LAPORAN KINERJA. (LKj) KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2014

SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2014

SEKRETARIAT KABINET RI

KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Deputi Polhukam Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 sebagai bentuk akuntabilitas organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban. LKj ini ditujukan untuk dapat mengomunikasikan capaian kinerja Deputi Polhukam pada tahun anggaran 2014 sesuai dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. LKj ini pada intinya memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Deputi Polhukam yang direncanakan selama tahun 2014, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. Selama tahun 2014, secara umum sasaran strategis Deputi Polhukam dapat dicapai dengan kategori sangat baik dan memuaskan. Hal ini dipengaruhi oleh implementasi manajemen kinerja yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Sekretariat Kabinet serta sinergi dengan program reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders serta menjadi pemicu bagi penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Polhukam untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Deputi Polhukam agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta,

Februari 2015

Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,

Bistok Simbolon, S.H., M.H.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....................................................................................

.............. i

KATA PENGANTAR ..................................................................................

............ ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

........... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... ............. v DAFTAR TABEL .........................................................................................

........... vi

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................

............ 1

Latar Belakang .......................................................................

............ 1

Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .................................................................................

............ 3

Aspek Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

BAB II

Keamanan

dan

Permasalahan

Utama

(Strategic Issues) yang Sedang Dihadapi ....................

.......... 15

Sistematika Penyajian Laporan .....................................

.......... 22

PERENCANAAN KINERJA ................................................

.......... 24

Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ....................... .......... 24 Visi dan Misi ............................................................................

.......... 25

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis ..........................................

.......... 30

Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ....................................... .......... 34 Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ....................... .......... 37 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................. .......... 41 Pengukuran Kinerja ............................................................. .......... 41

iii

Capaian Kinerja Tahun 2014 ........................................... A. Analisis Capaian

Kinerja

.......... 44

Deputi Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan ............................... .......... 44 B. Realisasi Anggaran ....................................................... BAB IV

.......... 88

PENUTUP ................................................................................. .......... 91

LAMPIRAN .................................................................................................... .......... 93 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... .......... 95

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ........................................................................

13

Gambar 2 : Perbandingan Capaian Sasaran Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden Secara Tepat Waktu………......

77

Gambar 3 : Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang Ditindaklanjuti………………….....

v

79

DAFTAR TABEL Tabel 1 : Jumlah SDM Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Akhir Tahun 2014 Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin ………………………

14

Tabel 2 : Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 ………

34

Tabel 3 : Penetapan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 ………………………..……………………….

35

Tabel 4 : Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014………………………………................

38

Tabel 5 : Kategori Pencapaian Kinerja.........................................................

44

Tabel 6 : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis ………………………………………..……………………….......

45

Tabel 7 : Rekapitulasi Realisasi Penyelesaian Hasil Analisis/Pengamatan/Pemantauan Atas Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014…………………………………………

55

Tabel 8 : Waktu Penyelesaian Hasil Analisis/ Pengamatan/Pemantauan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara Tepat Waktu Tahun 2014………….

56

Tabel 9 : Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014...……………………..

58

Tabel 10 : Indikator Sasaran Kedua ……………………………………………

68

Tabel 11 : Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 ………………………………………………………….......

73 vi

Tabel 12 : Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Dua Tahun 2014…………………......………………………..

74

Tabel 13 : Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 ……………………………………………………..

76

Tabel 14 : Realisasi Anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 ……….…………………………………………

vii

88

LKj Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014

1

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan kewajiban bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Upaya penguatan

akuntabilitas

instansi

pemerintah

dipertegas

melalui

penerbitan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penguatan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

Presiden

tersebut

merupakan

landasan

dasar

ditetapkannya kewajiban bagi setiap instansi pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau lebih dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap entitas Akuntablitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/ Lembaga. Sistem SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan


2

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tentang tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban akan pelaksanaan tugas dan fungsinya (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.


3

Melalui LKj diharapkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi dapat tergambar bagi pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanah. Selain itu, LKj diharapkan dapat lebih mengefektifkan aparatur pemerintah dalam meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi manajemen kinerja yang taat asas. Komitmen Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau disingkat Deputi Polhukam dalam meningkatkan kualitas SAKIP di lingkungannya tercermin dari upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus (continuous improvement) terhadap kualitas seluruh dokumen SAKIP, pemanfaatannya serta mengawal implementasinya sebagai bentuk manajemen kinerja. Terkait dengan hal itu, Deputi Polhukam sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan LKj Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan-peraturan tersebut.

Organisasi Keamanan

Deputi

Bidang

Politik,

Hukum,

dan

A. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, kedudukan Deputi Polhukam berada di bawah Sekretaris Kabinet. Deputi Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris

Kabinet

dalam

menyelenggarakan

dukungan

staf,


4

administrasi, dan pemikiran dalam perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan dan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Polhukam menyelenggarakan tujuh fungsi, yaitu: 1. Perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2. Penyiapan

dan

persetujuan

prakarsa,

penyusunan,

dan

penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden serta penyiapan pendapat atau pandangan kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 3. Penyiapan analisis politik, hukum, dan/atau keamanan tentang pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan peraturan daerah; 4. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; 5. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;


5

6. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan 7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet. Adapun susunan organisasi Deputi Polhukam terdiri dari: 1. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional; 2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika; 3. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; dan 4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Masing-masing Asisten Deputi tersebut memiliki tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut: 1. Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;

pengamatan

perkembangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan; serta pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional.


6

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional menyelenggarakan enam fungsi, yaitu: a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga

negara,

organisasi

politik,

organisasi

kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; b. Penyiapan

pendapat

atau

pandangan

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan lembaga negara,

organisasi

pemerintahan

politik,

umum,

organisasi

otonomi

daerah,

kemasyarakatan, dan

hubungan

internasional; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional; e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan lembaga negara, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan umum, otonomi daerah, dan hubungan internasional, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di


7

kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media masa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Polhukam. Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Politik dan

Hubungan Internasional terdiri dari empat Bidang, yaitu: 1. Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan; 2. Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; 3. Bidang Hubungan Internasional; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi dan Informatika Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara,

Komunikasi,

dan

Informatika

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan,

keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika melaksanakan fungsi: a.

Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan


kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

8

kewarganegaraan,

keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; b.

Penyiapan

pendapat

penyelenggaraan kehakiman,

atau

pandangan

pemerintahan

kejaksaan,

di

kepolisian,

dalam

bidang

rangka

kekuasaan

kewarganegaraan,

keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; c.

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya;

d.

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan

kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika; e.

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kekuasaan

kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika, baik di luar negeri maupun dalam

negeri,

berikut

penyerapan

pandangan

yang


9

berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara,

partai

politik,

organisasi

profesi,

organisasi

kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Polhukam. Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari: 1. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Bidang Aparatur Negara; 3. Bidang Komunikasi dan Informatika; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Asisten

Deputi

Bidang

Pertahanan,

Keamanan,

dan

Keamanan,

dan

Pertanahan Asisten

Deputi

Bidang

Pertahanan,

Pertanahan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum,

dan

Keamanan

dalam

melaksanakan

penyiapan

perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengamatan perkembangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang

pertahanan,

keamanan,

kesatuan

bangsa,

wilayah

perbatasan, dan pertanahan. Asisten

Deputi

Bidang

Pertahanan,

Keamanan,

dan

Pertanahan melaksanakan fungsi: a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan,


keamanan,

kesatuan

bangsa,

wilayah

perbatasan

10

dan

pertanahan; b. Penyiapan

pendapat

penyelenggaraan keamanan,

atau

pandangan

pemerintahan

kesatuan

bangsa,

di

dalam

bidang

wilayah

rangka

pertahanan,

perbatasan

dan

pertanahan; c. Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan, berikut permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d. Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, kesatuan bangsa, wilayah perbatasan dan pertanahan; e. Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan,

keamanan,

kesatuan

bangsa, wilayah

perbatasan dan pertanahan, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Polhukam. Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari: 1. Bidang Pertahanan dan Keamanan;


11

2. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan; 3. Bidang Pertanahan; 4. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk

peraturan

perundang-undangan,

penyiapan

dan

persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan; b. Penyiapan dan penyampaian analisis terhadap persetujuan prakarsa

penyusunan

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; c. Penyiapan analisis pembentukan lembaga, badan, komisi, dewan beserta instrumen pendukungnya yang menjadi


12

kewenangan Presiden, termasuk analisis tentang pembatalan Peraturan Daerah; d. Penyusunan pendapat hukum sebagai hasil analisis terhadap substansi

permasalahan

dalam

Rancangan

Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; e. Penyusunan

dan

penyampaian

Rancangan

Peraturan

Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan; f.

Pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum dan keamanan;

g. Fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Polhukam Susunan organisasi Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terdiri dari: 1. Bidang Politik Dalam Negeri; 2. Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Komunikasi dan

Informatika, dan Aparatur Negara; 3. Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan; 4. Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi; 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi Deputi Polhukam yang didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi dan 13 (tiga belas) Bidang tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


13

Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional (Bistok Simbolon, S.H., M.H.)

Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional (Drs. M.Y. Raso, M.Si.)

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika ( )

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.)

Bidang Hubungan Lembaga Negara, Organisasi Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan (Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.)

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.)

Bidang Pertahanan dan Keamanan (Sinta Puspitasari, S.Sos., M.Comm & Mediast.)

Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (Dyah Pancaningrum, S.H., MTDev.)

Bidang Aparatur Negara (Hennie Ambar Susilowati, S.H.)

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan (Troeno Marayoga, S.H., LL.M.)

Bidang Komunikasi dan Informatika (Agus Widyanto, S.Sos.)

Bidang Pertanahan (Radian Nurcahyo, S.H., M.Kn., LL.M.)

Bidang Hubungan Internasional (Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.)

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundangundangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (M. Rokib, S.H., M.H.)

Bidang Politik Dalam Negeri (Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H.)

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Komunikasi, Informatika, dan Aparatur Negara (Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.)

Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.)

Bidang Hubungan Internasional dan Ratifikasi (Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.)

14


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Polhukam didukung oleh sumber daya manusia berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1 Jumlah SDM Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Akhir Tahun 2014 Berdasarkan Golongan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin Pangkat

Jabatan

Pendidikan

Jenis Kelamin

Tingkat Gol.

Jmlh

IV/e

1

IV/d

1

IV/c

2

IV/b

3

IV/a

9

III/d

1

III/d

4

III/c

18

III/b

1

III/a

14

II/d

2

II/c

1

Jmlh

57

Nama Jabatan

Jenis

Jmlh

Deputi

1

Asisten Deputi

3

Jmlh S3

S2

S1

D3

SLTA

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

Jmlh L

P

1

-

1

-

2

-

3 -

2

-

-

-

1 3

Kepala Bidang

13

1

10

2

-

-

13

7

6

13

Kepala Subbidang

23

-

11

11

-

1

23

13

10

23

Analis

13

-

1

12

-

-

13

5

8

13

Pengolah Data

1

-

-

1

-

-

1

1

-

1

Sekretaris

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

Pengadministrasi Umum

1

-

-

-

1

-

1

-

1

1

Pengolah Data

1

-

-

-

1

-

1

1

-

1

57

2

25

26

3

1

57

32

25

57

Secara kuantitas, jumlah pegawai di Deputi Polhukam masih sangat kurang apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Namun kualitas yang dimiliki pegawai Deputi Polhukam sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Selain itu, para pegawai di lingkungan


15

Deputi Polhukam juga telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya, serta dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung kemampuan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.

Aspek Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Sedang Dihadapi Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Polhukam menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal). Faktor-faktor tersebut perlu dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Deputi Polhukam adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Internal Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Deputi Polhukam adalah sebagai berikut: a. Kekuatan Organisasi Kekuatan dasar Deputi Polhukam yang berpengaruh dalam penetapan dan pencapaian tujuan serta sasaran adalah sebagai berikut : 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis Komitmen pimpinan merupakan potensi dasar utama untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, modern, akuntabel, dan mencerminkan suatu

organisasi

yang

berlandaskan

asas-asas

tata

pemerintahan yang baik (good governance) serta mendukung


16

upaya peningkatan kinerja organisasi, baik di tingkat unit kerja maupun organisasi. 2) Kebijakan organisasi Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Polhukam, kerja sama dan koordinasi antar satuan kerja merupakan faktor penting untuk menciptakan program dan kegiatan yang terarah, terpadu, efektif, dan efisien. 3) Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, dan berkompeten yang didasarkan pada pola pembinaan karier berbasis sistem merit atau kinerja merupakan pilar organisasi kuat yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. 4) Anggaran Sumber daya keuangan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Deputi Polhukam yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja. 5) Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung program kerja organisasi antara lain adalah gedung kantor, kendaraan operasional dinas, dan jaringan. 6) Kedudukan dan kemudahan akses Kedudukan Deputi Polhukam yang berada di lingkungan lembaga kepresidenan merupakan aspek strategis Deputi Polhukam. Kemudahan akses juga merupakan aspek strategis Deputi Polhukam, karena setiap orang ingin memberikan yang terbaik bagi Presiden. Selain itu Deputi Polhukam mempunyai aspek strategis dalam membantu Presiden terkait substansi kebijakan, terutama posisinya yang netral dan terbebas dari


17

ego sektoral. Posisi tersebut menjadi strategis mengingat Deputi Polhukam tidak melaksanakan program-program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan atau Pemerintah Daerah,

sehingga

Deputi

Polhukam

tidak

mempunyai

kepentingan sektoral. Deputi Polhukam mampu memberikan pandangan atau pemikiran yang tidak berpihak kepada sektor manapun secara berimbang. Kemampuan tersebut tidak dimiliki

oleh

institusi

lain,

karena

pada

umumnya

kementerian/lembaga dan atau Pemerintah Daerah akan membela kepentingannya masing-masing. Dalam melaksanakan fungsinya berupa mempersiapkan penyusunan

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden posisi Deputi Polhukam yang netral dan tidak berpihak pada sektor menyebabkan

Deputi

Polhukam

mampu

bekerja

tanpa

intervensi dari siapa pun. Hal tersebut dapat memberikan landasan

hukum

yang

kuat

bagi

Pemerintah

dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan di segala bidang. Dalam

melaksanakan

fungsinya

untuk

memberikan

pendapat berupa rekomendasi kebijakan, posisi Deputi Polhukam yang netral tersebut merupakan aspek strategis yang memberikan hasil berupa berbagai rekomendasi kebijakan yang lebih berimbang di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bisa memberikan alternatif solusi bagi permasalahan yang sedang terjadi dalam pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta yang berasal dari laporan masyarakat. Pemberian rekomendasi tersebut dapat juga berasal dari kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi yang selama ini


18

dilakukan ke berbagai daerah terhadap implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berbagai permasalahan pemerintahan. Posisi Deputi Polhukam

menjadi

strategis

seringkali

memunculkan

rekomendasi berupa solusi permasalahan pemerintahan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan aspek strategis yang dimiliki Deputi Polhukam tersebut, Deputi Polhukam terus berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, Deputi Polhukam mencanangkan berbagai program pendukung terkait penyempurnaan Sistem IT dalam hal pengolahan berkas/dokumen dan penetapan target kinerja pegawai, dan penyempurnaan program capacity building yang dapat menunjang pelaksanaan tugas substansi kebijakan, dengan berpedoman pada beberapa prinsip/standar kerja zero mistake, aman, akuntabel, keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan kerahasiaan negara, serta efektif dan efisien. b. Kelemahan Organisasi Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Deputi Polhukam yaitu: 1) Jumlah sumber daya manusia belum terpenuhi secara optimal, sehingga untuk memenuhi target kinerja, setiap individu di lingkungan Deputi Polhukam mempunyai beban kerja yang cukup besar; 2) Belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, mengingat jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas.


19

c. Potensi Organisasi Beberapa potensi yang dimiliki oleh Deputi Polhukam di antaranya meliputi: 1. Visi dan misi organisasi yang jelas; 2. Tugas dan fungsi yang jelas; 3. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; 4. SDM yang dapat terus ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional termasuk kerjasama dengan pihak/lembaga pemerintah yang lain; 5. Dokumen

hukum

yang

diperlukan

sebagai

bahan

rujukan/referensi dan hasil-hasil sidang kabinet, rapat dan atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

yang

mendukung

penelaahan

dalam

rangka

memberikan analisis kebijakan kepada Presiden secara optimal; 6. Struktur organisasi yang lebih efektif dan dinamis dengan pendekatan pembagian fungsi Kementerian Koordinator dalam rangka mendukung tugas Presiden; 7. Pengembangan dan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien; dan 8. Meningkatnya

imej

positif

pemangku

kepentingan

dan

masyarakat terhadap Sekretariat Kabinet. 2. Lingkungan Eksternal Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran Deputi Polhukam adalah sebagai berikut :


20

a. Politik Perubahan politik pascareformasi telah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan arah kebijakan negara, termasuk juga di bidang

pemerintahan. Demokrasi

yang makin berkembang

membuat masyarakat semakin lugas menuntut hak-hak mereka sehingga birokrasi di pemerintahan mau tidak mau harus lebih responsif.

Birokrasi

semakin

dituntut

untuk

memberikan

pelayanan yang cepat, transparan, jujur, akuntabel, dan partisipatif. b. Hukum Terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang pemerintahan, seperti: bidang keuangan negara,

pelayanan

publik,

dan

kementerian

negara,

telah

mendorong lembaga pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas, dan pertanggung-jawaban kepada publik. c. Teknologi Teknologi merupakan faktor yang memengaruhi kinerja dan dapat menunjang kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan mudah didapat. Kemajuan teknologi ini harus diantisipasi dengan memperhitungkan faktor-faktor negatif yang ditimbulkan. d. Globalisasi Perkembangan dunia yang pesat menjadi pemicu persaingan antarnegara menjadi makin ketat. Negara-negara yang kuat secara ekonomi, teknologi, sosial politik, dan SDM, akan lebih mudah bersaing. Situasi dan kondisi tersebut harus dijadikan pendorong agar kita mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Berdasarkan hasil analisis eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap Deputi Polhukam adalah sebagai berikut :


21

a. Peluang Organisasi 1) Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai bagian

dari

lembaga

pemerintahan

untuk

memberikan

pelayanan terbaik bagi masyarakat; 2) Penyempurnaan, manajemen,

perbaikan,

prosedur,

dan

penyederhanaan kebijakan

atau

sistem ketentuan

perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 3) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; 4) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan. b. Ancaman Organisasi Ancaman terhadap Deputi Polhukam adalah adanya tingkat kepercayaan

masyarakat

yang

rendah

terhadap

birokrasi

pemerintah. 3. Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang Sedang Dihadapi Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman

di

atas,

maka

dapat

diidentifikasi

permasalahan-

permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Deputi Polhukam dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, yaitu :


22

a. Aspek Ketatalaksanaan 1) Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan lembaga kepresidenan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Deputi Polhukam; 2) Standar Pelayanan belum diterapkan secara konsisten dan menyeluruh. b. Aspek Sumber Daya Manusia Kualitas SDM masih perlu terus ditingkatkan dalam mendukung tugas dan fungsi

Deputi Polhukam, terutama

penajaman analisis dan kejelian menangkap isu-isu strategis serta membangun

jaringan

informasi

dan

koordinasi

antar

kementerian/lembaga. c. Aspek Sarana dan Prasarana 1) Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan organisasi; 2) Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerja Deputi Polhukam.

Sistematika Penyajian Laporan Sistematika penyajian LKj 2014 Deputi Polhukam berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan


23

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Gambaran tentang sistematika laporan tersebut adalah sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang beserta maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014, gambaran organisasi yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta aspek strategis Deputi Polhukam dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II

Perencanaan Kinerja Menjelaskan secara ringkas gambaran umum perencanaan kinerja serta ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) dan ikhtisar Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

yang

menjadi

dasar

pengukuran kinerja Deputi Polhukam tahun 2014. Bab III

Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Deputi Polhukam untuk setiap sasaran strategis (terutama capaian IKU) sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban keuangan atau anggarannya (akuntabilitas keuangan) serta reviu implementasi atau pelaksanaan SAKIP di Deputi Polhukam.

Bab IV

Penutup Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Deputi Polhukam Tahun 2014 dan menguraikan upaya perbaikan yang telah dilakukan serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP di Deputi Polhukam dan peningkatan kinerja di masa mendatang.


24

BAB II PERENCANAAN KINERJA Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi. Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Polhukam.

Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Perencanaan kinerja Deputi Polhukam didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahir dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan Kedua Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010—2014. Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010—2014 beserta perubahannya merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Polhukam. Guna mendukung pencapaian visi dan misi, sasaran, program, dan kegiatan Sekretariat Kabinet, Deputi Polhukam merumuskan visi, misi dan strategi dalam renstra instansi yang selanjutnya dioperasionalkan dalam suatu perencanaan kinerja. Di dalam proses perencanaan kinerja,


25

Deputi Polhukam mendefinisikan seluruh sasaran, program, dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun anggaran yang kemudian diformulasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputi Polhukam memuat angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam satu periode tahunan. Selain itu, dokumen RKT tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja (PK). Penetapan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat di lingkungan Deputi Polhukam sebagai penerima amanah kepada pimpinan dan stakeholdernya. Keberhasilan pencapaian PK diukur menggunakan instrumen berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan secara formal dengan keputusan pimpinan instansi. Melalui IKU, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang diperlukan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Gambaran secara ringkas tentang substansi perencanaan kinerja, ikhtisar Penetapan Kinerja serta ikhtisar Indikator Kinerja Utama Deputi Polhukam dapat dilihat pada penjelasan berikut.

Visi dan Misi Dalam melaksanakan fungsinya, Deputi Polhukam terlibat aktif dalam proses formulasi, implementasi, evaluasi, reformulasi program dan


26

kebijakan Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Hasil dari proses tersebut disampaikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Tugas yang sangat strategis tersebut tercermin dalam rumusan visi dan misi Deputi Polhukam. Rumusan visi dan misi itu selanjutnya mempengaruhi penetapan tujuan dan sasaran strategis Deputi Polhukam. Rumusan visi Deputi Polhukam sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 yang telah beberapa kali disempurnakan, terakhir melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun

2013

tentang

Penyempurnaan

Kedua

Rencana

Strategis

Sekretariat Kabinet RI Tahun 2010-2014. Visi dan misi Sekretariat Kabinet yang tercantum dalam Renstra tersebut adalah:

Visi Sekretariat Kabinet Menjadi Sekretariat Kabinet yang professional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Misi Sekretariat Kabinet Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan pada Renstra tersebut, Deputi Polhukam telah menetapkan Rencana Strategis Deputi Polhukam Tahun 2012-2014 (Renstra Deputi Polhukam 2012-2014). Dalam Renstra Deputi tersebut juga telah ditetapkan visi dan misi Deputi Polhukam. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Deputi Polhukam dengan memperhatikan Undang-


27

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana

Visi

Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Visi

Deputi

mengandung

Polhukam

pengertian

bahwa

Deputi Polhukam merupakan unit yang strategis, profesional, dan dapat

diandalkan

memberikan

dukungan

dalam

Menjadi Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan yang professional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

analisis

secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan adanya visi ini diharapkan Deputi Polhukam akan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerjanya secara maksimal. Guna memastikan bahwa visi Deputi Polhukam tersebut sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, maka diperlukan penetapan misi yang jelas. Misi tersebut menjadi pernyataan yang menetapkan tujuan Deputi Polhukam dan sasaran yang ingin dicapai. Perumusan misi Deputi Polhukam dilakukan dengan mengacu kepada visi, nilai-nilai, tugas dan fungsi yang diemban Deputi Polhukam; melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan yang mencakup para pegawai, masyarakat yang akan dilayani, mitra kerja, dan stakeholders lainnya; menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi Deputi Polhukam tidak bertentangan secara internal dan eksternal dengan kebijakan pemerintah serta menyelaraskan kegiatan, proses utama, dan sumber daya untuk memungkinkan Deputi Polhukam melaksanakan kegiatannya secara lebih baik dan efisien.


28

Misi Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Dalam melaksanakan

menjalankan fungsi

fungsinya,

perencanaan

Deputi

(planning),

Polhukam

perlu

pengorganisasian

(organizing), koordinasi (coordinating), dan pengendalian (directing) kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Fungsi perencanaan (planning) kebijakan dan program dilakukan Deputi Polhukam melalui mekanisme pembahasan rencana kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam hal ini, Deputi Polhukam perlu memastikan bahwa rencana kebijakan dan program Pemerintah tersebut disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terformulasi dengan baik untuk memudahkan pengambilan keputusan oleh Sekretaris Kabinet atau Presiden. Terkait pelaksanaan pengorganisasian, Deputi Polhukam harus mengomunikasikan dengan jelas dan rinci kepada unit kerja di bawahnya, arahan Sekretaris Kabinet atau Presiden, berikut landasan kebijakan dan permasalahan

yang

melatarbelakanginya

secara

tertulis

maupun

lisan/pertemuan sehingga dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program yang diperlukan dengan tepat.


29

Pada pelaksanaan koordinasi, Deputi Polhukam mengupayakan agar perumusan rekomendasi kebijakan dan program Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan disusun dengan melibatkan stakeholders terkait untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tersebut telah dilakukan secara komprehensif dan berimbang. Deputi

Polhukam

juga

melaksanakan

evaluasi

terhadap

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan melalui monitoring kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Deputi Polhukam mengevaluasi implementasi kebijakan dan program tersebut untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai perlu tidaknya perbaikan terhadap kebijakan dan program yang ada. Berdasarkan uraian di atas, Deputi Polhukam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan koordinasi kebijakan tidak hanya pada tahap implementasi, namun juga pada tahap formulasi kebijakan. Oleh karena itu, fungsi analisis kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Polhukam bersifat terintegrasi mulai dari formulasi sampai dengan reformulasi kebijakan (integrated policy analysis). Fungsi monitoring, evaluasi dan koordinasi kebijakan Deputi Polhukam lebih difokuskan pada formulasi/perumusan dan implementasi kebijakan dalam bentuk rekomendasi kebijakan. Hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang bersifat second opinion dapat dijadikan sebagai masukan kepada Presiden dan/atau instansi pemerintah lainnya. Selain itu, hasil analisis dan rekomendasi kebijakan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh instansi lain.


30

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Menindaklanjuti visi dan misinya, suatu organisasi harus memilki tujuan strategis yang dirumuskan dengan jelas untuk mempertahankan eksistensi organisasinya. Penetapan tujuan dilakukan dalam rangka operasionalisasi visi dan misi berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Polhukam. Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis serta dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Penetapan tujuan Deputi Polhukam harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, mempertajam fokus pelaksanaan misi Deputi Polhukam, meletakkan kerangka prioritas bagi arah program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Perumusan

tujuan

Deputi

Polhukam

juga

perlu

mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya manusia (SDM), sumber daya material, pendanaan serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

Deputi

Polhukam telah menetapkan satu tujuan strategis dalam Renstra Deputi Polhukam

2012-2014. Tujuan tersebut

merupakan implementasi

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang harus dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan tersebut diformulasikan agar Deputi Polhukam

beserta jajarannya dapat


mengukur

kinerja

31

dan

mengetahui secara tepat yang Tujuan Strategis Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris kabinet dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

harus

dilaksanakan

oleh

organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Untuk mencapai tujuan, perlu Strategis

dirumuskan organisasi.

Sasaran Sasaran

Strategis merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan

dari suatu kegiatan yang ingin dicapai pada setiap tahun selama lima tahun. Sasaran ini diperlukan untuk mengarahkan penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Deputi Polhukam yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam sasaran dimuat indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta rencana tingkat capaian atau target masingmasing. Setiap sasaran diidentifikasi melalui indikator kinerja masingmasing yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran beserta indikator kinerjanya dirumuskan berdasarkan tingkatan indikator. Di tahun 2014, Deputi Polhukam telah menetapkan dua Sasaran Strategis yang telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu), yaitu:


32

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Meskipun telah ditentukan tujuan dan sasaran dengan jelas, diperlukan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi Deputi Polhukam. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya Deputi Polhukam untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Sebagai suatu alat dari strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dengan terlebih dahulu memilih

strategi

pencapaiannya.

Adapun strategi pencapaian tersebut dijabarkan kegiatan.

melalui Program

program disusun

dan untuk

mengoperasionalkan kebijakan dengan

Arah kebijakan Mengoptimalkan pemberian dukungan kebijakan dan program kepada Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

orientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran,

sedangkan

kegiatan

disusun

untuk

mengoperasionalkan

program guna memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.


33

Deputi Polhukam telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sesuai bidang yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Polhukam guna mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Polhukam. Deputi

Polhukam

terus berupaya

melakukan optimalisasi

pemberian dukungan kebijakan dan program pemerintah kepada Sekretaris Kabinet melalui STRATEGI 1. Mewujudkan SDM yang

profesional dan berkualitas 2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif 3. Meningkatkan pengawasan internal yang optimal

pembinaan dan peningkatan dari

sisi

manajemen,

organisasi, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, strategi

Deputi

Polhukam

difokuskan pada penguatan aspek yang terkait dengan

manajemen organisasi. Pada tahun 2014, arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam satu program dan dua kegiatan Deputi Polhukam.


34

Tabel 2 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Program Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan

2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ikhtisar Penetapan Kinerja (PK) Politik, Hukum, dan Keamanan

Kegiatan 1. Perumusan analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. 2. Penyelesaian rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Deputi

Bidang

Penetapan kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi atau unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat penerima amanah.


35

Dengan adanya penetapan kinerja, diharapkan para pimpinan instansi dan unit kerja tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran, tetapi juga mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan

kinerjanya

kepada

pimpinannya

dan

masyarakat. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari SAKIP merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan

Kinerja

Deputi

Polhukam

merupakan

ikhtisar

kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2014 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Polhukam. Uraian mengenai Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3 Penetapan Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

Indikator Kinerja

Target

Jumlah Anggaran

a. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu.

97%

Rp. 2.953.298.000,00

b. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti c. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

97%

97%


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja d. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

97%

e. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

97%

f. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Target

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu 2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

97%

97%

97%

36

Jumlah Anggaran


37

Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indikator kinerja utama (IKU) Deputi Polhukam merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Deputi Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU Deputi Polhukam dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik, yang terdiri atas masukan

(input),

keluaran

(output),

dan

hasil

(outcome)

yang

menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program Deputi Polhukam dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome, sedangkan Indikator Kinerja Output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan oleh Deputi Polhukam. Indikator Kinerja Outcome memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dari Deputi Polhukam dapat memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholders. Secara lebih jelas, indikator sasaran dalam pelaksanaan tujuan yang ingin dicapai Deputi Polhukam pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Indikator Sasaran Pertama: 1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat


38

waktu 2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti 3. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu 4. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Indikator Sasaran Kedua: 1. Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan

keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu; dan 2. Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan

presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti. Perbandingan antara Indikator Kinerja Output dan Indikator Kinerja Outcome, adalah sebagai berikut: Tabel 4 Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 Indikator Kinerja Output Perumusan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

Indikator Kinerja Outcome Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

Alasan Ketepatan waktu penyelesaian analisis dan pendapat dan tindak lanjut analisis dan pendapat ditetapkan sebagai


Indikator Kinerja Output

Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan

Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

Penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

39

Alasan indikator kinerja utama karena menggambarkan keberhasilan pencapaian kinerja Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan Keterangan:  ketepatan waktu adalah jangka waktu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam satuan hari  Tindak lanjut adalah dijadikannya suatu hasil kerja (analisis/pendapat) sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan Persentase digunakan sebagai indikator karena sifat pekerjaan Deputi Polhukam yang tidak dapat diprediksi dan beban pekerjaan dalam setahun tidak dapat diperkirakan karena bukan atas prakarsa unit kerja Deputi Polhukam, melainkan berasal dari instansi lain atau dari masyarakat (stakeholders)


40

Masing-masing indikator pada kedua Sasaran Strategis merupakan Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan dan ditetapkan pada Renstra Deputi Polhukam 2012-2014 dan merupakan penyempurnaan dari Indikator Kinerja Utama tahun sebelumnya. Indikator Kinerja digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelesaian hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Output disebut tepat waktu apabila laporan diajukan/disampaikan oleh Deputi dalam jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (yaitu: 9 hari kerja sejak berkas/dokumen diterima oleh Deputi Polhukam dari Sekretaris Kabinet), sedangkan output yang ditindaklanjuti adalah apabila laporan yang diajukan/disampaikan oleh Deputi Polhukam diterima, disetujui, mendapatkan tanggapan positif oleh Sekretaris Kabinet, dan atau disampaikan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden atau kepada institusi/perorangan di luar Sekretariat Kabinet. Semakin tepat waktu penyelesaian suatu analisis dan saran kebijakan serta mendapat tindak lanjut stakeholders (Sekretaris Kabinet dan/atau kementerian/lembaga) maka semakin menunjukkan kualitas pencapaian kinerja yang baik. Setelah dilakukan reviu terhadap penetapan IKU

Deputi

Polhukam, ditetapkan bahwa IKU Deputi Polhukam tahun 2014 merupakan indikator yang mencerminkan outcome.


41

BAB III CAPAIAN KINERJA Pengukuran Kinerja Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Deputi Polhukam sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strateginya, serta didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan Deputi Polhukam. Pengukuran kinerja di lingkungan Deputi Polhukam dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Polhukam, sehingga dilakukan secara berjenjang dari tingkat Asisten Deputi pada Kedeputian Polhukam sampai pada tingkat Deputi Polhukam. Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan


42

organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu: 1. Metode Evaluasi Kinerja. Guna mendapatkan hasil yang komprehensif, proses pengukuran kinerja Deputi Polhukam selain memuat analisis capaian kinerja juga dilengkapi dengan evaluasi atas hasil capaian kinerja tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui progress realisasi kinerja yang dihasilkan maupun kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, serta menilai efisiensi, efektivitas, keekonomisan maupun perbedaan kinerja (gap), sebagai umpan balik untuk mengetahui pencapaian implementasi perencanaan strategis maupun perencanaan kinerja. Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dimana pengukuran kinerja dilakukan dengan pembandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode ini bermanfaat untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. 2. Metode Pembandingan Capaian Sasaran. Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS),

dimana

pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

cara

membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada/tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan itu dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian dapat digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa yang akan datang. Metode ini


43

bermanfaat untuk memberi gambaran sejauh mana pelaksanaan misi Deputi Polhukam. Pengukuran atas pencapaian sasaran strategis dalam Laporan Kinerja Deputi Polhukam Tahun 2014 menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya1, yaitu: a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus: Realisasi

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Rencana

Realisasi × 100%

Rumus 1

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus:

Persentase pencapaian rencana tingkat capaian

=

Rencana – (Realisasi – Rencana) Realisasi Rencana

× 100%

Rumus 2

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut:

1

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003), hal. 23.

44


Tabel 5 Kategori Pencapaian Kinerja No.

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

Penggolongan Kategori Capaian

1.

≥ 100

Memuaskan

Biru

2.

85 % - <100 %

Sangat Baik

Hijau

3.

70 % - < 85 %

Baik

Oranye

4.

55 % - < 70 %

Cukup

Kuning

5.

< 55 %

Kurang Baik

Merah

Capaian Kinerja Tahun 2014 A. Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dalam Penetapan Kinerja Deputi Polhukam Tahun 2014, telah ditetapkan dua Sasaran Strategis yang akan dicapai, yaitu terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

kebijakan hukum,

di dan

bidang

politik,

keamanan

dan

terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pengukuran

atas

capaian

kinerja Deputi Polhukam tahun 2014

dilakukan

membandingkan

antara

dengan target


45

(rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Deputi Polhukam dari perspektif stakeholder maupun business process Deputi Polhukam melalui penilaian sendiri (self assessment). Capaian sasaran strategis diukur melalui pengukuran terhadap beberapa indikator kinerja utama (IKU). Uraian mengenai pencapaian IKU dari sasaran strategis Deputi Polhukam adalah sebagai berikut: Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Kategori Capaian Kinerja

No.

Indikator Kinerja Utama

Target %

Realisasi %

Capaian %

1.

Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu

97

93,29

96,17

Sangat Baik

Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

97

94,54

97,46

Sangat Baik

Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

97

95,04

97,97

Sangat Baik

Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

97

99,38

102,45

Memuaskan

Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional secara tepat waktu

97

88,29

91

Sangat Baik

Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan hubungan internasional yang ditindaklanjuti

97

87,29

89,98

Sangat Baik

Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

97

97

100

Memuaskan

2.

3.

4.

5.

6.

7.


No. 8.

Indikator Kinerja Utama Persentase rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

46

Target %

Realisasi %

Capaian %

Kategori Capaian Kinerja

97

100

103

Memuaskan

Berdasarkan kategori pencapaian kinerja, dapat dinyatakan bahwa pencapaian IKU (outcome) untuk sasaran strategis pertama Deputi Polhukam pada umumnya dikategorikan sangat baik, sedangkan untuk sasaran strategis kedua dikategorikan memuaskan.

1. Formulasi IKU Guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, IKU Sasaran Strategis pertama, yaitu “Persentase penyelesaian hasil analisis/pengamatan/pemantauan pemerintah

secara

tepat

kebijakan

waktu”

dan

diformulasikan

program dengan

menggunakan perhitungan berikut: Saran kebijakan yang diselesaikan tepat waktu X 100%

Saran kebijakan yang disampaikan

Sesuai Renstra Deputi Polhukam Tahun 2012-2014, target persentase penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan, ditetapkan meningkat selama kurun waktu 20102014, yaitu dengan melakukan pengurangan waktu (hari/jam) penyelesaian secara gradual setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar


47

Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, target waktu penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) hari. Rumusan Indikator Kinerja pada RKT 2014 tidak berbeda dengan tahun 2013 karena Indikator Kinerja masih mencerminkan outcome dan menggambarkan keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai, dan dapat diukur karena menekankan pada ketepatan waktu penyelesaian analisis dan saran kebijakan. Ketepatan waktu merupakan pengukuran jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan dalam satuan hari yang ditetapkan. Ketepatan diukur berdasarkan persentase dari jangka waktu penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan, yang selanjutnya ditindaklanjuti atau disetujui oleh stakeholders (Presiden dan/atau kementerian/lembaga) terkait. Dengan demikian, semakin sedikit hari satu pekerjaan dapat diselesaikan, semakin baik nilai pencapaian sasaran, maka pencapaian kinerja Deputi Polhukam semakin tinggi. Adapun

IKU

“Persentase

hasil

analisis/pengamatan/

pemantauan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti” diformulasikan dengan menggunakan perhitungan berikut: Saran yang ditindaklanjuti X 100%

Saran yang disampaikan


48

Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Saran atas kebijakan dan program Pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila saran tersebut tepat secara substansi dan ditindaklanjuti atau direspon positif oleh Pemerintah. Ukuran ketepatan saran kebijakan dilihat berdasarkan persentase hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi persentase penyelesaian suatu hasil analisis berupa saran kebijakan mendapat tindak lanjut dari Sekretaris Kabinet, semakin berkualitas hasil perumusan dan analisis yang dihasilkan. Dengan demikian maka semakin banyak hasil saran kebijakan dan analisis yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet berarti kinerja Deputi Polhukam semakin tinggi. Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis kedua yaitu “Persentase penyelesaian rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan

secara

tepat

waktu”

diformulasikan

dengan

menggunakan perhitungan berikut: (hari penyelesaian rancangan1 + hari penyelesaian rancangan2 + … )

= n === == n = jumlah laporan penyelesaian Rperpres, Rkeppres, & Rinpres +

Indikator

persentase

penyelesaian

rancangan

X 100%

peraturan

presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu digunakan untuk mengukur kecepatan penyiapan rancangan yang diajukan oleh


49

Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Kecepatan penyiapan rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden diukur berdasarkan hari dimulainya kegiatan sampai dengan selesai. Penyelesaian penyiapan rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden dikatakan cepat apabila

waktu

penyelesaiannya

sesuai

dengan

waktu

yang

dialokasikan dalam Standar Pelayanan. Adapun IKU “Persentase rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan

keamanan

yang

ditindaklanjuti”

diformulasikan

dengan

menggunakan perhitungan berikut:

Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang ditindaklanjuti

= Rperpres, Rkeppres, Rinpres yang disampaikan

X 100%

Indikator persentase rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur kualitas dari penyiapan penyelesaian rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan LPNK kepada Presiden. Penyelesaian

penyiapan

rancangan

peraturan

presiden,

keputusan presiden, dan instruksi presiden oleh dikatakan tepat apabila penyelesaian penyiapan rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundang-undangannya (legal drafting). Tepat dari sisi substansi apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan dapat ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet.


50

Demikian halnya, apabila telah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan oleh Presiden, rancangan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain atau bahkan di-judicial review karena adanya rasa ketidakpuasan masyarakat. Selain itu dari segi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik legal drafting pada umumnya. Rancangan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden ditindaklanjuti apabila: 1. Deputi Polhukam

telah

mengajukan

rancangan

peraturan

presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden kepada Sekretaris Kabinet. 2. Deputi Polhukam telah menyampaikan kepada Sekretaris Kabinet bahwa rancangan yang disampaikan perlu disempurnakan atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa, berdasarkan hasil analisis hukum atau hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3. Deputi Polhukam telah menyampaikan surat kepada Sekretaris Kabinet bahwa rancangan tersebut masih harus dikoordinasikan oleh instansi yang berkompeten, seperti menteri koordinator. 4. Deputi Polhukam telah melaporkan kepada Sekretaris Kabinet sehubungan dengan adanya persoalan substansial yang tidak dapat diputuskan oleh Instansi Pemrakarsa dan instansi terkait lainnya. 5. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan atas rancangan yang diajukan.


51

6. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah asli rancangan peraturan perundang-undangan kepada instansi pemrakarsa dan/atau instansi terkait lainnya. Diharapkan dalam kurun waktu satu tahun yang akan datang, sasaran yang telah ditetapkan oleh Deputi Polhukam memiliki dampak dan kontribusi kepada perbaikan kinerja Sekretariat Kabinet secara

keseluruhan,

yang

secara

umum

ditandai

dengan

dipertahankannya pencapaian laporan keuangan Sekretariat Kabinet dengan

predikat

WTP

(Wajar

Tanpa

Pengecualian)

secara

berkelanjutan dan tingkat pemenuhan parameter reformasi birokrasi di Sekretariat Kabinet pada tahun 2014 mencapai 100%.

2. Pencapaian IKU Peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan kualitas hasil penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan bersumber dari pelaksanaan fungsi Deputi Polhukam sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Kualitas tersebut dilihat dari hasil analisis atas perumusan rencana kebijakan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah yang menghasilkan rekomendasi kebijakan, serta hasil penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang menghasilkan peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

52


a. Pencapaian IKU Sasaran Satu Hasil analisis atas kebijakan dan program Pemerintah tidak semata berupa rekomendasi terhadap rencana kebijakan dan program Pemerintah yang akan dibentuk dan diwadahi dengan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan UndangUndang

(UU),

Peraturan

Pemerintah

(PP),

Keputusan

Menteri/LPNK, Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah, namun juga dalam bentuk laporan/rekomendasi dan pertimbangan kepada stakeholders untuk menindaklanjuti suatu permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah. Kontribusi berupa rekomendasi kebijakan yang disampaikan Deputi Polhukam dapat berupa tertulis dan lisan. Secara tertulis, rekomendasi kebijakan diukur berdasarkan dokumen/laporan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada stakeholders, sedangkan secara lisan, batasan ukurannya lebih luas karena kehadiran, keikutsertaan, dan keterlibatan Deputi Polhukam dalam suatu event penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait pembahasan perumusan/rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program Pemerintah, seperti sidang kabinet dan rapat koordinasi. Saran kebijakan yang disampaikan secara lisan oleh Deputi Polhukam

dan

kemudian

ditindaklanjuti/disetujui

oleh

stakeholders sangat sulit di-trace karena belum ada sistem yang dibangun untuk itu. Berdasarkan kondisi tersebut, dengan telah tersampaikannya

rekomendasi kebijakan

Deputi

Polhukam

kepada stakeholders yang pada umumnya tertuang dalam laporan hasil rapat atau laporan hasil pemantauan Deputi Polhukam kepada pimpinan, berarti Deputi Polhukam telah berkontribusi pada pembentukan suatu kebijakan dan program Pemerintah.


53

Pemberian saran kebijakan dilakukan melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Secara top down ditentukan melaksanakan

disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris

Kabinet, sedangkan

secara

bottom up

artinya

ide

awal

pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan

tersebut

dapat

pula

dilakukan

berdasarkan

inisiatif/undangan dari instansi dan/atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dipantau. Alur

penyelesaian

analisis

kebijakan

dan

program

pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan adalah sebagai berikut: 1. Berkas analisis kebijakan dan program pemerintah diterima oleh Deputi Polhukam dan diinventarisasi sesuai dengan permasalahan; 2. Setelah berkas diperiksa tingkat urgensi dan kelengkapan data dan

informasinya,

berkas

tersebut

dianalisis

untuk

menghasilkan saran dan pendapat yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau instansi Pemerintah lainnya (output); 3. Berkas itu lalu ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet dalam bentuk laporan hasil analisis dan program pemerintah dan disampaikan kepada Presiden dan/atau diteruskan kepada instansi terkait guna penanganan lebih lanjut (outcome). Persentase target penyelesaian outcome hasil analisis dan pemantauan di bidang politik, hukum, dan keamanan pada tahun 2014 ditetapkan sebesar 97% atau meningkat dari RKT 2011


54

(93%), RKT 2012 (95%), dan RKT 2013 (96%). Kenaikan secara bertahap sebanyak satu persen dari tahun sebelumnya didasari pertimbangan bahwa kinerja Deputi Polhukam selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan. Rekomendasi atas kebijakan dan program Pemerintah dapat dikatakan

berkualitas

ditindaklanjuti

secara

apabila tepat

waktu.

rekomendasi Pencapaian

tersebut indikator

persentase penyelesaian analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu adalah sembilan hari, yang dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan guna penyelesaian analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan dalam kurun waktu Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Terkait dengan penghitungan berkas hasil analisis/saran kebijakan, terdapat ketentuan dalam pengukuran kecepatan penyelesaian saran kebijakan yang akan dijadikan dasar dalam menghitung jumlah berkas yang diselesaikan tepat waktu, yaitu sebagai berikut: 1. Top Down Diukur mulai adanya disposisi/arahan Deputi sampai dengan diserahkannya saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet. 2. Bottom Up Diukur mulai adanya ide awal atau pemantauan yang diprakarsai

oleh

Deputi

Polhukam

sampai

dengan

diserahkannya hasil analisis/pengamatan/pemantauan dalam bentuk saran kebijakan kepada Sekretaris Kabinet. Waktu penyelesaian berkas hasil analisis/pemantauan kebijakan program Pemerintah dihitung dengan menggunakan metode rata-rata sederhana. Perhitungan tersebut melibatkan

55


jumlah seluruh penyelesaian saran kebijakan dimaksud, yang dihitung setiap bulan guna memperoleh rata-rata dari data keseluruhan.

Rincian

berkas

penyelesaian

hasil

analisis/

pemantauan kebijakan program Pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan sebagaimana Tabel 7. Tabel 7 Rekapitulasi Realisasi Penyelesaian Hasil Analisis/Pengamatan/Pemantauan Atas Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2014 Bulan Januari

Jumlah Berkas (Output) 34

Berkas Tepat Waktu

Berkas Tidak Tepat Waktu

34

-

(%)

Februari

57

57

-

Maret

39

39

-

April

69

69

-

Mei

30

30

-

Juni

44

44

-

Juli

42

42

-

Agustus

37

37

-

September

59

59

-

Oktober

46

46

-

November

23

23

-

Desember

45

45

-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

525

525

-

100

Jumlah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penyelesaian hasil analisis/pemantauan kebijakan yang secara tepat waktu sebesar 100%. Mengingat target yang ditetapkan adalah 97% maka capaiannya adalah 103,09%. Berdasarkan kategori pencapaian kinerja tahun 2014, realisasi atau pencapaian sasaran yang diperoleh Deputi Polhukam dapat dikategorikan memuaskan. Hal ini menggambarkan Indikator Kinerja Utama


56

Sasaran pertama Deputi Polhukam telah berhasil dicapai dengan baik. Rata-rata waktu penyelesaian adalah sebagaimana dalam rincian berikut: Tabel 8 Waktu Penyelesaian Hasil Analisis/Pengamatan/Pemantauan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara Tepat Waktu Tahun 2014 Bulan

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

3,43 hari

Februari

3,75 hari

Maret

4,18 hari

April

3,74 hari

Mei

3,96 hari

Juni

3,48 hari

Juli

3,40 hari

Agustus

3,78 hari

September

3,47 hari

Oktober

3,34 hari

November

3,76 hari

Desember

4,02 hari

Rata-rata

3,69 hari

Tahun 2014 merupakan tahun kedua pelaksanaan indikator Sasaran tersebut dan tahap pertama pelaksanaan SOP tahun 2012. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ketentuan tersebut pejabat dan pegawai terkait di lingkungan Deputi Polhukam masih melakukan

penyesuaian

dalam

melaksanakan

tugas

dan


57

fungsinya. Meskipun demikian, realisasi penyelesaian hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis di bidang politik, hukum, dan keamanan per bulan bervariasi antara tiga hari hingga empat hari dengan rata-rata 3,69 hari. Realisasi tersebut melebihi target hari penyelesaian sebagaimana diatur dalam SOP (9 hari). Berdasarkan gambaran di atas, dapat diuraikan lebih lanjut bahwa waktu penyelesaian berkas tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:  Target waktu berdasarkan SP, yaitu: 1) Bersifat Disposisi Prioritas, yaitu disposisi yang diberikan pimpinan/atasan dengan mencantumkan kata “Prioritas” untuk

kegiatan

pengamatan,

perumusan

pemantauan

rencana

dan

kebijakan

evaluasi

dan

pelaksanaan

kebijakan pemerintah dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari, atau jangka waktu tertentu yang dicantumkan dalam

disposisi

yang

penyelesaiannya

didahulukan.

Termasuk dalam kategori Disposisi Prioritas adalah disposisi yang mencantumkan kata “very top urgent”, “top urgent”, “urgent”, “sangat segera”, “segera” atau kata lain dengan maksud yang sama, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari staf. Pimpinan

di

memberikan

lingkungan petunjuk

intern bersifat

Sekretariat

Kabinet

Disposisi

Prioritas

berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional/negara dan/atau masyarakat dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan/atau pertahanan keamanan bahwa saran kebijakan kebijakan pemerintah tersebut perlu diselesaikan dengan sangat segera (quick respon).


58

2) Tidak bersifat Disposisi Prioritas, yaitu 9 (sembilan) hari kerja.  Tingkat

kompleksitas

permasalahan

menentukan

waktu

penyelesaian saran kebijakan, yaitu perlu didukung dengan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan analisis yang komprehensif dan mendalam (in-depth-analysis) berupa koordinasi ke kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah guna klarifikasi data dan informasi, analisis berdasarkan peraturan perundangundangan terkait, dan/atau comparative studi terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistik). Adapun rincian target dan realisasi hasil analisis yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut: Tabel 9 Rincian Realisasi dan Capaian Saran Kebijakan yang Ditindaklanjuti (Outcome) Tahun 2014 Klasifikasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Target (97%)

Realisasi

Capaian

592

525

88,68%

Pembandingan capaian kinerja secara keseluruhan, baik capaian berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan merujuk POK para Asisten Deputi di Kedeputian Polhukam Tahun 2014 dan penyelesaian berkas di luar jumlah dokumen POK, menunjukkan bahwa rata-rata capaian (outcome) adalah sebesar 88,68%. Apabila capaian tersebut dibandingkan dengan target, maka hasilnya menunjukkan bahwa kinerja dari Deputi Polhukam


59

pada tahun 2014 adalah 91,42% yang berarti dalam kategori sangat baik. Beberapa dokumen yang terkait dengan sasaran ini, antara lain: 1. Rekomendasi atas: a. Dampak Pemilihan Langsung dan Pemilihan Tidak Langsung Kepala Daerah; b. Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan Tetap dan Belum Ada Menteri Dalam Susunan Kabinet; c. Ahok Menjadi Gubernur; d. Dampak Dualisme di DPR; e. Konsekuensi Hukum atas Penolakan Perppu Pilkada Oleh DPR; f.

Rencana

Perumusan

dan

Implementasi

Perjanjian

Internasional oleh Pemerintah Daerah. g. Keberadaan Agama Baha’i; h. Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS); i.

FPI Kembali Beraksi;

j.

Hak Interpelasi DPR terkait dengan Kebijakan Harga BBM dan Program KIS, KIP, dan KKS;

k. Pengosongan Kolom Agama di KTP-Elektronik; l.

Demo Buruh Tanggal 10 Desember 2014;

m. Permasalahan GKI YAsmin Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia Bekasi. n. Perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden. o. Prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.


60

p. Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (masalah perbatasan darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan Malaysia. 2. Laporan hasil pengamatan perkembangan kegiatan dan program pemerintah diantaranya: a. Permohonan kepastian hukum lahan masyarakat Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang bekas HGU PTPN II. b. Pengaduan masyarakat terkait proses jual beli lahan di Pulau Sitabok, Kabupaten Sumenep. c. Permohonan

audiensi

dari

Kesultanan

Kasepuhan

Cirebon. d. Permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir. e. Status tanah Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur. f.

Hasil telaahan terhadap pengaduan masyarakat terkait permohonan hak atas tanah negara eks tanah partikelir di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 237, Kecamatan Semarang Barat.

g. Penyelesaian tanah konsesi PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) di Dumai. h. Perkembangan penyelesaian perbatasan darat antara RI dan Timor Leste. i.

Perkembangan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

j.

Pengembangan

infrastruktur

untuk

memudahkan

aksesibilitas warga di daerah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan. k. Permasalahan

lahan

pelanggaran HAM.

yang

terkait

dengan

dugaan


l.

61

Perkembangan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga, khususnya dengan Malaysia dan Timor Leste.

m. Laporan Hasil Focus Group Discussion Pembahasan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Masa Lalu; n. Laporan Hasil Seminar tentang Kesiapan Sumber Daya Manusia Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Menyongsong DIberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara; o. Laporan Hasil Focus Group Discussion Pemetaan Supply Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) Sektor Formal; p. Laporan Hasil Konferensi Open Government Partnership (OGP) Tingkat Kawasan Asia Pasifik; q. Laporan Lembaga

Hasil

Focus

Penyiaran

Group Publik

Discussion TVRI

Revitalisasi

sebagai

Media

Pemerintah; r.

Laporan Hasil Focus Group Discussion tentang Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dengan Satuan Kerja Lainnya dalam Menjalankan Fungsi Manajemen Kabinet;

s.

Laporan

Hasil

Pelaksanaan

Kegiatan

Prison

Penelaahan

Reform

melalui

Hukum

atas

Peningkatan

Efektivitas Tugas Fungsi Divisi Pemasyarakatan sebagai Unit Organisasi yang secara Struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; t.

Laporan Hasil Focus Group Discussion mengenai Reformasi Lembaga Pemasyarakatan (Prison Reform);


62

u. Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke International Energy Agency di Perancis, International Criminal Court di Belanda, dan Energy Charter di Belgia; v. Laporan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, Bandung 10 Oktober 2014; 3. Laporan hasil pemantauan penyelenggaraan pemerintahan, di antaranya : a. Pelaksanaan Pemilihan Umum 2014; b. Pemanfaatan Dana Perimbangan antara Pusat dan Daerah; c. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi; d. Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru. e. Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di Bidang Hubungan Lembaga Negara; f.

Pemantauan atas Pelaksanaan Program Pemerintah di Bidang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;

g. Pemantauan atas Kesiapan Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. h. Perkembangan Hubungan Bilateral RI – Australia; i.

Pengakuan RRT atas Kehadiran AS di Asia Pasifik, Suatu Fleksibilitas Kebijakan;

j.

Menyikapi Pernyataan PM Vanuatu pada Sidang ke-25 Dewan HAM PBB, tanggal 4 Maret 2014 (terkait pernyataan PM Vanuatu yang mendorong hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat);

k. Bahan Masukan bagi Presiden RI dalam Menghadiri Rangkaian Pertemuan KTT ke-24 ASEAN di Nay Pyi Taw, 10 – 11 Mei 2014;


l.

63

Bahan Masukan bagi Sekretaris Kabinet dalam Kunjungan Presiden RI ke Fiji, tanggal 18 – 19 Juni 2014;

m. Perjanjian antara RI – Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura; n. Penanganan Para Pencari Suaka di Indonesia; o. Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan; p. Kemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada G-20. 4. Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 5. Usulan DPD mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 6. Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011; 7. Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Audiensi Staf Khusus Sekretaris Kabinet dengan Yayasan Trisakti; 8. Permohonan untuk Mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat; 9. Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas;


64

10. Permohonan Izin BNPT untuk Melakukan Pengadaan Senjata Api; 11. Permohonan Perlindungan Hukum dari PT Victoria Securities International Corporation terhadap Upaya Kriminalisasi dalam Proses Penjualan Hak Tagih Piutang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 12. Permohonan Tindakan atas Lokasi yang Dikuasai Sdr. Sutikno yang Masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang Melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 13. Laporan Jaksa Agung mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013; 14. Pertimbangan Menteri Luar Negeri terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati atas nama Daniel Enemuo alias Diarrasouba Mamadou; 15. Pemberitahuan Rencana Pengajuan Gugatan melalui Arbitrase Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Ltd.; 16. Usulan Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara; 17. Peresmian

Penggunaan

Kawasan

Pusat

Kegiatan

Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia (Adhyaksa Loka); 18. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia; 19. Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;


65

20. Penanganan Kasus Penangkapan 4 Kapal Ikan dan 61 Awak Kapal Motor Papua Fishery-Vietnam; 21. Permohonan Audiensi dari YLBHI kepada Sekretaris Kabinet terkait Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Waduk Jatigede; 22. Permohonan

Penetapan

Pemerintah

berupa

Keppres/

Perpres/Inpres tentang pembelian/sewa beli Rumah Negara Golongan III yang Dikelola PT KA Persero; 23. Perkembangan ancaman terorisme di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan menjelang Pemilu Presiden; 24. Prediksi ancaman terorisme dalam Pemilihan Presiden tahun 2014; 25. Penyelesaian

Outstanding

Boundary

Problems

(masalah

perbatasan darat di Pulau Kalimantan) antara RI dan Malaysia; 26. Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang Berhadapan dengan Laut Lepas; 27. Rencana perubahan atas Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar; 28. Permohonan Perpanjangan Inpres No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014; 29. Pengajuan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Program Pembangunan Kapal Selam; 30. Laporan pelaksanaan Jakarta International Defence Dialogue 2014 di Jakarta Convention Center pada tanggal 19 – 20 Maret 2014; 31. Laporan hasil Sidang Kesepuluh Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tahun Anggaran 2013;


66

32. Laporan Sidang I Komite Kebijakan Industri Pertahanan Tahun Anggaran 2014; 33. Keterlibatan Lead Integrator Alutsista Matra Laut dalam proyek Kapal Kombatan; 34. Laporan kemajuan pembangunan kapal oleh PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero); 35. Laporan pembangunan Kapal Perusak Kawal Rudal di PT PAL Indonesia (Persero); 36. Laporan pembangunan Sistem Pertahanan Negara Periode 2004-2014; 37. Posisi Indonesia terhadap isu Laut China Selatan dan pelaksanaan Peraturan Provinsi Hainan tentang Perikanan; 38. Laporan hasil pengamatan serta pengumpulan data dan informasi

terkait

kemampuan

dan

kesiapan

industri

pertahanan dalam rangka menuju kemandirian industri pertahanan dalam negeri; 39. Penjelasan Menteri Pertahanan terkait urgensi Program Kapal Selam dan Pesawat Tempur KF-X/IF-X; 40. Laporan hasil Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tanggal 5 Juni 2014; 41. Penyelesaian sengketa lahan di kawasan hutan Register 13; 42. Permohonan audiensi H. Thenzur terhadap 4 permasalahan tanah miliknya; 43. Surat Dewan Pertimbangan Presiden terkait RUU Hak Masyarakat Adat; 44. Permohonan pemblokiran perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 134/Gelora atas nama PT. Batara Indra di Timor Leste; 45. Operasi penindakan Mujahidin Indonesia Barat di Ciputat;


67

46. Hasil evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2013; 47. Laporan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; 48. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Terhadap Gerakan ISIS; 49. Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Industri Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Turki.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan (bersama Staf Ahli Sekretaris Kabinet) memantau kegiatan industri pertahanan galangan kapal nasional di PT Dok Perkapalan Surabaya, dan mendapat penjelasan langsung dari Direktur Utama (Mei 2014).


68

Pegawai Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali di bidang kesatuan bangsa, dan bertemu langsung dengan Bupati Gianyar Bapak A.A. Gde Agung Bharata (September 2014).

b. Pencapaian IKU Sasaran Dua Indikator

Kinerja

yang

digunakan

untuk

mengukur

keberhasilan Sasaran Dua adalah sebagaimana tabel berikut: Tabel 10 Indikator Sasaran Kedua No.

Indikator Sasaran

Target

1.

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

97%

2.

Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

97%


69

Pengukuran persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tepat waktu dan ditindaklanjuti. Indikator persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu merupakan indikator Sasaran 2 dan digunakan untuk mengukur penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Non Kementerian/LPNK kepada Presiden. Sebelumnya digunakan indikator kecepatan penyiapan, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden. Pengertian penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

secara

tepat

waktu

meliputi

ketepatan

waktu

penyampaian dukungan teknis, administratif, dan analisis Sekretariat Kabinet dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden. Semakin tepat waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, semakin berkualitas Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan


Instruksi

Presiden

yang

dihasilkan.

Ketepatan

70

waktu

mencerminkan waktu (rata-rata hari) yang dibutuhkan dalam penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, yang diukur berdasarkan waktu sebagaimana dialokasikan dalam SP, yaitu 9 hari. Waktu penyelesaian 9 hari tersebut, bukan merupakan waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden sampai ditetapkan oleh Presiden, namun merupakan waktu untuk tiap-tiap tahap penyelesaian sampai dengan suatu Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dikategorikan ditindaklanjuti. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan, proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden sampai ditetapkan oleh Presiden tidak dapat dibatasi waktunya, mengingat harus melalui harmonisasi dan/atau kesepakatan kementerian/lembaga

terkait

yang

waktunya

tidak

dapat

ditentukan. Indikator

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti digunakan untuk mengukur persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dikatakan ditindaklanjuti apabila penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden


71

tersebut tepat dari sisi substansi dan teknis perundangundangannya dan apabila hasil analisis atau penelitian terhadap suatu rancangan ditindaklanjuti atau disetujui oleh Presiden. Selain itu, dari sisi teknis perundang-undangan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting pada umumnya. Dalam hal terjadi kesalahan teknis terhadap Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden dan disebarluaskan kepada masyarakat, koreksi atas kesalahan tersebut tidak dilakukan dengan cara penarikan, tetapi dengan cara mendistribusikan kembali Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden yang telah diperbaiki melalui mekanisme “Distribusi II”. Saat ini, baik penghitungan penyelesaian Rancangan Peraturan

Presiden,

Rancangan

Rancangan

Instruksi

Presiden

Keputusan yang

tepat

Presiden, waktu

dan

maupun

ditindaklanjuti telah dilakukan secara computerize, yaitu melalui collecting data langsung dari data komputer yang ada di Asisten Deputi, selanjutnya dilakukan rekapitulasi setiap bulan serta dilakukan pelaporan kepada Pimpinan. Pengertian suatu Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti, adalah apabila: a. Sekretariat Kabinet telah mengajukan rancangan kepada Presiden untuk ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden; b. Sekretariat Kabinet menyampaikan persetujuan Presiden mengenai prakarsa/usul penyusunan Rancangan Peraturan


72

Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden kepada Menteri Pemrakarsa; c. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada instansi pemrakarsa agar rancangan disempurnakan atau dikaji kembali oleh instansi pemrakarsa atau surat pemberitahuan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi yang diprakarsai Sekretariat Kabinet; d. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi yang kompeten untuk terlebih dahulu mengkoordinasikan rancangan dimaksud; e. Sekretariat Kabinet telah mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk meminta pertimbangan terhadap rancangan yang diajukan; f. Sekretariat

Kabinet

telah

melaporkan

kepada

Presiden

sehubungan dengan adanya persoalan susbtansial yang tidak dapat diputuskan oleh instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; g. Sekretariat Kabinet telah meminta paraf persetujuan pada naskah

asli

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden kepada instansi pemrakarsa dan instansi terkait lainnya; h. Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan

Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden telah ditetapkan oleh

Presiden

menjadi

Peraturan

Presiden,

Keputusan

Presiden, dan Instruksi Presiden. Berdasarkan kriteria tindak lanjut tersebut, status suatu Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden menjadi jelas, terutama bagi instansi pemrakarsa untuk menyempurnakan, menunda, atau

73


bahkan menghentikan proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden dimaksud. Pada tahun 2014, Deputi Polhukam menerima 116 berkas masuk Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden

dari instansi

pemrakarsa, yang terdiri atas 86 Rancangan Peraturan Presiden, 27 Rancangan Keputusan Presiden, dan 3 Rancangan Instruksi Presiden. Terhadap ke-116 Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden tersebut 86 Rancangan Peraturan Presiden, 27 Rancangan Keputusan Presiden dan 3 Rancangan Instruksi Presiden telah ditindaklanjuti sebagaimana kriteria di atas (tidak ada yang masih dalam proses penelitian/analisis di Sekretariat Kabinet). Berdasarkan

kriteria

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti, terhadap ke-116 rancangan yang masuk tersebut, dapat dikategorikan sebagai berikut: Tabel 11 Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 No

Kriteria Ditindaklanjuti Berkas Masuk

RPerpres

RKeppres

RInpres

Jumlah

86

27

3

116

1

Diajukan ke Presiden guna penetapan (a)

-

-

-

-

2

Dimintakan ijin prakarsa ke Presiden (b)

2

-

-

2

3

Dimintakan dikoordinasikan Menteri terkait (d)

8

1

-

9

4

Diminta pertimbangan kepada Menteri terkait (e)

1

2

-

3

74


No

Kriteria Ditindaklanjuti

RPerpres

RKeppres

RInpres

Jumlah

5

Dilaporkan kepada Presiden terkait adanya persoalan substansial (f)

2

-

-

2

6

Dimintakan paraf persetujuan Menteri terkait (g)

1

1

-

2

7

Ditetapkan menjadi Perpres, Keppres dan Inpres (h)

72

23

3

98

86

27

3

116

Jumlah

Dari data tersebut, jumlah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang telah berhasil diselesaikan dan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden oleh Presiden adalah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) naskah. Uraian mengenai indikator sasaran, target, realisasi dan persentase tingkat capaian Sasaran Dua Tahun 2014, sebagai berikut: Tabel 12 Indikator Sasaran, Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Dua Tahun 2014 Indikator Sasaran

Target

Realisasi

% Capaian

1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu

97%

97%

100%

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti

97%

100%

103%


75

Apabila memperhatikan indikator sasaran, target yang ditetapkan adalah 97% dari 98 berkas yaitu 95 Rancangan Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan

Presiden,

dan

Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan oleh Deputi Polhukam secara tepat waktu, sehingga angka realisasi adalah 97%, sedangkan

angka

capaian

adalah

100%.

Rancangan

yang

ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden oleh Presiden adalah 98 naskah, sehingga melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian untuk indicator sasaran dua adalah 103% yang termasuk dalam kategori memuaskan. Selain guna pengukuran kinerja penyiapan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, Sekretariat Kabinet selalu menyiapkan data dan meng-up date Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sebagaimana tabel di atas, terutama guna bahan Sidang Kabinet dan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan metode penghitungan persentase penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden, terhadap ke-116 Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden tersebut dilakukan penghitungan penyelesaian yang tepat waktu dan ditindaklanjuti, dengan uraian sebagai berikut: 1. Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi


76

Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara tepat waktu Pada Tahun 2014 realisasi penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden adalah 7 hari. Berdasarkan penghitungan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu, rekapitulasi waktu penyelesaian sebagaimana tabel berikut: Tabel 13 Waktu Penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres Tahun 2014 Bulan

Rata-rata Waktu Penyelesaian (Hari)

Januari

6 hari

Februari

6 hari

Maret

6 hari

April

6 hari

Mei

7 hari

Juni

7 hari

Juli

7 hari

Agustus

7 hari

September

6 hari

Oktober

7 hari

November

7 hari

Desember

7 hari

Rata-rata

6,59 hari


Berdasarkan Rancangan

tabel

Peraturan

di

atas,

Presiden,

realisasi Rancangan

77

penyelesaian Keputusan

Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tepat waktu per bulan selama kurun waktu Tahun 2014 berkisar antara 6 hari dengan rata-rata 6,59 hari. Mengingat

persentase

penyelesaian

Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu merupakan indikator kedua maka dapat dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya. Gambar 2 Perbandingan Capaian Sasaran Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden Secara Tepat Waktu

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti Pengukuran persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang


78

ditindaklanjuti dilakukan terhadap penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu. Dalam rangka penghitungan persentase penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

yang

ditindaklanjuti

dilakukan

pengukuran

kualitasnya, yaitu apakah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden disetujui oleh Presiden dan dari sisi teknis perundangundangan terhadap Perpres, Keppres dan Inpres yang telah ditetapkan oleh Presiden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktek legal drafting serta tidak dilakukan penarikan kembali dari masyarakat dan disebarluaskan kembali dalam bentuk ”Distribusi II” karena terdapat kesalahan ketik/redaksi penulisan. Pada Tahun 2014, terhadap ke-98 Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan kepada Presiden seluruhnya sudah tepat karena tidak ada distribusi II dan tidak dilakukan perubahan.

Target

penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti sebesar 97% sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Mengacu pada target dan realisasi tersebut, maka capaian penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti berdasarkan rumus 1 adalah 103%. Berdasarkan

kategori

pencapaian

kinerja,

dapat

dinyatakan bahwa pencapaian untuk sasaran ini dikategorikan


79

memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa IKU Deputi Polhukam telah berhasil dicapai melalui pencapaian sasaran tersebut. Gambar 3 Perbandingan Capaian Sasaran Penyelesaian RPerpres, RKeppres dan RInpres yang Ditindaklanjuti

Kegiatan yang dilakukan guna mencapai indikator Sasaran 2 adalah “penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden”.

Penyelesaian

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan

Rancangan Peraturan

Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden. Disamping ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, juga memperhatikan pula Surat Menteri Sekretaris


80

Negara Nomor B.257/M.Sesneg/D-4.03.2010 tanggal 3 Maret 2010, kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan para pimpinan LPNK hal Penyusunan Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah,

Rancangan

Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang intinya mengatur bahwa setiap rancangan yang akan dibahas dengan panitia antar kementerian/lembaga harus terlebih dahulu mendapat izin prakarsa Presiden. Adapun, langkah-langkah kerja yang dilakukan dalam kegiatan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-

undangan, secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: 1) Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang diajukan oleh pimpinan Kementerian/LPNK, oleh pimpinan (Presiden, Sekretaris

Kabinet/Wakil

Sekretaris

Kabinet

diteruskan

kepada

Bidang staf

Sekretaris Hukum) dengan

Kabinet,

Deputi

secara

hierarkis

disertai

petunjuk

penyelesaiannya. 2) Staf melakukan penelitian dan analisis terhadap prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan hasilnya disampaikan/dilaporkan secara hierarkis kepada pimpinan,

baik

mengenai

bentuk

hukum,

urgensi

pengaturan, dampak yang mungkin timbul, perumusan maupun teknis perundang-undangan dengan disertai berkas. 3) Dalam hal laporan/hasil penelitian/analisis menyatakan terdapat permasalahan, maka dapat dilakukan:


81

a) koordinasi dengan instansi terkait, baik melalui rapat maupun permintaan pertimbangan/persetujuan; b) melaporkan lebih lanjut pokok-pokok masalah kepada pimpinan. 4) Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang tidak lagi mengandung permasalahan disiapkan dalam bentuk naskah rancangan

untuk

diteruskan

kepada

pimpinan

guna

mendapatkan persetujuan/penetapan Presiden. 5) Naskah

Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang telah mendapat persetujuan/penetapan Presiden dibuatkan salinannya untuk kemudian digandakan dan didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, Kementerian/LPNK, Gubernur, dan Bupati/Walikota, serta lembaga terkait lainnya, antara lain, Badan Pembinaan Hukum nasional, Antara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Keberhasilan pencapaian outcome kegiatan Sasaran Dua, tidak hanya diukur dari jumlah Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditetapkan menjadi produk Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden tetapi meliputi pula peran Sekretrariat Kabinet dalam setiap pembahasan Rancangan

Peraturan

Presiden,

Rancangan

Keputusan

Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden baik di Sekretariat Kabinet

maupun

di

instansi

terkait

(kuantitatif)

dan

keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan

Instruksi

Presiden,

misalnya

laporan

hasil


penelitian/kajian pembahasan

maupun

Rancangan

rumusan

Peraturan

hasil Presiden,

82

pembahasan Rancangan

Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden (kualitatif). Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut, pada tahun 2014 telah dilaksanakan 132 kali rapat penyelesaian RPerpres, RKeppres, dan RInpres meliputi 111 kali Rapat di Kementerian terkait (dalam kota), 20 kali Rapat di luar kota dan 1 di luar negeri

sebagai

wakil

delegasi

RI

dalam

perundingan

internasional baik bilateral maupun multilateral di Myanmar.

Pejabat dan pegawai pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan The Sixty-Second Meeting ND of the ASEAN Coordinating Commitee on Invetsment (62 CCI), Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 10-11 Januari 2014

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-61 CCI yang telah diselenggarakan pada tanggal 1-5 Juli 2013 di Brunei Darussalam. Selama 2 (dua) hari pertemuan, para pihak telah membahas pokok-pokok perundingan yang salah satunya terkait persiapan ratifikasi Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) yang telah ditindaklanjuti oleh Indonesia (Sekretaris Kabinet) melalui surat persetujuan izin prakarsa kepada Kepala


83

BKPM nomor B.585/Seskab/12/2014 tanggal 18 Desember 2014.

Pejabat pada Asdep Perancangan PUU Bidang Polhukam menjadi wakil delegasi RI dalam perundingan 2nd Meeting of Dialogue for the Establishment of Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO), Nay Pyi Taw, Myanmar, tanggal 26-27 Februari 2014

Pertemuan kedua dialog pendirian AfoCo diselenggarakan oleh Korea Forest Service bekerja sama dengan Pemerintah Myanmar pada tanggal 26-27 Februari 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Delegasi Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut membahas draft Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation (AfoCO) terkait pengaturan mengenai keuangan, privilege and immunities, membership, dan mekanisme pengambilan keputusan. Sebagai saran dan tindak lanjut, Sekretariat Kabinet menilai masih perlu pendalaman setiap klausula dalam Persetujuan karena masih banyak pengaturan yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan perjanjian internasional dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Substansi Perpres, Keppres, dan Inpres yang ditetapkan Presiden pada tahun 2014, antara lain: a. Peraturan Presiden (Perpres) 1. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

84


Perpres ini menjadi pedoman/panduan bagi seluruh perancang

atau

unit

perundang-undangan

yang di

menangani

perancangan

kementerian/lembaga

dalam

menyusun rancangan baik itu UU, Perpu, PP, dan Perpres serta

Peraturan

Kabupaten/Kota)

Daerah

(baik

Provinsi

ataupun

peraturan

maupun

perundangan-

undangan lainnya yang diakui. 2. Perpres Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X Perpres ini mengatur program pengembangan pesawat tempur IF-X antara pemerintah RI dan pemerintah Korea Selatan yang meliputi tahap pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa dan manufaktur, dan produksi. 3. Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Perpres ini sebagai tindaklanjut dibentuknya Kabinet Kerja Presiden

Joko

Widodo,

dimana

terdapat

beberapa

kementerian baru dan yang mengalami perubahan baik penggabungan maupun pemisahan diantaranya: Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia

dan

Pembangunan

Kebudayaan, Daerah

Kementerian

Tertinggal

dan

Desa,

Transmigrasi,

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian

Lingkungan

Hidup

dan

Kehutanan,

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian

Agraria

dan

Tata

Ruang/BPN,

agar

kementerian tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya maka perlu diatur mengenai lingkup tugas dan


85

fungsinya sebelum diatur dengan Perpres mengenai kementerian yang bersangkutan. 4. Perpres Nomor 167 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 165 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang didalamnya mengatur mengenai tata cara pelantikan Gubernur yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri, dan pelantikan Bupati/Walikota oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Menteri. 5. Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Perpres ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla dibentuk dengan

tugas

melakukan

patroli

keamanan

dan

keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla dikoordinasikan oleh Menko Bidang Polhukam dan berkoordinasi dengan Menko Bidang Kemaritiman dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. 6. Perpres Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan Perpres ini membentuk Unit Staf Kepresidenan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan dan pengelolaan isu strategis yang dipimpin oleh seorang kepala setingkat menteri.

86


b. Keputusan Presiden (Keppres) 1. Keppres Nomor 15 Tahun 2014 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Pertemuan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik Tahun 2014 Keppres ini mengatur pembentukan Panitia Nasional Pertemuan

OGP

Asia

Pasifik

Tahun

2014

yang

diselenggarakan pada tanggal 4 – 7 Mei 2014 di Bali mengingat Indonesia sebagai Ketua Umum OGP Periode 2013-2014. 2. Keppres

Nomor

19

Tahun

2014

tentang

Program

Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014 Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana pada Tahun 2014 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 80 RPP masuk kedalam program prioritas penyusunan PP untuk Tahun 2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam menyelesaikan RPP yang masuk dalam program prioritas tersebut. 3. Keppres

Nomor

20

Tahun

2014

tentang

Program

Penyusunan Peraturan Presiden Prioritas Tahun 2014 Keppres ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

dimana

pada

Tahun

2014

Pemerintah telah menetapkan sebanyak 22 RPerpres masuk kedalam program prioritas penyusunan Perpres untuk Tahun 2014. Keppres ini sebagai pedoman bagi pemrakarsa dalam menyelesaikan RPerpres yang masuk dalam program prioritas tersebut.


87

4. Keppres Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada the International Committee of Military Medicine Keppres ini menetapkan Indonesia sebagai anggota the International Committee of Military Medicine, keanggotaan dan peran serta Indonesia dalam organisasi internasional tersebut dapat memberikan dukungan dan pengukuhan posisi

Indonesia

pada

kesehatan

militer

di

forum

internasional. c. Instruksi Presiden (Inpres) 1. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Inpres ini dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah

penanganan

konflik

sosial

melalui

keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah. 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 Inpres

ini

dikeluarkan

Pemerintah

Dalam

upaya

pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor

55

Tahun

2012

tentang

Strategi

Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan


88

penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) setiap tahun.

B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Deputi Polhukam tahun 2014 dapat terlihat dari penyerapan anggaran masing-masing Asisten Deputi di lingkungan Deputi Polhukam sebagaimana tertuang pada tabel 14. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah anggaran yang ditetapkan sebelumnya pada awal 2014 dalam dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Perbedaan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah

Penghematan

Kementerian/Lembaga

dalam

dan

rangka

Pemotongan Pelaksanaan

Belanja Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Tabel 14 Realisasi Anggaran Deputi Polhukam Tahun 2014 No

Nama Unit Kerja

1.

Asisten Deputi Bidang Politik dan Hubungan Internasional

Realisasi

Capaian

Rp. 744.654.000

Rp. 704.741.230

94,64%

2.

Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika

Rp. 802.075.000

Rp. 568.968.424

70,93%

3.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Pertanahan

Rp. 661.915.000

Rp. 608.465.680

91,92%

4.

Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Rp. 774.654.000

Rp. 669.238.126

89,87%

Rp. 2.983.298.000

Rp. 2.551.413.460

86,64%

Total/Rata-Rata

Target


Adanya

kebijakan

penghematan

anggaran

89

memberikan

konsekuensi berupa pengurangan rencana kegiatan, sehingga sebagian dari rencana kegiatan Asisten Deputi di lingkungan Deputi Polhukam tidak dapat dilaksanakan atau tetap dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap sisa anggaran. Kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan antara lain adalah Focus Group Discussion di bidang politik dan hubungan internasional, sedangkan kegiatan yang tetap dilaksanakan dengan penyesuaian terhadap sisa anggaran adalah rapat kerja internal, menghadiri seminar/workshop/diskusi/saresehan di dalam negeri dan menghadiri pertemuan internasional di luar negeri. Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dengan lebih efisien, atau terdapat perbedaan antara pagu anggaran dengan harga riil dalam pelaksanaan kegiatan. Pengaruh yang cukup signifikan juga terjadi pada realisasi anggaran dengan adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang sangat mendesak sehingga tidak dapat melakukan perjalanan dinas yang telah direncanakan. Penyerapan yang tidak dapat mencapai 100% disebabkan pula oleh banyaknya pertemuan internasional di dalam negeri yang mewajibkan

pesertanya

untuk

membayar

biaya

pertemuan,

sedangkan anggaran yang disediakan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2014 tidak meng-cover biaya untuk kebutuhan tersebut. Selain itu, dalam proses kegiatan yang berlangsung selama tahun 2014, tidak terlalu banyak undangan untuk melaksanakan rapat koordinasi di dalam kota, sehingga terdapat anggaran untuk rapat koordinasi dalam kota yang sama sekali tidak terserap. Sebaliknya kebutuhan untuk melaksanakan penugasan dalam rangka pengumpulan data di dalam kota ternyata cukup besar, sehingga


90

banyak kegiatan yang bahkan tidak dapat dibiayai karena adanya larangan untuk menggunakan akun anggaran yang berbeda. Revisi terhadap hal tersebut sudah sulit dilakukan, karena terbentur oleh batas waktu melakukan revisi anggaran. Untuk menghindari kejadian serupa, dalam Rencana Anggaran dan Biaya akan dilakukan penghitungan anggaran dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut.


91

BAB IV PENUTUP Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Berdasarkan data-data di atas, simpulan umum tentang pencapaian Deputi Polhukam sepanjang Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Dari Segi Output Seluruh dokumen yang telah diselesaikan oleh Deputi Polhukam sepanjang tahun 2014 berjumlah 525 dokumen yang menggunakan anggaran

Tahun

2014

meliputi

kegiatan

rapat

koordinasi

pengumpulan dan pengolahan data, menghadiri FGD/Seminar/ Diskusi/Sarasehan/Lokakarya, dan pemantauan baik di luar kota maupun luar negeri. Selain dokumen pelaksanaan kegiatan, Deputi Polhukam sepanjang tahun 2014 telah menyelesaikan 98 Rancangan yang ditetapkan oleh Presiden dari 116 Rancangan yang diterima yakni 72 Perpres, 23 Keppres dan 3 Inpres. b. Dari Segi Anggaran Sepanjang tahun 2014 Deputi Polhukam telah menggunakan anggaran sebesar Rp.2.551.413.460,- dari seluruh pagu anggaran Tahun 2014 (revisi) sebesar Rp. 2.983.298.000,- atau terserap sebesar 86,64%. Laporan

kinerja

ini

diharapkan

dapat

menjadi

informasi

akuntabilitas Deputi Polhukam serta dapat menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.


Langkah-Langkah Kinerja Sepanjang

Perbaikan

Tahun

2014,

Deputi

Untuk

92

Peningkatan

Polhukam

telah

dapat

mempertahankan kinerjanya sebagaimana terlihat dari keberhasilan memenuhi Indikator Kinerja Utama dan menyerap anggaran yang cukup memuaskan. Untuk terus dapat mempertahankan keberhasilan ini dan juga sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul, Deputi Polhukam senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti: 1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya. 2. Memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia. 3. Mengikutsertakan staf dalam keanggotaan Tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Polhukam. 4. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi. 5. Memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.


93

Lampiran FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian/Lembaga : Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran : 2014 Anggaran Sasaran (1) Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Program Pagu

Realisasi

% Capaian

(8)

(9)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu

97%

93,29%

96,17%

Rp. 2.732.526.000

97%

94,54%

97,46%

Penyelenggaraa n Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

97%

95,04%

97,97%

97%

99,38%

102,45%

97%

88,29%

91%

97%

87,29%

89,98%

2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti 3. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu 4. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti 5. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan secara tepat waktu 6. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti

Rp. 2.357.365.224

86,27%


94

Anggaran Sasaran

Indikator Kinerja

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

(2)

Target

Realisasi

Capaian

Program

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden secara tepat waktu

97%

97%

100%

Penyelenggaraa n Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan

2. Persentase Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, dan Rancangan Instruksi Presiden yang ditindaklanjuti

97%

100%

103%

1.

Pagu

Realisasi

% Capaian

(7)

(8)

(9)

Rp. 250.772.000

Rp. 194.048.236

77,38%


95

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Sekretaris Kabinet No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 4 Tahun 2012 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014 Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Kabinet Tahun 2014. Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2014 Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi I). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012 Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2010 – 2014 (Revisi II). Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012 Rencana Strategis Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2012-2014, Jakarta, Sekretariat Kabinet, 2012 _________________

LAPORAN KINERJA. (LKj) KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2014

Recommend Documents