LAPORAN PROJEK
Laporan I Pelaksanaan Projek Penelitian Agustus 2013 – Mei 2014
Kebijakan dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
LAPORAN PROJEK A. Pengantar Laporan ini merupakan laporan perkembangan projek penelitian Kebijakan dan Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia periode pertama yang disusun oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM, selama periode Agustus 2013 hingga Mei 2014. Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan dana dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Pemerintah Australia. Projek penelitian ini terdiri dari 3 penelitian berkesinambungan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan sub-nasional yang melibatkan 9 universitas di 8 provinsi. Ke-9 universitas tersebut adalah Universitas Cendrawasih, Papua; Universitas Negeri Papua, Papua Barat; Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur; Universitas Udayana, Bali; Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan; Universitas Airlangga, Jawa Timur; Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Sumatera Utara. Tujuan projek penelitian ini untuk mengetahui kesenjangan pengembangan dan implementasi kebijakan dan program HIV & AIDS di tingkat nasional dan sub-nasional dan mengembangkan permodelan integrasi kebijakan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan. Hasil dari penelitian ini akan berupa rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia untuk menguatkan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia. Serangkaian kegiatan projek penelitian ini diharapkan menghasilkan keluaran sebagai berikut: a. Laporan kajian dokumen tentang pengembangan dan implementasi kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS secara historis b. Laporan kajian lapangan tentang bentuk dan level integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS ke dalam sistem kesehatan di Indonesia baik di level nasional maupun sub nasional. c. Dokumentasi tentang berbagai macam praktek kebijakan dan program penanggulangan AIDS yang terintegrasi ke dalam sistem kesehatan di level nasional maupun sub-nasional. d. Rekomendasi permodelan kebijakan untuk memperhitungkan integrasi penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan di Indonesia agar dapat meningkatkan efektivitas dan menjamin keberlanjutan program-program penanggulangan HIV & AIDS di masa depan. e. Terbentuknya jaringan kebijakan AIDS di tingkat nasional yang terdiri dari peneliti, pembuat kebijakan dan para praktisi sebagai dasar pembentukan knowledge management hubs untuk advokasi pembuatan dan implementasi kebijakan HIV & AIDS yang lebih baik. Kelima keluaran seperti tersebut di atas dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kegiatan (cluster) yang terdiri dari (1) analisis kebijakan yang mencakup keluaran no. 1 dan no.2, (2) pengembangan model kebijakan AIDS yang mencakup keluaran no. 3 dan no. 4, dan (3) pengembangan knowledge hub dan jaringan advokasi kebijakan yang mencakup keluaran no. 5. Kegiatan utama di masing-masing cluster rencananya dilakukan dengan kerangka waktu sebagai berikut :
2
LAPORAN PROJEK
Cluster 1
Cluster 2
Analisis Kebijakan AIDS
Pengembangan Model Kebijakan AIDS
a. Setting Agenda (Agst - Des 2013) b. Pemetaan & Analisis Kebijakan AIDS (Jan - Juli 2014)
a. Dokumentasi praktek integrasi kebijakan AIDS yang baik (Agst- Des 2014) b. Model Kebijakan AIDS (Jan - Juni 2015)
Cluster 3 Pengembangan Knowledege Management Hub dan Advokasi a. Pengembangan Jaringan Kebijakan AIDS (Sept 2013-Des 2015)
b. Advokasi untuk kebijakan AIDS yang lebih baik (Sept 2013 - Des 2015)
Gambar 1. Rencana Penelitian B. Implementasi Projek Penelitian Dalam periode bulan Agustus 2013 hingga Mei 2014, rencana yang direalisasikan dalam projek penelitian ini adalah pelaksanaan berbagai kegiatan teknis pada cluster 1 dan cluster 3. Selain itu, berbagai kegiatan administratif juga telah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dalam dua cluster tersebut. Secara rinci berbagai kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: B.1. Cluster 1 : Analisis Kebijakan AIDS Beberapa persiapan awal implementasi penelitian dilakukan, antara lain adalah pembentukan National Advisory Board dan Consultative Group serta penyusunan kajian dokumen kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia selama ini. a) Pembentukan NAB dan CG Untuk memastikan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian maka dipandang perlu untuk membentuk National Advisory Board dan Consultative Group untuk penelitian ini. Dewan Penasehat Nasional (National Advisory Board) yang beranggotakan KPAN, Kemkes, Mitra Pembangunan Internasional, LSM, Populasi Kunci serta peneliti lebih berperan sebagai dewan pengarah. Sementara untuk bantuan teknis terkait dengan proses penelitian akan disediakan oleh Consultative Group. Kelompok konsultatif ini terdiri dari individu-individu dengan kompetensi yang relevan. Proses pembentukan NAB dimulai dengan melakukan penyampaian informasi awal mengenai penelitian dilakukan ini dengan audiensi kecil kepada Sekretaris KPAN oleh dari tim DFAT dan PKMK FK UGM. Tindak lanjut dari pertemuan kecil ini adalah
3
LAPORAN PROJEK pembentukan National Advisory Board (NAB) yang dilaksanakan di Fave Hotel, Jakarta pada hari Selasa, 26 November 2013. Pertemuan ini sepenuhnya difasilitasi oleh KPAN, baik dari segi penyelenggaraannya maupun pendanaan pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kemkes, Pusdatin, KPAN, CHAI, HCPI, WHO, GWL Ina, DFAT, SUM II dan Balitbangkes. Tujuan pertemuan ini sebenarnya untuk pembentukan NAB secara resmi sebagai legitimasi atas pelaksanaan penelitian dan sebagai upaya untuk melibatkan beberapa pihak yang relevan. Pasca pertermuan ini, direncanakan akan ada pertemuan NAB secara berkala dalam periode penelitian untuk memberikan perkembangan dari implementasi pelaksanaan penelitian. Pertemuan NAB dalam waktu dekat akan dilakukan pada bulan Juli 2014 untuk memaparkan hasil kajian dokumen kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia (Desk Review) dan update tentang kemajuan penelitian tahap 1 dan rencana pengembangan protokol untuk penelitian tahap 2. Sementara itu, pembentukan CG dilakukan melalui pendekatan personal kepada para pakar secara individual yang menguasai bidang-bidang di dalam permasalahan HIV dan AIDS yang dicakup oleh projek penelitian ini. Kelompok konsulatif ini diharapkan bisa memberikan arahan dan masukan dalam proses pengembangan protokol penelitian, menjadi reviewer dari laporan yang dihasilkan, menjadi fasilitator atau narasumber dalam pelatihan dan pengayaan bagi peneliti dan sekaligus sebagai wadah untuk menjamin kualitas masukan , proses dan keluaran dari projek penelitian. Consultative group ini saat ini terdiri dari dr. Siti Nadia; dr. TrijokoYudopuspito, MSc.PH; dr. Afriana Herlina (Kemenkes RI Subdit P2PL); dr. Suryadi Gunawan, MPH; Irawati Atmosukarta, MPP (KPAN); Debbie Muirhead, Astrid Kartika (DFAT); dr. Yodi Mahendradhata, MSc, PhD, dr. Yanri Subronto, SpPD,PhD, dr. Ida Safitri,SpA., dr. Eggi Arguni,MSc, SpA, PhD (FK UGM) dan Prof. Budi Utomo, MPH (HCPI). b) Kajian Dokumen (Desk Review) Kebijakan dan Program HIV dan AIDS di Indonesia Kegiatan ini diawali dengan mengembangkan protokol kajian dokumen oleh tim PKMK FK UGM. Dalam tahap berikutnya, protokol ini dikaji bersama dengan DFAT dengan dibantu oleh seorang Quality Assurance Consultant. Dalam pembahasan tentang protokol ini, disepakati bahwa istilah yang akan dipergunakan adalah Desk Review karena sifatnya lebih kepada penelaahan dokumen-dokumen yang ada. Meskipun demikian, dalam melakukan kajian dokumen ini perlu juga untuk melakukan kunjungan lapangan ke lima provinsi untuk mendapatkan kebaharuan dari informasidan dokumen yang relevan dengan topik-topik kajian dokumen ini. Secara garis besar, kajian dokumen ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan dan program HIV & AIDS di Indonesia secara historis baik di level nasional maupun subnasional. Ruang lingkup kajian dokumen ini adalah perkembangan kebijakan dan program penanggulangan HIV dan AIDS; mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan atau program tersebut dan implementasinya, serta untuk memetakan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Kajian ini juga menelaah faktor-faktor utama baik yang mendorong
4
LAPORAN PROJEK maupun yang menghambat integrasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS di Indonesia ke dalam sistem . Untuk itu, data yang dikumpulkan mencakup peristiwa-peristiwa historis terkait dengan HIV & AIDS di Indonesia; kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai HIV & AIDS yang sedang diimplementasikan saat ini pada level nasional dan level kabupaten / kota terpilih di lima provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Papua Barat dan Jawa Timur); program-program HIV & AIDS yang ada (program pencegahan, Perawatan, Dukungan dan Pengobatan dan mitigasi dampak). Dalam proses penyusunan laporan kajian dokumen ini, tim peneliti memperoleh pengayaan dari seorang ahli sejarah dari Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Materi pengayaan adalah metodologi penelitian sejarah dan penyusunan dokumen kebijakan dengan pendekatan historis, dan isu-isu praktis tentang analisis kebijakan secara kronologis. Draf laporan kajian dokumen ini sudah selesai dan sudah dibagikan kepada anggota consultative group, research advisor dan pihak DFAT untuk dikaji dari sisi metodologi maupun dari sisi substansinya. Diharapkan semua masukan sudah bisa diperoleh oleh tim pada akhir Mei 2014 sehingga bisa segera dibuat laporan finalnya. Hasil dari kajian dokumen ini, diharapkan selain menjadi dokumentasi dinamika kebijakan dan program HIV dan AIDS di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan dalam pengembangan penelitian pada tahap-tahap berikutnya. c) Kunjungan Lapangan ke 5 Provinsi dalam rangka pengumpulan data untuk Kajian Dokumen Bagian penting dalam proses penyusunan kajian dokumen adalah kunjungan lapangan ke kabupaten/kota di lima provinsi (Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Papua Barat dan Jawa Timur). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang situasi di lapangan dan memperoleh data sekunder terbaru yang tersedia di masing-masing lokasi. Ada 5 topik atau permasalahan yang digali di tiap-tiap lokasi kunjungan, yaitu gambaran mengenai sejarah kasus AIDS, bagaimanakah perjalanan program AIDS, kebijakan apa saja yang telah dikembangkan pada tingkat provinsi atau kabupaten, kebijakan apa saja yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten yang dinilai mendukung atau menghambat pengembangan program AIDS, dan seperti apa gambaran sistem kesehatan di daerah dan kebijakan AIDS. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion (FGD) tentang kelima topik untuk pembangku kepentingan penanggulangan AIDS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota baik anggota dan staf sekretariat KPAP/D, organisasi masyarakat sipil dan kelompok yang paling terdampak oleh HIV dan AIDS. Sementara data sekunder diperoleh dari para lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanggulangan AIDS yang utama di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi, seperti KPAP/KPAD, dinas kesehatan, RSUD, LSM dan kelompok dukungan ODHA.
5
LAPORAN PROJEK Setiap provinsi dipilih dua kabupaten/kota untuk melihat gambaran penanggulangan AIDS dalam konteks desentralisasi. Pertemuan ini bisa dilakukan atas rekomendasi dari KPA Nasional dan diorganisasikan oleh KPAP/KPAD setiap provinsi atau kabupaten serta melibatkan peneliti dari universitas di mana kegiatan ini dilakukan. Kesimpulan utama dari rangkaian kegiatan kunjungan lapangan di lima provinsi ini adalah: a. komitmen yang kuat dari para Kepala Daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya penanggulangan HIV & AIDS di level daerah, oleh karena memungkinkan munculnya kebijakan-kebijakan yang akan mendukung upayaupaya tersebut, salah satunya adalah alokasi anggaran. b. Peran mitra pembangunan internasional dalam hal dukungan dana dan teknis di daerah, di satu sisi memberikan manfaat yang nyata dalam penguatan kapasitas para pelaku yang concern pada isu HIV & AIDS, namun di sisi yang lain secara tidak disadari lambat laun membuat ketergantungan. Perlu ada dorongan untuk optimalisasi sumber daya dan dana yang ada di tiap daerah. c. Adanya kelembagaan seperti KPAP, KPA Kota/kabupaten dilihat dari sistem penanggulangan HIV dan AIDS dan sistem kesehatan, masih perlu diselaraskan dan dipertegas peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. d. Adanya perda penanggulangan HIV dan AIDS merupakan langkah maju, namun perlu aturan pelaksanaan yang jelas. Sebab jika tidak, perda tersebut kemudian hanya sebatas dokumen saja. e. Program-program penanggulangan AIDS yang ada masih bersifat sentralistik, terbukti bahwa sebagian besar program tersebut merupakan kiriman dari KPAN ke daerah (contoh: Penjangkauan LSL muda, distribusi jarum suntik, dst). Di tingkat pelayanan, ada juga program-program nasional, yaitu SUFA dan LKB, meskipun sebenarnya daerah cenderung belum siap dengan sumberdayanya. Beberapa temuan tersebut di atas telah memberikan insight dalam penyusunan laporan Desk Review khususnya dalam melihat operasionalisasi kebijakan dan program yang dikembangkan oleh KPA Nasional, Kementerian Kesehatan dan mitra pembangunan internasional. Secara detail laporan kunjungan lapangan per daerah telah didokumentasikan dan dikirimkan ke tiap-tiap daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengumpulan data di masing-masing kabupaten/kota atau provinsi yang menjadi lokasi kunjungan lapangan. d) Penyusunan Protokol Penelitian Kegiatan awal untuk penelitian lapangan tahap pertama Integrasi Kebijakan Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam sistem kesehatan adalah pengembangan protokol penelitian oleh Tim PKMK FK UGM. Protokol ini berfokus pada pemetaan integrasi kebijakan dan program penanggulangan penanggulangan AIDS ke dalam sistem kesehatan. Model konseptual yang digunakan dalam pemetaan ini dikembangkan dari model WHO tentang asesmen sistem kesehatan. Dalam perjalanannya model konseptual diintegrasikan dengan model integrasi intervensi
6
LAPORAN PROJEK inovasi ke dalam sistem kesehatan yang dikembangkan oleh Atun et al (2010) dan Cooker et al (2010). Untuk mempertajam protokol penelitian yang sudah disusun oleh tim PKMK FK UGM, telah diselenggarakan sebuah workshop finalisasi protokol penelitian. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan peneliti universitas, Consultative Group dan perwakilan DFAT. Workshop dilaksanakan di Hotel Santika, Yogyakarta selama 3 hari yaitu tanggal 28– 30 Januari 2014. Metode yang dipergunakan dalam workshop adalah curah pendapat dan kerja kelompok. Kehadiran perwakilan DFAT mampu memancing diskusi kritis di antara para peserta terkait dengan perumusan pertanyaan penelitian agar lebih jelas dan fokus. Metode kerja kelompok dirasa merupakan cara yang cukup efektif untuk mendapatkan masukan dari para peserta dengan perspektif yang berbeda-beda. Harapannya adalah semua peserta dapat terlibat secara aktif dalam proses pengembangan protokol tersebut. Namun pada kenyataannya ada beberapa peserta yang terlihat belum terlalu memahami isi dari draft protokol tersebut dan juga logika penelitian secara keseluruhan yang akan dilakukan. Dengan demikian acap kali diskusi kemudian didominasi oleh beberapa peserta saja dan kadangkala hanya berputarputar pada persoalan yang sifatnya teknis, bukan substantif. Dari hasil debriefing pelaksanaan workshop tersebut, ternyata masih diperlukan pendalamanan dan konsultasi dengan anggota konsultatif untuk mempertajam dan memfokuskan protokol penelitian tersebut. Untuk itu pada pada tanggal 27 – 28 Februari 2014 diselenggarakan forum konsultasi. Kegiatan konsultatif ini diselenggarakan di Bogor. Forum ini dihadiri oleh unsur Kementrian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Department of Foreign Affairs (DFAT), HIV Cooperation Program for Indonesia (HCPI), AIDS Research Centre Unika Atma Jaya Jakarta dan PKMK FK UGM. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini terutama pada komponen pertanyaan penelitian, tujuan umum dan tujuan khusus, konseptual model, metode dan analisis. Perlu ada kejelasan dari isu strategis yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penentuan isu strategis yang tepat merupakan hal yang krusial dilakukan, oleh karena akan mengarahkan pada pertanyaan dan tujuan penelitian yang lebih jelas. Demikian pula akan lebih fokus dalam pemilihan metode dan analisisnya. Hasil dari forum konsultasi ini kemudian dijadikan bahan untuk menyusun draft final protokol untuk penelitian tahap 1 ini. Sebelum finalisasi protokol dilakukan, draf final protokol ini disebarkan kembali kepada anggota kelompok konsultatif dan peneliti universitas untuk diberi masukan dan komentar. Dari masukan yang masuk, walaupun hanya sedikit yang memberikan masukan, maka protokol ini disepakati untu menjadi protokol final yang nantinya akan digunakan sebagai acuan di dalam proses penelitian tahap 1 ini. Protokol final ini menjadi materi utama yang digunakan dalam pelatihan
7
LAPORAN PROJEK metodologi penelitian bagi peneliti universitas yang diselenggarakan pada bulan Maret 2014. e) Pelatihan Protokol Penelitian Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya protokol penelitian tahap pertama dengan judul Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional, selesai disusun. Untuk membahaskannya secara tuntas tentang bagaimana mengoperasionalisasikan rencana-rencana yang telah tertuang dalam protokol penelitian tersebut, diselenggarakan kegiatan pelatihan protokol penelitian dengan mempertemukan kembali para peneliti universitas dalam satu forum. Kegiatan ini dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 27 – 28 Maret 2014. Sebagai fasilitator utama dari kegiatan ini adalah para peneliti dari PKMK FK UGM dan PPH Atma Jaya Jakarta. Di sela-sela pembahasan mengenai konsep dan metode penelitian yang akan dilaksanakan, ada satu sessi yang disampaikan oleh Prof. Budi Utomo dari FKM Universitas Indonesia dengan materi prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penyegaran dan memberikan kerangka fikir kepada para peserta bagi pelaksanaan riset yang akan segera dimulai. Dalam pelatihan juga dilakukan simulasi penggunaan instrumen, agar dapat diketahui kesulitan-kesulitan yang muncul dan penyesuaian-penyesuaian apa saja yang diperlukan agar dalam pelaksanaan nantinya tidak menemui hambatan yang berarti. Proses pelatihan ini merupakan proses yang berdurasi cukup panjang dan mencakup aktivitas pembelajaran dan diskusi yang cukup komprehensif dan cukup melelahkan. Hampir semua peserta secara aktif mengikuti kegiatan ini dari hari pertama hingga selesai. Di akhir pelatihan peserta mensepakati beberapa isu pokok pelaksanaan penelitian dan menentukan rencana tindak lanjut untuk mempersiap proses penelitian di maing-masing daerah. f) Technical Assistance untuk Peneliti Universitas untuk Pengumpulan Data Penelitian Integrasi Kebijakan dan Program HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan di Indonesia Untuk memastikan persiapan penelitian di masing-masing daerah berjalan sesuai dengan kesepakatan, tim PKMK FK UGM melakukan mengadakan diskusi dengan masing-masing tim universitas baik secara online maupun tatap muka. Sebelum diskusi tatap muka ini dilakukan, tim PKMK telah mengupayakan komunikasi melalui milis tentang berbagai hal yang menyangkut persiapan operasional penelitian termasuk tentang pendanaan untuk masing-masing tim. Meskipun demikian, diskusi online ini tidak bisa lancar seperti yang diharapkan karena berbagai macam kesulitan teknis dan waktu. Untuk itu diputuskan untuk membuat diskusi tatap muka dengan tim universitas dimana satu orang anggota tim PKMK FK UGM datang ke kota
8
LAPORAN PROJEK masing-masing tim. Kegiatan ini berlangsung pada awal hingga pertengahan bulan Mei 2014. Hasil dari diskusi online dan tatap muka dengan tim universitas bisa disimpulkan bahwa para peneliti universitas telah mempunyai rencana pelaksanaan yang cukup jelas, mulai dari pengurusan perijinan, penentuan informan yang akan disasar, jadwal pelaksanaan secara detail, perekrutan asisten peneliti, dan juga melakukan penyesuaian atas daftar pertanyaan dalam protokol penelitian menjadi lebih ringkas dan fokus. Hal-hal tersebut secara detail mereka tuangkan dalam panduan operasionalisasi pelaksanaan pengumpulan data. Dokumen ini yang kemudian sebagai media komunikasi dengan tim PKMK FK UGM atas rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Dengan demikian, akan jauh lebih mudah untuk menentukan mekanisme monitoring perkembangan pelaksanaan penelitian tahap pertama ini. Secara internal, Tim PKMK FK UGM juga telah menentukan contact persons bagi masing-masing tim universitas. Tugas contact persons ini adalah untuk memperkuat komunikasi dengan tim universitas terkait berbagai hal yang menyangkut proses penelitian baik secara teknis maupun administratif. Untuk Universitas Negeri Papua (Unipa), Universitas Cendrawasih (Uncen) dan Universitas Hassanudin (Unhas), contact personsnya adalah Iko Safika, PhD dan Hersumpana, MA. Contact persons untuk Universitas Airlangga (UA) , Universitas Udayana (Unud) dan Tim Jakarta (PPH Unika Atma Jaya dan Pokdisus RSCM) adalah dr. Satiti R. Pudjiati, SpKK(K) dan Suharni, MA. Sementara itu untuk komunikasi dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Nusa Cendana (Undana) difasilitasi oleh Ignatius Praptoraharjo, PhD dan Eviana Hapsari Dewi. Metode komunikasi yang akan dipergunakan selama melakukan technical assistance ini dapat berupa komunikasi email, telepon, skype, atau kunjungan langsung.
B.2. Cluster 3 : Pengembangan Knowledge Management Hub dan Advokasi Terkait dengan upaya untuk mewujudkan kebijakan AIDS yang lebih baik, beberapa agenda-agenda advokasi berbasis bukti mulai diinisiasi dan dipersiapkan pelaksanaannya, antara lain membangun jaringan kebijakan AIDS di level nasional, menyelenggarakan diskusi rutin sebulan sekali dengan tema-tema tertentu serta mengembangkan website dan milis kebijakan AIDS. a) Pembentukan Jaringan Kebijakan AIDS Indonesia Satu momentum yang cukup strategis terkait dengan langkah awal pelaksanaan penelitian, yaitu Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 7 November 2013 di Kupang. Forum ini telah membuka kesempatan bagi para peneliti, praktisi dan pembuat kebijakan dan program AIDS di Indonesia untuk membicarakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan AIDS di Indonesia. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 65 peserta dari berbagai latar belakang baik pemerintah, lembaga PBB, lembaga bantuan internasional, LSM Internasional, peneliti universitas, LSM dan berbagai komunitas yang terdampak oleh HIV dan AIDS. Diskusi selama tiga
9
LAPORAN PROJEK hari ini telah mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi pengembangan dan implementasi kebijakan AIDS yang lebih baik. Sebanyak 27 orang pembicara dari tingkat lokal, nasional maupun internasional telah berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan program penanggulangan HIV & AIDS yang ada di Indonesia selama ini. Harapan ke depan setelah mempertemukan aktor-aktor penting dalam isu HIV & AIDS dalam forum ini, selanjutnya dapat terjadi interaksi yang lebih intensif lagi dalam menyasar berbagai persoalan penanggulangan HIV & AIDS. Menyikapi rumitnya permasalahan kebijakan AIDS yang telah diidentifikasi dalam lima sesi di pertemuan tersebut dan mempertimbangkan bahwa minat para peneliti dan penggiat AIDS pada kebijakan ini masih belum kuat, maka dalam kesempatan ini, para peserta sepakat untuk membentuk jaringan kebijakan AIDS Indonesia yang diharapkan mampu untuk menginisiasi dan mengawal berbagai kebijakan AIDS yang diinformasikan oleh bukti-bukti ilmiah. Jaringan ini diharapkan bisa mendukung upaya pengembangan kapasitas bagi anggotanya dalam hal analisis kebijakan. Di samping itu, jaringan kebijakan ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman dan sekaligus untuk membuat agenda bersama dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan AIDS yang sudah dikembangkan dan menginisiasi kebijakan baru yang berbasis bukti. b) Pengembangan Website dan Milis Kebijakan AIDS di Indonesia Langkah konkrit yang direalisasikan sebagai tindak lanjut dari munculnya jaringan kebijakan AIDS ini adalah pengembangan website dan milis kebijakan AIDS. Website dan milis ini ditujukan bagi kalangan umum yang didedikasikan untuk menangkap isuisu kebijakan AIDS di Indonesia. Website ini semata-mata tidak hanya untuk kepentingan dari projek penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS kerjasama antara PKMK FK UGM dan DFAT, namun dimungkinkan untuk menginisiasi pertemuan-pertemuan yang lebih kecil pada tingkat lokal dan menawarkan sesi-sesi pengembangan kapasitas baik online maupun tatap muka. Website ini dapat diakses melalui : www.kebijakanaidsindonesia.net.
10
LAPORAN PROJEK
Tingkat kunjungan website selama periode pertengahan bulan Oktober 2013 hingga Mei 2014 rata-rata sebanyak 52 orang per hari. Secara periodik, alert mengenai kebaharuan website disebarluaskan di jaringan, terbukti efektif dalam mendongkrak tingkat kunjungan. Milis yang diharapkan dapat menjadi media komunikasi bagi para anggota jaringan, hingga saat ini masih belum terlalu optimal. Saat ini yang menjadi anggota dari milis ini baru sebatas ke-18 peneliti universitas. Perlu ada strategi khusus untuk mendinamisir milis tersebut. Website dan milis ini dikelola oleh tim AIDS PKMK FK UGM dan dilakukan update setiap hari Selasa di tiap minggunya dengan tema terkait dengan kebijakan AIDS. c) Kursus Terintegrasi Tatap Muka dan Online Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan Untuk dapat menyusun agenda-agenda advokasi yang strategis perlu kiranya untuk mengetahui secara mendalam akan persoalan mendasar yang ada. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan adalah melakukan analisis sebuah kebijakan. Apa yang sekiranya perlu untuk diubah dari kebijakan tersebut atau kebijakan baru apa yang seharusnya dibuat berbasis bukti-bukti yang ada. Para pegiat HIV & AIDS seringkali masih belum terlalu memahami rumitnya melakukan analisis suatu kebijakan. Untuk itu, salah satu kegiatan pendukung yang dikembangkan dalam projek penelitian ini adalah kursus online atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan penguatan kapasitas dari para pihak yang concern terhadap isu HIV & AIDS dalam melakukan analisis kebijakan. Gelombang pertama ini, periode Februari – Mei 2014 pesertanya difokuskan pada ke18 peneliti universitas yang terlibat dalam penelitian. Media ini dipergunakan sebagai sarana pengembangan kapasitas mereka terkait dengan pelaksanaan penelitian kebijakan dan program HIV & AIDS. Narasumber dalam pembelajaran jarak jauh ini berasal dari Kementerian Kesehatan RI, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, PKMK FK UGM, DFAT serta dari para peneliti universitas yang mempunyai kompetensi yang sesuai. Modul tertulis disiapkan dari masing-masing narasumber, sebagai salah satu
11
LAPORAN PROJEK referensi materi yang didiskusikan dalam setiap pertemuan, baik tatap muka secara langsung atau pertemuan jarak jauh dengan mempergunakan webinar. d) Diskusi Kultural Inisiatif diselenggarakan diskusi informal secara rutin dan periodik tiap bulan dimaksudkan untuk membangun dan memperkuatkan jaringan para pegiat perubahan sosial di tiap-tiap lokasi penelitian. Diskusi ini dikemas dalam suasana informal memperbincangkan persoalan-persoalan yang sedang menjadi kegelisahan bersama. Bersama dengan aktivis organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, PKMK FK UGM telah menginisiasi diskusi kultural bulanan yang diselenggarakan oleh organisasi yang tergabung dalam jaringan ini secara bergantian. Tema-tema yang menjadi bahan diskusi adalah : a. Gerakan Sosial HIV & AIDS di DIY Pasca Global Fund; b. Kesenjangan dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan dan Program HIV & AIDS di Yogyakarta; c. Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Masa Keistimewaan Yogyakarta; d. Pemantauan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional; e. Menggali Kemungkinan Pemanfaatan Dana Keistimewaan Untuk Sektor Kesehatan Publik. Jaringan kecil yang mulai terbentuk dari para akademisi 9 universitas diharapkan juga menyelenggarakan diskusi informal untuk menggali isu-isu yang ada di daerahnya masing-masing. Reportase dari pelaksanaan kegiatan ini akan diunggah dalam website kebijakan AIDS. Bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data untuk penelitian tahap pertama, diskusi informal ini akan segera dilaksanakan. e) Penelitian Operasional Layanan Komprehensif dan Berkelanjutan AIDS dan IMS di Kota Yogyakarta dan Semarang Upaya lain dalam memperkuat Knowledge Management Hub adalah merespon tawaran dari Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan penelitian operasional mengenai Prosedur Pengobatan Pada Layanan Komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan (LKB). Penelitian ini berdurasi selama 6 bulan yang dimulai sejak bulan April 2014 di dua lokasi, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Sebagai peneliti utama dalam penelitian ini adalah dr. Satiti R. Pudjiati, SpKK(K) dengan dibantu beberapa peneliti yang berasal dari, PKMK FK UGM, Fakultas Kedokteran UGM, dan LSM Kembang. Penelitian ini dititikberatkan untuk melihat berbagai hambatan dalam prosedur layanan pengobatan di dalam kerangka LKB untuk meningkatkan efektifitas pengobatan pada layanan komprehensif HIV-IMS Berkesinambungan dan sekaligus bisa meningkatkan efektifitas pelaksanaan LKB di tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, tim telah selesai menyusun protokol penelitian dan akan segera melaksanakan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dan melakukan asessmen awal sebagaimana tersebut dalam tahapan-tahapan penelitian tersebut di atas.
12
LAPORAN PROJEK C. Dokumen-dokumen yang dihasilkan Dokumen-dokumen sebagai milestone penelitian ini selama periode pelaporan saat ini adalah sebagai berikut: 1. Protokol penelitian tahap pertama yang berjudul ‘Integrasi Upaya Penanggulangan HIV & AIDS Dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional’ telah selesai disusun dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain itu masing-masing tim peneliti universitas juga telah menghasilkan Panduan Operasional untuk pengumpulan data penelitian 2. Laporan Desk Review masih berupa draft yang sedang direview oleh Consultative Group, konsultan dan DFAT. Diharapkan pada bulan Juli 2014, laporan Desk Review ini sudah dapat didesiminasikan ke khalayak luas. Ada 6 laporan yang dihasilkan dalam kajian dokumen ini yaitu: a. 1 buah laporan Desk Review b. 5 buah laporan situasi kebijakan dan program HIV dan AIDS terkini untuk masing-masing provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. 3. Artikel mingguan tentang tema kebijakan dan program HIV dan AIDS di Indonesia yang diunggah di website. 4. Kompilasi berbagai peraturan perundangan, pedoman pelaksanaan/teknis, manual, data dan artikel-artikel ilmiah terkait dengan kebijakan dan program HIV dan AIDS. Kompilasi berbagai dokumen yang relatif komprehensif ini bisa diakses oleh publik melalui website. 5. Policy Brief tentang topik-topik kebijakan kondom, Meninjau kembali program penanggulangan IMS di tingkat kabupaten dan kota dan Mendorong Peran Universitas yang lebih besar dalam Pengembangan Kebijakan HIV dan AIDS di Indonesia. Ketiga policy brief ini sudah diselesaikan draftnya dan sedang dalam proses review dari pihak eksternal. Berbagai policy brief ini akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan advokasi ke pemangku kepentingan strategis terkait dengan masing-masing topik sebagai tindak lanjut dari kegiatan penelitian yang sedang dilaksanakan. Semua dokumen yang telah dikembangkan bisa diakses dan diunduh secara lengkap di website www.kebijakanaidsindonesia.net. D. Pengelolaan Penelitian Personil Personil yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 2 orang research advisor, 3 orang peneliti utama, 1 orang peneliti, 3 orang asisten peneliti, 1 orang koordinator penelitian, 1 orang staf keuangan dan administrasi, 1 orang sekretaris, 1 orang staf IT dan 1 orang content manager untuk website. Dari ke 12 orang tersebut, hanya 3 orang saja yang penuh waktu, yaitu koordinator penelitian, peneliti dan 1 orang asisten peneliti. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan personil dalam tim ini adalah tidak semua person tersebut terlibat secara penuh waktu dan berada di Yogyakarta.
13
LAPORAN PROJEK Diperlukan strategi komunikasi yang efektif agar informasi yang ada terkait dengan perkembangan dalam projek penelitian ini dapat diterima oleh semua pihak secara jelas. Dengan jumlah orang yang cukup banyak, memerlukan pula mekanisme monitoring yang cukup bagus agar harmonisasi dalam tim bisa terjadi. Perlu mekanisme supervisi yang sesuai agar dapat dipastikan semua tugas-tugas yang telah disepakati pembagiannya bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan adanya staf yang dapat secara penuh waktu terlibat dalam pengelolaan penelitian tiap harinya. Berkaitan pula dengan mundurnya salah satu asisten peneliti yang penuh waktu dari tim, maka dilakukan perekrutan 1 orang peneliti penuh waktu. Selanjutnya di tahun kedua periode pelaksanaan penelitian ini, formasi tim akan ditambah 1 orang peneliti lagi yang berperan sebagai staf komunikasi (Media and Advocacy Officer). Dengan demikian, susunan anggota tim penelitian terdiri atas : 2 orang sebagai Research Advisor; 3 orang Peneliti Utama; 3 orang Peneliti; 1 orang Koordinator Penelitian; 1 orang staf keuangan dan admnistrasi; 1 orang Sekretaris; 1 orang staf IT dan 1 orang Conten Manager. Tiga orang asisten peneliti selanjutnya ditiadakan. Dalam pelaksanaannya, penelitian juga melibatkan konsultan-konsultan jangka pendek untuk penyelesaian beberapa hal, antara lain : Konsultan desain grafis untuk perbaikan tampilan beberapa laporan. Ahli sejarah untuk memberikan perspektif analisis dan penulisan peristiwa dengan mempertimbangkan aspek-aspek sejarah suatu peristiwa. Penterjemah untuk penterjemahan dokumen berbahasa Indonesia dalam versi Bahasa Inggris. Konsultan penjamin mutu untuk memastikan kelaikan isi dokumen, baik dari sisi substansi, logika penulisan dan redaksional penulisan. Ahli bahasa (lingusitik) untuk memberikan pengayaan kepada anggota tim terkait dengan produksi tulisan yang harus dihasilkan untuk supply materi di website dan publikasi lainnya.
Pengelolaan dana projek Total nilai kontrak projek penelitian ini selama 29 bulan (Agustus 2013 – Desember 2015), yaitu sebesar Rp 8.727.924.667,- (Delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Dalam periode enam bulan pertama ini telah terjadi pengajuan Deed of Amandment (DoA) yang meliputi revisi pada item salary dan overhead (fringe benefit), budget Cluster I (Policy Analysis), budget Cluster II (Policy Modeling Development) dan budget Cluster III (Development of Knowledge Hub and Advocacy). Di tahun kedua akan diajukan lagi DoA oleh karena adanya perubahan personil tim dan juga kebutuhankebutuhan pembiayaan di lapangan yang belum dialokasikan dalam rencana pendanaan.
14
LAPORAN PROJEK Prosentase dari tiap-tiap alokasi pembiayaan dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut: Auditing; 1%
Institutional Fee; 3%
Salary and Overhead; 28%
Year 3: Development of Knowledge Hub & Advocacy; 22%
Year 1 : Policy Analysis; 24%
Year 2: Policy Modeling Development; 23%
Diagram 1. Prosentase Alokasi Dana Projek
Penggunaan dana projek Pembiayaan yang telah terjadi selama periode enam bulan pertama ini (Agustus 2013 – Februari 2014), jumlah totalnya sebesar Rp 1.231.745.009,- (Satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan rupiah). Prosentase penggunaan dana projek secara besarannya sebagai berikut :
Office Running Cost; 6%
Salaries; 39%
Travel and Meeting; 2%
Profesional Services; 4%
Agenda Setting; 24%
Cluster 3 : Developing Knowledge Hub and Advocacy for Policy; 25%
Diagram 2. Prosentase Penggunaan Dana Projek E. Hambatan Pelaksanaan Penelitian Selama kurang lebih 10 bulan pelaksanaan penelitian, beberapa hal yang dianggap sebagai hambatan selama berproses tahap demi tahap, dijabarkan seperti di bawah ini. Faktor-faktor yang menyebabkan melesetnya waktu penyelesaian dari perkiraan waktu yang telah ditetapkan, misalnya penyelesaian laporan Desk Review dikarenakan luasnya cakupan dari kajian yang dilakukan dan sulitnya menentukan tema-tema yang akan digali. Hal ini kemudian yang menyebabkan kegiatan pengumpulan data dan analisanya menjadi sesuatu yang cukup berat untuk dilakukan.
15
LAPORAN PROJEK
Dari sisi pembentukan tim peneliti universitas, hambatan-hambatan yang ditemui adalah keterbatasan waktu dalam proses perekrutan. Dengan demikian proses seleksi peneliti universitas ini lebih memanfaatkan jaringan daripada proses rekrutmen yang seharusnya dilakukan. Konsekuensi dari hal ini adalah para peneliti yang terlibat dalam tim ini merupakan orang-orang yang cukup sibuk sehingga kurang begitu fokus pada penelitian ini, meskipun secara komitmen mereka telah bersedia terlibat secara aktif dalam penelitian ini.
Kegiatan pembentukan NAB dan CG, hambatan yang cukup berarti terkait dengan proses administrasi pengaturan pelaksanaan pertemuan tersebut. Ada beberapa konflik kepentingan yang terjadi ketika harus mempertemukan beberapa pihak yang cukup sibuk dalam satu waktu dan tempat. Upaya untuk menyesuaikan jadwal antara pihak yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan mundurnya kegiatan pembentukan NAB ini. Pertemuan awal yang sudah diinisiasi belum melibatkan pihak-pihak yang semestinya hadir dalam pertemuan ini, meskipun secara kelembagaan mereka sudah berkomitmen terhadap penelitian ini.
Milis kebijakan AIDS yang telah dibentuk sebagai tindak lanjut dari pembentukan jaringan kebijakan AIDS di Kupang, belum bisa aktif hingga saat ini, kemungkinan dikarenakan ada kompetisi dengan milis yang sejenis.
Dari sisi administrasi pengelolaan projek, revisi anggaran dilakukan oleh karena pada saat penyusunan awal relatif hanya melihat gambaran secara besaran saja, tidak detail. Dengan demikian dalam perjalanannya diperlukan modifikasi anggaran sebagai upaya penyesuaian karena munculnya beberapa kebutuhan yang belum dicantumkan dalam rencana pembiayaan awal.
Mundurnya waktu penyelesaian protokol penelitian lebih disebabkan karena penentuan fokus penelitian. Hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan melelahkan. Terjadi pergeseran pemikiran dari rencana awal oleh karena perlu mengakomodir kepentingan banyak pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Selain itu, latar belakang dari para peneliti universitas kebanyakan merupakan peneliti epidemiologi dan perilaku HIV & AIDS, sehingga relatif awam terkait dengan isu-isu kebijakan kesehatan.
F. Rencana Kegiatan Beberapa hal yang akan menjadi rencana kegiatan untuk 6 bulan ke depan, dirinci tiap bulannya sebegai berikut : Juni 2014 1. Supervisi pengumpulan data di lapangan penelitian tahap pertama hingga rencana analisis data. 2. Finalisasi dan penyampaian 4 Policy Brief kepada target audience. Keempat Policy Brief tersebut meliputi
16
LAPORAN PROJEK a. Kebutuhan untuk mengintegrasikan Kebijakan penanganan IMS dalam Penanggulangan HIV dan AIDS Secara Berkelanjutan b. Meningkatkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mentranformasikan Penelitian Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi Kebijakan Publik c. Regulasi yang Mendukung Pemakaian Kondom dalam Pencegahan IMS dan HIV d. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Terkait Isu HIV & AIDS. 3. Pengumpulan data penelitian operasional LKB sebagai baseline data. 4. Workshop penyusunan alternatif intervensi bersama Kementerian Kesehatan RI. Juli 2014 1. Diseminasi hasil Desk Review di level nasional. 2. Implementasi alternatif intervensi penelitian operasional LKB. Agustus 2014 1. Workshop analisis data dan pertemuan kedua kursus kebijakan AIDS dan sistem kesehatan. 2. Evaluasi dari intervensi yang dilakukan pada penelitian operasional LKB. September 2014 1. Berpartisipasi dalam Forum Nasional V Jaringan Kebijakan AIDS Indonesia, yang dilaksanakan di Bandung. 2. Persiapan pelaksanaan penelitian tahap kedua yaitu dokumentasi praktek integrasi kebijakan AIDS yang baik. 3. Pengiriman publikasi jurnal nasional dan internasional, yang merupakan temuan dari penelitian tahap pertama. 4. Diseminasi laporan penelitian operasional LKB.
17
