) Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
0
43.910.173
43.910.173
49,39
52,81 1. Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi
61,48
46,82 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
3
(1826) Pengembangan Sdm Industri
0
12.849.703
12.849.703
66,05
63,09 1. Pengembangan Sdm Industri
80,41
57,15 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4
(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
0
138.192.988
138.192.988
74,64
75,13 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
74,43
74,41 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3. EROPA BARAT
5
(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
0
122.966.645
122.966.645
33,73
34,71 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan
47,29
41,82 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
6
(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
0
27.199.123
27.199.123
71,74
54,34 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal
75,86
69,03 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
7
(1831) Peningkatan Kualitas Kehumasan
0
39.621.549
39.621.549
39,68
24,77 1. Peningkatan Kualitas Kehumasan
71,49
52,13 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
2 1. 019.01.1.247101/2016
(04.07.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
9.165.963
9.165.963
65,09
35,41 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
75,88
75,42
1
(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
0
9.165.963
9.165.963
65,09
35,41 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja
75,88
75,42 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA
3 1. SP DIPA019.06.1.247885/2016
(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
46.925.395
46.925.395
66,47
57,11 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
77,81
64,54
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
1
(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
0
3.827.012
3.827.012
72,60
64,86 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I
87,67
67,17 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
2
(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
0
4.382.877
4.382.877
66,34
66,83 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii
75,63
85,40 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
3
(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
0
3.634.368
3.634.368
85,19
60,67 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii
78,75
77,42 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4
(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
0
3.841.494
3.841.494
81,53
65,64 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv
88,40
87,90 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
5
(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0
31.239.644
31.239.644
61,71
53,33 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
75,50
56,92 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA
4 1. SP DIPA019.03.1.247982/2016
(04.07.06) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka
0
163.583.009
163.583.009
51,48
27,01 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
82,19
82,69
1
(1875) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka
0
59.399.889
59.399.889
35,80
19,05 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka
95,20
103,11 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%) 12
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
13
14
Lokasi 15
2
(1876) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hilir
0
17.297.933
17.297.933
61,60
19,64 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hilir
112,21
93,49 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
1. DKI JAKARTA
3
(1877) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hulu
0
17.822.377
17.822.377
88,46
23,50 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hulu
78,13
65,57 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
1. DKI JAKARTA
4
(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka
0
58.079.863
58.079.863
63,19
38,62 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka
67,85
68,35 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
1. DKI JAKARTA
5
(5881) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-logam
0
10.982.947
10.982.947
31,73
22,85 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-logam
43,21
43,41 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
1. DKI JAKARTA
5 1. DIPA-019.02.1.247960/2016
(04.07.07) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
191.880.234
191.880.234
44,30
43,60 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
57,57
58,83
1
(1833) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
0
35.009.407
35.009.407
64,39
49,95 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
84,72
77,92 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA
2
(1834) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar
0
29.042.724
29.042.724
58,30
36,94 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar
60,43
59,42 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA
3
(1835) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan
0
55.485.681
55.485.681
17,17
19,05 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan
26,08
32,82 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
4
(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
72.342.422
72.342.422
52,65
71,82 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
72,67
74,88 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
15
6 1. DIPA-019.04-0/2016
(04.07.08) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
0
142.170.866
142.170.866
37,61
26,63 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
10,88
10,34
1
(1846) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan
0
21.042.970
21.042.970
86,18
28,42 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan
42,74
40,49 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
2
(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan (dihapus)
0
2.024.153
2.024.153
9,03
104,74 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan (dihapus)
(29,08)
(29,25) 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
3
(1848) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Elektronika Dan Telematika
0
17.100.000
17.100.000
40,71
15,11 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Elektronika Dan Telematika
50,21
59,56 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
4
(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
0
54.697.179
54.697.179
15,83
28,94 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
(26,25)
(25,91) 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
5
(1850) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
0
37.306.564
37.306.564
75,86
22,89 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
78,77
73,13 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
6
(5882) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam
0
10.000.000
10.000.000
17,06
14,45 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam
20,41
15,75 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
7 1. DIPA-019.05.1.247949/2016 (04.07.09) 2. SP DIPA-019.05.2.247952/2016 Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
0
432.743.541
432.743.541
28,28
21,40 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
47,08
42,77
1
(1837) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur
0
120.675.541
120.675.541
21,64
13,18 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur
26,09
18,31 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA
2
(1838) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
0
115.256.000
115.256.000
27,54
18,94 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
32,54
24,60 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR
3
(1839) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut
0
110.681.000
110.681.000
8,30
28,49
77,22 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
1. DKI JAKARTA
5,52 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni
7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
4
(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
0
86.131.000
86.131.000
48,57
41,88 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
92,32
57,52 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
8 1. SP DIPA-019.08-0/2015
(04.07.10) Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri
0
404.100.947
404.100.947
32,04
13,23 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
73,52
32,29
1
(1851) Pengembangan Wilayah Industri I
0
156.104.000
156.104.000
16,11
8,10 1. Pengembangan Wilayah Industri I
76,16
33,36 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
2
(1852) Pengembangan Wilayah Industri Ii
0
159.360.147
159.360.147
44,43
15,34 1. Pengembangan Wilayah Industri Ii
76,49
32,19 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1853) Pengembangan Wilayah Industri Iii
0
36.759.368
36.759.368
50,26
20,63 1. Pengembangan Wilayah Industri Iii
89,85
26,85 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
0
51.877.432
51.877.432
29,01
16,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri
44,89
33,28 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
1. DKI JAKARTA
0
56.358.484
56.358.484
51,71
41,28 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
86,71
77,03
9 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2016 (04.07.11) Program Peningkatan Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
6
Penyerapan (%) Total
15 1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni
7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
1
(1855) Peningkatan Ketahanan Industri
0
7.825.000
7.825.000
55,79
35,60 1. Peningkatan Ketahanan Industri
83,52
78,95 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
2
(1856) Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional
0
13.486.527
13.486.527
39,76
42,65 1. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional
94,14
87,34 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
3
(1857) Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional
0
8.667.853
8.667.853
36,70
20,19 1. Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional
87,78
79,87 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
4
(1858) Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
0
26.379.104
26.379.104
61,53
49,19 1. Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
83,50
70,25 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
(04.07.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
0
550.300.241
550.300.241
63,99
59,46 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
74,02
70,83
10 1. DIPA-019.07.1.248035/2015 2. SP DIPA-019.07.2.412528/2016 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2016 4. DIPA-019.07.2.247199/2015 5. DIPA-019.07.2.247136/2016 6. SP DIPA-019.07.2.248056/2016 7. DIPA-019.07.2.247403/2016 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2016 9. SP.DIPA-019.07.2.247157/2015 10. SP DIPA019.07.2.247140/2016 11. DIPA-019.07.2.247161/2016 12. DIPA- 019.07.2.247204/2016 13. DIPA-019.07.2.247211/2016 14. SP DIPA019.07.2.247225/2016 15. Dipa-019.07.2.247232/2016 16. SP DIPA019.07.2.247246/2016 17. DIPA. 019.07.2.248124/2016 18. SP DIPA019.07.2.248145/2016 19. SP-DIPA019.07.2.248920/2016 20. 019.07.2.539053/2014 21. DIPA-019.07.2.539060/2014 22. SP DIPA-
6
Penyerapan (%) Total
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
1
(1859) Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
0
6.462.326
6.462.326
66,38
42,16 1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri
91,90
52,05 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
15
2
(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
0
14.253.563
14.253.563
42,39
41,55 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
79,63
77,11 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
3
(1861) Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
0
9.090.968
9.090.968
45,73
43,15 1. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
69,04
68,59 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
4
(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
0
41.380.711
41.380.711
66,62
57,62 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
72,29
73,66 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
5
(1863) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual
0
8.996.638
8.996.638
48,61
30,03 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual
62,71
43,96 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
6
(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
0
26.744.861
26.744.861
69,44
70,02 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
73,72
73,32 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
7
(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
0
25.267.527
25.267.527
73,17
69,97 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
75,63
74,38 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DI YOGYAKARTA
8
(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
0
56.945.112
56.945.112
60,16
55,39 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
75,90
63,53 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA BARAT
9
(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
0
21.267.772
21.267.772
70,26
73,12 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
74,25
73,51 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA BARAT
10
(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
0
17.632.313
17.632.313
73,59
71,71 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
78,66
78,67 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. SULAWESI SELATAN
No.
Nomor SP DIPA
1
2
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab 14
Lokasi
12
13
11
(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
0
22.341.124
22.341.124
76,55
71,47 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
75,58
75,45 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA BARAT
15
12
(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
0
25.842.309
25.842.309
73,91
56,69 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
76,10
75,01 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA BARAT
13
(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
0
47.865.899
47.865.899
50,45
59,73 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
76,67
73,49 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA BARAT
14
(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
0
28.605.162
28.605.162
70,27
68,91 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
75,30
80,92 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA TENGAH
15
(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
0
22.438.417
22.438.417
69,82
69,23 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
71,58
72,21 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DI YOGYAKARTA
16
(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
0
158.531.027
158.531.027
65,12
59,14 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
72,36
70,55 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU
17
(5242) Sertifikasi Industri
0
16.634.512
16.634.512
51,61
42,88 1. Sertifikasi Industri
75,10
67,32 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
1. DKI JAKARTA
No.
Nomor SP DIPA
1
2
11 1. 019.01.2.248522/2016 2. 019.01.2.248539/2016 3. SP DIPA-019.01.2.248543/2016 4. SP DIPA-019.01.2.248937/2014 5. SP DIPA019.01.2.248941/2016 6. SP DIPA - 09.01.2.248958/2016 7. SP DIPA-019.01.1.412446/2016 8. DIPA-019.01.2.579319/2016
1
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni 6
Penyerapan (%) Total 7
S 8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
(10.05.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
173.653.876
173.653.876
57,28
40,87 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
73,84
71,82
(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri
0
173.653.876
173.653.876
57,28
40,87 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri
73,84
71,82 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. DI YOGYAKARTA 3. JAWA TIMUR 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SULAWESI SELATAN 7. BALI
No.
Nomor SP DIPA
1
2
12 1. DIPA-019.01.2.247115/2016 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2015 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2015 4. DIPA-019.01.2.247182/2016 5. SP DIPA-019.01.2.247377/2016 6. DIPA-019.01.2.247381/2016 7. SP DIPA019.01.2.247398/2015 8. DIPA-019.01.2.247953/2016 9. SP DIPA019.01.2.249772/2016 10. DIPA-019.01.2.249836/2015 11. SP DIPA019.01.1.412446/2016 12. SP DIPA019.01.2.412452/2016 13. SP DIPA019.01.2.412461/2015 14. DIPA-019.01.2.522430/2015 15. SP DIPA019.01.2.522472/2015 16. SP DIPA019.01.2.522489/2015 17. 019.01.2.526160/2016 18. 019.01.2.568593/2016
1
Anggaran (Rp. 000)
Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan
No. Loan
PHLN
3
4
5
Rupiah Murni
8
Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)
R
Narasi
Satuan (Unit)
9
10
11
S (%)
R (%)
Instansi Penanggung Jawab
Lokasi
14
15
12
13
0
408.979.430
408.979.430
53,05
35,65 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
61,62
59,47
(5277) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
0
408.979.430
408.979.430
53,05
35,65 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri
61,62
59,47 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. ACEH 5. SUMATERA UTARA 6. SUMATERA BARAT 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. SULAWESI SELATAN
0
2.975.770.532
2.975.770.532
45,86
35,51
59,86
51,96
Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang
7
S
(10.06.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
JUMLAH
6
Penyerapan (%) Total
Jakarta, 20 Oktober 2016 Penanggung Jawab Menteri Perindustrian ttd. Airlangga Hartarto
LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 Anggaran (Rp. 000) Kode
1
(01) (01.01) (01.01.01)
(01.01.02)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PELAYANAN UMUM
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
3
4
5
6
7
8
9
T (%)
R (%)
10
11
0
335.964.697
335.964.697
63,72
49,59
73,15
63,88
0
335.964.697
335.964.697
63,72
49,59
73,15
63,88
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
320.041.697
320.041.697
63,09
73,51
64,27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
15.923.000
15.923.000
76,03
65,94
56,18
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,
49,30 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. 55,42 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
Instansi Penanggung Jawab
12
Anggaran (Rp. 000) Kode
1
(04) (04.04) (04.04.12)
(04.07)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
EKONOMI PENGAIRAN Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
2.409.542.095
2.409.542.095
47,43
37,98
63,37
53,33
0
16.404.869
16.404.869
0,00
0,00
0,00
0,00
0
16.404.869
16.404.869
0,00
0,00 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
0,00
0,00
0
2.393.137.226
2.393.137.226
47,75
63,80
53,69
(04.07.01)
Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
0
395.908.546
395.908.546
59,96
(04.07.02)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian
0
9.165.963
9.165.963
65,09
(04.07.03)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
0
46.925.395
46.925.395
66,47
38,23
Instansi Penanggung Jawab
12
55,22 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. 35,41 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.
68,92
63,93 1. Sekretariat Jenderal
75,88
75,42 1. Sekretariat Jenderal
57,11 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.
77,81
64,54 1. Inspektorat Jenderal
Anggaran (Rp. 000) Kode
1
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
(04.07.06)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
0
163.583.009
163.583.009
51,48
27,01 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.
82,19
82,69 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka
(04.07.07)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
0
191.880.234
191.880.234
44,30
43,60 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
57,57
58,83 1. Direktorat Jenderal Industri Agro
(04.07.08)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
0
142.170.866
142.170.866
37,61
26,63 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.
10,88
10,34 1. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika
(04.07.09)
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
0
432.743.541
432.743.541
28,28
21,40 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.
47,08
42,77 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah
Anggaran (Rp. 000) Kode
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
1
2
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Instansi Penanggung Jawab
12
(04.07.10)
Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri
0
404.100.947
404.100.947
32,04
13,23 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.
73,52
32,29 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
(04.07.11)
Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
0
56.358.484
56.358.484
51,71
41,28 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional
86,71
77,03 1. Direktorat Jenderal Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
(04.07.12)
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
0
550.300.241
550.300.241
63,99
59,46 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik
74,02
70,83 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri
0
582.633.306
582.633.306
54,31
37,21
65,27
63,16
0
173.653.876
173.653.876
57,28
40,87
73,84
71,82
0
173.653.876
173.653.876
57,28
(10) (10.05) (10.05.01)
PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
40,87 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
73,84
71,82 1. Sekretariat Jenderal
Anggaran (Rp. 000) Kode
1
(10.06) (10.06.01)
Penyerapan (%)
Indikator Kinerja Hasil *)
Fungsi/Sub Fungsi/Program
2
PENDIDIKAN TINGGI Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian
JUMLAH
PHLN
Rupiah Murni
TOTAL
T
R
Narasi
Satuan (Unit)
T (%)
R (%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35,65
61,62
59,47
0
408.979.430
408.979.430
53,05
0
408.979.430
408.979.430
53,05
0
2.975.770.532
2.975.770.532
45,86
35,65 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.
35,51
61,62
59,86
Instansi Penanggung Jawab
12
59,47 1. Sekretariat Jenderal
51,96
Jakarta, 20 Oktober 2016 Menteri Perindustrian ttd. Airlangga Hartarto
LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
1
1837
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur
Terdapat beberapa kegiatan Berkoordinasi dengan Dinas Perindag Penumbuhan dan Pengembangan WUB Provinsi/Kab/Kota dan pihak terkait IKM yang masih dalam proses koordinasi;
Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota, Bagian Program Setditjen IKM
2
1837
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur
Terdapat beberapa kegiatan Berkoordinasi dengan Sesditjen IKM Penumbuhan dan Pengembangan WUB untuk mempercepat proses revisi POK IKM yang masih dalam proses revisi POK sesuai hasil koordinasi
Dinas Perindag Provinsi/Kab/Kota, Bagian Program Setditjen IKM
3
1850
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
Pelaksanaan penyusunan RSKKNI dan penyusunan RSNI tertunda akibat proses pemotongan anggaran
Koordinasi lebih mendalam dengan PUSTAND, BSN pihak terkait dalam penyusunan RSKKNI dan penyusunan RSNI produk permesinan
4
1850
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan
Peningkatan koordinasi dengan pihakpihal terkait, diantaranya Kementerian teknis dan kalangan industri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT
5
1850
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
Koordinasi dengan para pihak terkait, Peningkatan koordinasi dengan pihakkhususnya dalam pelaksanaan Program pihal terkait, diantaranya Kementerian Kedaulatan Pangan dan Program teknis dan kalangan industri Kedaulatan Energi, Program Konversi BBM ke BBG, dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Alsintan Center
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5 Mempercepat proses realisasi pelaksanaan kegiatan lelang
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
6
1849
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
Beberapa kegiatan lelang masih dalam proses di ULP
ULP Kemenperin
7
1849
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika
Kegiatan Pembentukan Mould and Dies Mempercepat proses pencairan tanda Center masih dibintang bintang
Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Itjen Kementerian Perindustrian, Bappenas
8
1836
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
Realokasi anggaran revitalisasi industri gula menjadi bantuan mesin peralatan laboratorium dalam rangka penerapan SNI wajib industri agro baru selesai revisi pada akhir bulan september 2015 sehingga menyebabkan rendahnya realisasi anggaran Setditjen Industri Agro
Bantuan mesin dan peralatan laboratorium dalam rangka penerapan SNI Wajib Industri Agro sudah dalam tahap lelang di ULP
ULP Kemenperin
9
1835
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan
Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Nasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan tidak dapat mengakomodir (menolak) alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian, dikarenakan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN, sehingga kegiatan tersebut harus direalokasi menjadi kegiatan lainnya.
Sudah dilakukan realokasi anggaran kegiatan Revitalisasi Industri Gula Nasional menjadi kegiatan Bantuan Alat Laboratorium dan kegiatan mendukung hilirisasi industri agro, dan saat ini kegiatan tersebut sedang dalam proses pelaksanaan
Bappenas, Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
10
1833
Penumbuhan Dan Pengembangan Terdapat lima kegiatan bantuan mesin Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan peralatan, seiring dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar berakibat menyulitkan dalam proses penyusunan HPS mesin dan peralatan serta diulangnya beberapa lelang pengadaan.
Mendorong pihak ke tiga agar melakukan order secara evektif dan cepat untuk pengadaan mesin peralatan kepada distributor dan memastikan harga mesin peralatan di tingkat agen dan berkoordinasi dengan calon penerima agar hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak, dapat dipercepat proses pengirimannya karena mesin peralatan akan dipergunakan untuk pelatihan.
ULP, Pihak ketiga,pemerintah daerah setempat, KUB/koperasi (penerima bantuan).
11
1838
Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan
Adanya pemotongan anggaran terhadap anggaran Ditjen IKM sehingga kegiatan Restrukturisasi mesin/peralatan tidak dapat terlaksana pada tahun 2016 dan direncanakan akan direalisasikan pada tahun anggaran 2017.
Menyusun rencana penganggaran kegiatan Restrukturisasi mesin/peraltan pada tahun 2017 yang dapat mengakomodir kegiatan Restrukturisasi mesin/peralatan pada tahun 2016 yang tidak dapat terealisasi.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Koordinator Kegiatan
12
1840
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Rekonsiliasi Data IKM Nasional yang akan dihadiri oleh seluruh Satker Daerah, serta kerjasama data IKM dengan Badan Pusat Statistik mundur pelaksanaannya karena adanya penghematan anggaran.
Akan diadakan rapat dan koordinasi lanjutan di November 2016.
Sekretaris Ditjen IKM, Pihak Badan Pusat Statistik
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6
13
1840
Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
Penetapan LPP Restrukturisasi Penganggaran kegiatan untuk tahun Mesin/Peralatan IKM yaitu PT. Surveyor 2017 Indonesia. Namun, dengan adanya penghematan anggaran tahun 2016 (Perpres No.8 Tahun 2016), kegiatan restrukturisasi mesin peralatan IKM yang dilaksanakan pada tahun 2016 hanya sampai pada tahapan penetapan penerima. Untuk tahapan selanjutnya yaitu verifikasi dan identifikasi, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPBB) dan realisasi pencairan direncanakan akan dilaksanakan pada bulan januari februari 2017
Sekretaris Ditjen IKM, PT Surveyor Indonesia
14
1858
Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
Adanya perubahan nomenklatur Ditjen KPAII menyebabkan perubahan pada peta resiko secara keseluruhan
Inspektorat Jenderal, Biro Keuangan
15
1858
Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional
Proses revisi anggaran untuk Memaksimalkan waktu yang tersisa nomenklatur organisasi baru Ditjen untuk segera melaksanakan kegiatan KPAII selesai tanggal 4 Agustus 2016, sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga sehingga harus menyesuaikan kembali waktu pelaksanaan komponen kegiatan
Kementerian Keuangan
16
1864
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
Realisasi fisik belum mencapai sasaran yang ditetapkan karena adanya revisi DIPA penambahan volume pengadaan peralatan dan fasilitas
PPK, Pejabat Pengadaan, Kabag TU
Pembentukan satuan tugas SPIP
Pengadaan sarana yang belum terealisasi akan direalisasikan pada Triwulan IV
No
Kode
Kegiatan
Kendala
Tindak Lanjut yang Diperlukan
1
2
3
4
5
17
1827
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional
Pelaporan maupun penganggaran sudah terkomputerisasi. Namun ada beberapa aplikasi yang belum memenuhi kebutuhan user antara lain Data tarif satker BLU belum masuk ke dalam aplikasi TRPNBP, serta aplikasi keuangan yang belum mendukung dari Kementerian Keuangan, baik aplikasi tingkat eselon 1 maupun tingkat kementerian
Memberikan feedback dengan pihak terkait sehubungan dengan kekurangan yang masih dimiliki aplikasi keuangan, sehingga aplikasi dapat terus disempurnakan
Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Kementerian Keuangan
Jakarta, 20 Oktober 2016 Menteri Perindustrian ttd. Airlangga Hartarto
