LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN GARAM BERIODIUM (KABUPATEN SIDOARJO) Latar Belakang Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, ibukotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di Utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya dan termasuk kawasan Gerbang Kertosusila. Luasnya 591,59 Km2. Produksi garam di Kab Sidoarjo per tahun mencapai 58.500 hingga 88.500 ton, berasal dari produksi Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 3.500 ton dan industri besar 45 ribu hingga 75 ribu ton. Tetapi potensi garam di wilayah Kab Sidoarjo ini masih belum banyak diolah secara maksimal. Di Kabupaten Sidoarjo produksi garam rakyat banyak dihasilkan pada sejumlah sentra yang berada di Kecamatan Sedati, Waru dan Jabon. Mengingat permintaan yang besar karena jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka peredaran garam beriodium di Kabupaten Sidoarjo telah menjadi perhatian serius dengan adanya Perda Nomor 3 tahun 2005 tentang larangan pengadaan dan peredaran garam konsumsi tak beriodium dan penggunaan bahan tambahan pangan. Dalam Perda Kabupaten ini,setiap garam konsumsi yang di produksi dan atau diperdagangkan di pasar atau tempat laindalam daerah Sidoarjo harus mengandung yodium dan memenuhi SNI, dan garam konsumsi sebagaimana dimaksud wajib dikemas dan diberi label. Pembinaan terhadap produsen garam, dilaksanakan oleh DinasPerindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Pengawasan terhadap perdagangan, peredaran, pengemasan dan pelabelan garam konsumsi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Dan barang siapa melanggar ketentuan diancampidana kurungan selamalamanya 6 ( enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya lima puluhjuta rupiah. Di tingkat Propinsi Jawa Timur sendiri, Perda khusus garam beriodium belum ada, namun upaya pengawasan peredaran garam beriodium telah diantisipasi dengan terbitnya regulasi : 1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 208 tahun 1989 tentang Yodisasi Garam. 2. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 17 tahun 1996 tentang Komite Nasional Garam Propinsi Daearah Tingkat I Jawa Timur. 1
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 18 tahun 1998 tentang Pengadaan, Pengawasan dan Penertiban Garam Beryodium. 4. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/256/KPTS/013/2005 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Mutu dan Kualitas Garam Propinsi Jawa Timur. 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 78 tahun 2011 tentang Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.
Dinas Kesehatan Sidoarjo menemukakan bahwa prevalensi penyakit gondok di Kabupaten Sidoarjo, telah mengalami penurunan. Prevalensi pada tahun 2003 sebesar 11,7%, menurun menjadi 7% pada tahun 2008. Dengan memakai sample pemeriksaan darah pada 150 bayi yang baru lahir. Hasilnya semuanya dalam kondisi normal. Untuk mengetahui distribusi garam yodium di masyarakat, baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Dinas Kesehatan, tahun 2014 juga telah melakukan monitoring dan evaluasi distribusi garam yodium yang dijual di pasar-pasar tradisional. Dalam Fokus Grup Diskusi (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2015 dengan YLPK diungkapkan bahwa Disperindag Sidoarjo melakukan monitoring dengan pengujian titrasi iodometri di pasar kulakan. Hasilnya menunjukkan sebanyak 47% memenuhi syarat, 42% tidak memenuhi syarat, dan 11% tidak mengandung iodium. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dinkes Sidoarjo tahun 2014 menyebutkan bahwa garam konsumsi yang beredar di Kabupaten Sidoarjo, yang terdiri dari 40 merek yang diuji, ternyata 62,5% kadar yodium cukup, 27,5% kadar yodium kurang, dan 10% tidak mengandung yodium.
Pelaksanaan Kegiatan Untuk mengetahui kualitas garam konsumsi di pasar, maka GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition) dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) bekerjasama dengan dan Yayasan Lembaga Konsumen Jawa Timur (YLPK) melakukan survei pasar dan uji laboratorium terhadap garam konsumsi yang beredar.
2
Tujuan Kegiatan 1. Mengetahui kandungan iodium pada garam konsumsi. Lokasi pengambilan sampelnya di Kabupaten Sidoarjo. 2. Tanggapan atau klarifikasi dari dinas terkait dan produsen garam terhadap hasil uji lab garam beryodium. 3. Membangun dukungan dan sinergi serta menyusun rencana tindak-lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Melakukan pemetaan isu-isu strategis tentang peredaran garam beryodium di Jawa Timur.
Waktu Penelitian dan Metodologi Uji Penelitian ini berlangsung pada bulan Juni s/d Desember 2014.Penelitian dimulai dengan pengambilan contoh garam di pasar desa yang telah ditentukan (15 Oktober – 24 Nopember 2014). Selanjutnya sampel dikirim dan diuji oleh Balai Litbang GAKI Kemenkes di Magelang Jawa Tengah dengan menguji kandungan Iodium dalam garam sebagai KIO3 dengan metoda volumetri /titrasi. Laboratorium ini adalah laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) IP – 766 – IDN.Pengujian selesai pada tanggal 24 Desember 2015.Sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI 3556-2010) tentang syarat mutu garam konsumsi bahwa garam konsumsi wajib mengandung yodium 30 part per million (ppm) sebagai upaya untuk membantu dan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi mikro (yodium) bagi pertumbuhan otak dan susunan syaraf pada janin, ibu hamil, dan pertumbuhan balita. Teknis Pengambilan Sampel Definisi pasar yang dimaksud adalah sekumpulan pedagang/toko/kios/lapak baik permanen atau semi permanen dan ada transaksi jual beli.Dalam hal ini termasuk pasar resmi (ada papan nama), pasar krempyeng, atau pasar yg buka pada hari tertentu. Pengambilan sampel pasar desa yang dipilih berdasarkan data potensi desa Kabupaten Sidoarjo (2007). Sampel diambil dari 30 pasar desa dan ritel yang telah ditentukan dengan membeli garam semua merek yang ada di setiap pedagang seperti layaknya konsumen.Tiap pasar diambil maksimal 13 pedagang, dan dipastikan semua merek yang beredar di pasar yang bersangkutan terwakili untuk diuji.Total sampel yang diuji adalah 203 sampel.Hal ini berarti rata-rata ada 6 – 7 merek tiap pasar. Karena dasar datanya adalah pasar, maka kemungkinan merek yang sama juga terambil sebagai sampel di pasar yang lain. 3
Hasil Penelitian Dari sampel yang dikumpulkan, ada tiga macam jenis garam, yaitu garam curah (krosok), garam bata (briket) dan garam halus (garam meja).Dari berat kemasannya, garam krosok berkisar 500 – 700 gram dikemas kiloan tanpa merek dan berbentuk butiran besar, sering disebut garam curah.Garam bata/briket, bermerek, berkisar 500 – 2300 gram yang berbentuk bata-bata, yang berisi 10 – 20 bata tiap kemasan.Sedangkan haram halus sering disebut garam meja, dalam kemasan 150 – 500 gram, dan jenis ini paling banyak mereknya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebanyak 47,8% (97 sampel) tidak memenuhi syarat atau kandungan iodiumnya kurang dari standar yang ditentukan (kurang dari 30 ppm). Dan sebanyak 52,2% (106 sampel) memenuhi syarat (lebih besar atau sama dengan 30 ppm). Dari hasil uji ini selanjutnya diinformasikan kepada produsen yang dapat ditelusuri keberadaannya , namun hanya ada 12 alamat saja yang bisa ditemukan alamatnya. Yang memberikan respon kembali hanya 3 produsen dan 2 alamat kembali karena pindah alamat.Yang memberikan respon dengan mengucapkan terima kasih masukannya untuk perbaikan. Dari sampel yang diuji, rata-rata tiap pasar hanya ada 2 – 3 sampel yang berijin edar MD atau SIP.Hal ini berarti rata-rata tiap pasar ada 31,0 % saja merek yang mempunyai ijin edar. Sedangkan garam konsumsi yang beredar di ritel semuanya sudah berijin edar. Sisanya sebanyak 69,0% tidak berijin. Merek-merek yang tidak berijin edar cenderungtidak memenuhi standar (kadar iodium kurang dari 30 ppm) yang dihasilkan oleh UD (usaha dagang), dan tidak dapat ditelusuri alamat produsennya. Lihat Lampiran. Demikian juga dengan pemenuhan standar pelabelan juga masih sangat kurang.Pelabelan yang tidak dipenuhimeliputi alamat produsen, berat bersih, hasil uji yang tidak sesuai (kandungan iodium kurang dari klaim) dan tanggal kadaluarsa.Hanya produsen besar dan mempunyai ijin edar MD saja yang telah mencantumkan tanggal kadaluarsa.Untuk kode produksi sebagian besar sampel tidak mencantumkannya. Pada pengujian ini ada perbedaan kandungan iodiumnya pada merek yang sama di lokasi pasar yang berbeda. Pada pengujian ini data dasar atau pengelompokkannya (cluster) adalah pasar desa, sehingga dimungkinkan merek yang diuji diulang lagi di pasar desa yang lain. Hal ini bertujuan untuk menguji konsistensi produk yang dihasilkan oleh produsen yang sama. Idealnya untuk merek yang sama, jumlah kandungan iodiumnya di pasar yang satu seharusnya sama dengan di pasar yang lain. Oleh karena itu pencantuman kode produksi menjadi sangat penting untuk mengontrol kualitas produk di pasar.Tabel 1.Menunjukkan hasil uji iodium di
4
pasar desa dan katagori produk apakah memenuhi syarat atau tidak kandungan iodiumnya, serta ijin edarnya. Tabel 1. Jumlah Sampel berdasarkan Katagori dan Ijin Edar
No
Kode Desa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 - 443 2 - 446 3 - 463 4 - 498 5 - 505 6 - 543 7 - 581 8 - 582 9 - 593 10 - 617 11 - 626 12 - 633 13 - 639 14 - 648 15 - 651 16 - 663 17 - 665 18 - 677 19 -679 20 - 686 21 - 687 22 - 693 23 - 697 24 - 704 25 - 717 26 - 721 27 - 722 28 - 724 29 - 763 30 - 769 31 - 000
Nama Desa Tarik Luwung Bulang Tanggulangin Porong Baru Ngaban Kepadangan Tlasih Jimbaran Candinegoro Sukodono Suko Krembangan Pekauman Bluru Kidul Sidokerto Sidokepung Pepe Kalanganyar Sedati Gede Pabean Pepelegi Tropodo Kepuh Kiriman Keboan Anom Semambung Sawotratap Taman Krian Sidorejo Ritel Jumlah sampel
Jmlh Sampel 9 7 5 4 6 6 6 3 2 8 12 9 4 7 5 3 8 6 10 8 2 5 6 10 6 6 6 6 6 15 7 203
Persentase 5
Katagori TMS MS
Ijin Edar MD/PIRT Tdk ada
9 4 4 1 1 2 3 1 1 4 4 5 2 2 2 1 2 3 4 3 0 2 5 7 4 4 3 1 3 9 1 97
0 3 1 3 5 4 3 2 1 4 8 4 2 5 3 2 6 3 6 5 2 3 1 3 2 2 3 5 3 6 6 106
2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 2 4 4 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 7 63
7 5 4 3 5 4 5 2 1 7 9 7 3 6 3 1 6 4 6 4 1 4 4 7 4 4 4 4 4 12 0 140
47.8
52.2
31.0
69.0
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
MS = Memenuhi Syarat
MD = Makanan Dalam Negeri
Untuk pencatuman kode SNI sebagian besar sudah mencantumkannya, namun harus dipertanyakan, apakah produk yang mencantumkannya di label sudah memenuhi SNI yang dimaksud, mengingat banyak dari sampel adalah garam yang tidak berijin edar, baik MD atau pun SIP. Sementara itu sebagian besar merek tidak mencantumkan label halal, hanya sebagian kecil garam yang dihasilkan produsen besar ada sertifikasi halal dari MUI.
Fokus Grup Diskusi (FGD) Sebagai tindak lanjut kegiatan penelitian, maka diadakan Fokus Grup Diskusi.Kegiatan Fokus Grup Diskusi ini dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 2015 di Hotel Oval,di Jln. Diponegoro 23 Surabaya dengan mengundang pemangku kepentingan dan nara sumber yang diperlukan yang dipandu oleh Ketua YLPK Jatim, Bpk Said Sutomo.Diskusi ini dimulai dengan pemaparan hasil penelitian oleh Ibu Retno Widiastuti (YLPK Jatim). Kegiatan ini dihadiri oleh : 1. Disperindag Provinsi Jawa timur 2. Badan POM Surabaya 3. Dinas Kesehatan Gresik 4. Disperindag Gresik 5. Dinas Kesehatan Bangkalan 6. Disperindag Bangkalan 7. Dinas Kesehatan Mojokerto 8. Disperindag Mojokerto 9. Dinas Kesehatan Sidoarjo 10. Disperindag Sidoarjo 11. Dinas Kesehatan Surabaya 12. Disperindag Surabaya 13. Dinas Kesehatan Lamongan 14. Disperindag Lamongan 15. Muslimat NU Surabaya 16. Muslimat NU Sidoarjo 17. Muslimat NU Jawa Timur 18. Produsen Garam PT. UNIChemCandi Indonesia 19. Media Jawa Pos 20. Media Radar Surabaya 21. Harian Bisnis Surabaya
6
Adapun pokok-pokok isi diskusi adalah sebagai berikut : 1. Disperindag Sidoarjo juga melakukan monitoring setiap tahun dengan mengambil sampel garam di pasar tradisional. Selama tahun 2014 telah melakukan sidak sebanayak 3 kali, yaitu bulan April, Oktober, Desember. Selanjutnya melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap produsen garam dengan memberikan bantuan alat-alat produksi. Tujuannya adalah agar produk garam yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. 2. Produsen PT Unichem Candi, sebagai produsen garam merek Daun dan Refina mengungkapkan bahwa kesulitan untuk mengecek produk yang dijadikan sampel oleh Disperindag maupun YLPK. Karena selain tidak ada kode produksinya, produsen tersebut tidak mempunyai sampel per tinggal. Meskipun demikian produsen mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh YLPK. 3. Disperindag Jawa Timur mengungkapkan bahwa dengan semakin banyaknya produkproduk yang tidak beregistrasi maka konsumen harus bisa melindungi dirinya sendiri. Membaca label dan teliti sebelum membeli. Disperindag Propinsi mengatakan bahwa selama ini belum ada Perda Propinsi mengenai garam beriodium, tetapi ada beberapa instruksi dan keputusan gubernur dalam masalah ini. Disperindag juga melalukan pengawasan terhadap peredaran di propinsi Jawa Timur dengan monitoring dan sidak. 4. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mengungkapkan bahwa garam beriodium seharusnya bukan hanya untuk manusia tetapi garam untuk pertanian dan peternakan juga harus mengandung iodium karena pada akhirnya tanaman dan hewan tersebut dikonsumsi manusia. Sehingga baik garam meja, briket atau krosok seharusnya juga mengandung iodium. Hasil monitoring oleh berbagai pihak harus menjadi acuan untuk program pembinaan produsen garam, baik produsen besar atau industri kecil. Pemeriksaan deteksi GAKI dengan tes urin dan konsumsi rumahtangga harus juga menjadi prioritas untuk melihat persoalan secara lebih luas. 5. Peserta dari Miconutrient Initiatif mengungkapkan bahwa capaian produk garam industri kecil dan menengah hanya 54 – 60% yang memenuhi syarat dari target sebesar 90%. Selanjutnya SNI – 01-3556-2010 yang menentukan minimal 30 ppm harus diperjelas. Seharusnya dari pabrik paling tidak 50 ppm, karena ada penurunan kandungan iodium di tingkat konsumen, karena pengaruh distribusi dan cuaca. Post surveillance menjadi tanggungjawab produsen. 6. Disperindag Lamongan menggambarkan adanya produsen abal-abal, alamat fiktif, tidak terdaftar, dan mutu garam yang sangat buruk. 7
7. Badan POM Surabaya menyatakan bahwa ijin MD adalah wewenang BPOM Pusat. BPOM Surabaya melakukan pengawasan sebatas pada produk yang telah mengantongi ijin MD saja. 8. Dinas Kesehatan Mojokerto mengulas tentang keberadaan iodina test yang sulit diperoleh di tingkat kabupaten. Ini menjadi hambatan dinas di daerah untuk melakukan pengawasan di tingkat konsumen. Selain itu produsen garam kecil di daerah kesulitan mengakses zat iodium, disamping harganya mahal juga peralatan dan teknisnya juga menjadi kendala. Beberapa waktu lalu dikembangkan alat pendeteksi iodium dengan larutan singkong tetapi berhenti. Ada juga bank iodium yang mulai dikembangkan untuk membantu produsen kecil. Bank iodium sistemnya adalah dengan memberikan pinjaman zat iodium terlebih dahulu, jika garamnya sudah laku maka produsen wajib mengembalikan seharga iodium yang dipinjam. 9. LP2K Semarang berbagi pengalamannya, bahwa di Jawa Tengah sudah selangkah lebih maju daripada Jawa Timur. Tim GAKI Propinsi dikukuhkan dengan SK Gubernur sejak tahun 2003. 10. YLKI Jakarta menutup diskusi dengan menekankan perlunya tindakan dari hulu ke hilir dalam persoalan garam beriodium ini. Mulai dari industrinya, perijinan, peredaran dan pengawasan di tingkat produsen dan konsumen. SNI wajib diterapkan pada produk garam di pasar.
Rekomendasi Rekomendasi dari semua kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1. Pengujian kandungan iodium pada garam tidak hanya dilakukan di tingkat produsen saja tetapi di lapangan agar dapat diperoleh gambaran sebenarnya. Pengujian rutin harus dilakukan oleh otoritas yang berwenang untuk mengetahui kondisi pasar dimana konsumen akhir memperoleh produk. 2. Pengujian sampel di pasar harus dilakukan secara periodic di tiap kabupaten di Jawa Timur. 3. Pemantauan ijin edar produk juga harus menjadi perhatian, agar konsumen mendapat kepastian akan hak informasi dan keselamatan dalam berkonsumsi. 4. Otoritas yang berwenang seharusnya mengembangkan dan mensosialisasikan cara pengujian kandungan iodium secara manual yang sederhana kepada masyarakat konsumen. 5. Tim GAKI Propinsi harus segera direalisasikan dan dikukuhkan dengan regulasi agar segera dapat bekerja dan bersinergi. 8
PUBLIKASI MEDIA Media Cetak No 1
2
3
Keterangan
Media
:
Jawa Pos
Judul
:
Banyak Garam Tak Berlisensi Resmi Beredar
Tanggal
:
Sabtu, 7 Februari 2015
Halaman
:
5
Media
:
Radar Sidoarjo
Judul
:
Separo Garam di Sidoarjo Tak Beryodium
Tanggal
:
Senin, 9 Februari 2015
Halaman
:
1 dan 7
Media
Tabloid Bisnis Surabaya
Judul
:
Penelitian Lembaga Konsumen terhadap Garam : 45,8% Tak Memenuhi Syarat
Tanggal
:
Edisi 197 tanggal 9 – 15 Februari 2015
Halaman
:
3
http://www.bisnissurabayanews.com/2015/02/penelitian-lembaga-konsumen-terhadap.html Penelitian yang dilakukan Dinas Kesehatan Sidoarjo 2014 menyebutkan garam konsumsi yang beredar di kabupaten ini, 40 merek yang diuji. Ternyata, 62,5 persen kadar iodium cukup, 27,5 persen kadar iodium kurang, dan 10 persen tidak mengandung yodium. Kenyataan ini patut dipertanyakan, bagaimana kualitas garam yang beredar di masyarakat secara lebih luas.
9
Untuk mengetahui kualitas garam konsumsi di pasar, Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Jawa Timur (YLPK) melakukan survey pasar dan uji laboratorium terhadap garam konsumsi yang beredar. ‘’Tujuan untuk mengetahui kandungan iodium pada garam konsumsi,’’ kata Ketua YLPK Jatim, Said Soetomo, didampingi penelitinya Retno Widiastuti, disela-sela Forum Group Diskusi (FGD) dengan thema ‘Pengawasan Terhadap Peredaran garam beryodium di Jatim, yang diselenggarakan di Hotel Oval Surabaya, pekan lalu. Ia berharap, ada tanggapan atau klarifikasi dari dinas terkait dan produsen garam terhadap hasil uji lab garam beryodium. Membangun dukungan dan sinergi serta menyusun rencana tindak-lanjut bersama Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya serta melakukan pemetaan isu-isu strategis tentang peredaran garam beryodium di Jawa Timur Menurut Retno, waktu penelitian berlangsung pada Juni s/d Desember 2014. Penelitian dimulai dengan pengambilan contoh garam di pasar desa yang telah ditentukan (15 Oktober-24 November 2014).Selanjutnya sampel dikirim dan diuji oleh Balai Litbang GAKI Kemenkes di Magelang Jawa Tengah dengan menguji kandungan iodium dalam garam sebagai KIO3 dengan metoda volumetri/titrasi.Laboratorium ini adalah laboratorium pengujian yang telah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) IP-766-IDN.Pengujian selesai pada tanggal 24 Desember 2015. Hasil pengujian menunjukkan, sebanyak 45,8% (93 sampel) tidak memenuhi syarat atau kandungan iodiumnya kurang dari standar yang ditentukan (kurang dari 30 ppm). Dan sebanyak 54,2 % (110 sampel) memenuhi syarat (lebih besar atau sama dengan 30 ppm). Dari sampel yang diuji, rata-rata tiap pasar hanya ada 2-3 sampel yang berijin edar MD atau SIP.Hal ini berarti rata-rata setiap pasar ada 30-5-% saja merek yang mempunyai izin edar.Sedangkan garam konsumsi yang beredar di ritel semuanya sudah berizin edar. Merek-merek yang tidak berizin edar cenderung tidak memenuhi standar (kadar iodium kurang dari 30 ppm) yang dihasilkan oleh UD (usaha dagang), dan tidak dapat ditelusuri alamat produsennya.(vita/winda)
http://surabayanews.co.id/2015/02/07/13283/45-persen-garam-tak-beryodium-beredar-disidoarjo.html Surabayanews.co.id – Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur pada tahun 2014 melakukan survey pasar dan uji laboratorium terhadap garam konsumsi yang beredar di kabupaten Sidoarjo. Dan hasilnya, dari 203 jumlah sample yang disebar di 31 desa di kabupaten Sidoarjo, ditemukan 93 garam tak bertodium atau 45,3 % dari jumlah sampel. Sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang syarat mutu garam konsumsi bahwa garam konsumsi wajib mengandung yodium 30 part per milion sebagai upaya untuk membantu dan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi mikro.Said Sutomo, ketua YLPK Jatim mengaku maraknya garam tak beryoidum yang beredar di pasaran di wilayah kabupaten Sidoarjo karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. 10
“Dengan ditemukannya garam tak beryodium di pasaran lembaga terkait harus melakukan pengawasan dan harus berikan sangsi bagi para pelaku usaha karena nantinya konsumen yang dirugikan,” protesnya.Sesuai dengan undang undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 seharusnya konsumen mendapatkan kepastian akan hak informasi dan keselamatan dalam berkonsumsi dari para pelaku usaha.****
11
