LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tanggal 29 Nopember 2006 DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : 019 [DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN]

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)

Nomor Kode dan Nama Program/Kegiatan

No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%) Total 7

S 8

Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)

R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab

Lokasi

14

15

12

13

1 1. 019.01.1.247101/2016 2. SP DIPA019.01.1.451496/2016 3. SP DIPA019.01.1.451522/2016 4. DIPA-019.01.1.248628/2016 5. SP DIPA-019.01.1.248629/2016

(04.07.01) Program Pengembangan Sdm Industri Dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

320.241.697

320.241.697

35,84

33,55 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

46,36

35,56

1

(1824) Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

0

17.302.000

17.302.000

45,02

20,14 1. Pelayanan Hukum Dan Penataan Organisasi

49,93

28,01 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1825) Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

0

46.074.674

46.074.674

32,98

34,15 1. Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

39,55


No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

3

(1826) Pengembangan Sdm Industri

0

15.124.000

15.124.000

31,86

34,71 1. Pengembangan Sdm Industri

45,82


4

(1827) Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

0

131.309.309

131.309.309

44,78

45,01 1. Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

50,00

41,49 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI 3. EROPA BARAT

5

(1828) Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

0

31.338.714

31.338.714

32,00

32,62 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

48,00


6

(1829) Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

0

33.147.000

33.147.000

34,82

28,01 1. Pembangunan Sistem Informasi Industri Yang Terintegrasi Dan Handal

44,32


7

(1831) Peningkatan Kualitas Kehumasan

0

45.946.000

45.946.000

15,78

11,32 1. Peningkatan Kualitas Kehumasan

42,57


2 1. 019.01.1.247101/2016

(04.07.02) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

15.923.000

15.923.000

57,84

28,86 Tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan.

53,49

49,92

1

(1832) Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

0

15.923.000

15.923.000

57,84

28,86 1. Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kerja

53,49


3 1. SP DIPA019.06.1.247885/2016

(04.07.03) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

49.569.000

49.569.000

40,27

36,41 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

50,87

45,55

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

1

(1841) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

0

4.102.612

4.102.612

34,01

44,25 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

62,42

49,24 1. Inspektorat Jenderal 1. DKI JAKARTA

2

(1842) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

0

4.567.719

4.567.719

39,86

44,39 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Ii

50,17


3

(1843) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

0

3.909.968

3.909.968

40,02

35,17 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iii

49,20


4

(1844) Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

0

4.117.094

4.117.094

49,83

35,97 1. Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

61,30


5

(1845) Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0

32.871.607

32.871.607

39,94

34,52 1. Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

48,42


4 1. SP DIPA019.03.1.247982/2016

(04.07.06) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka

0

205.704.000

205.704.000

30,92

11,00 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

36,94

27,06

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)

Instansi Penanggung Jawab 14

Lokasi

12

13

1

(1875) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka

0

94.156.000

94.156.000

27,34

4,74 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka

33,54

22,86 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka

1. DKI JAKARTA

15

2

(1876) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

0

19.097.933

19.097.933

20,92

13,01 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

41,15


1. DKI JAKARTA

3

(1877) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hulu

0

18.822.377

18.822.377

47,94

21,89 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hulu

67,87


1. DKI JAKARTA

4

(1879) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka

0

60.644.743

60.644.743

40,59

18,92 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, Dan Aneka

38,72


1. DKI JAKARTA

5

(5881) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-logam

0

12.982.947

12.982.947

-

- 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Bahan Galian Non-logam

-

- 1. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil Dan Aneka

1. DKI JAKARTA

5 1. DIPA-019.02.1.247960/2016

(04.07.07) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

191.880.234

191.880.234

20,43

25,27 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

33,44

35,82

1

(1833) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

0

35.009.407

35.009.407

38,38

33,50 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan

52,44

52,88 1. Direktorat Jenderal Industri Agro

1. DKI JAKARTA

2

(1834) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar

0

29.042.724

29.042.724

18,62

17,52 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar

30,58


1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6

Penyerapan (%)


Total

S

R

Narasi

Satuan (Unit)

7

10

11

8

9

3

(1835) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan

0

55.485.681

55.485.681

5,83

5,87 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan

4

(1836) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

72.342.422

72.342.422

25,39

6 1. DIPA-019.04-0/2016

(04.07.08) Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

0

190.956.000

190.956.000

1

(1846) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

0

25.082.970

2

(1847) Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan (dihapus)

0

3

(1848) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Elektronika Dan Telematika

4

(1849) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

12,92


1. DKI JAKARTA

46,72 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

45,22


1. DKI JAKARTA

29,78

15,65 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

31,29

26,00

25.082.970

21,11

8,23 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

13,18

17,05 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika

2.024.153

2.024.153

9,03

(29,08)

(29,25) 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika

0

25.000.000

25.000.000

17,50

6,99 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Elektronika Dan Telematika

24,56


0

78.629.436

78.629.436

28,21

24,66 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

30,93


104,74 1. Penumbuhan Industri Maritim Dan Kedirgantaraan Dan Alat Pertahanan (dihapus)

15

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6



S

R

Narasi

Satuan (Unit)

8

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

5

(1850) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

0

46.719.441

46.719.441

50,00

7,69 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

53,38


6

(5882) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam

0

13.500.000

13.500.000

6,40

5,38 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam

7,63


7 1. 019.05-0/2015 (04.07.09) 2. SP DIPA-019.05.2.247952/2016 Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

0

432.868.000

432.868.000

12,65

1

(1837) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur

0

122.454.000

122.454.000

2

(1838) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan

0

113.226.000

3

(1839) Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut

0

110.657.000

9,98 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

18,09

7,64

3,76 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu, Dan Furnitur

10,01

6,92 1. Direktorat Jenderal Industri Kecil Dan Menengah

1. DKI JAKARTA

113.226.000

11,35

8,98 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan

16,13


1. DKI JAKARTA 2. JAWA TIMUR

110.657.000

2,63

8,75


1. DKI JAKARTA

3,22 1. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, Dan Alat Angkut

12,59

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

34,31


6,78 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

45,96

27,42

9,12

8,10 1. Pengembangan Wilayah Industri I

52,19

27,30 1. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

1. DKI JAKARTA

174.634.000

3,91

1,12 1. Pengembangan Wilayah Industri Ii

35,68


1. DKI JAKARTA

38.850.000

38.850.000

19,11

9,71 1. Pengembangan Wilayah Industri Iii

49,67


1. DKI JAKARTA

0

53.945.000

53.945.000

24,59

16,96 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

48,18


1. DKI JAKARTA

0

56.358.484

56.358.484

30,47

24,75 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

44,96

47,34

4

(1840) Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

0

86.531.000

86.531.000

26,12

8 1. SP DIPA-019.08-0/2015

(04.07.10) Program Percepatan Penyebaran Dan Pemerataan Pembangunan Industri

0

513.493.000

513.493.000

9,73

1

(1851) Pengembangan Wilayah Industri I

0

246.064.000

246.064.000

2

(1852) Pengembangan Wilayah Industri Ii

0

174.634.000

3

(1853) Pengembangan Wilayah Industri Iii

0

4

(1854) Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

9 1. SP DIPA-019.09.1.248039/2016 (04.07.11) Program Peningkatan Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional


R

21,64 1. Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

15 1. DKI JAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni

7

S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

1

(1855) Peningkatan Ketahanan Industri

0

7.825.000

7.825.000

15,57

19,14 1. Peningkatan Ketahanan Industri

34,31

33,06 1. Direktorat Jenderal 1. DKI JAKARTA Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional

2

(1856) Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional

0

13.486.527

13.486.527

32,27

33,51 1. Pengembangan Akses Sumber Daya Industri Internasional

42,59


3

(1857) Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional

0

8.667.853

8.667.853

18,53

12,01 1. Pengembangan Akses Pasar Industri Internasional

52,02


4

(1858) Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional

0

26.379.104

26.379.104

40,03

28,60 1. Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional

46,24


(04.07.12) Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

0

586.495.763

586.495.763

38,88

38,82 Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik

48,90

48,38

10 1. DIPA-019.07.1.248035/2015 2. SP DIPA-019.07.2.412528/2016 3. SP DIPA-019.07.2.248042/2016 4. DIPA-019.07.2.247199/2015 5. DIPA-019.07.2.247136/2016 6. SP DIPA-019.07.2.248056/2016 7. DIPA-019.07.2.247403/2016 8. SP DIPA-019.07.2.248060/2016 9. SP.DIPA-019.07.2.247157/2015 10. SP DIPA019.07.2.247140/2016 11. DIPA-019.07.2.247161/2016 12. DIPA- 019.07.2.247204/2016 13. DIPA-019.07.2.247211/2016 14. SP DIPA019.07.2.247225/2016 15. Dipa-019.07.2.247232/2016 16. SP DIPA019.07.2.247246/2015 17. DIPA. 019.07.2.248124/2016 18. SP DIPA019.07.2.248145/2016 19. SP-DIPA019.07.2.248920/2016 20. 019.07.2.539053/2014 21. DIPA-019.07.2.539060/2014 22. SP DIPA019.07.2.539074/2016 23. DIPA-019.07.2.539081/2016 24. SP DIPA-

6

Penyerapan (%) Total

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

1

(1859) Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

0

7.297.000

7.297.000

22,38

22,35 1. Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

60,01

43,98 1. Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri

1. DKI JAKARTA

15

2

(1860) Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

0

17.975.400

17.975.400

16,16

23,28 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

48,02


1. DKI JAKARTA

3

(1861) Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

0

10.600.000

10.600.000

20,47

12,61 1. Penelitian Dan Pengembangan Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

37,21


1. DKI JAKARTA

4

(1862) Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

0

42.366.524

42.366.524

45,58

35,54 1. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri

48,45


1. DKI JAKARTA

5

(1863) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

0

10.448.127

10.448.127

33,17

17,16 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Dan Kekayaan Intelektual

47,68


1. DKI JAKARTA

6

(1864) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

0

26.668.870

26.668.870

47,12

47,20 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

46,41


1. DKI JAKARTA

7

(1865) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

0

22.673.524

22.673.524

51,92

49,25 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

51,68


1. JAWA BARAT

8

(1866) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

0

25.373.416

25.373.416

46,37

45,90 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

45,25


1. DI YOGYAKARTA

9

(1867) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

0

57.246.548

57.246.548

35,92

40,38 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

50,52


1. JAWA BARAT

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni 6


S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

10

(1868) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

0

21.662.244

21.662.244

40,86

48,33 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

45,08


1. JAWA BARAT

15

11

(1869) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

0

18.780.799

18.780.799

45,68

45,76 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

48,30


1. SULAWESI SELATAN

12

(1870) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

0

23.048.262

23.048.262

45,63

47,43 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

50,46


1. JAWA BARAT

13

(1871) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

0

28.061.427

28.061.427

44,74

35,50 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

50,90


1. JAWA BARAT

14

(1872) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

0

46.952.704

46.952.704

26,84

38,57 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

50,07


1. JAWA BARAT

15

(1873) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

0

28.828.968

28.828.968

40,80

43,55 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

47,44


1. JAWA TENGAH

16

(1874) Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

0

22.664.249

22.664.249

51,24

46,13 1. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

46,70


1. DI YOGYAKARTA

No.

Nomor SP DIPA

1

2

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni

7

S 8


R

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

12

13

17

(3986) Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

0

159.442.832

159.442.832

38,69

38,89 1. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

50,31


1. JAWA TIMUR 2. ACEH 3. SUMATERA UTARA 4. SUMATERA BARAT 5. SUMATERA SELATAN 6. LAMPUNG 7. KALIMANTAN BARAT 8. KALIMANTAN SELATAN 9. KALIMANTAN TIMUR 10. SULAWESI UTARA 11. MALUKU

18

(5242) Sertifikasi Industri

0

16.404.869

16.404.869

26,24

25,96 1. Sertifikasi Industri

44,11


1. DKI JAKARTA

11 1. 019.01.2.248522/2016 2. 019.01.2.248539/2016 3. SP DIPA-019.01.2.248543/2016 4. SP DIPA-019.01.2.248937/2014 5. SP DIPA019.01.2.248941/2016 6. SP DIPA - 09.01.2.248958/2016 7. SP DIPA-019.01.1.412446/2016 8. DIPA-019.01.2.579319/2016


0

187.206.007

187.206.007

34,28

49,54

50,16

(1830) Peningkatan Kualitas Sdm Industri

0

187.206.007

187.206.007

34,28

26,66 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. 26,66 1. Peningkatan Kualitas Sdm Industri

49,54

50,16 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. DI YOGYAKARTA 3. JAWA TIMUR 4. SUMATERA UTARA 5. SUMATERA BARAT 6. SULAWESI SELATAN 7. BALI

1

6


15

No.

Nomor SP DIPA

1

2

12 1. DIPA-019.01.2.247115/2016 2. SP DIPA-019.01.2.247122/2015 3. SP DIPA-019.01.2.247178/2015 4. DIPA-019.01.2.247182/2016 5. SP DIPA-019.01.2.247377/2016 6. DIPA-019.01.2.247381/2016 7. SP DIPA019.01.2.247398/2015 8. DIPA-019.01.2.247953/2016 9. SP DIPA019.01.2.249772/2016 10. DIPA-019.01.2.249836/2015 11. SP DIPA019.01.1.412446/2016 12. SP DIPA019.01.2.412452/2014 13. SP DIPA019.01.2.412461/2015 14. DIPA-019.01.2.522430/2015 15. SP DIPA019.01.2.522472/2015 16. SP DIPA019.01.2.522489/2015 17. 019.01.2.526160/2016 18. 019.01.2.568593/2016

1

Anggaran (Rp. 000)


No. Loan

PHLN

3

4

5

Rupiah Murni

Narasi

Satuan (Unit)

9

10

11

S (%)

R (%)


Lokasi

14

15

12

13

470.233.834

470.233.834

26,70

21,81 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

42,43

37,80

(5277) Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

0

470.233.834

470.233.834

26,70

21,81 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Industri

42,43

37,80 1. Sekretariat Jenderal 1. DKI JAKARTA 2. JAWA BARAT 3. DI YOGYAKARTA 4. ACEH 5. SUMATERA UTARA 6. SUMATERA BARAT 7. LAMPUNG 8. KALIMANTAN BARAT 9. SULAWESI SELATAN

0

3.220.929.019

3.220.929.019

25,58

21,31

39,49

33,34

*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

8


R

0

Keterangan S : Sasaran; R : Realisasi

7

S


JUMLAH

6


Jakarta, 27 Juli 2016 Menteri Perindustrian

Ttd.

Saleh Husin

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016 Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(01) (01.01) (01.01.01)

(01.01.02)

Penyerapan (%)

Indikator Kinerja Hasil *)

Fungsi/Sub Fungsi/Program

2

PELAYANAN UMUM

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11

0

335.964.697

335.964.697

35,14

29,40

46,47

41,32

0

335.964.697

335.964.697

35,14

29,40

46,47

41,32

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

320.041.697

320.041.697

34,23

28,76 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat,sosialisasi informasi dan layanan publik; Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian.

46,58

41,54

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

15.923.000

15.923.000

52,99


44,35

37,08

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL,


12

Anggaran (Rp. 000) Kode

1

(04) (04.04) (04.04.12)

(04.07)

Penyerapan (%)



2

EKONOMI PENGAIRAN Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11

0

2.579.894.047

2.579.894.047

26,03

21,91

40,22

32,94

0

16.404.869

16.404.869

0,00

0,00

0,00

0,00

0

16.404.869

16.404.869

0,00


0,00

0,00

0

2.563.489.178

2.563.489.178

26,20

40,49

33,16

22,06


12

(04.07.01)

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

0

320.241.697

320.241.697

35,84


46,36

35,56 1. Sekretariat Jenderal

(04.07.02)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian

0

15.923.000

15.923.000

57,84


53,49


(04.07.03)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

0

49.569.000

49.569.000

40,27

36,41 Tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif; Tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi; Tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas; Tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.

50,87

45,55 1. Inspektorat Jenderal


1

Penyerapan (%)



2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.06)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

0

205.704.000

205.704.000

30,92

11,00 Pulihnya utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 70 persen; Jumlah industri yang berhasil pulih dengan target 100 industri.

36,94


(04.07.07)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

0

191.880.234

191.880.234

20,43

25,27 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

33,44


(04.07.08)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

0

190.956.000

190.956.000

29,78

15,65 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.

31,29

26,00 1. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika

(04.07.09)

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

0

432.868.000

432.868.000

12,65

9,98 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40; Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.

18,09


(04.07.10)

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

0

513.493.000

513.493.000

9,73

6,78 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun; Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah.

45,96



Penyerapan (%)



1

2

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

T (%)

R (%)

10

11


12

(04.07.11)

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

0

56.358.484

56.358.484

30,47

24,75 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap Sumber Investasi, Akses Sumber Daya Industri serta Kerjasama Industri Internasional

44,96

47,34 1. Direktorat Jenderal Ketahanan Dan Pengembangan Akses Industri Internasional

(04.07.12)

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

0

586.495.763

586.495.763

38,88


48,90


0

657.439.841

657.439.841

28,86

23,19

44,46

41,32

0

187.206.007

187.206.007

34,28

26,66

49,54

50,16

0

187.206.007

187.206.007

34,28

(10) (10.05) (10.05.01)

PENDIDIKAN PENDIDIKAN KEDINASAN Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian


49,54



1

(10.06) (10.06.01)

Penyerapan (%)



2

PENDIDIKAN TINGGI Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

JUMLAH

PHLN

Rupiah Murni

TOTAL

T

R

Narasi

Satuan (Unit)

3

4

5

6

7

8

9

21,81

0

470.233.834

470.233.834

26,70

0

470.233.834

470.233.834

26,70

0

3.220.929.019

3.220.929.019

25,58


21,31

T (%)

R (%)

10

11

42,43

37,80

42,43

39,49


12


33,34

Jakarta, 27 Juli 2016 Menteri Perindustrian Ttd.

Saleh Husin

LANJUTAN FORMULIR C KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No

Kode

Kegiatan

Kendala

Tindak Lanjut yang Diperlukan

1

2

3

4

5

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6

1

1854

Penyusunan Dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Masih terus dilakukan kajian OVNI Kota Terus dilakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah daerah Bukit Indah di Purwakarta terkait dalam penetapan objek vital Kota setempat dan Bukit indah di Purwakarta kementerian/Lembaga terkait.

2

1856

Pengembangan Akses Sumber Daya Proses adaptasi dari masing-masing Industri Internasional petugas BPP dan PBJ di tiap subbagian, serta melalui Sesditjen KII dilakukan peningkatan kemampuan dari tiap petugas BPP dalam penguasaan aplikasi dan prosedur kerja

Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani administrasi pelaksanaan pekerjaan, Pengolahan Data, Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, Analisa Data, Modalitas serta Negosiasi

3

1871

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

Sebagian besar kegiatan penelitian sudah dalam tahap pelaksanaan penelitian dan pembuatan benda uji, beberapa sudah dalam tahap karakterisasi benda uji. Namun masih ada beberapa bahan penelitian dan peralatan pendukung yang masih belum teralisasi seperti peralatan reaktor fospor untuk pembuatan Bone China. Beberapa perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan pengumpulan data masih ada yang belum terealisasi.

Mempercepat realisasi pengadaan Panitia pengadaan barang barang dan jasa, disamping itu akan dan jasa, PPK, Koordinator mempergunakan stok bahan yang masih kegiatan litbang tersedia sambil menunggu terealisasinya pengadaan barang.

4

1853

Pengembangan Wilayah Industri Iii

Ketidaksiapan lahan pembangunan Lelang Kegiatan Penyusunan Pola untuk SIKIM Konawe, sehingga Pengembangan SIKIM di 6 (enam) sebagian anggaran dialihkan menjadi daerah Penyusunan Pola Pengembangan SIKIM di 6 (enam) daerah

Sekretariat Ditjen KII

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


5

1850

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian

Penyusunan tim teknis RSNI

Koordinasi lebih mendalam dengan pihak terkait dalam penyusunan RSNI produk permesinan

PUSTAND, BSN

6

1838

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Aneka Dan Kerajinan

Keterlambatan dalam proses pengadaan Lembaga Pengelola Program, sehingga mengakibatkan mundurnya pelaksaan program secara keseluruhan

Menghimbau LPP untuk mempercepat pengumpulan dan verifikasi dokumen calon peserta agar Rapat Tim Teknis (RTT) dapat segera dilaksanakan.

Koordinator Kegiatan, dan Lembaga Pengelola Program

7

1850


Koordinasi dengan para pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Pusat Pengembangan Teknologi Industri Mesin Perkakas dan Alat Kesehatan

Peningkatan koordinasi dengan pihakpihal terkait, diantaranya Kementerian teknis dan kalangan industri

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT

8

1876

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia Hilir

Dokumen SKKNI yang akan disusun berada di dalam koordinasi Subdit Farmasi dan Kosmetik, sementara Jabatan tersebut belum ada yang mengisi

Segera ditunjuk dan dilantik pejabat baru Biro Kepegawaian dan agar kegiatan segera dapat dilaksanakan Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen IKTA

9

1876


Menunggu hasil lelang kegiatan Verifikasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Produk Industri Kimia, Tekstil dan Aneka

Pemenang lelang sudah ditetapkan dan dilakukan kontrak tanggal 7 Juni 2016, selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemenang lelang dan calon perusahaan yang akan diverifikasi dan disertifikasi

10

1876


Pameran produk Industri Kimia Hilir baru Segera melakukan koordinasi dengan akan dilaksanakan pada bulan Agustus perusahaan calon peserta pameran tahun 2016

PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) selaku pemenang lelang

Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetik), Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), dan Gabungan Pengusaha Jamu (GP Jamu)

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5 Mempercepat koordinasi penyusunan spesifikasi dan HPS mesin peralatan yang dibutuhkan daerah, serta penyusunan TOR kegiatan kajian serta berkoordinasi mengenai pelaksanaan bantuan sertifikasi.


11

1833

Penumbuhan Dan Pengembangan Terdapat lima kegiatan bantuan mesin Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan peralatan, 1 kegiatan kajian dan 1 kegiatan bantuan sertifikasi legalitas kayu yang baru disetujui dalam APBNP pada bulan maret sehingga waktu efektif yang dimiliki untuk menyelesaikan kegiatan adalah 9 bulan.

Dinas perindustrian daerah calon penerima bantuan, Unit Layanan Pengadaan, Kementerian Keuangan, Asosiasi Furniture kayu.

12

1835

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan

Kegiatan Reviitalisasi Industri Gula Anggaran akan direalokasi untuk Nasional tidak dapat dilaksanakan kegiatan mendukung hilirisasi Industri dikarenakan PT Perkebunan Nusantara Agro III (Persero) selaku Holding BUMN Perkebunan tidak dapat mengakomodir (menolak) alokasi anggaran dari Kementerian Perindustrian, dikarenakan sudah mendapat Penyertaan Modal Negara dalam bentuk dana segar (fresh money) tahun 2015 melalui Kementerian BUMN

Kementerian Keuangan, Bappenas, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

13

1846

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

Beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses lelang

Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk dapat segera menyelesaikan proses pengadaan barang dan jasa

ULP Kemenperin, Direktorat IATD

14

1846

Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

Terdapat kegiatan yang masih dalam proses revisi anggaran (RKA-KL) sehingga belum dapat dilaksanakan

Memantau perkembangan proses revisi anggaran dan segera merealisasikan setelah proses revisi anggaran selesai

DJA Kemenkeu, Setditjen IUBTT, Itjen Kemenperin, Biro Perencanaan Kemenperin, Dit. IATD

15

1849

Penyusunan Dan Evaluasi Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika

Beberapa kegiatan lelang baru sampai Mempercepat proses realisasi pada proses penandatanganan kontrak. pelaksanaan kegiatan lelang

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


16

1850


Koordinasi dengan para pihak terkait, Peningkatan koordinasi dengan pihakkhususnya dalam pelaksanaan Program pihal terkait, diantaranya Kementerian Kedaulatan Pangan dan Program teknis dan kalangan industri Kedaulatan Energi, Program Konversi BBM ke BBG, dan fasilitasi bantuan mesin/peralatan Alsintan Center

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Pemda, ITB, Sesditjen IUBTT

17

1876


Belum lengkapnya dokumen pendukung Segera melakukan koordinasi yang lebih Dinas Perindustrian, untuk kegiatan seperti dokumen intensif dengan dinas terkait Perdagangan dan Koperasi Memorandum of Understanding (MoU) Kota Bekasi antara Kementerian Perindustrian dengan Dinas terkait dan adanya pergantian pejabat di lingkungan dinas terkait

18

1876


Belum adanya rekomendasi dari Badan Segera melakukan koordinasi secara Perencanaan Pembangunan Nasional intensif dengan Badan Perencanaan mengenai Restrukturisasi Industri Kimia Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Hilir

19

1875

Penumbuhan Dan Pengembangan Realokasi anggaran untuk kegiatan Akan dilakukan Revisi POK dan DIPA Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan prioritas Lain di Ditjen IKTA serta penganggaran pada Tahun 2017 Aneka mengakibatkan kegiatan Sosialisasi Juklak Pengawasan dan Sosialisasi SNI tidak dilaksanakan pada tahun 2016

Inspektorat Jenderal, Biro Perencana, Sekretariat Ditjen IKTA

20

1875

Penumbuhan Dan Pengembangan Rencana Pendirian Material Center di Sedang dilakukan Revisi POK dan Revisi Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan PT Puspa Agro Jawa Timur, terkendala DIPA, Kegiatan ini Akan direalisasikan Aneka anggaran yang seluruhnya masih dalam pada Semester II 2016 bentuk belanja Sewa, sedangkan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui belanja jasa lainnya

Aprisindo, APKI, PT Puspa Agro, Penyedia Jasa Perencana, Disperindag JAwa Timur, Pelaku Usaha dan Suplier Bahan Baku Alas Kaki dan Aksesoris, Inspektorat Jenderal, Biro Perencana, Sekretariat Ditjen IKTA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


21

1875

Penumbuhan Dan Pengembangan Penghematan Aggaran sesuai Inpres Akan dilakukan Revisi DIPA dan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan No. 4 Tahun 2016 Rancangan Anggaran Penganggaran pada tahun 2017 Aneka Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 dan Realokasi Anggaran menyebabkan kegiatan Penguatan Sarana Lab Uji dalam rangka SNI Wajib tidak dilaksanakan di tahun 2016 dan ditunda menjadi tahun 2017

Inspektorat Jenderal, Biro Perencana, Sekretariat Ditjen IKTA

22

1875

Penumbuhan Dan Pengembangan Kementerian Perindustrian tidak Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan diperkenankan untuk menjadi Aneka penyelenggara maupun pengelola di Pusat Logistik Berikat sesuai PP 85 Tahun 2016. Bentuk bantuan pemerintah yang dapat dilakukan adalah membuat regulasi terkait kualitas kapas dan pemeriksaaan kapas di PLB (mendirikan Lab pengujian Kualitas kapas), Penghematan Aggaran sesuai Inpres No. 4 Tahun 2016 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 dan Realokasi Anggaran menyebabkan kegiatan ini tidak dilaksanakan dan ditunda menjadi tahun 2017

Dalam rangka Persiapan Pelaksanaan di Tahun 2017 pada semester II akan dilaksanakan FGD membahas bentuk regulasi dan fasilitasi yang dapat dilakukan oleh Kemenperin

API, Pengelola dan Pengusaha PLB, Spinners, Shippers, Logistik dan Trader Kapas

23

1875

Penumbuhan Dan Pengembangan Kegiatan Bimbingan Teknis untuk Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan industri alas kaki maupun TPT agak Aneka terhambat pelaksanaannya karena perubahan nilai dalam 1 paket kegiatan serta terjadinya penambahan Output Kegiatan dari 400 orang menjadi 1.000 orang memerlukan realokasi anggaran dari kegiatan lain

Akan dilakukan Revisi DIPA dan kegiatan akan dilaksanakan pada Semester II 2016

API, APRISINDO, LSP, TUK, Perusahaan dan Karyawan, Inspektorat Jenderal selaku APIP dan Biro Perencanaan, sekretariat Jenderal IKTA

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5


24

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Kegiatan Pengembangan Pengawasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil masih perlu Penyesuaian Artikel untuk Pengawasan Serta Dukungan Teknis pengembangan web Itjen Lainnya Inspektorat Jenderal

Pemeliharaan website akan dilakukan secara berkala

25

1845

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengawasan Itjen masih perlu penyesuaian jika Renstra Itjen mengalami perubahan

Dokumen perencanaan akan dilakukan revisi jika terdapat perubahan pada Renstra Kementerian

26

1844

Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

Rendahnya realisasi anggaran audit inspektorat IV disebabkan oleh keterbatasan SDM dan berkurangnya jumlah hari pelaksanaan audit.

Segera dijadwalkan pelaksanaan cek fisik sebagai tindak lanjut pelaksanaan audit yang telah dilakukan

27

1844

Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat Iv

Masih diperlukannya tambahan dan perbaikan pertanyaan dan kuesioner untuk dinas

Perbaikan kuesioner akan segera disusun dan disosialisasikan pada petugas survey

Tenaga ahli monev restrukturisasi

28

1827

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan Dan Barang Milik Negara Yang Profesional

Adanya kebijakan pemerintah mengenai pemotongan anggaran perjalanan dinas dan pemanfaatan kembali (APBNP) yang masih diblokir, sehingga para penanggungjawab kegiatan baru setelah APBNP belum dapat melaksanakan kegiatan yang direncanakan

Koordinasi dengan Kementerian Keuangan lebih ditingkatkan sehingga anggaran yang masih terblokir dapat segera digunakan

Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan

Biro Perencanaan

No

Kode

Kegiatan

Kendala


1

2

3

4

5

29

1825

Peningkatan Layanan Administrasi, Layanan Pengadaan, Layanan Kesehatan Dan Manajemen Perkantoran Berbasis Teknologi

Adanya kebijakan terkait penghematan anggaran yang berdampak pada perubahan pengalokasian anggaran kegiatan, sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan anggaran

Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik eksternal maupun internal (Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan) dalam hal perubahan kebijakan terkait program/kegiatan maupun anggaran, sehingga proses pelaksanaan kegiatan lebih lancar.

Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah 6 Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan

Jakarta, 27 Juli 2016 Menteri Perindustrian ttd Saleh Husin

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2016

Recommend Documents