LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN

PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dalam sistem ketatanegaraan, birokrasi adalah unsur sumberdaya manusia penyelenggara sistem administrasi pemerintahan. Jadi birokrasi menjadi salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan clean government dan

good governance. Posisi dan peran birokrasi menjadi sangat kuat dan dominan, karena selain berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi juga berpengaruh terhadap kehidupan politik. Dalam kehidupan ekonomi, kinerja birokrasi berpengaruh pada tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kehidupan politik, kinerja birokrasi akan menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan (legitimasi) kepada pemerintah. Sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, birokrasi di tuntut berkinerja baik dengan melakukan perubahan paradigma yang mendasar yang biasa berfokus pada input, proses dan output yang menyebabkan pemerintahan cenderung menyatakan bahwa sekedar menggunakan dana (input) atau melakukan suatu kegiatan (proses), atau membuat suatu buku pedoman (output), menjadi berfokus pada outcome yang berupa perubahan yang terjadi setelah adanya output. Perubahan paradigma tersebut akan sangat menentukan kesungguhan pemerintah untuk benar-benar berkinerja. Apabila dimasa lalu pemerintahan cukup memberikan janji mengenai kinerja, kini seiring dengan gelombang menuju kepemerintahan yang baik (good governance) pemerintah diwajibkan untuk memenuhi janjinya dan memberikan bukti mengenai pemenuhan janji tersebut. Kinerja yang dijanjikan harus diukur apakah benar-benar telah dipenuhi. Untuk mengukur kinerja tersebut, di gunakan alat ukur yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja akan memberikan gambaran mengenai apakah pemerintahan berhasil atau gagal memenuhi janjinya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja akan memberikan informasi mengenai kinerja pemerintahan atau seseorang apakah dia berhasil atau gagal, baik atau tidak baik, sesuai ketentuan atau tidak. Dengan adanya informasi tersebut, pemerintahan dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya indiaktor kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat

dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015

1

PENDAHULUAN merencanakan

kinerja

akan

lebih

meningkatkan

kualitas

perencanaan

dengan

menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki konteks dan fungsi berbeda. Kebijakan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi

dan pemanfaatan

berbagai sumber daya (resources) yang dimiliki Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, kemampuan, dan kebutuhan daerah. Pertimbangan lainnya adalah dengan memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 merupakan media pertanggungjawaban atas penjabaran Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2017, dimana pada tahun 2015 ini merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Gorontalo, dengan mekanisme penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Taknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam pelaporan kinerja yang harus dilaksanakan pada setiap berakhirnya tahun anggaran sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


2

PENDAHULUAN 1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Laporan kinerja juga merupakan salah satu cara untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik, yang ekonomis, efektif dan efisien uang publik yang dibelanjakan. Lebih jauh laporan kinerja dapat memberi informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program kegiatan, pencapaian kegiatan serta perumusan masalah dan rekomendasinya. Penyusunan laporan kinerja dapat menyajikan sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015. Penyusunan laporan kinerja berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil serta manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dan kemudian dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan. Tujuan Tujuan pelaporan kinerja adalah : 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

Pemerintah Provinsi Gorontalo

untuk selalu meningkatkan kinerjanya. 1.3.

ASPEK STRATEGIS PROVINSI GORONTALO

1.3.1. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Masingmasing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya, yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahun 2015, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 Kecamatan dan 735 Desa/Kelurahan. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2014 adalah sebanyak 1.115.633 jiwa, yang terdidri dari 558.862 jiwa penduduk laki-laki dan 556.771 juwa penduduk perempuan. Jumlah ini meningkat sebesar 1,61 persen dari tahun sebelumnya. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan kabupaten yang jumlah penduduknya lebih banyak. Untuk tahun 2014 penduduk Kabupaten Gorontalo


3

PENDAHULUAN sebesar 31,41 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah jumlah penduduknya dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Tabel 1.3.1 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo, 2010-2014 N o

Nama Kabupaten/Kota

Tahun 2010

01

Kab. Gorontalo

355.988

363.763

368.053

365.781

368.149

02

Kab. Boalemo

129.253

132.076

136.269

141.547

145.580

03

Kab. Pohuwato

128.748

131.560

135.338

139.675

143.338

04

Kab. Bone Bolango

141.915

145.015

147.692

148.971

151.094

05

Kab. Gorontalo

104.133

106.407

108.079

108.324

109.502

180.127

184.062

188.761

193.692

197.970

1.062.883

1.084.192

1.097.990

1.115.633

2011

2012

2013

2014

Utara 06

Kota Gorontalo

Provinsi Gorontalo

983.952

Sumber: Gorontalo Dalam Angka, 2015.

1.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dengan tersedianya statistik pendapatan regional secara berkala, maka dapat diketahui berbagai kondisi daerah antara lain: - Tingkat Pertumbuhan ekonomi. Apabila angka-angka statistik pendapatan regional disajikan atas dasar harga konstan, akan menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian suatu daerah, baik itu secara menyeluruh maupun sektor demi sektor. - Tingkat kemakmuran. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang tinggi bagi masyarakatnya oleh karena mungkin perkembangan penduduknya juga cukup tinggi. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi, berarti masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau yang lebih tinggi kwalitasnya. -

Tingkat inflasi dan deflasi. Salah satu masalah pokok yang selalu dihadapi oleh pemerintah adalah besarnya tingkat inflasi yang melonjak setiap tahun. Peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi


4

PENDAHULUAN tidak akan mempunyai arti apa-apa, oleh karena dengan adanya inflasi yang tinggi mengakibatkan kemampuan daya beli dari pendapatan (uang) yang diterima akan menurun, dan sebaliknya untuk deflasi. Penyajian atas dasar harga konstan bersama-sama dengan penyajian atas dasar harga berlaku antara lain dapat dipakai sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi ataupun deflasi yang terjadi. -

Gambaran struktur perekonomian. Dari angka-angka yang disajikan menurut sektor dapat dilihat struktur perekonomian suatu daerah, apakah merupakan daerah agraris atau industri. Berdasarkan data dari masing-masing sektor dapat dilihat peranan atau sumbangannya, terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan. Apabila pendapatan suatu daerah disajikan berdasarkan penggunaannya maka dapat dilihat besarnya hubungan pendapatan dengan tingkat konsumsi, pembentukan modal, perubahan stok, ekspor dan impor. Dengan demikian statistik Pendapatan Regional (PDRB) merupakan gambaran

dari perekonomian suatu daerah dan juga dijadikan bahan evaluasi pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan bahan perencanaan di masa yang akan datang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan takaran makro yang digunakan untuk mengamati perekonomian dan berbagai kebijakan pembangunan suatu wilayah atau daerah. PDRB perkapita Provinsi Gorontalo pada tahun 2015 mencapai Rp. 25,18 juta. Sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha, diciptakan oleh sektor perdagangan, konstruksi, industri dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Sumbangan tertinggi yang menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1,58 persen. Sementara itu, pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 3,82 persen di ikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 2,86 persen.


5

PENDAHULUAN Tabel 1.3.2 PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2015 Uraian

2013

2014

2015

(1)

(2)

(3)

(4)

20.154.351,92

22.582.378,74

25.183.152,21

PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku Nilai (Rupiah) Nilai (U$$)

1.926,21

1.902,80

1.882,57

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2016

1.3.3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi ( Economic Growth ) adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih

besar

dari

pertambahan

produksi

yang

sebenarnya.

Dengan

demikian

perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Berkelanjutan pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Manfaat Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut :


6

PENDAHULUAN 1.

Laju

pertumbuhannya

untuk

mengukur

kemajuan

ekonomi

sebagai

hasil

pembangunan daerah dan pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran pendudu, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. 2.

Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah atau nasional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumbur daya (tenaga kerja dan modal). Perekonomian Gorontalo tahun 2015 yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 28.538,48 miliar. Ekonomi Gorontalo Tahun 2015 tumbuh 6,23 persen melambat dibanding tahun 2014 sebesar 7,27 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,64 persen, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,15 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 9,08 persen. Struktur perekonomian Gorontalo menurut lapangan usaha di dominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,09 persen, konstruksi sebesar 12,35 persen dan perdagangan sebesar 10,51 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali perubahan inventori. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,85 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,77 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 6,30 persen. Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 61,26 persen diikuti impor 43,13 persen serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 31,45 persen.


7

PENDAHULUAN 1.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah : Angka Harapan Hidup yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka Melek Huruf yaitu Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Rata-Rata Lama Sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal dan terakhir adalah Pengeluaran Riil perKapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo dapat di gambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 1.3.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi gorontalo Provinsi

Gorontalo

Tahun 2011

2012

2013

2014

63,48

64,16

64,7

65,17

Sumber : Gorontalo dalam angka 2015


8

PENDAHULUAN 1.3.5. Inflasi Inflasi adalah keadaan dimana tingkat harga secara umum (price level) cenderung naik atau terjadi penurunan nilai uang dalam negeri. Selama tahun 2015 Kota Gorontalo mengalami dua kali deflasi bulanan dan sepuluh kali inflasi bulanan. Deflasi terjadi pada Bulan Januari dan Bulan Februari. Deflasi yang cukup besar pada Bulan Januari karena adanya penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sbesar 5,75 persen. hal ini disebabkan karena penurunan harga pada komoditas cabai rawit, yang pada Desember 2014 sebesar Rp. 113.000,- dan pada Januari 2015 sebesar Rp. 60.000,Inflasi tertinggi pada tahun 2015 terjadi pada Bulan Desember sebesar 1,89 persen. Tingginya inflasi pada Bulan Desember terjadi pada kelompok bahan makanan terutama ikan segar. Pada tahun 2015, laju inflasi Kota Gorontalo (Januari-Desember) sebesar 4,30 persen. Kelompok bahan makanan memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,5473 persen, yang kemudian diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,0318 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,6508 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,1471 persen, kelompok sandang sebesar 0,1266 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,1176 persen. Sedangkan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar -0,3163 persen. Perkembangan inflasi dan sumbangan inflasi menurut kelompok pengeluaran di Gorontalo di gambarkan dalam gambar sebagai berikut: Gambar : 1.3.5.1 Sambungan Inflasi menurut Kelompok Pengeluaran Kota Gorontalo (2012=100) Tahun 2015

KELOMPOK Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2015


9

PENDAHULUAN Gambar: 1.3.5.2 Perkembngan Inflasi Tahunan Kota Gorontalo (2012=100) Tahun 2008 - 2015 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Persen

2008 9.2

2009 4.35

2010 7.43

2011 4.08

2012 5.31

2013 5.84

2014 6.14

2015 4.3

TAHUN Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2015

1.3.6. Sumber Daya Aparatur (PNS) Berdasarkan data kepegawaian pada Akhir tahun 2015, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah 3.131 Orang, yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 1.646 Orang atau 52,57 % dan ASN perempuan sebanyak 1.485 Orang atau 47,43 %. Dari jumlah tersebut, 9 orang memiliki pendidikan S3, 352 orang berpendidikan S2 dan 1.564 memiliki pendidikan S1. Dan selebihnya berjumlah 1.206 orang berpendidikan SD, SLTP, SLTA dan Sarjana Muda (D1-D4). Jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat digambarkan sebagai berikut :


10

PENDAHULUAN Tabel 1.3.6 Jumlah Aparatur pada Pemerintah Provinsi Gorontalo 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2011

2012

2013

2014

2015

L

1579

1697

1681

1674

1646

P

1563

1485

1477

1481

1485

JLH

3142

3182

3158

3155

3131

Sumber : BKPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2015

Sejak tahun 2012, Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat kebijakan penundaan (moratorium) penerimaan pegawai. Kebijakan ini di ambil setelah di lakukannya penataan kembali terhadap pegawai dan organisasi tata kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dimana dari hasil penataan tersbut, terdapat

kelebihan pegawai untuk

beberapa formasi jabatan. Olehnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo membuat kebijakan tersebut melalui edaran Gubernur Gorontalo. Dari segi kuantitas jumlah aparatur yang tergambar dari tabel di atas, saat ini dianggap cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Gorontalo, namun dari segi kualitas berdasarkan tingkatan dan latar belakang pendidikan formal serta dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya masih perlu ditingkatkan, baik melalui pendidikan lanjutan pada jurusan yang masih langka, terbatas atau melalui diklat-diklat teknis.


11

PENDAHULUAN 1.4.

TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

1.4.1. Tantangan Masalah utama pembangunan daerah adalah mengupayakan pencapaian target dari indikator pembangunan yang masih rendah atau belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Perekonomian, perekonomian Gorontalo sudah cukup baik. Pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di atas 7 persen, namun penyumbang dari pertumbuhan ekonomi Gorontalo tersebut sebagian besar masih berasal dari belanja pemerintah daerah, untuk itu tantangan kedepan dalam memantapkan pertumbuhan ekonomi daerah adalah dengan pemerataaan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan. Beberapa perekonomian

hal

yang

Gorontalo,

menjadi

adalah

permasalahan

rendahnya

nilai

dalam tambah

mengembangkan dari

produktivitas

perekonomian masyarakat sebagai akibat dari rendahnya penguasaan teknologi dan keterampilan terutama teknologi tepat guna, kurangnya permodalan, serta akses pasar yang kurang dan masih rendahnya pertumbuhan sektor industri pengolahan sehingga ekspor keluar daerah masih berupa bahan mentah. Pengembangan wilayah berdasarkan kompetensi inti atau berbasis komuditas unggulan menjadi isu yang mengemuka didalam pengembangan wilayah kabupaten/Kota belum dioptimalkan secara konkrit. Ketersediaan

sumber

daya

alam

yang

melimpah

belum

bisa

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat karena belum dimanfatkan secara memadai untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat pembangunan perekonomian daerah, terutama untuk mendorong penyebaran industri ke daerah. Industri ekonomi Gorontalo selama ini masih di dominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah. Potensi sumber daya alam lainnya berupa bahan mineral serta potensi perikanan dan kelautan belum memberi manfaat ekonomis kepada masyarakat dan daerah secara penuh. Salah satu terobosan daerah dalam pengembangan perekonomian adalah mengembangkan Kawasan industri terpadu Gorontalo yang berada pada Kawasan Pengembangan

Ekonomi

Terpadu

(KAPET)

Gorontalo-Paguyaman-Kwandang

(Gopandang). Pertimbangan dalam mengembangkan KAPET adalah menyediakan suatu kawasan yang memiliki fungsi ekonomi dimana salah satu fungsi ekonomi tersebut


12

PENDAHULUAN adalah zona industri yang menghasilkan produk-produk akhir berkualitas ekspor. Arah kebijakan ini diambil karena juga sesuai dengan arah kebijakan industri nasional dan Masterplan Perluasan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diharapkan menjadi engine of growth ekonomi daerah. Infrastruktur, pengembangan infrastruktur dilakukan dengan terus meningkatkan penyediaan dukungan mendasar terhadap peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu :

Transportasi. masalah dan tantangan yang dihadapai adalah meningkatkan infrastruktur perhungan darat, laut dan udara. Dimana infrastruktur yang ada belum mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan mobilitas kegiatan ekonomi daerah, khususnya dari sentra produksi menuju pasar mengalami perlambatan. Demikian halnya dengan distribusi barang, penumpang dan jasa mengalami hambatan. Hal ini mengakibatkan turunnya daya saing komoditi unggulan dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pelabuhan pelabuhan yang ada juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan rendahnya kontribusi sektor transportasi laut terhadap ekonomi daerah. Meningkatkan kapasitas bongkar muat di pelabuhan Gorontalo, keterbatasan sarana pelabuhan Anggrek, pelabuhan Marisa, serta pelabuhan Tilamuta, merupakan beberapa bagian yang menjadi tantangan untuk bisa diwujudkan. Pelabuhan

Gorontalo

merupakan

pelabuhan

pengumpul

dan

pendistribusi

dikawasan teluk tomini, sedangkan Pelabuhan Tilamuta dan Bumbulan sebagai pengumpan ke pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek terletak di kawasan utara gorontalo yang saat ini melayani aktifitas bongkar/muat barang cargo dan peti kemas termasuk ekspor jagung. Keunggulan pelabuhan ini memiliki jarak yang relatif dekat dengan negara-negara tetangga dibandingkan dengan pelabuhan Bitung seperti Malaysia, Philipina, Korea dan Jepang Sedangkan Pelabuhan Kwandang melayani antar pulau utamanya angkutan ternak sapi. Bandar udara Djalaluddin, juga menjadi prioritas daerah dalam meningkatkan sarana prasarana bandara dan fasilitas pendukung bandara menuju bandara International menjadi tantangan yang perlu direalisasikan kedepan.

Infrastruktur Pertanian. Ketersediaan bendungan, jaringan irigasi dan embung di daerah masih rendah. Masih banyak sawah dan lahan perkebunan serta lahan yang belum dimanfaatkan karena tidak dapat diairi. Pembangunan teknologi tepat guna yang


13

PENDAHULUAN mensupply air perlu ditingkatkan untuk menjangkau kawasan pertanian yang sulit air. Demikian halnya di sektor perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana penunjang belum tersedia secara memadai. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta perlunya Badan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan di daerah untuk meningkatkan produksi perikanan perlu mendapatkan perhatian. Hal ini penting mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan sebagai prime mover pembangunan ekonomi daerah.

Energy Ketenagalistrikan. Gorontalo dihadapkan pada masalah keterbatasan kapasitas pembangkit listrik, tidak adanya kemandirian industry ketenagalistrikan, dan masih menggunakan energy diesel yang membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya karena menggunakan BBM. Tantangan kedepan adalah meningkatkan sumber penggunaan listrik di perdesaan dan mempercepat pembangunan PLTU Anggrek dan Molotabu agar dapat segera beroperasi.

Pendidikan, Tantangan terbesar pada sektor pendidikan adalah perluasan akses serta peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan semua jenjang, meningkatkan pemerataan distribusi guru, meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru dan meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan secara umum untuk meningkatkan APK dan APM jenjang pendidikan dari pendidikan dasar hingga atas. Sementara itu, masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor pendidikan antara lain yaitu: Masih terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan; terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan; dan belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Kesehatan, permasalahan di sektor kesehatan adalah masih terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan; pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas; belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh; masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumberdaya manusia kesehatan. Disamping itu, Gorontalo masih


14

PENDAHULUAN menghadapi sejumlah masalah dalam hal sarana prasarana serta akses dan jangkauan masyarakat, angka kematian ibu melahirkan angka kematian bayi, gizi kurang pada balita, sanitasi dan akses air bersih serta ketersediaan tenaga pada bidang kesehatan; masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan; ditambah lagi dengan permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor; pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal dan belum tersedia biaya operasional yang memadai di Puskesmas dan jaringannya. Semua hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam membangun sektor kesehatan.

Pertanian, tantangan pengembangan sektor pertanian secara luas adalah meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan yang nantinya akan berdampak positif dalam menjamin ketahanan pangan daerah.

Selanjutnya

adalah

bagaimana

memenuhi

kebutuhan

pangan

serta

keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta

perbenihan

dan

perbibitan;

meningkatkan

sarana

prasarana

produksi;

meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak pada masyarakat petani; meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; melindungi dan meningkatkan kualitas ternak sapi produktif dalam rangka mendukung pencapaian swasembada daging sapi; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan; memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global; serta memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.

Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan adalah program prioritas lintas bidang yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik itu oleh kementerian/lembaga di pusat, maupun dinas teknis di tingkat daerah yang didukung


15

PENDAHULUAN oleh para pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Sehubungan dengan itu, tingkat kemiskinan yang dicerminkan oleh tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan cerminan dimensi non pendapatan dari kemiskinan, merupakan hasil akhir dari berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak. Selain itu, pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun tertentu merupakan rangkaian hasil dari upaya yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya secara konsisten dan kontinyu. Secara garis besar, jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 sebesar 17,41 persen penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Walaupun dari tahun ke tahun tingkat kemiskinan cenderung menurun, masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mempercepat penurunan tingkat kemiskinan. Masih banyak jumlah penduduk miskin yang masuk kedalam kategori hampir miskin dan kelompok ini sangat rentan terhadap terjadinya gejolak

sosial

ekonomi

serta

bencana

alam,

disamping

itu

program-program

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan saat ini belum optimal dalam memberikan kesempatan kerja yang permanen bagi masyarakat miskin. Untuk mempercepat tingkat penurunan kemiskinan, maka Pemerintah Provinsi memfokuskan programnya di Desa dengan "Program Mohuyula" yaitu, "Membangun Desa" dari Gorontalo. Dengan pertimbangan tingkat kemiskinan yang paling besar besar berada di Desa, sehingga dengan mempercepat pembangunan di Desa maka diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan. 1.4.2. Isu Strategis Daeah Tahun 2015 Isu strategis yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015, dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai pengungkit pencapaian pembangunan sehingga penanganannya dapat tuntas. Maka pelaksanaan pembangunan pada tahun 2015 di tekankan kepada penanganan isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang akan menjadi pendukung untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yaitu dengan meningkatkan kerjasama investasi, Peningkatan realisasi investasi baik PMDN, PMA dan Swasta murni, Perdagangan


16

PENDAHULUAN Antar Pulau, Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, Mengembangkan Pariwisata Daerah, Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi, Menurunkan angka pengangguran terbuka, Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas Tenaga kerja. 2. Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah, akan dicapai melalui (a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara, (b) Meningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis, (c) Percepatan Pembangunan Daerah berbasis Desa dan (d) Pembangunan Infrastruktur Desa. 3. Meningkatkan kualitas Pendidikan, akan diupayakan dengan (a) Meningkatkan pemerataan dan mutu serta pemerataan akses penyelenggaraan PAUD, (b) Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan publik, (c) pendidikan gratis, (d) Meningkatkan pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, (e) mendorong peningkatan mutu Pendidikan, (f) Mendorong peningkatan pendidikan luar sekolah (pendidikan informal), (g) Meningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul, (h) Peningkatan sarana prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan

derajat

Kesehatan

masyarakat,

akan

dilakukan

dengan

(a)

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif, (b) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alkes dan makanan, (c) Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan Jaminan Sosial Kesehatan Nasional. 5. Peningkatan

produksi

dan

produktifitas

pertanian

secara

menyeluruh

dan

Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi, diupayakan dengan (a) meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, dan (b) Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi. 6. Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam, akan di capai melalui (a) Peningkatan pengelolaan

lingkungan hidup, (b) Rehabilitasi dan reboisasi hutan,

kawasan dan lahan kritis, (c) Perbaikan sistem drainase, (d) Peningkatan kapasitas kelembagaan

bencana

Peningkatan

kapasitas

di

daerah

sampai

penanganan

dengan

kedaruratan


tingkat Satuan

kabupaten/kota, Reaksi

Cepat

17

PENDAHULUAN Penanggulangan Bencana (SRC-PB) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan pembangunan data & informasi spasial untuk peta rawan bencana. 7. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), akan dilakukan dengan (a) Meningkatkan

pelayanan

sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata dan (b) Mendorong peningkatan dan

pengembangan

peran

serta

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 8. Pengembangan Budaya daerah, dicapai melalui peningkatan dan pelestarian nilainilai budaya daerah. 9. Meningkatkan peran perempuan dan kualitas hidup anak, (a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM perempuan, dan (b) Menurunkan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. 10. Pengembangan Pemuda dan Olahraga, di capai dengan (a) Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga dan (b) Meningkatkan peran serta pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. 11. Pengembangan UMKM dan Koperasi, akan di lakukan dengan (a) Meningkatkan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, (b) Meningkatkan kualitas

SDM

Koperasi

dan

UMKM,

dan

(c)

Peningkatan

fungsi lembaga

pemberdayaan Koperasi UMKM. 12. Mengembangkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan diupayakan melalui Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dangan (a) Mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan (b) Peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah. 13. Penanggulangan Kemiskinan, akan diupayakan melalui, (a) pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat miskin, dan (b) Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat miskin. Dengan memperhatikan kinerja yang telah dicapai, potensi yang dimiliki, tantangan dan masalah yang dihadapi serta keinginan untuk mencapai sasaran RPJMD 2012 – 2017, kemudian penetapan tema pembangunan yang dituangkan lebih lanjut dalam 4 (empat) prioritas serta langkah - langkah strategis sebagaimana diuraikan


18

PENDAHULUAN diatas, maka untuk tahun 2015 fokus pembangunan ditekankan pada penanganan isu isu trategis sebagai berikut. 1. Peningkatan ekonomi daerah yang berkeadilan 2. Pengembangan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah 3. Peningkatan akses, mutu & sarana prasarana pendidikan. 4. Peningkatan akses, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan 5. Peningkatan

produksi

dan

produktifitas

pertanian

secara

menyeluruh

dan

Pengembangan kawasan pertanian yang terintegrasi. 6. Pengelolaan lingkungan hidup dan bencana alam. 7. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 8. Pengembangan budaya dan destinasi wisata 9. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 10. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pengembangan budaya dan prestasi olahraga. 11. Pengembangan UMKM dan Koperasi 12. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 13. Penanggulangan Kemiskinan 1.5.

STRUKTUR ORGANISASI

1.5.1. Sekretariat Daerah Provinsi Sekretariat

Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

penyusunan kebijakan dan penkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, terdapat 3 (tiga) keasistenan dan membawahi 6 (enam) Biro. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali membentuk 1 (satu) biro yaitu Biro Pengadaan. Keberadaan Biro Pengadaan ini di pandang penting guna lebih menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat serta akselerasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas


19

PENDAHULUAN Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Sehingga di tahun 2015 Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki 3 (tiga) asisten dan 7 (tujuh) biro sebagai berikut : Asisten : 1. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah

dalam

mengkoordinasian,

mengendalikan,

merumuskan,

menyusun

kebijakan program Dinas, Badan, Biro dan Kantor (internal), Kabupaten/Kota (eksternal) serta instansi vertikal di bidang pemerintahan (pemerintahan, hukum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat) guna penyelenggaraan otonomi daerah, kewenangandkonsentrasi serta tugas pembantuan. 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan, mengendalikan,m merumuskan, menyususn kebijakan program Dinas, Badan, Biro dan Kantor (internal), Kabupaten/Kota (eksternal) serta instansi vertikal di bidang perekonomian dan pembangunan

(ekonomi,

pembangunan,

kesejahteraan

rakyat

dan

kemasyarakatan) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat. 3. Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan, mengendalikan, merumuskan, menyusun kebijakan program Dinas, Badan, Biro dan Kantor (internal), Kabupaten/Kota (eksternal) serta instansi vertikal di bidang administrasi umum (kepegawaian, asset, keuangan, kearsipan dan kehumasan serta protokol) dalam rangka penyelenggaraan pengendalian pemerintahan. Biro-Biro : 1. Biro Pemerintahan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan

daerah

di

bidang

Administrasi

Wilayah,

Otonomi

Daerah

dan

Kependudukan. 2. Biro

Hukum

dan

Organisasi,

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan perundang-undangan daerah, memberikan

bantuan

hukum

dan

perlindungan

Hak

Asasi

Manusia

serta

melaksanakan kegiatan manajemen organisasi dan pelayanan publik.


20

PENDAHULUAN 3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, mempunyai tugas melaksanakan urusan Sekretariat Daerah di bidang pengendalian pembangunan dan ekonomi meliputi pengendalian pembangunan dan pengendalian ekonomi daerah. 4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat. 5. Biro Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pengelolaan urusan administrasi, keuangan, pelayanan dan perlengkapan SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. 6. Biro Humas dan Protokoler, mempunyai tugas membantu asisten Administrasi Umum dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan pimpinan melaksanakan

pemberitaan,

publikasi

kegiatan

dan

mengatur

pelayanan

keprotokolan kegiatan pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang di berikan pimpinan. 7. Biro Pengadaan, mempunyai tugas melaksakan urusan Sekretariat Daerah yang meliputi perumusan, pembinaan, koordinasi dan evaluasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 1.5.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan

DPRD,

menyelenggarakan

administrasi

keuangan

DPRD

dan

menyelenggarakan rapat-rapat DPRD Provinsi serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 1.5.3. Dinas Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai 12 (duabelas) dinas sebagai berikut:


21

PENDAHULUAN 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi dibidang kesehatan. Menyusun kebijakan teknis dibidang kesehatan, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten / Kota dibidang kesehatan, melakukan

Pembinaan

serta

Pemantauan

dan

evaluasi

program

dibidang

kesehatan. 2. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang kesehatan serta menyusun kebijakan teknis di bidang kesehatan, pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di bidang kesehatan, melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang pekrjaan umum. Menyusun kebijakan teknisdi bidang pekerjaan umum Provinsi, penyajian dan pelaksanaan pelayanan umum Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan di bidang pekerjaan umum. 4. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan tugas serta melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi di bidang perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informasi. 5. Dinas

Sosial,

mempunyai

tugas

dan

fungsi

melaksanakan

kewenangan

dekonsentrasi dan desentralisasi di bidang sosial serta menyusun kebijakan, rencana program/kegiatan, melakukan pembinaan, pelayanan dan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian bantuan dan jaminan sosial serta melakukan pemantauan/evaluasi program di bidang sosial. 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan wajib dan pilihan serta dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Menyusun kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi. 7. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan

sebagian

kewenangan

provinsi

dibidang

pertanian

dan

ketahanan pangan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal terhadap


22

PENDAHULUAN peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo berkedudukan selaku unsur pelaksana Pemerintah Provinsi dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan urusan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan dibidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. 8. Dinas Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang perikanan dan kelautan, kewenangan dokonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

Menyusun

rencana program / kegiatan tahunan tingkat Provinsi yang sejalan dengan perencanaan

nasional

bidang

perikanan

dan

kelautan,

Memimpin

dan

mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang perikanan dan kelautan, Menyelenggarakan pembinaan teknis dan manajerial usaha perikanan dan kelautan, Menyelenggarakan

pembinaan

dan

pengawasan/pengendalian

sumberdaya

perikanan dan kelautan. 9. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Tugas tersebut diatas merupakan kelembagaan, yang menjadi tanggung jawab seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, guna menyelesaikan dan menindaklanjuti pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan yang dimiliki. 10. Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan dan energi sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perumusan kebijakan teknis Kehutanan, Pertambangan dan energi. Pemberian


23

PENDAHULUAN perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kehutanan, Pertambangan dan energi, Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kesatuan pengelolaan Hutan dalam lingkup tugas, membuat pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan, tambang dan potensi energi, memberikan pertimbangan teknis penunjukan kawasan hutan, menyelenggarakan pemanfaatan, pengamanan dan perlindungan

hutan

dan

lokasi

penambangan

serta

potensi

energi,

menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal hutan, tambang dan potensi energi lintas Kabupaten/ Kota, membuat pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan hutan, tambang dan potensi energi, menyusun rencana makro Kehutanan, Pertambangan dan Energi, membuat petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan, memberikan perijinan dan rekomendasi

lintas

Kabupaten/ Kota meliputi pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, industri primer hasil hutan, usaha pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangannya

serta

menyelenggarakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian di bidang kehutanan, pertambangan dan energi. 11. Dinas Peternakan dan Perkebunan, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan dan perkebunan. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang perkebunan dan peternakan, menyelenggarakan kebijakan teknis operasional dan manajerial dalam bidang perkebunan dan peternakan, menyusun

rencana

program/kegiatan,

menyelenggarakan

pemantauan,

pengelolaan, dan pengawasan di bidang perkbunan dan peternakan. 12.Dinas Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Keuangan Daerah. Menyusun kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi program dibidang keuangan dan aset daerah serta pengkoordinasian dan pembinaan program dan kegiatan dinas, pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan anggaran keuangan dinas.


24

PENDAHULUAN 1.5.4. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo berjumlah 10

(sepuluh) sebagai

berikut : 1. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

mempunyai

tugas

dan

fungsi

melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perencanaan, tata ruang, data dan pembangunan daerah serta merumuskan perencanaan pembangunan daerah dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan politik, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan sosial dan ekonomi serta koordinasi dan fasilitasi kebijakan dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik. 3. Inspektorat, mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perencanaan

perumusan

kebijakan

strategis

dan

teknis

penyelenggaraan

manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan dan pelatihan. 5. Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi dan di bidang pengkajian dan

penataan

lingkungan,

pengembangan

sistem

informasi

lingkungan,

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan riset. 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat dalam tingkatan unit dan satuan pada badan Provinsi dalam kerangka otonomi daerah dan tugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PMD,


25

PENDAHULUAN Kemendagri, Menkokesra dan PDT dalam tugas-tugas operasional pemberdayaan masyarakat sampai tingkat desa/kelurahan. 7. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas dan fungsi

menyelenggarakan

sebagian

urusan

Pemerintah

Provinsi

di

bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menyangkut perizinan dan non perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. Badan Ketahanan Pangan dan Pusat Informasi Jagung, mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan dan pusat informasi jagung. Pengelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Bidang Ketahanan Pangan Dan Pusat Informasi Jagung, serta menyelenggarakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

bidang

Ketahanan

Pangan

Dan

Pusat

Informasi

Jagung

meliputi

kesekretariatan, Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan Bidang Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan , Bidang Pengkajian, dan Informasi Jagung. 9. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Dr Hasri Ainun Habibie, mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan upaya rujukan. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie adalah lembaga teknis derah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang di pimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dan pembangunan di bidang perpustakaan, arsip dan pembinaan kerjasama kelembagaan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang dilimpahkan (dekonsentrasi) kepada daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang perpustakaan,kearsipan dan melakukan pembinaan dan kerjasama kelembagaan di bidang perpustakaan dan arsip. Selain Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dibentuk pula Organisasi Perangkat Daerah yang


26

PENDAHULUAN didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kebutuhan daerah yang masuk dalam Lembaga Lain Daerah Provinsi Gorontalo yaitu : 1. Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Gorontalo, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi serta pembinaan terhadap seluruh

unsur

dalam

lingkungan

Sekretariat

DP

KORPRI

Provinsi.

menyelenggarakan kegiatan usaha dan bantuan sosial dan mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan secretariat DP KORPRI Provinsi. 2. Badan

Koordinasi

Penyuluh,

mempunyai

tugas

dan

fungsi

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang koordinasi penyuluh. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyuluhan lintas sektor, advokasi masyarakat dalam bidang penyuluhan. Penyebarluasan informasi, fasilitasi pengembangan kelembagaan dan melaksanakan penyuluhan serta evaluasi penyuluhan. 3. Badan

Penanggulangan

Bencana

Daerah,

Mempunyai

tugas

dan

fungsi

melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang penanggulangan bencana daerah. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana terpadu dan menyeluruh. 4. Kantor Perwakilan Gorontalo, mempunyai tugas dan fungsi melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan kedinasan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo di wilayah Jakarta dan daerah lainnya, penyelenggaraan hubungan antar lembaga, promosi, informasi,keprotokoleran dan ketata usahaan. 5. Kantor Satpol Pamong Praja dan Linmas, mempunyai tugas dan fungsi memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah. Gambaran struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 serta kedudukan, tugas dan kewenangannya secara lengkap terdapat dalam lampiran dokumen ini.


27

PENDAHULUAN


28

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN

Recommend Documents